Xcloud.id

Negara: Qatar

  • Indonesia dan 7 Negara Lainnya Siap Kerja Sama dengan AS untuk Akhiri Perang di Gaza Nasional 30 September 2025

    Indonesia dan 7 Negara Lainnya Siap Kerja Sama dengan AS untuk Akhiri Perang di Gaza Nasional 30 September 2025

    Indonesia dan 7 Negara Lainnya Siap Kerja Sama dengan AS untuk Akhiri Perang di Gaza
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Indonesia bersama tujuh negara lainnya siap bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Gaza.
    Tujuh negara lainnya itu yakni Jordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Türkiye, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir.
    Hal ini disampaikan melalui pernyataan bersama menteri luar negeri delapan negara tersebut, yang diunggah di laman Kementerian Luar Negeri RI, kemlu.go.id, Selasa (30/9/2025).
    Dalam pernyataan bersama tersebut, delapan negara itu menyambut baik kepemimpinan Presiden AS Donald Trump, dalam upaya mengakhiri perang di Gaza.
    “Mereka menekankan pentingnya kemitraan dengan Amerika Serikat dalam mengamankan perdamaian di kawasan. Sejalan dengan itu, para menteri menyambut baik pengumuman Presiden Trump mengenai usulannya untuk mengakhiri perang, membangun kembali Gaza, mencegah pengungsian rakyat Palestina, dan memajukan perdamaian yang komprehensif, serta pengumumannya bahwa ia tidak akan mengizinkan aneksasi Tepi Barat,” tulis Kemenlu RI.
    Para menteri luar negeri dari delapan negara ini juga menegaskan kesiapan terlibat secara positif dengan cara menjamin perdamaian, keamanan, dan stabilitas bagi rakyat di kawasan.
    Selain itu, kedelapan negara tersebut juga berkomitmen bersama untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat guna mengakhiri perang di Gaza melalui kesepakatan komprehensif yang menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan yang cukup dan tak terbatas ke Gaza.
    Para menteri luar negeri ini juga mendesak agar tidak ada pengungsian warga Palestina, pembebasan sandera, serta mekanisme keamanan yang menjamin keamanan semua pihak.
    Salah satu yang diminta juga adalah mengarahkan penarikan mundur Israel dan membangun kembali Gaza serta menciptakan jalan bagi perdamaian yang adil berdasarkan solusi dua negara.
    “Yang mana Gaza terintegrasi sepenuhnya dengan Tepi Barat dalam negara Palestina sesuai dengan hukum internasional sebagai kunci untuk mencapai stabilitas dan keamanan regional,” tulis Kemenlu RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hamas Tolak Rencana AS Siapkan Tony Blair Pimpin Pemerintahan Sementara Gaza

    Hamas Tolak Rencana AS Siapkan Tony Blair Pimpin Pemerintahan Sementara Gaza

    JAKARTA – Hamas menyebut mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai “sosok yang tidak diinginkan” dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

    Hal itu disampaikan anggota Biro Politik Hamas, Husam Badran, lewat aplikasi pesan Telegram, menanggapi laporan media Israel, Haaretz, yang menyebutkan Amerika Serikat tengah menyiapkan Blair untuk memimpin pemerintah sementara di Gaza.

    Badran menyebut keterkaitan Blair dengan rencana itu sebagai “pertanda buruk bagi rakyat Palestina.”

    Badran juga menggambarkan Blair sebagai sosok negatif yang layak diadili atas kejahatannya, khususnya dalam perang Irak (2003–2011), dan menyebut Blair sebagai “saudara iblis” yang selama ini tidak membawa kebaikan bagi Palestina dan dunia Arab.

    Menurut Badran, urusan Palestina, baik di Gaza maupun Tepi Barat, adalah “masalah internal yang harus diputuskan melalui konsensus nasional, bukan dipaksakan pihak asing.”

    “Rakyat Palestina mampu mengatur diri mereka sendiri; kami memiliki sumber daya dan keahlian untuk mengelola urusan kami sendiri serta hubungan kami dengan kawasan dan dunia,” kata dia dilansir ANTARA dari Anadolu, Senin, 29 September.

