Negara: Qatar

  • Inggris Akan Akui Negara Palestina Jika Israel Tak Hentikan Perang Gaza

    Inggris Akan Akui Negara Palestina Jika Israel Tak Hentikan Perang Gaza

    Jakarta

    Inggris akan mengakui negara Palestina pada September, kecuali Israel mengambil langkah signifikan untuk mengakhiri “kondisi yang sangat memprihatinkan” di Gaza dan memenuhi beberapa syarat lainnya, kata Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, pada Selasa (29/07).

    “Tujuan kami tetap sama: Israel yang aman, berdampingan dengan negara Palestina yang layak dan berdaulat,” ujar Starmer dalam pernyataannya dari Downing Street.

    Ia menyampaikan bahwa pemerintah Inggris sebenarnya sudah lama berniat mengakui negara Palestina “sebagai kontribusi terhadap proses perdamaian demi memberikan dampak maksimal bagi solusi dua negara,” yang menurutnya “kini sedang terancam.”

    “Sebagai bagian dari proses menuju perdamaian ini, saya mengonfirmasi bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September, kecuali pemerintah Israel mengambil langkah nyata untuk mengakhiri kondisi yang memprihatinkan di Gaza,” tegas Starmer.

    Starmer: Krisis kemanusiaan ini butuh solusi jangka panjang

    Starmer juga menyerukan agar Israel “menyetujui gencatan senjata dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan, serta menghidupkan kembali prospek solusi dua negara.”

    Ini termasuk “mengizinkan PBB untuk kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan, dan menegaskan bahwa tidak akan ada aneksasi di Tepi Barat,” lanjutnya.

    Ia juga kembali menegaskan sikap pemerintahannya terhadap Hamas, kelompok militan Palestina yang didukung Iran dan menguasai Jalur Gaza.

    Di tengah kekhawatiran besar akan kelaparan massal di Gaza, Starmer menyerukan agar lebih banyak bantuan dapat menjangkau rakyat Palestina di wilayah tersebut.

    “Kita perlu memastikan sedikitnya 500 truk masuk ke Gaza setiap hari. Namun, pada akhirnya satu-satunya cara untuk mengakhiri krisis kemanusiaan ini adalah melalui penyelesaian jangka panjang,” jelasnya.

    PM Inggris ini juga menyatakan dukungannya terhadap upaya mediasi yang dilakukan oleh AS, Mesir, dan Qatar untuk mencapai “gencatan senjata yang sangat penting.”

    “Gencatan senjata itu harus berkelanjutan dan mengarah pada rencana perdamaian yang lebih luas, yang sedang kami kembangkan bersama mitra-mitra internasional kami,” tambahnya.

    Sama seperti AS, Uni Eropa dan Israel, Inggris telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris. Jika Hamas nantinya tetap terlibat dalam pemerintahan, hal ini dapat mempersulit upaya pengakuan kenegaraan Palestina.

    Israel: Inggris telah ‘memberi hadiah’ pada Hamas

    Pernyataan Starmer ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengatakan akan secara resmi mengakui negara Palestina pada September.

    Tekanan internasional terhadap Israel terus meningkat selama beberapa minggu terakhir, mulai dari desakan untuk mengakhiri kampanye militer hingga mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Desakan ini juga diiringi dengan peringatan dari kelompok bantuan serta PBB mengenai ancaman kelaparan di Jalur Gaza.

    Sejauh ini, Israel justru meremehkan atau bahkan menolak klaim tentang kelaparan massal tersebut.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pernyataan Starmer “memberi hadiah pada terorisme keji Hamas dan menghukum para korbannya”

    “Negara jihadis di perbatasan Israel HARI INI akan mengancam Inggris BESOK,” tulis Netanyahu dalam unggahan di platform X.

