Xcloud.id

Negara: Qatar

  • AS Bicara Peluang Gencatan Senjata Gaza Usai Pembunuhan Ismail Haniyeh

    AS Bicara Peluang Gencatan Senjata Gaza Usai Pembunuhan Ismail Haniyeh

    Washington –

    Amerika Serikat (AS) meyakini Israel dan Hamas masih berpeluang mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza, Palestina. Namun, AS tetap khawatir perang meletus menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.

    Dilansir AFP, Rabu (7/8/2024), AS menegaskan masih terlibat dalam ‘diplomasi intensif’ untuk mencegah eskalasi lebih lanjut setelah Iran mengancam akan membalas dendam atas pembunuhan Haniyeh.

    Hamas telah menunjuk Yahya Sinwar sebagai pemimpin barunya. Dia disebut dalang serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan itu kemudian dijadikan alasan Israel menyerang Gaza habis-habisan hingga menewaskan sekitar 40 ribu warga Palestina.

    “Kita hampir mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby kepada wartawan.

    Para pejabat AS mengatakan kesepakatan telah tercapai dan mendesak Israel seta Hamas untuk menerima proposal saat ini yang akan mengarah pada gencatan senjata awal selama enam minggu.

    Pada Selasa kemarin, Gedung Putih menyebut negosiasi telah ‘mencapai tahap akhir’ dalam pembacaan percakapan telepon antara Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin Qatar dan Mesir, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut.

    AS kini berupaya mencegah perang habis-habisan di wilayah tersebut. AS telah mengerahkan pesawat serta kapal perang ke wilayah tersebut untuk membantu membela Israel jika diperlukan.

    Kirby mengatakan dia ‘tidak akan berbicara tentang penilaian intelijen’ mengenai kapan atau apakah Iran dan sekutunya di Lebanon, Hizbullah, akan menyerang Israel. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dia telah memberi tahu Iran dan sekutu AS, Israel, untuk menghindari eskalasikonflik.

    (fas/haf)

  • Meta Minta Maaf Usai Hapus Postingan PM Malaysia Soal Pemimpin Hamas

    Meta Minta Maaf Usai Hapus Postingan PM Malaysia Soal Pemimpin Hamas

    Kuala Lumpur –

    Raksasa teknologi, Meta, yang merupakan pemilik Facebook dan Instagram, meminta maaf karena sempat menghapus postingan media sosial (medsos) Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim saat mengucapkan duka cita untuk pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh yang dibunuh di Iran pekan lalu.

    Seperti dilansir AFP, Selasa 96/8/2024), permintaan maaf ini disampaikan ke publik pada Selasa (6/8) setelah kantor PM Malaysia memanggil perwakilan Meta untuk meminta kejelasan soal alasan postingan Facebook dan Instagram pada akun Anwar Ibrahim soal kematian Haniyeh dihapus.

    Meta merupakan induk perusahaan dari dua platform media sosial populer tersebut. Dalam permintaan maafnya, Meta menyebut penghapusan postingan medsos Anwar Ibrahim itu sebagai “kesalahan operasional”.

    “Kami meminta maaf atas kesalahan operasional di mana konten dari halaman Facebook dan Instagram milik Perdana Menteri dihapus,” ucap Meta dalam pernyataannya yang dikirim melalui email kepada AFP.

    “Kontennya telah dipulihkan dengan label layak diberitakan yang benar,” imbuh pernyataan tersebut.

    Haniyeh, yang menjabat pemimpin biro politik Hamas, tewas dalam serangan yang menghantam kediamannya di Teheran pada Rabu (31/7) pekan lalu. Baik Hamas maupun Iran meyakini Israel sebagai dalang serangan yang menewaskan Haniyeh dan seorang pengawalnya itu.

    Tel Aviv sendiri belum memberikan komentar langsung soal kematian Haniyeh.

    Postingan medsos Anwar Ibrahim menyertakan video yang menunjukkan sang PM Malaysia sedang melakukan panggilan telepon dengan seorang pejabat Hamas dan menyampaikan belasungkawa untuk kematian Haniyeh.

    Di Instagram, terdapat catatan dari Meta untuk postingan Anwar Ibrahim soal Haniyeh tersebut, yang menyatakan bahwa postingan tersebut dihapus karena dikaitkan dengan “individu dan organisasi berbahaya”.

    Kantor PM Malaysia menggambarkan penghapusan postingan itu oleh Meta sebagai “penindasan terang-terangan terhadap kebebasan berekspresi” dan menuntut permintaan maaf dari raksasa teknologi tersebut.

    Pekan lalu, Anwar Ibrahim menuduh Meta sebagai “pengecut” karena menghapus postingannya.

    Kelompok Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat (AS), Israel dan Uni Eropa.

    Anwar Ibrahim selalu membela hubungan yang dijalin oleh Malaysia dengan Hamas, yang didukung Iran, yang melancarkan serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu hingga memicu perang di Jalur Gaza. Pada Mei tahun ini, Anwar Ibrahim bertemu dengan Haniyeh saat berkunjung ke Qatar.

