Negara: Qatar

  • Negara-negara Arab Kecam Netanyahu Soal Visi ‘Israel Raya’

    Negara-negara Arab Kecam Netanyahu Soal Visi ‘Israel Raya’

    Amman

    Negara-negara Arab ramai-ramai mengecam pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, yang mendukung gagasan “Israel Raya”. Gagasan itu dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara-negara Arab saat ketegangan memuncak di kawasan Timur Tengah.

    Istilah “Israel Raya” merujuk pada interpretasi Alkitab mengenai wilayah negara tersebut pada masa Raja Salomo, atau Raja Sulaiman, yang tidak hanya mencakup wilayah Palestina saat ini, yakni Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, tetapi juga sebagian wilayah Yordania, Lebanon dan Suriah era modern.

    Kalangan ultra-nasionalis Israel telah menyerukan pendudukan terhadap wilayah-wilayah tersebut.

    Ketika ditanya pada Selasa (12/8) oleh wartawan i24NEWS, Sharon Gal, soal apakah dirinya mendukung “visi Israel Raya” tersebut, Netanyahu menjawab: “Tentu saja.”

    “Jika Anda bertanya kepada saya mengenai apa yang saya pikirkan, kami siap,” katanya.

    Dia kemudian beralih membahas soal pendirian Israel dan “misi besar”untuk memastikan keberlangsungan keberadaannya.

    Yordania, negara tetangga Israel, seperti dilansir AFP, Jumat (15/8/2025), mengecam keras pernyataan Netanyahu tersebut, yang disebut sebagai “eskalasi berbahaya dan provokatif”, serta merupakan “ancaman terhadap kedaulatan negara-negara”.

    Dalam pernyataan pada Rabu (13/8), juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania menegaskan penolakan terhadap apa yang disebutnya sebagai retorika “provokatif| dan “klaim delusi” Netanyahu.

    Mesir juga memberikan reaksi keras, dengan mengatakan pihaknya telah “meminta klarifikasi terkait masalah ini”. Kairo menilai pernyataan Netanyahu itu sama-sama dengan “penolakan terhadap opsi perdamaian di kawasan tersebut”.

    Pernyataan Netanyahu itu disampaikan di tengah perang selama 22 bulan antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza, yang berulang kali merembet ke Timur Tengah dan memicu kecaman keras terhadap Tel Aviv dari seluruh dunia Arab.

    Kecaman lainnya datang dari Irak, dengan Kementerian Luar Negeri Baghdad mengatakan pada Kamis (14/8) bahwa pernyataan Netanyahu itu mengungkapkan “ambisi ekspansionis” Israel dan merupakan “provokasi yang jelas terhadap kedaulatan negara-negara”.

    Qatar, yang merupakan mediator gencatan senjata Gaza, juga mengecam pernyataan Netanyahu, yang disebut sebagai pernyataan “absurd” dan “menghasut”.

    Upaya perluasan wilayah Israel juga menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, anggota kabinet Netanyahu, menuntut penaklukan Jalur Gaza dan aneksasi Tepi Barat, setelah pemerintah Tel Aviv baru-baru ini menyetujui pemukiman baru yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

    Arab Saudi, pada Rabu (13/8), menyatakan “penolakan total terhadap gagasan dan rencana kolonisasi dan ekspansi yang diadopsi oleh otoritas pendudukan Israel”, dan menegaskan kembali “hak historis dan hukum rakyat Palestina untuk mendirikan negara mereka yang merdeka”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • 148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 148 negara kini mengaku kedaulatan negara Palestina. Ini menjadi update terbaru, dari total 193 negara yang tergabung dalam PBB.

    Ke-148 negara itu merepresentasikan 75% dari total negara di dunia. Lalu apa saja negara itu?

    Berikut daftarnya dari yang terbaru mengakui hingga yang paling awal, dikutip dari beragam sumber seperti Al-Jazeera dan CNN International, Selasa (12/8/2025).

