Xcloud.id

Negara: Qatar

  • Harga Minyak Mentah Naik Tipis Jelang Nataru Berkat AS dan India

    Harga Minyak Mentah Naik Tipis Jelang Nataru Berkat AS dan India

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Harga minyak mentah dunia naik tipis pada perdagangan Selasa (24/12), menjelang liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Kenaikan ini ditopang kinclonya data ekonomi Amerika Serikat (AS), juga meningkatnya permintaan minyak di India yang merupakan importir minyak terbesar ketiga dunia.

    Minyak mentah berjangka Brent naik 33 sen atau 0,45 persen menjadi US$72,95 per barel. Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 29 sen atau 0,42 persen menjadi US$69,53 per barel.

    Pesanan baru untuk barang modal utama buatan AS melonjak pada November lalu, di tengah permintaan yang kuat untuk mesin. Selain itu, penjualan rumah baru juga pulih sehingga menjadi tanda ekonomi AS berada pada posisi yang solid menjelang akhir tahun.

    AS adalah konsumen minyak terbesar dunia. Dalam jangka pendek, para pedagang mencari indikasi permintaan AS dari data stok minyak mentah dan bahan bakar yang akan dirilis oleh kelompok industri American Petroleum Institute hari ini.

    “Saya menduga kita tetap tertahan dalam kisaran sempit di kedua sisi yaitu US$69,50 per barel, mungkin sampai Wall Street dibuka kembali pada 27 (Desember),” kata analis pasar IG Tony Sycamore kepada Reuters.

    Sementara itu, impor minyak mentah oleh India naik 2,6 persen secara tahunan (yoy) menjadi 19,07 juta metrik ton pada November. Kuatnya permintaan minyak di India terjadi lantaran meningkatnya aktivitas ekonomi dan perjalanan.

    Di Timur Tengah, upaya baru oleh mediator Mesir, Qatar, dan AS untuk mengakhiri pertempuran antara Israel dan Hamas di Palestina telah mendapatkan momentum pada bulan ini, serta kesenjangan antara kedua belah pihak menyempit, menurut pernyataan pejabat Israel dan Palestina. Namun, perbedaan krusial belum terselesaikan.

    (fby/pta)

  • 17 Negara Ini Terapkan PPN 0%, Salah Satunya Tetangga RI

    17 Negara Ini Terapkan PPN 0%, Salah Satunya Tetangga RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia telah menetapkan penerapan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% hanya berlaku bagi barang dan jasa tertentu, termasuk kategori premium atau mewah. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2024.

    Hal ini tentunya menimbulkan gelombang penolakan di Tanah Air. Bahkan, sejumlah pihak mengencarkan seruan boikot kenaikan PPN 12% ini di media sosial. Di tengah seruan ini, pemerintah tetap akan menerapkan kenaikan PPN 12%.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kenaikan PPN menjadi 12% sudah sesuai dengan amanah undang-undang.

    “Pemerintah hanya mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pada Pasal 7 ayat 1 UU HPP disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 12% berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025,” tegas Menko Perekonomian Airlangga dalam konferensi pers, dikutip Selasa (24/12/2024).

    Di tengah polemik ini, ternyata ada beberapa negara di dunia yang tidak mengenakan PPN atau value added tax (VAT). Amerika Serikat, Bermuda, Pakistan, Kuwait, Macau dan lainnya tidak mengimplementasikan PPN.

    Berikut ini beberapa negara yang tidak mengenakan pajak PPN, dikutip dari PwC dan VAT refund:

    Bermuda
    Cayman Islands
    Greenland
    Guernsey, Channel Islands
    Hong Kong
    Kuwait
    Libya
    Macau
    Myanmar
    Oman
    Qatar
    AS
    Brunei Darussalam
    Belize
    Pakistan
    Gibraltar
    Aruba

    Meskipun tidak memiliki VAT, tetapi beberapa negara di atas masih memiliki pajak barang dan jasa. Ini adalah pajak yang disebut pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada barang dan jasa kepada masyarakat di suatu negara.

    Amerika Serikat contohnya, negara ini tidak memiliki VAT. Negara tersebut mengenakan pajak penjualan untuk konsumennya, dan memberikan keringanan kepada bisnis yang membutuhkan dorongan untuk produksi dan distribusi barang dan jasa. Selain itu, Amerika Serikat mengizinkan bisnis di industri tertentu untuk memungut pajak barang dan jasa mereka sendiri, seperti di industri perhotelan.