    Dalam kunjungannya ke Jerman pada Maret lalu, Anwar menegaskan bahwa Malaysia menjalin hubungan dengan sayap politik Hamas, bukan dengan sayap bersenjata kelompok yang menguasai Jalur Gaza tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pemakaman Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh Digelar di Qatar

    Pemakaman Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh Digelar di Qatar

    Jakarta –

    Pemakaman pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh berlangsung di Doha, Qatar pada hari Jumat (2/8), setelah pembunuhannya dua hari lalu di ibu kota Iran, Teheran.

    Dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Jumat (2/8/2024), para pelayat berkumpul di masjid besar Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab di sebelah utara Doha, tempat berlangsungnya prosesi pemakaman. Mereka yang hadir termasuk Khaled Meshaal, yang diperkirakan akan menjadi pemimpin politik baru Hamas. Para pejabat senior Hamas lainnya dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani juga hadir.

    Haniyeh akan dimakamkan di sebuah pemakaman di kota Lusail, sebelah utara Doha.

    Peti jenazah Haniyeh, yang dibungkus bendera Palestina, dibawa melintasi masjid melewati ratusan orang bersama dengan peti jenazah pengawalnya, yang tewas dalam serangan yang sama di Teheran, ibu kota Iran pada hari Rabu lalu.

    Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan kepada Reuters melalui telepon saat menghadiri pemakaman: “Pesan kami kepada pendudukan (Israel) hari ini adalah bahwa kalian tenggelam dalam lumpur dan akhir kalian semakin dekat dari sebelumnya. Darah Haniyeh akan mengubah semuanya.”

    Sebelumnya, pejabat senior Hamas, Khalil Al-Hayya mengatakan dalam konferensi pers bahwa Haniyeh tewas karena rudal yang menghantamnya di wisma tamu negara di Teheran, tempat ia menginap. Saat itu, Haniyeh berada di Iran untuk menghadiri pelantikan presiden baru negara tersebut.

    Pemerintah Iran dan Hamas sama-sama menuduh Israel melakukan pembunuhan itu, dan telah bersumpah untuk membalas dendam. Israel sendiri, hingga kini tidak mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut ataupun membantahnya.

    Serangan itu adalah salah satu dari beberapa serangan yang telah menewaskan tokoh senior di Hamas atau gerakan Hizbullah di Lebanon. Rentetan serangan tersebut memicu kekhawatiran bahwa perang di Gaza antara Israel dan Hamas bisa berubah menjadi konflik regional yang membentang dari Laut Merah hingga perbatasan Lebanon-Israel dan sekitarnya.

    Di Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pembunuhan Haniyeh tidak membantu upaya internasional untuk mencapai gencatan senjata dalam perang di Gaza, yang kini telah berlangsung selama 10 bulan.

    “Itu tidak membantu,” kata Biden kepada wartawan pada hari Kamis (1/8) waktu setempat, ketika ditanya apakah tindakan tersebut merusak peluang gencatan senjata.

    Haniyeh telah menjadi wajah diplomasi internasional Hamas saat perang berkecamuk di Gaza, dan telah mengambil bagian dalam perundingan gencatan senjata tidak langsung.

    Haniyeh dipandang oleh banyak diplomat sebagai seorang moderat dibandingkan dengan anggota kelompok garis keras Hamas di Gaza. Meskipun menurut beberapa komentator Israel, ia dianggap oleh beberapa pihak di Israel sebagai hambatan untuk mencapai sebuah kesepakatan.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Kedubes Turki Kibarkan Bendera Setengah Tiang untuk Haniyeh, Israel Geram!

    Kedubes Turki Kibarkan Bendera Setengah Tiang untuk Haniyeh, Israel Geram!

    Tel Aviv –

    Kedutaan Besar (Kedubes) Turki di Tel Aviv, Israel, mengibarkan bendera setengah tiang di kompleksnya untuk menghormati mendiang pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Hal ini langsung membuat geram Israel yang memanggil Wakil Duta Besar Turki untuk menegurnya.

    Seperti dilansir The Times of Israel, Jumat (2/8/2024), bendera nasional Turki yang ada di kompleks kedutaan besar mereka di Tel Aviv dikibarkan setengah tiang pada Jumat (2/8) waktu setempat, menjelang pemakaman Haniyeh di Doha, Qatar.

    Hal itu dilakukan setelah otoritas Turki mengumumkan hari Jumat (2/8) ini sebagai hari berkabung nasional atas terbunuhnya Haniyeh.

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam Israel yang disebutnya melakukan “pembunuhan licik”, meskipun Tel Aviv sejauh ini belum berkomentar apa pun terkait kematian Haniyeh.

    Atas langkah Kedubes Turki mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk berkabung untuk Haniyeh, Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Israel Katz, memanggil Wakil Dubes Turki untuk Israel guna menyampaikan teguran kepada Ankara.

    “Israel tidak akan menerima ekspresi partisipasi dalam berkabung untuk seorang pembunuh seperti Ismail Haniyeh,” tegas Katz dalam pernyataannya.

    “Jika perwakilan kedutaan ingin berkabung, biarkan mereka pergi ke Turki dan berkabung bersama dengan pemimpin mereka, Erdogan, yang merangkul organisasi teroris Hamas dan mendukung aksi pembunuhan mereka,” sebutnya.

