Negara: Qatar

Pemanasan Piala Dunia U-17, Sumut Buktikan Bisa Gelar Laga Internasional

Bisnis.com, KARO – Pertama dalam Sejarah, laga Tim Nasional (Timnas) Sepakbola akan digelar di luar Pulau Jawa, dan Sumatera Utara (Sumut) menjadi tuan rumahnya.

Bagi Gubernur Sumut Bobby Nasution ini merupakan pembuktian, bahwa Sumut bisa menyelenggarakan event internasional terutama sepakbola.

Sumut akan menjadi tuan rumah laga pemanasan Piala Dunia U-17, yang diberi nama Piala Kemerdekaan 2025. Diselenggarakan pada Agustus 2025, empat tim akan berlaga di Stadion Utama Sumut, Deli Serdang, termasuk Timnas U-17 Indonesia

“Ini kesempatan luar biasa, langsung menyaksikan Timnas bermain, kami akan beri dukungan penuh, berkomitmen agar event ini sukses, ini juga pembuktian Sumut bisa menyelenggarakan event internasional,” kata Bobby Nasution, saat rapat secara daring dengan PSSI dari Kabupaten Karo, Kamis (31/7).

Bobby Nasution berharap, event berjalan sukses mengingat laga ini akan diikuti empat negara peserta Piala Dunia U-17 Qatar. Event ini juga menurutnya akan mendorong perekonomian Sumut dan pintu menuju event nasional lainnya.

“Event internasional yang tentunya akan mendatangkan pengunjung dari dalam dan luar negeri, ini akan jadi dorongan ekonomi, dan event ini juga akan pembelajaran bagi kami untuk menjadi penyelenggara event internasional lainnya,” kata Bobby Nasution.

Keputusan menunjuk Sumut sebagai tuan rumah, menurut Ketua PSSI Erick Thohir, agar distribusi kegiatan Timnas tidak terpusat di Jawa. Event Timnas di luar Jawa juga diharapkan memicu gairah sepakbola lokal dan kesempatan menyaksikan langsung laga bertaraf internasional.

“Kami melihat kesempatan uji coba untuk Timnas U-17, kami juga coba berikan di wilayah Sumatera, jadi jangan Jawa-sentris. Kami juga mengapresiasi stadion-stadion yang diperbaiki pemerintah, dukungan pemerintah untuk renovasi stadion harus dimanfaatkan, makanya kami coba di Sumut,” kata Erick Thohir, saat konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (31/7).

Sampai saat ini, ada dua tim yang telah mengonfirmasi ikut serta dalam Piala Kemerdekaan 2025, yaitu U-17 Afrika Selatan dan U-17 Tajikistan. Sementara untuk satu peserta lagi PSSI berharap akan diisi Tim Amerika Selatan.

“Kehadiran tim-tim peserta Piala Dunia U-17 2025 diharapkan memberikan pengalaman berharga bagi Garuda Asia,” kata Erick Thohir.

Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga mengatakan, pertandingan di Sumut sebagai upaya memberikan standar yang sama untuk laga internasional di luar Jawa. Terlebih, Sumut belum pernah menyelenggarakan laga internasional selama 40 tahun.

“Ini menjadi dorongan melihat Timnas di daerah, walaupun ini masih kelompok usia, serta membawa pertandingan internasional ke daerah, apalagi laga internasional sudah tidak terjadi di Sumut, mungkin sudah 30-40 tahun,” kata Arya Sinulingga, saat konferensi pers bersama Erick Thohir di Jakarta.

01/08/2025 09:51
Pertama Kali dalam Sejarah, Laga Pemanasan Piala Dunia U-17 Digelar di Sumut – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pertandingan Tim Nasional (Timnas) Sepakbola Indonesia akan digelar di luar Pulau Jawa. Sumatera Utara (Sumut) mendapat kehormatan menjadi tuan rumah, dan bagi Gubernur Sumut Bobby Nasution, ini merupakan bukti nyata bahwa daerahnya mampu menyelenggarakan ajang bertaraf internasional, khususnya dalam bidang sepakbola.