    Kemudian, negara-negara seperti Bermuda dan Cayman Islands memang dikenal sebagai surga pajak sehingga mereka memang tidak mengenakan pajak.

    (haa/haa)

  • Hamas Serahkan Daftar Tahanan, Israel Tolak Bebaskan Marwan Barghouti, Ben-Gvir Mau Sabotase – Halaman all

    Hamas Serahkan Daftar Tahanan, Israel Tolak Bebaskan Marwan Barghouti, Ben-Gvir Mau Sabotase – Halaman all

    Hamas Serahkan Daftar Tahanan, Israel Tolak Bebaskan Marwan Barghouti, Ben-Gvir Mau Sabotase

    TRIBUNNEWS.COM – Negosiasi antara Israel dan Hamas mengenai kesepakatan pertukaran tahanan berlanjut.

    Dalam laporan perkembangan negosiasi, Hamas dilaporkan sudah menyerahkan daftar nama tahanan yang diminta untuk dibebaskan oleh Israel.

    Pada saat yang sama, Israel mengajukan daftar 34 tahanan yang menuntut pembebasan mereka pada tahap pertama.

    Dilaporkan, Israel menyatakan menolak untuk melepaskan beberapa nama seperti Marwan Barghouti, seorang pemimpin gerakan Fatah.

    Menurut laporan yang diterbitkan oleh situs berbahasa Ibrani “Ynet”, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, membuat marah keluarga para tahanan yang ditawan Hamas dengan pernyataannya baru-baru ini.

    Pernyataan Netanyahu itu menegaskan bahwa ia “tidak akan setuju untuk mengakhiri perang sebelum melenyapkan Hamas”.

    Bagi keluarga tahanan yang ditawan Hamas, pernyataan Netanyahu dianggap sebagai konflik posisi yang potensial menghambat tercapainya kesepakatan akhir negosiasi pertukaran tahanan dengan Hamas.

    Dalam sebuah pernyataan, Einav Tsinguker, perwakilan keluarga tahanan Israel, ibu dari sandera Matan Tsinguker mengatakan, “Netanyahu ingin mengubur Matan,” mengacu pada kekhawatiran akan terganggunya negosiasi karena pernyataan Netanyahu tersebut.

    Sumber-sumber Palestina juga mengindikasikan tahap pertama dari kesepakatan tersebut mencakup pembebasan 250 tahanan Palestina.

    Gambar yang diambil dari video selebaran yang dirilis oleh Kantor Media Hamas menunjukkan seorang anggota Brigade Al-Qassam menyerahkan sandera kepada pejabat Komite Palang Merah Internasional di Gaza pada 24 November 2023, sebelum mereka dipindahkan ke Israel. Setelah 48 hari baku tembak dan pemboman yang merenggut ribuan nyawa, sandera pertama yang dibebaskan berdasarkan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas diserahkan pada 24 November, kata kedua belah pihak, hampir tujuh minggu setelah mereka ditangkap. (Photo by HAMAS MEDIA OFFICE / AFP) (AFP/-)

    Tawar-menawar Israel-Hamas

    Negosiasi yang sedang berlangsung juga berhias tawar-menawar mengenai isu-isu lain seperti pembukaan penyeberangan Rafah serta penarikan mundur pasukan Israel, dan kembalinya para pengungsi. 

    Israel menuntut jaminan untuk mengakhiri perang dengan Hamas, yang masih menjadi perdebatan utama dalam negosiasi.

    Di sisi lain, Hamas bersikeras memasukkan jaminan mengakhiri perang jika tercapai kesepakatan berkelanjutan.

    Namun desakan Israel untuk menghilangkan kekuasaan Hamas di Gaza mungkin menghambat tuntutan tersebut, sehingga membuat kesepakatan tahap kedua, yang mencakup pembebasan tentara dan tahanan, menjadi lebih rumit.

    Sedangkan tahap ketiga fokus pada pelepasan jenazah.

    Mengenai deportasi, laporan menegaskan bahwa Hamas mungkin setuju untuk mendeportasi beberapa tahanan ke negara ketiga seperti Türkiye atau Qatar, sementara Israel menentang persetujuan untuk membebaskan banyak dari mereka.

    Beberapa permasalahan masih tertunda, seperti tuntutan Israel untuk mendeportasi pejabat senior atau menerima kompensasi khusus.

    Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Katz menegaskan bahwa poros Philadelphia dan poros Netzer tidak akan menjadi hambatan untuk mencapai kesepakatan, yang tampaknya disetujui oleh Hamas sampai batas tertentu.

    Namun Hamas bersikeras agar Israel sepenuhnya menarik diri dari beberapa wilayah.

