Xcloud.id

Negara: Qatar

  • Trump Ultimatum Hamas Sampai Minggu Sepakati Damai, Ancam Neraka Total

    Trump Ultimatum Hamas Sampai Minggu Sepakati Damai, Ancam Neraka Total

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan Hamas waktu hingga Minggu (5/10) untuk menyetujui 20 poin rencana perdamaian di Gaza, Palestina. Ia mengancam akan memberikan ‘Neraka’ jika Hamas tidak setuju sampai batas waktu tersebut.

    Dilansir AFP, Jumat (3/10/2025), Trump memastikan Hamas akan menerima ‘Neraka total’, jika tidak memberikan jawaban sampai waktu yang ditentukan.

    “Militan Palestina memiliki waktu hingga Minggu Malam pukul 18.00 waktu Washington, D.C,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya.

    “Jika kesepakatan KESEMPATAN TERAKHIR ini tidak tercapai, NERAKA total, yang belum pernah terjadi sebelumnya, akan melanda Hamas,” lanjutnya.

    Trump memastikan pihaknya akan memburu dan membunuh pasukan Hamas jika kesepakatan tidak juga dijawab. Ia mengaku hanya tinggal memberikan perintah untuk melakukan itu.

    “Sebagian besar pejuang Hamas terkepung dan terperangkan secara milier, hanya menunggu saya memberi perintah, ‘pergi,’ agar nyawa mereka segera dihabisi. Sedangkan sisanya, kami tahu di mana dan siapa Anda, dan Anda akan diburu, dan dibunuh,” kata Trump.

    Dalam unggahannya, Trump juga mengatakan warga Palestina yang tidak bersalah harus mengungsi dari area yang tidak ditentukan untuk mengantisipasi potensi serangan terhadap pasukan Hamas yang tersisa.

    “Saya meminta agar semua warga Palestina yang tidak bersalah segera meninggalkan daerah yang berpotensi menjadi tempat kematian besar di masa depan ini dan menuju wilayah Gaza yang lebih aman. Semua orang akan dirawat dengan baik oleh mereka yang siap membantu. Untungnya bagi Hamas, mereka akan diberi satu kesempatan terakhir!” tutur Trump.

    Seperti diketahui, Trump mengeluarkan 20 poin rencana untuk mengakhiri perang di Gaza. Poin-poin tersebut menguraikan masa depan wilayah Palestina.

    Rencana perdamaian yang disampaikan Trump ini juga menuntut penggulingan Hamas, serta komitmen dari Hamas untuk melucuti senjatanya.

    Selain itu, ada tuntutan reformasi terhadap Otoritas Palestina, dan janji dari Israel untuk tidak melancarkan serangan lebih lanjut terhadap Qatar, yang telah berusaha berperan sebagai mediator dalam konflik tersebut.

    Dilansir DW, Selasa (30/9/2025), poin lainnya mencakup rencana ekonomi untuk pertumbuhan Gaza, jaminan keamanan untuk Gaza yang dijaga oleh AS dan negara-negara kawasan, kesempatan bagi warga yang telah meninggalkan Gaza untuk kembali, tanpa ada pemaksaan bagi siapa pun yang masih tinggal di sana untuk pergi.

    Gaza nantinya akan dikelola oleh pemerintahan transisi. Mantan anggota Hamas bisa memilih untuk tetap tinggal dan ikut serta dalam rencana baru ini, atau diberi jalan aman untuk pindah ke negara lain yang tidak disebutkan.

    Selain itu, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) harus segera menghentikan semua operasinya setelah kesepakatan dan menyerahkan wilayah yang telah direbut. Israel juga harus berjanji tidak akan menduduki atau mencaplok wilayah Gaza. Komisi Penyelidikan di bawah Dewan HAM PBB baru-baru ini menyatakan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina.

    Rencana ini juga mencakup jaminan bahwa bantuan dari lembaga internasional bisa masuk ke Gaza tanpa hambatan dari kedua pihak, meskipun tidak disebutkan soal Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung oleh Israel dan AS.

    Lihat Video ‘Menteri Israel Kata-katai Aktivis Flotilla Teroris & Pendukung Pembunuh’:

    Halaman 2 dari 2

    (maa/idn)

  • Kecaman dari Mana-mana Usai Israel Cegat Kapal Global Sumud Flotilla

    Kecaman dari Mana-mana Usai Israel Cegat Kapal Global Sumud Flotilla

    Jakarta –

    Israel mencegat armada Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Aksi penghadangan ini menuai kecaman keras dari berbagai negara.

    Dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (3/10/2025), puluhan kapal dicegat oleh Israel. Termasuk kapal bernama Marinette, yang merupakan kapal terakhir dalam rombongan misi tersebut.

    “Marinette, kapal terakhir yang tersisa dari Global Sumud Flotilla, telah dicegat pada pukul 10.29 pagi waktu setempat (sekitar pukul 07.29 GMT), sekitar 42.5 mil laut dari Gaza,” demikian pernyataan Global Sumud Flotilla.