Event yang dimaksud adalah laga pemanasan menjelang Piala Dunia U-17, yang akan dikemas dalam turnamen bertajuk Piala Kemerdekaan 2025. Turnamen ini rencananya digelar pada Agustus 2025 di Stadion Utama Sumut, Deliserdang, dengan menghadirkan empat tim, termasuk Timnas U-17 Indonesia.

“Ini kesempatan luar biasa, langsung menyaksikan Timnas bermain, kami akan beri dukungan penuh, berkomitmen agar event ini sukses, ini juga pembuktian Sumut bisa menyelenggarakan event internasional,” kata Bobby Nasution saat mengikuti rapat daring bersama PSSI dari Kabupaten Karo, Kamis (31/7).

Bobby Nasution berharap, event berjalan sukses mengingat laga ini akan diikuti empat negara peserta Piala Dunia U-17 Qatar. Event ini juga menurutnya akan mendorong perekonomian Sumut dan pintu menuju event nasional lainnya.

“Event internasional yang tentunya akan mendatangkan pengunjung dari dalam dan luar negeri, ini akan jadi dorongan ekonomi, dan event ini juga akan pembelajaran bagi kami untuk menjadi penyelenggara event internasional lainnya,” kata Bobby Nasution.

Keputusan menunjuk Sumut sebagai tuan rumah, menurut Ketua PSSI Erick Thohir, agar distribusi kegiatan Timnas tidak terpusat di Jawa. Event Timnas di luar Jawa juga diharapkan memicu gairah sepakbola lokal dan kesempatan menyaksikan langsung laga bertaraf internasional.

“Kami melihat kesempatan uji coba untuk Timnas U-17, kami juga coba berikan di wilayah Sumatera, jadi jangan Jawa-sentris. Kami juga mengapresiasi stadion-stadion yang diperbaiki pemerintah, dukungan pemerintah untuk renovasi stadion harus dimanfaatkan, makanya kami coba di Sumut,” kata Erick Thohir, saat konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (31/7).

Sampai saat ini, ada dua tim yang telah mengkonfirmasi ikut serta dalam Piala Kemerdekaan 2025, yaitu U-17 Afrika Selatan dan U-17 Tajikistan. Sementara untuk satu peserta lagi PSSI berharap akan diisi Tim Amerika Selatan.

“Kehadiran tim-tim peserta Piala Dunia U-17 2025 diharapkan memberikan pengalaman berharga bagi Garuda Asia,” kata Erick Thohir.

Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga mengatakan, pertandingan di Sumut sebagai upaya memberikan standar yang sama untuk laga internasional di luar Jawa. Terlebih, Sumut belum pernah menyelenggarakan laga internasional selama 40 tahun.

“Ini menjadi dorongan melihat Timnas di daerah, walaupun ini masih kelompok usia, serta membawa pertandingan internasional ke daerah, apalagi laga internasional sudah tidak terjadi di Sumut, mungkin sudah 30-40 tahun,” kata Arya Sinulingga, saat konferensi pers bersama Erick Thohir di Jakarta.

01/08/2025 09:00
Suara Negara-negara Arab Kecam Hamas untuk Pertama Kalinya

Gaza –

Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab mengecam kelompok militan Palestina, Hamas. Negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

Negara-negara Arab yang dimaksud sebut saja Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, dan Turki. Mereka menandatangani deklarasi bersama dan menyerukan Hamas untuk melucuti persenjataannya, membebaskan semua sandera yang ditawan dan mengakhiri kekuasaannya di Gaza.