    Kementerian Luar Negeri Israel juga menolak pernyataan Starmer tersebut dengan mengatakan bahwa Inggris “menyusul langkah Prancis dan tekanan politik dalam negeri, merupakan hadiah bagi Hamas dan merusak upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza serta kerangka kerja pembebasan para sandera.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Tezar Aditya dan Prita Kusumaputri

    (ita/ita)

  • Menkum Kirim Surat Ekstradisi Adrian Asharyanto ke Pemerintah Qatar – Page 3

    Menkum Kirim Surat Ekstradisi Adrian Asharyanto ke Pemerintah Qatar – Page 3

    Setelah melalui proses analisis dan penyusunan dokumen permintaan ekstradisi, Kemenkum menyampaikan permintaan ekstradisi secara resmi kepada pemerintah Qatar melalui surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum RI No. AHU.AH.12.04-11 tanggal 28 Mei 2025 kepada Attorney General of the State of Qatar.

    “Permintaan tersebut kami sampaikan melalui saluran diplomatik. Pada perkembangannya, Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi bahwa permintaan ekstradisi beserta seluruh dokumen pendukungnya telah diterima oleh Kedutaan Besar RI di Doha, Qatar,” lanjutnya.

    Menteri Hukum juga memastikan, hingga saat ini proses ekstradisi terhadap AAG terus dikoordinasikan dengan semua instansi terkait.

    “Kami terus berkoordinasi dengan Polri dan OJK. Saat ini seluruh dokumen sedang dalam proses penerjemahan ke bahasa Arab. Jika telah selesai diterjemahkan, akan dikirimkan secara resmi oleh Kementerian Hukum selaku Otoritas Pusat kepada Pemerintah Qatar melalui saluran diplomatik serta untuk percepatan melalui surat elektronik,” katanya.

  • Mufti Anam Soal Utang Jumbo Danantara: Kami Kaget, Kok Malah Jadi Alat Berutang?

    Mufti Anam Soal Utang Jumbo Danantara: Kami Kaget, Kok Malah Jadi Alat Berutang?

    “Kami hanya mengingatkan, jangan sampai pinjaman 10 miliar USD itu menggunakan jaminan-jaminan yang terkait aset bangsa,” tegasnya.

    Mufti bilang, untuk mendapatkan pinjaman hampir dipastikan selalu menggunakan jaminan. Jika dia masyarakat menengah ke bawah, maka biasanya menggunakan BPKB kendaraan.

    “Karena, mohon izin, kami saja melakukan pinjaman Rp10 juta, harus gadaikan BPKB, Pak. Nah kami pengen tanyakan apa jaminan yang diberikan Danantara untuk meminjam 10 miliar USD yang menjadi salah satu pinjaman terbesar di Asia Tenggara,” kuncinya.

    Hanya saja, meskipun Mufti terkesan kritis, tapi masih ada rekan-rekannya yang memuji langkah Danantara.

    Kawendra Lukistian, anggota Komisi VI, menyatakan bahwa pencapaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap iklim investasi Indonesia, sekaligus menunjukkan performa diplomasi ekonomi nasional yang dinilai semakin progresif.

    Selain pendanaan dari bank asing, Danantara juga disebut telah meraih dukungan dari beberapa lembaga investasi milik negara (sovereign wealth fund/SWF), dengan total nilai mencapai USD7 miliar.

    Investor global seperti Qatar Investment Authority, China Investment Corporation, hingga Russian Direct Investment Fund termasuk dalam jajaran mitra strategis yang telah menyatakan komitmennya.

    Di sisi lain, keberhasilan Danantara tak lepas dari pengaruh kebijakan luar negeri dan pendekatan diplomasi ekonomi yang agresif oleh pemerintahan saat ini.

    Dukungan dari kepala negara diyakini turut memperkuat daya tawar Indonesia dalam menarik minat investor asing.

  • DPO Jadi CEO di Qatar, OJK Desak Pemulangan Adrian Gunadi

    DPO Jadi CEO di Qatar, OJK Desak Pemulangan Adrian Gunadi

    Jakarta, Beritasatu.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan akan terus mendorong pemulangan Adrian Gunadi, mantan Direktur Utama Investree, yang kini berstatus buron internasional (red notice) dan masuk daftar pencairan orang (DPO).

    Yang bikin publik tercengang, Adrian justru diangkat menjadi CEO di perusahaan JTA Investree Doha Consultancy yang berbasis di Qatar.