    1.Meksiko: 20 Maret 2025

    2.Armenia: 21 Juni 2024

    3.Slovenia: 4 Juni 2024

    4.Irlandia: 22 Mei 2024

    5.Norwegia: 22 Mei 2024

    6.Spanyol: 22 Mei 2024

    7.Bahama: 8 Mei 2024

    8.Trinidad dan Tobago: 3 Mei 2024

    9.Jamaika: 24 April 2024

    10.Barbados: 20 April 2024

    11.Saint Kitts dan Nevis: 29 Juli 2019

    12.Kolombia: 3 Agustus 2018

    13.Saint Lucia: 14 September 2015

    14.Takhta Suci: 26 Juni 2015

    15.Swedia: 30 Oktober 2014

    16.Haiti: 27 September 2013

    17.Guatemala: 9 April 2013

    18.Thailand: 18 Januari 2012

    19.Islandia: 15 Desember 2011

    20.Brasil: 3 Desember 2011

    21.Grenada: 25 September 2011

    22.Antigua dan Barbuda: 22 September 2011

    23.Dominika: 19 September 2011

    24.Belize: 9 September 2011

    25.Saint Vincent dan Grenadines: 29 Agustus 2011

    26.Honduras: 26 Agustus 2011

    27.El Salvador: 25 Agustus 2011

    28.Suriah: 18 Juli 2011

    29.Sudan Selatan: 14 Juli 2011

    30.Liberia: 1 Juli 2011

    31.Lesotho: 3 Mei 2011

    32.Uruguay: 16 Maret 2011

    33.Paraguay: 29 Januari 2011

    34.Suriname: 26 Januari 2011

    35.Peru: 24 Januari 2011

    36.Guyana: 13 Januari 2011

    37.Chile: 7 Januari 2011

    38.Ekuador: 27 Desember 2010

    39.Bolivia: 17 Desember 2010

    40.Argentina: 6 Desember 2010

    41.Republik Dominika: 15 Juli 2009

    42.Venezuela: 27 April 2009

    43.Pantai Gading: 1 Desember 2008

    45.Lebanon: 30 November 2008

    46.Kosta Rika: 5 Februari 2008

    47.Montenegro: 24 Juli 2006

    48.Timor Leste: 1 Maret 2004

    49.Malawi: 23 Oktober 1998

    50.Kirgistan: 1 November 1995

    51.Afrika Selatan: 15 Februari 1995

    52.Papua Nugini: 13 Januari 1995

    53.Uzbekistan: 25 September 1994

    54.Tajikistan: 2 April 1994

    55.Bosnia dan Herzegovina: 27 Mei 1992

    56.Georgia: 25 April 1992

    57.Turkmenistan: 17 April 1992

    58.Azerbaijan: 15 April 1992

    59.Kazakstan: 6 April 1992

    60.Eswatini: 1 Juli 1991

    61.Filipina: 1 September 1989

    62.Vanuatu: 21 Agustus 1989

    63.Benin: 1 Mei 1989

    64.Guinea Khatulistiwa: 1 Mei 1989

    65.Kenya: 1 Mei 1989 Etiopia: 4 Februari 1989

    66.Rwanda: 2 Januari 1989

    67.Bhutan: 25 Desember 1988

    68.Afrika Tengah: 23 Desember 1988

    69.Burundi: 22 Desember 1988

    70.Botswana: 19 Desember 1988

    71.Nepal: 19 Desember 1988

    72.Kongo: 18 Desember 1988

    73.Polandia: 14 Desember 1988

    74.Oman: 13 Desember 1988

    75.Gabon: 12 Desember 1988

    76.Sao Tome dan Principe: 10 Desember, 1988

    77.Mozambik: 8 Desember 1988

    78.Angola: 6 Desember 1988

    79.Kongo: 5 Desember 1988

    80.Sierra Leone: 3 Desember 1988

    81.Uganda: 3 Desember 1988

    82.Laos: 2 Desember 1988

    83.Chad: 1 Desember 1988

    84.Ghana: 29 November 1988

    85.Togo: 29 November 1988

    86.Zimbabwe: 29 November 1988

    87.Maladewa: 28 November 1988

    88.Bulgaria: 25 November 1988

    89.Tanjung Verde: 24 November 1988

    90.Korea Utara: 24 November 1988

    91.Niger: 24 November 1988

    92.Rumania: 24 November 1988

    93.Tanzania: 24 November 1988

    94.Hongaria: 23 November 1988

    95.Mongolia: 22 November 1988

    96.Senegal: 22 November 1988

    97.Burkina Faso: 21 November 1988

    98.Kamboja: 21 November 1988

    99.Komoro: 21 November 1988

    100.Guinea: 21 November 1988

    101.Guinea-Bissau: 21 November 1988

    102.Mali: 21 November 1988

    103.China: 20 November 1988

    104.Belarus: 19 November 1988

    105.Namibia: 19 November 1988

    106.Rusia: 19 November 1988

    107.Ukraina: 19 November 1988

    108.Vietnam: 19 November 1988

    109.Siprus: 18 November 1988

    110.Republik Ceko: 18 November 1988

    111.Mesir: 18 November 1988

    112.Gambia: 18 November 1988

    113.India: 18 November 1988

    114.Nigeria: 18 November 1988

    115.Seychelles: 18 November 1988

    116.Slowakia: 18 November 1988

    117.Sri Lanka: 18 November 1988

    118.Albania: 17 November 1988

    119.Brunei Darussalam: 17 November 1988

    120.Djibouti: 17 November 1988

    121.Mauritius: 17 November 1988

    122.Sudan: 17 November 1988

    123.Afghanistan: 16 November 1988

    124.Bangladesh: 16 November 1988

    125.Kuba: 16 November 1988

    126.Yordania: 16 November 1988

    127.Madagaskar: 16 November 1988

    128.Nikaragua: 16 November 1988

    129.Pakistan: 16 November 1988

    130.Qatar: 16 November 1988

    131. Arab Saudi: 16 November 1988

    132.Serbia: 16 November 1988

    133.Uni Emirat Arab: 16 November 1988

    134.Zambia: 16 November 1988

    135.Aljazair: 15 November 1988

    136.Bahrain: 15 November 1988

    137.Indonesia: 15 November 1988

    138.Irak: 15 November 1988

    139.Kuwait: 15 November 1988

    140.Libya: 15 November 1988

    141.Malaysia: 15 November 1988

    142.Mauritania: 15 November 1988

    143.Maroko: 15 November 1988

    144.Somalia: 15 November 1988

    145.Tunisia: 15 November 1988

    146.Turki: 15 November 1988

    147.Yaman: 15 November 1988

    148.Iran: 4 Februari 1988

    Sementara beberapa negara akan mengakui di sidang PBB September nanti. Berikut antara lain:

    Australia

    Kanada

    Prancis

    Malta

    Portugal

    Inggris

    Lalu negara mana saja yang belum sama sekali mengakui?

    Amerika Serikat

    Panama

    Jerman

    Italia

    Austria

    Denmark

    Lithuania

    Moldova

    Kroasia

    Latvia

    Yunani

    Eritrea

    Kamerun

    Myanmar

    Korea Selatan

    Jepang

    Israel

    Selandia Baru (masih akan diputuskan melalui sidang parlemen bulan ini)

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Al Jazeera Gelar Penghormatan Terakhir Kenang 5 Jurnalis Tewas Dibunuh Israel

    Al Jazeera Gelar Penghormatan Terakhir Kenang 5 Jurnalis Tewas Dibunuh Israel

    Jakarta

    Para staf Al Jazeera berkumpul menghadiri acara peringatan yang disiarkan di televisi untuk mengenang lima jurnalisnya yang tewas dibunuh Israel. Acara penghormatan terakhir itu dilaksanakan di kantor pusat di Doha.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (11/8/2025) puluhan orang berkumpul di studio dan ruang redaksi Al Jazeera di ibu kota Qatar itu untuk mengutuk pembunuhan tersebut. Mereka berjanji untuk melanjutkan liputan mereka tentang perang 22 bulan antara Israel dan Hamas di Gaza.

    Beberapa orang terlihat memegang foto para jurnalis yang tewas dalam serangan di tenda mereka di Kota Gaza di utara wilayah Palestina tersebut.

    Di antara mereka yang hadir di Doha adalah kepala biro Al Jazeera di Gaza, Wael al-Dahdouh, yang istri dan anak-anaknya tewas dalam serangan Israel, dan juru kamera Fadi Al Wahidi yang lumpuh akibat luka tembak di leher saat meliput di wilayah tersebut.

    “Setiap kali kita kehilangan orang terkasih dan kolega, kita kehilangan sebagian dari… keluarga jurnalis ini. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit dan menyakitkan,” ujar Al-Dahdouh kepada AFP setelah acara.

    (fca/fca)

  • Pebalap Kayak Marc Marquez Cuma Muncul 15 Tahun Sekali

    Pebalap Kayak Marc Marquez Cuma Muncul 15 Tahun Sekali

    Jakarta

    Legenda balap asal Spanyol, Jorge Lorenzo, menganggap rekan senegaranya, Marc Marquez sebagai pebalap ‘langka’ yang sulit digantikan. Bahkan, bakat seperti The Baby Alien, kata dia, hanya muncul 10-15 tahun sekali.

    Marquez debut di MotoGP pada musim 2013 di Losail, Qatar. Dia dianggap meneruskan era Valentino Rossi yang menjalani balapan pertamanya di musim 2000 atau 13 tahun sebelum Marquez.

    Kenyataan tersebut membuat Lorenzo menyimpulkan, pebalap seperti Marquez hanya muncul 10-15 tahun sekali. Sebab, selain kualitas, pebalap berusia 32 tahun itu punya mental sekuat baja.

