Xcloud.id

Negara: Qatar

  • Hamas Rilis ‘Foto Perpisahan’ Tampilkan Wajah 47 Tawanan Israel

    Hamas Rilis ‘Foto Perpisahan’ Tampilkan Wajah 47 Tawanan Israel

    GELORA.CO –  Kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Sabtu (20/9) merilis sebuah foto yang memperlihatkan 47 tawanan Israel, yang disebutkan diambil pada awal serangan militer Israel baru-baru ini di Kota Gaza. Foto itu disertai keterangan dalam bahasa Arab dan Ibrani yang menerangkan bahwa mereka ditawan akibat “sikap keras kepala” Benjamin Netanyahu dan kepatuhan Kepala Staf Umum Eyal Zamir kepada pemimpin Israel itu.

    “Ini adalah foto perpisahan di awal operasi di Gaza,” sebut keterangan foto itu.

    Hamas menyiarkan foto tersebut di situs resmi mereka, seraya menegaskan bahwa nasib para tawanan bergantung pada keputusan politik pimpinan Israel. Kelompok perlawanan itu berulang kali mengusulkan kesepakatan dengan Israel untuk membebaskan seluruh tawanan dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina, penghentian perang di Gaza, dan penarikan penuh pasukan Israel.

    Namun, Netanyahu menolak usulan itu dan hanya membuka ruang untuk kesepakatan parsial yang dinilai memberi celah baginya untuk memperpanjang perang. Banyak pihak, termasuk di Israel, menuding Netanyahu sengaja memperlama konflik demi kepentingan politiknya sendiri dan mengabaikan keselamatan para sandera.

    Pada 9 September, Israel menyerang kawasan permukiman di Doha, Qatar, yang menewaskan lima pemimpin Hamas yang sedang berada di sana untuk membahas usulan AS demi berakhirnya perang di Gaza. Sejak Oktober 2023, hampir 65.000 warga Palestina dilaporkan telah tewas akibat agresi militer Israel.

    Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza. Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilancarkannya terhadap wilayah kantong Palestina itu.

    Pejabat senior Hamas Bassem Naim mengatakan negosiasi dengan Israel tidak akan membuahkan kesepakatan selama Tel Aviv terus melancarkan agresi ke Jalur Gaza. Naim pun mengisyaratkan bahwa perlawanan terhadap Israel tidak akan berhenti jika perundingan tak mencapai titik temu.

    “Kami menegaskan posisi Qatar bahwa agresi yang berkelanjutan membuat negosiasi menjadi sia-sia,” kata Naim seperti diberitakan laman Middle East Monitor pada Jumat (19/9/2025).

    Qatar diketahui mengambil peran sebagai mediator dalam perundingan antara Hamas dan Israel. “Apa yang gagal dicapai oleh pendudukan Israel melalui negosiasi, tidak akan tercapai melalui ancaman dan operasi militer di lapangan,” tambah Naim.

    Dia kemudian menyoroti operasi darat militer Israel di Kota Gaza. Naim memperingatkan bahwa ambisi Israel merebut kendali dan menguasai Kota Gaza akan menghadapi perlawanan sengit.

    “Apa yang terjadi pada rakyat kami selama serangan di Kota Gaza juga akan berdampak pada para tahanan Israel,” ujar Naim.

  • Prabowo Terbang dari Jepang ke AS untuk Berpidato di Sidang Umum PBB Nasional 20 September 2025

    Prabowo Terbang dari Jepang ke AS untuk Berpidato di Sidang Umum PBB Nasional 20 September 2025

