Negara: Qatar

  • Sosok Mohammed Sinwar yang Membangun Kembali Hamas di Gaza: Lebih Misterius dari Yahya Sinwar – Halaman all

    Sosok Mohammed Sinwar yang Membangun Kembali Hamas di Gaza: Lebih Misterius dari Yahya Sinwar – Halaman all

    Sosok Muhammad Sinwar yang Membangun Kembali Hamas di Gaza, Lebih Misterius dari Yahya Sinwar

     
    TRIBUNNEWS.COM – Media Amerika Serikat (AS), The American Wall Street Journal melaporkan kalau Mohammed Sinwar, adik dari mantan ketua Gerakan Pembebasan Palestina, Hamas, mendiang Yahya Sinwar, sedang membangun kembali gerakan tersebut.

    Rekonstruksi kembali kekuatan Hamas ini dilakukan  dengan merekrut para petempur baru di Jalur Gaza.

    Laporan menyebut, tujuan rekonstruksi kembali gerakan Hamas ini guna menghadapi Israel dalam taktik perang atrisi (perang gesekan) dalam jangka panjang.

    Surat kabar tersebut melaporkan, gerakan Hamas mengalami pukulan hebat pada musim gugur lalu (Oktober 2024) setelah pembunuhan Yahya Sinwar.

    “Namun agresi Israel di Jalur Gaza juga menciptakan generasi pejuang baru dan memenuhi Gaza dengan persenjataan yang belum meledak sehingga perlawanan memproduksi ulang menjadi bom yang mereka gunakan di pertempuran yang sedang berlangsung di Jalur Gaza,” tulis laporan itu.

    Analis militer Israel, pensiunan Mayor Jenderal Israel Amir Afifi, menyatakan program rekrutmen petempur baru Hamas di bawah kepemimpinan Mohammed Sinwar ini membuat laju Hamas dalam membangun kembali kemampuannya lebih cepat dibandingkan laju pemusnahan pejuang Hamas oleh tentara Israel.

    Para petempur Brigade Al Qassam, sayap militer gerakan pembebasan Palestina, Hamas, di Jalur Gaza. Israel menyebut Hamas mampu memperbarui kekuatan militernya dengan merekrut puluhan ribu petempur baru. (khaberni/tangkap layar)

    “Kepemimpinan Mohammed Sinwar dan pertempuran yang sedang berlangsung  merupakan tantangan baru bagi Israel,” kata dia, dilansir Khaberni, Selasa (14/1/2025).

    Afifi menekankan kalau Mohammed Al-Sinwar “mengatur segalanya” dan bahwa dia “berfokus upaya untuk menghidupkan kembali Hamas.” 

    Dia mengatakan bahwa setelah pembunuhan Yahya Al-Sinwar, para pejabat gerakan Hamas di luar negeri memutuskan “untuk membentuk dewan kepemimpinan kolektif” untuk menunjuk pemimpin baru, namun para pejuang Hamas di Gaza tidak mematuhinya. 

    “Sekarang mereka secara mandiri bertempur di bawah kepemimpinan Si Sinwar Junior,” menurut mediator Arab yang terlibat dalam perundingan gencatan senjata dengan Israel.

    Surat kabar tersebut mengatakan bahwa Mohammed Al-Sinwar – yang berusia sekitar 50 tahun – dekat dengan kakak laki-lakinya, yang 10 tahun lebih tua darinya, bergabung dengan Hamas pada usia dini lewat Brigade Izz al-Din al-Qassam, sayap militer Hamas, di bawah komando Muhammad al-Deif.

    Yahya Sinwar (Kiri) dan Muhammad Sinwar (Kanan) (X/Twitter)

    Lebih Misterius

    Berbeda dari saudaranya Yahya Sinwar, yang dipenjara selama lebih dari dua dekade di Israel, Mohammed Sinwar tidak menghabiskan waktu lama di penjara pendudukan. 

    Dia juga lebih tidak dikenal dan teridentifikasi oleh Israel. 

    Sinwar Junior lebih banyak bekerja di belakang layar, yang membuatnya mendapat julukan “Manusia Bayangan.”

    Seorang pejabat senior Israel dari Komando Selatan tentara pendudukan mengatakan, “Kami bekerja keras untuk menemukannya,”.

    Laporan media AS tersebut, mengutip analis politik – menyatakan Mohammed Al-Sinwar sekarang adalah komandan militer tertinggi Hamas di Gaza, bersama dengan dengan Izz al-Din Haddad, komandan militer di Gaza utara.

    Menurut pejabat Israel, Mohammed al-Sinwar termasuk di antara mereka yang bertanggung jawab atas penculikan seorang tentara Israel pada tahun 2006.

    Penculikan tentara Israel ini akhirnya menyebabkan pembebasan saudaranya, Yahya Sinwar dalam kesepakatan pertukaran tahanan 5 tahun kemudian.

    Sebelum dimulainya agresi, Israel memperkirakan Hamas sebagai milisi akan memiliki hingga 30.000 pejuang yang didistribusikan di 24 batalyon dalam struktur yang mirip dengan tentara reguler. 

    Tentara pendudukan Israel saat ini mengklaim kalau mereka menghancurkan struktur terorganisir tersebut, membunuh sekitar 17.000 pejuang, dan menangkap ribuan lainnya.

    Penentu Keputusan Hamas Soal Draft Gencatan Senjata

    Situs web Israel, Walla melaporkan perkembangan negosiasi pertukaran tahanan dan sandera antara Gerakan Hamas dan Israel demi tercapainya kesepakatan gencatan di Gaza.

    Mengutip para pejabat Israel, laporan itu menyatakan kalau Israel dan para mediator (Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat) menyetujui rancangan terkait perundingan dengan gerakan Hamas.

    “Draf tersebut telah dikirim ke Hamas, dan tanggapannya diperkirakan akan diberikan dalam waktu 24 jam ke depan,” kata laporan itu dikutip Khaberni, Senin (13/1/2025).

    Menurut sumber tersebut, orang yang akan mengambil keputusan akhir atas rancangan tersebut adalah komandan sayap militer Hamas di Gaza, Mohammed Sinwar, dalam beberapa literatur menyebut dengan Muhammad al-Sanwar.

    Menurut situs Ibrani tersebut, pihak Israel sudah sangat fleksibel dalam beberapa hari terakhir mengenai sejumlah masalah dalam negosiasi tersebut.

    Para pejabat menambahkan, Israel menunggu tanggapan Hamas, setelah itu baru akan ditentukan apakah kesepakatan telah tercapai atau belum.

    Komandan Brigade Al Qassam, sayap militer Hamas di Gaza, Muhammad al-Sanwar.

    Berada di Titik Kritis, Kesepakatan Israel-Hamas Hampir Final

    Negosiasi untuk gencatan senjata di Jalur Gaza dilaporkan berada pada titik “kritis”.