    “Marquez merupakan pebalap yang muncul setiap 10 atau 15 tahun sekali dan sejajar dengan Rossi, Stoner atau bahkan saya. Melihat angka-angkanya, dia bahkan lebih baik dari kami, meskipun masih satu gelar di bawah Rossi,” ujar Lorenzo, dikutip dari Motosan, Senin (11/8).

    Jorge Lorenzo puji habis Marc Marquez soal kualitas balapan. Foto: NurPhoto via Getty Images/NurPhoto

    Menurut Lorenzo, Marquez merupakan fenomena besar di MotoGP. Bayangkan, setelah cedera parah bertahun-tahun, dia mampu comeback. Bahkan, dia langsung bisa adaptasi di musim pertamanya bersama Ducati merah.

    “Marc adalah fenomena. Dia datang ke Ducati dengan pengalaman yang lebih sedikit dibandingkan Pecco. Tapi, dia bisa tampil lebih cepat,” kata dia.

    Sebagai catatan, Marquez berpeluang besar meraih gelar juara kesembilannya musim ini. Bahkan, dia bisa menguncinya lebih cepat di Misano, Italia. Jika dia berhasil, maka koleksi gelarnya akan sama seperti Valentino Rossi.

    Marquez saat ini memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan koleksi 381 poin. Dia unggul 120 angka dari adiknya, Alex Marquez di peringkat kedua. Pebalap dengan nomor 93 itu hanya perlu mencetak 103 poin lagi untuk memastikan gelar juara dunia.

    (sfn/rgr)

  • Jurnalis Anas al-Sharif Tewas Usai Tenda Kru Al-Jazeera di Gaza Dibom Israel

    Jurnalis Anas al-Sharif Tewas Usai Tenda Kru Al-Jazeera di Gaza Dibom Israel

    Jakarta

    Jurnalis Al-Jazeera Anas Al Sharif meninggal dunia akibat serangan di Gaza pada Minggu (10/8) waktu setempat. Hingga kini total 237 jurnalis gugur akibat serangan Israel sejak dimulainya perang.

    Dilansir Al Jazeera, Senin (11/8) Kantor Media Pemerintah di Gaza pembunuhan tersebut merupakan kejahatan perang yang sepenuhnya bertujuan untuk membungkam kebenaran dan menutupi kejahatan genosida yang dilakukan oleh Israel.

    “Ini merupakan awal dari rencana kriminal penjajah [Israel] untuk menutupi pembantaian brutal di masa lalu dan yang akan datang yang telah dan akan dilakukannya di Jalur Gaza,” kata kantor Media tersebut, Senin.

    Serangan Israel itu disebut menargetkan tenda kru jurnalis al-Jazeera. Anas Al Sharif dan empat rekannya tewas dalam serangan udara Israel itu.

    “Jurnalis Al Jazeera Anas al-Sharif tewas bersama empat rekannya dalam serangan yang ditargetkan Israel terhadap sebuah tenda yang menampung jurnalis di Kota Gaza,” kata penyiar yang berbasis di Qatar, dikutip AFP.

    Kantor tersebut mengatakan bahwa Israel, Amerika Serikat dan semua negara yang terlibat dalam genosida bertanggung jawab penuh atas kejahatan sistematis terhadap para jurnalis dan pekerja media di daerah tersebut. Mereka juga menyerukan agar organisasi-organisasi internasional turun tangan.

    “Anas Al Sharif menjabat sebagai kepala sel teroris di organisasi teroris Hamas dan bertanggung jawab untuk memajukan serangan roket terhadap warga sipil Israel dan pasukan IDF,” kata militer Israel dilansir Reuters, Senin (11/8).

    Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Kota Gaza mengatakan bahwa serangan yang menghantam tenda yang menampung para jurnalis di luar pintu masuk rumah sakit, ditargetkan secara langsung kepada mereka.

    Jurnalis Al Jazeera, Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher dan Mohammed Noufal terbunuh dalam serangan tersebut.

    Simak Video: Serangan Israel Tewaskan Jurnalis, Tuding Korban Pemimpin Hamas

    (wnv/idn)

  • Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

    Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar ekonomi energi dan pertambangan menyoroti kondisi keseimbangan pasokan gas nasional yang dinilai membutuhkan tambahan volume untuk memenuhi permintaan gas domestik. Salah satu solusi yang ditawarkan yakni impor Liquefied Natural Gas (LNG) dari Amerika Serikat. 

    Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, saat ini konsumsi sebagian besar pengguna gas yang berada di wilayah Indonesia bagian barat meningkat, sementara produksi gas di wilayah tersebut menurun. 

    Dalam catatannya, defisit pasokan gas pada wilayah Indonesia bagian barat diproyeksikan meningkat dari sekitar 189 MMSCFD pada 2025 menjadi sekitar 803 MMSCFD pada 2035.

    “Surplus produksi gas di wilayah Indonesia bagian timur belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk menutup defisit di wilayah barat karena terkendala infrastruktur distribusi yang belum cukup tersedia,” kata Komaidi dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (10/8/2025).

    Kendati demikian, pasokan LNG domestik yang relatif tidak terkendala infrastruktur distribusi telah terikat kontrak ekspor jangka panjang. Tak heran jika belakangan ini pemenuhan kebutuhan LNG domestik dilakukan dengan mengalihkan sebagian kargo ekspor. Namun, dalam pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan terutama dari sisi biaya. 

    “Impor LNG dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah pasokan gas domestik tersebut sampai dengan produksi dan infrastruktur gas domestik dapat memenuhi kebutuhan gas pada seluruh wilayah di Indonesia,” jelasnya. 

    Komaidi merujuk pada beberapa data, bahwa harga LNG impor dari Amerika Serikat, Qatar, Malaysia, dan Rusia yang diperdagangkan di pasar Asia relatif kompetitif dengan harga LNG domestik. 

    Adapun, rata-rata harga LNG Free on Board (FOB) selama periode 2024 dari Amerika Serikat, Qatar, Malaysia, dan Rusia masing-masing sekitar US$7 per MMBTU, US$7 per MMBTU, US$9 per MMBTU, dan US$11 per MMBTU.

    Sementara pada periode 2024 harga LNG dari Amerika Serikat, Qatar, Malaysia, dan Rusia sampai pada titik serah di pasar Asia masing-masing sekitar US$10,5 per MMBTU, US$11,5 per MMBTU, US$11,5 per MMBTU, dan US$12,5 per MMBTU. 

    Jika mengacu pada formula harga LNG domestik yang ditetapkan 17,4% x ICP dan rata-rata ICP 2024 sebesar US$78,14 per barel, maka rata-rata harga LNG domestik selama periode 2024 adalah sekitar US$13,59 per MMBTU. 

    Artinya, dari data tersebut, harga LNG impor dari Amerika Serikat, Qatar, Malaysia, dan Rusia dapat dikatakan relatif kompetitif dengan harga LNG domestik.

    “Dari empat negara yang potensial menjadi sumber impor LNG tersebut, Amerika Serikat berpotensi dapat memberikan harga LNG yang lebih kompetitif,” jelasnya. 