    Prabowo Terbang dari Jepang ke AS untuk Berpidato di Sidang Umum PBB
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Republik Prabowo Subianto bertolak ke New York, Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri dan berpidato dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Prabowo bertolak ke AS etelah menyelesaikan kunjungannya ke Osaka, Jepang, Sabtu (20/9/2025).
    Kepala negara berangkat ke AS untuk mengikuti agenda Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Prabowo sendiri bakal berpidato pada 23 September 2025.
    Dikutip dari siaran pers, Prabowo terbang dari Bandar Udara Internasional Kansai ke AS menggunakan pesawat Garuda Indonesia-1.
    Pesawat lepas landas menuju Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York, sekitar pukul 16.15 waktu Jepang.
    Sejumlah tokoh pun turut melepas keberangkatan Prabowo dari Jepang menuju AS, di antaranya Former Assistant Ch Cabinet Secretary Jepang Keiichi Ichikawa dan Ambassador in Charge Kansai Region Yasushi Misawa.
    Kuasa Usaha Ad Interim Maria Renata Hutagalung, Konsul Jenderal RI untuk Osaka John Tjahjanto Boestami, dan Atase Pertahanan RI Tokyo Laksmana TNI Hidayaturrahman juga turut melepas keberangkatan Prabowo ke AS.
    Adapun dalam penerbangan dari Jepang ke AS, Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
    Di AS, Prabowo tidak hanya menghadiri sidang PBB. Dia juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia.
    Kehadiran Prabowo di forum internasional tersebut untuk menegaskan komitmen Indonesia berkontribusi aktif dalam memperkuat kerja sama global sekaligus menjaga perdamaian dunia.
    MARY ALTAFFER/AP/PICTURE ALLIANCE via DW INDONESIA Ilustrasi lulusan jurusan Hubungan Internasional yang menjadi diplomat di sidang PBB
    Sebelumnya, sejumlah isu akan disampaikan Prabowo dalam pidato di Sidang Umum PBB , seperti persoalan Palestina serta dinamika keamanan global usai Israel melakukan serangan udara ke Qatar.
    “Pasti juga isu Palestina, akan dibawa dan tentunya kesempatan Sidang Majelis Umum PBB menjadi kesempatan yang sangat baik untuk terus mendorong pelaksanaan program-program dan visi cita-cita Bapak Presiden,” ujar Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tri Tharyat dalam konferensi persnya, Kamis (11/9/2025).
    Selain itu, Prabowo disebutnya akan menyampaikan reformasi sistem multilateral dalam pidato berdurasi 15 menit di Sidang Majelis Umum PBB.
    Termasuk dorongan terkait peran negara-negara selatan juga bakal disuarakan sebagai cerminan semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat.
    “Ini tentunya akan terus dibawa oleh delegasi Indonesia,” ujar Tri.
    Di samping itu, pertemuan tematik antara Indonesia dengan delegasi negara lain juga akan dilakukan dalam forum tersebut.
    Sejumlah isu akan dibahas, mulai dari kemanusiaan, kesehatan mental, isu penghapusan senjata nuklir, hingga pemberdayaan perempuan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks Dirut Investree Adrian Gunadi Sudah Red Notice, Tapi Pemulangan Terkendala Aturan di Qatar – Page 3

    Eks Dirut Investree Adrian Gunadi Sudah Red Notice, Tapi Pemulangan Terkendala Aturan di Qatar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Hubinter Polri mengungkapkan mantan Direktur Utama PT Investree Radhika Jaya, Adrian Asharyanto Gunadi, yang menjadi buronan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah masuk dalam daftar Red Notice Interpol.

    “Sudah lama kami ajukan Red Notice tersebut dan sudah terbit,” kata Ses NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko, saat dikonfirmasi, Sabtu (20/9/2025).

    Namun, Untung menjelaskan, status Red Notice tidak bisa diakses publik secara langsung melalui situs Interpol. “Ada (di situs Interpol), yang bisa lihat hanya aparat penegak hukum. Memang tidak semua IRN itu dipublish dan dapat dilihat oleh masyarakat umum,” jelasnya.

    Adrian dikabarkan masih berada di Doha, Qatar. Upaya pemulangannya terkendala lantaran otoritas Qatar lebih memilih mekanisme ekstradisi melalui Central Authority.

    “Mereka tidak mau dilakukan melalui mekanisme Interpol Channel yaitu Handling Over ataupun deportasi. Itu kendalanya,” ujar Untung.

     

    Do Kwon, pendiri Terraform Labs atau yang dikenal Luna masuk dalam daftar pencarian oleh pihak Interpol. Dilaporkan, Interpol telah mengeluarkan surat perintah penangkapan atau red notice untuk Do Kwon.

  • Ini Bocoran Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Bahas Palestina hingga Visi Asta Cita

    Ini Bocoran Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Bahas Palestina hingga Visi Asta Cita

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (23/9/2025). 

    Kehadiran Prabowo di Sidang Umum PBB menandai berakhirnya absen panjang Indonesia di panggung utama forum ini. Setelah lebih dari satu dekade, Presiden RI akhirnya kembali menyampaikan pidato langsung di hadapan para pemimpin dunia.

