Xcloud.id

Negara: Qatar

  • Daftar Lengkap Negara yang Kena Dampak Usai Jeda 90 Hari

    Daftar Lengkap Negara yang Kena Dampak Usai Jeda 90 Hari

    Jakarta: Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali mengambil langkah tegas soal perdagangan internasional. Kali ini, ia mengumumkan jeda tarif selama 90 hari bagi sebagian besar negara kecuali kepada Tiongkok, yang justru mengalami kenaikan tarif signifikan.
     
    Melansir The Guardian, Kamis, 10 April 2025, kemarin Trump menaikkan tarif impor untuk produk dari Tiongkok dari 34 persen menjadi 125 persen.
     
    Sementara untuk negara lain yang belum menerapkan balasan terhadap tarif dari AS, akan diberikan penangguhan dan hanya dikenakan tarif sebesar 10 persen hingga bulan Juli.

    Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa kenaikan tarif terhadap Tiongkok diambil karena “Saat Amerika Serikat diserang, Presiden Trump akan membalas dengan lebih keras,”
     

    Tarif awal vs tarif baru sementara
    Berikut daftar lengkap tarif yang awalnya diancamkan Trump dan tarif terbaru yang diperbarui per negara:

    Tiongkok: dari 34% menjadi 125%
    Uni Eropa: dari 20% menjadi 10%
    Vietnam: dari 46% menjadi 10%
    Taiwan: dari 32% menjadi 10%
    Jepang: dari 24% menjadi 10%
    India: dari 26% menjadi 10%
    Korea Selatan: dari 25% menjadi 10%
    Thailand: dari 36% menjadi 10%
    Swiss: dari 31% menjadi 10%
    Indonesia: dari 32% menjadi 10%
    Malaysia: dari 24% menjadi 10%
    Kamboja: dari 49% menjadi 10%
    Inggris Raya: tetap 10%
    Afrika Selatan: dari 30% menjadi 10%
    Brasil: tetap 10%
    Bangladesh: dari 37% menjadi 10%
    Singapura: tetap 10%
    Israel: dari 17% menjadi 10%
    Filipina: dari 17% menjadi 10%
    Chile: tetap 10%
    Australia: tetap 10%
    Pakistan: dari 29% menjadi 10%
    Turki: tetap 10%
    Sri Lanka: dari 44% menjadi 10%
    Kolombia: tetap 10%
    Peru: tetap 10%
    Nicaragua: dari 18% menjadi 10%
    Norwegia: dari 15% menjadi 10%
    Kosta Rika: tetap 10%
    Yordania: dari 20% menjadi 10%
    Republik Dominika: tetap 10%
    Uni Emirat Arab: tetap 10%
    Selandia Baru: tetap 10%
    Argentina: tetap 10%
    Ekuador: tetap 10%
    Guatemala: tetap 10%
    Honduras: tetap 10%
    Madagaskar: dari 47% menjadi 10%
    Myanmar: dari 44% menjadi 10%
    Tunisia: dari 28% menjadi 10%
    Kazakhstan: dari 27% menjadi 10%
    Serbia: dari 37% menjadi 10%
    Mesir: tetap 10%
    Arab Saudi: tetap 10%
    El Salvador: tetap 10%
    Pantai Gading: dari 21% menjadi 10%
    Laos: dari 48% menjadi 10%
    Botswana: dari 37% menjadi 10%
    Trinidad dan Tobago: tetap 10%
    Maroko: tetap 10%
    Aljazair: dari 30% menjadi 10%
    Oman: tetap 10%
    Uruguay: tetap 10%
    Bahamas: tetap 10%
    Lesotho: dari 50% menjadi 10%
    Ukraina: tetap 10%
    Bahrain: tetap 10%
    Qatar: tetap 10%
    Mauritius: dari 40% menjadi 10%
    Fiji: dari 32% menjadi 10%
    Islandia: tetap 10%
    Kenya: tetap 10%
    Liechtenstein: dari 37% menjadi 10%
    Guyana: dari 38% menjadi 10%
    Haiti: tetap 10%
    Bosnia dan Herzegovina: dari 35% menjadi 10%
    Nigeria: dari 14% menjadi 10%
    Namibia: dari 21% menjadi 10%
    Brunei: dari 24% menjadi 10%
    Bolivia: tetap 10%
    Panama: tetap 10%
    Venezuela: dari 15% menjadi 10%
    Makedonia Utara: dari 33% menjadi 10%
    Ethiopia: tetap 10%
    Ghana: tetap 10%
    Moldova: dari 31% menjadi 10%
