Xcloud.id

Negara: Qatar

  • Foto Presiden Prabowo Muncul di Baliho Israel, Kemlu RI: Posisi Indonesia Sangat Clear

    Foto Presiden Prabowo Muncul di Baliho Israel, Kemlu RI: Posisi Indonesia Sangat Clear

    JAKARTA – Kementerian Luar Negeri RI menegaskan posisi Indonesia terkait konflik di Palestina dan Solusi Dua Negara tidak berubah dan sangat jelas.

    Hal ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang, terkait dengan kemunculan foto Presiden Prabowo Subianto di sejumlah baliho di Israel.

    Baliho berlogo Abraham Shield itu terpasang di sejumlah lokasi dan dalam berbagai ukuran di Tel Aviv, Israel, menampilkan Presiden Prabowo bersama Raja Yordania Abdullah II, Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, serta Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Baliho itu juga disertai seruan dan dukungan terhadap rencana Presiden Trump mengenai situasi di Timur Tengah, terkait dengan mengakhiri konflik Palestina-Israel.

    Presiden Trump juga diketahui berusaha untuk menormalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab lewat Abraham Accords.

    Jubir Kemlu RI Yvonne Mewengkan. (VOI/Fauzi)

    “Posisi Indonesia sangat clear, bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” tegas Jubir Kemlu RI Yvonne dalam keterangan kepada wartawan, seperti dikutip Selasa 30 September.

    “Hal itu seperti yang pernah ditegaskan Menlu RI bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” tandasnya.

    Pekan lalu, Presiden Prabowo saat mengikuti High Level Week Sidang Majelis Umum PBB di New York dua kali menegaskan kesiapan Indonesia mengakui Israel dan mendukung jaminan keamanannya, setelah Palestina memperoleh kemerdekaannya dan diakui sebagai negara.

    Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di dua kesempatan, pertama High-level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution pada 22 September, sehari kemudian dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 PBB.

    Di hari yang sama dengan Debat Umum, Presiden Prabowo menghadiri pertemuan bertajuk “Multilateral Meeting on the Middle East” atas undangan Presiden Trump. Pertemuan yang digelar di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Hari Selasa waktu setempat tersebut, dihadiri secara terbatas oleh negara-negara yang dipandang dapat membantu mewujudkan proses perdamaian di Timur Tengah.

    Israel Says Yes to Trump’s Plan

    The Israeli Coalition for Regional Security has launched a new nationwide billboard campaign urging the government to back President Donald Trump’s initiative to end the war in Gaza and expand the Abraham Accords.

    Featuring President Trump, PM… pic.twitter.com/1NHZYFDYEQ

    — הקואליציה לביטחון אזורי (@AbrahamShield25) September 28, 2025

    Selain Presiden Trump dan Presiden Prabowo, hadir dalam pertemuan itu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Syekh Tamim ibn Hamad Al Thani, Raja Yordania Abdullah II, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Persatuan Emirat Arab Syekh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, serta Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud.

    Negara-negara tersebut dipandang Presiden Trump memiliki pengaruh besar dan kontribusi nyata bagi upaya perdamaian kawasan.

    “Pertemuan tersebut produktif dalam arti cukup maju dalam upaya penyelesaian konflik Timur Tengah, mencapai perdamaian serta gencatan senjata,” kata Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengenai pertemuan Presiden Trump dengan Presiden Prabowo dan sejumlah perwakilan negara Arab-Islam tersebut.

    Terpisah, akun AbrahamShield25 dalam unggahan di media sosial X menuliskan, “Koalisi Israel untuk Keamanan Regional telah meluncurkan kampanye papan reklame nasional baru yang mendesak pemerintah untuk mendukung inisiatif Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan memperluas Perjanjian Abraham.”

    “Koalisi – sebuah kelompok non-partisan yang terdiri dari 120+ pemimpin senior keamanan, kebijakan, dan ekonomi Israel – menyebut usulan Trump sebagai langkah serius dan bertanggung jawab untuk mengubah keuntungan militer Israel menjadi sebuah strategi,” lanjut unggahan tersebut.

    Unggahan ini muncul sehari jelang pertemuan Presiden Trump dengan PM Netanyahu di Washington DC pada 29 September. Pertemuan itu akan digunakan Presiden Trump untuk mendesak Israel menerima proposal 21 poin yang digagas guna mencapai kesepakatan gencatan senjata, mengakhiri perang di Gaza.

    Presiden Trump sendiri dalam wawancara dengan Majalah Time yang diterbitkan pada April lalu menyatakan keyakinannya untuk memperluas Perjanjian Abraham – yang diinisiasi pada periode pertama pemerintahannya –  dengan Arab Saudi, sebelum kemudian Ia akan pergi ke Qatar dan Uni Emirat Arab, dikutip dari The Times of Israel.

    Diketahui, Abraham Accords yang menjadi jembatan upaya normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab ditandatangani oleh Bahrain, Uni Emirat Arab dan Israel pada 15 September 2020 di Washington DC, Amerika Serikat. Maroko menyusul Desember 2020 dan Sudan Januari 2021.

  • Perjalanan Melelahkan Los Blancos 6.437 Km

    Perjalanan Melelahkan Los Blancos 6.437 Km

    JAKARTA – Setelah mengalami kekalahan telak yang bersejarah atas Atletico Madrid di La Liga pada Sabtu, 27 September 2025, Real Madrid harus melakukan perjalanan jauh untuk laga Liga Champions.

    Hanya 19 jam setelah kekalahan 2-5 dari rival sekotanya itu, Los Blancos terbang ke Kazakstan untuk bertamu ke markas Kairat Almaty di Liga Champions.