Dilansir Newsweek, Kamis (31/7/2025), sebanyak 17 negara, ditambah Liga Arab yang beranggotakan 22 negara dan seluruh Uni Eropa, mendukung deklarasi yang disepakati pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang menghidupkan kembali solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

“Deklarasi New York” tersebut menetapkan rencana bertahap untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung hampir delapan dekade dan perang yang sedang berlangsung di Gaza. Rencana tersebut akan berpuncak pada Palestina yang merdeka, hidup berdampingan secara damai dengan Israel, dan pada akhirnya integrasi mereka ke dalam kawasan Timur Tengah yang lebih luas.

Foto: Korban tewas akibat serangan Israel di Gaza (AFP/OMAR AL-QATTAA)

“Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” demikian isi deklarasi tersebut.

“Kami mengutuk serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober,” tambah deklarasi tersebut. “Kami juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza dan infrastruktur sipil, pengepungan, dan kelaparan, yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan yang dahsyat dan krisis perlindungan,” imbuh deklarasi tersebut.

Deklarasi tersebut juga mengutuk serangan mematikan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang, yang memicu perang di Gaza. Ini menandai kecaman pertama oleh hampir semua negara Arab atas serangan Hamas tersebut.

Deklarasi tersebut juga mengutuk serangan Israel di Gaza yang menewaskan warga sipil, menyerukan Israel untuk meninggalkan banyak kebijakannya selama perang dan setelahnya, termasuk pembatasan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, pemerintahan militer dan pembangunan permukiman di Tepi Barat, kegagalannya mencegah tindak kekerasan para pemukim terhadap warga Palestina, dan dugaan perubahan status quo di Yerusalem.

Warga Palestina tinggal di rumah-rumah yang sudah hancur karena serangan Israel. Foto: REUTERS/Ramadan Abed

Deklarasi tersebut juga menyerukan kemungkinan pengerahan pasukan asing untuk menstabilkan Gaza setelah berakhirnya perang.

Siapa yang mempelopori deklarasi ini? ternyata adalah Prancis dan Arab Saudi. Kedua negara yang menjadi ketua konferensi internasional itu, menyebut deklarasi tersebut “bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya.” Prancis pun menyerukan negara-negara anggota PBB untuk mendukung deklarasi yang menguraikan langkah-langkah konkret menuju implementasi solusi dua negara itu.

“Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Timur Tengah mengutuk Hamas, mengutuk 7 Oktober, menyerukan perlucutan senjata Hamas, menyerukan pengucilannya dari pemerintahan Palestina, dan dengan jelas menyatakan niat mereka untuk menormalisasi hubungan dengan Israel di masa mendatang,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot.

Namun, meskipun deklarasi tersebut mencakup janji umum untuk “integrasi regional penuh” dan “langkah-langkah konkret dalam mempromosikan pengakuan bersama, koeksistensi damai, dan kerja sama di antara semua negara di kawasan,” deklarasi tersebut tidak memuat niat eksplisit dari para penandatangan untuk membangun hubungan diplomatik penuh dengan Israel.

Deklarasi yang dipelopori oleh Prancis dan Arab Saudi ini ditandatangani oleh Liga Arab, Uni Eropa, Mesir, Qatar, Yordania, Turki, Indonesia, Inggris, Kanada, Irlandia, Spanyol, Italia, Jepang, Brasil, Meksiko, Norwegia, dan Senegal.

Halaman 2 dari 3

(isa/isa)

01/08/2025 06:08
Bappenas: Program MBG jadi langkah konkret dukung Indonesia Emas 2045

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah konkret Indonesia mendukung Visi Indonesia Emas 2045.

Hal ini dilakukan melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis bagi siswa sekolah, santri, ibu hamil dan menyusui, serta anak-anak balita.

“Program ini bukan hanya soal makanan, tetapi mencakup isu gizi, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, ketahanan pangan, hingga pengurangan kemiskinan,” katanya dalam Side Event bertajuk “Feeding the Future: Leveraging Multisectoral Efforts for Productive Human Capital and Engaging Women’s Participation” di sela-sela High-Level Political Forum (HLPF) 2025 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB), New York, Amerika Serikat (AS), dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis.