    Sidang Umum PBB tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia, tidak hanya untuk kembali tampil di level tertinggi pada forum PBB, tetapi juga untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif.

    Menteri Luar Negeri Sugiono, yang ikut mendampingi perjalanan Presiden, menyebut tema Sidang Umum PBB tahun ini adalah untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini.

    Prabowo direncanakan berada di New York, AS sampai dengan 23 September 2025 dan menghadiri beberapa agenda. Salah satunya yakni agenda pertemuan tentang solusi dua negara atau Two State Solution pada 22 September.

    “Kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September, beliau mendapatkan urutan berbicara yang ke-3 setelah Brasil dan Amerika Serikat,” jelasnya di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebelumnya juga mengungkap sejumlah topik yang akan dibicarakan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB.

    Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat menuturkan, pihaknya belum dapat memperinci seluruh poin-poin yang akan dibicarakan Prabowo dalam pidatonya. 

    Namun, dia mengatakan, salah satu hal yang akan dibahas dalam pidato Presiden Prabowo adalah dinamika global saat ini, termasuk isu-isu di Timur Tengah seperti serangan Israel terhadap Qatar dan juga agresi yang dilakukan terhadap Palestina.

    “Pasti, isu Palestina juga akan dibawa,” kata Tri dalam media briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta pada Kamis (11/9/2025).

    Selain itu, Tri menuturkan, Prabowo juga akan membicarakan tentang pelaksanaan program-program kerjanya serta visi Asta Cita. Topik lain yang kemungkinan akan dibahas adalah perlunya reformasi sistem bilateral di tengah ketidakpastian global.

    Dia melanjutkan, Prabowo juga akan membahas dorongan peranan yang lebih penting bagi negara-negara global south yang dipedomani oleh semangat Bandung yang dihasilkan dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 lalu.

  • Anggota DK PBB Sepakat Gencatan Senjata Gaza tapi Lagi-lagi Diveto AS

    Anggota DK PBB Sepakat Gencatan Senjata Gaza tapi Lagi-lagi Diveto AS

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) lagi-lagi memakai hak veto untuk menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina. AS sudah memakai hak veto terkait Perang Gaza sebanyak 16 kali.

    Sebagaimana diketahui, AS sudah memakai hak veto berkali-kali untuk menolak gencatan senjata di Gaza. Pada bulan Juni lalu, AS pernah memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen antara Israel dan militan Hamas di Gaza.

    AS sekaligus menolak resolusi DK PBB yang juga menuntut dibukanya akses bantuan tanpa hambatan di seluruh wilayah kantong yang dilanda perang itu.

    “Amerika Serikat telah menegaskan ‘Kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang gagal mengutuk Hamas dan tidak menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza’,” kata Penjabat Duta Besar AS untuk PBB Dorothy Shea kepada dewan sebelum pemungutan suara, dilansir Reuters, Kamis (5/6/2025).

    AS beralasan bahwa resolusi tersebut juga akan merusak upaya yang dipimpin AS untuk menjadi perantara gencatan senjata. Diketahui AS adalah sekutu dan pemasok senjata terbesar Israel.

    14 Negara Dukung Gencatan Senjata

    Ke-14 negara lain di DK PBB memberikan suara mendukung rancangan resolusi gencatan senjata tersebut karena krisis kemanusiaan mencengkeram wilayah kantong yang dihuni lebih dari 2 juta orang itu. Diketahui Gaza dilanda kelaparan dan bantuan hanya mengalir masuk sejak Israel mencabut blokade.

    Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB dilakukan saat Israel terus melancarkan serangan di Gaza setelah mengakhiri gencatan senjata selama dua bulan pada bulan Maret. Pihak otoritas kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel menewaskan 45 orang pada hari Rabu, sementara Israel mengatakan seorang tentara tewas dalam pertempuran.

    Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengkritik keputusan pemerintah Israel untuk memperluas operasi militernya di Gaza dan sangat membatasi bantuan kemanusiaan sebagai “tidak dapat dibenarkan, tidak proporsional, dan kontraproduktif.”