    Mereka menempuh perjalanan 4.000 mil ke arah timur atau sekitar 6.437 km–dari Eropa Barat ke Asia Tengah.

    Surat kabar Spanyol, Diario AS, menggambarkan perjalanan Real Madrid sebagai ‘terapi di ketinggian 30.000 kaki’ untuk mengobati kekalahan telak di Derby Madrid.

    Surat kabar lain, Marca, mengatakan perjalanan itu terjadi ‘di saat yang paling buruk’.

    Jika kebobolan lima gol dalam Derby Madrid ialah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya–tidak terjadi selama 75 tahun–maka ini (perjalanan ke Kazakstan adalah pengalaman yang sama barunya bagi Los Blancos.

    Almaty, ibu kota sejarah dan budaya Kazakstan, memiliki garis bujur 76,939948°. Belum pernah ada pertandingan Liga Champions yang dimainkan di timur sejauh ini.

    Garis bujurnya serupa dengan New Delhi, India. Berangkatlah ke timur dari Almaty, menyusuri jalan raya A-351, dan perbatasan dengan China hanya berjarak empat jam berkendara.

    Kairat berkompetisi di Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 71 tahun sejarah mereka. Pada pertandingan pertama, mereka dikalahkan 1-4 di Lisbon oleh Sporting CP. Kini, mereka akan menjamu juara Liga Champions 15 kali tersebut.

    Para pemain Real Madrid menaiki pesawat carter dari Bandara Barajas Madrid pada Minggu, 28 September 2025 sekitar pukul 13.00 waktu setempat. Hampir delapan jam kemudian–tengah malam di Almaty, tiga jam lebih awal dari Spanyol–mereka mendarat di Kazakstan, di Bandara Internasional Almaty.

    Melansir laman UEFA, mereka disambut oleh pertunjukan budaya, ketika penduduk setempat dengan pakaian tradisional Kazakstan berkumpul di sekitar, memainkan lagu Liga Champions dengan alat musik tradisional, termasuk dombra (agak mirip gitar) dan zhetygen yang mirip siter.

    Suporter lokal juga menyambut pasukan Xabi Alonso dengan membawa sejumlah jersey Real Madrid.

    Kemudian, mereka berangkat ke Hotel InterContinental–hotel bintang lima di Almaty–sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota. Harga kamar antara 250-450 euro per malam. Ulasan memuji lokasinya yang strategis dan sarapan prasmanannya.

    Almaty bukanlah daerah terpencil. Kota ini adalah kota terbesar di Kazakstan, negara terbesar kesembilan di dunia berdasarkan luas wilayah.

    Kota ini merupakan pusat regional dan budaya, serta telah demikian selama berabad-abad. Meskipun berada di dekatnya, Pegunungan Tian Shan yang sering kali tertutup salju, cuaca pada September cukup panas.

    Suhu mencapai puncaknya di 81 derajat Fahrenheit (27,2 derajat Celsius) pada Senin, 29 September 2025, dengan kelembapan 30 persen.

    Pada Minggu malam, ratusan penggemar berkumpul di luar hotel tim, untuk menyambut kedatangan para pemain.

    “Saya penggemar Real Madrid sejak kecil. Saya ingin meminta tanda tangan Anda,” pinta salah satu poster yang diangkat tinggi oleh seorang penggemar muda dengan sopan dilansir ESPN.

    Suporter juga menunggu para pemain Real Madrid di luar stadion latihan di Almaty.

    Kairat adalah klub besar di Kazakstan dan secara rutin bermain di divisi pertama selama era Uni Soviet, tetapi silsilah mereka di level ini terbatas. Tak diragukan lagi, ini adalah pertandingan paling bergengsi dalam sejarah mereka.

    Federasi Sepak Bola Kazakstan bergabung UEFA pada 2002. Sejak saat itu, ketika Kairat lolos ke turnamen Eropa, mereka sering terhambat di babak kualifikasi Liga Europa.

    Pada musim 2021/2022, mereka bermain di kualifikasi Liga Champions–kalah dari Red Star Belgrade–dan kemudian turun ke UEFA Conference League yang baru dibentuk, di mana mereka berkompetisi di babak penyisihan grup.

    Musim ini, mereka berhasil melewati tiga babak kualifikasi–mengalahkan Olimpija Ljubljana (Slovenia), Kuopion Palloseura (Finlandia), dan Slovan Bratislava (Slovakia)–untuk mencapai babak playoff Liga Champions, yang mana mereka mengalahkan Celtic melalui adu penalti.

    Kini, giliran Real Madrid yang menguji wakil Kazakstan tersebut. Inter Milan dan Arsenal akan mencicipi bertandang pada fase liga selanjutnya.

    Kairat tidak mengalami masa-masa sulit di awal musim. Musim Liga Primer Kazakstan (Kazakhstan Premier League) dimulai pada Maret 2025 dan berlangsung hingga Oktober 2025.

    Kairat, sang juara bertahan, berada di posisi kedua klasemen, tertinggal satu poin dari rival sekotanya, Astana–satu-satunya tim Kazakstan yang sebelumnya tampil di Liga Champions–setelah memainkan satu pertandingan lebih sedikit.

    Stadion Kairat, Stadion Sentral Almaty, dapat menampung maksimal 25.000 orang. Jumlah penonton seringkali jauh lebih rendah, tetapi 22.800 orang menghadiri kemenangan Kairat atas Celtic di babak playoff Liga Champions, sebuah pertandingan setelah perpanjangan waktu dan adu penalti berakhir jauh setelah tengah malam.