Sebagai bentuk komitmen membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan berdaya saing, program makan bergizi dibahas dalam side event ini dengan kolaborasi bersama Pemerintah Qatar, Finlandia, Bulgaria, dan Jepang serta didukung oleh UNICEF dan Asian Development Bank (ADB).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk berbagi praktik baik, tantangan, dan pendekatan lintas sektor dalam menyukseskan program makan bergizi sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia.

“Pendekatannya (terhadap program MBG) bersifat multi sektor, dan Bappenas memainkan peran kunci dalam koordinasi kebijakan, perencanaan anggaran, serta pemantauan dan evaluasi,” ujar Febrian.

Wakil Menteri PPN menekankan bahwa keberhasilan program MBG tidak terlepas dari kolaborasi antarsektor, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan pangan dan limbah, pemberdayaan masyarakat, hingga infrastruktur dasar dan data.

“Kementerian PPN/Bappenas bersama BGN dan kementerian/lembaga terkait terus memperkuat sinergi lintas sektor demi keberlanjutan program,” ucap dia.

Side event ini juga menjadi momentum penting menjelang Second Global Summit of the School Meals Coalition di Fortaleza, Brasil, pada September 2025.

Melalui forum ini, pemerintah Indonesia berharap akan lahir strategi dan aksi nyata dalam memperkuat implementasi program makan bergizi, baik di tingkat nasional maupun global.

“Kami mengundang semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung kesuksesan program makan bergizi sebagai strategi nasional dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/Sustainable Development Goals) 2030,” ungkap Wakil Kepala Bappenas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

31/07/2025 21:36
Utusan Trump ke Israel untuk Bahas Gencatan Senjata Gaza

Jakarta –

Utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Steve Witkoff akan tiba di Israel pada hari Kamis (31/7) waktu setempat, dalam upaya menyelamatkan perundingan gencatan senjata Gaza dan mengatasi krisis kemanusiaan di wilayah Palestina tersebut.

Perundingan gencatan senjata tidak langsung antara Israel dan kelompok Hamas di Doha, Qatar berakhir dengan kebuntuan pekan lalu. Kedua belah pihak saling menyalahkan atas kebuntuan tersebut.

Kunjungan Witkoff dilakukan di tengah meningkatnya tekanan internasional terkait Gaza, dengan jumlah warga Palestina yang tewas dalam hampir dua tahun perang, kini telah melampaui 60.000 jiwa. Utusan khusus AS untuk Timur Tengah itu akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Dilaporkan bahwa aksi-aksi protes rencananya akan digelar di Tel Aviv dan Yerusalem untuk menuntut pemerintah mengakhiri perang di Gaza.

Netanyahu telah mengatakan ia tidak akan mengakhiri perang sampai Hamas tidak lagi menguasai wilayah tersebut dan meletakkan senjatanya. Hamas telah menolak seruan untuk melucuti senjatanya.

Qatar dan Mesir, yang memediasi upaya gencatan senjata, mendukung deklarasi pada hari Selasa (29/7) lalu yang dipelopori oleh Prancis dan Arab Saudi, yang menguraikan langkah-langkah untuk solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina.

Deklarasi tersebut menyatakan Hamas “harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina”.

Deklarasi yang dikeluarkan dalam konferensi internasional di Markas PBB di New York tersebut, menandai kecaman pertama terhadap kelompok Hamas dari negara-negara Arab.

“Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” demikian bunyi deklarasi tersebut.

“Setelah gencatan senjata, sebuah komite administratif transisi harus segera dibentuk untuk beroperasi di Gaza di bawah naungan Otoritas Palestina,” bunyi deklarasi tersebut.

“Kami mengutuk serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober,” tambah deklarasi tersebut. “Kami juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza dan infrastruktur sipil, pengepungan, dan kelaparan, yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan yang dahsyat dan krisis perlindungan,” imbuh deklarasi tersebut.