    Dia juga mengungkapkan sejak Desember 2023, Hamas sudah memutuskan secara internal untuk tidak terus memerintah Gaza sendirian, bahkan sebelum eskalasi konflik saat ini.

    Soal gencatan senjata, Badran menegaskan pihaknya belum menerima usulan resmi melalui mediator, melainkan hanya mendengar isu dari media, termasuk yang dikaitkan dengan Presiden AS Donald Trump.

    Dia menambahkan, sering kali ide-ide dari AS dan Israel baru dikirimkan resmi setelah lama beredar.

    Hamas sebelumnya menyebut perundingan gencatan senjata terhenti sejak upaya pembunuhan oleh Israel terhadap para pemimpin Hamas di Doha, Qatar, pada 9 September, dan belum ada usulan baru sejak itu.

    Di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-80 pekan lalu, Trump mempresentasikan rencana 21 poin kepada pemimpin Arab dan Muslim untuk mengakhiri perang Israel di Gaza yang telah berlangsung dua tahun.

    Pada 18 Agustus, Hamas menyetujui usulan mediator soal gencatan senjata parsial dan pertukaran tawanan, tetapi Israel tidak memberikan respons. Padahal, rencana itu sesuai dengan inisiatif yang diajukan sebelumnya oleh utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dan disetujui oleh Tel Aviv.

  • Netanyahu Kena Batunya, Ramai-Ramai Dunia Isolasi Israel

    Netanyahu Kena Batunya, Ramai-Ramai Dunia Isolasi Israel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Israel kini semakin terisolasi di panggung dunia. Hal ini seiring masih terus berlanjutnya perang di Gaza, Palestina, oleh pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Mengutip laman Turki Anadolu Agency, hingga Minggu, setidaknya 66.000 warga Gaza tewas karena serangan Israel. Menurut Al-Jazeera hingga Senin (29/9/2025), 40 warga Gaza kembali meregang nyawa karena serangan terbaru Israel, Minggu.

    Mengutip CNN Internastional, isolasi ke Israel kini terlihat baik di sektor ekonomi, budaya hingga olahraga. Hal itu terjadi seiring kecaman yang meningkat dari dunia internasional setelah serangan Israel ke Qatar dengan klaim menghabisi Hamas, dan dirilisnya hasil penyelidikan independen PBB untuk pertama kalinya, yang menyimpulkan Israel memang telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.

    Ekonomi

    Dari segi ekonomi, pekan lalu, Uni Eropa (UE), yang merupakan mitra dagang terbesar Israel, mengusulkan pemberian sanksi ke negeri itu. Sebagian besar perjanjian perdagangan bebas Israel dan UE akan ditangguhkan.

    Jika disetujui negara-negara Eropa, ini akan menjadi tamparan baru bagi pemerintah Netanyahu. Sebelumnya, beberapa negara Barat telah menerapkan sanksi yang ditargetkan terhadap individu-individu Israel tertentu, termasuk organisasi-organisasi yang mendukung kekerasan, khususnya di wilayah Tepi Barat, Palestina.

    Sebelumnya di Agustus, dana kekayaan negara Norwegia yang terbesar di dunia, GPFG, mengumumkan akan melepas sebagian portofolionya di Israel karena memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi embargo sebagian atau seluruh senjata dari Prancis, Italia, Belanda, Spanyol, Inggris, dan negara-negara lain atas tindakannya di Gaza.

    Budaya

    Seiring meningkatnya perang Gaza, Israel juga terpukul di bidang budaya. Lembaga penyiaran di beberapa negara Eropa, termasuk Irlandia, Belanda, dan Spanyol, menyatakan akan memboikot Kontes Lagu Eurovision jika Israel diizinkan berpartisipasi pada tahun 2026.

    Lembaga penyiaran nasional Irlandia, RTE, mengatakan bahwa mereka merasa partisipasi Irlandia tidak adil. Hal ini mengingat hilangnya nyawa yang terus-menerus dan mengerikan di Gaza.

    Uni Penyiaran Eropa, penyelenggara Eurovision, telah menyatakan bahwa negara-negara anggota akan melakukan pemungutan suara pada bulan November untuk menentukan negara mana yang dapat berpartisipasi tahun depan. Israel telah menjadi bagian dari Eurovision sejak tahun 1973.