    Hanya sedikit penggemar Real Madrid yang diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Almaty dari Spanyol.

    Bagi mereka yang ingin hadir, perjalanan tersebut—dalam skenario terbaik—melibatkan penerbangan tujuh jam dari Madrid pada Senin, transit dua jam di Doha, Qatar, dan kemudian penerbangan empat jam lagi ke Almaty, tiba pukul 02.00 dini hari pada Selasa.

    Kemudian penerbangan pulang ke Spanyol berangkat pukul 03.30 dini hari pada Rabu, 1 Oktober 2025 waktu setempat, setelah pertandingan.

    Sementara itu, pelatih Xabi Alonso mengakui bahwa kekalahan melawan Atletico Madrid melukai para pemain dan suporter Real Madrid.

    Dia mengatakan yang penting ialah bagaimana pasukannya bereaksi. Kesempatan pertama mereka untuk melakukannya datang di kota yang lebih dekat ke Tokyo atau Singapura daripada Real Madrid.

    Dari memenangi lima edisi pertama Piala Eropa, tiga gelar beruntun 2016-2018, hingga kebangkitan luar biasa mereka pada 2022, Real Madrid mengira mereka telah mencapai segalanya di Liga Champions.

    Namun, ternyata masih ada beberapa wilayah baru yang harus ditaklukkan.

  • Rusia Dukung 20 Poin Rencana Trump untuk Setop Perang Gaza

    Rusia Dukung 20 Poin Rencana Trump untuk Setop Perang Gaza

    Jakarta –

    Pemerintah Rusia menyatakan pihaknya mendukung rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza.

    “Rusia selalu mendukung dan menyambut baik segala upaya Presiden Trump yang bertujuan untuk mengakhiri tragedi yang sedang berlangsung ini,” ujar juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov kepada para wartawan, dilansir kantor berita AFP, Selasa (30/9/2025).

    “Tentu saja, kami ingin rencana ini terlaksana dan membantu mengakhiri berbagai peristiwa di Timur Tengah dengan damai,” tambahnya.

    Trump mengeluarkan 20 poin rencana untuk mengakhiri perang di Gaza. Poin-poin tersebut menguraikan masa depan wilayah Palestina.

    Rencana perdamaian yang disampaikan Trump ini juga menuntut penggulingan Hamas, serta komitmen dari Hamas untuk melucuti senjatanya.

    Selain itu, ada tuntutan reformasi terhadap Otoritas Palestina, dan janji dari Israel untuk tidak melancarkan serangan lebih lanjut terhadap Qatar, yang telah berusaha berperan sebagai mediator dalam konflik tersebut.

    Dilansir DW, Selasa (30/9/2025), poin lainnya mencakup rencana ekonomi untuk pertumbuhan Gaza, jaminan keamanan untuk Gaza yang dijaga oleh AS dan negara-negara kawasan, kesempatan bagi warga yang telah meninggalkan Gaza untuk kembali, tanpa ada pemaksaan bagi siapa pun yang masih tinggal di sana untuk pergi.

    Gaza nantinya akan dikelola oleh pemerintahan transisi. Mantan anggota Hamas bisa memilih untuk tetap tinggal dan ikut serta dalam rencana baru ini, atau diberi jalan aman untuk pindah ke negara lain yang tidak disebutkan.

    Selain itu, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) harus segera menghentikan semua operasinya setelah kesepakatan dan menyerahkan wilayah yang telah direbut. Israel juga harus berjanji tidak akan menduduki atau mencaplok wilayah Gaza. Komisi Penyelidikan di bawah Dewan HAM PBB baru-baru ini menyatakan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina.

    Rencana ini juga mencakup jaminan bahwa bantuan dari lembaga internasional bisa masuk ke Gaza tanpa hambatan dari kedua pihak, meskipun tidak disebutkan soal Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung oleh Israel dan AS.

    Tonton juga Video Netanyahu: Saya Dukung Rencana untuk Akhiri Perang di Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Netanyahu Tegaskan Pasukan Israel Akan Tetap Berada di Sebagian Gaza

    Netanyahu Tegaskan Pasukan Israel Akan Tetap Berada di Sebagian Gaza

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pasukan militer Israel akan tetap berada di sebagian besar wilayah Jalur Gaza, setelah dirinya menyatakan dukungan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Dukungan terhadap usulan Trump untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza itu, seperti dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), disampaikan Netanyahu dalam pertemuan di Gedung Putih, Washington DC, pada Senin (29/9) waktu setempat.

    “Kita akan membebaskan semua sandera kita, dalam keadaan hidup dan sehat, sementara (militer Israel) akan tetap berada di sebagian besar wilayah Jalur Gaza,” kata Netanyahu dalam pernyataan video yang dirilis via saluran Telegram miliknya pada Selasa (30/9) dini hari, atau setelah pertemuan dengan Trump.

    Rencana perdamaian yang diusulkan Trump, terdiri atas 20 poin, mencakup gencatan senjata, pembebasan semua sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam usai gencatan senjata disepakati, pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.

    Beberapa poin penting lainnya mencakup pengerahan “pasukan stabilisasi internasional sementara”, dan pembentukan otoritas transisi bernama “Board of Peace” yang dipimpin oleh Trump, dengan anggota beberapa tokoh lainnya termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.

    Rencana perdamaian Trump itu juga akan mengeluarkan Hamas dari peran-peran dalam pemerintahan di masa mendatang. Namun, kepada anggota-anggota Hamas yang bersedia untuk sepenuhnya melucuti senjata dan “hidup berdampingan secara damai” di Jalur Gaza, akan mendapatkan amnesti.