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

31/07/2025 17:48
Menteri Israel Bicara Kemungkinan Caplok Sebagian Gaza

Jakarta –

Seorang menteri Israel mengatakan bahwa negaranya bisa mengancam akan mencaplok sebagian wilayah Gaza untuk meningkatkan tekanan terhadap kelompok militan Hamas.

Hal itu disampaikan Zeev Elkin, menteri yang menjadi anggota kabinet keamanan pimpinan Perdana Menteri Israel Benjamin Israel pada Rabu (30/7), sehari setelah Inggris menyatakan akan mengakui negara Palestina pada bulan September. Inggris mengatakan akan mengumumkan pengakuan negara Palestina, kecuali Israel mengambil langkah-langkah untuk meringankan penderitaan di Gaza dan mencapai gencatan senjata dalam perang dengan Hamas.

Menuduh Hamas mencoba mengulur-ulur perundingan gencatan senjata untuk mendapatkan konsesi Israel, Elkin mengatakan kepada media publik Kan, bahwa Israel mungkin akan memberikan ultimatum kepada kelompok tersebut untuk mencapai kesepakatan sebelum memperluas aksi militernya.

“Hal yang paling menyakitkan bagi musuh kami adalah kehilangan tanah,” katanya, dilansir Arab News, Kamis (31/7/2025).

“Klarifikasi kepada Hamas bahwa saat mereka mempermainkan kami, mereka akan kehilangan tanah yang tidak akan pernah mereka dapatkan kembali, akan menjadi alat tekanan yang signifikan,” imbuh pejabat Israel tersebut.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Selasa lalu, mengecam keputusan pemerintah Inggris untuk mengakui negara Palestina. Dia menyebut keputusan Inggris tersebut “memberikan ganjaran bagi terorisme mengerikan Hamas.”

Israel membuat komentar serupa pekan lalu setelah Prancis juga mengumumkan akan mengakui negara Palestina pada September mendatang.

Sementara itu, negara-negara Arab dan Muslim, termasuk Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, dan Turki, menandatangani deklarasi bersama, yang untuk pertama kalinya mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Mereka juga menyerukan kelompok militan Palestina tersebut untuk melucuti persenjataannya, membebaskan semua sandera yang ditawan dan mengakhiri kekuasaannya di Gaza.

Dilansir Newsweek, Kamis (31/7/2025), sebanyak 17 negara, ditambah Liga Arab yang beranggotakan 22 negara dan seluruh Uni Eropa, mendukung deklarasi yang disepakati pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang menghidupkan kembali solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

“Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” bunyi deklarasi tersebut.

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

31/07/2025 15:56
Pertama Kali Negara-negara Arab Kecam Hamas, Dipelopori Prancis-Saudi

Jakarta –

Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Muslim, termasuk Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, dan Turki, kompak mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Mereka juga menyerukan kelompok militan Palestina tersebut untuk melucuti persenjataannya dan mengakhiri kekuasaannya di Gaza.

Dilansir The Independent, Kamis (31/7/2025), deklarasi yang dikeluarkan dalam konferensi internasional di Markas PBB di New York pada Selasa (29/7) waktu AS tersebut, menandai kecaman pertama terhadap kelompok Hamas dari negara-negara Arab.

Prancis, yang bersama Arab Saudi, menjadi ketua konferensi internasional itu, menyebut deklarasi tersebut “bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya.” Prancis pun menyerukan negara-negara anggota PBB untuk mendukung deklarasi yang menguraikan langkah-langkah konkret menuju implementasi solusi dua negara itu.

“Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Timur Tengah mengutuk Hamas, mengutuk 7 Oktober, menyerukan perlucutan senjata Hamas, menyerukan pengucilannya dari pemerintahan Palestina, dan dengan jelas menyatakan niat mereka untuk menormalisasi hubungan dengan Israel di masa mendatang,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot.