    Angola: dari 32% menjadi 10%
    Republik Demokratik Kongo: dari 11% menjadi 10%
    Jamaika: tetap 10%
    Mozambik: dari 16% menjadi 10%
    Paraguay: tetap 10%
    Zambia: dari 17% menjadi 10%
    Libanon: tetap 10%
    Tanzania: tetap 10%
    Irak: dari 39% menjadi 10%
    Georgia: tetap 10%
    Senegal: tetap 10%
    Azerbaijan: tetap 10%
    Kamerun: dari 11% menjadi 10%
    Uganda: tetap 10%
    Albania: tetap 10%
    Armenia: tetap 10%
    Nepal: tetap 10%
    Sint Maarten: tetap 10%
    Pulau Falkland: dari 41% menjadi 10%
    Gabon: tetap 10%
    Kuwait: tetap 10%
    Togo: tetap 10%
    Suriname: tetap 10%
    Belize: tetap 10%
    Papua Nugini: tetap 10%
    Malawi: dari 17% menjadi 10%
    Liberia: tetap 10%
    British Virgin Islands: tetap 10%
    Afghanistan: tetap 10%
    Zimbabwe: dari 18% menjadi 10%
    Benin: tetap 10%
    Barbados: tetap 10%
    Monako: tetap 10%
    Suriah: dari 41% menjadi 10%
    Uzbekistan: tetap 10%
    Republik Kongo: tetap 10%
    Jibouti: tetap 10%
    French Polynesia: tetap 10%
    Cayman Islands: tetap 10%
    Kosovo: tetap 10%
    Curaçao: tetap 10%
    Vanuatu: dari 22% menjadi 10%
    Rwanda: tetap 10%
    Sierra Leone: tetap 10%
    Mongolia: tetap 10%
    San Marino: tetap 10%
    Antigua and Barbuda: tetap 10%
    Bermuda: tetap 10%
    Eswatini: tetap 10%
    Marshall Islands: tetap 10%
    Saint Pierre and Miquelon: tetap 10%
    Saint Kitts and Nevis: tetap 10%
    Turkmenistan: tetap 10%
    Grenada: tetap 10%
    Sudan: tetap 10%
    Turks and Caicos Islands: tetap 10%
    Aruba: tetap 10%
    Montenegro: tetap 10%
    Saint Helena: tetap 10%
    Kirgistan: tetap 10%
    Yaman: tetap 10%
    Saint Vincent and the Grenadines: tetap 10%
    Niger: tetap 10%
    Saint Lucia: tetap 10%
    Nauru: dari 30% menjadi 10%
    Equatorial Guinea: dari 13% menjadi 10%
    Iran: tetap 10%
    Libya: dari 31% menjadi 10%
    Samoa: tetap 10%
    Guinea: tetap 10%
    Timor Leste: tetap 10%
    Montserrat: tetap 10%
    Chad: dari 13% menjadi 10%
    Mali: tetap 10%
    Maladewa: tetap 10%
    Tajikistan: tetap 10%
    Cabo Verde: tetap 10%
    Burundi: tetap 10%
    Guadalaraja: tetap 10%
    Bhutan: tetap 10%
    Martinique: tetap 10%
    Tonga: tetap 10%
    Mauritania: tetap 10%
    Dominica: tetap 10%
    Micronesia: tetap 10%
    Gambia: tetap 10%
    Guyana Prancis: tetap 10%
    Christmas Island: tetap 10%
    Andora: tetap 10%
    Republik Afrika Tengah: tetap 10%
    Kepulauan Solomon: tetap 10%
    Mayotte: tetap 10%
    Anguilla: tetap 10%
    Cocos (Keeling) Islands: tetap 10%
    Eritrea: tetap 10%
    Cook Islands: tetap 10%
    Sudan Selatan: tetap 10%
    Comoros: tetap 10%
    Kiribati: tetap 10%
    São Tomé and Príncipe: tetap 10%
    Norfolk Island: tetap 10%
    Gibraltar: tetap 10%
    Tuvalu: tetap 10%
    British Indian Ocean Territory: tetap 10%
    Tokelau: tetap 10%
    Guinea-Bissau: tetap 10%
    Svalbard and Jan Mayen: tetap 10%
    Heard and McDonald Islands: tetap 10%
    Réunion: tetap 10%

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Menteri PKP memulai penyerahan rumah subsidi bagi buruh pada 1 Mei

    Menteri PKP memulai penyerahan rumah subsidi bagi buruh pada 1 Mei

    Pada 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi buruh Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memulai penyerahan rumah subsidi bagi buruh pada 1 Mei 2025 atau bertepatan dengan Hari Buruh.