    Netanyahu, dalam pernyataan yang disampaikan di samping Trump, mengatakan dirinya mendukung rencana perdamaian tersebut.

    “Saya mendukung rencana Anda untuk mengakhiri perang di Gaza, yang mencapai tujuan-tujuan perang kami,” kata Netanyahu sembari berdiri di samping Trump, seperti dilansir Reuters.

    “Rencana itu akan membawa kembali semua sandera kami ke Israel, membongkar kemampuan militer Hamas, mengakhiri kekuasaan politiknya, dan memastikan bahwa Gaza tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi Israel,” ucapnya.

    Trump berterima kasih kepada Netanyahu “atas persetujuannya terhadap rencana tersebut dan atas kepercayaannya bahwa jika kita bekerja sama, kita dapat mengakhiri kematian dan kehancuran yang telah kita saksikan selama bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan berabad-abad”.

    Tanggapan resmi dari Hamas sejauh ini belum diketahui secara jelas. Absennya Hamas dalam negosiasi dan penolakan berulang kali untuk melucuti senjata menimbulkan keraguan tentang kelayakan rencana tersebut.

    Seorang pejabat Hamas mengatakan kepada Reuters bahwa kelompoknya akan memberikan tanggapan setelah meninjau rencana perdamaian itu “dengan itikad baik”, setelah Qatar dan Mesir membagikan dokumen usulan Trump tersebut kepada mereka.

    Tonton juga Video: Netanyahu: Saya Dukung Rencana untuk Akhiri Perang di Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ratusan Petinggi Militer AS Gelar Pertemuan Langka, Trump Akan Pidato

    Ratusan Petinggi Militer AS Gelar Pertemuan Langka, Trump Akan Pidato

    Washington DC –

    Ratusan petinggi dan perwira senior militer Amerika Serikat (AS) dari seluruh dunia akan melakukan pertemuan langka di sebuah pangkalan militer yang terletak di dekat Washington DC pada Selasa (30/9) waktu setempat. Presiden Donald Trump akan hadir dan berpidato dalam pertemuan tersebut.

    Sejauh ini, seperti dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), belum ada alasan resmi yang disampaikan Pentagon atau pemerintahan Trump untuk pertemuan sangat tidak biasa yang dijadwalkan digelar di pangkalan militer Quantico, negara bagian Virginia tersebut.

    Pertemuan ini digelar di tengah kontroversi yang dihadapi militer AS, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Trump memerintahkan pengerahan pasukan di dua kota yang dikuasai Partai Demokrat dan memerintahkan serangan mematikan terhadap kapal-kapal kecil yang diduga mengangkut narkoba di Karibia.

    Trump, yang memerintahkan “pembersihan” langka para perwira senior AS setelah menjabat untuk periode kedua pada Januari lalu, juga telah memerintahkan serangan terhadap situs nuklir Iran dan pemberontak Houthi yang didukung Teheran.

    Panduan pers harian Gedung Putih menyebutkan bahwa Trump akan menyampaikan “pidato kepada Departemen Perang” pada pukul 09.00 waktu setempat. Departemen Perang merujuk pada nama baru yang diberikan Trump untuk Departemen Pertahanan AS, atau Pentagon.

    Saat ditanya soal pertemuan itu pekan lalu, Trump melontarkan pujian. “Saya menyukainya. Maksud saya, saya pikir ini hebat,” ucapnya saat berbicara kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih.

    “Biarkan dia bersikap ramah kepada para jenderal dan laksamana dari seluruh dunia,” kata Trump, merujuk pada Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang menyelenggarakan pertemuan langka tersebut.

    Di tengah spekulasi tentang alasan mengumpulkan semua petinggi militer AS di satu tempat, Wakil Presiden AS JD Vance bersikeras mengatakan hal tersebut “sebenarnya tidak aneh sama sekali”.

    “Yang aneh justru kalian telah menjadikannya berita berita,” ucapnya kepada wartawan.

    Pentagon belum memberikan penjelasan publik mengenai pertemuan tersebut, dengan juru bicara Pentagon Sean Parnell hanya mengatakan bahwa Hegseth “akan berbicara kepada para pemimpin militer senior awal pekan depan”.

    Kabarnya, acara langka itu akan mempertemukan para perwira militer di posisi komando dengan pangkat bintang satu ke atas — yang berarti menarik sejumlah besar personel di posisi kunci dari tugas mereka di seluruh dunia.

    Namun, kurangnya kejelasan mengenai tujuan pertemuan tersebut telah memicu spekulasi bahwa pengumuman besar akan disampaikan.

    Lihat juga Video: Suasana Panik saat Iran Serang Pangkalan Militer AS di Qatar

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Respons Hamas-Israel soal Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    Respons Hamas-Israel soal Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    Jakarta –

    Janji terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk segera mengakhiri perang di Gaza tampaknya disambut skeptis oleh sebagian besar pengamat. Penilaian tersebut tak lepas dari klaim palsu Trump baru-baru ini yang mengatakan bahwa dia telah mengakhiri tujuh perang.

    “Kita punya peluang nyata untuk mencapai KEJAYAAN DI TIMUR TENGAH. SEMUA PIHAK SIAP UNTUK SESUATU YANG ISTIMEWA, UNTUK PERTAMA KALINYA. KITA AKAN WUJUDKAN!!!” tulis Donald Trump di platform Truth Social-nya, Minggu (28/09).