Namun, meskipun deklarasi tersebut mencakup janji umum untuk “integrasi regional penuh” dan “langkah-langkah konkret dalam mempromosikan pengakuan bersama, koeksistensi damai, dan kerja sama di antara semua negara di kawasan,” deklarasi tersebut tidak memuat niat eksplisit dari para penandatangan untuk membangun hubungan diplomatik penuh dengan Israel.

Deklarasi yang dipelopori oleh Prancis dan Arab Saudi ini ditandatangani oleh Liga Arab, Uni Eropa, Mesir, Qatar, Yordania, Turki, Indonesia, Inggris, Kanada, Irlandia, Spanyol, Italia, Jepang, Brasil, Meksiko, Norwegia, dan Senegal.

Langkah pertama yang diuraikan dalam deklarasi tersebut adalah mengakhiri perang 22 bulan antara Israel dan Hamas.

“Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” demikian bunyi deklarasi tersebut.

“Setelah gencatan senjata, sebuah komite administratif transisi harus segera dibentuk untuk beroperasi di Gaza di bawah naungan Otoritas Palestina,” bunyi deklarasi tersebut.

“Kami mengutuk serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober,” tambah deklarasi tersebut. “Kami juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza dan infrastruktur sipil, pengepungan, dan kelaparan, yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan yang dahsyat dan krisis perlindungan,” imbuh deklarasi tersebut.

Deklarasi tersebut mendukung pengerahan misi stabilisasi internasional sementara, yang diamanatkan oleh Dewan Keamanan PBB, dan menyambut baik “kesiapan yang diungkapkan oleh beberapa negara anggota untuk menyumbangkan pasukan.”

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

31/07/2025 15:15
Negara Arab Ramai-ramai Kecam Hamas-Serukan Akhiri Kekuasaan di Gaza

Jakarta –

Negara-negara Arab dan Muslim, termasuk Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, dan Turki, menandatangani deklarasi bersama, yang untuk pertama kalinya mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Mereka juga menyerukan kelompok militan Palestina tersebut untuk melucuti persenjataannya, membebaskan semua sandera yang ditawan dan mengakhiri kekuasaannya di Gaza.

Dilansir Newsweek, Kamis (31/7/2025), sebanyak 17 negara, ditambah Liga Arab yang beranggotakan 22 negara dan seluruh Uni Eropa, mendukung deklarasi yang disepakati pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang menghidupkan kembali solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

“Deklarasi New York” tersebut menetapkan rencana bertahap untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung hampir delapan dekade dan perang yang sedang berlangsung di Gaza. Rencana tersebut akan berpuncak pada Palestina yang merdeka, hidup berdampingan secara damai dengan Israel, dan pada akhirnya integrasi mereka ke dalam kawasan Timur Tengah yang lebih luas.

“Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” demikian isi deklarasi tersebut.

“Kami mengutuk serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober,” tambah deklarasi tersebut. “Kami juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza dan infrastruktur sipil, pengepungan, dan kelaparan, yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan yang dahsyat dan krisis perlindungan,” imbuh deklarasi tersebut.

Deklarasi tersebut juga mengutuk serangan mematikan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang, yang memicu perang di Gaza. Ini menandai kecaman pertama oleh hampir semua negara Arab atas serangan Hamas tersebut.

Deklarasi tersebut juga mengutuk serangan Israel di Gaza yang menewaskan warga sipil, menyerukan Israel untuk meninggalkan banyak kebijakannya selama perang dan setelahnya, termasuk pembatasan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, pemerintahan militer dan pembangunan permukiman di Tepi Barat, kegagalannya mencegah tindak kekerasan para pemukim terhadap warga Palestina, dan dugaan perubahan status quo di Yerusalem.

Deklarasi tersebut juga menyerukan kemungkinan pengerahan pasukan asing untuk menstabilkan Gaza setelah berakhirnya perang.