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir: (khaberni)

    Upaya Sabotase Ben-Gvir

    Di sisi lain, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, dituduh membocorkan informasi dan menuntut verifikasi kemajuan kesepakatan, yang dapat mengakibatkan tertundanya beberapa isu yang bisa menunda kesepakatan akhir gencatan senjata.

    Dalam konteks terkait, mantan Menteri Angkatan Darat Israel Benny Gantz menekankan bahwa penundaan negosiasi dapat mengakibatkan hilangnya nyawa banyak tahanan, dan menekankan bahwa situasi saat ini memerlukan percepatan solusi dan mengakhiri negosiasi secepat mungkin.

    Dia menambahkan, keterlambatan dalam menyelesaikan kesepakatan dapat menyebabkan lebih banyak kerugian.

    Adapun pada tahap pertama kesepakatan, Israel berupaya untuk membebaskan lebih banyak tahanan Israel yang ada di tangan Hamas.

    “Namun Hamas tetap bersikeras pada jumlah yang terbatas, perselisihan terkait daftar tersebut diharapkan dapat diselesaikan secepat mungkin,” tulis khaberni.

     

    (oln/khbrn/*)
     

  • Ditekan Uni Eropa, Qatar Gertak Balik: Ancam Setop Pasokan Gas Jika Paksakan UU Baru – Halaman all

    Ditekan Uni Eropa, Qatar Gertak Balik: Ancam Setop Pasokan Gas Jika Paksakan UU Baru – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM – Undang undang baru yang diberlakukan Uni Eropa (UE) berupa Pedoman Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) yang disetujui tahun ini, bisa menjadi bumerang bagi negara-negara Uni Eropa sendiri.

    Aturan ini mewajibkan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Uni Eropa untuk memeriksa apakah rantai pasok mereka menggunakan kerja paksa atau menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengambil tindakan jika hal tersebut terjadi.

    Hukumannya termasuk denda hingga 5 persen dari omset global. Aturan ini direaksi keras oleh Qatar, salah satu negara eksportir gas terbesar ke Uni Eropa.

    Qatar mengancam balik akan menghentikan pasokan gas ke UE jika negara-negara anggota UE  secara ketat menerapkan undang-undang baru yang menindak kerja paksa dan kerusakan lingkungan.

    Ancaman balik itu dikemukakan Menteri Energi Qatar Saad al-Kaabi kepada Financial Times dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Minggu, lapor Reuters.

    “Jika saya sampai kehilangan 5 persen pendapatan saya karena pergi ke Eropa, saya tidak akan pergi ke Eropa,” tegasnya.

    “Saya tidak menggertak, lima persen pendapatan yang dihasilkan QatarEnergy berarti 5 persen pendapatan yang dihasilkan negara Qatar,” ujarnya.

    “Ini adalah uang rakyat,  jadi saya tidak bisa kehilangan uang sebanyak itu – dan tidak ada seorang pun yang mau menerima kehilangan uang sebanyak itu,” lanjut Saad al-Kaabi.

    Kaabi merupakan kepala eksekutif QatarEnergy, BUMN milik Pemerintah Qatar. Dia menegaskan, UE harus meninjau ulang undang-undang uji tuntas secara menyeluruh.

    Dia juga mengatakan bahwa negaranya di Teluk tidak memiliki kekhawatiran terhadap janji Presiden terpilih AS Donald Trump untuk mencabut pembatasan ekspor gas alam cair.

    Qatar saat ini merupakan salah satu eksportir LNG terbesar di dunia, berupaya memainkan peran yang lebih besar di Asia dan Eropa seiring meningkatnya persaingan dari pemasok utama Amerika Serikat.

    Perusahaan berencana untuk meningkatkan kapasitas pencairannya menjadi 142 juta ton per tahun pada tahun 2027 dari 77 juta.

    Bapak gas alam cair (LNG), Michael Tusiani,  dalam bukunya berjudul From Black Gold to Frozen Gas, How Qatar Became an Energy Superpower, menulis, bahwa pasar energi dunia telah memasuki titik persimpangan di mana keberlanjutan, keamanan, dan keterjangkauan harus ditangani.

    Doha Forum 2024 di Kota Doha, Qatar.

    Qatar memainkan peran penting dalam proses ini. Posisi geografis dan cadangan gas yang sangat besar memberikan keunggulan di pasar Asia dan Eropa.

    Di Doha Forum 2024, terjadi perang diplomasi energi, geopolitik, dan kekuatan pasar yang menentukan wilayah mana (Asia atau Eropa) yang akan menjadi tulang punggung inisiatif LNG Qatar.