    “Pada 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi buruh Indonesia,” ujar Ara di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, pemberian rumah subsidi tersebut merupakan suatu kabar baik dan membuat semangat bagi buruh dan dunia usaha di Indonesia.

    Ara juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang sudah merespons sangat cepat terkait pemberian rumah bagi para buruh.

    “Saya merasakan betul Bapak Yassierli punya hati dan profesional mengurus tenaga kerja kita. Dan mudah-mudahan menyambut Hari Buruh 1 Mei, apa yang kita lakukan sesuai arahan Presiden Prabowo yang kita cintai dan kita hormati,” katanya.

    Rencananya penyerahan rumah subsidi tersebut pada 1 Mei dilakukan dengan penyerahan 100 kunci rumah subsidi kepada para buruh penerima.

    Adapun rencana lokasi penyerahan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh tersebut akan dilakukan di sekitar kawasan Jabodetabek.

    Ara sendiri akan melaporkan rencana penyerahan rumah subsidi bagi buruh yang dimulai pada 1 Mei 2025 tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Qatar.

    Dalam kesempatan sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa pemberian rumah subsidi bagi buruh tersebut merupakan perhatian luar biasa dari Presiden RI terhadap para buruh dan tenaga kerja Indonesia.

    “Ini adalah sebuah bukti bukti kepedulian, dan Insya Allah tadi itu ada target yang sudah ditetapkan, membutuhkan konsolidasi internal di serikat pekerja, serikat buruh,” kata Yassierli.

    Penyerahan 100 kunci rumah subsidi kepada para buruh tersebut, lanjutnya, merupakan awalan dan dirinya meyakini program tersebut akan berlanjut.

    “Karena jumlah total pekerja atau buruh kita itu yang formal itu ada sekitar 60 juta, kemudian yang total yang informal ada 140 juta, jadi ini adalah total semua. Kita yakin pemerintah akan hadir dan kemudian siap memberikan solusi kepada mereka semua,” kata Yassierli.

    Penyerahan 100 kunci rumah subsidi kepada buruh pada 1 Mei tersebut merupakan tahap dimulainya pemberian 20.000 rumah subsidi yang dialokasikan oleh pemerintah untuk buruh.

    Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Dukungan Perumahan Subsidi untuk Pekerja/Buruh antara Kementerian PKP, Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPS di Jakarta, Kamis.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Waktu Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia Diputuskan Setelah Konsultasi dan Urusan Teknis Rampung – Halaman all

    Waktu Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia Diputuskan Setelah Konsultasi dan Urusan Teknis Rampung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono menyatakan, pemerintah saat ini masih berkonsultasi dengan beberapa negara, utamanya otoritas Palestina mengenai rencana evakuasi 1.000 warga sipil yang menjadi korban luka agresi militer Israel di Gaza.

    Konsultasi dilakukan karena Kemlu RI menyadari bahwa setiap upaya mengubah demografi Gaza adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional.

    Sehingga upaya konsultasi dimaksudkan agar semua langkah yang ditempuh sesuai koridor hukum internasional, dan rencana evakuasi selaras dengan kepentingan rakyat Palestina, serta didukung negara – negara kawasan.

    “Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Indonesia menolak setiap upaya yang akan merekolasi atau memindahkan Warga Palestina dari Tanah Airnya,” kata Sugiono dalam keterangan resminya, Kamis (10/4/2025).

    “Setiap upaya yang mengubah ‘demografi’ Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional,” lanjutnya.

    Sugiono menjelaskan sejauh ini ada beberapa negara yang telah menerima warga Palestina korban perang Gaza. Negara itu adalah Mesir, Turki, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA).

    Pada tingkat dalam negeri Kemlu RI akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga perihal aspek teknis pelaksanaan keberangkatan warga Palestina dan kepulangan mereka kembali ke tanah airnya.

    Mengingat berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, rencana evakuasi korban luka perang Gaza dari Palestina ke Indonesia sifatnya hanya sementara.

    Mereka yang telah sembuh dari luka dan traumanya, akan dipulangkan kembali ke Palestina jika situasi sudah lebih kondusif.