Lihat juga Video ‘Truk-Truk Bantuan dari Mesir Mulai Memasuki Gaza’:

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

31/07/2025 14:45
Inggris dan AS Impor Ustad dari Indonesia untuk Ajarkan Islam Nusantara

GELORA.CO – Pemahaman Islam di Indonesia yang mengusung semangat perdamaian atau rahmatan lil alamin di lirik internasional. Misalnya, Amerika Serikat (AS) dan Inggris mengimpor ustad atau guru ngaji dari Indonesia. Mereka bertugas untuk mengajari imam-imam di kedua negara itu.

Informasi tersebut disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat menghadiri Halaqah Musyawarah Kerja Nasional dan Pelantikan Pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) di Jakarta (30/7). Dia mengatakan pemahaman atau nafas Islam di Indonesia kompatibel dengan negara-negara lain. Termasuk negara dengan umat Islam yang minoritas.

“United Kingdom (UK) meminta training imam dari Indonesia,” katanya. Permintaan itu disampaikan pemerintah Inggris saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke sana beberapa waktu lalu. Indonesia menyanggupi itu, dengan mengirim ustadz, imam, atau mubaligh untuk menjadi mentor imam-imam di Inggris Raya.

Begitu pula dengan di AS. Nasaruddin mengatakan ada permintaan serupa. Dengan jumlah penduduk Islam yang terus bertambah di negara super power itu, jumlah imam ikut bertambah. Pemerintah AS juga meminta pengiriman ustad atau ulama untuk mengajari agama imam-imam di sana.

Seperti diketahui populasi Islam di Inggris Raya, AS, dan sejumlah negara barat mengalami lonjakan signifikan. Sehingga jumlah imam atau pemuka agama di sana ikut meningkat. Begitupun dengan keberadaan masjid, juga semakin banyak.

Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengatakan, kualitas Islam Indonesia yang begitu ramah dan toleran, tidak hanya diakui negara-negara barat. Di negara Timur Tengah juga mengakui semangat Islam di Indonesia sangat positif.

Nasaruddin mengatakan Qatar dan Uni Emirat Arab meminta Indonesia mengirimkan imam ke sana. Bahkan jumlahnya cukup besar, mencapai sekitar 250 orang. “Kenapa mereka tidak meminta imam-imam dari Mesir atau Turki. Tetapi memilih dari Indonesia,” jelas mantan Wakil Menteri Agama itu. Dia menegaskan kondisi itu mencerminkan bahwa Islam di Indonesia cocok dengan budaya manapun. Baik itu di barat yang cenderung sekuler maupun di Timue Tengah.

Menurut Nasaruddin Islam di Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan Islam di Timur Tengah. Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan, mempunyai budaya yang ramah. Sehingga ketika Islam hadir di Indonesia, maka menghasilkan semangat beragama yang ramah.

Berbeda saat Islam berada di negara kontinental. Budayanya cukup keras. “Oleh karena itu, Nabi-Nabi diturunkan di negara-negara kontinental. Kalau di Indonesia (sebagai negara maritim) tidak perlu nabi, cukup ustad,” jelas Kamaruddin disambut riuh undangan yang hadir.

Dia berpesan kepada anggota ISNU yang merupakan komunitas akademisi, untuk memperkuat pendidikan di Indonesia. Khususnya pendidikan agama Islam atau Islam Studies. Nasaruddin menegaskan saat ini sudah tidak nyaman belajar agama Islam di negara-negara Timur Tengah. Karena banyak perang. Sebaliknya belajar Islam Studies di Indonesia, pelajar dari penjuru dunia akan merasakan ketenangan.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum ISNU Kamaruddin Amin menegaskan siap berkolaborasi dengan pemerintah. Khususnya di layanan pendidikan. Diantara yang dia soroti adalah angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia yang masih sekitar 40 persen. Padahal untuk jadi negara maju, APK pendidikan tinggi minimal 60 persen.

