Negara: Qatar

  • SBY dan tamu undangan mulai tiba di Gedung Nusantara hadiri pelantikan

    SBY dan tamu undangan mulai tiba di Gedung Nusantara hadiri pelantikan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), beberapa pimpinan MPR, DPD, dan tamu undangan mulai tiba di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, untuk menghadiri acara pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024—2029, Minggu.

    Jajaran tamu undangan itu tiba lebih awal, yaitu sekitar 3 jam lebih awal, di lokasi acara pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden yang rangkaian acaranya dimulai pukul 10.00 WIB.

    Presiden ke-6 RI tiba sekitar pukul 07.50 WIB, kemudian masuk ke dalam Gedung Nusantara III setelah turun dari kendaraan pribadinya. SBY, yang mengenakan jas dan kopiah hitam, langsung masuk ke dalam gedung menunggu rangkaian acara dimulai.

    Putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tiba sekitar 10 menit setelah SBY. AHY merupakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat dan Menteri ATR/BPN pada Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden RI Joko Widodo. AHY juga masuk dalam bursa calon menteri Prabowo.

    Sementara itu, beberapa pimpinan MPR, di antaranya Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, yang sempat menjadi lawan politik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, saat ini masuk dalam bursa calon menteri, juga telah tiba di lokasi.

    Baca juga: Prabowo berangkat dari Hambalang ke tempat pelantikan Presiden/Wapres
    Baca juga: Prabowo akan hadir ke pelantikan didampingi keluarga inti

    Ada juga Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, yang bakal menjadi Menteri Agama pada pemerintahan Prabowo, juga tiba di Gedung Nusantara.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI masa bakti 2024—2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Minggu.

    Sebanyak 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

    Setidaknya ada 20 pejabat setingkat kepala negara dan 18 pejabat setingkat menteri yang dijadwalkan menghadiri acara pelantikan di Gedung Nusantara.

    Negara-negara sahabat yang mengirimkan utusannya untuk menghadiri acara pelantikan, antara lain, Jerman, Qatar, Thailand, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Rusia, Laos, Vietnam, Vanuatu, Brunei Darussalam, Timor Leste, Serbia, dan China.

    Negara lainnya, yakni Kamboja, Selandia Baru, Solomon, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Mesir, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, India, Jordania, Jepang, Italia, Kanada, Prancis, Brasil, dan Fiji.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • TNI AL kerahkan kapal perang dan heli untuk pengamanan pelantikan

    TNI AL kerahkan kapal perang dan heli untuk pengamanan pelantikan

    Di darat lebih dari 3.500 pasukan Marinir TNI AL dari Jakarta dan Surabaya juga dikerahkan untuk mengamankan pelantikan.Jakarta (ANTARA) – Markas Besar TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satuan Tugas Laut (Satgasla) Komando Gabungan Terpadu Pengamanan (Kogabpadpam) VVIP Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024 menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024—2029 mengerahkan sejumlah kapal perang dan helikopter yang berpatroli di perairan sekitar Jakarta.

    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menyebut ada 10 kapal perang yang disiagakan, di antaranya mencakup KRI I Gusti Ngurah Rai-332, KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992, KRI Semarang-594, KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376, KRI Bung Karno-369, KRI Halasan-630, KRI Cucut-886, dan KRI Cakalang-852.

    “Di darat lebih dari 3.500 pasukan Marinir TNI AL dari Jakarta dan Surabaya juga dikerahkan untuk mengamankan pelantikan, serta dari Pusat Penerbangan TNI AL juga menyiagakan alutsista udara yang punya spesifikasi antikapal selam seperti Heli Panther HS-1308, Heli Panther HS-1311, dan CN P-8305,” katanya.

     Kadispenal menjelaskan bahwa kapal-kapal perang Republik Indonesia itu bakal menjaga laut di sekitar Teluk Jakarta.

    “Pengerahan tersebut tentunya di luar unsur-unsur TNI AL yang terus-menerus beroperasi di wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia sepanjang tahun,” kata Laksamana Pertama TNI Wira Hady.

    Baca juga: Polresta Bandara sterilisasi rute tamu VVIP kenegaraan 
    Baca juga: Dirlantas: Pengalihan lalu lintas situasional saat acara pelantikan

    Dikatakan pula bahwa kapal-kapal perang yang dikerahkan untuk pengamanan acara pelantikan itu telah disiapkan sejak HUT TNI pada tanggal 5 Oktober, dan bakal terus siaga sampai rangkaian acara pelantikan berakhir.