    Asia kini menjadi pasar terpenting bagi permintaan LNG secara global. Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Jepang mendominasi impor LNG karena pertumbuhan ekonomi mereka, perkembangan industri, dan urbanisasi yang pesat.

    Ketika negara-negara di kawasan ini beralih dari batu bara ke sumber energi ramah lingkungan, LNG menjadi bahan bakar jembatan dekarbonisasi yang penting. Qatar memiliki keunikan dalam kapasitasnya untuk memenuhi permintaan ini.

    Menurut situs web Qatar Energy, proyek perluasan Lapangan Utara Qatar akan meningkatkan produksi LNG dari 77 juta ton per tahun (MTPA) menjadi 126 MTPA pada tahun 2027, sehingga menjaga pasokan konstan untuk memenuhi permintaan di Asia yang terus meningkat. 

    Selain itu, perjanjian multi-tahun dengan pembeli besar di Asia, seperti China National Petroleum Corporation (CNPC) dan Korea Gas Corporation (KOGAS), mencerminkan komitmen Qatar terhadap wilayah tersebut.

    Perjanjian semacam ini juga membawa ketertiban dan kepastian pada pasar yang tidak dapat diprediksi.

    Asia juga merupakan pasar yang terlindung dari ketidakpastian geopolitik yang menyertai hubungan Qatar dengan negara-negara Barat.

    Selama Asia tetap fokus pada pertumbuhan dan ketahanan energi, maka hubungan yang pragmatis dan saling menguntungkan dapat terjalin.

    Bagi Doha Qatar Energy, stabilitas tersebut memberikan pendapatan yang stabil dan memperkuat reputasinya sebagai mitra energi pilihan.

    Pasar energi Eropa mempunyai cerita yang berbeda. Meningkatnya tekanan terhadap keamanan energi di benua ini terjadi seiring dengan krisis geopolitik yang menghambat impor gas Rusia.

    Qatar telah memainkan peran penting dalam hal ini, menawarkan alternatif pengganti gas Rusia dan cara untuk mendiversifikasi bauran energi Eropa.

    Namun, seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Menteri Saad Sherida Al-Kaabi di Forum Doha, peraturan dan kebijakan ekonomi Eropa merupakan tantangan yang serius.

    Sistem penyesuaian batas karbon Uni Eropa dan kebijakan perubahan iklim lainnya dapat secara tidak sengaja memperlambat impor LNG, yang mana hal ini memberikan dukungan penting terhadap ketahanan energi.

     

     

  • Qatar Buka Kembali Kantor Kedubes Suriah usai 13 Tahun Ditutup, Mulai Jalin Hubungan dengan HTS – Halaman all

    Qatar Buka Kembali Kantor Kedubes Suriah usai 13 Tahun Ditutup, Mulai Jalin Hubungan dengan HTS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Qatar mengumumkan telah membuka kembali kantor kedutaan besar mereka di Damaskus, Suriah, Sabtu (21/12/2024).

    Pembukaan kedubes Qatar ini dilakukan setelah 13 tahun terakhir kantor tersebut ditutup lantaran pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara.

    Namun pasca rezim Bashar al-Assad dilengserkan kelompok Hayat Tahrir al-Shams (HTS) yang dipimpin Abu Mohammad al-Julani, Qatar mulai mendekatkan diri dengan pemerintahan baru Suriah.

    “Qatar pada hari Sabtu secara resmi membuka kembali kedutaan besarnya di Ibu Kota Suriah, Damaskus, setelah hampir 13 tahun,” jelas Diplomat Qatar di Suriah mengutip dari Anadolu.

    “Bendera Qatar dikibarkan di gedung kedutaan, yang kembali beroperasi di Ibu Kota Suriah setelah jatuhnya rezim Assad,” imbuhnya.

    Beberapa hari sebelum membuka kembali kedutaan besar mereka, pemerintah Qatar diketahui telah mengirim delegasi diplomatik ke Damaskus.

    Perwakilan itu dikirim untuk bertemu dengan pemerintah transisi.  Dengan misi menyatakan “komitmen penuh Doha untuk mendukung rakyat Suriah”,

    Kabar ini lantas direspons baik oleh masyarakat setempat.

    Adalah Khalid al-Khalid, penduduk setempat, mengungkapkan kebahagiaannya atas dibukanya kembali kedutaan.

    Ia mencatat bahwa Qatar merupakan salah satu negara yang paling banyak mendukung revolusi Suriah, dan mengatakan: “Saya berharap negara-negara lain juga akan membuka kembali kedutaan mereka.”