    Israel telah menolak seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat atau permanen, dengan mengatakan Hamas tidak dapat tinggal di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan kepada anggota dewan yang memberikan suara mendukung rancangan tersebut, “Anda memilih peredaan dan penyerahan. Anda memilih jalan yang tidak mengarah pada perdamaian. Hanya menuju lebih banyak teror.”

    Merespons sikap AS tersebut, Hamas lalu mengutuk veto AS. Hamas menggambarkannya sebagai menunjukkan “bias buta pemerintah AS” terhadap Israel. Rancangan resolusi Dewan Keamanan juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan pihak lain.

    AS Pakai Hak Veto Lagi

    Terbaru, AS kembali menggunakan hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza, serta agar Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina tersebut.

    Draft resolusi terbaru yang disusun oleh 10 anggota terpilih dari total 15 negara anggota DK PBB itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (19/9/2025), juga menuntut pembebasan segera, secara bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas dan militan lainnya di Jalur Gaza.

    Resolusi yang divoting oleh DK PBB pada Kamis (18/9) waktu setempat itu mendapatkan dukungan 14 negara anggota, kecuali AS.

    16 Kali Pakai Hak Veto Terkait Perang Gaza

    Ini berarti sudah keenam kalinya AS menggunakan hak veto dalam voting resolusi DK PBB menyangkut perang Gaza yang berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir antara Israel dan Hamas.

    “Kelaparan telah dipastikan terjadi di Gaza — tidak diproyeksikan, tidak dideklarasikan, tetapi terkonfirmasi,” kata Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Markus Lassen, di hadapan para anggota DK PBB sebelum voting digelar.

    “Sementara itu, Israel telah memperluas operasi militernya di Kota Gaza, yang semakin memperparah penderitaan warga sipil. Akibatnya, terjadinya situasi bencana ini, kegagalan kemanusiaan, yang memaksa kita untuk bertindak hari ini,” tegasnya.

    AS selalu melindungi Israel, sekutu dekatnya, dalam forum PBB. Meskipun pekan lalu, Washington mendukung pernyataan bersama DK PBB yang mengecam serangan Tel Aviv terhadap Qatar, meskipun pernyataan itu tidak menyebut langsung Israel yang bertanggung jawab.

    Langkah itu mencerminkan ketidakpuasan Presiden Donald Trump dengan serangan yang diperintahkan oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Namun, veto yang diberikan AS dalam voting pada Kamis (18/9) menunjukkan bahwa sepekan kemudian, Washington kembali dengan teguh memberikan perlindungan diplomatik kepada Israel.

    Konselor Misi AS untuk PBB, Morgan Ortagus, yang juga Wakil Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, dalam pernyataannya di forum DK PBB mengatakan bahwa resolusi terbaru ini gagal mengecam Hamas atau mengakui hak Israel untuk melindungi diri.

    “Sikap AS menentang resolusi ini bukanlah hal yang mengejutkan. Resolusi ini gagal mengutuk Hamas atau mengakui hak Israel untuk membela diri, dan secara keliru melegitimasi narasi palsu yang menguntungkan Hamas, yang sayangnya telah beredar luas di Dewan ini,” sebutnya.

    “Hamas bertanggung jawab atas dimulainya dan berlanjutnya perang ini. Israel telah menerima usulan persyaratan yang akan mengakhiri perang, tetapi Hamas terus menolaknya. Perang ini dapat berakhir hari ini jika Hamas membebaskan para sandera dan meletakkan senjatanya,” kata Ortagus.

    Palestina Sesalkan Keputusan AS

    Otoritas Palestina menyesalkan dan mengecam veto yang digunakan AS. Palestina menyebut veto AS hanya akan semakin mendorong Israel untuk melanjutkan kejahatan di wilayahnya.

    “Kami menyampaikan penyesalan dan keheranan kami bahwa pemerintah AS sekali lagi memblokir resolusi gencatan senjata, meskipun semua anggota Dewan Keamanan telah menyetujui rancangan tersebut,” kata juru bicara kantor kepresidenan Otoritas Palestina, Nabil Abu Rudeineh, seperti dilansir Anadolu Agency, Jumat (19/9/2025).

    Abu Rudeineh dalam pernyataannya menyebut resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB itu telah “secara eksplisit menyerukan gencatan senjata dan diakhirinya genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina”.