    Secara terpisah, seorang sumber politik Israel yang berbicara kepada media lokal Ynet memberikan komentar keras atas langkah Kedubes Turki di Tel Aviv mengibarkan bendera setengah tiang untuk menghormati Haniyeh.

    “Menjijikkan bahwa Kedutaan Besar Turki di Israel menganggap perlu untuk mengibarkan bendera setengah tiang untuk kematian seorang pria yang bertanggung jawab atas pembunuhan ratusan warga Israel,” sebut sumber politik Israel tersebut.

    Kelompok Hamas telah mengonfirmasi Haniyeh tewas dalam serangan Israel di Teheran pada Rabu (31/7) pagi, setelah menghadiri pelantikan Presiden baru Iran Masoud Pezeshkian sehari sebelumnya atau pada Selasa (30/7).

    Meskipun Israel belum memberikan komentar, juga belum mengaku bertanggung jawab, atas kematian Haniyeh, baik Hamas maupun Iran telah bersumpah akan membalas dendam atas kematian sang pemimpin Hamas tersebut.

    Hal itu semakin menambah kekhawatiran meluasnya perang yang berkecamuk di Jalur Gaza, antara Tel Aviv dan Hamas, menjadi perang besar-besaran di kawasan Timur Tengah.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Profil Ismail Haniyeh, Pemimpin Hamas yang Tewas di Iran

    Profil Ismail Haniyeh, Pemimpin Hamas yang Tewas di Iran

    Gaza City –

    Pemimpin biro politik Hamas, Ismail Haniyeh, yang tewas dalam serangan di Iran, dikenal sebagai sosok yang keras dalam diplomasi internasional ketika perang melawan Israel berkecamuk di Jalur Gaza. Namun, Haniyeh juga dipandang lebih moderat dibandingkan para pejabat garis keras Hamas di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (31/7/2024), Haniyeh yang lahir di al-Shati, sebuah kamp pengungsi Gaza, tahun 1962 silam ini terpilih menjadi kepala biro politik Hamas pada tahun 2017 lalu, menggantikan Khaled Meshaal.

    Namun pada saat itu, Haniyeh sudah menjadi tokoh terkenal setelah sempat menjadi Perdana Menteri (PM) Palestina pada tahun 2006 menyusul kemenangan Hamas dalam pemilu parlemen pada tahun itu.

    Perjanjian pembagian kekuasaan yang rapuh antara Hamas dan gerakan Fatah, yang dipimpin Presiden Palestina Mahmoud Abbas, kolaps dengan cepat. Hamas kemudian mengambil kendali penuh atas Jalur Gaza sejak tahun 2007 setelah mengusir para loyalis Abbas dengan kekerasan.

    Sosok Haniyeh yang dianggap pragmatis, diketahui selama ini tinggal di pengasingan, dengan membagi waktunya antara Turki dan Qatar. Kantor biro politik Hamas sendiri diketahui berada di Doha, Qatar.

    Pada masa mudanya, Haniyeh dikenal memiliki sikap yang tenang dan pernah menjadi anggota cabang mahasiswa dari kelompok Ikhwanul Muslimin di Universitas Islam Gaza.

    Dia bergabung dengan Hamas tahun 1987 ketika kelompok militan itu didirikan di tengah meletusnya intifada Palestina pertama, atau pemberontakan melawan pendudukan Israel, yang berlangsung hingga tahun 1993.

    Pada masa itu, Haniyeh beberapa kali dijebloskan ke penjara oleh Israel dan kemudian diusir ke Lebanon bagian selatan selama enam bulan.

    Lihat Video: Pemimpin Hamas Dikabarkan Tewas Terbunuh di Iran

    Tiga anak laki-laki Haniyeh — Hazem, Amir dan Mohammad — terbunuh pada 10 April lalu ketika serangan udara Israel menghantam mobil yang mereka gunakan. Haniyeh juga kehilangan empat cucunya — tiga perempuan dan satu laki-laki — dalam serangan tersebut.

    Haniyeh membantah tuduhan Israel bahwa putra-putranya merupakan petempur Hamas. Dia mengatakan pada saat itu bahwa “kepentingan rakyat Palestina diutamakan di atas segalanya” ketika ditanya apakah kematian keluarganya akan berdampak pada perundingan gencatan senjata.

    Meskipun menyampaikan banyak pernyataan keras di depan publik, menurut para diplomat dan pejabat Arab, sosok Haniyeh dipandang relatif pragmatis dibandingkan dengan suara-suara garis keras di dalam Jalur Gaza, yang menjadi lokasi sayap bersenjata Hamas merencanakan serangan 7 Oktober ke Israel.

    Israel menganggap seluruh kepemimpinan Hamas sebagai teroris, dan menuduh Haniyeh serta para pemimpin senior lainnya terus “mengendalikan organisasi teror Hamas”.

    Namun seberapa banyak Haniyeh mengetahui soal serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu masih belum jelas. Rencana serangan itu, yang disusun oleh dewan militer Hamas di Jalur Gaza, merupakan rahasia yang dijaga ketat sehingga beberapa pejabat Hamas tampak terkejut dengan waktu dan skalanya.