    Delegasi Israel tiba di ibu kota Qatar, Doha, pada Minggu (12/1/2025), dipimpin oleh Kepala Mossad, David Barnea.

    Seorang sumber senior di Hamas secara eksklusif mengatakan kepada situs berbahasa Arab milik The New Arab, Al-Araby Al-Jadeed, pada Sabtu bahwa hampir semua rincian dari “konsep akhir” kesepakatan gencatan senjata Gaza telah selesai.

    Sumber tersebut mengungkapkan bahwa para mediator kini bersiap mengumumkan kesepakatan gencatan senjata, setelah delegasi Israel yang dikirim oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tiba.

    Upaya gencatan senjata sebelumnya telah gagal, tetapi kali ini, sumber Palestina menunjukkan bahwa situasinya berbeda, dan kesepakatan gencatan senjata hampir siap.

    Sumber Palestina lainnya mengatakan kepada Al-Araby Al-Jadeed bahwa tim teknis dari negara-negara mediator, termasuk AS, Qatar, dan Mesir, serta kedua belah pihak, telah menyelesaikan persiapan kesepakatan tersebut.

    Mereka menambahkan bahwa kesepakatan itu akan dilaksanakan dalam 24 jam setelah Netanyahu menyetujuinya.

    Jejak asap terlihat setelah tembakan roket dari Jalur Gaza menuju Israel, pada 26 September 2024. (Foto oleh Abed Rahim Khatib/Flash90.)

    Utusan Donald Trump Hadir

    Pada Jumat (10/1/2025), Steve Witkoff, utusan Presiden Terpilih AS Donald Trump, tiba di Doha.

    Kunjungan tersebut bertujuan mempercepat proses negosiasi gencatan senjata.

    Witkoff bertemu dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

    Setelah itu, ia bertemu dengan Netanyahu di Israel pada Sabtu.

    Faktor lain yang memperkuat kemungkinan tercapainya kesepakatan gencatan senjata kali ini adalah pertemuan yang akan datang antara Gal Hirsch, pejabat Israel yang bertanggung jawab atas negosiasi tawanan yang ditahan oleh Hamas, dengan Kepala Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Mirjana Spoljaric Egger.

    Hamas dilaporkan akan membebaskan 33 tawanan Israel pada tahap awal perjanjian, sebagai imbalan pembebasan tahanan Palestina.

    Ada indikasi bahwa Trump ingin mengamankan kesepakatan gencatan senjata sebelum pelantikannya sebagai Presiden AS pada 20 Januari.

    Israel Mungkin Menarik Pasukan dari Koridor Philadelphia

    Meskipun rincian kesepakatan gencatan senjata masih dirahasiakan, Al-Araby Al-Jadeed melaporkan bahwa usulan gencatan senjata terbaru melibatkan penarikan pasukan Israel dari Koridor Philadelphia, yang memisahkan Jalur Gaza dari Mesir, pada hari-hari terakhir perjanjian tersebut.

    Netanyahu sebelumnya bersikeras untuk menguasai Koridor Philadelphia serta Persimpangan Netzarim di tengah Jalur Gaza.

    Hal ini yang menyebabkan gagalnya perundingan sebelumnya, yang memperpanjang Perang Gaza.

    Pada tahap awal perjanjian, pasukan Israel akan mundur sebagian dari Gaza, sementara pos pengamatan Israel di wilayah yang hancur akan tetap ada, menurut sumber yang berbicara kepada Al-Araby Al-Jadeed.

    Penarikan penuh pasukan Israel akan terjadi pada akhir perjanjian.

    Netanyahu Bicara dengan Biden

    Joe Biden diperkirakan menelepon PM Israel, Netanyahu bicarakan terkait Philadelphia pada Rabu (21/8/2024), malam (X/Twitter)

    Mengutip Al Jazeera, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara dengan Presiden AS Joe Biden pada Minggu.

    Netanyahu memberi tahu Biden tentang mandat yang telah dia berikan kepada tim negosiasi Israel, yang kini berada di Doha, untuk membahas gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan tawanan.

    Tim Israel diperkirakan akan tinggal setidaknya satu hari lagi di Doha untuk merampungkan rincian akhir kesepakatan potensial.

    Biden menekankan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk gencatan senjata, meskipun pernyataan serupa telah disampaikan lebih dari setahun yang lalu.

    Serangan Israel Berlanjut

    Meski ada kemajuan dalam negosiasi gencatan senjata, Israel terus melancarkan serangan terhadap warga sipil di Jalur Gaza.

    Serangan udara Israel menewaskan delapan orang di sebuah sekolah yang menampung pengungsi di Jabalia, Gaza Utara, dilansir The New Arab.

    Setidaknya 46.565 orang tewas akibat serangan Israel, sebagian besar wanita dan anak-anak, dengan lebih dari 109.000 lainnya terluka.

    Wilayah tersebut mengalami kehancuran total akibat serangan, dan sebagian besar penduduk terpaksa mengungsi berkali-kali. Jumlah korban tewas yang sebenarnya diyakini lebih tinggi daripada angka resmi.

     

    (oln/khbrn/*)

     

     
     

  • Penulis Israel: Kami Tak Akan Menang di Gaza Bahkan Jika Kami Menduduki Seluruh Timur Tengah – Halaman all

    Penulis Israel: Kami Tak Akan Menang di Gaza Bahkan Jika Kami Menduduki Seluruh Timur Tengah – Halaman all

    Penulis Israel: Kami Tak Akan Menang di Gaza Bahkan Jika Kami Menduduki Seluruh Timur Tengah

    TRIBUNNEWS.COM – Analis dan penulis Israel, Yair Assoulin menyatakan, Israel sejatinya tidak akan pernah memenangkan perang di Gaza.

    Jebolan Hebrew University di Yerusalem di jurusan filsafat dan sejarah tersebut menyatakan hal itu dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh surat kabar Haaretz, dilansir Khaberni, Selasa (14/1/2025).

    Menjelang kesepakatan gencatan senjata di Gaza antara Hamas dan Israel, tulisan Assoulin itu menyoroti, bahkan saat Israel seandainya menguasai Timur Tengah, negara pendudukan itu tidak akan menang juga di Gaza.

     “Bahkan jika kami (Israel) menduduki seluruh Timur Tengah dan bahkan jika semua orang menyerah kepada kami, kami tidak akan menang atas Gaza,” katanya.

    Hamas Puas Atas Jalannya Negoisasi Gencatan Senjata

    Terkait situasi di Gaza, Kelompok Palestina, Hamas mengumumkan bahwa perundingan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan di Gaza telah mencapai tahap akhir.

    Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Selasa (14/1/2025), Hamas menekankan pentingnya melanjutkan konsultasi dengan para pemimpin faksi Palestina hingga kesepakatan tersebut diselesaikan.

    “Kami mengadakan serangkaian konsultasi dengan faksi-faksi Palestina untuk memberi mereka informasi terkini tentang kemajuan negosiasi Doha,” kata Hamas dalam keterangannya, dikutip dari Palestine Chronicle.

    Pihak Hamas menambahkan bahwa para pemimpin berbagai faksi juga menyatakan kepuasan mereka terhadap jalannya negosiasi yang sedang berlangsung.

    “Para pemimpin berbagai faksi menyatakan kepuasan mereka terhadap negosiasi tersebut,” jelasnya.

    Pernyataan Hamas lebih lanjut menekankan pentingnya persiapan untuk fase berikutnya dari kesepakatan ini. 

    “Kami menekankan perlunya persiapan untuk fase berikutnya,” tambahnya.

    Meskipun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut, Hamas menegaskan bahwa kesiapan nasional yang komprehensif akan sangat penting untuk fase mendatang dan persyaratannya.

    Hamas dan berbagai faksi Palestina terus melakukan konsultasi intensif, yang diperkirakan akan berlanjut hingga kesepakatan mencapai tahap akhir. 

    “Kami berharap putaran negosiasi ini akan berakhir dengan kesepakatan yang jelas dan komprehensif,” ujar Hamas, dikutip dari Anadolu Anjansi.

    Sebelumnya, pada pagi hari, Qatar telah mengatakan bahwa negosiasi yang sudah berlangsung telah menuju tahap akhir.

    Hasil dari negosiasi saat ini telah diserahkan oleh Qatar kepada Hamas dan Israel.

    Dengan begitu, kesepakatan akan diumumkan secepatnya.

    “Rancangan perjanjian telah diserahkan kepada Hamas dan Israel dan hambatan utama pada isu-isu utama yang disengketakan antara kedua pihak telah diatasi,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Majed al-Ansari dalam konferensi pers di Doha.

    Tahapan Gencatan Senjata

    Jika gencatan senjata benar-benar terwujud, tahap pertama gencatan senjata dapat membebaskan 1.000 tahanan Palestina dengan imbalan pembebasan hingga 33 tawanan Israel.

    Tahapan ini akan melibatkan pembebasan 33 tawanan, termasuk anak-anak, wanita, tentara wanita, pria di atas 50 tahun, serta yang terluka dan sakit.

    Saat ini, 94 tawanan masih berada di Gaza, dengan 34 di antaranya dinyatakan meninggal, dikutip dari The New Arab.

    Tahap pertama juga akan terjadi penarikan pasukan Israel yang melakukan invasi secara bertahap dan sebagian, dikutip dari Al Mayadeen.

    Menurut sumber Palestina yang dekat dengan perundingan tersebut, yang menambahkan bahwa tahap pertama akan berlangsung selama 60 hari.

    Kemudian pada tahap kedua,  akan dimulai 16 hari setelah gencatan senjata dan akan difokuskan pada negosiasi untuk membebaskan sisa pria dan tentara yang ditahan di Gaza.

    Sementara pada tahap ketiga, kesepakatan akan membahas pengaturan jangka panjang, termasuk diskusi tentang pembentukan pemerintahan alternatif di Gaza dan rencana untuk membangunnya kembali.

    Konflik Palestina vs Israel

    Israel telah melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Mereka mengabaikan resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera dan terus melancarkan serangan tanpa henti hingga saat ini.

    Serangan Israel ini telah menewaskan lebih dari 46.500 warga Palestina.

    Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.

    Sejak saat itu, militer Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza, mengusir hampir seluruh penduduknya yang berjumlah 2,3 juta orang dari rumah mereka.

    Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. (khaberni/tangkap layar)

    Tentara Israel Mengakui Kejahatan Mereka di Gaza

    Adapun soal peperangan di Gaza, Associated Press melaporkan kesaksian tentara Israel yang berisi pengakuan melakukan kejahatan perang, menargetkan orang-orang yang tidak berdaya, dan menghancurkan serta menjarah rumah-rumah berstatus bukan ancaman selama partisipasi mereka dalam agresi yang sedang berlangsung terhadap Jalur Gaza.

    Kantor berita itu melaporkan kalau sekitar 200 tentara Israel menandatangani surat yang menyatakan kalau mereka akan berhenti berperang jika pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak mencapai kesepakatan gencatan senjata.

    Laporan itu menjelaskan kalau tentara Israel yang menolak berperang di Gaza mengatakan bahwa “mereka melihat atau melakukan hal-hal yang melanggar batas moral.”

    Dinyatakan bahwa beberapa dari mereka mengaku menerima perintah “untuk membakar atau menghancurkan rumah-rumah yang tidak menimbulkan ancaman apa pun”.

    “Mereka juga menyaksikan tentara menjarah dan merusak rumah-rumah,” kata laporan itu.

    Salah satu dari tentara Israel di laporan itu mengatakan kalau dia menerima instruksi untuk menembak siapa saja yang memasuki zona penyangga yang mereka kendalikan.

    “Tentara itu juga membenarkan kalau dia melihat nilai kehidupan manusia hilang selama periode itu, dan mencatat kalau gambar tentara membunuh seorang pemuda Palestina yang tidak berdaya terukir di dalam pikirannya,” tulis laporan itu.

    Seorang dokter Israel yang menghabiskan sekitar dua bulan di Gaza juga mengindikasikan bahwa tentara IDF ‘menodai’ rumah dan menjarah harta benda untuk dikumpulkan sebagai suvenir.

    Salah satu tentara Israel mengakui partisipasinya dalam kejahatan perang di Jalur Gaza dan mengungkapkan rasa penyesalan dan penyesalannya atas perbuatannya.

    “Sejumlah rekannya mengatakan kalau mereka butuh waktu untuk memahami apa yang mereka lihat di Gaza,” merujuk pada kondisi hilangnya kemanusiaan di Gaza.

    Para tentara Israel yang menandatangani surat penolakan berperang tersebut, melalui koalisi yang disebut “Prajurit Penyanderaan,” berusaha mendapatkan momentum yang lebih besar dengan mengadakan acara-acara dan mencoba meyakinkan lebih banyak tentara untuk bergabung dengan mereka.

    Di sisi lain, tentara Israel yang bertempur di Gaza mengkritik kelompok tersebut dan menganggap aktivitas mereka sebagai “tamparan” setelah lebih dari 800 tentara tewas dalam agresi tersebut.

    “Mereka merugikan kemampuan kami untuk membela diri,” kata dia.

    Mereka yang masuk dalam kelompok ‘pro-perang’ ini menganggap semua yang dilakukan tentara IDF itu perlu, termasuk meratakan rumah-rumah yang digunakan sebagai tempat persembunyian Hamas, menurut kata-katanya.