    Satgas Laut TNI AL bersama sembilan satuan tugas dari tiga matra lainnya bertugas di bawah kendali Kogabpadpam VVIP yang dipimpin oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I Laksamana Madya TNI Rachmad Jayadi.

    Kogabpadpam VVIP itu bertanggung jawab atas pengamanan presiden, wapres, tamu-tamu negara, dan pejabat setingkat VVIP lainnya.

    Operasi pengamanan VVIP untuk acara pelantikan itu berlangsung selama sepekan, mulai 17 hingga 23 Oktober 2024.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024—2029 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

    Delegasi dari 30 lebih negara juga dijadwalkan menghadiri acara tersebut.

    Negara-negara yang bakal mengirimkan perwakilannya ke Jakarta untuk acara pelantikan, di antaranya Jerman, Qatar, Thailand, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Rusia, Laos, Vietnam, Vanuatu, Brunei Darussalam, Timor Leste, Serbia, dan China.

    Negara lainnya, yakni Kamboja, Selandia Baru, Solomon, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Mesir, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, India, Jordania, Jepang, Italia, Kanada, Prancis, Brasil, dan Fiji.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Iran-Israel Memanas, Negara-negara Arab Pilih Sikap Netral

    Iran-Israel Memanas, Negara-negara Arab Pilih Sikap Netral

    Doha

    Negara-negara Teluk Arab berusaha meyakinkan Iran akan netralitas mereka dalam konflik antara Teheran dan Israel. Sikap ini diberikan negara-negara Teluk Arab ketika kekhawatiran memuncak bahwa eskalasi konflik yang lebih luas dapat mengancam fasilitas minyak mereka.

    Para menteri dari negara-negara Teluk Arab dan Iran, menurut dua sumber yang dikutip Reuters, Selasa (8/10/2024), menghadiri pertemuan negara-negara Asia yang digelar oleh Qatar, pekan lalu, dengan pembahasan berpusat pada deeskalasi atau meredakan ketegangan.

    Teheran melancarkan serangan rudal besar-besaran terhadap Tel Aviv pada 1 Oktober lalu, dalam apa yang disebut sebagai pembalasan atas pembunuhan para pemimpin senior Hamas dan Hizbullah oleh Israel serta kejahatan Tel Aviv di Jalur Gaza dan Lebanon.

    Otoritas Iran menegaskan serangannya, yang melibatkan ratusan rudal itu, telah berakhir kecuali ada provokasi lebih lanjut. Israel sendiri bersumpah akan membalas dengan keras serangan Iran tersebut.

    Para pejabat Tel Aviv, yang dikutip media Axios, mengatakan Israel bisa menargetkan fasilitas produksi minyak di dalam wilayah Iran dalam pembalasannya.

    Menurut salah satu sumber yang dikutip Reuters, deeskalasi yang mendesak telah menjadi agenda utama dalam semua diskusi yang berlangsung saat ini.

    Kementerian Luar Negeri Qatar, Kementerian Luar Negeri Iran, Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab, Kementerian Luar Negeri Kuwait dan kantor komunikasi pemerintah Arab Saudi belum memberikan komentar resmi atas laporan tersebut.

    Iran sejauh ini tidak mengancam akan menyerang fasilitas minyak di kawasan Teluk Arab. Namun Teheran telah memperingatkan jika “para pendukung Israel” melakukan intervensi langsung, maka kepentingan mereka di kawasan akan menjadi sasaran.

    “Negara-negara Teluk berpendapat kecil kemungkinannya bahwa Iran akan menyerang fasilitas minyak mereka, namun Iran memberikan petunjuk bahwa mereka akan melakukan serangan semacam itu dari sumber-sumber tidak resmi. Ini adalah alat yang dimiliki Iran untuk melawan AS dan perekonomian global,” sebut komentator Saudi, Ali Shihabi, yang dekat dengan otoritas Kerajaan Riyadh.

    Saudi sebagai pengekspor minyak terbesar telah memulihkan hubungan politik dengan Iran dalam beberapa tahun terakhir, yang telah membantu dalam meredakan ketegangan regional. Namun demikian, hubungan kedua negara masih sulit hingga kini.

    Riyadh selama ini mewaspadai serangan Teheran terhadap fasilitas minyak mereka, terutama sejak serangan terhadap kilang minyak utama mereka di Abqaiq tahun 2019 lalu memicu penutupan singkat terhadap lebih dari 5 persen pasokan minyak global. Iran telah membantah terlibat dalam serangan itu.

    “Pesan GCC kepada Iran adalah ‘tolong deeskalasi’,” ungkap Shihabi dalam pernyataannya, merujuk pada Dewan Kerja Sama Teluk yang terdiri atas Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Qatar dan Kuwait.