    Berdasarkan data, rata-rata harga LNG FoB dari Amerika Serikat selama periode Januari – April 2025 adalah sekitar US$7,73 per MMBTU. 

    Biaya pengangkutan sampai ke wilayah Asia termasuk Indonesia diperkirakan antara US$2,09 – US$4,75 per MMBTU, namun tergantung kapasitas LNG yang diangkut dan armada yang digunakan. 

    Dengan menambahkan biaya pengangkutan tersebut, rata-rata harga LNG impor dari Amerika Serikat sampai di wilayah Asia adalah sekitar US$9,82 – US$12,48 per MMBTU. “Harga tersebut relatif kompetitif dengan harga LNG domestik pada periode yang sama yang berada pada kisaran US$12,51 per MMBTU,” katanya.

  • Gempar Israel Ingin Kuasai Gaza, Gimana Masa Depan Hamas?

    Gempar Israel Ingin Kuasai Gaza, Gimana Masa Depan Hamas?

    Jakarta

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan niatnya untuk menguasai seluruh Gaza, meskipun ia mengeklaim “tidak ingin terus mendudukinya”. Lantas, bagaimana masa depan Hamas di Gaza dan akankah mereka terus bertahan?

    Beberapa hari sebelum pernyataan Netanyahu itu, kelompok bersenjata Hamas menegaskan kembali mereka menolak untuk meletakkan senjata kecuali negara Palestina yang berdaulat berdiri.

    Pernyataan ini menanggapi salah satu tuntutan utama Israel dan AS dalam perundingan gencatan senjata di Gaza.

    Israel menganggap perlucutan senjata Hamas sebagai salah satu dari beberapa syarat utama bagi kesepakatan apa pun untuk mengakhiri konflik.

    Dalam sebuah konferensi internasional PBB yang diketuai bersama oleh Arab Saudi dan Prancis di New York pekan lalu, 17 negara, Uni Eropa, dan Liga Arab mengeluarkan deklarasi.

    Deklarasi itu menyerukan agar Hamas meletakkan senjata dan menyerahkan kendali Gaza guna mengakhiri perang.

    Mesir dan Qatar, yang biasanya menjadi mediator dalam perundingan mengenai Gaza, juga mencantumkan nama mereka dalam komunike itu. Namun, Israel dan AS tidak ikut menandatanganinya.

    Hamas akan lanjutkan pertempuran bersenjata

    Seorang pemimpin Hamas mengatakan kepada Al-Jazeera bahwa kelompoknya tidak akan menyerahkan senjata, “bahkan peluru bekas sekalipun”.

    Pernyataannya menegaskan kembali bahwa kelompok itu bersedia melanjutkan pertempuran bersenjatanya kecuali negara Palestina didirikan.

    Amr Alfiky / ReutersGhazi Hamad, pemimpin Hamas mengatakan kepada Al-Jazeera.

    Hossam Al-Dajany, profesor politik Palestina di Universitas Al-Ummah Gaza, meyakini, setelah konferensi itu, perhatian media banyak tertuju pada Pasal 11 dari deklarasi New York.

    Deklarasi resmi yang dirilis dari konferensi itu mengutip Pasal 11 yang menyatakan: “Tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan keamanan di seluruh wilayah Palestina harus sepenuhnya berada di bawah otoritas Palestina.”

    Mungkin Anda tertarik:

    Al-Dajany menunjukkan beberapa dari 41 pasal lain dalam dokumen tersebut menyerukan pembentukan negara Palestina dan koeksistensinya dengan Israel.

    Menurutnya, hal ini berarti deklarasi itu menyebutkan sejumlah cara yang dapat mewujudkan berdirinya negara Palestina.

    “Jika [sisa] deklarasi New York diterapkan, Pasal 11 akan [sudah] terpenuhi,” ujar Al-Dajany kepada BBC.

    Negara Palestina

    Hamas ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS, Inggris, dan negara-negara Barat lainnya.

    Kelompok ini menyatakan, setelah negara Palestina terbentuk, mereka akan menyerahkan senjata kepada otoritas Palestina yang akan datang.

    Namun, para analis menilai, Hamas telah kehilangan sebagian besar kendalinya atas Gaza.

    Meskipun demikian, Hamas masih mempertahankan kehadirannya sebagai badan pemerintahan di wilayah tersebut.

    Haitham Imad / EPA-EFE / REX / ShutterstockSeorang perwakilan Palang Merah berdiri di samping pasukan Hamas.

    Unit keamanan yang baru mereka bentuk, Sahmatau dikenal sebagai Unit Panahberoperasi dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan mencegah penjarahan.

    Sebagian warga sipil Palestina telah menyuarakan kemarahan mereka terhadap Hamas, dan kelompok itu telah menindak tegas aksi protes.

    Makanan dan bantuan sangat langka, sesuai dengan peringatan lembaga bantuan dan PBB, banyak orang meninggal karena kelaparan.

    Khamis Al-Rifi / ReutersSkenario terburuk kelaparan sedang terjadi di Gaza, menurut Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) yang didukung PBB pada akhir Juli.

    Banyak analis meyakini para pasukan Hamas kini kewalahan dan tidak menyangka akan berada dalam kondisi yang lemah seperti sekarang, ketika melancarkan serangan 7 Oktober.

    Para pejuang Hamas sudah kelelahan, 22 bulan setelah respons militer Israel terhadap serangan tersebut.

    EPASekelompok pasukan Hamas bersenjata saat penyerahan sandera Israel pada Februari lalu.

    Berdasarkan laporan dari sumber-sumber lokal, kelompok Hamas masih memiliki senjata, tetapi persediaannya terus menurun.

    Mereka dilaporkan mengandalkan pada daur ulang senjata sisa-sisa serangan Israel, terutama bom yang gagal meledak.

    Para pasukan mengambil bahan peledak dari bom tersebut untuk membuat bom rakitan guna menyerang tentara Israel.

    Mohammed Saber / EPA-EFE / REX / ShutterstockSerangan udara Israel telah menyebabkan kerusakan besar pada rumah dan bisnis di Gaza.

    Israel menolak akses bagi wartawan BBC ke Gaza, sehingga kami tidak dapat memverifikasi informasi ini secara independen.

    Di tingkat regional, kelompok pro kemerdekaan Palestina ini, kini memiliki sedikit sekutu yang tersisa.

    Setelah perang 12 hari antara Israel dan Iran, kemampuan Teheran untuk terus mendukung Hamas semakin berkurang.

    EPAMenteri Luar Negeri Inggris David Lammy (tengah kiri) memeluk Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 29 Juli 2025.

    Milisi Hizbullah di Lebanon, yang berafiliasi dengan Iran, juga telah melemah akibat serangan Israel dan terbunuhnya para pemimpin mereka.

    Hizbullah sendiri sedang menghadapi tuntutan dari pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata mereka, sehingga kecil kemungkinannya bagi milisi ini untuk memberikan dukungan eksternal.