    Kelompok tentara IDF menegaskan, tentara tidak berhak menyetujui atau menentang keputusan pemerintah.

     

    (oln/khbrn/*)

     

  • Detail Draft Gencatan Senjata Gaza, Analis Israel: Dampaknya Suram, Tapi Israel Tak Punya Pilihan – Halaman all

    Detail Draft Gencatan Senjata Gaza, Analis Israel: Dampaknya Suram, Tapi Israel Tak Punya Pilihan – Halaman all

    Detail Draft Gencatan Senjata Gaza, Analis Israel: Dampaknya Suram, Tapi Israel Tak Punya Pilihan
     
    TRIBUNNEWS.COM – Peluang besar terciptanya gencatan senjata yang dilakukan lewat proses pertukaran sandera dan tahanan antara gerakan Hamas Palestina dan Israel disambut secara tidak antusias oleh sejumlah entitas Zionis.

    Analis Yossi Yehoshua dalam tulisannya di surat kabar Yedioth Ahronoth, menyatakan, kalau draft perjanjian gencatan senjata di Gaza sejatinya merugikan pihak Israel.

    Kerugian itu khususnya karena dengan begitu, target utama perang yaitu pembubaran Hamas, tidak tercapai.

    Ditambah, penarikan mundur pasukan Israel dari titik-titik simpul di Jalur Gaza, adalah puncak dari kesia-siaan agresi militer darat pasukan Israel yang telah berlangsung lebih dari 15 bulan dan menelan banyak korban dan biaya.

    “Hal ini tidak membebaskan kita dari menghadapi masa depan suram yang menanti kita di sisi lain, mengingat banyaknya kesenjangan (perbedaan dengan keinginan Israel) dalam perjanjian yang sedang dirancang,” kata Yossi, dikutip dari Khaberni, Selasa (14/1/2025).

    Berikut tulisan Yossi soal peluang gencatan di Gaza:

    Kita tidak perlu menutup-nutupi kenyataan yang ada. Perjanjian yang muncul ini berdampak buruk bagi Israel, namun Israel tidak punya pilihan selain menerimanya.

    Israel mempunyai kewajiban moral terhadap warga negaranya yang ditangkap dan tentara yang dibiarkan tanpa perlindungan.

    Lima belas bulan setelah dimulainya perang, tentara belum mampu membongkar kekuatan militer Hamas, dan kepemimpinan politik belum melakukan upaya untuk mencari alternatif pemerintahan di Gaza.

    Sebuah kesepakatan dicapai di mana kita membayar harga yang tinggi, yang seharusnya dibayar untuk kesepakatan yang komprehensif, dan bukan kesepakatan parsial yang setelah itu alat-alat tekanan yang bertujuan untuk memastikan tahap selanjutnya akan hilang.

    Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. (khaberni/tangkap layar)

    Detail Draft Gencatan Senjata

    Berikut draf rancangan perjanjian gencatan senjata di Gaza, menurut apa yang diterbitkan oleh Hebrew Broadcasting Corporation:

    Tahap Pertama (42 hari):

    1. Penghentian sementara operasi militer timbal balik antara kedua pihak, dan penarikan pasukan Israel ke arah timur dan menjauh dari daerah berpenduduk ke daerah sepanjang perbatasan di seluruh wilayah Jalur Gaza, termasuk Lembah Gaza (poros Netzarim dan Alun-Alun Kuwait) .

    2. Penghentian sementara aktivitas udara (untuk tujuan militer dan pengintaian) di Jalur Gaza selama 10 jam setiap hari, dan 12 jam pada hari pembebasan korban penculikan dan tahanan.

    3. Pengembalian pengungsi ke daerah tempat tinggalnya, dan penarikan diri dari Lembah Gaza (poros Netzarim dan Alun-Alun Kuwait):

    • A. Pada hari ketujuh (setelah pembebasan 7 tahanan), pasukan Israel mundur sepenuhnya dari Jalan Al-Rashid ke arah timur ke Jalan Salah Al-Din, membongkar seluruh situs dan instalasi militer di daerah ini, dan mengembalikan para pengungsi ke daerah dan tempat tinggal mereka (tanpa membawa senjata selama kepulangan), dengan kebebasan bergerak warga di seluruh wilayah Jalur Gaza, dan masuknya bantuan kemanusiaan melalui Jalan Al-Rashid, dimulai dari hari pertama, tanpa hambatan.

    • B. Pada hari kedua puluh dua, pasukan Israel mundur dari pusat Jalur Gaza (terutama poros Netzarim dan poros Kuwait Square) di sebelah timur Jalan Salah al-Din ke daerah dekat perbatasan, dan situs serta instalasi militer sepenuhnya dihancurkan dan dibongkar, dan para pengungsi terus kembali ke tempat tinggal mereka (tanpa membawa senjata selama mereka kembali) di Jalur Gaza Utara, dengan kebebasan bergerak bagi penduduk di seluruh wilayah Jalur Gaza.

    • C. Mulai dari hari pertama, bantuan kemanusiaan, bahan bantuan dan bahan bakar dalam jumlah yang cukup dan intensif telah disalurkan (600 truk per hari, termasuk 50 truk bahan bakar, termasuk 300 untuk wilayah utara), termasuk bahan bakar yang dibutuhkan untuk mengoperasikan pembangkit listrik, perdagangan dan peralatan yang diperlukan untuk menghilangkan puing-puing dan merehabilitasi wilayah yang hancur. 

    Mengoperasikan rumah sakit, pusat kesehatan dan toko roti di seluruh wilayah Jalur Gaza, dan melanjutkannya di seluruh tahap perjanjian.

    4. Pertukaran sandera dan tawanan antara kedua belah pihak:

    A. Pada tahap pertama, Hamas membebaskan 33 tahanan Israel (hidup atau mati), termasuk wanita (warga sipil dan tentara wanita), anak-anak (di bawah usia 19 tahun selain tentara), orang tua (di atas usia 50 tahun), serta orang-orang yang terluka dan warga sipil yang sakit, dengan imbalan sejumlah tahanan di penjara dan pusat penahanan Israel, sesuai dengan ketentuan berikut:

    • Hamas membebaskan semua tahanan Israel yang masih hidup, termasuk perempuan dan anak-anak sipil (di bawah usia 19 tahun, bukan tentara). 

    Sebagai imbalannya, Israel membebaskan 30 anak-anak dan perempuan untuk setiap tahanan Israel yang dibebaskan, berdasarkan daftar yang diberikan oleh Hamas berdasarkan senioritas dalam tahanan.

    B. Hamas membebaskan semua tentara wanita Israel yang masih hidup.

    Sebagai imbalannya, Israel membebaskan 50 tahanan dari penjaranya untuk setiap tentara wanita Israel yang dibebaskan.