    Dia mengatakan bahwa veto AS hanya akan “mendorong pendudukan Israel untuk melanjutkan kejahatannya terhadap rakyat Palestina dan melawan semua legitimasi dan hukum internasional”.

    Lebih lanjut, Abu Rudeineh menyerukan Washington untuk “meninjau kembali keputusannya demi menegakkan hukum internasional”.

    Halaman 2 dari 5

    (rdp/rdp)

  • Wamenlu Sebut Prabowo Akan Umumkan Bantuan Lagi untuk Palestina di PBB

    Wamenlu Sebut Prabowo Akan Umumkan Bantuan Lagi untuk Palestina di PBB

    Jakarta –

    Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan bantuan lagi ke Palestina. Pengumuman itu, katanya, akan diungkap pada Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Saya kira salah satunya, Presiden akan menyampaikan bantuan lagi dari Indonesia untuk Palestina yang dideklarasikan nanti, insyaallah, dalam pidato Presiden (di PBB),” kata Anis Matta di Jakarta, dilansir Antara, Jumat (20/9/2025) malam.

    Anis belum merinci lebih lanjut soal bentuk bantuan yang akan diumumkan nanti. Dia juga mengamini bahwa Prabowo akan menjadikan kemerdekaan Palestina sebagai salah satu isu utama dari apa yang akandisampaikan padaSidang Majelis Umum PBB pekan depan.

    “Tetapi saya kira Presiden tentu akan menyampaikan isu-isu lain yang jauh lebih luas,” katanya.

    Prabowo diketahui akan menyampaikan pernyataannya di hadapan Debat Umum (General Debate) PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2025.

    Di samping isu Palestina, dinamika global yang terjadi saat ini juga akan menjadi topik bahasan Prabowo dalam pidatonya tersebut. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI Tri Tharyat pada Kamis (11/9).

    “Kita tunggu pada saat peluncuran. Tapi yang sangat menonjol dan akan kita angkat antara lain dinamika global saat ini, termasuk barusan saja ada serangan di salah satu negara berdaulat Qatar, pasti juga isu Palestina,” ujar Tri.

    Terkait bantuan untuk Palestina, pemerintah Indonesia melalui Satgas Merah Putih telah melakukan penerjunan (airdrop) bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza pada periode 17-28 Agustus 2025 lalu.

    Saat menyambut kedatangan Satgas di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta pada Sabtu (13/9), Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengungkapkan bahwa jumlah bantuan yang telah diterjunkan ke Gaza sudah melampaui 90 ton.

    “Total yang sudah didrop seberat 91,4 ton dengan jumlah buckle itu ada 520 buckle yang diterjunkan di Gaza,” ucap Tonny.

    (azh/azh)

  • Respons Menlu soal Visa Presiden Palestina Dicabut AS Jelang Sidang PBB

    Respons Menlu soal Visa Presiden Palestina Dicabut AS Jelang Sidang PBB

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono merespons pencabutan visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan para delegasi oleh pemerintahan Amerika Serikat (AS) menjelang perhelatan Sidang Umum PBB di New York. Sugiono mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan ranah pemerintahan AS.

    “Saya kira itu, satu, merupakan domainnya Amerika dalam rangka pemberian visa,” kata Sugiono di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/9/2025) malam.

    Sugiono membeberkan masalah tersebut pun sempat dibahas dalam pertemuan darurat negara-negara Organisasi Kerja sama Islam (OKI) di Doha, Qatar, yang diikuti Sugiono. Menurutnya, negara anggota OKI mendorong dan berusaha agar visa dapat diberikan.

    “Kemarin juga pada saat di Doha ada beberapa suara untuk berusaha agar visa itu bisa diberikan untuk beberapa delegasi yang kemarin katanya tidak diberikan,” ujar Sugiono.

    Sebagaimana diketahui, AS mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk melakukan perjalanan ke New York, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, di mana beberapa negara sekutu AS akan mengakui negara Palestina.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (30/8), telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena telah “merusak prospek perdamaian”.

    Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Meski begitu, Majelis Umum PBB memutuskan untuk mengizinkan Mahmud Abbas berpidato melalui sambungan video.

    “Negara Palestina dapat mengirimkan pernyataan Presidennya yang telah direkam sebelumnya, yang akan diputar di Ruang Sidang Umum,” kata keterangan PBB dilansir kantor berita AFP, Jumat (19/9).