    Global Sumud Flotilla menyebut para penumpang kapal-kapal itu “diculik dengan cara yang melanggar hukum”.

    Misi Global Sumud Flotilla melibatkan lebih dari 40 kapal. Di mana, kapal-kapal itu membawa politisi dan aktivis dari berbagai negara. Akibat aksinya, Israel menuai kecaman internasional.

    Israel Dinilai Langgar Hukum Internasional

    Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mengecam tindakan Israel mencegat sejumlah armada Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Syamsu Rizal meminta Indonesia untuk mengajak negara-negara yang tergabung dalam BRICS hingga Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memutus diplomasi dengan Israel sebagai langkah tegas.

    “Apa yang dilakukan oleh Israel itu dengan memblokade, kemudian menghambat, bahkan menangkap aktivis internasional itu, pada dasarnya itu adalah pelanggaran hukum internasional. Karena Israel ini melanggar konvensi Jenewa, melanggar hukum humaniter internasional bahkan melanggar piagam PBB bahkan melanggar Surat Ketetapan Dewan Keamanan,” kata Syamsu Rizal saat dihubungi, Jumat (3/10).

    Syamsu Rizal mengatakan, jika negara-negara di dunia serempak memutus hubungan diplomatik dengan Israel maka sikap kesewenangan Israel bisa dihentikan. Ia menyebut tindakan yang dilakukan Israel mengganggu pola relasi internasional.

    “Sekarang tinggal seperti lembaga internasional seperti PBB dan beberapa lembaga lainnya itu bukan hanya sekadar mengecam, kalau kami secara pribadi atau di komisi ini mengecam. Pemerintah Republik Indonesia, harusnya mengecam,” ujar Legislator PKB ini.

    Anwar Ibrahim Desak Aktivis Malaysia Dibebaskan

    Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim juga turut mengecam tindakan Israel. Anwar menghubungi sejumlah pemimpin dunia. Hal ini dalam upaya menuntut pembebasan relawan dan aktivis Malaysia yang tergabung dalam kapal bantuan untuk Gaza, Global Sumud Flotilla.

    Pemimpin dunia yang dihubungi Anwar antara lain Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hingga Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi.

    “Hingga sore ini, saya telah berdiskusi langsung dengan Perdana Menteri Qatar, Presiden Turki, dan Presiden Mesir untuk mendapatkan dukungan mereka dalam menuntut pembebasan segera para relawan dan aktivis Malaysia yang ditahan secara tidak adil,” kata Anwar Ibrahim dalam keterangannya di Kuala Lumpur, dilansir Antara, Jumat (3/10).

    Anwar bersama tim juga terus berkomunikasi erat dengan mitra-mitra kunci lainnya. Termasuk dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, untuk mendesak intervensi segera tanpa penundaan.

    “Saya tegaskan kembali, dengan sekeras-kerasnya, bahwa kekejaman dan tindakan agresi yang dilakukan oleh rezim Israel harus segera dihentikan,” kata Anwar.

    Malaysia, kata Anwar, menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua tahanan. Ia juga meminta agar bantuan kemanusiaan dapat menjangkau rakyat Gaza dengan cepat dan tanpa hambatan.

    Cucu Nelson Mandela Turut Ditahan

    Presiden Afrika Selatan (Afsel) Cyril Ramaphosa juga mendesak Israel untuk membebaskan para aktivis yang ditahan. Terdapat cucu mantan Presiden Nelson Mandela di antara para aktivis yang ditahan Israel.

    Ramaphosa mengecam pencegatan yang dilakukan pasukan Israel terhadap puluhan kapal itu sebagai pelanggaran hukum internasional.

    “Pencegatan Global Sumud Flotilla merupakan pelanggaran berat lainnya yang dilakukan oleh Israel terhadap solidaritas dan sentimen global yang bertujuan untuk meringankan penderitaan di Gaza dan memajukan perdamaian di kawasan tersebut,” kata Ramaphosa dalam pernyataannya pada Kamis (2/10).

    Afrika Selatan telah menggugat Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ), menuduh negara Yahudi itu melakukan genosida atas perang yang menghancurkan di Jalur Gaza. Tuduhan itu telah dibantah keras oleh Israel.

    Turki Nilai Aksi Israel Bentuk Kejahatan

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencegatan kapal bantuan masuk Gaza oleh tentara Israel sebagai tindakan pembajakan. Dalam pidatonya di Turki, Erdogan mengatakan bahwa tindakan itu sebagai bukti bahwa Israel dalam kondisi yang sangat panik untuk menyembunyikan kejahatannya.

    “Pemerintah Netanyahu yang melakukan genosida tidak dapat menoleransi sekecil apa pun peluang perdamaian untuk terwujud,” kata Erdogan dilansir Al Jazeera, Kamis (2/10)

    Erdogan mengatakan tindakan itu menjadi contoh kesekian dalam kejahatan Israel di Gaza. Dia menyebut pencegatan kapal bantuan masuk ke Gaza sebagai wujud dari kebrutalan Israel.