    5. Penjadwalan pertukaran korban penculikan dan tawanan antara kedua pihak pada tahap pertama:

    • Pada hari pertama perjanjian, Hamas membebaskan tiga sandera Israel (warga sipil).

    • Pada hari ketujuh perjanjian, Hamas kembali membebaskan empat sandera Israel (warga sipil).

    • Setelah itu, Hamas membebaskan lagi tiga sandera Israel setiap tujuh hari, dimulai dari perempuan (warga sipil dan tentara).

    Semua orang yang diculik akan dibebaskan hidup-hidup.

    • Pada minggu keenam, Hamas membebaskan seluruh tahanan sipil yang termasuk dalam fase ini. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan sejumlah tahanan Palestina dari penjara sesuai dengan daftar yang disediakan oleh Hamas.

    • Pada hari ketujuh, Hamas mengirimkan informasi tentang jumlah warga Israel yang diculik dan akan dibebaskan pada tahap ini.

    • Pada minggu keenam (setelah pembebasan Hisham al-Sayyid dan Avra ​​​​Mengistu di antara total 33 penculik Israel setuju untuk dibebaskan pada tahap pertama perjanjian), Israel membebaskan 47 tahanan yang ditangkap kembali setelah kesepakatan.

    •  Jika jumlah korban penculikan Israel yang masih hidup yang dijadwalkan untuk dibebaskan tidak mencapai 33 orang, jumlah tersebut akan ditambah dengan jenazah dari kategori yang sama. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan semua wanita dan anak-anak (di bawah usia 19 tahun) pada minggu keenam ditangkap dari Jalur Gaza setelah 7 Oktober 2023.

    • Proses pertukaran ini terkait dengan sejauh mana kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian, termasuk penghentian operasi militer di kedua belah pihak, penarikan pasukan Israel, kembalinya pengungsi, dan masuknya bantuan kemanusiaan.

    • Tahanan Palestina yang dibebaskan tidak akan ditangkap lagi atas tuduhan yang sama seperti sebelumnya, dan Israel tidak akan mengambil inisiatif untuk menangkap kembali tahanan Palestina yang dibebaskan untuk menjalani sisa masa hukumannya.

    • Tahanan Palestina yang akan dibebaskan tidak diharuskan menandatangani dokumen apapun sebagai syarat pembebasan mereka.

    6. Pertukaran korban penculikan dan tahanan pada tahap pertama yang disebutkan di atas tidak akan dianggap sebagai dasar kriteria pertukaran pada tahap kedua.

    7. Selambat-lambatnya pada hari keenam belas, perundingan tidak langsung akan dimulai antara kedua pihak mengenai kesepakatan tentang syarat-syarat pelaksanaan perjanjian tahap kedua ini, termasuk yang berkaitan dengan kriteria pertukaran tawanan antara kedua belah pihak (tentara dan lain-lain).

    Kesepakatan mengenai hal ini harus dicapai sebelum akhir minggu kelima fase ini.

    8. Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badannya dan organisasi internasional lainnya melanjutkan pekerjaan mereka dalam menyediakan layanan kemanusiaan di seluruh wilayah Jalur Gaza, dan akan terus melakukan hal tersebut sepanjang tahapan perjanjian.

    9. Memulai rehabilitasi infrastruktur (listrik, air, limbah, komunikasi, dan jalan) di seluruh wilayah Jalur Gaza, memperbolehkan penggunaan peralatan pertahanan sipil yang diperlukan, dan menghilangkan puing-puing, dan ini akan berlanjut di semua tahap perjanjian.

    10. Menyediakan perbekalan yang diperlukan untuk membangun tempat penampungan bagi para pengungsi yang kehilangan tempat tinggal selama perang (setidaknya 60.000 unit rumah sementara – karavan – dan 200.000 tenda).

    11. Setelah pembebasan seluruh tentara Israel, jumlah tentara yang terluka yang akan dipindahkan untuk perawatan medis melalui penyeberangan Rafah akan ditingkatkan, jumlah orang sakit dan terluka yang diizinkan menyeberang akan ditingkatkan, dan pembatasan terhadap pergerakan barang dan perdagangan akan dihilangkan.

    12. Mulai melaksanakan pengaturan dan rencana yang diperlukan untuk membangun kembali rumah, bangunan sipil, dan infrastruktur yang hancur akibat perang dan memberikan kompensasi kepada mereka yang terkena dampak, di bawah pengawasan sejumlah negara dan organisasi, termasuk Mesir, Qatar, dan PBB .

    13-Semua tindakan dalam fase ini, termasuk penghentian sementara operasi militer di kedua belah pihak, upaya pemberian bantuan dan perlindungan, penarikan pasukan, dll., akan berlanjut selama fase kedua seiring dengan berlanjutnya negosiasi mengenai syarat-syarat fase kedua dan pelaksanaannya.

    Tahap kedua (42 hari):

    14. Pengumuman kembalinya ketenangan berkelanjutan (penghentian permanen operasi militer dan semua aktivitas permusuhan) akan berlaku sebelum dimulainya pertukaran korban penculikan dan tahanan antara kedua pihak – semua pria Israel yang masih hidup (warga sipil dan tentara) – sebagai imbalan atas jumlah tahanan yang disepakati di penjara dan pusat penahanan Israel, Penarikan total pasukan Israel dari Jalur Gaza.

    Tahap ketiga (42 hari):

    15. Jenazah dan jenazah akan dipertukarkan antara kedua pihak setelah mereka ditemukan dan diidentifikasi.

    16. Melaksanakan rencana rekonstruksi Jalur Gaza selama jangka waktu 3 sampai 5 tahun, termasuk perumahan, bangunan sipil, dan infrastruktur sipil, dan memberikan kompensasi kepada semua yang terkena dampak, di bawah pengawasan sejumlah negara dan organisasi, termasuk Mesir, Qatar , dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    17. Membuka perlintasan dan memperbolehkan pergerakan orang dan barang.

     

    Penjamin perjanjian:

    Qatar, Mesir, Amerika Serikat

     

     

     

    (oln/khbrn/*)
     

  • Hamas Sebut Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza Sudah Tahap Akhir, Faksi Palestina Ungkap Kepuasan – Halaman all

    Hamas Sebut Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza Sudah Tahap Akhir, Faksi Palestina Ungkap Kepuasan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kelompok Palestina, Hamas mengumumkan bahwa perundingan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan di Gaza telah mencapai tahap akhir.

    Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Selasa (14/1/2025), Hamas menekankan pentingnya melanjutkan konsultasi dengan para pemimpin faksi Palestina hingga kesepakatan tersebut diselesaikan.