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian, saat menghadiri pertemuan di Doha pekan lalu, menegaskan bahwa negaranya akan siap untuk merespons, dan memperingatkan agar negara-negara Arab tidak “diam” dalam menghadapi “penghasutan perang” oleh Israel.

    “Segala jenis serangan militer, aksi teroris, atau pelanggaran garis merah kami akan ditanggapi dengan tegas oleh Angkatan Bersenjata kami,” tegasnya.

    Simak: Video Iran: Israel Mengira Dapat Rebut Gaza, Tapi Setahun Berlalu dan Mereka Gagal

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Erdogan Bersumpah Israel Akan Membayar Harga untuk Genosida di Gaza

    Erdogan Bersumpah Israel Akan Membayar Harga untuk Genosida di Gaza

    Jakarta

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersumpah bahwa Israel akan membayar harga untuk “genosida” di Gaza. Hal itu disampaikan Erdogan pada Senin (7/10) waktu setempat, bertepatan dengan peringatan satu tahun perang di Gaza yang terjadi sejak serangan Hamas ke Israel pada tanggal 7 Oktober.

    “Tidak boleh dilupakan bahwa Israel cepat atau lambat akan membayar harga untuk genosida yang telah dilakukannya selama setahun dan masih terus berlanjut,” tulis Erdogan di media sosial X, yang sebelumnya bernama Twitter.

    Sebagai pendukung vokal perjuangan Palestina, termasuk Hamas, Erdogan sering mengecam Israel. Dia menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai “penjagal Gaza” dan menyamakannya dengan Adolf Hitler, pemimpin Nazi Jerman.

    “Sama seperti Hitler yang dihentikan oleh aliansi kemanusiaan, Netanyahu dan jaringan pembunuhannya akan dihentikan dengan cara yang sama,” kata Erdogan, dilansir kantor berita AFP dan Al Arabiya, Selasa (8/10/2024).

    “Dunia yang tidak bertanggung jawab atas genosida Gaza tidak akan pernah menemukan kedamaian,” imbuhnya.

    Pemimpin Turki yang sering memuji Hamas sebagai pejuang kebebasan tersebut, mengatakan bahwa apa yang telah dibantai di depan mata seluruh dunia selama tepat satu tahun “sebenarnya adalah seluruh umat manusia, dan semua harapan umat manusia untuk masa depan.”

    Erdogan juga mengkritik kegagalan sistem internasional untuk menghentikan konflik di Gaza dan sekarang di Lebanon. “Kebijakan genosida, pendudukan, dan invasi Israel yang telah berlangsung lama, sekarang harus diakhiri,” cetusnya.

    Sementara itu, Khaled Meshaal, pemimpin Hamas yang tinggal di pengasingan, mengatakan kelompoknya akan bangkit dari abu “seperti burung phoenix” meskipun mengalami kerugian besar-besaran selama setahun perang melawan Israel di Jalur Gaza. Meshaal menegaskan Hamas akan terus merekrut petempur dan memproduksi senjata.

    Meshaal, seperti dilansir Reuters, Selasa (8/10/2024), merupakan tokoh senior Hamas di bawah kepemimpinan Yahya Sinwar. Dia menjadi pemimpin Hamas dari tahun 1996 hingga tahun 2017 lalu, dan berhasil selamat dari upaya pembunuhan oleh Israel tahun 1997 silam, di mana dia sempat disuntik dengan racun.

    Setahun usai serangan Hamas yang memicu perang di Jalur Gaza, Meshaal menggambarkan konflik dengan Israel sebagai bagian dari narasi yang lebih luas selama 76 tahun, yang bermula dari apa yang disebut oleh Palestina sebagai “Nakba” ketika banyak orang menjadi pengungsi pada perang tahun 1948 yang menyertai terciptanya Israel.

    “Sejarah Palestina terbuat dari siklus,” sebut Meshaal yang kini berusia 68 tahun, dalam wawancara eksklusif dengan Reuters yang dilakukan di Doha, Qatar.

    “Kami telah melewati fase di mana kami kehilangan para martir (korban) dan kami kehilangan sebagian dari kemampuan militer kami, tapi kemudian semangat Palestina bangkit kembali, seperti burung phoenix, syukur kepada Tuhan,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Kami Akan Bangkit dari Abu Seperti Phoenix!

    Kami Akan Bangkit dari Abu Seperti Phoenix!