    Liga Arab

    Liga Arab telah menandatangani deklarasi New York yang menyerukan agar Hamas melucuti senjata mereka.

    Organisasi ini beranggotakan 22 negara, termasuk negara-negara yang biasanya berteman dan ramah dengan Hamas, seperti Qatar.

    Profesor Yossi Mekelberg, konsultan senior di forum diskusi urusan global Chatham House yang berbasis di London, berpendapat Israel dan AS tetap pada posisi mereka yang biasa.

    Namun, ia menambahkan, nada bicara negara-negara Arab telah berubah.

    Ia menunjukkan, tekanan yang meningkat dari para pemain Arab dan regional dapat membuat Hamas “cukup terisolasi”.

    Para sandera

    Hamas menjadikan sandera Israel yang masih ditawan sebagai alat tawar-menawar.

    Para militan menyandera 251 orang selama serangan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

    Dalam perang berikutnya, lebih dari 60.000 orang tewas akibat serangan militer Israel di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas.

    Menurut AS, setidaknya 20 sandera masih hidup di Gaza, setelah beberapa meninggal dan lainnya dikembalikan ke Israel.

    Dawoud Abu Alkas / ReutersKementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan lebih dari 60.000 orang tewas dalam serangan Israel.

    Pada awal Agustus, Hamas merilis sebuah video sandera Evatar David yang tampak lemah dan kurus.

    Para pengamat mengatakan, Hamas berharap video tersebut akan mendorong keluarga sandera memberikan tekanan lebih lanjut kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar mengakhiri perang.

    Setelah video itu beredar, keluarga sandera mendesak Netanyahu untuk memprioritaskan pembebasan para sandera.

    Pemimpin Hamas terbunuh

    Sejak Oktober 2023, Israel telah membunuh banyak pemimpin tinggi Hamas, termasuk pemimpin utama kelompok itu, Ismail Haniyeh, yang tewas dalam serangan di ibu kota Iran.

    Israel juga membunuh Yehya Sinwar, yang secara luas diyakini sebagai dalang serangan 7 Oktober.

    Menurut Mekelberg, para pemimpin Hamas di dalam Gaza memiliki kepentingan yang berbeda dengan mereka yang berada di luar.

    BBC

    Selain prioritas untuk bertahan hidup secara fisik, “mereka berusaha mempertahankan relevansi politik, yang masih memiliki dukungan untuk mencapai kesepakatan,” katanya.

    Namun, agar kelompok tersebut tetap relevan, para pemimpin yang tersisa harus mengambil keputusan yang sulit.

    Setelah pernyataan Netanyahu pada Kamis (07/08) lalu yang menyatakan niatnya untuk mengambil “kendali penuh” atas Gaza dan “menyingkirkan Hamas,” pilihan bagi kelompok itu semakin menipis dari hari ke hari.

    ReutersPerdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan rencana untuk mengambil alih kendali penuh atas Gaza.

    Masa depan Hamas

    Jadi, bisakah Hamas bertahan dari perang di Gaza ini?

    Jika negara Palestina terbentuk dan Hamas memenuhi komitmennya, mereka akan melepaskan penggunaan kekuatan bersenjata.

    Namun, pembentukan negara Palestina tampaknya masih jauh, kecuali pemerintah Israel saat ini mengubah posisinya.

    Meskipun hal itu terjadi, bukan berarti Hamas akan hilang.

    Amir Cohen / ReutersBangunan-bangunan yang hancur di Gaza utara, terlihat dari sisi perbatasan Israel.

    Yossi Mekelberg dari Chatham House, memprediksi kelompok itu mungkin masih memiliki kesempatan untuk “membangun kembali dirinya di masa depan” dan tetap menjadi bagian dari kancah politik Palestina.

    Hal ini bisa terjadi dari dalam atau luar wilayah Palestina.

    Banyak hal bergantung pada posisi Israel tentang potensi negara Palestina dan seberapa populer Hamas setelah situasi bencana yang dialami warga Gaza saat ini.

    (ita/ita)

  • Taipan Properti Ngaku Beri Pelicin ke Menteri

    Taipan Properti Ngaku Beri Pelicin ke Menteri

    Jakarta

    Cerita tak biasa datang dari Singapura. Negara di Asia Tenggara yang selama ini dikenal dengan citra bersih dan bebas korupsi itu diguncang kasus suap yang melibatkan miliuner dan mantan menteri. Peristiwa ini menjadi kasus langka dalam sejarah pemerintahan Singapura selama beberapa dekade terakhir.

    Berdasarkan laporan dari BBC Indonesia, Senin (4/8/2025), taipan Ong Beng Seng mengaku bersalah atas tuduhan kongkalikong dengan pejabat di Singapura dalam kasus suap. Pengakuannya itu disampaikan Ong dalam sidang yang berlangsung di Singapura pada Senin hari ini.

    Ong dikenal sebagai taipan yang berperan dala ajang balap Formula 1 di Singapura. Pengusaha berusia 79 tahun itu dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal tujuh tahun.

    Dalam sidang, jaksa menuntut Ong memberikan sejumlah hadiah kepada mantan Menteri Perhubungan Singapura, Subramaniam Iswaran, yang kala itu masih aktif menjabat di kabinet. Adapun hadiah itu berupa tiket menonton Grand Prix Formula 1, penginapan di hotel mewah di Qatar, dan perjalanan jet pribadi.

    Berdasarkan aturan di Singapura, para menteri tidak boleh menyimpan pemberian yang diberikan kepada mereka. Anggota kabinet Singapura dapat menyimpan hadiah itu asalkan mereka membayar nilai pasar hadiah tersebut kepada pemerintah.

    Syarat lainnya, para menteri juga wajib melaporkan apa pun yang mereka terima dari orang-orang yang berbisnis dengan mereka.

    Kasus suap yang menyeret Ong dan Iswaran ini mengejutkan publik sebab selama ini Singapura membanggakan dirinya sebagai negara dengan citra bersih.

    Hadiah yang Diterima Iswaran

    Sebelumnya, Iswaran dan Ong Beng Seng ditangkap pada Juli 2023. Total hadiah yang diterima Iswaran dan Ong bernilai lebih dari Rp 5 miliar (S$403.000).

    Ong selama ini dikenal luas sebagai pengusaha yang turut andil membawa Grand Prix Formula 1 ke Singapura. Perusahaan Ong, Hotel Properties Limited, juga mengoperasikan sejumlah jaringan hotel mewah seperti Four Seasons dan Hard Rock Hotel.

    Saat pemberian hadiah oleh Ong terjadi, Iswaran duduk di komite pengarah F1 dari sisi pemerintah. Iswaran juga menjadi kepala negosiator untuk urusan bisnis terkait F1.