    “Kami mengadakan serangkaian konsultasi dengan faksi-faksi Palestina untuk memberi mereka informasi terkini tentang kemajuan negosiasi Doha,” kata Hamas dalam keterangannya, dikutip dari Palestine Chronicle.

    Pihak Hamas menambahkan bahwa para pemimpin berbagai faksi juga menyatakan kepuasan mereka terhadap jalannya negosiasi yang sedang berlangsung.

    “Para pemimpin berbagai faksi menyatakan kepuasan mereka terhadap negosiasi tersebut,” jelasnya.

    Pernyataan Hamas lebih lanjut menekankan pentingnya persiapan untuk fase berikutnya dari kesepakatan ini. 

    “Kami menekankan perlunya persiapan untuk fase berikutnya,” tambahnya.

    Meskipun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut, Hamas menegaskan bahwa kesiapan nasional yang komprehensif akan sangat penting untuk fase mendatang dan persyaratannya.

    Hamas dan berbagai faksi Palestina terus melakukan konsultasi intensif, yang diperkirakan akan berlanjut hingga kesepakatan mencapai tahap akhir. 

    “Kami berharap putaran negosiasi ini akan berakhir dengan kesepakatan yang jelas dan komprehensif,” ujar Hamas, dikutip dari Anadolu Anjansi.

    Sebelumnya, pada pagi hari, Qatar telah mengatakan bahwa negosiasi yang sudah berlangsung telah menuju tahap akhir.

    Hasil dari negosiasi saat ini telah diserahkan oleh Qatar kepada Hamas dan Israel.

    Dengan begitu, kesepakatan akan diumumkan secepatnya.

    “Rancangan perjanjian telah diserahkan kepada Hamas dan Israel dan hambatan utama pada isu-isu utama yang disengketakan antara kedua pihak telah diatasi,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Majed al-Ansari dalam konferensi pers di Doha.

    Tahapan Gencatan Senjata

    Jika gencatan senjata benar-benar terwujud, tahap pertama gencatan senjata dapat membebaskan 1.000 tahanan Palestina dengan imbalan pembebasan hingga 33 tawanan Israel.

    Tahapan ini akan melibatkan pembebasan 33 tawanan, termasuk anak-anak, wanita, tentara wanita, pria di atas 50 tahun, serta yang terluka dan sakit.

    Saat ini, 94 tawanan masih berada di Gaza, dengan 34 di antaranya dinyatakan meninggal, dikutip dari The New Arab.

    Tahap pertama juga akan terjadi penarikan pasukan Israel yang melakukan invasi secara bertahap dan sebagian, dikutip dari Al Mayadeen.

    Menurut sumber Palestina yang dekat dengan perundingan tersebut, yang menambahkan bahwa tahap pertama akan berlangsung selama 60 hari.

    Kemudian pada tahap kedua,  akan dimulai 16 hari setelah gencatan senjata dan akan difokuskan pada negosiasi untuk membebaskan sisa pria dan tentara yang ditahan di Gaza.

    Sementara pada tahap ketiga, kesepakatan akan membahas pengaturan jangka panjang, termasuk diskusi tentang pembentukan pemerintahan alternatif di Gaza dan rencana untuk membangunnya kembali.

    Israel telah melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Mereka mengabaikan resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera dan terus melancarkan serangan tanpa henti hingga saat ini.

    Serangan Israel ini telah menewaskan lebih dari 46.500 warga Palestina.

    Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.

    Sejak saat itu, militer Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza, mengusir hampir seluruh penduduknya yang berjumlah 2,3 juta orang dari rumah mereka.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Viral Detik-detik Hashim Djojohadikusumo Diduga Tolak Jabat Tangan Menteri Ara, Ada Apa?

    Viral Detik-detik Hashim Djojohadikusumo Diduga Tolak Jabat Tangan Menteri Ara, Ada Apa?

    GELORA.CO  – Terekam detik-detik adik Presiden RI Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo diduga menolak jabat tangan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait. 

    Peristiwa Hashim Djojohadikusumo diduga menolak jabat tangan  dengan Menteri Ara itu terekam saat acara penandatanganan kerja sama atau MoU 1 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).

    Namun demikian cuplikan video Hashim Djojohadikusumo diduga menolak bersalaman dengan Ara itu baru viral pada Senin (13/1/2025). 

    Ternyata peristiwa tersebut sempat terekam dalam tayangan siaran langsung di Youtube Sekretariat Presiden. 

    Saat itu Presiden RI Prabowo Subianto baru saja menandatangani MoU 1 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani.

    Adapun Hashim Djojohadikusumo hadir dalam penandatanganan MoU karena menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan di Kabinet Merah Putih. 

    Usai penandatanganan, terlihat sejumlah kabinet yang terlibat dalam acara bersiap untuk menggelar konferensi pers. 

    Misteri Pagar Laut Tangerang, Nelayan Serang Utara, Kholid Berani Sebut Aguan

    Pun Menteri Ara, sebagai menteri leading sector dari MoU tersebut bersiap menggelar konferensi pers. 

    Namun demikian, tiba-tiba Ara berjalan ke arah belakang menyapa Hashim Djojohadikusumo. 

    Ara pun memberikan tangannya seperti hendak bersalaman. Namun demikian salam Ara tak disambut Hashim. 

    Ara pun kemudian melanjutkan konferensi pers terkait MoU tersebut. Di tengah konferensi pers, Ara mempersilakan Hashim untuk menjelaskan program yang akan dijalankan pemerintah. 

    Hingga kini belum diketahui penyebab Hashim menolak bersalaman dengan Menteri Ara. 

    Pihak Wartakotalive.com pun mencoba mengkonfirmasi hal tersebut ke Menteri Maruarar Sirait namun pesan yang dikirim belum dibalas. 

    Sementara penandatanganan MoU tersebut kata Maruarar Sirait untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah.

    “Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah, kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” ucap Maruarar.

    Maruarar juga menuturkan bahwa target dari pembangunan 3 juta unit hunian dalam dua bulan ini sudah menunjukkan hasil yang signifikan. 

    Selain itu, Maruarar menjelaskan bahwa terdapat banyak investor di bidang perumahan yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

    “Karena arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja dengan cepat, aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung dicek. Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang sangat tinggi, dan ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan,” tuturnya.

    Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, yang bertugas dalam menyusun kebijakan pemerintah dalam hal ini, turut mengungkapkan apresiasinya terhadap penandatanganan MoU tersebut. Hashim berharap proyek tersebut dapat selesai dalam tepat waktu.

    “Alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan penandatanganan antara pihak dari Qatar dan pihak Indonesia, pihak Indonesia diwakili Pak Ara Sirait dan kita berharap bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa mulai dengan proyek pertama yang akan dilaksanakan oleh Sheikh Abdulaziz Al Thani,” ujar Hashim.