    Gaza City

    Khaled Meshaal, pemimpin Hamas yang tinggal di pengasingan, mengatakan kelompoknya akan bangkit dari abu “seperti burung phoenix” meskipun mengalami kerugian besar-besaran selama setahun perang melawan Israel di Jalur Gaza. Meshaal menegaskan Hamas akan terus merekrut petempur dan memproduksi senjata.

    Meshaal, seperti dilansir Reuters, Selasa (8/10/2024), merupakan tokoh senior Hamas di bawah kepemimpinan Yahya Sinwar. Dia menjadi pemimpin Hamas dari tahun 1996 hingga tahun 2017 lalu, dan berhasil selamat dari upaya pembunuhan oleh Israel tahun 1997 silam, di mana dia sempat disuntik dengan racun.

    Setahun usai serangan Hamas yang memicu perang di Jalur Gaza, Meshaal menggambarkan konflik dengan Israel sebagai bagian dari narasi yang lebih luas selama 76 tahun, yang bermula dari apa yang disebut oleh Palestina sebagai “Nakba” ketika banyak orang menjadi pengungsi pada perang tahun 1948 yang menyertai terciptanya Israel.

    “Sejarah Palestina terbuat dari siklus,” sebut Meshaal yang kini berusia 68 tahun, dalam wawancara eksklusif dengan Reuters yang dilakukan di Doha, Qatar.

    “Kami telah melewati fase di mana kami kehilangan para martir (korban) dan kami kehilangan sebagian dari kemampuan militer kami, tapi kemudian semangat Palestina bangkit kembali, seperti burung phoenix, syukur kepada Tuhan,” ucapnya.

    Meshaal mengatakan Hamas kini masih mampu melakukan penyergapan terhadap pasukan Israel.

    Para petempur Hamas menembakkan empat rudal dari Jalur Gaza ke wilayah Israel pada Senin (7/10) pagi, tepat saat hari peringatan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu yang memicu perang. Tel Aviv menyebut semua rudal dari Jalur Gaza itu berhasil dicegat.

    “Kami telah kehilangan sebagian amunisi dan senjata kami, namun Hamas masih merekrut para pemuda dan terus memproduksi sebagian besar amunisi dan senjatanya,” tegasnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah Hamas melancarkan serangan mengejutkan pada 7 Oktober tahun lalu, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan membuat lebih dari 250 orang lainnya disandera. Rentetan serangan Tel Aviv dilaporkan menewaskan sekitar 42.000 orang di Jalur Gaza sejauh ini.

    Pemerintah Israel menyebut Hamas tidak ada lagi sebagai struktur militer yang terorganisir dan telah direduksi menjadi taktik gerilya semata. Menurut pejabat Tel Aviv, setidaknya sepertiga dari korban tewas di Jalur Gaza, yakni sekitar 17.000 orang, adalah para petempur Hamas.

    Di kubu Israel, disebutkan sekitar 350 tentara tewas dalam pertempuran di Jalur Gaza.

    Dalam pernyataannya, Meshaal mengatakan dirinya tidak melihat adanya prospek perdamaian selama pemerintahan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu masih berkuasa. Selama ini, Tel Aviv menyalahkan Hamas, yang piagam pendiriannya menyerukan kehancuran Israel, atas kegagalan menjamin perdamaian.

    “Selama pendudukan (Israel) masih ada, kawasan ini akan tetap menjadi bom waktu,” sebutnya.

    Meski berada dalam pengasingan, Meshaal masih tetap berpengaruh dalam tubuh Hamas karena dia memainkan peran penting dalam kepemimpinan Hamas selama hampir tiga dekade. Sosok Meshaal kini secara luas dipandang sebagai wajah diplomatis Hamas.

    Pernyataan yang disampaikan Meshaal, menurut para analis Timur Tengah, tampaknya dimaksudkan sebagai sinyal bahwa kelompok Hamas akan terus berjuang apa pun kerugian yang dialami.

    Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara pada International Crisis Group, Joost R Hiltermann, menilai Israel belum menguraikan rencana untuk Jalur Gaza ketika perang berakhir, dan hal ini dapat memungkinkan Hamas untuk membangun kembali kelompoknya meskipun mungkin tidak dengan kekuatan atau bentuk yang sama.

    Kantor Netanyahu menolak untuk mengomentari pernyataan Meshaal tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Taliban Putus Hubungan dengan Inggris, Kedutaan Afghanistan Ditutup

    Taliban Putus Hubungan dengan Inggris, Kedutaan Afghanistan Ditutup

    London

    Kedutaan Besar (Kedubes) Afghanistan di London, Inggris, ditutup pada Jumat (27/9) waktu setempat. Penutupan itu dilakukan setelah otoritas Taliban yang kini berkuasa di Afghanistan memutuskan hubungan dengan misi diplomatik yang dibentuk pemerintah sebelumnya di Kabul dan memecat stafnya di Inggris.