    (fca/azh)

  • Status Red Notice, Polisi Alami Kendala Pulangkan Eks Dirut Investree Adrian

    Status Red Notice, Polisi Alami Kendala Pulangkan Eks Dirut Investree Adrian

    Bisnis.com, JAKARTA — Hubungan Internasional (Hubinter) Polri menjelaskan kendala dalam memulangkan eks Direktur Utama PT Investree Radhika Jaya, Adrian Asharyanto Gunadi, meskipun sudah berstatus red notice.

    Adrian merupakan buronan otoritas jasa keuangan (OJK). Dia dikabarkan masih wara-wiri di Doha Qatar dan menjabat sebagai CEO JTA Investree.

    Ses NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko mengatakan kendala pemulangan Adrian ke Indonesia karena diduga memiliki hubungan dengan otoritas setempat.

    “Adrian Gunadi itu terkendala karena [diduga] punya hubungan sama bagian pemerintahan,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (19/9/2025).

    Dia menambahkan, pemerintah Qatar lebih memilih menggunakan ekstradisi melalui Central Authority dibandingkan dengan handing over atau deportasi.

    “Mereka minta dilakukan ekstradisi, jadi tidak bisa dilakukan handing over atau deportasi. Jadi, harus melalui central authority. Dan central authority sudah berproses sudah lama,” imbuhnya.

    Dengan demikian, kata Untung, dirinya tidak bisa serta merta mendesak pemulangan Adrian Gunadi ke Indonesia meskipun sudah berstatus Interpol.

    Di samping itu, jenderal polisi bintang satu ini mengemukakan bahwa Adrian tidak berstatus tahanan, namun menjadi subjek pengawasan aparat.

    “Tidak ditahan namun sdh menjadi subjek pengawasan Aparat Penegak Hukum Qatar karena terbitnya IRN [International Red Notice] terhadap yang bersangkutan,” pungkasnya.

    Meskipun sudah terbit, tetapi nama Adrian Gunadi tidak muncul di situs Interpol pada Jumat (19/9/2025) per 18.52 WIB. Dalam situs tersebut, terlihat delapan orang Indonesia yang tercatat red notice.

    Kedelapan orang tersebut adalah Pratama Fredy (40), Pietruschka Evelina Fadil (63), Pietruschka Manfred Armin (66), Mendomba Randy (49), Kurniawan Edo (40), Daschbach Richard Jude (88), Nugroho Sofyan Iskandar (57), dan Djatmiko Febri Irwansyah (43).

    Dalam hal ini, Untung menyatakan bahwa status red notice Adrian Gunadi tidak bisa dilihat masyarakat umum dan hanya bisa dilihat aparat penegak hukum

    “Ada [di situs Interpol], yang bisa lihat hanya aparat penegak hukum. Memang tidak semua IRN itu dipublish dan dan dapat dilihat oleh masyarakat umum,” imbuhnya.

    Untung juga mengemukakan bahwa kendala terkait pemulangan Adrian terjadi lantaran otoritas Qatar lebih memilih menggunakan ekstradisi melalui Central Authority.

    “Mereka tidak mau dilakukan melalui mekanisme Interpol Channel yaitu Handling Over ataupun Deportasi. Itu kendalanya,” pungkasnya.

  • Red Notice eks Dirut Investree Adrian Gunadi Sudah Terbit

    Red Notice eks Dirut Investree Adrian Gunadi Sudah Terbit

    Bisnis.com, JAKARTA — Hubinter Polri mengemukakan status red notice eks Direktur Utama PT Investree Radhika Jaya, Adrian Asharyanto Gunadi sudah terbit.

    Ses NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko mengatakan pengajuan red notice itu sudah lama diajukan dan saat ini telah terbit.

    “Sudah lama kami ajukan Red Notice tersebut dan sudah terbit,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (19/9/2025).

    Meskipun sudah terbit, tetapi nama Adrian Gunadi tidak muncul di situs Interpol pada Jumat (19/9/2025) per 18.52 WIB. Dalam situs tersebut, terlihat delapan orang Indonesia yang tercatat red notice.

    Kedelapan orang tersebut adalah Pratama Fredy (40), Pietruschka Evelina Fadil (63), Pietruschka Manfred Armin (66), Mendomba Randy (49), Kurniawan Edo (40), Daschbach Richard Jude (88), Nugroho Sofyan Iskandar (57), dan Djatmiko Febri Irwansyah (43).