    Sementara itu, Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani menyampaikan optimismenya terhadap proyek tersebut. Ia turut mengapresiasi hubungan kuat yang telah terjalin dengan baik antara Qatar dan Indonesia.

    “Saya sebagai investor dan kelompok saya akan berinvestasi di Indonesia. Ini adalah perumahan sosial untuk rakyat, jadi kami dapat mengerjakannya secara profesional dengan dukungan dari semua kelompok saya. Jadi saya berharap dengan dukungan Presiden dan semua orang di sini, Tuan Hashim, para menteri, kami dapat berhasil dalam hal ini,” ucapnya.

    Untuk diketahui, MoU tersebut menerangkan bahwa Kementerian PKP akan menyediakan pemenuhan kebutuhan hunian di Indonesia dan bertujuan untuk menyelenggarakan pengembangan perumahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

    Komitmen tersebut juga menerangkan bahwa Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani memiliki keahlian dalam konstruksi, pengembangan infrastruktur, dan manajemen proyek, serta bekerja sama dengan Kementerian PKP dalam pengembangan proyek hunian sebanyak 1 juta unit.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, dan Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu

  • Prabowo Bakal Terbitkan Inpres Demi Kebut Program 3 Juta Rumah

    Prabowo Bakal Terbitkan Inpres Demi Kebut Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto disebut bakal menerbitkan regulasi khusus lewat instruksi presiden (Inpres) berkaitan dengan pembangunan program 3 juta rumah.

    Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyebut bahwa rencana pembentukan inpres itu dilakukan guna mempercepat pembangunan perumahan di seluruh Indonesia. 

    “Kita sedang mempersiapkan Inpres baru untuk percepatan pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman di seluruh Indonesia ini,” kata Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Building and Cities in Indonesia di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Fahri menyebut, rencana pembentukan Inpres itu terjadi usai dirinya sempat mengusulkan mengenai adanya pembentukan Undang-Undang yang mencakup berbagai topik atau isu pengadaan rumah atau Omnibus Law perumahan.

    Pasalnya, tambah Fahri, pembangunan 3 juta rumah ini bakal mencakup banyak aspek, mulai dari pengadaan lahan, legalisasi lahan, hingga membutuhkan data mengenai penerimanya.

    “Kami sedang mempersiapkan strategi supaya perizinan ini bisa dipercepat. Saya pernah menyebut kita memerlukan semacam omnibus law,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait sempat menyebut pihaknya segera menyiapkan proses legalitas dan lahan.

    Ara menjelaskan, hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen investasi dari Qilaa International Group yang merupakan perusahaan konstruksi asal Qatar. Di mana, perusahaan itu berkomitmen untuk membangun 1 juta rumah.

    “Sesuai arahan Presiden [Prabowo Subianto] untuk segera menyiapkan tim yang siap secara lengkap untuk menyiapkan legalitas dan lahan untuk pembangunannya,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (11/1/2025).

    Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa hal itu bakal melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Khusus terkait dengan pengadaan lahan, dia menyebut bahwa telah menggandeng sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat melakukan pemanfaatan pembangunan ruang pada aset yang dimilikinya.

  • Prabowo Larang Program 3 Juta Rumah Pakai Lahan Persawahan

    Prabowo Larang Program 3 Juta Rumah Pakai Lahan Persawahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai eksekusi program 3 juta rumah. 

    Fahri menyebut, meski program tersebut membutuhkan lahan yang tidak sedikit, tetapi Presiden Prabowo melarang pemenuhan kebutuhan lahan dilakukan lewat alih fungsi lahan produktif atau area persawahan.

    “Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah,” kata Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Building and Cities in Indonesia di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Pelarangan alih fungsi area sawah menjadi perumahan itu dilakukan guna mengejar target swasembada pangan yang juga menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, pembangunan rumah di atas bekas lahan sawah juga dinilai berbahaya. 

    Mengingat, lahan bekas persawahan itu umumnya cenderung lebih lunak, karena banyak mengandung unsur hara. Apabila dipaksakan untuk tetap dibangun area pemukiman, maka hal itu akan sangat berbahaya. 

    “Sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara. Itu lembek sekali. Sehingga kalau ada gempa misalnya 7 skala richter (SR) hilang itu hampir semua rumah,” ujarnya.

    Namun demikian, Fahri memastikan agar para investor tak ragu untuk turut serta dalam menyukseskan program 3 juta rumah. Pasalnya, dirinya mengaku bakal melakukan percepatan pengadaan lahan ke depan. 

    Di samping itu, Fahri juga menjamin legalitas lahan yang akan digunakan untuk program 3 juta rumah nantinya. 

    “Kita akan mempercepat persoalan pertanahan, kepemilikan izin pertanahan. Kita akan percepat supaya proses investasi di sektor rumah akan berjalan dengan cepat,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah membuka peluang bagi para investor asing untuk terlibat dalam program 3 juta rumah yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Wamen PKP Fahri Hamzah menjelaskan saat ini pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas bagi seluruh calon investor asing yang berminat ikut menggarap proyek tersebut.

    “Jadi pemerintah hanya memfasilitasi siapapun dari seluruh dunia ini yang ingin datang meramaikan program 3 juta rumah setahun oleh Bapak Presiden itu. Kita welcome kepada semuanya,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Rabu (8/1/2025).

    Fahri mencontohkan, salah satu negara yang berkomitmen kuat merealisasikan investasinya yakni Qatar. Di mana, proses penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dilakukan pada hari ini.

  • Para Pejabat Optimistis Perundingan Gencatan Senjata di Gaza dan Kesepakatan Pembebasan Sandera – Halaman all

    Para Pejabat Optimistis Perundingan Gencatan Senjata di Gaza dan Kesepakatan Pembebasan Sandera – Halaman all

    Para pejabat optimis dengan perundingan gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera.

    Tayang: Selasa, 14 Januari 2025 17:15 WIB

    khaberni/tangkap layar

    Brigade Qassam menyerahkan tahanan Israel pada gencatan senjata sebelumnya di Gaza. 

    Para Pejabat Optimistis Perundingan Gencatan Senjata di Gaza dan Kesepakatan Pembebasan Sandera

    TRIBUNNEWS.COM- Para pejabat optimistis dengan perundingan gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera.

    Para pejabat AS menyatakan optimisme bahwa gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera dapat dicapai setelah berbulan-bulan negosiasi yang gagal — sebuah kesepakatan yang dapat menghentikan, untuk saat ini, perang yang telah berlangsung selama 15 bulan yang telah mengubah Timur Tengah. 

    Presiden Joe Biden pada hari Senin mengatakan kesepakatan itu “hampir” selesai, dan Presiden terpilih Donald Trump mengatakan kepada Newsmax bahwa kesepakatan itu dapat terjadi “mungkin pada akhir minggu ini.” 