    Seorang reporter AFP, seperti dilansir AFP, Jumat (27/9/2024), melihat pemberitahuan digantung di gerbang bagian konsuler pada Kedubes Afghanistan di London.

    “Kedutaan Besar Republik Afghanistan ditutup,” demikian bunyi pemberitahuan tersebut.

    Tidak ada yang membukakan pintu gerbang Kedubes Afghanistan, namun bendera nasional negara itu masih berkibar.

    Awal bulan ini, Duta Besar Afghanistan untuk Inggris Zalmai Rassoul mengumumkan via media sosial bahwa kedutaannya akan ditutup “atas permintaan resmi negara tuan rumah” pada 27 September.

    Dalam tanggapannya, Kantor Persemakmuran dan Pembangunan Luar Negeri Inggris (FCDO) membantah bahwa pihaknya berada di balik penutupan tersebut.

    “Keputusan ini tidak dibuat oleh pemerintah Inggris,” tegas juru bicara FCDO dalam pernyataannya.

    “Negara Afghanistan memutuskan untuk menutup Kedutaan Besar Afghanistan di London dan memberhentikan para stafnya,” imbuh pernyataan tersebut.

    Lihat Video: Taliban Bebaskan Ekstremis Anti-Imigran Austria

    “Kami terus mendukung rakyat Afghanistan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang paling membutuhkan,” ucap juru bicara FCDO.

    FCDO belum mengindikasikan apakah Duta Besar Afghanistan yang baru akan diakreditasi di London.

    Inggris tidak mengakui pemerintahan Taliban sebagai pemerintahan yang sah dan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan negara tersebut. Tapi sejalan dengan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, otoritas London mengakui bahwa “tidak ada alternatif selain terlibat secara pragmatis dengan pemerintahan Afghanistan saat ini”.

    Misi diplomatik Inggris untuk Afghanistan pada saat ini berbasis di Doha, Qatar.

    Bagian konsuler pada Kedubes Afghanistan di London, menurut situs resminya, ditutup sejak 20 September.

    Pada Jumat (27/9) waktu setempat, Dubes Rassoul memposting ulang postingan X di mana Dubes Jerman untuk Inggris mengatakan bahwa menjadi “kesenangan” untuk bekerja dengan mitranya dari Afghanistan selama bertahun-tahun.

    Dubes Jerman juga mengutuk apa yang disebutnya sebagai “situasi mengerikan bagi perempuan dan anak perempuan di bawah Taliban”.

    Selama tiga tahun terakhir, Taliban telah menerapkan interpretasi Islam secara radikal dan semakin keras dalam mengusir perempuan dari ruang-ruang publik.

    Meskipun Taliban kembali berkuasa di Afghanistan sejak Agustus 2021, kedutaan-kedutaan besar di berbagai negara tetap beroperasi dengan para staf diplomatik yang setia kepada pemerintahan sebelumnya yang didukung internasional.

    Pada akhir Juli lalu, Kementerian Luar Negeri Taliban menegaskan pihaknya “tidak bertanggung jawab” atas kredensial, termasuk paspor dan visa, yang dikeluarkan oleh misi diplomatik yang tidak sejalan dengan penguasa kabur Kabul.

    Misi diplomatik yang dimaksud mencakup Kedubes Afghanistan di Prancis, Belgia, Swiss, Jerman, Kanada dan Australia.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Tuduhan Iran ke Israel Seret Timur Tengah ke Perang Besar-besaran

    Tuduhan Iran ke Israel Seret Timur Tengah ke Perang Besar-besaran

    Tehran

    Konflik antara Israel dan Hizbullah terus memanas. Presiden Iran Masoud Pezeshkian terang-terangan menuduh Israel menyeret kawasan Timur Tengah ke dalam perang besar-besaran.

    Peringatan itu disampaikan Pezeshkian berbicara kepada sekelompok wartawan setibanya dia di New York, Amerika Serikat (AS), untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti dilansir Reuters, Selasa (24/9/2024).

    “Kami tidak ingin menjadi penyebab ketidakstabilan di Timur Tengah karena konsekuensinya tidak akan bisa diubah,” ucap Pezeshkian dalam pernyataannya.

    “Kami ingin hidup damai, kami tidak ingin perang. Israel-lah yang berupaya menciptakan konflik habis-habisan ini,” tegasnya.