    Sebelumnya sebuah festival musik di Ghent, Belgia, membatalkan konser Munich Philharmonic, yang dijadwalkan akan menampilkan konduktor Israel, Lahav Shani. Pihak festival menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Shani telah beberapa kali menyuarakan dukungannya terhadap perdamaian dan rekonsiliasi, tetapi tidak dapat memberikan kejelasan yang memadai tentang sikapnya terhadap rezim genosida di Tel Aviv.

    Di Hollywood, ribuan pembuat film, aktor dan pekerja industri film telah berjanji untuk tidak bekerja sama dengan institusi film Israel yang terlibat dalam genosida dan apartheid terhadap rakyat Palestina. Para penandatangan janji tersebut antara lain Olivia Colman, Emma Stone, Andrew Garfield, dan Hannah Einbinder, yang baru-baru ini menjadi berita utama dengan mengakhiri pidato penerimaan Emmy-nya dengan kata-kata “bebaskan Palestina”.

    Olahraga

    Olahraga pun tak luput dari hal ini. Tahap akhir dari sebuah balapan sepeda besar dibatalkan awal bulan ini setelah beberapa demonstrasi besar pro-Palestina mengganggu acara tersebut, sebagai protes atas partisipasi tim Israel-Premier Tech.

    Di Spanyol, penyelenggara turnamen catur memberi tahu para pemain Israel bahwa mereka tidak dapat bertanding di bawah bendera nasional mereka. Hal tersebut mendorong mereka untuk mundur dari kompetisi awal bulan ini.

    Boikot Israel dari World Cup juga tengah dilakukan. Tapi belum ada kebijakan FIFA soal ini.

    Reaksi Netanyahu

    Sementara itu, Netanyahu sendiri mengakuinya awal bulan ini bahwa penentangan terhadap Israel meningkat. Ia memperingatkan bahwa Israel menghadapi “semacam isolasi” yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun.

    Dirinya juga menambahkan bahwa negara itu tidak punya pilihan selain berdiri sendiri. Netanyahu mengatakan Israel perlu lebih lanjut mengembangkan industri persenjataannya dan menyesuaikan perekonomiannya agar tidak terlalu bergantung pada perdagangan luar negeri.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Malaysia Desak PBB Jatuhkan Sanksi Israel, Tuntut Hak Veto AS Dkk Dihapus

    Malaysia Desak PBB Jatuhkan Sanksi Israel, Tuntut Hak Veto AS Dkk Dihapus

    New York –

    Malaysia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Malaysia juga mendesak agar hak veto yang selama ini dimiliki lima anggota Dewan Keamanan tetap PBB dibatasi atau bahkan dihapus.

    Dilansir Bernama, Minggu (28/9/2025), sikap Malaysia itu disampaikan Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan dalam Debat Umum Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) 2025 di New York, AS.

    Dia meyakini kebrutalan rezim Zionis di Timur Tengah tidak boleh dibiarkan berlanjut. Mohamad mengatakan serangan terbaru Israel di Doha, Qatar, bukan sekadar serangan terhadap perwakilan Hamas, tetapi merupakan pelanggaran kedaulatan negara lain dan penghinaan terhadap semua upaya mediasi.

    Dia mengatakan serangan tersebut menandakan Israel akan terus mengganggu stabilitas kawasan. Dia menekankan dampak dari tindakan Israel akan meluas ke seluruh dunia.

    “Kekejaman mungkin dimulai dengan Palestina, tetapi tentu saja tidak akan berakhir dengan Palestina. Seiring Timur Tengah semakin berbahaya bagi penduduknya, kita akan merasakan dampaknya di seluruh dunia. Inilah sebabnya mengapa hanya mengadvokasi solusi dua negara saja tidak cukup,” katanya.

    Dia menegaskan komitmen Malaysia untuk mendukung rakyat Palestina melalui berbagai langkah, termasuk Deklarasi New York. Mohamad mengatakan tindakan nyata juga harus diambil untuk melawan pasukan penjajah.

    Menurutnya, dukungan jangka panjang harus dipersiapkan untuk memastikan pembangunan negara Palestina yang dengan pemerintahan sendiri. Dia menyindir PBB yang seolah membiarkan kekejaman Israel selama ini.