    “OJK menyesalkan pemberian izin oleh instansi terkait di Qatar kepada Adrian untuk menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) di JTA Investree Doha Consultancy mengingat status hukum yang telah diberikan kepada yang bersangkutan di Indonesia,” kata Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/7/2025), dilansir dari Antara.

    Sejak kasus ini mencuat, OJK telah mengambil sejumlah langkah tegas, yakni mencabut izin usaha Investree sejak Oktober 2024 karena tak memenuhi ketentuan ekuitas minimum serta pelanggaran lainnya.

    OJK juga melarang Adrian Gunadi menjabat sebagai pihak utama di industri jasa keuangan. Pihaknya juga telah memblokir rekening dan menelusuri aset milik Adrian. OJK juga menegaskan mendukung proses hukum pidana dan perdata terhadap Adrian.

    “Sebagai tindak lanjut upaya penegakan hukum, OJK terus mendorong proses pemulangan Adrian ke Indonesia melalui kerja sama dengan otoritas terkait di dalam dan luar negeri,” ungkap dia.

    Adrian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penghimpunan dana tanpa izin, pelanggaran serius berdasarkan Pasal 46 UU Perbankan.

    PT Investree Radhika Jaya merupakan platform peer to peer lending yang sebelumnya populer, namun belakangan terjerat berbagai persoalan hukum, mulai dari pelanggaran operasional hingga dugaan penipuan investor.
     

  • Serangan Israel Tewaskan 25 Orang di Gaza, Mayoritas Saat Tunggu Bantuan

    Serangan Israel Tewaskan 25 Orang di Gaza, Mayoritas Saat Tunggu Bantuan

    Gaza City

    Sedikitnya 25 orang tewas akibat rentetan serangan udara dan tembakan pasukan Israel di Jalur Gaza pada Sabtu (26/7) dini hari. Sebagian besar korban kehilangan nyawa saat menunggu truk bantuan kemanusiaan.

    Staf rumah sakit Shifa, yang menjadi tempat jenazah korban dibawa, seperti dilansir Associated Press dan AFP, Sabtu (26/7/2025), melaporkan sebagian besar korban tewas akibat tembakan yang mengarah ke mereka saat menunggu truk bantuan kemanusiaan di dekat perlintasan perbatasan Zikim.

    Badan pertahanan sipil Gaza juga melaporkan bahwa “pasukan Israel menembaki orang-orang yang menunggu bantuan kemanusiaan” di barat laut Gaza City. Para saksi mata mengatakan kepada AFP bahwa ribuan orang telah berkumpul di area tersebut untuk menunggu bantuan.

    Salah satu saksi mata, Abu Hamir Hamoudeh, mengatakan bahwa militer Israel melepaskan tembakan “ketika orang-orang sedang menunggu untuk mendekati titik distribusi”, yang terletak di dekat pos militer Israel area Zikim, barat laut Sudaniyah.

    Juru bicara badan pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, mengatakan kepada AFP bahwa empat warga Palestina tewas akibat serangan udara di area Al-Rimal, Gaza City, di bagian utara Jalur Gaza.

    Satu orang lainnya tewas akibat serangan drone di dekat Khan Younis, Jalur Gaza bagian selatan. Sedangkan tembakan artileri di kamp Al-Bureij di Jalur Gaza bagian tengah, menurut badan pertahanan sipil Gaza, menewaskan satu orang lainnya.

    Militer Israel belum memberikan tanggapan langsung atas laporan tersebut.

    Serangan-serangan itu terjadi saat perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas terhenti, setelah Amerika Serikat (AS) selaku mediator dan Tel Aviv menarik tim negosiator mereka pada Kamis (24/7) waktu setempat. Langkah itu membuat masa depan perundingan semakin tidak pasti.

    Israel Pertimbangkan Opsi Alternatif Usai Perundingan Terhenti

    Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu mengatakan pada Jumat (25/7) bahwa pemerintahannya sedang mempertimbangkan “opsi alternatif” untuk perundingan gencatan senjata dengan Hamas. Netanyahu tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “opsi alternatif” tersebut.