    Al-Khalid menekankan perlunya Suriah menerima dukungan internasional, dengan menyatakan: “Kami ingin negara-negara Arab mendukung kami.”

    Al-Khalid menekankan perlunya Suriah menerima dukungan internasional, dengan menyatakan: “Kami ingin negara-negara Arab mendukung kami.”

    Ghaith mengatakan bahwa pembukaan kembali kedutaan akan berkontribusi pada kemajuan Suriah menuju menjadi tempat yang aman, dengan harapan mereka yang telah melarikan diri akan kembali.

    Ia mengaku gembira dengan pembukaan kembali kedutaan karena akan membantu pembangunan kembali Suriah.

    Turki Ikut Buka Kedubes Suriah

    Sebelum Qatar membuka kedubes Suriah, Kedutaan Besar Turki di Damaskus, Suriah juga dibuka lagi.

    Pembukaan ini dilakukan Kedubes Turki di Suriah sejak ditutup sejak 2012.

    “Utusan yang baru, Burhan Koroglu, dan stafnya berangkat hari ini, kedutaan akan beroperasi besok,” kata Menteri Luar Negeri Hakan Fidan kepada televisi swasta NTV dilansir AFP.

    Kedutaan yang  terletak di dekat Rawda Square ini sempat ditutup diikuti dengan pemulangan staf dan keluarga mereka ke Turki.

    Namun sejak jatuhnya rezim Bashar al-Assad awal Desember, Konsulat Jenderal Suriah di Istanbul juga telah kembali beroperasi tanpa hambatan.

    Pemerintah Sementara Suriah Awali Era Baru

    Setelah rezim Assad, pemerintah sementara Suriah yang baru telah mengumumkan komitmennya untuk memulai era baru dengan membangun masa depan yang lebih adil bagi rakyat Suriah.

    Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, juru bicara pemerintah sementara, Obaid Arnaut menyatakan, tujuan utama mereka adalah membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap sistem peradilan dan supremasi hukum.

    “Pengadilan khusus akan dibentuk untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan terhadap rakyat Suriah selama pemerintahan Presiden Bashar al-Assad yang telah digulingkan,” katanya.

    Dengan langkah ini, pemerintah sementara berkomitmen untuk menyembuhkan luka mendalam yang dialami rakyat Suriah dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih adil dan setara.

    Selain itu, pemerintah sementara juga berencana untuk mereformasi lembaga-lembaga negara yang tercemar oleh praktik korupsi, dengan memprioritaskan mereka yang memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap negara.

    (Tribunnews.com / Namira Yunia)

  • Israel Gempur Sekolah di Gaza, 17 Orang Termasuk Anak-anak Tewas

    Israel Gempur Sekolah di Gaza, 17 Orang Termasuk Anak-anak Tewas

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Militer Israel masih terus membombardir wilayah Jalur Gaza, Palestina, mengakibatkan sejumlah orang tewas. Di sisi lain, militer Israel memerintahkan evakuasi sebuah rumah sakit di bagian utara.

    Petugas medis Palestina mengatakan delapan orang, termasuk anak-anak, tewas di Sekolah Musa Bin Nusayr yang menaungi keluarga pengungsi di Kota Gaza.

    Militer Israel, dalam sebuah pernyataan, menyatakan serangan tersebut menargetkan militan Hamas yang beroperasi dari pusat komando yang diduga ada di dalam sekolah. Israel mengklaim kelompok militan Hamas menggunakan tempat itu untuk merencanakan dan melaksanakan serangan terhadap pasukan Israel.

    Melansir Reuters, Minggu (22/12), petugas medis juga mengatakan empat orang Palestina tewas ketika serangan udara menghantam sebuah mobil.

    Sedikitnya lima warga Palestina lainnya tewas dalam dua serangan udara terpisah di Rafah dan Khan Younis, sebelah selatan daerah kantong tersebut.

    Di kota Beit Lahiya, Gaza utara, di mana tentara telah beroperasi sejak Oktober, Hussam Abu Safiya, direktur Rumah Sakit Kamal Adwan, mengatakan bahwa tentara memerintahkan staf untuk mengevakuasi rumah sakit dan memindahkan pasien dan orang-orang yang terluka ke rumah sakit lain di daerah tersebut.

    Abu Safiya mengatakan bahwa misi tersebut “hampir tidak mungkin” karena staf tidak memiliki ambulans untuk memindahkan pasien.