    Trump merujuk pada rencana 21 poin miliknya, yang rinciannya mulai terungkap akhir pekan lalu, menjelang pertemuannya di Gedung Putih dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin (29/09), pertemuan keempat mereka tahun ini.

    Namun, apa sebenarnya yang tercantum dalam rencana tersebut?

    Menuju pembentukan negara Palestina

    Yang paling penting, rencana ini membuka jalan menuju pembentukan negara Palestina, sesuatu yang secara konsisten dan tegas ditentang oleh Israel, serta peta jalan masa depan untuk Gaza. Rencana tersebut juga menuntut pembebasan 20 sandera yang masih hidup di Gaza dan sejumlah sandera yang telah meninggal untuk ditukar dengan pembebasan ratusan warga Palestina yang ditahan di Israel. Hal ini harus dilakukan dalam 48 jam setelah kesepakatan dicapai.

    “Setelah semua sandera dibebaskan, Israel akan membebaskan 250 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup, serta 1.700 warga Gaza yang ditahan setelahserangan 7 Oktober. Untuk setiap sandera Israel yang jasadnya dikembalikan, Israel akan menyerahkan jasad 15 warga Gaza yang telah meninggal,” demikian laporan dari The Washington Post.

    Rencana ini juga menuntut penggulingan Hamas, yang diakui sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Uni Eropa, AS, dan beberapa negara Arab, serta komitmen dari Hamas untuk melucuti senjata.

    Poin lainnya mencakup rencana ekonomi untuk pertumbuhan Gaza, jaminan keamanan untuk Gaza yang dijaga oleh AS dan negara-negara kawasan, kesempatan bagi warga yang telah meninggalkan Gaza untuk kembali, tanpa ada pemaksaan bagi siapa pun yang masih tinggal di sana untuk pergi.

    Gaza nantinya akan dikelola oleh pemerintahan transisi. Mantan anggota Hamas bisa memilih untuk tetap tinggal dan ikut serta dalam rencana baru ini, atau diberi jalan aman untuk pindah ke negara lain yang tidak disebutkan.

    Selain itu, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) harus segera menghentikan semua operasinya setelah kesepakatan dan menyerahkan wilayah yang telah direbut. Israel juga harus berjanji tidak akan menduduki atau mencaplok wilayah Gaza. Komisi Penyelidikan di bawah Dewan HAM PBB (UNHRC) baru-baru ini menyatakan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina.

    Rencana ini juga mencakup jaminan bahwa bantuan dari lembaga internasional bisa masuk ke Gaza tanpa hambatan dari kedua pihak, meskipun tidak disebutkan soal Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung oleh Israel dan AS.

    Asal-usul rencana 21 poin Trump

    Pada Senin (23/09), utusan AS Steve Witkoff mengatakan bahwa Donald Trump mengajukan rencana tersebut dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin dari negara-negara Arab dan Islam, yaitu Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Turki, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Yordania di PBB. Saat itu Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas tidak diizinkan menghadiri Sidang Umum PBB, tempat pertemuan sela itu berlangsung, setelah pemerintah AS menolak memberinya visa.

    Dalam sebuah pernyataan bersama, negara-negara yang terlibat dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa mereka “menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama dengan Presiden Trump dan menekankan pentingnya kepemimpinannya untuk mengakhiri perang.”

    Rencana itu kabarnya juga mendapat dukungan dari Tony Blair Institute for Global Change yang dipimpin mantan perdana menteri Inggris tersebut. Beberapa laporan menyebut Blair akan memimpin Gaza International Transitional Authority (GITA) berdasarkan rencana ini. Namun, Blair dinilai tidak populer di Timur Tengah karena dukungannya terhadap invasi AS ke Irak tahun 2003. GITA bisa memegang kendali selama beberapa tahun hingga Otoritas Palestina dinilai memenuhi syarat yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan.

    Rencana ini muncul di tengah meningkatnya jumlah negara Barat, seperti Inggris, Prancis, dan Kanada, yang mengakui negara Palestina. Namun, Netanyahu menyebut keputusan itu sebagai “tindakan tercela.”

    Respons Hamas dan Israel

    Sementara Trump sangat percaya diri dengan rencananya, Netanyahu jauh lebih berhati-hati, meski tidak menolaknya. “Kami sedang mengerjakannya,” katanya kepada Fox News, Minggu (28/09). “Ini belum final, tapi kami sedang bekerja sama dengan tim Presiden Trump saat ini.”

    Pada Jumat (26/09), kepada kantor berita Reuters, seorang pejabat Hamas yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Hamas belum pernah menerima pemaparan soal rencana tersebut.

    Kelompok itu kemudian merilis pernyataan pada hari Minggu (28/09) mengatakan “Hamas siap untuk mempertimbangkan secara positif dan bertanggung jawab setiap proposal yang datang dari para mediator, asalkan proposal itu melindungi hak-hak nasional rakyat Palestina.”

    Sementara itu, Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, menguraikan kesulitan yang akan dihadapi Netanyahu, meski dia mendukung rencana tersebut. Hal itu disampaikannya lewat akun X, Senin (29/09).