    Namun Haniyeh, yang seorang Muslim Sunni, memiliki andil besar dalam membangun kapasitas tempur Hamas. Salah satunya dengan menjalin hubungan dengan Iran, yang mayoritas Muslim Syiah, yang tidak merahasiakan dukungannya untuk kelompok tersebut.

    Selama beberapa tahun ini Haniyeh menjabat pemimpin Hamas, Israel menuduh tim kepemimpinannya membantu mengalihkan bantuan kemanusiaan kepada sayap bersenjata kelompok militan itu. Hamas telah membantah tuduhan itu.

    Sejauh ini belum ada komentar Israel atas laporan kematian Haniyeh.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kedubes Turki Kibarkan Bendera Setengah Tiang untuk Haniyeh, Israel Geram!

    Pemimpin Hamas Tewas Usai Hadiri Pelantikan Presiden Iran

    Jakarta –

    Kelompok Hamas mengumumkan pada hari Rabu (31/7) bahwa pemimpin politiknya, Ismail Haniyeh, tewas dalam serangan Israel di Iran. Haniyeh berada di Iran untuk menghadiri pelantikan presiden baru negara tersebut.

    “Saudara, pemimpin, mujahid Ismail Haniyeh, kepala gerakan, tewas dalam serangan Zionis di markas besarnya di Teheran setelah ia berpartisipasi dalam pelantikan presiden baru (Iran),” kata kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Rabu (31/7/2024).

    Garda Revolusi Iran juga mengumumkan kematian tersebut, dengan mengatakan kediaman Haniyeh di Teheran, ibu kota Iran “diserang” dan ia terbunuh bersama seorang pengawalnya.

    “Kediaman Ismail Haniyeh, kepala kantor politik Perlawanan Islam Hamas, diserang di Teheran, dan sebagai akibat dari insiden ini, ia dan salah seorang pengawalnya menjadi martir,” kata sebuah pernyataan oleh situs web berita Sepah milik Korps Garda Revolusi Islam.

    Haniyeh telah melakukan perjalanan ke Teheran untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada hari Selasa (30/7) waktu setempat.

    Militer Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar atas laporan kematian Haniyeh.

    Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah bersumpah untuk menghancurkan Hamas dan membawa kembali semua sandera yang ditawan selama serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober, yang memicu perang di Jalur Gaza.

    Serangan yang dilancarkan Hamas ke Israel selatan itu mengakibatkan kematian 1.197 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.

    Para milisi Palestina juga menangkap 251 sandera, 111 orang di antaranya masih ditawan di Gaza, termasuk 39 orang yang menurut militer Israel telah tewas.

    Haniyeh terpilih sebagai kepala biro politik Hamas pada tahun 2017 untuk menggantikan Khaled Meshaal. Namun, dia telah menjadi tokoh terkenal setelah menjadi perdana menteri Palestina pada tahun 2006 setelah kemenangan mengejutkan Hamas dalam pemilihan parlemen tahun itu.

    Dianggap sebagai seorang pragmatis, Haniyeh tinggal di pengasingan dan membagi waktunya antara Turki dan Qatar.

    Dia telah melakukan perjalanan misi diplomatik ke Iran dan Turki selama perang antara Hamas dan Israel di Gaza, bertemu dengan presiden Turki dan Iran.

    Haniyeh dikatakan menjaga hubungan baik dengan para pemimpin berbagai faksi Palestina, termasuk para pesaing Hamas.

    Ia bergabung dengan Hamas pada tahun 1987 ketika kelompok militan tersebut didirikan di tengah pecahnya intifada Palestina pertama, atau pemberontakan, terhadap pendudukan Israel yang berlangsung hingga tahun 1993.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh Tewas dalam Serangan di Iran

    Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh Tewas dalam Serangan di Iran

    Teheran –

    Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tewas dalam sebuah serangan saat berada di wilayah Iran pada Rabu (31/7) waktu setempat. Kematian Haniyeh yang merupakan pemimpin biro politik Hamas ini dikonfirmasi oleh kelompok Hamas sendiri dan Garda Revolusi Iran.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arbaiya, Rabu (31/7/2024), Hamas dalam pernyataannya menyatakan pihaknya sedang berkabung atas meninggalnya Haniyeh, yang disebut tewas dalam “penyerbuan berbahaya Zionis terhadap kediamannya di Teheran”.

    Laporan televisi pemerintah Iran melaporkan kematian Haniyeh pada Rabu (31/7) pagi waktu setempat. Disebutkan bahwa Haniyeh berada di Teheran, ibu kota Iran untuk menghadiri seremoni pelantikan Presiden baru Iran Masoud Pezeshkian pada Selasa (30/7) waktu setempat.

    Haniyeh disebut tewas bersama salah satu pengawalnya di Teheran.

    “Pagi hari ini, kediaman Ismail Haniyeh di Teheran diserang, mengakibatkan dia dan salah satu pengawalnya mati syahid,” sebut Garda Revolusi Iran dalam pernyataannya.