    “Ujian yang kita hadapi sekarang adalah ujian eksistensial. 80 tahun PBB, dan 77 tahun pembersihan etnis Palestina, jika kita tidak dapat menyelesaikannya, warga dunia akan kehilangan kepercayaan kepada kita dan tatanan internasional,” ujarnya.

    Mohamad juga menegaskan kembali seruan Malaysia untuk reformasi PBB. Dia menekankan bahwa PBB harus tetap relevan dalam mengatasi tantangan global, terutama masalah Palestina yang telah lama ada.

    Dia mengatakan Malaysia percaya tiga reformasi mendesak adalah kunci kelangsungan hidup PBB. Termasuk, katanya, kebutuhan untuk membatasi, jika tidak dihapus, hak veto.

    Sebagai informasi, hak veto dimiliki lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni Amerika Serikat (AS), Rusia, China, Prancis dan Inggris. Hak veto ini membuat salah satu negara itu punya kemampuan menggagalkan berbagai keputusan yang dibuat suara mayoritas anggota PBB.

    “Kita harus menantangnya setiap kali hak veto digunakan, terutama dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Kewenangan harus mengalir kembali ke Majelis Umum. Sebagai badan yang paling inklusif di majelis ini, PBB harus diizinkan untuk berfungsi sebagai hati nurani dan suara dunia, tanpa hambatan. Kita juga harus merancang ulang mekanisme pendanaan global untuk memastikan transparansi dan keadilan bagi negara-negara berkembang,” ujarnya sambil menekankan reformasi PBB merupakan keharusan.

    Mohamad mendesak PBB menuntut akuntabilitas dari Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 76/272: Inisiatif Veto, dengan menyebutkan bahwa kegagalan Dewan Keamanan yang berulang kali dalam memenuhi kehendak Majelis Umum harus ditanggapi dengan perlawanan keras.

    “Kita harus mengejar hasil melalui Resolusi 377A: Bersatu untuk Perdamaian. Kita tidak boleh lagi diam-diam menerima penolakan atas suara kolektif kita. Kita harus mempertanyakan dan menantang veto. Kita harus membebaskan Dewan Keamanan dari kelumpuhan yang memalukan ini,” ujarnya.

    Dia mengatakan PBB harus tetap menjadi organisasi internasional yang relevan dan efektif serta penjaga perdamaian global. Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah melakukan genosida di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina.

    Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Serangan militer tersebut telah menghancurkan wilayah kantong tersebut dan menyebabkan kelaparan parah.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)

  • Top 3: Shell Lepas Bisnis SPBU – Page 3

    Top 3: Shell Lepas Bisnis SPBU – Page 3

    Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memburu buronan kasus di sektor jasa keuangan. Hal ini disampaikan usai keberhasilan memulangkan mantan Direktur Investree, Adrian Asharyanto Gunadi, dari Qatar ke Indonesia.

    Fokus berikutnya adalah mengejar pemilik PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) Michael Steven, serta pemilik PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life), yakni Manfred Armin Pietruschka dan Evelina Fadil Pietruschka.

    Sekretaris National Central Bureau (NCB) Divhubinter Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen) Untung Widyatmoko, menjelaskan bahwa posisi Michael Steven sudah dipetakan dan red notice terhadapnya telah terbit pada 19 September 2025.

    Simak berita selengkapnya di sini

  • Pidato di PBB, Menlu Rusia Tolak Keras Rencana Israel Caplok Tepi Barat

    Pidato di PBB, Menlu Rusia Tolak Keras Rencana Israel Caplok Tepi Barat

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengkritik rentetan serangan Israel ke negara-negara di Timur Tengah (Timteng). Lavrov menyebut aksi Israel itu seperti ingin sengaja meledakkan wilayah Timteng.

    Hal itu disampaikan Lavrov saat berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Sabtu (27/9). Dia menyebut serangan Israel ke negara-negara Timteng merupakan tindakan illegal.

    “Penggunaan kekuatan ilegal Israel terhadap Palestina dan tindakan agresif terhadap Iran, Qatar, Yaman, Lebanon, Suriah, dan Irak hari ini mengancam akan meledakkan seluruh Timur Tengah,” kata Lavrov dilansir AFP, Minggu (28/9/2025).