31/07/2025 00:33
Inggris dan AS Impor Ustad dari Indonesia untuk Ajarkan Islam Nusantara

GELORA.CO – Pemahaman Islam di Indonesia yang mengusung semangat perdamaian atau rahmatan lil alamin di lirik internasional. Misalnya, Amerika Serikat (AS) dan Inggris mengimpor ustad atau guru ngaji dari Indonesia. Mereka bertugas untuk mengajari imam-imam di kedua negara itu.

Informasi tersebut disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat menghadiri Halaqah Musyawarah Kerja Nasional dan Pelantikan Pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) di Jakarta (30/7). Dia mengatakan pemahaman atau nafas Islam di Indonesia kompatibel dengan negara-negara lain. Termasuk negara dengan umat Islam yang minoritas.

“United Kingdom (UK) meminta training imam dari Indonesia,” katanya. Permintaan itu disampaikan pemerintah Inggris saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke sana beberapa waktu lalu. Indonesia menyanggupi itu, dengan mengirim ustadz, imam, atau mubaligh untuk menjadi mentor imam-imam di Inggris Raya.

Begitu pula dengan di AS. Nasaruddin mengatakan ada permintaan serupa. Dengan jumlah penduduk Islam yang terus bertambah di negara super power itu, jumlah imam ikut bertambah. Pemerintah AS juga meminta pengiriman ustad atau ulama untuk mengajari agama imam-imam di sana.

Seperti diketahui populasi Islam di Inggris Raya, AS, dan sejumlah negara barat mengalami lonjakan signifikan. Sehingga jumlah imam atau pemuka agama di sana ikut meningkat. Begitupun dengan keberadaan masjid, juga semakin banyak.

Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengatakan, kualitas Islam Indonesia yang begitu ramah dan toleran, tidak hanya diakui negara-negara barat. Di negara Timur Tengah juga mengakui semangat Islam di Indonesia sangat positif.

Nasaruddin mengatakan Qatar dan Uni Emirat Arab meminta Indonesia mengirimkan imam ke sana. Bahkan jumlahnya cukup besar, mencapai sekitar 250 orang. “Kenapa mereka tidak meminta imam-imam dari Mesir atau Turki. Tetapi memilih dari Indonesia,” jelas mantan Wakil Menteri Agama itu. Dia menegaskan kondisi itu mencerminkan bahwa Islam di Indonesia cocok dengan budaya manapun. Baik itu di barat yang cenderung sekuler maupun di Timue Tengah.

Menurut Nasaruddin Islam di Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan Islam di Timur Tengah. Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan, mempunyai budaya yang ramah. Sehingga ketika Islam hadir di Indonesia, maka menghasilkan semangat beragama yang ramah.

Berbeda saat Islam berada di negara kontinental. Budayanya cukup keras. “Oleh karena itu, Nabi-Nabi diturunkan di negara-negara kontinental. Kalau di Indonesia (sebagai negara maritim) tidak perlu nabi, cukup ustad,” jelas Kamaruddin disambut riuh undangan yang hadir.

Dia berpesan kepada anggota ISNU yang merupakan komunitas akademisi, untuk memperkuat pendidikan di Indonesia. Khususnya pendidikan agama Islam atau Islam Studies. Nasaruddin menegaskan saat ini sudah tidak nyaman belajar agama Islam di negara-negara Timur Tengah. Karena banyak perang. Sebaliknya belajar Islam Studies di Indonesia, pelajar dari penjuru dunia akan merasakan ketenangan.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum ISNU Kamaruddin Amin menegaskan siap berkolaborasi dengan pemerintah. Khususnya di layanan pendidikan. Diantara yang dia soroti adalah angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia yang masih sekitar 40 persen. Padahal untuk jadi negara maju, APK pendidikan tinggi minimal 60 persen.

31/07/2025 00:33