    Dia menulis bahwa keamanan Israel bergantung pada “tindakan, kendali kami atas wilayah, dan penegakan tanpa kompromi yang hanya bergantung pada (militer Israel) dan aparat pertahanan kami.” Bezalel juga menolak segala bentuk keterlibatan Otoritas Palestina, yang pernah memerintah Gaza hingga Hamas mengambil alih pada 2007.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Algadri Muhammad dan Muhammad Hanafi

    Editor: Hani Anggraini

    Lihat juga Video: Ini Isi 20 Poin Proposal Trump terkait Penyelesaian Perang di Gaza

    (ita/ita)

  • AS Deportasi 120 Warga Iran Usai Pembicaraan Berbulan-bulan

    AS Deportasi 120 Warga Iran Usai Pembicaraan Berbulan-bulan

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan mendeportasi sekitar 120 warga negara Iran kembali ke negaranya pekan ini. Deportasi itu sebagai bagian dari kesepakatan yang tercapai antara Washington dan Teheran, setelah melakukan pembicaraan selama berbulan-bulan.

    “120 orang akan dideportasi dan diterbangkan pulang dalam beberapa hari ke depan,” ujar pejabat urusan konsuler Kementerian Luar Negeri Iran, Hossein Noushabadi kepada kantor berita Iran, Tasnim, dilansir kantor berita AFP, Selasa (30/9/2025).

    Deportasi warga Iran itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (30/9/2025), diungkapkan oleh media terkemuka AS, New York Times (NYT), dalam laporannya yang mengutip dua pejabat senior Iran, yang enggan disebut namanya, namun terlibat dalam negosiasi dan seorang pejabat AS yang mengetahui kesepakatan tersebut.

    Menurut laporan NYT, sebuah pesawat yang di-charter oleh AS telah lepas landas dari Louisiana pada Senin (29/9) waktu setempat, dan dijadwalkan tiba di Iran melalui Qatar pada Selasa (30/9) waktu setempat.

    Laporan NYT menyebut deportasi massal tersebut — merupakan contoh kerja sama yang tidak umum antara kedua negara — terjadi setelah perundingan selama berbulan-bulan antara Washington dan Teheran. Isi kesepakatan antara AS dan Iran terkait deportasi itu belum diketahui secara jelas.

    Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan atas laporan NYT tersebut.

    Deportasi massal warga Iran ke negara asalnya ini dilakukan saat Presiden Donald Trump menggencarkan kebijakannya untuk mendeportasi sejumlah besar orang yang tinggal di AS tanpa status legal.

    Trump menilai kebijakan semacam itu diperlukan setelah apa yang dia gambarkan sebagai tingginya perlintasan perbatasan ilegal di bawah pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden.

    Namun, pemerintahan Trump kesulitan meningkatkan jumlah deportasi, meskipun telah menciptakan jalur baru untuk mengirim para migran ke negara-negara selain negara asal mereka.

    Identitas warga Iran yang dideportasi dan alasan mereka mencoba pindah ke AS, menurut laporan NYT, belum diketahui jelas. Namun menurut pejabat Iran yang berbicara kepada NYT dalam laporannya, warga-warga Iran yang dideportasi itu telah lama ditahan di AS atau permohonan suakanya ditolak.

    Mereka yang dideportasi itu terdiri atas pria dan wanita, dengan beberapa merupakan pasangan.

    Disebutkan juga oleh NYT dalam laporannya bahwa beberapa warga Iran itu mengajukan diri secara sukarela untuk pergi setelah berbulan-bulan mendekam dalam tahanan AS, sementara yang lainnya belum menjalani sidang di hadapan hakim.

    Lihat juga Video: Mahasiswa Harvard Asal Palestina Resah soal Rencana Deportasi Trump

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/nvc)

  • Erdogan Puji Kepemimpinan Trump untuk Setop Perang Gaza

    Erdogan Puji Kepemimpinan Trump untuk Setop Perang Gaza

    Jakarta –

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memuji “upaya dan kepemimpinan” Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Hal ini disampaikannya setelah Trump mendapatkan dukungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk proposal perdamaian yang disponsori AS.

    Setelah perundingan antara Trump dan Netanyahu di Washington, Gedung Putih merilis rencana 20 poin yang mencakup gencatan senjata segera, pertukaran sandera yang ditawan Hamas dengan para tahanan Palestina yang ditahan Israel, penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza, perlucutan senjata Hamas, dan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh badan internasional.

    Tidak jelas apakah Hamas akan menerima kesepakatan tersebut.

    “Saya memuji upaya dan kepemimpinan Presiden AS Donald Trump yang bertujuan untuk menghentikan pertumpahan darah di Gaza dan mencapai gencatan senjata,” kata Erdogan yang pekan lalu bertemu Trump di Gedung Putih untuk pertama kalinya dalam enam tahun.

    Turki akan terus berkontribusi pada proses tersebut “dengan tujuan membangun perdamaian yang adil dan abadi yang dapat diterima oleh semua pihak,” tulis Erdogan di media sosial X, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Selasa (30/9/2025).

    Turki telah menjadi salah satu kritikus paling vokal atas serangan Israel selama dua tahun di Gaza, yang disebutnya sebagai “genosida.” Turki telah menghentikan semua perdagangan dengan Israel, mendesak tindakan internasional terhadap Netanyahu dan pemerintahannya, dan berulang kali menyerukan solusi dua negara.

    Sebuah sumber Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan pada Senin malam waktu setempat, bahwa Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan telah membahas rencana perdamaian Trump untuk Gaza dengan rekan-rekannya dari Arab Saudi, Qatar, dan Yordania melalui panggilan telepon.

    Tonton juga video “Bertemu Erdogan di Gedung Putih, Trump Sindir Pemilu Curang” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Saudi-Indonesia dkk Sambut Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    Saudi-Indonesia dkk Sambut Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    Riyadh –

    Para Menteri Luar Negeri negara-negara Arab dan Muslim, seperti Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Qatar, Mesir dan Indonesia, menyambut baik rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri perang Gaza.