    “Penyebabnya sedang diselidiki dan akan segera diumumkan,” imbuh pernyataan tersebut.

    Belum ada klaim dari kelompok mana pun soal serangan yang menewaskan Haniyeh ini. Israel juga belum memberikan tanggapannya.

    Haniyeh terpilih sebagai kepala biro politik Hamas pada tahun 2017 untuk menggantikan Khaled Meshaal. Namun, dia telah menjadi tokoh terkenal setelah menjadi perdana menteri Palestina pada tahun 2006 setelah kemenangan mengejutkan Hamas dalam pemilihan parlemen tahun itu.

    Dianggap sebagai seorang pragmatis, Haniyeh tinggal di pengasingan dan membagi waktunya antara Turki dan Qatar.

    Dia telah melakukan perjalanan misi diplomatik ke Iran dan Turki selama perang di Gaza, bertemu dengan presiden Turki dan Iran.

    Haniyeh dikatakan menjaga hubungan baik dengan para pemimpin berbagai faksi Palestina, termasuk para pesaing Hamas.

    Ia bergabung dengan Hamas pada tahun 1987 ketika kelompok militan tersebut didirikan di tengah pecahnya intifada Palestina pertama, atau pemberontakan, terhadap pendudukan Israel yang berlangsung hingga tahun 1993.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • 8 Negara yang Tak Pungut Pajak Penghasilan ke Warganya

    8 Negara yang Tak Pungut Pajak Penghasilan ke Warganya

    Jakarta –

    Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama banyak negara di dunia. Mulai dari pajak atas kepemilikan tanah atau lahan, pajak penambahan nilai untuk barang tentu, sampai pajak pendapatan perusahaan dan individu warganya.

    Namun karena satu dan lain hal, terdapat beberapa negara di dunia yang tidak menerapkan pajak penghasilan kepada warganya. Mayoritas karena negara ini sudah punya penghasilan lain yang lebih dari cukup untuk menjalankan pemerintahan.

    Melansir dari laporan Investopedia, Sabtu (27/7/2023), berikut daftar 12 negara di dunia yang membebaskan warganya dari pajak pendapatan

    1. Bahrain

    Negara kerajaan yang terletak di Timur Tengah ini merupakan salah satu negara di dunia yang tidak membebaskan warganya dari pajak pendapatan pribadi. Sebab negara ini sudah mendapat cukup banyak uang dari hasil minyak dan gas alam mereka.

    Di sisi lain, negara ini mengenakan pajak perusahaan yang cukup besar. Terutama bagi perusahaan di sektor migas hingga 46% pada 2024 ini. Selain itu negara ini masih mewajibkan seluruh warganya untuk berkontribusi pada asuransi sosial dan jaminan hari tua (seperti BPJS).

    2. Bahama

    Negara yang terletak di Kepulauan Karibia ini memiliki sektor pariwisata, perbankan internasional, dan manajemen investasi yang sangat berkembang. Bahkan sektor-sektor ini menyumbang 85% PDB negara itu.

    Berkat pendapatnya yang masif dari sektor tersebut, Bahama tidak mengenakan pajak pendapatan kepada seluruh warganya. Namun untuk bisa mendapat fasilitas bebas pajak ini, seseorang ekspatriat harus memenuhi berbagai syarat yang sudah ditetapkan pemerintah.

    Termasuk di antaranya sudah tinggal di negara itu selama lebih dari waktu yang ditentukan hingga kepemilikan properti dengan nilai tertentu.

    3. Bermuda

    Bermuda merupakan negara lain yang bebas pajak penghasilan yang terletak di Kepulauan Karibia selain Bahama. Namun, biaya hidup di Bermuda jauh lebih tinggi karena letak Bermuda yang terpencil.

    Bermuda adalah negara yang lebih berkembang dibandingkan dengan negara lainnya di Kepulauan Karibia. Bermuda juga termasuk negara yang memiliki sektor pariwisata yang lebih banyak diminati warga asing.

    Namun untuk bisa menjadi warga negara ini, seseorang ekspatriat harus tinggal di negara itu selama lebih dari waktu yang ditentukan dan membayarkan sejumlah uang untuk negara sebesar US$ 50.000.

    4. Brunei

    Seperti Bahrain, kemakmuran ekonomi Brunei sebagian besar berasal dari banyaknya ladang minyak dan gas alam. Kemudian sebagian besar penduduknya juga bekerja di pemerintahan alias jadi PNS.

    Karena itu masyarakat negara itu bisa sangat bergantung pada layanan medis dan pendidikan yang didanai pemerintah tanpa harus membayar pajak pendapatan.

    5. Kuwait

    Kuwait adalah negara lain yang sangat bergantung pada minyak dan gas alam untuk mendukung PDB-nya yang besar. Meskipun negaranya tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi, Kuwait mengenakan pajak penghasilan badan sebesar 15%.

    6. Monako

    Monaco adalah tujuan wisata populer dan pusat perbankan utama. Pariwisata adalah sektor unggulan dan negara ini dikenal sebagai surga pajak.