    Militer Israel telah beroperasi di dua kota di Gaza utara, Beit Lahiya dan Beit Hanoun, serta kamp Jabalia di dekatnya selama hampir tiga bulan.

    Palestina menuduh Israel melakukan tindakan “pembersihan etnis” untuk menghilangkan penduduk di daerah-daerah tersebut untuk menciptakan zona penyangga.

    Israel membantah hal ini dan mengatakan bahwa serangan di daerah tersebut bertujuan untuk memerangi militan Hamas dan mencegah mereka berkumpul kembali. Israel mengatakan bahwa pasukannya telah menewaskan ratusan militan dan menghancurkan infrastruktur militer sejak operasi itu dimulai.

    Sayap-sayap bersenjata Hamas dan Jihad Islam mengatakan bahwa mereka telah menewaskan banyak tentara Israel dalam penyergapan selama periode yang sama.

    Para mediator belum berhasil mencapai gencatan senjata antara Israel dan kelompok Islam Hamas.

    Sumber-sumber yang dekat dengan diskusi tersebut mengatakan kepada Reuters pada hari Kamis bahwa Qatar dan Mesir telah berhasil menyelesaikan beberapa perbedaan antara pihak-pihak yang bertikai, namun masih ada beberapa hal yang belum terselesaikan.

    Israel memulai serangannya ke Gaza setelah para pejuang yang dipimpin Hamas menyerang komunitas-komunitas Israel pada 7 Oktober 2023, menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 sandera, menurut penghitungan Israel. Israel mengatakan sekitar 100 sandera masih ditahan, tetapi tidak jelas berapa banyak yang masih hidup.

    Pihak berwenang di Gaza mengatakan bahwa kampanye Israel telah menewaskan lebih dari 45.000 warga Palestina dan membuat sebagian besar penduduknya yang berjumlah 2,3 juta jiwa mengungsi. Sebagian besar daerah kantong pesisir itu hancur berantakan.

    4 Alasan Amerika Serikat Selalu ‘Loyal’ Dukung Israel (Foto: Basith Subastian/CNNIndonesia) (tim/dmi)

  • Qatar Buka Lagi Kantor Kedutaan Besar di Suriah

    Qatar Buka Lagi Kantor Kedutaan Besar di Suriah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Qatar memutuskan kembali membuka kantor kedutaan besar mereka di Damaskus, Suriah, Sabtu (21/12). Sebelumnya Kedubes Qatar di Suriah tutup selama 13 tahun.

    Pembukaan Kedubes Qatar ini menyusul jatuhnya Presiden Basar al-Assad pada awal Desember ini. Dikutip dari AFP, Minggu (22/12), Qatar berusaha mendekatkan diri dengan pemerintahan baru Suriah.

    Menurut laporan AFP, bendera Qatar sudah terlihat berkibar di kantor kedutaan. Qatar jadi negara kedua setelah Turki yang kembali membuka kedutaan besar mereka di Suriah.

    Beberapa hari sebelum membuka kembali kedutaan besar mereka, pemerintah Qatar telah mengirim delegasi diplomatik ke Damaskus.

    Perwakilan itu bertemu dengan pemerintah transisi. Misi tersebut menyatakan “komitmen penuh Doha untuk mendukung rakyat Suriah”, kata seorang diplomat Qatar kepada AFP.

    Selain itu, negara-negara Uni Eropa juga telah menyatakan bakal membuka lagi misi diplomatik mereka dengan Suriah. Sejauh ini, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat (AS) telah mengirim delegasi negara masing-masing ke Damaskus setelah rezim al-Assad runtuh.

    Bahkan, bendera Prancis terlihat berkibar di atas kedutaan Paris di Damaskus pada Selasa (17/12). Namun, Prancis menegaskan misi diplomatik mereka tak akan terbuka jika kriteria keamanan tidak terpenuhi.

    Sementara itu, AS pada Jumat (19/12) membatalkan hadiah 10 juta Dolar AS bagi siapapun yang bisa menangkap Ahmed al-Sharaa, pemimpin baru Suriah.

    Sharaa merupakan kepala kelompok pemberontak Islam Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang mempelopori penggulingan Assad. HTS berakar pada Al-Qaeda, tetapi telah berupaya tampil lebih moderat.

    (tim/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Akademisi sebut jatuhnya Al-Assad seperti reformasi 98 di Indonesia

    Akademisi sebut jatuhnya Al-Assad seperti reformasi 98 di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Robi Sugara, menilai jatuhnya Bashar Al-Assad merupakan bentuk reformasi Suriah layaknya reformasi 1998 yang terjadi di Indonesia, di mana masyarakat sudah jengah terhadap pemerintahan dan menginginkan adanya perubahan.