    “Armada Sumud Global sekali lagi menunjukkan kepada dunia kebrutalan di Gaza dan wajah pembunuh Israel. Kami tidak akan meninggalkan saudara-saudari Palestina kami dan akan bekerja sekuat tenaga untuk mengamankan gencatan senjata dan memulihkan perdamaian,” tambahnya.

    Lihat Video ‘Israel Cegat Kapal Terakhir Flotilla yang Masih Berlayar ke Gaza’:

    Halaman 2 dari 5

    (amw/lir)

  • Irak Sambut Baik Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    Irak Sambut Baik Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    JAKARTA – Irak menyambut baik rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang Israel di Gaza, membangun kembali wilayah tersebut, serta mencegah pengungsian paksa warga Palestina.

    Kementerian Luar Negeri Irak di platform media sosial AS, X, Rabu, 1 Oktober, memuji poin-poin dalam rencana tersebut yang meliputi penghentian perang, pembangunan kembali Jalur Gaza, pencegahan pengungsian paksa warga Palestina, serta menentang aneksasi Tepi Barat.

    Kementerian tersebut menyatakan harapan agar rencana ini dapat membantu mengakhiri penderitaan warga Palestina di Gaza dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai tanpa pembatasan, sekaligus menghalangi segala upaya pemindahan paksa penduduk.

    Qatar pada Selasa (30/9) menegaskan kelompok Palestina, Hamas, telah menerima rencana yang diajukan Trump melalui mediator pada Senin (29/9) malam dan berjanji akan meninjaunya secara “bertanggung jawab.”

    Para menteri luar negeri dari Türkiye, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir mengeluarkan pernyataan pada Senin yang menyatakan keyakinan mereka atas kemampuan Trump untuk menemukan jalan menuju perdamaian.

    Pada hari yang sama, Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk mengakhiri perang Israel di Gaza dalam konferensi pers di Gedung Putih bersama kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu.

    Rencana tersebut menyerukan pembebasan semua sandera Israel dengan imbalan pembebasan puluhan tahanan Palestina, pelucutan senjata Hamas secara menyeluruh, penarikan bertahap pasukan Israel, serta pembentukan komite teknokratik dan apolitis Palestina untuk memerintah wilayah kantong tersebut.

    Rencana tersebut juga menyebutkan kemungkinan adanya jalan menuju penentuan nasib sendiri dan negara merdeka bagi Palestina, namun bukan sebagai jaminan.

    Sejak Oktober 2023, tentara Israel telah membunuh lebih dari 66.000 warga Palestina di Gaza, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Pengeboman tanpa henti telah membuat wilayah kantong tersebut tidak layak huni, menyebabkan kelaparan massal dan penyebaran penyakit.

  • Korban Tewas Akibat Gempa di Cebu Filipina Terus Bertambah

    Korban Tewas Akibat Gempa di Cebu Filipina Terus Bertambah

    Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dunia selama 24 jam terakhir.

    Edisi Rabu, 1 Oktober 2025 kami awali dengan perkembangan dari gempa bumi di Filipina.

    Provinsi Cebu digoncang gempa

    Setidaknya 69 orang tewas di bagian tengah provinsi Cebu, setelah bangunan dan dinding rumah runtuh akibat gempa berkekuatan 6,9 skala Richter.

    Gempa juga menyebabkan banyak orang terluka dan terpaksa berlarian keluar rumah di larut malam, selain juga memutus aliran listrik.

    Pusat gempa berada sekitar 19 kilometer di timur laut Bogo, sebuah kota pesisir berpenduduk sekitar 90.000 jiwa, serta menewaskan 14 warga setempat, seperti dijelaskan petugas mitigasi bencana Rex Ygot.

    Gubernur Cebu Pamela Baricuatro mengatakan tingkat kerusakan dan korban luka di Bogo dan kota-kota sekitarnya di wilayah utara provinsi tersebut baru akan diketahui setelah matahari terbit.

    “Keadaannya bisa lebih buruk dari yang kita duga,” ujarnya dalam pesan video yang diunggah di Facebook.

    Perjanjian damai Gaza menunggu Hamas

    Presiden Donald Trump memberi Hamas waktu tiga hingga empat hari sejak kemarin untuk menerima rencana perdamaian Gaza yang sudah didukungnya.

    Presiden Trump memperingatkan akan ada “akhir yang sangat menyedihkan” jika Hamas menolak proposal yang menurutnya hampir mengakhiri konflik yang sudah berlangsung selama dua tahun ini.

    Para mediator Qatar dan Mesir menyampaikan 20 poin dalam rencana perdamaian kepada Hamas pada Senin malam, setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkunjung ke Gedung Putih.

    Hamas tidak terlibat dalam negosiasi yang menghasilkan proposal yang menyerukan pelucutan senjata kelompok tersebut, sebuah tuntutan yang sebelumnya ditolak Hamas.