    Sugiono sekaligus membantah upaya evakuasi korban luka Gaza sebagai tindakan ‘memindahkan’ mereka dari tanah airnya.

    “Sesuai arahan Presiden, keberadaan mereka di Indonesia bersifat sementara dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk ‘memindahkan’ warga Palestina tersebut dari tanah airnya,” jelas dia.

    Waktu pelaksanaan evakuasi akan ditetapkan jika seluruh konsultasi dengan berbagai negara dan persiapan teknis sudah dirampungkan.

    “Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang melanjutkan konsultasi dengan berbagai negara dan persiapan di dalam negeri sebelum pelaksanaan rencana tersebut,” ujar Sugiono.

    Sebagai informasi saat ini Presiden Prabowo tengah melawat ke lima negara di Timur Tengah yang beberapa diantaranya telah menerima evakuasi warga sipil Palestina. Negara yang dikunjungi adalah UEA, Turki, Mesir, Qatar dan Yordania.

    Salah satu agenda lawatan Prabowo adalah berkonsultasi dengan para petinggi negara di Timur Tengah mengenai rencana Indonesia untuk terlibat dalam evakuasi warga Gaza.

  • yang Dibutuhkan Rakyat Palestina Bukan Hanya Evakuasi 

    yang Dibutuhkan Rakyat Palestina Bukan Hanya Evakuasi 

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah menawarkan rencana evakuasi warga Palestina dari Gaza yang tengah mengalami genosida oleh Israel. Menanggapi rencana ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Free Palestine Network (FPN) Furqan AMC memberikan apresiasi.

    “Perlu kita apresiasi good will pemerintahan Presiden Prabowo untuk lebih terlibat aktif membantu Palestina, sebagaimana menjadi harapan publik Indonesia dan juga dunia,” kata Furqan di Jakarta, Rabu, 9 April 2025.

    Tak hanya mengapresiasi, Furqon berharap solidaritas Indonesia untuk warga Palestina tak hanya terbatas pada evakuasi. Menurutnya, harus tetap berfokus pada upaya mendukung dan mewujudkan kemerdekaan Palestina.

    “Jangan sampai solidaritas kemanusiaan ini dipersempit hanya pada aspek evakuasi korban, sementara akar konflik dan ketidakadilan sistemik yang menimpa rakyat Palestina tidak dibahas. Yang dibutuhkan rakyat Palestina bukan hanya evakuasi untuk korban yang membutuhkan penanganan kesehatan, melainkan dukungan internasional untuk menghentikan genosida dan penjajahan yang mereka alami,” ujar dia dilaporkan Antara.

    Lebih lanjut, FPN berharap agar pemerintah Indonesia bisa menggalang solidaritas bangsa-bangsa pada momen tum 70 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) pada April ini.

    “Satu-satunya bangsa yang hadir di KAA 1955 yang belum merdeka sampai sekarang adalah Palestina. Karena itu, kemerdekaan Palestina adalah utang sejarah kita semua. Indonesia harus jadi garda terdepan anti kolonialisme dan imperialisme,” ujarnya.

    Presiden Prabowo mengungkapkan rencana Indonesia untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina di Gaza ke Indonesia. Rencana ini diperkuat dengan lawatan Prabowo ke lima negara di Timur Tengah yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania.

    Tujuan lawatan Prabowo ini untuk meminta dukungan kepada negara-negara tersebut soal rencana Indonesia.

    Nantinya, ketika ‘lampu hijau’ dari semua pihak sudah dikantongi, Prabowo menegaskan Indonesia akan menjalankan rencananya.

    “Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali, dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut,” kata Presiden Prabowo saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu dini hari.

    Prabowo ingin berkonsultasi dengan pemimpin-pemimpin lima negara yang akan didatanginya tersebut. Hal ini lantaran dia terus mendapatkan pertanyaan soal kesiapan Indonesia untuk membantu situasi di Gaza.

    “Ini sesuatu yang rumit, yang tidak ringan, tetapi komitmen Indonesia dalam mendukung keselamatan rakyat Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina, saya kira mendorong Pemerintah Indonesia untuk berperan lebih aktif,” kata Prabowo.