    Menurut dia, tergulingnya mantan Presiden Suriah itu sebenarnya merupakan protes dari masyarakat. Adapun Al-Assad turun takhta setelah kelompok anti rezim menguasai Damaskus, Ibu Kota Suriah, pada Minggu (8/12).

    “Bashar al-Assad itu kan sebenarnya sudah dikomplain oleh masyarakatnya. Ini betul transisi politik, transisi dari masyarakat yang sebetulnya memang diinginkan,” kata Robi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Namun, dia mengungkapkan kekhawatiran terhadap narasi yang berkembang di Indonesia, khususnya media sosial yang cenderung menganggap ini adalah kemenangan umat Muslim, kemenangan para mujahid.

    Pasalnya, dia menilai momentum ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremis, radikal untuk mengembalikan semangat untuk memainkan narasi propaganda untuk menyesatkan masyarakat.

    “Tapi yang terpenting sebenarnya adalah memahami orang-orang Indonesia, orang-orang yang di luar Suriah, yang kemudian bisa jadi mereka akan terjebak kelompok teror yang mengatasnamakan agama untuk mengembalikan semangatnya, untuk regroup dan reorganisasi,” katanya.

    Menurut dia, Suriah telah melalui masa-masa yang sangat sulit setelah perjuangan panjang rakyatnya, yang tidak hanya melibatkan perlawanan fisik, tetapi juga pengaruh dari negara-negara besar, misalnya Turki, Qatar, Amerika dan Israel.

    Hal itu, kata dia, diindikasikan karena tidak ada perlawanan yang masif ketika Hayat Tahrir Al-Syam (HTS) atau organisasi pembebasan islamis masuk ke Damaskus hingga munculnya pemerintahan transisi dan dirangkulnya kelompok kelompok minoritas untuk bisa hidup berdampingan di Suriah.

    Dia memandang bahwa hal itu adalah bentuk diplomasi-diplomasi di tingkat elit yang ditunjukkan dengan hadirnya dunia internasional untuk menormalisasi hubungan dengan pemerintah Suriah yang baru.

    “Ini bukan kemenangan 100 persen yang dilakukan oleh perlawanan, tapi kemenangannya itu lewat jalur diplomasi. Jalur diplomasi adalah memanfaatkan negara-negara yang punya kepentingan dengan kelompok perlawanan itu dalam rangka mengganti rezim Suriah,” kata dia.

    Untuk itu, dia menyerukan pemerintah RI meluruskan narasi-narasi yang beredar di media sosial agar tidak menyesatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat disesatkan seperti pada masa munculnya ISIS, dan harus cermat dalam membaca situasi dan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah.

    Selain itu, dia mengimbau pemerintah melakukan konsolidasi antara ulama-ulama moderat Indonesia dan ulama moderat di Suriah untuk membangun misi perdamaian, dan meredam suara kelompok garis keras. Menurutnya, banyak ulama Indonesia yang memiliki kedekatan dengan ulama Suriah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hamas Sebut Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza Semakin Dekat

    Hamas Sebut Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza Semakin Dekat

    Jakarta –

    Hamas dan dua kelompok Palestina lainnya mengatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata Gaza dengan Israel “lebih dekat dari sebelumnya”. Asalkan Israel tidak memberlakukan persyaratan baru.

    Seperti dilansir AFP, Minggu (22/12/202), minggu lalu negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat diadakan di Doha, yang menghidupkan kembali harapan akan tercapainya kesepakatan.

    “Kemungkinan tercapainya kesepakatan (untuk gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan) lebih dekat dari sebelumnya, asalkan musuh berhenti memberlakukan persyaratan baru,” kata Hamas, Jihad Islam, dan Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina yang berhaluan kiri dalam sebuah pernyataan bersama yang langka yang dikeluarkan setelah perundingan di Kairo pada Jumat (20/12).

    Seorang pemimpin Hamas mengatakan bahwa perundingan telah membuat “kemajuan yang signifikan dan penting” dalam beberapa hari terakhir.

    “Sebagian besar poin yang terkait dengan masalah gencatan senjata dan pertukaran tahanan telah disepakati,” katanya dengan syarat anonim karena ia tidak berwenang untuk berbicara di depan umum tentang masalah tersebut.

    “Beberapa poin yang belum terselesaikan masih ada, tetapi tidak menghalangi prosesnya. Kesepakatan itu dapat diselesaikan sebelum akhir tahun ini, asalkan tidak terganggu oleh persyaratan baru (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu.”