    Pernyataan itu disampaikan saat pejabat Hamas mengatakan perundingan diperkirakan akan dilanjutkan pekan depan. Pejabat Hamas itu juga menggambarkan penarikan delegasi perunding AS dan Israel sebagai taktik tekanan belaka.

    Mesir dan Qatar, yang juga menjadi mediator bersama AS, mengatakan jeda itu hanya sementara dan perundingan akan dilanjutkan, meskipun tidak disebutkan kapan tepatnya.

    Lihat juga Video WHO: 1.026 Orang Tewas Saat Berusaha Cari Makan di Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • Trump Ejek Macron yang Mau Akui Negara Palestina

    Trump Ejek Macron yang Mau Akui Negara Palestina

    Washington DC

    Presiden Emmanuel Macron menyatakan Prancis akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menilai pernyataan Macron itu tidak berbobot.

    “Dia orang yang sangat baik, saya menyukainya, tetapi pernyataan itu tidak berbobot,” kata Trump kepada wartawan, menanggapi pengumuman presiden Prancis sehari sebelumnya untuk secara resmi mengakui Negara Palestina, seperti dilansir AFP, Sabtu (26/7/2025).

    Trump juga menyalahkan Hamas terkait gagalnya perundingan gencatan senjata di Gaza yang dilakukan mediator di Doha, Qatar. Trump menuduh Hamas tidak menginginkan kesepakatan gencatan senjata.

    “Sayang sekali. Hamas sebenarnya tidak ingin membuat kesepakatan. Saya pikir mereka ingin mati,” kata Trump.

    Diketahui, para mediator antara delegasi Israel dan Hamas selama lebih dari dua minggu melakukan mediasi sebelum akhirnya pihak AS mundur dari perundingan.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pemerintahnya masih mengupayakan kesepakatan meskipun telah menarik negosiatornya dari Doha.

    Pada Kamis (24/7) kemarin, Presiden Emmanuel Macron mengatakan Prancis akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September.

    “Sejalan dengan komitmen bersejarah untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya memutuskan Prancis akan mengakui Negara Palestina. Pengumuman resmi akan saya sampaikan di Sidang Umum PBB pada September,” tulis Macron di media sosial.

    “Saat ini, yang mendesak adalah mengakhiri perang di Gaza dan memberikan bantuan kepada warga sipil. Perdamaian itu mungkin terjadi.”

    Lihat juga video: Video: Prancis Akan Akui Negara Palestina

    (lir/dhn)

  • OJK Geram! Buronan Investree Malah Jadi CEO di Qatar

    OJK Geram! Buronan Investree Malah Jadi CEO di Qatar

    Jakarta

    Eks CEO PT Investree Radhika Jaya (Investree), Adrian Gunadi, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) hingga red notice Interpol masih hidup bebas di Qatar. Bahkan kini tersangka dugaan tindak pidana sektor keuangan itu malah tercatat sebagai CEO perusahaan di Qatar.

    Menanggapi itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih terus mendorong proses pemulangan Adrian ke Indonesia melalui kerja sama dengan otoritas terkait di dalam dan luar negeri. OJK menyesalkan Adrian bisa mendapatkan izin menjadi CEO di perusahaan Qatar.

    “OJK menyesalkan pemberian izin oleh instansi terkait di Qatar kepada Adrian untuk menjabat sebagai Chief Executive Officer di JTA Investree Doha Consultancy mengingat status hukum yang telah diberikan kepada yang bersangkutan di Indonesia,” kata Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, M. Ismail Riyadi, dalam keterangan resmi, Sabtu (26/7/2025).

    Ismail mengatakan OJK akan meningkatkan dan melanjutkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan berbagai pihak di dalam dan luar negeri untuk menyikapi hal tersebut, termasuk memulangkan Adrian ke tanah air untuk meminta pertanggungjawaban dari yang bersangkutan baik secara pidana maupun perdata.