    Respons itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Senin (29/9) waktu setempat, seperti dilaporkan kantor berita resmi Saudi Press Agency (SPA) dan dilansir Al Arabiya, Selasa (30/9/2025).

    Pernyataan bersama ini dirilis oleh negara-negara Arab dan Muslim yang bertemu Trump di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan lalu.

    Menurut laporan SPA, para Menlu dari negara-negara Arab dan Muslim menyambut baik “kepemimpinan Trump dan upaya tulusnya untuk mengakhiri perang di Gaza, dan menegaskan keyakinan mereka atas kemampuannya untuk menemukan jalan menuju perdamaian”.

    “(Para Menlu) Menyambut baik pengumuman oleh Presiden Trump mengenai usulannya untuk mengakhiri perang, membangun kembali Gaza, mencegah penggusuran rakyat Palestina, dan memajukan perdamaian yang komprehensif, serta pengumumannya bahwa dia tidak akan mengizinkan aneksasi Tepi Barat,” demikian bunyi pernyataan bersama tersebut itu.

    Rencana perdamaian yang diusulkan Trump itu menyerukan gencatan senjata, pembebasan semua sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.

    Beberapa poin penting lainnya mencakup pengerahan “pasukan stabilisasi internasional sementara”, dan pembentukan otoritas transisi yang dipimpin oleh Trump sendiri dan termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.

    Dalam pernyataan bersama tersebut, para diplomat top Arab dan Muslim juga menekankan “pentingnya kemitraan dengan Amerika Serikat dalam mengamankan perdamaian di kawasan”.

    “Para menteri menegaskan kesiapan mereka untuk terlibat secara positif dan konstruktif dengan Amerika Serikat dan para pihak dalam menyelesaikan perjanjian dan memastikan implementasinya, dengan cara yang menjamin perdamaian, keamanan, dan stabilitas bagi rakyat di kawasan,” sebut SPA dalam laporannya.

    Dalam pernyataan bersama itu, para Menlu Arab dan Muslim “menegaskan kembali komitmen bersama mereka untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat guna mengakhiri di Gaza melalui kesepakatan komprehensif yang memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai tanpa batas ke Gaza”.

    “Tidak ada pengungsian warga Palestina, pembebasan para sandera, mekanisme keamanan yang menjamin semua pihak, penarikan penuh pasukan Israel,” jelas pernyataan bersama tersebut.

    “Pembangunan kembali Gaza, dan menciptakan jalan menuju perdamaian yang adil berdasarkan solusi dua negara, di mana Gaza terintegrasi penuh dengan Tepi Barat dalam sebuah negara Palestina sesuai dengan hukum internasional sebagai kunci untuk mencapai stabilitas dan keamanan regional,” imbuh pernyataan itu.

    Tonton juga video “Presiden Kolombia: Trump Pantas Dipenjara!” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump-Netanyahu Sepakati Rencana Perdamaian di Gaza

    Trump-Netanyahu Sepakati Rencana Perdamaian di Gaza

    Jakarta –

    Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyepakati rencana perdamaian baru untuk Gaza, seraya memperingatkan Hamas untuk menerima rencana tersebut.

    Rencana itu mengusulkan penghentian segera operasi militer. Kemudian Hamas harus membebaskan 20 sandera Israel yang masih hidup dan jasad lebih dari 20 sandera yang diyakini tewas dalam waktu 72 jam, untuk ditukar dengan ratusan warga Gaza yang ditahan.

    Seorang sumber Palestina yang mengetahui negosiasi gencatan senjata mengatakan kepada BBC bahwa para pejabat Hamas telah menerima proposal berisi 20 butir usulan Gedung Putih.

    Proposal tersebut menuntut agar Hamas tidak punya peran dalam memerintah Gaza. Proposal itu juga membuka peluang bagi berdirinya negara Palestina di masa depan.

    Berbicara dalam konferensi pers setelah perundingan di Gedung Putih, Trump menyebut rencana tersebut sebagai “hari bersejarah bagi perdamaian”.

    Menurut Trump, Netanyahu akan mendapat dukungan AS untuk “menyelesaikan tugas menghancurkan ancaman Hamas” jika Hamas tidak menyetujui rencana tersebut.

    Netanyahu kemudian mengatakan Israel “akan menyelesaikan tugasnya” jika Hamas menolak rencana tersebut atau tidak menindaklanjutinya.

    Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita WAFA, otoritas tersebut mengatakan bahwa mereka “memperbarui komitmen bersama untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat, negara-negara di kawasan, dan mitra” guna mengakhiri perang di Gaza, memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai ke Gaza, dan pembebasan sandera dan tahanan.

    Setidaknya 66.055 tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak Oktober 2023. (AFP via Getty Images)

    Proposal tersebut, jika diwujudkan, akan dimulai dengan penghentian operasi militer sesegera mungkin. Usulan tersebut juga menyatakan bahwa “garis pertempuran” yang ada akan dibekukan hingga persyaratan untuk penarikan bertahap terpenuhi.

    Berdasarkan rencana Trump, Hamas akan meletakkan senjata mereka. Adapun jaringan terowongan serta fasilitas produksi senjatanya akan dihancurkan.

    Untuk setiap sandera Israel yang jenazahnya dibebaskan, Israel akan melepaskan jenazah 15 warga Gaza yang tewas, demikian bunyi rencana tersebut.

    Rencana tersebut juga menetapkan bahwa setelah Israel dan Hamas menyetujui usulan tersebut, “bantuan penuh akan segera dikirim ke Jalur Gaza”.