    Lavrov juga mengecam rencana Israel dalam mencaplok wilayah Tepi Barat di Palestina. Dia menyebut aksi itu merupakan upaya dalam mematikan negara Palestina yang merdeka.

    “Tidak ada pembenaran atas rencana aneksasi Tepi Barat. Kita pada dasarnya sedang menghadapi upaya semacam kudeta yang bertujuan mengubur keputusan PBB tentang pembentukan negara Palestina,” kata Lavrov.

    Prancis, Inggris, dan beberapa negara Barat lainnya mengakui negara Palestina selama sepekan terakhir. Mereka menyuarakan kekesalan terhadap perang Israel yang tak henti-hentinya di Gaza.

    Amerika Serikat, pendukung utama Israel, sangat menentang deklarasi kenegaraan tersebut, tetapi Presiden Donald Trump juga telah memberi tahu Netanyahu untuk tidak mencaplok Tepi Barat setelah mitra-mitra Arab AS menyuarakan kekhawatiran.

    Lavrov mencemooh pengakuan Barat atas negara Palestina. Dia menyindir pengakuan tersebut seharusnya telah dikeluarkan sejak lama

    “Dengan menunggu hingga Sidang Umum, mereka mungkin berharap “tidak akan ada apa pun dan tidak seorang pun yang tersisa untuk diakui” sementara Israel melanjutkan serangannya, kata Lavrov.

    Rusia telah mengakui negara Palestina sejak zaman Soviet meskipun Israel juga berusaha mempertahankan hubungan baik dengan Moskow karena pengaruh regionalnya dan komunitas Yahudi yang cukup besar di Rusia.

    Lavrov juga menuduh kekuatan Barat menyabotase diplomasi terhadap Iran melalui penerapan kembali sanksi PBB yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa jam.

    “Penolakan terhadap tawaran Rusia dan Tiongkok untuk memperpanjang batas waktu akhirnya mengungkap kebijakan Barat yang menyabotase upaya mencari solusi konstruktif di Dewan Keamanan PBB, serta keinginannya untuk mendapatkan konsesi sepihak dari Teheran melalui pemerasan dan tekanan,” kata Lavrov.

    (ygs/ygs)

  • Bos Asosiasi Pindar Dukung Penuh Penangkapan Adrian Gunadi

    Bos Asosiasi Pindar Dukung Penuh Penangkapan Adrian Gunadi

    Jakarta –

    Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mendukung penuh penangkapan dan pemulangan mantan Direktur Utama PT Investree Radhika Jaya (Investree), Adrian Gunadi. Penangkapan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan kepastian hukum dan menjaga integritas industri layanan pendanaan berbasis teknologi (LPBBTI).

    Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat kepercayaan publik terhadap industri pinjaman online (pinjol). Ia menegaskan, AFPI siap bekerja sama dengan pemerintah jika dibutuhkan.

    “AFPI mendukung sepenuhnya langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh OJK dan aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang konsisten akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri Pindar. Kami siap bekerja sama apabila dibutuhkan,” ujar Entjik dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (27/9/2025).

    Sebagai asosiasi yang menaungi penyelenggara peer-to-peer (P2P) lending yang berizin dan diawasi OJK, AFPI mendorong seluruh anggotanya menerapkan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, perlindungan konsumen, serta kepatuhan penuh terhadap seluruh regulasi.

    Untuk diketahui, OJK bersama pihak Kepolisian mengumumkan penangkapan Adrian Gunadi pada Jumat (26/9/2025). Andrian Gunadi dibekuk tim Interpol di Doha, Qatar, pada Rabu (24/9/2025).

    “Otoritas Jasa Keuangan bersama Kopolisian Negara Republik Indonesia serta sejumlah Kementerian dan Lembaga terkait telah berhasil memulangkan dan menahan saudara AAG yakni mantan Direktur PT Investree Radika Jaya yang diduka melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin OJK,” kata Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK Yuliana dalam konferensi pers Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, di Gedung 600 PT Angkasa Pura II, Tangerang, Jumat (26/9/2025).

    Yuli mengatakan, Adrian Gunadi terancam hukuman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun. Adrian Gunadi terjerat Pasal 46 Juncto Pasal 16 ayat 1 BAB 4 Undang-Undang Perbankan dan juga pasal 305 ayat 1 Junto pasal 2370A Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang PPSK Junto Pasal 5542 KUH Pidana.