    Sebagaimana diketahui, OJK telah melakukan langkah-langkah tegas sesuai kewenangan dalam penanganan kasus Investree dengan melakukan pencabutan izin usaha Investree pada 21 Oktober 2024 karena tidak memenuhi ekuitas minimum dan sejumlah pelanggaran lainnya.

    “Selanjutnya, OJK juga telah menjatuhkan sanksi larangan menjadi pihak utama kepada Adrian, melakukan pemblokiran rekening dan penelusuran aset, serta mendukung proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.

    OJK juga telah menetapkan Adrian sebagai tersangka dalam kasus penghimpunan dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan yang merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DPJK) OJK.

    “OJK berkomitmen untuk menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan berintegritas. OJK akan memastikan setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan ditindak tegas sebagai wujud konsistensi dalam menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan publik,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Hamas Kritik AS Mundur dari Perundingan Gencatan Senjata Gaza

    Hamas Kritik AS Mundur dari Perundingan Gencatan Senjata Gaza

    Gaza

    Utusan khusus Amerika Serikat (AS), Steve Witkoff, menyalahkan kelompok Hamas atas kegagalan tercapainya kesepakatan perundingan gencatan senjata Gaza yang berlangsung di Qatar. Pejabat Hamas menuduh Witkoff memutarbalikkan kenyataan.

    “Pernyataan negatif utusan AS Witkoff sepenuhnya bertentangan dengan konteks di mana negosiasi terakhir diadakan, dan ia sangat menyadari hal ini, tetapi pernyataan tersebut ditujukan untuk mendukung posisi Israel,” kata anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, dalam sebuah wawancara, seperti dilansir AFP, Jumat (25/7/2025).

    “Pernyataan tersebut merupakan bagian dari logika dukungan terhadap posisi Israel,” tambahnya.

    Negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas untuk gencatan senjata yang berlasung di Qatar, telah menemui jalan buntu, setelah lebih dari dua minggu dimulai.

    Amerika Serikat bergabung dengan Israel dalam menarik negosiatornya dari perundingan pada Kamis kemarin. Utusan AS Witkoff menyalahkan Hamas atas kegagalan mencapai kesepakatan dan mengatakan Washington akan “mempertimbangkan opsi alternatif”.

    Witkoff mengakui kegagalan perundingan, yang diadakan di Doha di bawah mediasi Qatar, AS, dan Mesir. Dia mengumumkan penarikan tim AS untuk konsultasi dan mempertanyakan itikad baik Hamas.

    “Para mediator menyambut tanggapan Hamas dengan sangat positif, yang mereka anggap konstruktif dan kemungkinan akan mengarah pada kesepakatan, terutama karena tanggapan tersebut sangat dekat dengan proposal yang diajukan oleh para mediator kepada kedua belah pihak,” ucapnya.

    Dia mengatakan bahwa diskusi terbaru berfokus pada detail penarikan tentara Israel dari Jalur Gaza.

    Naim menambahkan bahwa “kesepakatan prinsip” bahkan telah dicapai terkait “formula” pertukaran sandera yang ditawan di Israel pada 7 Oktober 2023, dan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel.

    Ia menuduh Israel tidak berniat mencapai gencatan senjata. Naim mendesak Witkoff untuk “menekan” pemerintah Israel.

    (lir/fas)

  • Video: AS Mundur dari Perundingan Gencatan Senjata, Salahkan Hamas

    Video: AS Mundur dari Perundingan Gencatan Senjata, Salahkan Hamas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Upaya mencapai gencatan senjata di jalur Gaza kembali mentok. Amerika Serikat dan Israel resmi menarik tim perunding mereka dari putaran negosiasi di Doha, Qatar.

    Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (25/07/2025).

  • Sudah Lewat Batas, Planet Bumi Tak Lagi Mencukupi Kita

    Sudah Lewat Batas, Planet Bumi Tak Lagi Mencukupi Kita

    Jakarta

    Pada tanggal 24 Juli, umat manusia telah menghabiskan sumber daya ekologis planet ini untuk sepanjang tahun. Hal ini dihitung oleh organisasi internasional untuk keberlanjutan, Global Footprint Network, bekerja sama dengan Universitas York di Toronto, Kanada.