    Berkat itu Monaco menjadi satu-satunya wilayah bebas pajak di Eropa. Namun untuk memperoleh kewarganegaraan memerlukan deposit sebesar 500.000 hingga 1.000.000 euro di bank Monaco dan membeli atau menyewa rumah.

    7. Oman

    Oman merupakan negara Timur Tengah lainnya lagi yang bergantung pada minyak dan gas alam untuk menunjang ekonomi mereka. Meski negara ini tidak mengenakan pajak pendapatan individu, namun ada pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% untuk produk tertentu, dan pajak pendapatan perusahaan hingga 15%.

    8. Uni Emirat Arab

    Seperti negara Timur Tengah lainnya, Uni Emirat Arab merupakan salah negara yang memiliki pemerintahan dan perekonomian yang stabil berkat sektor migas. Namun

    Uni Emirat Arab memiliki perekonomian yang berkembang dan lingkungan yang lebih multikultural dibandingkan mayoritas negara di Timur Tengah. Hal ini berarti terdapat banyak pilihan makanan dan hiburan. Lalu, terdapat fasilitas pendidikan yang sangat baik dan populasi yang dapat berbahasa Inggris.

    *******
    Bahrain
    Meskipun minyak dan gas alam merupakan sebagian besar pendapatan anggaran negara, Bahrain juga memiliki sektor perhotelan dan ritel yang menonjol. Negara ini tidak memungut pajak penghasilan pribadi namun mewajibkan warganya untuk berkontribusi pada Asuransi Sosial dan program pengangguran. Pajak penghasilan badan yang dikenakan pada perusahaan minyak sebesar 46% pada tahun 2024.

    Pekerja asing yang menerima visa kerja dari majikan lokal berhak mendapatkan izin tinggal. Ada juga izin tinggal tanggungan bagi mereka yang menikah dengan warga negara Bahrain, meskipun izin ini harus diminta oleh majikan mereka.

    bermuda
    Bermuda adalah salah satu dari banyak Wilayah Luar Negeri Inggris yang tidak memungut pajak penghasilan. Industri pariwisata dan jasa mendominasi perekonomian pulau ini. Bermuda adalah pusat bisnis internasional dan pusat keuangan luar negeri.

    Selain menikah dengan penduduk, mereka yang mencari Sertifikat Penduduk Permanen memerlukan masa tinggal sebelumnya dan biaya $50,000.

    Kepulauan Virgin Inggris
    Kepulauan Virgin Britania Raya adalah wilayah luar negeri di Karibia yang sangat bergantung pada pariwisata. Peternakan merupakan kegiatan pertanian yang menonjol. Pada tahun 2017, Badai Irma menghancurkan pulau Tortola, dan 80% bangunan pemukiman dan bisnis hancur atau rusak. Dolar AS telah menjadi mata uang sah di Kepulauan Virgin Britania Raya sejak tahun 1959, karena perekonomiannya terkait erat dengan Kepulauan Virgin AS.

    Untuk menjadi penduduk tetap, seseorang harus tinggal di Kepulauan Virgin Britania Raya selama 20 tahun. Mereka kemudian harus menyerahkan formulir tempat tinggal kepada Departemen Imigrasi Pemerintah Kepulauan Virgin Inggris.

    Brunei
    Seperti Bahrain, kemakmuran ekonomi Brunei sebagian besar berasal dari banyaknya ladang minyak dan gas alamnya. Sebagian besar penduduknya bekerja di pemerintahan. Masyarakat bergantung pada layanan medis dan pendidikan yang didanai pemerintah. Wangsa Bolkiah, keluarga kerajaan Brunei, tetap berkuasa di Brunei selama lebih dari enam abad.

    Pulau cayman
    Seperti Bermuda, Kepulauan Cayman adalah salah satu Wilayah Luar Negeri Inggris dan rumah bagi pusat keuangan lepas pantai terkemuka. Sektor jasa mencakup lebih dari 85% aktivitas ekonomi, dan Kepulauan Cayman merupakan wilayah perbankan lepas pantai yang dominan.13 Untuk mengajukan permohonan izin tinggal permanen di Kepulauan Cayman, seseorang harus sudah tinggal di sana setidaknya selama 15 tahun.

    Kuwait
    Kuwait sangat bergantung pada minyak dan minyak bumi untuk mendukung PDB-nya yang besar. Meskipun negaranya tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi, Kuwait mengenakan pajak penghasilan badan sebesar 15%. Kuwait adalah pendukung energi terbarukan dan pemimpin keuangan regional.

    Monako
    Monaco adalah tujuan wisata populer dan pusat perbankan utama. Pariwisata adalah sektor unggulan dan negara ini dikenal sebagai surga pajak. Monaco adalah satu-satunya wilayah bebas pajak di Eropa. Memperoleh kewarganegaraan memerlukan deposit sebesar 500.000 hingga 1.000.000 euro di bank Monaco dan membeli atau menyewa rumah.

    Oman
    Oman merupakan negara Timur Tengah yang bergantung pada minyak dan gas serta mendukung sistem kesejahteraan. Sultan Qaboos bin Said, raja terlama di Oman, meninggal dunia pada Januari 2020. Negara ini mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% untuk produk tertentu. Pendapatan perusahaan dikenakan hingga 15%.