    Bukan cuma soal pemberian hadiah, Ong juga didakwa bersekongkol dengan Iswaran untuk menghalangi proses pengusutan hukum. Menurut jaksa, Ong membantu Iswaran melakukan pembayaran tiket pesawat dari Doha ke Singapura yang dipersoalkan secara hukum.

    Vonis Iswaran

    Dalam sejarah politik Singapura selama hampir 50 tahun terakhir, Subramanian Iswaran adalah menteri pertama Singapura yang diadili terkait tuduhan korupsi. Dia sebelumnya merupakan menteri senior di dalam kabinet pemerintahan Singapura dan kini telah dijatuhi hukuman 12 bulan penjara oleh pengadilan negara tersebut.

    Iswaran, 62 tahun, juga telah mengaku bersalah menerima gratifikasi senilai lebih dari S$403.000 (sekitar Rp4,8 miliar) saat menjabat serta menghalangi jalannya penyelidikan.

    Gratifikasi yang diterima Iswaran mencakup tiket Grand Prix Formula 1, sepeda Brompton T-line, alkohol, dan tumpangan jet pribadi.

    Hakim Vincent Hoong, yang memimpin persidangan kasus tersebut di Pengadilan Tinggi Singapura, menekankan bahwa kejahatan pria yang menjabat menteri transportasi tersebut merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.

    Hakim Hoong juga mencatat bahwa Iswaran tampaknya berpikir bahwa ia akan dibebaskan.

    “Dalam suratnya kepada perdana menteri, ia menyatakan bahwa ia menolak (dakwaan) dan menyatakan keyakinannya yang kuat bahwa ia akan dibebaskan,” kata Hakim Hoong.

    “Oleh karena itu, saya merasa sulit untuk menerima bahwa ini merupakan indikasi penyesalannya.”

    Tidak jelas kapan Iswaran akan melapor ke penjara, tetapi pengacaranya meminta hakim untuk mempercepat prosesnya.

    Trik Hindari Penyelidikan

    Iswaran pernah memegang beberapa jabatan di kantor perdana menteri: di kementerian dalam negeri, kementerian komunikasi, dan yang terbaru, kementerian transportasi.

    Tuduhan terhadap Iswaran pertama kali muncul pada Juli tahun lalu.

    Hampir semua tuduhan terhadapnya berasal dari hubungannya dengan miliarder property, Ong Beng Seng, yang membantu membawa Grand Prix Formula 1 ke Singapura. Ong Beng Seng juga sedang diselidiki.

    Ketika Iswaran mengetahui pihak berwenang sedang menyelidiki rekan-rekan Ong, ia meminta Ong untuk menagih biaya tiket pesawatnya ke Doha, kata Hakim Hoong pada hari Kamis (02/10).

    Dengan meminta untuk ditagih dan membayar tiket, Iswaran bertindak dengan pertimbangan dan perencanaan yang matang guna menghindari penyelidikan atas pemberian hadiah tersebut, imbuh Hakim Hoong.

    Iswaran awalnya didakwa dengan 35 tuduhan, termasuk dua tuduhan korupsi, satu tuduhan menghalangi keadilan, dan 32 tuduhan “memperoleh barang-barang berharga saat berstatus pegawai negeri”. Namun dalam persidangan pada akhir September, Iswaran mengaku bersalah atas pelanggaran yang lebih ringan setelah tuduhan korupsi diubah.

    Pengacara tidak mengonfirmasi apakah kesepakatan pembelaan telah dicapai.

    “Sistemnya masih berjalan dan masih ada komitmen publik. Namun, kasus khusus ini tentu saja tidak akan menguntungkan partai,” kata Tan.

    Skandal Politisi Singapura

    Kasus terhadap Iswaran merupakan salah satu dari serangkaian skandal politik yang mengguncang Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa. Partai itu telah lama menggembar-gemborkan sikap antikorupsi dan perbuatan tak bermoral.

    Sebelum Iswaran, terakhir kali politikus Singapura menghadapi penyelidikan korupsi terjadi pada 1986. Ketika itu, Menteri Pembangunan Nasional, Teh Cheang Wan, diselidiki karena menerima suap. Ia bunuh diri sebelum didakwa.

    Kemudian, mantan Menteri Negara untuk Lingkungan Hidup, Wee Toon Boon, dijatuhi hukuman 18 bulan penjara pada 1975 atas kasus yang melibatkan lebih dari S$800.000 (Rp9,5 miliar).

    Pada 2023, dua menteri diselidiki atas tuduhan korupsi terkait transaksi real estat. Keduanya bebas dari tuduhan pelanggaran. Kemudian, ketua parlemen mengundurkan diri karena berselingkuh dengan salah satu anggota parlemen.

    Skandal properti tersebut menimbulkan pertanyaan tentang posisi istimewa yang dimiliki para menteri di Singapura pada saat biaya hidup meningkat.

    Singapura akan menyelenggarakan pemilihan umum paling lambat November 2025.

    Perolehan suara rakyat PAP menurun dalam pemilihan umum terakhir, dan partai tersebut menghadapi tantangan dari Partai Pekerja selaku oposisi yang semakin berpengaruh.

    Partai Pekerja memenangkan total 10 kursi di parlemen dalam pemilihan terakhir, tetapi juga diguncang oleh skandal. Pemimpinnya, Pritam Singh, telah didakwa berbohong di bawah sumpah kepada komite parlemen. Ia telah menolak tuduhan tersebut.

    Lihat juga Video ‘Bangunan Marina Bay Sand Miring, Desain atau Kesalahan?’:

    Halaman 2 dari 5

    (knv/idn)

  • Taipan Properti Ngaku Beri Pelicin ke Menteri

    Gempar Suap Menteri Singapura, Miliuner Ong Beng Seng Mengaku Bersalah

    Jakarta

    Miliuner Singapura, Ong Beng Seng, mengaku bersalah atas tuduhan bersekongkol dengan mantan menteri yang telah divonis bersalah dalam kasus suap langka di negara itu.

    Ong mengakui perbuatannya di sidang yang berlangsung di Singapura, Senin (04/08). Pengusaha hotel berumur 79 tahun yang juga berperan dalam ajang balap Formula 1 di Singapura itu dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal tujuh tahun.

    Para jaksa menuduh Ong Beng Seng memberikan sejumlah hadiah kepada mantan Menteri Perhubungan Singapura, Subramaniam Iswaran, yang kala itu masih aktif menjabat di kabinet. Pemberian itu mencakup, antara lain tiket menonton Grand Prix Formula 1, penginapan di hotel mewah di Qatar, dan perjalanan jet pribadi.

    Para menteri di Singapura tidak boleh menyimpan pemberian yang diberikan kepada mereka, menurut regulasi yang berlaku di negara itu. Anggota kabinet Singapura dapat menyimpan hadiah itu asalkan mereka membayar nilai pasar hadiah tersebut kepada pemerintah.

    Syarat lainnya, para menteri juga wajib melaporkan apa pun yang mereka terima dari orang-orang yang berbisnis dengan mereka.