    Hari yang disebut sebagai Hari Kelebihan Mengonsumsi Sumber Daya Bumi atau Hari Kelebihan Bumi tahun ini, terjadi sekitar satu minggu lebih awal dibandingkan tahun lalu. Hal ini terutama disebabkan oleh data baru yang menunjukkan, lautan dunia menyerap CO2 lebih sedikit dari yang sebelumnya diperkirakan.

    Kita mengonsumsi terlalu banyak, dan menggunakan lebih banyak sumberdaya alam daripada yang bisa diperbaharui dalam setahun. Hal ini terlihat misalnya pada penggundulan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer. Tren ini dimulai pada awal tahun 1970-an.

    Mathis Wackernagel, salah seorang pendiri Global Footprint Network mengatakan, penggunaan sumber daya yang berlebihan adalah penyebab banyaknya masalah lingkungan.

    Secara konsisten mengonsumsi sumber daya lebih banyak dari yang bisa direproduksi secara alami oleh planet ini, memiliki efek kumulatif. “Meski kita tetap pada tingkat yang sama, kita meningkatkan beban utang ekologis dunia,” kata Wackernagel dalam wawancara dengan DW. “Beban ini bisa diukur.”

    Konsumsi berlebih sebagai masalah global

    Qatar, Luksemburg, dan Singapura adalah negara-negara pertama yang mencapai Hari Kelebihan Bumi masing-masing, pada bulan Februari. AS menyusul dekat di belakangnya.

    Jika semua orang di planet ini mengonsumsi seperti orang Amerika Serikat, sumber daya akan habis pada 13 Maret. Bagi Jerman dan Polandia, tanggal jatuh temponya adalah 3 Mei; bagi Cina dan Spanyol, ini adalah 23 Mei; dan Afrika Selatan, kehabisan sumber daya tahunan pada 2 Juli.

    Qatar, dengan iklim gurun dan curah hujan tahunan yang rendah, serta musim panas yang sangat panas dan lembap, misalnya, sangat bergantung pada sistem pendingin udara yang ditenagai oleh energi dari bahan bakar fosil. “Mereka memiliki akses mudah ke bahan bakar fosil, sehingga penggunaannya murah dan mereka memiliki jejak ekologis yang besar,” jelas Wackernagel.

    Selain itu, negara ini juga membutuhkan banyak energi untuk membuat air asin dapat diminum melalui pabrik desalinasi.

    Uruguay diperkirakan akan mencapai batas sumber dayanya pada 17 Desember – negara Amerika Selatan ini telah berhasil bertransisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan, terutama mengandalkan tenaga air, tenaga angin, dan biomassa.

    Ambil saja apa yang bisa tergantikan

    Dan kemudian ada negara-negara yang tetap berada dalam batas anggaran planet ini, seperti misalnya India, Kenya, dan Nigeria.

    Agar tetap berada dalam batas tersebut, jejak ekologi global harus sesuai dengan biokapasitas yang tersedia per orang di planet kita, yang saat ini mencapai sekitar 1,5 hektare global.

    Biokapasitas didefinisikan sebagai wilayah daratan dan lautan yang menyediakan sumber daya seperti makanan dan kayu, menampung infrastruktur perkotaan, dan menyerap kelebihan CO2.

    Apa pun yang melebihi hal itu, yaitu, apa pun di atas biokapasitas yang tersedia secara global, berarti kita mengonsumsi terlalu banyak sumber daya.

    “Jerman memiliki jumlah biokapasitas per kapita yang kurang lebih sama dengan rata-rata global, tetapi mengonsumsi tiga kali lipatnya,” kata Wackernagel.

    Meskipun India, negara terpadat di dunia, mengonsumsi lebih banyak sumber daya per tahun daripada yang dapat digantikannya, secara global, “tingkat konsumsinya masih di bawah planet,” kata Wackernagel. Namun, planet seharusnya bukan tujuan utama, ia memperingatkan. Konsumsi harus lebih rendah untuk memberi ruang bagi spesies lain.