    Qatar
    Perekonomian Qatar bergantung pada minyak dan gas alam. Investor asing dapat beroperasi di Otoritas Zona Bebas Qatar (QFZA), yang didirikan pada tahun 2018, yang membawahi dua zona bebas di Qatar, Ras Bufontas dan Umm Alhoul. Pengaturan di zona tersebut mencakup kepemilikan 100%, tenaga kerja asing yang fleksibel, dan kemungkinan pembebasan pajak hingga 20 tahun untuk pajak penghasilan badan (CIT). Tarif pajak perusahaan adalah 10%.

    Saint Kitts dan Nevis
    Perekonomian Saint Kitts dan Nevis bergantung pada pariwisata, sebuah industri yang menggantikan industri andalan asli, gula, pada tahun 1970. Wilayah ini dikenal sebagai pusat keuangan dan telekomunikasi lepas pantai. Saint Kitts dan Nevis menyediakan program kewarganegaraan ekonomi bagi warga negara asing dengan kekayaan bersih tinggi dan keluarga mereka.23

    Bahama
    Bahama berkembang pesat dalam bidang pariwisata, perbankan internasional, dan manajemen investasi, yang menyumbang 85% PDB. Bahama adalah satu-satunya negara di Belahan Barat yang bukan bagian dari Organisasi Perdagangan Dunia.

    Uni Emirat Arab
    Uni Emirat Arab memiliki infrastruktur yang mapan, sistem politik yang stabil, dan rezim perdagangan liberal di kawasan Teluk. Sebagian besar PDB negara ini berasal dari pendapatan non-minyak seiring dengan beralihnya negara ini dari sektor energi. UEA mengenakan pajak penghasilan badan sebesar 9% dan PPN standar sebesar 5%.

    Pada tahun 2020, imigran mencapai sekitar 88,1% dari total populasi. Visa tinggal bervariasi menurut jenis dan sponsornya dan berkisar dari satu hingga 10 tahun.

    **********
    Uni Emirat Arab
    Terdapat beberapa negara penghasil minyak di Timur Tengah yang tidak menerapkan pajak perusahaan atau pajak penghasilan, dan Uni Emirat Arab merupakan salah satunya yang memiliki pemerintahan dan perekonomian yang stabil.

    Uni Emirat Arab memiliki perekonomian yang berkembang dan lingkungan yang lebih multikultural dibandingkan mayoritas negara di Timur Tengah. Hal ini berarti terdapat banyak pilihan makanan dan hiburan. Lalu, terdapat fasilitas pendidikan yang sangat baik dan populasi yang dapat berbahasa Inggris.

    Bahama
    Untuk menikmati bebas pajak penghasilan di Bahama, seseorang tak perlu memperoleh kewarganegaraan Bahama, ia hanya perlu tinggal di Bahama saja. Hal tersebut membuat Bahama menjadi salah satu negara yang mudah untuk mengakses kehidupan bebas pajak penghasilan.

    Agar dapat terbebas dari pajak penghasilan, seseorang harus tinggal di Bahama minimal 90 hari, dan mereka harus mempertahankan tempat tinggal mereka selama minimal 10 tahun. Lalu, tempat tinggal tersebut juga harus memenuhi jumlah pembelian minimum yang ditentukan oleh menteri, dan orang yang membeli tempat tinggal dengan harga lebih dari BSD $750 ribu atau setara Rp 11,9 miliar (kurs Rp 15.942) akan mendapatkan “pertimbangan cepat”.

    Bermuda
    Bermuda merupakan negara lain yang bebas pajak penghasilan di Kepulauan Karibia selain Bahama. Namun, biaya hidup di Bermuda jauh lebih tinggi karena letak Bermuda yang terpencil.

    Bermuda adalah negara yang lebih berkembang dibandingkan dengan negara lainnya di Kepulauan Karibia. Bermuda juga termasuk negara yang memiliki pemandangan dan destinasi yang indah.

    Monako
    Monako dikenal sebagai tempat berlibur para orang-orang kaya di dunia. Terletak di French Riviera, Monako memiliki marina luas yang ditempati oleh sejumlah kapal pesiar dari seluruh dunia.

    Monako juga merupakan salah satu tuan rumah dari acara favorit para orang kaya, yaitu Formula One Monaco Grand Prix. Saat acara tersebut berlangsung, harga sewa apartemen di Monako dapat mencapai US$ 10 ribu atau setara Rp 158,6 juta (kurs Rp 15.862) per malam.

    Monako merupakan negara kota yang luasnya tidak jauh berbeda dengan Vatikan. Monako mempunyai angka kriminal terendah di seluruh dunia. Namun, Monako adalah salah satu tempat dengan biaya hidup tertinggi.

    Untuk mendapatkan bebas pajak penghasilan di Monako, seseorang harus mempunyai setoran setidaknya € 500 ribu atau setara Rp 8,4 miliar (kurs Rp 16.808) di bank Monako.