    Dalam hal ini, Untung menyatakan bahwa status red notice Adrian Gunadi tidak bisa dilihat masyarakat umum dan hanya bisa dilihat aparat penegak hukum

    “Ada [di situs Interpol], yang bisa lihat hanya aparat penegak hukum. Memang tidak semua IRN itu dipublish dan dan dapat dilihat oleh masyarakat umum,” imbuhnya.

    Untung juga mengemukakan bahwa kendala terkait pemulangan Adrian terjadi lantaran otoritas Qatar lebih memilih menggunakan ekstradisi melalui Central Authority.

    “Mereka tidak mau dilakukan melalui mekanisme Interpol Channel yaitu Handling Over ataupun Deportasi. Itu kendalanya,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, status Red Notice dari Organisasi Kepolisian Kriminal Internasional (Interpol) tampaknya menjadi andalan sejumlah lembaga negara yang terus berupaya menemukan sederet Warga Negara Indonesia (WNI) berstatus buronan.

    Sebut saja nama Riza Chalid, Jurist Tan, Cheryl Darmadi hingga Adrian Gunadi menjadi buron di tengah kasus hukum yang menyita perhatian publik. Lembaga negara pun bergerak cepat untuk memastikan status Red Notice para buron tersebut.

    Kejaksaan Agung misalnya tengah mengajukan permohonan penerbitan Red Notice terhadap anak Surya Darmadi, Cheryl Darmadi, tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Duta Palma Group.

  • Palestina Sesalkan Veto AS di DK PBB Soal Gencatan Senjata Gaza

    Palestina Sesalkan Veto AS di DK PBB Soal Gencatan Senjata Gaza

    Ramallah –

    Otoritas Palestina menyesalkan dan mengecam veto yang digunakan Amerika Serikat (AS) terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal gencatan senjata Gaza. Palestina menyebut veto AS hanya akan semakin mendorong Israel untuk melanjutkan kejahatan di wilayahnya.

    “Kami menyampaikan penyesalan dan keheranan kami bahwa pemerintah AS sekali lagi memblokir resolusi gencatan senjata, meskipun semua anggota Dewan Keamanan telah menyetujui rancangan tersebut,” kata juru bicara kantor kepresidenan Otoritas Palestina, Nabil Abu Rudeineh, seperti dilansir Anadolu Agency, Jumat (19/9/2025).

    Dalam voting pada Kamis (18/9), sebanyak 14 negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung resolusi terbaru yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza, serta agar Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina tersebut.

    Draft resolusi terbaru yang disusun oleh 10 anggota terpilih dari total 15 negara anggota DK PBB tersebut, juga menuntut pembebasan segera, secara bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas dan kelompok militan lainnya di Jalur Gaza.

    Satu-satunya anggota yang tidak mendukung resolusi itu adalah AS, yang kembali menggunakan hak vetonya. Ini berarti sudah enam kali AS menggunakan hak veto saat voting resolusi DK PBB menyangkut soal perang Gaza yang sudah berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir antara Israel dan Hamas.

    Abu Rudeineh dalam pernyataannya menyebut resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB itu telah “secara eksplisit menyerukan gencatan senjata dan diakhirinya genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina”.

    Dia mengatakan bahwa veto AS hanya akan “mendorong pendudukan Israel untuk melanjutkan kejahatannya terhadap rakyat Palestina dan melawan semua legitimasi dan hukum internasional”.

    Lebih lanjut, Abu Rudeineh menyerukan Washington untuk “meninjau kembali keputusannya demi menegakkan hukum internasional”.

    Draf resolusi terbaru itu menyatakan “kekhawatiran mendalam atas perluasan operasi militer Israel yang terus berlanjut di Gaza dan semakin mendalamnya penderitaan warga sipil sebagai dampaknya”.

    Abu Rudeineh juga mendesak otoritas Israel untuk segera membatalkan keputusan mereka untuk melanjutkan operasi militer di Jalur Gaza. Dia menegaskan Palestina menolak “segala upaya perubahan demografis atau teritorial” di wilayah tersebut.

    Lihat juga Video: Diserang Israel, Qatar Tegaskan Tetap Mediasi Gencatan Senjata Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)