    (eds/eds)

  • Sepak Terjang & Akhir Pelarian Adrian Gunadi, Buron Kasus Investasi Rp 2,75 T

    Sepak Terjang & Akhir Pelarian Adrian Gunadi, Buron Kasus Investasi Rp 2,75 T

    Jakarta –

    Buronan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Interpol, Adrian Gunadi, resmi ditangkap dan dipulangkan ke Indonesia dari Doha, Qatar.

    Adrian Gunadi adalah mantan Direktur Utama PT Investree Radhika Jaya (Investree) yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

    Berikut sepak terjang Adrian Gunadi hingga akhirnya ditangkap:

    1. Pendiri Investree yang Mengundurkan Diri

    Berdasarkan catatan detikcom, Investree resmi didirikan oleh Adrian Gunadi bersama Amiruddin dan KC Lim pada Oktober 2015. Ia menjabat sebagai Direktur Utama Investree, kemudian mengundurkan diri pada saat rasio kredit macet perusahaan membengkak.

    Lalu pada awal 2024 di tengah semakin kencangnya kredit macet perusahaan, Adrian Gunadi mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama Investree. Berdasarkan catatan detikcom, TWP90 yang mengukur tingkat wanprestasi 90 hari sejak tanggal jatuh tempo Investree mencapai 12,58%.

    Artinya ada 12,58% dana yang disalurkan gagal dibayarkan oleh nasabah selama 90 hari setelah jatuh tempo. Tercatat per 2 Januari 2024 total pinjaman outstanding Investree mencapai Rp 444,69 miliar.

    2. Izin Investree Dicabut OJK

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree) dikarenakan perusahaan platform pinjaman online (pinjol) tersebut melakukan pelanggaran ketentuan yang berujung pada kasus gagal bayar.

    Pencabutan ini diputuskan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024. Perusahaan yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan ini telah melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sekaligus kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

    Selain itu, OJK juga melakukan pemblokiran rekening perbankan Direktur Utama PT Investree Radika Jaya (PT IRJ Adrian Asharyanto Gunadi serta pihak-pihak lainnya yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

    Penelusuran aset-aset Adrian Gunadi dan pihak lainnya juga dilakukan. Adrian juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

    3. Rugikan Investor hingga Rp 2,75 T

    Sekretaris NCB Interpol Divhubinter Polri, Brigadir Jenderal Untung Widyatmoko, menyebut Adrian Gunadi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana di sektor jasa keuangan dengan total kerugian lender atau pihak pemberi dana sebesar Rp 2,75 triliun.

    Untung menjelaskan, kerugian tersebut berasal dari pinjaman online (pinjol) atau peer-to-peer (P2P) lending tanpa seizin OJK.

    “Kalau kerugian yang kami kumpulkan, sesuai dengan Interpol Red Notice Rp 2,75 triliun,” ungkap Untung kepada wartawan.

    Untung menuturkan, Adrian Gunadi sudah mulai bepergian ke Doha, Qatar, sejak tahun 2023. Selain itu, Adrian Gunadi juga tercatat memiliki permanent residence untuk tinggal di Doha. Kemudian pada 14 Februari 2024, Adrian Gunadi resmi melarikan diri seiring dengan terbitnya red notice.

    Ia menambahkan, proses hukum selanjutnya diserahkan kepada Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untung juga mengaku masih proses pencarian beberapa buronan yang masih belum ditangkap dan dibawa pulang.

    “Kami ke sana walaupun ada hambatan-hambatan, obstacle, tapi berhasil pula kami lewati. Dan sampai hari ini Alhamdulillah tersangka sudah bisa kami bawa pulang,” jelasnya.

    4. Jadi Tersangka, Adrian Gunadi Kabur ke Luar Negeri

    Pada 13 Desember 2024, OJK pun mengumumkan status Adrian Gunadi sebagai tersangka dan masuk daftar pencarian orang (DPO). Pada periode tersebut, Adrian Gunadi disebut berada di Doha, Qatar.

    Melalui surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024, OJK pun mulai berupaya untuk memulangkan Adrian Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan dengan bekerja sama bersama aparat penegak hukum.