    (fdl/fdl)

  • Netanyahu Ingin Lanjut Perang Lawan Hamas Meski Ada Gencatan Senjata

    Netanyahu Ingin Lanjut Perang Lawan Hamas Meski Ada Gencatan Senjata

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menginginkan agar kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza masih memungkinkan pasukan Tel Aviv melanjutkan pertempuran melawan Hamas sampai tujuan perang tercapai.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (8/7/2024), pernyataan terbaru Netanyahu itu disampaikan saat pembicaraan akan dimulai kembali untuk membahas tawaran Amerika Serikat (AS), sekutu Israel, yang bertujuan mengakhiri perang yang berkecamuk selama sembilan bulan terakhir di Jalur Gaza.

    Sekitar lima hari setelah kelompok Hamas mengumumkan pihaknya menyetujui bagian penting dari tawaran Washington itu, dua pejabat kelompok militan Palestina itu mengatakan pihaknya sedang menunggu respons Israel terhadap usulan terbaru mereka.

    Netanyahu dijadwalkan melakukan konsultasi pada Minggu (7/7) malam soal langkah selanjutnya dalam merundingkan proposal gencatan senjata tiga fase yang diumumkan Presiden AS Joe Biden pada akhir Mei lalu dan dimediasi oleh Qatar dan Mesir.

    Proposal itu bertujuan mengakhiri perang dan membebaskan sekitar 120 sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    Hamas, pekan lalu, mencabut atau membatalkan tuntutan utamanya yang menuntut Israel terlebih dahulu berkomitmen pada gencatan senjata permanen sebelum menandatangani perjanjian dengan kelompoknya.

    Sebaliknya, menurut sumber Hamas yang dikutip Reuters, Hamas akan mengizinkan dilakukannya perundingan lanjutan untuk mencapai tujuan itu selama enam pekan fase pertama — merujuk pada gencatan senjata fase pertama yang diatur dalam proposal Washington tersebut.

    Namun ternyata, Netanyahu bersikeras menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata tidak boleh menghalangi pasukan Israel untuk melanjutkan pertempuran melawan Hamas hingga tujuan-tujuan perangnya tercapai. Tujuan perang yang dimaksud mencakup penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, serta pemulangan para sandera.

    “Rencana yang telah disetujui Israel dan disambut baik oleh Presiden Biden akan memungkinkan Israel memulangkan para sandera tanpa melanggar tujuan perang lainnya,” tegas Netanyahu dalam pernyataannya pada Minggu (7/7) waktu setempat.

    Lebih lanjut, Netanyahu juga menegaskan bahwa kesepakatan harus melarang penyelundupan senjata ke Hamas melalui perbatasan Jalur Gaza-Mesir dan tidak mengizinkan ribuan militan bersenjata untuk kembali ke Jalur Gaza bagian utara.

    Direktur Badan Intelijen Pusat AS, William Burns, dijadwalkan bertemu PM Qatar dan kepala intelijen Israel dan Mesir pada Rabu (10/7) mendatang di Doha. Menurut sumber, Burns juga akan mengunjungi Kairo pekan ini, bersama delegasi perunding Israel.

    Perundingan gencatan senjata dilanjutkan kembali sejak pekan lalu, setelah mengalami kebuntuan selama berbulan-bulan dengan upaya diplomasi para mediator terhenti dan tidak menghasilkan apa pun.

    Seorang pejabat Palestina yang enggan disebut namanya menyebut tawaran AS itu bisa menghasilkan kesepakatan kerangka kerja jika diterima oleh Israel dan akan mengakhiri perang di Jalur Gaza.

    “Kami telah menyerahkan respons kami kepada mediator dan menunggu untuk mendengar respons pendudukan (Israel-red),” ujar salah satu dari dua pejabat Hamas yang berbicara kepada Reuters, namun enggan disebut namanya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Hamas Terbuka Dialog Bebaskan Sandera Tanpa Gencatan Senjata Permanen

    Hamas Terbuka Dialog Bebaskan Sandera Tanpa Gencatan Senjata Permanen

    Gaza –

    Hamas terbuka berdialog mengenai pembebasan sandera dengan Israel. Peluang dialog pembebasan sandera itu tersebut terbuka lebar meski tanpa gencatan senjata permanen.

    Melonggarnya posisi Hamas ini di tengah upaya mediasi yang dilakukan Qatar dan Mesir untuk mengajak kedua belah pihak menghentikan konflik yang telah memakan banyak korban jiwa.

    “Hamas sebelumnya meminta Israel menyetujui gencatan senjata yang menyeluruh dan permanen,” kata pejabat tinggi Hamas yang tak mau namanya disebut dilansir dari AFP, Senin (8/7/2024).

    “Langkah ini diabaikan, karena para mediator berjanji bahwa selama negosiasi tahanan berlanjut, gencatan senjata akan terus berlanjut,” tambahnya.

    Israel sangat menentang gencatan senjata permanen yang diusulkan Hamas. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjadikan pengembalian semua sandera dan menghancurkan Hamas sebagai tujuan utama kampanye militer Israel setelah serangan 7 Oktober.

    Kantor PM Israel menyatakan “Kesepakatan apa pun akan memungkinkan Israel untuk kembali dan berperang sampai semua tujuan perang tercapai”.

    (isa/isa)