    Tiga meninggal akibat pesantren runtuh

    Upaya masih dilakukan untuk menyelamatkan 91 orang yang dikhawatirkan terjebak di bawah reruntuhan setelah pesantren di Jawa Timur, runtuh.

    Setidaknya tiga orang tewas dan 102 orang dievakuasi dalam insiden Senin lalu di pesantren Al Khoziny di Sidoarjo ketika bangunan yang tidak stabil runtuh selama konstruksi.

    “Kejadian mendadak ini menyebabkan material bangunan jatuh menimpa puluhan siswa dan pekerja,” kata Abdul Muhari, juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

    Rumah di Australia diperkirakan makin mahal

    Nilai rumah di Australia kembali naik pada bulan September, dan para pengamat memperingatkan akan ada lonjakan jumlah pembeli rumah pertama, yang memicu kenaikan harga di bulan-bulan mendatang.

    Mulai hari ini, Skema Jaminan Rumah yang digagas pemerintah federal dari Partai Buruh diberlakukan.

    Pembeli dapat membeli rumah dengan uang muka minimal lima persen, sehingga terhindar dari membayar asuransi pinjaman atau LMI, sementara pemerintah bertindak sebagai penjamin untuk sisa uang muka 20 persen.

    [CHART HERE]

    Nilai median nasional rumah di Australia sekarang adalah A$857.280, atau mencapai Rp9 miliar.

    Unjuk rasa Maroko berujung ricuh

    Unjuk rasa anak muda menuntut pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik di Maroko berujung kericuhan dengan pasukan keamanan, Selasa malam kemarin.

    Protes tersebut diorganisir secara daring oleh kelompok pemuda anonim yang menamakan diri “GenZ 212”, menggunakan platform termasuk TikTok, Instagram, dan aplikasi Discord.

    Di kota-kota Tiznit, Inzegane, dan Ait Amira, serta kota timur Oujda, ratusan pengunjuk rasa muda melemparkan batu ke arah pasukan keamanan yang berusaha membubarkan kerumunan.

    Di Ait Amira, para demonstran membalikkan dan merusak beberapa kendaraan aparat keamanan, yang rekamannya beredar di media.

  • Hamas Akan ‘Membayar di Neraka’ Jika Tolak Rencana Damai Gaza

    Hamas Akan ‘Membayar di Neraka’ Jika Tolak Rencana Damai Gaza

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam Hamas akan menghadapi konsekuensi parah, jika kelompok yang didukung Iran itu tidak menerima rencana perdamaian untuk Jalur Gaza dalam hitungan hari. Ancaman ini disampaikan Trump setelah memberikan ultimatum untuk Hamas.

    Rencana perdamaian usulan Trump itu menyerukan Hamas untuk sepenuhnya melucuti persenjataan mereka dan akan mengeluarkan kelompok itu dari peran-peran dalam pemerintahan di masa mendatang.

    Namun, kepada anggota-anggota Hamas yang bersedia untuk melucuti senjata dan “hidup berdampingan secara damai” di Jalur Gaza, akan mendapatkan amnesti.

    Hamas sejauh ini belum memberikan respons resmi. Seorang pejabat senior kelompok itu mengatakan bahwa tanggapan akan diberikan setelah mereka meninjau rencana perdamaian itu “dengan itikad baik”, usai Qatar dan Mesir membagikan dokumen usulan Trump tersebut kepada mereka.

    Ancaman terbaru Trump untuk Hamas, seperti dilansir AFP, Rabu (1/10/2025), disampaikan saat sang Presiden AS berpidato dalam pertemuan langka para jenderal dan laksamana AS di Quantico, Virginia, pada Selasa (30/9) waktu setempat.

    “Kita akan mendapatkan satu tanda tangan yang kita butuhkan, dan penandatangan itu akan membayar di neraka jika mereka tidak menandatanganinya. Saya harap mereka menandatangani demi kebaikan mereka sendiri dan menciptakan sesuatu yang benar-benar hebat,” kata Trump merujuk pada Hamas.

    Trump sebelumnya menyampaikan ultimatum “tiga atau empat hari” untuk Hamas menanggapi rencana perdamaian Gaza yang diusulkan dirinya.

    “Kita akan melakukannya sekitar tiga atau empat hari,” ucap Trump kepada wartawan ketika ditanya soal jangka waktu ultimatumnya untuk Hamas.

    “Kita hanya menunggu Hamas, dan Hamas akan melakukannya atau tidak. Dan jika tidak, itu akan menjadi akhir yang sangat menyedihkan,” sebutnya.

    Rencana perdamaian yang diusulkan Trump itu, terdiri atas 20 poin, mencakup seruan gencatan senjata, pembebasan semua sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam usai gencatan senjata disepakati, pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.

    Beberapa poin penting lainnya mencakup pengerahan “pasukan stabilisasi internasional sementara”, dan pembentukan otoritas transisi bernama “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh Trump sendiri, dengan anggota beberapa tokoh lainnya termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.