    Rencana Indonesia ini juga tidak terlepas dari permintaan komunitas internasional agar Indonesia perlu berperan lebih aktif lagi dalam membela Palestina. Pasalnya, selain merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga merupakan negara non-blok.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • IUMS Serukan Boikot Produk Pendukung Israel, PMII Rilis Daftarnya

    IUMS Serukan Boikot Produk Pendukung Israel, PMII Rilis Daftarnya

    Jakarta –

    Persatuan Cendikiawan Muslim Internasional (International Union of Muslim Scholars/IUMS) yang berbasis di Qatar telah mengeluarkan fatwa terkait konflik di Palestina. Dalam fatwa tersebut, IUMS menyerukan aksi boikot menyeluruh terhadap perusahaan yang berasal dari Israel, maupun dari negara-negara yang mendukung kebijakan Israel, termasuk dalam hal pasokan senjata.

    Fatwa IUMS terdiri dari 15 poin dengan tiga di antaranya secara khusus menekankan pentingnya boikot. Pertama, pemutusan hubungan dengan seluruh entitas Israel di bidang politik, ekonomi, budaya, dan akademik.

    Kedua, boikot terhadap perusahaan yang secara langsung terlibat dalam aktivitas pendudukan di wilayah Palestina. Ketiga, memperluas boikot ke perusahaan negara-negara pendukung Israel.

    “Investasi di perusahaan yang terlibat dalam penjajahan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan,” tulis fatwa tersebut dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis (10/9/2025).

    Sekretaris Jenderal IUMS, Ali Al-Qaradaghi menyerukan umat Islam agar bertindak secara militer, ekonomi, dan politik demi menghentikan tindakan genosida yang dilakukan Israel di Gaza.

    Fatwa ini dikeluarkan sebagai reaksi atas meningkatnya serangan Israel sejak 18 Maret 2025 yang menyebabkan lebih dari 1.400 warga Gaza tewas, termasuk anak-anak. Jumlah korban dalam 18 bulan terakhir telah melebihi 50 ribu jiwa.

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan dukungan terhadap fatwa IUMS. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim menegaskan bahwa seruan IUMS selaras dengan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang mendukung perjuangan Palestina dan boikot terhadap produk Israel.

    Ia mendorong masyarakat sipil di seluruh dunia untuk mengintensifkan aksi boikot terhadap perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Israel.

    Sebagai bentuk tindak lanjut dari fatwa tersebut, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merilis daftar 25 merek asing yang dianggap terafiliasi dengan kepentingan ekonomi Israel yang terdiri dari minuman dalam kemasan, kudapan, bumbu masak, produk rumah tangga, dan produk perawatan pribadi.

    Sekjen PB PMII, M. Irkham Tamrin menjelaskan bahwa daftar tersebut disusun melalui riset internal dan diskusi dengan berbagai pihak. Ia menyebut boikot sebagai langkah konkret untuk melemahkan pendanaan terhadap penjajahan dan kekerasan di Palestina.

    “Perusahaan-perusahaan ini berkontribusi pada ekonomi Israel atau kebijakan luar negeri negara pendukungnya. Memboikot mereka adalah langkah minimal untuk memutus mata rantai pendanaan Zionis,” tutupnya.

    Daftar produk yang dinilai terafiliasi dengan Israel dapat dilihat melalui Instagram PMII.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PCO: Kunjungan Prabowo perkuat RI-Turki dukung perdamaian di Palestina

    PCO: Kunjungan Prabowo perkuat RI-Turki dukung perdamaian di Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips Vermonte menyatakan bahwa kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Turki bermakna penting dalam mempererat hubungan bilateral RI-Turki, sekaligus mendorong perdamaian dunia, terutama terkait konflik di Palestina.

    Philips dalam pernyataannya di Ankara, Turki, Kamis menyebut RI-Turki, sebagai kekuatan menengah dengan negara berpenduduk mayoritas Muslim, sehingga memiliki peran penting dalam mendorong perdamaian global.

    “RI-Turki memiliki landasan yang sangat kuat dalam hubungan bilateral. Sebagai kekuatan menengah dan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki peran strategis dalam terus mendorong semangat perdamaian, khususnya terkait konflik di Palestina,” katanya.

    Meskipun Indonesia bukan bagian dari KTT Arab, kata Philips, Pemerintah RI sepenuhnya mendukung komitmen Deklarasi Kairo pada Maret lalu, yang menyerukan rekonstruksi Jalur Gaza, sebagaimana yang mengemuka dalam pertemuan tingkat menteri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

    Philips mengatakan Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menggalang dana sebesar 200 juta dolar AS guna membantu rakyat Palestina.