    Kasus yang melibatkan Iswaran dan Ong Beng Seng mengejutkan publik karena negara yang menjadi pusat keuangan Asia Tenggara itu yang membanggakan diri dengan citra bersih mereka.

    Iswaran dan Ong Beng Seng sebelumnya ditangkap Juli 2023. Total hadiah yang diterima Iswaran dan Ong bernilai lebih dari Rp5 miliar (S$403.000).

    Saat pemberian hadiah oleh Ong terjadi, Iswaran duduk di komite pengarah F1 dari sisi pemerintah. Iswaran juga menjadi kepala negosiator untuk urusan bisnis terkait F1.

    Bukan cuma soal pemberian hadiah, Ong juga didakwa bersekongkol dengan Iswaran untuk menghalangi proses pengusutan hukum. Menurut jaksa, Ong membantu Iswaran melakukan pembayaran tiket pesawat dari Doha ke Singapura yang dipersoalkan secara hukum.

    Lahir di Malaysia pada tahun 1946, Ong pindah ke Singapura saat masih kecil dan mendirikan perusahaan perhotelan dan properti pada tahun 1980-an.

    Ong tengah menderita kanker sumsum tulang langka. Otoritas pengadilan sebelumnya mengizinkan Ong bepergian ke luar negeri untuk keperluan medis dan pekerjaan.

    Perusahaannya, Hotel Properties Limited, pada April lalu menyebut Ong akan mengundurkan diri sebagai direktur pelaksana untuk “mengatasi kondisi medisnya”.

    Bagaimana vonis untuk eks menteri Singapura, Subramanian Iswaran?

    Subramanian Iswaran adalah menteri pertama Singapura yang diadili terkait tuduhan korupsi selama hampir 50 tahun. (Getty Images)

    Subramanian Iswaran, seorang menteri senior di dalam kabinet pemerintahan Singapura, telah dijatuhi hukuman 12 bulan penjara oleh pengadilan negara tersebut.

    Iswaran, 62 tahun, juga telah mengaku bersalah menerima gratifikasi senilai lebih dari S$403.000 (sekitar Rp4,8 miliar) saat menjabat serta menghalangi jalannya penyelidikan.

    Gratifikasi yang diterima Iswaran mencakup tiket Grand Prix Formula 1, sepeda Brompton T-line, alkohol, dan tumpangan jet pribadi.

    Hakim Vincent Hoong, yang memimpin persidangan kasus tersebut di Pengadilan Tinggi Singapura, menekankan bahwa kejahatan pria yang menjabat menteri transportasi tersebut merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.

    Hakim Hoong juga mencatat bahwa Iswaran tampaknya berpikir bahwa ia akan dibebaskan.

    “Dalam suratnya kepada perdana menteri, ia menyatakan bahwa ia menolak (dakwaan) dan menyatakan keyakinannya yang kuat bahwa ia akan dibebaskan,” kata Hakim Hoong.

    “Oleh karena itu, saya merasa sulit untuk menerima bahwa ini merupakan indikasi penyesalannya.”

    Tidak jelas kapan Iswaran akan melapor ke penjara, tetapi pengacaranya meminta hakim untuk mempercepat prosesnya.

    Gaji yang besar tidak korupsi?

    Iswaran akan menjalani hukumannya di Penjara Changi, penjara yang sama untuk menahan terpidana mati di Singapura. Di sana, sel-selnya tidak memiliki kipas angin dan sebagian besar narapidana tidur di atas tikar jerami, bukan di tempat tidur.

    Ia adalah tokoh politik pertama Singapura yang disidang di pengadilan dalam hampir 50 tahun.

    Singapura bangga dengan citranya yang bersih dan bebas dari korupsi. Namun, citra tersebut, serta reputasi Partai Aksi Rakyat yang berkuasa, telah tercoreng akibat kasus Iswaran.

    Anggota parlemen Singapura termasuk yang berpenghasilan tertinggi di dunia. Beberapa menteri bahkan berpenghasilan lebih dari S$1 juta (sekitar Rp11,9 miliar).

    Para pejabat Singapura menjustifikasi jumlah tersebut dengan dalih bahwa gaji yang besar memerangi korupsi.

    Iswaran akan menjalani hukumannya di Penjara Changi, penjara yang sama untuk menahan terpidana mati di Singapura. (Getty Images)

    Para menteri dilarang menerima hadiah kecuali mereka membayar nilai pasar hadiah tersebut kepada pemerintah. Mereka juga harus melaporkan apa pun yang mereka terima dari orang-orang yang memiliki hubungan bisnis dengan mereka.

    “Nilai [hadiah] itu tidak signifikan mengingat dia sudah bertahun-tahun mengabdi. Namun, dengan gajinya, seharusnya dia mampu untuk tidak menerimanya [hadiah],” kata Eugene Tan, seorang profesor hukum di Singapore Management University.

    “Saya pikir publik mengharapkan pengadilan untuk tidak menunjukkan toleransi terhadap perilaku semacam ini,” sambungnya.

    Jika pegawai negeri menerima hadiah besar, kepercayaan publik akan terkikis

    Tim kuasa hukum Iswaran telah meminta hakim menjatuhkan hukuman penjara selama delapan minggu, jika hakim menganggap hukuman penjara diperlukan.

    Pengacaranya berpendapat bahwa tuduhan tersebut bukan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak merugikan pemerintah.

    Di lain pihak, jaksa meminta hukuman penjara selama delapan hingga sembilan bulan, dengan mengatakan Iswaran “lebih dari sekadar penerima hadiah pasif”.

    “Jika pegawai negeri dapat menerima hadiah besar dalam situasi seperti itu, dalam jangka panjang kepercayaan publik terhadap netralitas dan integritas pemerintah akan sangat terkikis,” kata Wakil Jaksa Agung, Tai Wei Shyong.

    Baca juga:

    “Tidak menghukum tindakan seperti itu akan mengirimkan sinyal bahwa tindakan seperti itu ditoleransi,” imbuhnya.

    Pada Kamis (03/10), Hakim Hoong mengatakan bahwa pemegang jabatan tinggi memiliki dampak yang sangat besar terhadap kepentingan publik.

    “Orang-orang seperti itu menentukan standar bagi para pegawai negeri dalam menjalankan tugas dengan standar integritas yang tinggi dan harus terhindar dari persepsi bahwa mereka rentan terhadap pengaruh keuntungan finansial,” katanya.

    Trik menghindari penyelidikan

    Iswaran pernah memegang beberapa jabatan di kantor perdana menteri: di kementerian dalam negeri, kementerian komunikasi, dan yang terbaru, kementerian transportasi.

    Tuduhan terhadap Iswaran pertama kali muncul pada Juli tahun lalu.

    Hampir semua tuduhan terhadapnya berasal dari hubungannya dengan miliarder property, Ong Beng Seng, yang membantu membawa Grand Prix Formula 1 ke Singapura. Ong Beng Seng juga sedang diselidiki.