    Negara-negara dunia, termasuk negara-negara Arab dan Muslim, menyambut baik proposal Trump tersebut. Netanyahu, dalam pernyataan yang disampaikan di samping Trump dalam pertemuan di Gedung Putih, telah mengatakan dirinya mendukung rencana perdamaian tersebut.

    Tonton juga video “Trump Beri Hamas 4 Hari Untuk Setujui Proposal Perdamaian Gaza” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • 8 Negara Muslim Dukung Rencana Damai Trump untuk Gaza

    8 Negara Muslim Dukung Rencana Damai Trump untuk Gaza

    Jakarta –

    Di tengah reruntuhan Gaza dan angka korban tewas yang menembus 66 ribu jiwa, delapan negara Muslim memberi restu atas rencana damai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hingga kini, Hamas menyatakan belum akan berkomentar karena masih harus mempelajari isi proposal tersebut.

    Dalam pernyataan bersama, delapan negara mayoritas Muslim—Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Turki, Indonesia, dan Pakistan—menyambut baik peran AS dan menyatakan siap bekerja sama secara konstruktif untuk menyelesaikan konflik serta mendorong implementasi rencana damai.

    Mereka juga menekankan pentingnya mencegah pengusiran warga Palestina dan penolakan terhadap aneksasi wilayah Tepi Barat oleh Israel.

    Rencana damai Trump

    Rencana perdamaian yang diusulkan Trump terdiri dari 20 poin. Intinya, rencana ini mewajibkan gencatan senjata, pembebasan seluruh sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam setelah Israel menyetujuinya, serta pembentukan pemerintahan sementara di Gaza.

    Rencana ini tidak mewajibkan relokasi warga sipil ke luar Jalur Gaza, tetapi secara efektif memaksakan pembongkaran infrastruktur militer dan sekaligus mengakhiri kekuasaan Hamas.

    Pemerintahan sementara akan diawasi oleh badan yang disebut Dewan Perdamaian, dipimpin oleh Trump bersama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Nantinya, Jalur Gaza akan tetap dikepung militer Israel, namun kendali internal akan dijalankan oleh pasukan keamanan internasional yang akan melatih kepolisian Palestina untuk mengambil alih tugas penegakan hukum.

    Warga Gaza sebut damai sebagai “lelucon”

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut, namun menegaskan bahwa militer Israel akan tetap menduduki sebagian besar wilayah Gaza.

    Hamas belum memberikan respons resmi. Seorang pejabat senior mengatakan kelompoknya tengah menggelar diskusi internal bersama dengan faksi-faksi lain. Dia menyebut dokumen tersebut diterima dari mediator Mesir dan Qatar, dan akan mulai dibahas. Kelompok Jihad Islam, sekutu Hamas, menolak rencana tersebut dan menyebutnya sebagai “resep untuk agresi lanjutan terhadap rakyat Palestina”.

    Beberapa warga Gaza menyampaikan penolakan atas isi proposal yang diajukan Trump. Mereka menyebutnya sebagai taktik untuk membebaskan sandera tanpa mengakhiri perang. “Kami sebagai rakyat tidak akan menerima lelucon ini,” kata Abu Mazen Nassar, 52 tahun, warga Gaza.

    Dukungan lintas benua

    Presiden Prancis Emmanuel Macron sebaliknya menyambut baik rencana damai Trump, dan mengatakan Hamas “tidak punya pilihan selain membebaskan sandera dan menerima rencana ini.” Dia juga menyerukan, agar Israel menunjukkan komitmen penuh untuk mematuhi rencana damai.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz juga mengungkapkan hal senada, yang menyebut rencana ini sebagai “peluang terbaik untuk mengakhiri perang”, dan mengapresiasi peran negara-negara Arab dalam menekan Hamas.

    Perdana Menteri Spanyol Pedro Snchez kembali menegaskan, solusi dua negara adalah satu-satunya jalan keluar. India, melalui Perdana Menteri Narendra Modi, menyebut rencana Trump sebagai “jalur yang layak menuju perdamaian berkelanjutan.” Australia juga mendukung proposal tersebut, menyebutnya mencerminkan penolakan terhadap aneksasi dan pengusiran paksa warga Palestina.

    Ancaman dari Trump

    Di wilayah Laut Tengah, Turki menyatakan siap mengawal misi kemanusiaan berupa konvoi kapal bantuan ke Gaza. Angkatan Laut Turki sebelumnya mengevakuasi aktivis dari kapal Johnny M yang rusak saat menuju Gaza dalam misi Global Sumud Flotilla. Tiga aktivis asal Mesir dilaporkan ditangkap di Kairo. Flotilla terdiri dari 52 kapal kecil yang membawa aktivis dari berbagai negara, serta bantuan kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan.

    Sementara itu, Otoritas Palestina di Tepi Barat menyambut rencana “tulus demi perdamaian” dari Trump, dan menyatakan kesiapan untuk melaksanakan reformasi. Pemerintah di Ramallah menyatakan ingin membentuk negara Palestina yang demokratis, non-militer, dan pluralistik.