    Selain isu kemanusiaan dan politik luar negeri, kunjungan Presiden Prabowo juga akan mendorong peningkatan kerja sama ekonomi dengan Turki.

    Philips menyebut masih terdapat peluang yang cukup luas untuk memperkuat hubungan dagang kedua negara, sejalan dengan komitmen sebelumnya untuk meningkatkan nilai perdagangan secara seimbang hingga mencapai 10 miliar dolar AS.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke lima negara Timur Tengah, yakni UEA, Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania, untuk meminta dukungan terkait rencana evakuasi 1.000 warga Palestina dari Gaza ke Indonesia.

    Rencana ini masih menunggu persetujuan semua pihak terkait dan akan difokuskan pada korban luka, trauma, serta anak-anak yatim piatu.

    Indonesia menegaskan evakuasi bersifat sementara hingga situasi Gaza pulih. Kunjungan ini juga merespons dorongan komunitas internasional agar Indonesia, sebagai negara non-blok dan berpenduduk Muslim terbesar, berperan lebih aktif dalam isu Palestina.

    Sejauh ini, Indonesia telah mengirimkan bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, obat-obatan, serta mengoperasikan rumah sakit apung dan mengirim tenaga medis TNI ke Gaza dan El Arish, Mesir.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo dijadwalkan pidato di gedung parlemen Turki di Ankara

    Prabowo dijadwalkan pidato di gedung parlemen Turki di Ankara

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui pada sela-sela lawatan Presiden Prabowo Subianto di Ankara, Turki, Rabu (9/4/2025) malam. ANTARA/Galih Pradipta.

    Prabowo dijadwalkan pidato di gedung parlemen Turki di Ankara
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 10 April 2025 – 07:19 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato di hadapan anggota parlemen Turki di gedung parlemen Turki, Ankara, Kamis siang waktu setempat. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana saat ditemui wartawan di Ankara, Turki, Rabu (9/4) malam waktu setempat, menjelaskan kegiatan di gedung parlemen Turki menjadi agenda pertama Presiden Prabowo di Ankara, Turki, Kamis.

    “Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, akan pidato di Parlemen Turki. Rencananya, akan dihadiri anggota parlemen, kemudian juga para undangan lainnya,” kata Yusuf Permana.

    Selain itu, Presiden Prabowo didampingi oleh rombongan menteri Kabinet Merah Putih, melanjutkan agenda keduanya, yaitu kunjungan kenegaraan di Istana Kepresidenan Turki, Ankara, Kamis, pukul 15.30 waktu setempat. Di Istana Kepresidenan Turki, Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan bakal menggelar upacara penyambutan untuk Presiden Prabowo.

    Dua presiden itu kemudian dijadwalkan untuk bertemu empat mata (tête-à-tête), dan keduanya juga akan memimpin pertemuan bilateral antara Pemerintah RI dan Turki.

    Delegasi Pemerintah RI yang dipimpin oleh Presiden Prabowo terdiri atas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Duta Besar RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama.

    Dalam rangkaian kunjungan kenegaraan itu, Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan akan menyaksikan penandatangan sejumlah nota kesepahaman kerja sama (MoU). Prabowo dan Erdogan juga akan memberikan pernyataan bersama (joint statement) hasil dari pertemuan empat mata dan pertemuan bilateral.

    Presiden Prabowo tiba di Bandar Udara Internasional Esenboga, Ankara, pukul 18.58 WIB, Rabu petang waktu setempat, setelah merampungkan agendanya di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UAE). Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Erdogan di apron bandara, dan upacara jajar pasukan di lokasi yang sama.

    Turki merupakan negara kedua yang menjadi tujuan Presiden Prabowo dalam rangkaian lawatan luar negerinya ke negara-negara Timur Tengah. Dari Turki, Presiden dijadwalkan melanjutkan perjalanannya ke Mesir, Qatar, dan terakhir Yordania.

    Sumber : Antara

  • Petinggi MUI dari NU dan Muhammadiyah Tolak Rencana Prabowo Evakuasi 1.000 Rakyat Gaza ke RI

    Petinggi MUI dari NU dan Muhammadiyah Tolak Rencana Prabowo Evakuasi 1.000 Rakyat Gaza ke RI

    GELORA.CO – Dua petinggi Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang hendak mengevakuasi 1.000 warga Gaza Palestina ke Indonesia. Mereka menilai langkah tersebut berpotensi menjadi bagian dari strategi Israel dan Amerika Serikat untuk mengosongkan wilayah Gaza dan melanggengkan pendudukan.

    Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI, Anwar Abbas, mempertanyakan urgensi Indonesia dalam menjalankan rencana tersebut, yang dinilai selaras dengan kepentingan Israel dan proposal relokasi yang sempat disuarakan oleh Presiden AS, Donald Trump.

    “Pertanyaannya, untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika? Bukankah mereka sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Buya Anwar dalam keterangan tertulisnya kepada inilah.com, Rabu (9/4/2025).

    Ketua PP Muhammadiyah bidang ekonomi itu memperingatkan bahwa jika rencana ini terlaksana, Israel akan lebih leluasa menempatkan warganya di wilayah Gaza, yang dalam jangka panjang berpotensi menjadi bagian dari proyek Israel Raya.

    “Yerusalem dulu milik Palestina, sekarang sudah diduduki dan dijadikan ibu kota Israel. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama,” ujarnya.

    Buya Anwar juga mengingatkan bahwa kelima negara yang dikunjungi Presiden Prabowo—Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania—memiliki sejarah hubungan diplomatik atau ekonomi dengan Israel. Ia menyarankan agar bantuan untuk rakyat Gaza tetap diberikan, tetapi tidak dalam bentuk evakuasi massal.

    “Jika ingin membantu pengobatan dan perawatan korban, lakukanlah di Gaza, bukan di luar negeri. Kita bangsa yang sudah kenyang dijajah 350 tahun. Kita tahu betul bahwa penjajah punya seribu satu tipu daya,” tambahnya.

    Senada dengan Buya Anwar, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhwah, KH Cholil Nafis, juga menyatakan penolakannya. Ia menilai bahwa akar permasalahan bukan terletak pada kondisi warga Gaza, melainkan pada agresi militer Israel yang terus melanggar hukum internasional.

    “Masalahnya bukan warga Gaza, tapi Israel yang menyerang dan tak patuh perjanjian. Maka yang harus dihentikan adalah agresi Israel, bukan mengevakuasi rakyat Palestina dari negerinya sendiri,” kata Cholil Nafis melalui akun media sosial resminya yang sudah diizinkan dikutip inilah.com, Kamis (10/4).

    Rais Syuriah PBNU itu menekankan pentingnya upaya perdamaian dan pengobatan korban di lokasi terdekat, bukan dengan memindahkan mereka ke tempat yang jauh seperti Indonesia.

    “Apa ada jaminan mereka bisa kembali ke Gaza? Bukankah banyak warga Palestina di luar sana yang sampai sekarang tak bisa pulang? Ini justru bisa memuluskan Israel untuk menduduki lebih banyak tanah Palestina,” ujarnya.

    KH Cholil juga mengingatkan bahwa semakin banyak wilayah Palestina yang hilang karena penjajahan. Oleh karena itu, ia mengimbau agar simpati dan bantuan kepada Palestina dilakukan dengan cara yang tidak memperkuat skema pendudukan.

    “Sebagai muslim dan manusia, kita tentu simpati dan empati kepada warga Palestina. Tapi caranya bukan dengan menjauhkan mereka dari tanah kelahiran mereka,” pungkasnya. (*)

  • Prabowo Siap Kirim Bantuan untuk Evakuasi 1.000 Warga Gaza ke Indonesia

    Prabowo Siap Kirim Bantuan untuk Evakuasi 1.000 Warga Gaza ke Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah berencana untuk mendukung evakuasi warga Gaza ke Indonesia. 

    Dalam tahap pertama, Kepala Negara menekankan bahwa Indonesia siap menampung hingga 1.000 warga Palestina, terutama mereka yang mengalami luka-luka, trauma, serta anak-anak yatim piatu yang terdampak konflik kemanusiaan di Gaza.

    Hal ini dia sampaikan saat memberikan konferensi pers sebelum dirinya memulai lawatan ke 5 negara di Timur Tengah, di Lanud Halim Perdanakusuma Rabu (9/4/2025).

    “Kami juga siap menerima korban-korban yang luka-luka dan nanti segera kirim Menteri Luar Negeri untuk diskusi dengan pemerintah Palestina dengan pihak daerah tersebut bagaimana pelaksanaannya untuk kami siap evakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu siapapun boleh,” katanya dalam forum itu. 