    Pada hari Rabu (18/12), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa ia “berharap” akan tercapainya kesepakatan, tetapi menghindari membuat prediksi apa pun mengenai kapan kesepakatan itu akan benar-benar terwujud.

    “Saya tidak ingin menebak-nebak seberapa besar kemungkinannya,” katanya di Council on Foreign Relations.

    Hamas membawa 251 sandera selama serangan mereka terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober tahun lalu. Dari jumlah tersebut, 96 orang masih ditahan di Gaza, termasuk 36 orang yang menurut militer Israel telah tewas.

    Upaya untuk mencapai gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera telah berulang kali gagal karena berbagai kendala utama.

    Meskipun telah dilakukan beberapa putaran perundingan tidak langsung, Israel dan Hamas hanya menyetujui satu gencatan senjata, yang berlangsung selama seminggu pada akhir tahun 2023.

    Negosiasi telah menghadapi berbagai tantangan sejak saat itu, dengan pokok pertikaian utama adalah pembentukan gencatan senjata yang langgeng.

    Netanyahu telah berulang kali menyatakan bahwa ia tidak ingin menarik pasukan Israel dari Koridor Philadelphia, sebidang tanah yang telah dibuka dan dikuasai oleh Israel di sepanjang perbatasan Gaza dengan Mesir.

    Masalah lain yang belum terselesaikan adalah tata kelola Gaza pascaperang. Hal ini tetap menjadi masalah yang sangat kontroversial, termasuk di dalam kepemimpinan Palestina. Israel telah berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Hamas menguasai wilayah tersebut lagi.

    (rfs/rfs)

  • RI Prioritaskan Ekspor Produk Halal ke 5 Negara, Mana Saja?

    RI Prioritaskan Ekspor Produk Halal ke 5 Negara, Mana Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap terdapat lima negara tujuan ekspor prioritas yang bisa menjadi rekomendasi bagi produk halal Indonesia.

    Analis Perdagangan Ahli Muda Kemendag Septika Tri Ardianti mengatakan kelima negara tersebut di antaranya Malaysia, Turki, Uni Emirat Arab (UEA), Thailand, dan Arab Saudi.

    “Pasar Turki dan UEA menjadi hub perdagangan kawasan, sedangkan pasar Arab Saudi digerakkan melalui optimalisasi produk halal dalam ekosistem haji dan umrah terintegrasi,” kata Septika dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024).

    Sementara itu, Septika menyebut bahwa Malaysia dan Thailand merupakan pasar Asean yang perlu dijaga sebagai mitra perdagangan yang saling menguntungkan.

    Terlebih, ekspor produk halal ke negara-negara mayoritas muslim dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berpotensi menjadi pasar alternatif bagi ekspor Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi negara tujuan ekspor prioritas yang dikeluarkan Kemendag.

    Adapun, pertumbuhan pasar produk halal global diproyeksikan mampu tumbuh 7,6% secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan nilai mencapai USD$492 miliar pada 2027.

    Kemendag juga menyampaikan bahwa sebagian besar negara yang menyediakan produk halal di negara-negara OKI adalah China, Amerika Serikat (AS), dan Prancis.

    Sementara itu, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KNEKS Putu Rahwidhiyasa menilai, Indonesia harus menjadi penyedia produk ekspor yang terjamin kualitas dan kehalalannya.

    Saat ini, kata Putu, kebutuhan produk halal di negara OKI lebih banyak disediakan oleh negara-negara China, Uni Eropa, dan Amerika.

    “Di tengah kelesuan pasar domestik negara negara tersebut, Indonesia harus menjadi penyedia produk ekspor yang terjamin kualitas dan kehalalannya,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Komite Tetap Timur Tengah dan OKI Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Mohammad Bawazeer menuturkan, Indonesia perlu mengoptimalkan posisi sebagai anggota OKI untuk memudahkan perdagangan produk halal Indonesia di tingkat global.

    Menurutnya, salah satu pasar yang menjadi prioritas adalah Arab Saudi, terutama terkait dalam hal ekosistem haji dan umrah.

    “Pasar Timur Tengah seperti Arab Saudi, Oman, Bahrain, Kuwait, Qatar, UEA, Lebanon, Yaman, dan Iran harus kita maksimalkan. Tantangan kita adalah regulasi dan penggunaan standar produk internasional, karakteristik, serta budaya bisnis yang unik,” tuturnya.

    Adapun, Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyatakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

    Dalam hal ini, BPJPH bertugas untuk menyelenggarakan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.