    Konsumsi berlebihan selama beberapa dekade menunjukkan kerusakan yang ditimbulkannya.

    “Meskipun kita mengonsumsi sumber daya jauh melampaui apa yang dapat diregenerasi Bumi, kita memiliki pemahaman kolektif bahwa hal ini tidak masalah,” kata Wackernagel. “Namun, kita menipu diri sendiri.”

    Paul Shrivastava, salah satu presiden lembaga kajian Club of Rome, mengatakan sudah waktunya untuk memikirkan kembali pemahaman kita tentang ekonomi. “Kita perlu beralih dari pola pikir ekonomi eksploitatif ke pola pikir regeneratif,” ujar Shrivastava kepada DW.

    Pertambangan dan ekstraksi minyak adalah bentuk-bentuk dari hal ini, karena “setelah kita mengambilnya dari dalam tanah, kita tidak memberikan apa pun kembali.”

    Wackernagel mengatakan, persoalan ini bukan tentang apa yang harus kita korbankan, tetapi bagaimana kita dapat mempersiapkan masa depan dan apa yang akan bernilai bagi kita.

    Alih-alih mengadaptasi ekonomi untuk mengurangi kemacetan, kita justru mencoba memeras setiap tetes terakhir dari tabung pasta gigi, demikian analoginya. “Di AS, tempat saya tinggal, saya melihat banyak isu pemilu tahun lalu justru berkisar pada hal itu, misalnya, ketakutan akan kekurangan energi.”

    Namun, mereka gagal mengatasi masalah kemacetan yang sebenarnya, malah mendorong peningkatan penambangan bahan bakar fosil dari perut Bumi.

    Bagaimana kita bisa membalikkan Hari Kelebihan Bumi?

    Global Footprint Network atau Jaringan Jejak Global telah mengidentifikasi berbagai solusi di lima bidang utama, yang dapat memundurkan Hari Kelebihan Bumi.

    Sektor energi sejauh ini merupakan faktor terbesar: Menetapkan harga emisi karbon yang mencerminkan biaya sebenarnya dari pencemaran planet, dapat membantu memundurkan tanggal tersebut hingga 63 hari.

    Kota pintar dengan sistem transportasi terintegrasi, manajemen energi canggih, dan penginderaan prediktif untuk mengatur penggunaan energi di gedung, dapat memundurkan tanggal tersebut hingga 29 hari.

    Mengganti pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas, dengan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, yang menghasilkan 75 persen listrik dari sumber rendah karbon, dapat menambah 26 hari lagi.

    Mengurangi separuh sampah makanan, akan menambah 13 hari dari tanggal saat ini; Mengganti separuh konsumsi daging global dengan alternatif nabati, akan menambah tujuh hari dalam penghematan karbon dan penggunaan lahan saja.

    Hanya satu hari tanpa daging per minggu akan memundurkan tanggal tersebut sekitar dua hari.

    Kepentingan dalam mempertahankan sistem saat ini

    “Ada kepentingan pribadi dalam mempertahankan sistem yang berlangsung saat ini,” misalnya, terkait bahan bakar fosil, kata Shrivastava. Dan meskipun keputusan individu, seperti mengurangi konsumsi daging, bersepeda alih-alih mobil, dan mengurangi jarak tempuh, berada di peringkat yang relatif rendah dalam daftar Kekuatan Kemungkinan, para pemilih memiliki kekuatan untuk menuntut perubahan sistem.

    “Meskipun kita tidak mengendalikan semua ini secara individu, kita dapat bersuara dan berbicara dengan orang-orang yang mampu,” kata Shrivastava, dan, misalnya, berpartisipasi dalam protes damai, atau mendukung politisi lokal yang memiliki visi ekologis. Perubahan semacam itu akan terjadi melalui kekuatan rakyat, tambah Shrivastava.

    “Masalah kemacetan adalah risiko terbesar kedua bagi umat manusia dekade ini,” pungkas Wackernagel. “Risiko terbesarnya adalah tidak merespons.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga video “Kutub Utara Bumi Ternyata Perlahan Bergeser, Kok Bisa?” di sini:

    (ita/ita)