    Otoritas Palestina juga berjanji akan menggelar pemilihan umum, dan mengakhiri kebijakan pembayaran santunan kepada keluarga militan yang terlibat serangan terhadap Israel.

    Di hadapan Netanyahu di Washington, Trump sempat melayangkan ancaman kepada Hamas jika menolak rencana damai. Dia mengatakan, dalam kasus tersebut, maka “Anda akan mendapat dukungan penuh saya untuk melakukan apapun yang Anda harus lakukan.”

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • Hamas Mulai Kaji Proposal 20 Poin Rencana Trump Akhiri Perang di Gaza

    Hamas Mulai Kaji Proposal 20 Poin Rencana Trump Akhiri Perang di Gaza

    Jakarta –

    Hamas saat ini disebut sedang meninjau rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk Gaza. Hamas mulai berdiskusi dan mengkaji dengan semua pihak terkait rencana Trump.

    “Hamas telah memulai serangkaian konsultasi dengan para pemimpin politik dan militernya, baik di dalam maupun di luar negeri Palestina,” kata seorang sumber Palestina dilansir AFP, Rabu (1/10/2025).

    “Pembahasannya bisa memakan waktu beberapa hari karena kompleksitasnya,” imbuhnya.

    Pihak Qatar mengatakan Hamas telah berjanji untuk mempelajari proposal tersebut “secara penuh hati-hati”. Hamas juga mengatakan akan mengadakan pertemuan mengenai rencana tersebut.

    “Masih terlalu dini untuk membicarakan tanggapan, tetapi kami sungguh optimis bahwa rencana ini, seperti yang telah kami katakan, adalah rencana yang komprehensif,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Majed al-Ansari.

    Sebelumnya, Trump diketahui memberi ultimatum ke Hamas untuk segera menjawab 20 poin rencana menyetop perang di Gaza, Palestina. Dia mengatakan pihaknya hanya menunggu selama tiga atau empat hari.

    Dilansir AFP, Selasa (30/9), rencana tersebut menyerukan gencatan senjata, pembebasan sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam, pelucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza, diikuti oleh otoritas transisi pascaperang yang dipimpin oleh Trump sendiri.

    Negara-negara besar, termasuk negara-negara Arab dan muslim, menyambut baik proposal tersebut.

    Adapun kesepakatan tersebut menuntut agar Hamas sepenuhnya dilucuti senjatanya dan dikeluarkan dari peran-peran di pemerintahan Palestina di masa mendatang. Tetapi, mereka yang setuju untuk ‘hidup berdampingan secara damai’ akan diberikan amnesti.

    Proposal itu juga mencantumkan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza, setelah hampir 2 tahun perang sejak 7 Oktober 2023.

    Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan militer akan tetap berada di sebagian besar Gaza dan juga bahwa dia tidak menyetujui negara Palestina selama pembicaraannya di Washington.

    “Kami akan membebaskan semua sandera kami, dalam keadaan hidup dan sehat, sementara (militer Israel) akan tetap berada di sebagian besar Jalur Gaza,” ujarnya.

    Tetapi, Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, anggota pemerintahan koalisi Netanyahu, mengecam rencana tersebut sebagai “kegagalan diplomatik yang besar”.

    Tonton juga video “Trump Beri Hamas 4 Hari Untuk Setujui Proposal Perdamaian Gaza” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (zap/ygs)

  • Pebalap dan Kru MotoGP Tiba di Bandara Lombok, Disambut Siswa-siswi SD Regional 1 Oktober 2025

    Pebalap dan Kru MotoGP Tiba di Bandara Lombok, Disambut Siswa-siswi SD Regional 1 Oktober 2025