    “Berdasarkan informasi yang diperoleh, saat ini saudara Adrian masih berada di Doha,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (KE PVML) Agusman dalam keterangannya, dikutip Minggu (8/6/2025).

    Tak berselang lama, Adrian Gunadi dikabarkan menjadi CEO JTA Holding Qatar, yang merupakan bagian dari JTA International Investment Holding yang berbasis di Singapura. Dalam situs resmi perusahaan, Adrian disebut sebagai operator global dan wirausahawan berpengalaman.

    “CEO: Adrian A Gunadi. Operator global dan wirausahawan berpengalaman. Memimpin pertumbuhan teknologi keuangan di berbagai pasar Asia Tenggara,” tertulis JTA Holding dalam situs resminya, dikutip Jumat (25/7/2025).

    5. Adrian Gunadi Ditangkap

    OJK bersama pihak Kepolisian mengumumkan penangkapan Adrian Gunadi pada Jumat (26/9/2025). Ia dibekuk tim Interpol di Doha, Qatar, pada Rabu (24/9/2025).

    “Otoritas Jasa Keuangan bersama Kopolisian Negara Republik Indonesia serta sejumlah Kementerian dan Lembaga terkait telah berhasil memulangkan dan menahan saudara AAG yakni mantan Direktur PT Investree Radika Jaya yang diduka melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin OJK,” kata Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK Yuliana dalam konferensi pers Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, di Gedung 600 PT Angkasa Pura II, Tangerang, Jumat (26/9/2025).

    Yuli mengatakan, Adrian Gunadi terancam hukuman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun. Adrian Gunadi terjerat Pasal 46 Juncto Pasal 16 ayat 1 BAB 4 Undang-Undang Perbankan dan juga pasal 305 ayat 1 Junto pasal 2370A Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang PPSK Junto Pasal 5542 KUH Pidana.

    Selama tahap penyidikan, terang Yuliana, mantan bos Investree ini tidak berlaku kooperatif dan justru kabur ke Doha, Qatar. OJK pun menetapkan Adrian Gunadi sebagai tersangka, menerbitkan daftar pencarian orang (DPO), dan red notice pada 14 November 2024.

    Yuliana mengungkap, penangkapan dilakukan melalui jalur G to G atau permohonan ekstradisi kepada Pemerintah Qatar. Selanjutnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencabut paspor Adrian Gunadi.

    Dalam kesempatan yang sama, Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Amur Chandra, mengaku penangkapan Adrian Gunadi cukup rumit lantaran menggunakan proses G to G. Ia menyebut penahanan dengan skema tersebut membutuhkan waktu yang lama.

    Namun titik baliknya, terang Amur, adanya konferensi Interpol Asia Regional di Singapura. Melalui ajang tersebut, Kadivhubinter berdiskusi dengan otoritas Qatar untuk membahas ihwal penangkapan Adrian Gunadi.

    “Nah disitulah titik tolaknya pihak Qatar berkomitmen untuk melakukan atau membantu kita untuk mengamankan tersangka. Tersangka ini sudah memiliki permanen residen dan memang sulit untuk dipulangkan kalau dengan mekanisme yang normal,” ungkapnya.

    (hns/hns)

  • Presiden Iran Dukung Gencatan Senjata di Gaza

    Presiden Iran Dukung Gencatan Senjata di Gaza

    Jakarta –

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian mendukung gencatan senjata di Gaza. Masoud mengatakan pemerintahannya akan mendukung kesepakatan apa pun asalkan menyelamatkan warga Gaza.

    “Kesepakatan apa pun yang dapat menghentikan tragedi ini, yang dapat menyelamatkan nyawa, dan menghentikan perempuan dan anak-anak menderita kelaparan, kami akan mendukungnya sepenuh hati,” ujar Pezeshkian kepada wartawan di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilansir kantor berita AFP, Sabtu (27/9/2025).

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebelumnya telah bertemu dengan para pemimpin Arab dan Islam. Donald Trump mengatakan telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza.

    “Saya rasa kita sudah mencapai kesepakatan,” kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih dilansir kantor berita AFP, Jumat (26/9).

    Trump menerangkan kesepakatan itu terkait memulangkan para sandera. Trump mengaku yakin hal itu menjadi kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza.