    AS juga menguraikan rencananya untuk tata kelola Gaza di masa depan.

    Disebutkan bahwa sebuah “komite Palestina yang teknokratis dan apolitis” akan memerintah “dengan pengawasan dan supervisi badan transisi internasional baru, yang disebut Dewan Perdamaian, yang akan dipimpin” oleh Trump.

    Mantan Perdana Menteri UK, Sir Tony Blair, akan menjadi bagian dari badan pemerintahan bersama para pemimpin lainnya yang “akan diumumkan”.

    Sir Tony menyebut rencana tersebut “berani dan cerdas”.

    Bagaimana reaksi UK dan Prancis yang telah mengakui negara Palestina?

    Perdana Menteri UK, Sir Keir Starmer, menyambut baik rencana tersebut.

    “Kami menyerukan semua pihak untuk bersatu dan bekerja sama dengan pemerintah AS untuk menyelesaikan perjanjian ini dan mewujudkannya.

    “Hamas sekarang harus menyetujui rencana tersebut dan mengakhiri penderitaan, dengan meletakkan senjata mereka dan membebaskan semua sandera yang tersisa,” ujar Sir Keir.

    Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, mengatakan “semua pihak harus memanfaatkan momen ini untuk memberikan kesempatan sejati bagi perdamaian”.

    Presiden Prancis, Emmanuel Macron, memuji proposal tersebut, dengan mengatakan: “Prancis siap berkontribusi” dalam upaya mengakhiri perang dan membebaskan para sandera.

    “Elemen-elemen ini harus membuka jalan bagi diskusi mendalam dengan semua mitra terkait untuk membangun perdamaian abadi di kawasan, berdasarkan solusi dua negara,” kata Macron.

    Rencana perdamaian di Gaza menyatakan bahwa Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahan, “baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bentuk apa pun”.

    Pengumuman rencana perdamaian di Gaza mengemuka beberapa hari setelah Netanyahu mengecam beberapa negara Barat yang mengakui negara Palestina, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB.

    Netanyahu menyebut langkah pengakuan tersebut mengirimkan pesan bahwa “membunuh orang Yahudi akan membuahkan hasil”.

    Puluhan pejabat dan diplomat melakukan aksi walk-out saat ia berpidato di podium PBB, sehingga sebagian besar ruang konferensi kosong.

    Bagaimana komentar Hamas?

    Seorang sumber Palestina yang mengetahui negosiasi perdamaian di Gaza mengatakan kepada BBC, “Para pejabat Qatar dan Mesir telah menyerahkan rencana Gedung Putih untuk mengakhiri perang di Gaza kepada para pejabat Hamas di Doha.”

    Sebelumnya, seorang pejabat senior Hamas mengatakan kepada BBC bahwa mereka tetap terbuka untuk mempelajari proposal apa pun yang dapat mengakhiri perang di Gaza.

    Namun, pejabat senior Hamas menekankan bahwa perjanjian apa pun harus melindungi kepentingan Palestina, memastikan penarikan penuh Israel dari Gaza, dan mengakhiri perang.

    Ditanya tentang persenjataan kelompok tersebut, pejabat tersebut mengatakan: “Senjata perlawanan adalah garis merah selama pendudukan berlanjut.”

    “Masalah persenjataan hanya dapat dibahas dalam kerangka solusi politik yang menjamin berdirinya negara Palestina merdeka di perbatasan tahun 1967.”

    Sebagian besar rencana perdamaian yang digagas Trump berfokus pada “rencana pembangunan ekonomi” untuk membangun kembali Gaza.

    Rencana tersebut menyatakan “Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza” dan pasukannya akan mundur dari wilayah tersebut secara bertahap.

    Berbeda dengan pernyataan Trump sebelumnya, warga Palestina tidak akan dipaksa meninggalkan Gaza.

    Sebaliknya, dokumen tersebut menyatakan: “Kami akan mendorong orang-orang untuk tetap tinggal dan menawarkan mereka kesempatan untuk membangun Gaza yang lebih baik.”

    Rencana tersebut juga membuka peluang bagi terbentuknya negara Palestina di masa depan.

    Bagaimana komentar Presiden Prabowo?

    Sejauh ini, Presiden Prabowo Subianto belum merilis pernyataan mengenai rencana perdamaian di Gaza yang disepakati Trump dan Netanyahu.

    Namun, dalam pidatonya di PBB, Presiden Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.

    “Kita harus memiliki Palestina yang merdeka. Namun, kita juga harus mengakui, menghormati, dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Hanya dengan itu kita bisa memiliki perdamaian sejati tanpa kebencian, tanpa kecurigaan,” ujarnya.

    Indonesia berkomitmen untuk terus aktif menjaga perdamaian secara nyata, tidak hanya melalui diplomasi, tetapi juga dengan penempatan pasukan di lapangan.

    “Jika Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB memutuskan, Indonesia siap mengirim 20.000, bahkan lebih, putra-putri kami untuk mengamankan perdamaian di Gaza, Ukraina, Sudan, Libya, atau di mana pun perdamaian dibutuhkan,” papar Prabowo.

    Di New York, Presiden Prabowo diundang oleh Trump dalam pertemuan bersama para pemimpin negara-negara Arab dan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada Selasa, 23 September 2025

    Dalam pertemuan, menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, Presiden Prabowo “meminta kepemimpinan dari Amerika Serikat dalam rangka menyelesaikan permasalahan di Gaza dan Palestina.”

    Tonton juga video “Ini Isi 20 Poin Proposal Trump terkait Penyelesaian Perang di Gaza” di sini:

    (ita/ita)