    Pebalap dan Kru MotoGP Tiba di Bandara Lombok, Disambut Siswa-siswi SD
    Tim Redaksi
    LOMBOK TENGAH, KOMPAS.com
    – Pebalap MotoGP, kru tim pebalap, dan rombongan Dorna Sports mulai tiba di Bandara Lombok menjelang balapan MotoGP di Sirkuit Mandalika Lombok pada 3-5 Oktober 2025.
    Mereka menggunakan tiga penerbangan
    carter
    Garuda Indonesia langsung dari Narita, Jepang (NRT), dan mendarat di Bandara Lombok, Senin (29/9/2025).
    Rombongan pertama tiba menggunakan Garuda Indonesia GA 7300 yang berangkat pukul 11.00 Wita dari Narita dan mendarat di Lombok pada pukul 17.45 Wita. 
    Selanjutnya, pesawat carter GA 7340 mendarat pukul 18.15 Wita, disusul kedatangan terakhir melalui GA 7320 pada pukul 20.15 Wita.
    Total, 843 orang personel, mulai dari pembalap, manajer tim, mekanik, staf teknis, hingga ofisial Dorna Sports yang menjadi operator resmi kejuaraan dunia MotoGP.
    Kedatangan rombongan pembalap disambut meriah oleh siswa-siswi SD Negeri Ngolang Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
    Sejumlah pebalap yang telah tiba di Bandara Lombok, di antaranya Francesco Bagnaia atau Pecco dari Ducati Lenovo Team hingga Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing.
    Tidak hanya pembalap, sejumlah figur penting dalam dunia MotoGP juga turut mendarat di Lombok.
    Salah satunya adalah Luigi Dall’Igna,
    General Manager
    Ducati Corse, yang dikenal sebagai otak di balik sukses besar Ducati dalam beberapa musim terakhir.
    Julia Marquez, ayah dari kakak beradik Marc Marquez dan Alex Marquez turut hadir di ajang balapan tahun ini.
    General Manager
    PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok, Aidhil Philip Julian menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Lombok yang turut hadir menyapa para pembalap dan ofisial MotoGP.
    Pihak otoritas bandara menyiapkan 307 personel operasional selama gelaran MotoGP 2025.
    “Untuk mendukung kelancaran operasional selama
    event
    MotoGP 2025, Bandara Lombok menyiapkan 307 personel operasional yang terdiri dari unsur Angkasa Pura Indonesia, TNI/Polri, BKK, Imigrasi, serta Bea Cukai,” kata Aidhil dalam keterangan resmi, Selasa (30/9/2025).
    Sebelumnya, logistik MotoGP berisi motor hingga suku cadang juga sudah tiba di Bandara Lombok menjelang perhelatan MotoGP.
    Logistik menggunakan lima pesawat Qatar Airways Cargo Boeing 777 dari Narita menuju Bandara Lombok pada Senin (29/9/2025) dan Selasa (30/9/2025).
    Lima pesawat kargo ini mengangkut kurang lebih 391 ton logistik MotoGP.
    Setelah sampai di Bandara Lombok, logistik MotoGP langsung diangkut menuju Sirkuit Mandalika.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trump Ultimatum Hamas Segera Jawab Proposal 20 Poin Rencana Setop Perang

    Trump Ultimatum Hamas Segera Jawab Proposal 20 Poin Rencana Setop Perang

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberi ultimatum ke Hamas untuk segera menjawab 20 poin rencana menyetop perang di Gaza, Palestina. Dia mengatakan pihaknya hanya menunggu selama tiga atau empat hari.

    Dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), rencana tersebut menyerukan gencatan senjata, pembebasan sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam, pelucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza, diikuti oleh otoritas transisi pascaperang yang dipimpin oleh Trump sendiri.

    Negara-negara besar, termasuk negara-negara Arab dan muslim, menyambut baik proposal tersebut. Tetapi, Hamas belum memberikan tanggapannya.

    “Kami akan melakukannya sekitar tiga atau empat hari. Kami hanya menunggu Hamas, dan Hamas akan melakukannya atau tidak. Dan jika tidak, itu akan menjadi akhir yang sangat menyedihkan,” katanya.

    Trump mengumumkan proposal tersebut di Gedung Putih pada Senin (29/9) setelah bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Pada hari yang sama, seorang sumber Palestina yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa Hamas telah memulai konsultasi mengenai rencana tersebut ‘di antara para pemimpin politik dan militernya, baik di dalam maupun di luar negeri’.

    “Pembahasannya bisa memakan waktu beberapa hari karena kompleksitasnya,” kata sumber tersebut.

    Qatar, yang menampung para pemimpin Hamas, mengatakan kelompok tersebut telah berjanji untuk mempelajari proposal tersebut ‘secara bertanggung jawab’. Qatar juga mengatakan akan ada pertemuan Hamas dan Turki pada Selasa (30/9).

    “Masih terlalu dini untuk membicarakan tanggapan, tetapi kami benar-benar optimis bahwa rencana ini, seperti yang telah kami katakan, adalah rencana yang komprehensif,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari.

    Kesepakatan tersebut menuntut agar Hamas sepenuhnya dilucuti senjatanya dan dikeluarkan dari peran-peran di pemerintahan Palestina di masa mendatang. Tetapi, mereka yang setuju untuk ‘hidup berdampingan secara damai’ akan diberikan amnesti.

    Proposal itu juga mencantumkan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza, setelah hampir 2 tahun perang sejak 7 Oktober 2023.

    Namun, Netanyahu mengatakan militer akan tetap berada di sebagian besar Gaza dan juga bahwa dia tidak menyetujui negara Palestina selama pembicaraannya di Washington.

    “Kami akan membebaskan semua sandera kami, dalam keadaan hidup dan sehat, sementara (militer Israel) akan tetap berada di sebagian besar Jalur Gaza,” katanya.

    Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mengecam rencana tersebut sebagai ‘kegagalan diplomatik yang besar’.

    “Menurut perkiraan saya, ini juga akan berakhir dengan air mata. Anak-anak kami akan dipaksa untuk berperang di Gaza lagi,” katanya.