    Trump Bertemu Pemimpin Islam

    Donald Trump telah berjanji kepada para pemimpin Arab dan Islam untuk tidak mengizinkan Israel mencaplok Tepi Barat yang diduduki. Hal ini termasuk dalam rencana perdamaian di Gaza dan kawasan yang telah disampaikan Trump dalam pertemuan untuk membahas penyelesaian perang Gaza.

    Janji tersebut disampaikan dalam pertemuan Trump dengan para pemimpin Arab dan Islam di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pada Selasa (23/9) waktu setempat. Sebelumnya, para pejabat regional telah berulang kali memperingatkan bahwa aneksasi atau pencaplokan bisa semakin mengobarkan konflik dan membahayakan perjanjian normalisasi.

    Pertemuan tersebut diselenggarakan bersama oleh AS dan Qatar, dan diikuti oleh Yordania, Turki, Indonesia, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.

    “Saya pikir rencana ini menjawab kekhawatiran Israel dan, juga, kekhawatiran semua negara tetangga di kawasan ini,” kata Witkoff. “Dan kami berharap, dan bisa saya katakan, bahkan yakin, bahwa dalam beberapa hari mendatang, kami akan dapat mengumumkan semacam terobosan,” imbuhnya dilansir Al Arabiya, Kamis (25/9).

    Menurut pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan yang juga dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto tersebut, para pemimpin Arab dan Islam berterima kasih kepada Trump atas pertemuan tersebut dan menyoroti “situasi yang tak terkira di Jalur Gaza.”

    Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin menekankan perlunya mengakhiri perang, mencapai gencatan senjata segera untuk memastikan pembebasan semua sandera, dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan.

    (whn/whn)

  • Saya Rasa Kita Sudah Capai Kesepakatan untuk Akhiri Perang di Gaza

    Saya Rasa Kita Sudah Capai Kesepakatan untuk Akhiri Perang di Gaza

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah bertemu dengan para pemimpin Arab dan Islam. Donald Trump mengatakan telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza.

    “Saya rasa kita sudah mencapai kesepakatan,” kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih dilansir kantor berita AFP, Jumat (26/9/2025).

    Trump menerangkan kesepakatan itu terkait memulangkan para sandera. Trump mengaku yakin hal itu menjadi kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza.

    “Sepertinya kita sudah mencapai kesepakatan soal Gaza. Saya rasa ini kesepakatan yang akan memulangkan para sandera, dan ini akan menjadi kesepakatan yang akan mengakhiri perang,” kata Trump.

    Trump Bertemu Pemimpin Islam

    Sebelumnya, Donald Trump telah berjanji kepada para pemimpin Arab dan Islam untuk tidak mengizinkan Israel mencaplok Tepi Barat yang diduduki. Hal ini termasuk dalam rencana perdamaian di Gaza dan kawasan yang telah disampaikan Trump dalam pertemuan untuk membahas penyelesaian perang Gaza.

    Janji tersebut disampaikan dalam pertemuan Trump dengan para pemimpin Arab dan Islam di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pada Selasa (23/9) waktu setempat. Sebelumnya, para pejabat regional telah berulang kali memperingatkan bahwa aneksasi atau pencaplokan bisa semakin mengobarkan konflik dan membahayakan perjanjian normalisasi.

    Pertemuan tersebut diselenggarakan bersama oleh AS dan Qatar, dan diikuti oleh Yordania, Turki, Indonesia, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.

    “Saya pikir rencana ini menjawab kekhawatiran Israel dan, juga, kekhawatiran semua negara tetangga di kawasan ini,” kata Witkoff. “Dan kami berharap, dan bisa saya katakan, bahkan yakin, bahwa dalam beberapa hari mendatang, kami akan dapat mengumumkan semacam terobosan,” imbuhnya dilansir Al Arabiya, Kamis (25/9).

    Menurut pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan yang juga dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto tersebut, para pemimpin Arab dan Islam berterima kasih kepada Trump atas pertemuan tersebut dan menyoroti “situasi yang tak terkira di Jalur Gaza.”

    Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin menekankan perlunya mengakhiri perang, mencapai gencatan senjata segera untuk memastikan pembebasan semua sandera, dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan.

    (whn/lir)