    Pezeshkian juga menuduh komunitas internasional bungkam dalam menghadapi apa yang disebutnya sebagai “genosida Israel” di Jalur Gaza.

    REUTERS/Ronen Zvulun Foto: REUTERS/Ronen Zvulun

    Lihat Video ‘Ledakan Tambang Batu Bara di Iran, Puluhan Orang Tewas’:

    Selesaikan Konflik Lewat Dialog

    Dia mencetuskan penyelesaian konflik Timur Tengah melalui dialog setelah Israel melancarkan gelombang serangan udara yang intens terhadap target-target Hizbullah di Lebanon sejak Senin (23/9) waktu setempat.

    Kementerian Kesehatan Lebanon sejauh ini melaporkan sedikitnya 492 orang tewas, termasuk 35 anak-anak dan 58 perempuan. Disebutkan juga bahwa sekitar 1.645 orang lainnya mengalami luka-luka akibat rentetan serangan tersebut.

    “Kami akan membela kelompok mana pun yang membela hak-hak dan diri mereka sendiri,” cetus Pezeshkian ketika ditanya apakah Iran akan ikut serta dalam konflik antara Israel dan Hizbullah. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu.

    Puluhan ribu orang terpaksa mengungsi dari kota dan desa di kedua sisi perbatasan, baik Lebanon maupun Israel, saat aksi saling serang semakin meningkat beberapa waktu terakhir.

    Foto: REUTERS/Aziz Taher

    Tel Aviv sebelumnya mengatakan lebih memilih solusi diplomatik yang akan membuat Hizbullah menjauhi perbatasan utara Israel.

    Sementara Hizbullah yang juga menyatakan ingin menghindari konflik besar-besaran, menegaskan hanya berakhirnya perang di Jalur Gaza yang akan menghentikan pertempuran melawan Israel.

    Upaya mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza menemui jalan buntu setelah berbulan-bulan perundingan yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS, berujung kegagalan.

    Lihat Video ‘Ledakan Tambang Batu Bara di Iran, Puluhan Orang Tewas’:

    Halaman 2 dari 2

    (isa/fas)

  • Demi Akhiri Perang Gaza, Israel Tawarkan Ini ke Bos Hamas Yahya Sinwar

    Demi Akhiri Perang Gaza, Israel Tawarkan Ini ke Bos Hamas Yahya Sinwar

    Tel Aviv

    Israel menawarkan jalan keluar aman atau safe exit kepada pemimpin Hamas Yahya Sinwar, sebagai imbalan kelompok itu membebaskan para sandera dan menyerahkan kendali atas Jalur Gaza. Tawaran ini mencuat saat keraguan semakin besar mengenai tekad Tel Aviv dan Hamas mewujudkan gencatan senjata.

    Tawaran safe exit untuk Sinwar itu, seperti dilansir Bloomberg dan Al Arabiya, Rabu (11/9/2024), dilontarkan oleh utusan sandera Israel Gal Hirsch dalam wawancara dengan biro media Bloomberg News di Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada Selasa (10/9) waktu setempat.

    “Saya siap untuk memberikan jalur perjalanan yang aman kepada Sinwar, keluarganya, siapa pun yang ingin bergabung dengannya,” ucap Hirsch dalam wawancara tersebut.

    “Kami menginginkan para sandera kembali. Kami menginginkan demiliterisasi, tentu saja deradikalisasi — sebuah sistem baru yang akan mengelola Gaza,” cetusnya.

    Hirsch mengatakan dirinya telah mengajukan tawaran safe exit itu sekitar satu setengah hari yang lalu, dan menolak untuk menjelaskan tanggapan yang didapatnya sejauh ini. Dia hanya menegaskan bahwa Israel juga bersedia membebaskan para tahanan Palestina sebagai bagian dari kesepakatan apa pun.

    Lebih lanjut, Hirsch menggambarkan tawaran itu sebagai bagian dari upaya untuk menghasilkan solusi baru karena prospek gencatan senjata semakin suram. Para mediator, yang terdiri atas Qatar, Mesir dan AS, terus berupaya mengajukan proposal gencatan senjata baru kepada Tel Aviv, namun Hirsch mengatakan Hamas sejauh ini berusaha mendiktekan persyaratan dibandingkan bernegosiasi.

    Tidak diketahui secara jelas apakah kelompok Hamas akan menerima tawaran Israel agar Sinwar meninggalkan Jalur Gaza, terutama mengingat sejarah operasi Israel yang juga menargetkan anggota Hamas di luar negeri.