    Lihat juga Video: Ini Isi 20 Poin Proposal Trump terkait Penyelesaian Perang di Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/haf)

  • Foto Presiden Prabowo Muncul di Baliho Israel, Kemlu RI: Posisi Indonesia Sangat Clear

    Foto Presiden Prabowo Muncul di Baliho Israel, Kemlu RI: Posisi Indonesia Sangat Clear

    JAKARTA – Kementerian Luar Negeri RI menegaskan posisi Indonesia terkait konflik di Palestina dan Solusi Dua Negara tidak berubah dan sangat jelas.

    Hal ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang, terkait dengan kemunculan foto Presiden Prabowo Subianto di sejumlah baliho di Israel.

    Baliho berlogo Abraham Shield itu terpasang di sejumlah lokasi dan dalam berbagai ukuran di Tel Aviv, Israel, menampilkan Presiden Prabowo bersama Raja Yordania Abdullah II, Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, serta Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Baliho itu juga disertai seruan dan dukungan terhadap rencana Presiden Trump mengenai situasi di Timur Tengah, terkait dengan mengakhiri konflik Palestina-Israel.

    Presiden Trump juga diketahui berusaha untuk menormalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab lewat Abraham Accords.

    Jubir Kemlu RI Yvonne Mewengkan. (VOI/Fauzi)

    “Posisi Indonesia sangat clear, bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” tegas Jubir Kemlu RI Yvonne dalam keterangan kepada wartawan, seperti dikutip Selasa 30 September.

    “Hal itu seperti yang pernah ditegaskan Menlu RI bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” tandasnya.

    Pekan lalu, Presiden Prabowo saat mengikuti High Level Week Sidang Majelis Umum PBB di New York dua kali menegaskan kesiapan Indonesia mengakui Israel dan mendukung jaminan keamanannya, setelah Palestina memperoleh kemerdekaannya dan diakui sebagai negara.

    Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di dua kesempatan, pertama High-level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution pada 22 September, sehari kemudian dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 PBB.

    Di hari yang sama dengan Debat Umum, Presiden Prabowo menghadiri pertemuan bertajuk “Multilateral Meeting on the Middle East” atas undangan Presiden Trump. Pertemuan yang digelar di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Hari Selasa waktu setempat tersebut, dihadiri secara terbatas oleh negara-negara yang dipandang dapat membantu mewujudkan proses perdamaian di Timur Tengah.

    Israel Says Yes to Trump’s Plan

    The Israeli Coalition for Regional Security has launched a new nationwide billboard campaign urging the government to back President Donald Trump’s initiative to end the war in Gaza and expand the Abraham Accords.

    Featuring President Trump, PM… pic.twitter.com/1NHZYFDYEQ

    — הקואליציה לביטחון אזורי (@AbrahamShield25) September 28, 2025

    Selain Presiden Trump dan Presiden Prabowo, hadir dalam pertemuan itu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Syekh Tamim ibn Hamad Al Thani, Raja Yordania Abdullah II, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Persatuan Emirat Arab Syekh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, serta Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud.

    Negara-negara tersebut dipandang Presiden Trump memiliki pengaruh besar dan kontribusi nyata bagi upaya perdamaian kawasan.

    “Pertemuan tersebut produktif dalam arti cukup maju dalam upaya penyelesaian konflik Timur Tengah, mencapai perdamaian serta gencatan senjata,” kata Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengenai pertemuan Presiden Trump dengan Presiden Prabowo dan sejumlah perwakilan negara Arab-Islam tersebut.

    Terpisah, akun AbrahamShield25 dalam unggahan di media sosial X menuliskan, “Koalisi Israel untuk Keamanan Regional telah meluncurkan kampanye papan reklame nasional baru yang mendesak pemerintah untuk mendukung inisiatif Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan memperluas Perjanjian Abraham.”

    “Koalisi – sebuah kelompok non-partisan yang terdiri dari 120+ pemimpin senior keamanan, kebijakan, dan ekonomi Israel – menyebut usulan Trump sebagai langkah serius dan bertanggung jawab untuk mengubah keuntungan militer Israel menjadi sebuah strategi,” lanjut unggahan tersebut.

    Unggahan ini muncul sehari jelang pertemuan Presiden Trump dengan PM Netanyahu di Washington DC pada 29 September. Pertemuan itu akan digunakan Presiden Trump untuk mendesak Israel menerima proposal 21 poin yang digagas guna mencapai kesepakatan gencatan senjata, mengakhiri perang di Gaza.

    Presiden Trump sendiri dalam wawancara dengan Majalah Time yang diterbitkan pada April lalu menyatakan keyakinannya untuk memperluas Perjanjian Abraham – yang diinisiasi pada periode pertama pemerintahannya –  dengan Arab Saudi, sebelum kemudian Ia akan pergi ke Qatar dan Uni Emirat Arab, dikutip dari The Times of Israel.

    Diketahui, Abraham Accords yang menjadi jembatan upaya normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab ditandatangani oleh Bahrain, Uni Emirat Arab dan Israel pada 15 September 2020 di Washington DC, Amerika Serikat. Maroko menyusul Desember 2020 dan Sudan Januari 2021.