    Prabowo mengungkapkan untuk gelombang pertama Indonesia siap mengirimkan pesawat untuk angkut warga Palestina, dengan jumlah kurang lebih 1.000 orang.

    “Pemerintah Palestina dan pihak terkait di situ mereka ingin dievakuasi ke Indonesia kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka,” ucapnya 

    Lebih lanjut, Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa rencana ini harus disetujui oleh semua pihak. Selain itu warga Palestina yang dievakuasi sifatnya hanya sementara dan akan dikembalikan saat kondisi mereka sudah sehat dan pulih kembali, hingga kondisi daerah di Gaza yang sudah memungkinkan.

    “Mereka harus kembali ke daerah mereka asal. Saya kira itu sikap pemerintah Indonesia,” imbuhnya

    dia pun mengungkapkan bahwa pemerintah juga membutuhkan konsultasi dengan pimpinan negara-negara kawasan Timur Tengah. Itu juga menjadi salah satu alasan dirinya melakukan lawatan ke lima negara yakni Uni Emirat Arab, Turki, Qatar, Mesir, dan Yordania.

    Apalagi, kata Prabowo, Indonesia sering diminta beberapa utusan luar negeri untuk turut melakukan penyelesaian konflik di Gaza. Meskipun penyelesaian konflik itu sesuatu yang rumit, tetapi Prabowo menekankan bahwa negara berkomitmen untuk mendukung keselamatan warga Palestina dan kemerdekaan Palestina.

    Mengingat sejak pemerintah Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Indonesia sudah melakukan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Baik pengiriman tim medis, serta bantuan dalam bentuk lainnya.

    “Ini sesuatu yang rumit, yang tidak ringan, tapi komitmen Republik Indonesia dalam mendukung keselamatan rakyat Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina, saya kira mendorong pemerintah Indonesia untuk berperan lebih aktif,” tandas Prabowo.

  • Komisi I DPR Dukung Rencana Pemerintah Evakuasi Warga Gaza Korban Genosida ke Indonesia

    Komisi I DPR Dukung Rencana Pemerintah Evakuasi Warga Gaza Korban Genosida ke Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengevakuasi korban luka dan anak-anak yatim piatu korban genosida Israel di Gaza, Palestina, ke Indonesia. Anggota Komisi I DPR Sukamta mendukung rencana tersebut untuk segera dilaksanakan.

    “Setelah Israel melanggar secara sepihak perjanjian gencatan senjata, pengeboman terus dilakukan bahkan ditargetkan ke tenda-tenda pengungsian, petugas kemanusiaan dan wartawan, kondisi di Gaza yang dapat kita saksikan melalui foto dan video yang beredar sangat mengerikan,” kata Sukamta, Kamis, 9 April 2025.

    “Korban kembali berjatuhan, sementara sebagian besar rumah sakit hancur. Maka sangat penting untuk bisa dilakukan segera evakuasi terutama korban luka dan juga anak-anak yatim piatu,” ujarnya.

    Seperti diketahui, Prabowo menyatakan Indonesia siap mengevakuasi warga Gaza, Palestina, yang terluka akibat serangan brutal di wilayah tersebut. Mereka akan dibawa ke Indonesia untuk mendapatkan perawatan medis.

    Hal ini disampaikan Prabowo sebelum agenda kunjungan kenegaraan ke Turki dan beberapa negara Timur Tengah. Prabowo juga mengungkap akan mengutus Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono untuk mengonsultasikan hal ini dengan pemerintah Palestina.

    Menurut Sukamta, evakuasi korban luka dan anak-anak yatim Palestina ini perlu diupayakan oleh banyak negara termasuk Indonesia, mengingat jumlahnya yang sangat besar.

    “Ada sekira 120 ribu korban luka-luka, lebih dari 38 ribu anak yatim. Ini jumlah yang sangat besar. Perlu ada bantuan komunitas internasional untuk ikut membantu warga Gaza,” kata Sukamta.

    Kendati demikian, anggota Komisi di DPR yang membidangi hubungan internasional itu mengatakan, rencana evakuasi yang dilakukan Indonesia hanya bersifat sementara untuk membantu pemulihan luka dan juga trauma healing.

    “Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, jika kondisi di Gaza sudah membaik, mereka akan dikembalikan ke tanah airnya,” ujar legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

    Sukamta berharap dalam kunjungan kenegaraan Prabowo ke Turki, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Yordania 9-15 April, akan ada solusi konkret penghentian segera genosida yang dilakukan Israel kepada warga Palestina.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News