    Israel tidak mengklaim tanggung jawab atas pembunuhan pemimpin biro politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli lalu di Teheran, Iran. Meskipun otoritas Iran secara terang-terangan menuduh Tel Aviv sebagai dalang pembunuhan Haniyeh, yang tewas dalam serangan yang menghantam wisma tamu di Teheran.

    Yang semakin parah, Israel memandang Sinwar sebagai dalang serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Jalur Gaza dan sebagai simbol perjuangan bersenjata Palestina. Sama seperti Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, Hirsch menyamakan Sinwar dengan Adolf Hitler.

    “Secara paralel, saya harus menjalankan rencana B, rencana C, dan rencana D karena saya harus memulangkan para sandera. Waktu terus berlalu, para sandera tidak memiliki waktu,” ucapnya.

    Para pemimpin Israel telah melontarkan gagasan pengasingan bagi para pemimpin Hamas sebelumnya. Pada Mei lalu, Netanyahu mengatakan kepada podcast “Call Me Back” bahwa gagasan pengasingan “ada, kami selalu mendiskusikannya, tapi menurut saya yang paling penting adalah mereka menyerah”.

    “Jika mereka (Hamas-red) meletakkan senjata mereka, perang akan berakhir,” tegas Netanyahu pada saat itu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Netanyahu Sebut Hamas Tolak Perundingan Gencatan Senjata Gaza

    Netanyahu Sebut Hamas Tolak Perundingan Gencatan Senjata Gaza

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyebut kelompok Hamas telah menolak semua elemen proposal gencatan senjata di Jalur Gaza, yang akan memfasilitasi pembebasan para sandera. Netanyahu menuduh Hamas enggan memulai perundingan baru membahas gencatan senjata tersebut.

    “Hamas telah menolak semuanya… Saya berharap ada perubahan karena saya ingin para sandera itu dibebaskan,” ucap Netanyahu dalam konferensi pers pada Rabu (4/9), yang memicu keraguan untuk potensi kesepakatan gencatan senjata, seperti dilansir Kamis (5/9/2024).

    Pernyataan Netanyahu disampaikan sehari setelah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan sudah “saatnya melakukan finalisasi kesepakatan itu”.

    “Kami berusaha mencari beberapa ruang untuk memulai perundingan,” tuturnya.

    “Mereka (Hamas-red) menolak untuk melakukan itu… Mereka mengatakan tidak ada yang perlu dibicarakan,” imbuh Netanyahu.

    Netanyahu mendapat tekanan tambahan dari dalam negeri dan luar negeri untuk mencapai kesepakatan yang mengatur pembebasan para sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza, setelah otoritas Israel mengumumkan kematian enam sandera yang jenazahnya ditemukan di terowongan bawah tanah.

    Pada Senin (2/9) waktu setempat, Netanyahu menegaskan pasukan Tel Aviv akan mempertahankan kendali atas Koridor Philadelphi yang ada di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir. Dia juga bersumpah “tidak akan menyerah pada tekanan” atas masalah tersebut.

    Hamas, yang serangannya terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu memicu perang di Jalur Gaza, menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari daerah kantong Palestina tersebut sebagai bagian dari perundingan gencatan senjata yang terhenti, yang dimediasi oleh Qatar, Mesir dan AS.

    Namun Netanyahu, dalam konferensi pers pada Rabu (4/9) waktu setempat, menegaskan posisinya soal Koridor Philadelphi, dengan mengatakan bahwa penyerahan kendali atas koridor itu akan memungkinkan Hamas menyelundupkan senjata dan sandera serta “para teroris” keluar dari Jalur Gaza.

    “Anda perlu sesuatu untuk menekan mereka, mencegah mereka, menekan mereka agar melepaskan sandera yang tersisa. Jadi jika Anda ingin membebaskan para sandera, Anda harus mengendalikan Koridor Philadelphi,” tegasnya.

    Ditambahkan juga oleh Netanyahu bahwa perdebatan soal Koridor Philadelphi bukanlah satu-satunya hal yang mencuat.

    Dia menyebut masih banyak hal yang belum terjawab, termasuk pertanyaan soal berapa banyak tahanan Palestina yang akan dibebaskan sebagai imbalan pembebasan sandera, apakah Israel bisa memveto pembebasan tahanan tertentu dan ke mana tahanan yang dibebaskan itu harus dibawa.

    “Semuanya belum terselesaikan,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Bagaimana Perang Gaza Dekatkan Turki dan Mesir?

    Bagaimana Perang Gaza Dekatkan Turki dan Mesir?