    Iswaran bertemu CEO McLaren, Zak Brown, menjelang F1 Grand Prix di Singapura pada 2022. (Getty Images)

    Ketika Iswaran mengetahui pihak berwenang sedang menyelidiki rekan-rekan Ong, ia meminta Ong untuk menagih biaya tiket pesawatnya ke Doha, kata Hakim Hoong pada hari Kamis (02/10).

    Dengan meminta untuk ditagih dan membayar tiket, Iswaran bertindak dengan pertimbangan dan perencanaan yang matang guna menghindari penyelidikan atas pemberian hadiah tersebut, imbuh Hakim Hoong.

    Baca juga:

    Iswaran awalnya didakwa dengan 35 tuduhan, termasuk dua tuduhan korupsi, satu tuduhan menghalangi keadilan, dan 32 tuduhan “memperoleh barang-barang berharga saat berstatus pegawai negeri”. Namun dalam persidangan pada akhir September, Iswaran mengaku bersalah atas pelanggaran yang lebih ringan setelah tuduhan korupsi diubah.

    Pengacara tidak mengonfirmasi apakah kesepakatan pembelaan telah dicapai.

    “Sistemnya masih berjalan dan masih ada komitmen publik. Namun, kasus khusus ini tentu saja tidak akan menguntungkan partai,” kata Tan.

    Skandal politisi Singapura

    Kasus terhadap Iswaran merupakan salah satu dari serangkaian skandal politik yang mengguncang Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa. Partai itu telah lama menggembar-gemborkan sikap antikorupsi dan perbuatan tak bermoral.

    Sebelum Iswaran, terakhir kali politikus Singapura menghadapi penyelidikan korupsi terjadi pada 1986. Ketika itu, Menteri Pembangunan Nasional, Teh Cheang Wan, diselidiki karena menerima suap. Ia bunuh diri sebelum didakwa.

    Kemudian, mantan Menteri Negara untuk Lingkungan Hidup, Wee Toon Boon, dijatuhi hukuman 18 bulan penjara pada 1975 atas kasus yang melibatkan lebih dari S$800.000 (Rp9,5 miliar).

    Pada 2023, dua menteri diselidiki atas tuduhan korupsi terkait transaksi real estat. Keduanya bebas dari tuduhan pelanggaran. Kemudian, ketua parlemen mengundurkan diri karena berselingkuh dengan salah satu anggota parlemen.

    Skandal properti tersebut menimbulkan pertanyaan tentang posisi istimewa yang dimiliki para menteri di Singapura pada saat biaya hidup meningkat.

    Singapura akan menyelenggarakan pemilihan umum paling lambat November 2025.

    Perolehan suara rakyat PAP menurun dalam pemilihan umum terakhir, dan partai tersebut menghadapi tantangan dari Partai Pekerja selaku oposisi yang semakin berpengaruh.

    Partai Pekerja memenangkan total 10 kursi di parlemen dalam pemilihan terakhir, tetapi juga diguncang oleh skandal. Pemimpinnya, Pritam Singh, telah didakwa berbohong di bawah sumpah kepada komite parlemen. Ia telah menolak tuduhan tersebut.

    Tonton juga Video: Peringatan PM Singapura untuk Negara di Dunia: Kenali Bahaya

    (ita/ita)

  • Alasan Negara-Negara Arab Mendadak Desak Hamas Serahkan Gaza

    Alasan Negara-Negara Arab Mendadak Desak Hamas Serahkan Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik Gaza, sejumlah negara Arab dan Muslim secara terbuka menyerukan agar Hamas melucuti senjata dan menyerahkan kendali atas Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina (PA). Seruan tersebut bukan hanya mencerminkan tekanan politik, namun juga cerminan kepentingan kawasan Arab untuk mendorong stabilitas jangka panjang dan menghidupkan kembali solusi dua negara.

    Desakan ini tertuang dalam deklarasi bersama yang diumumkan dalam konferensi di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Selasa (29/7/2025). Dokumen itu ditandatangani oleh 22 anggota Liga Arab, seluruh negara anggota Uni Eropa, dan 17 negara lainnya.

    “Seluruh aspek tata kelola, penegakan hukum, dan keamanan di wilayah Palestina harus kembali berada di bawah kendali Otoritas Palestina, dengan dukungan internasional yang memadai,” demikian bunyi deklarasi bersama tersebut seperti dikutip dari CNN International.

    “Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina.”

    Langkah ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam sikap negara-negara Arab, terutama Arab Saudi, Qatar, dan Mesir, yang sebelumnya bersikap lebih berhati-hati terhadap Hamas. Kini, kepentingan untuk mencegah eskalasi regional dan membuka peluang rekonsiliasi Palestina tampaknya menjadi prioritas utama.

    Selain itu, deklarasi juga mengutuk serangan mengejutkan Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023, serta menyerukan pembentukan misi stabilisasi internasional di Gaza di bawah mandat PBB.

    Prancis, yang menjadi salah satu tuan rumah konferensi bersama Arab Saudi, menyebut deklarasi ini sebagai momentum sejarah baru.

    “Untuk pertama kalinya, Arab Saudi dan negara-negara Arab serta Muslim mengutuk aksi teror pada 7 Oktober, menyerukan pelucutan senjata Hamas, dan menyatakan harapan untuk normalisasi hubungan dengan Israel,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot di hadapan forum PBB.

    Di balik manuver ini, tersimpan pula tekanan diplomatik yang makin terasa terhadap Israel dan Amerika Serikat. Prancis bahkan menyatakan siap memberikan suara pengakuan negara Palestina pada September, sementara Inggris menyatakan sikap serupa dengan syarat Israel menyetujui gencatan senjata. Kedua langkah tersebut ditentang keras oleh pemerintahan Israel dan AS.

    Sinyal politik dari dunia Arab juga mendapat sambutan dari kalangan warga Israel yang terdampak perang. Forum Sandera dan Keluarga Hilang Israel mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap deklarasi PBB tersebut.

    “Kami menyambut baik kemajuan penting ini dan pengakuan Liga Arab bahwa Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza. Penculikan warga sipil merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan harus dikutuk dengan tegas,” tulis mereka dalam pernyataan resmi.

    Sementara tekanan internasional meningkat, Hamas belum menunjukkan sikap yang jelas. Beberapa pejabatnya justru memberikan pernyataan yang saling bertentangan tentang siapa yang akan mengelola Gaza setelah perang berakhir.

    Di sisi lain, Mesir yang selama ini menjadi mediator utama bersama Qatar, telah menyiapkan rencana pemerintahan pascaperang tanpa peran Hamas. Salah satu draf yang dibocorkan media menunjukkan pembentukan komite transisi yang terdiri dari berbagai faksi Palestina untuk mengelola Gaza sebelum dialihkan ke PA.

    Arab Saudi, yang makin aktif memainkan peran geopolitik kawasan, juga terus mendorong implementasi solusi dua negara.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]