    Jakarta

    Sebagian orang meminta damai dengan al-Sisi, “tapi saya tolak. Saya tidak duduk bersama dengan seorang anti-demokrat,” kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada 2019 silam soal Presiden Mesir Abdel Fatah Al-Sisi.

    Erdogan pernah memanggil panglima militer Mesir itu seorang “pembunuh,” setelah menggalang kudeta terhadap bekas Presiden Mohammed Morsi yang terpilih secara demokratis. Morsi merupakan pimpinan organisasi Islam Ikhwanul Muslimin yang dekat secara ideologi dengan Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP, pimpinan Erdogan.

    Permusuhan itu belakangan surut. Al-Sisi dan Erdogan sempat berjabat tangan saat Piala Dunia 2022 di Qatar. Perjumpaan tersebut disusul dengan “diplomasi gempa bumi,” di mana Al-Sisi menelepon Erdogan dan menawarkan bantuan setelah gempa bumi dahsyat pada tahun 2023.

    Pada September 2023, kedua presiden bertemu pada KTT G20 di India. Pada Februari 2024, Al-Sisi menerima Erdogan di Kairo dan keduanya tersenyum di depan kamera. Saat itu, Erdogan sudah tidak lagi menyebut Al-Sisi sebagai “pembunuh,” melainkan “Saudaraku yang terhormat.”

    Dan pada 4 September mendatang, Al-Sisi untuk pertama kalinya akan disambut di Ankara.

    “Disatukan” oleh Israel

    Kesamaan sikap kedua negara terhadap konflik Israel-Palestina disebut telah mendorong pemulihan hubungan diplomasi. “Perang di Timur Tengah dan cara Israel mengobarkannya memainkan peran pemersatu,” kata Selin Nasi, ilmuwan politik di London School of Economics, LSE.

    Dia membandingkan hubungan kedua negara sebagai sebuah “perkawinan demi kenyamanan.” “Kalaupun kedua negara tidak sepakat, namun kepentingan mereka selaras. Baik Ankara maupun Kairo menginginkan gencatan senjata, penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza, dan pembentukan negara Palestina,” kata Nasi.

    Mithat Rende, mantan duta besar Turki untuk Qatar, menekankan bahwa pemulihan hubungan ini sebagian merupakan kepentingan Israel. “Israel sebenarnya selalu ingin kedua negara kembali dekat, karena ingin menyatukan negara-negara Muslim agar membentuk fron bersama melawan Iran,” kata Rende.

    Turki juga ingin memainkan peran konstruktif di Gaza, yang hanya mungkin terjadi jika Mesir terlibat. “Yang penting hubungan dengan Mesir membaik. Untuk bisa mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Turki membutuhkan bantuan Mesir karena 90 persen bantuan ini disalurkan melalui perbatasan Rafah,” kata Nasi.

    Keuntungan ekonomi

    Selain alasan geopolitik, kepentingan ekonomi ikut melatarbelakangi pemulihan relasi. “Perekonomian kedua negara saling melengkapi. Mesir kaya akan energi, sedangkan Turki memiliki infrastruktur industri yang baik. Investor Turki mempunyai minat yang besar terhadap Mesir,” kata Rende.

    “Mesir semakin menjadi pemain penting dalam hal energi,” tegas Nasi, menyinggung cadangan minyak dan gas yang ingin dimanfaatkan Turki. Mesir memainkan peran sentral dalam “Forum Gas Mediterania Timur” yang berkantor pusat di Kairo. Selain Mesir, negara-negara Mediterania yang terlibat adalah Yunani, Siprus, Prancis, Israel, Italia, Yordania dan Wilayah Palestina, bukan Turki.

    “Kabar Baik”

    Para pengamat umumnya melihat pemulihan relasi antara kedua negara sebagai sebuah perkembangan baik, tidak hanya bagi kawasan, namun juga bagi seluruh dunia.

    “Perkembangan ini sangat baik bagi semua orang. Stabilitas di Mediterania Timur penting bagi semua orang yang terlibat,” kata Rende. “Kita berbicara tentang dua tentara terkuat dan dua masyarakat paling terpelajar di dunia Islam. Selain itu, negara-negara ini mengendalikan sebagian besar perdagangan global, kata diplomat tersebut, sambil menunjuk ke Bosphorus, Dardanella, dan Terusan Suez.

    “Kita berada di masa, di mana rantai pasokan global sedang berantakan. Di masa depan, persaingan antara AS dan Cina bisa berkembang menjadi konflik. Bagaimanapun, Turki dan Mesir akan berfungsi sebagai lokasi produksi.”

    rzn/hp

    (ita/ita)