    Para pejabat Israel dan Hamas melaporkan kemajuan dalam pembicaraan yang sedang berlangsung di Doha, ibu kota Qatar, yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat.

    Ben Gvir Cegah Kesepakatan Gencatan Senjata

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir pada hari Senin meminta Menteri Keuangan Bezalel Smotrich untuk membiarkan partai-partai sayap kanan mereka bersatu untuk mencegah kesepakatan gencatan senjata Gaza — yang disebutnya sebagai “penyerahan Negara Israel kepada Hamas” — dengan mengancam akan mengundurkan diri dari pemerintahan jika kesepakatan itu terwujud. 

    Pengunduran diri mereka secara efektif dapat menjatuhkan koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang sudah rapuh.

    Kelompok oposisi mengatakan dalam beberapa hari terakhir mereka akan mendukung Netanyahu dan bertindak sebagai “jaring pengaman” untuk menghentikan keruntuhan pemerintah jika ia menandatangani kesepakatan gencatan senjata.

     

    SUMBER: Washington Post

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Sejumlah Tentara Israel Tolak Lanjutkan Perang di Gaza, Akui Diperintahkan Hancurkan Rumah-Rumah – Halaman all

    Sejumlah Tentara Israel Tolak Lanjutkan Perang di Gaza, Akui Diperintahkan Hancurkan Rumah-Rumah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang perwira di korps lapis baja, Yotam Vilk, merupakan satu dari sejumlah tentara Israel yang menentang konflik Israel dan Hamas di Gaza selama 15 bulan.

    Ia juga menolak untuk bertugas lagi.

    Yotam Vilk mengatakan, mereka melihat atau melakukan hal-hal yang melanggar batas etika.

    Meskipun gerakan tersebut kecil, sekitar 200 tentara Israel menandatangani surat yang menyatakan mereka akan berhenti bertempur jika pemerintah tidak mengamankan gencatan senjata.

    Para tentara Israel mengatakan ini hanyalah puncak gunung es dan mereka ingin orang lain untuk maju.

    Penolakan para tentara ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan terhadap Israel dan Hamas untuk mengakhiri pertempuran.

    Tujuh tentara yang menolak untuk melanjutkan pertempuran di Gaza berbicara dengan AP, menjelaskan bagaimana warga Palestina dibunuh tanpa pandang bulu dan rumah-rumah dihancurkan.

    Beberapa tentara Israel mengatakan, mereka diperintahkan untuk membakar atau menghancurkan rumah-rumah yang tidak menimbulkan ancaman.

    Mereka juga melihat tentara menjarah dan merusak rumah-rumah.

    Dilansir Arab News, setelah Hamas menyerbu Israel pada 7 Oktober 2023, Israel dengan cepat bersatu di belakang perang yang dilancarkan terhadap kelompok militan tersebut.

    Perpecahan di sini telah tumbuh seiring berjalannya perang, tetapi sebagian besar kritik difokuskan pada meningkatnya jumlah tentara yang tewas dan kegagalan untuk membawa pulang sandera, bukan tindakan di Gaza.

    Max Kresch, seorang penyelenggara, mengatakan tentara dapat menggunakan posisi mereka untuk menciptakan perubahan.

    “Kita perlu menggunakan suara kita untuk berbicara dalam menghadapi ketidakadilan, meskipun itu tidak populer,” katanya.

    Namun, beberapa orang yang bertempur dan kehilangan rekan menyebut gerakan itu sebagai “tamparan di wajah”.

    Lebih dari 830 tentara Israel telah tewas dalam perang itu, menurut tentara.

    “Mereka merusak kemampuan kita untuk membela diri,” kata Gilad Segal, seorang penerjun payung berusia 42 tahun yang menghabiskan dua bulan di Gaza pada akhir tahun 2023.

    Lalu, seorang mantan prajurit infanteri memberi tahu AP tentang perasaan bersalahnya.

    Dia mengaku melihat sekitar 15 gedung terbakar selama tugas dua minggu pada akhir tahun 2023.

    Ia mengatakan, jika dia bisa melakukannya lagi, dia tidak akan bertempur.

    “Saya tidak menyalakan korek api, tetapi saya berjaga di luar rumah.”

    “Saya berpartisipasi dalam kejahatan perang,” kata prajurit itu, yang berbicara dengan syarat anonim karena takut akan pembalasan.

    “Saya sangat menyesal atas apa yang telah kami lakukan,” imbuhnya.

    Ilustrasi – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. (khaberni/tangkap layar)

    Pembicaraan Gencatan Senjata

    Sementara itu, pembicaraan gencatan senjata sedang berlangsung.

    Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, maupun Presiden terpilih, Donald Trump, telah menyerukan kesepakatan sebelum pelantikan pada 20 Januari 2025.

    Israel dan Hamas tampaknya semakin dekat dengan kesepakatan gencatan senjata bertahap, kata sejumlah pejabat pada Senin (13/1/2025).

    Namun, kesepakatan belum tercapai dan masih ada sejumlah kendala yang dapat menggagalkan perundingan di Qatar.

    Diketahui, perang Israel melawan Hamas di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023, ketika militan menyerbu Israel selatan dan menewaskan sekitar 1.200 orang serta menculik sekitar 250 orang.

    Sepertiga dari 100 sandera yang masih ditawan di Gaza diyakini telah tewas.

    Perang Israel-Hamas telah menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina di Gaza, menurut otoritas kesehatan di sana.

    Kementerian Kesehatan tidak membedakan antara pejuang dan warga sipil, tetapi mengatakan wanita dan anak-anak merupakan lebih dari separuh korban tewas.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Keluarga Sandera Israel Mengamuk, Marahi Menteri soal Penolakan Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza

    Keluarga Sandera Israel Mengamuk, Marahi Menteri soal Penolakan Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza

    JAKARTA – Anggota keluarga sandera Israel yang masih ditahan di Gaza yang mengamuk. Keluarga sandera memarahi Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich atas penolakannya terhadap kesepakatan yang dinegosiasikan di Qatar untuk menghentikan pertempuran dan memulangkan keluarga mereka.

    Smotrich menyebut kesepakatan itu sebagai “bencana” bagi keamanan Israel dan mengatakan Israel harus melanjutkan operasi militer di Gaza sampai Hamas, kelompok militan yang menguasai wilayah tersebut sebelum perang, menyerah sepenuhnya.

    Dilansir Reuters, Senin, 13 Januari, puluhan anggota keluarga yang disandera, banyak yang membawa foto orang hilang, berdesakan di ruang komite di parlemen Israel tempat diadakannya pertemuan komite keuangan untuk mengkaji anggaran tahun 2025.

    Ada yang marah, ada yang menangis dan memohon. Mereka menyerang Smotrich dalam pertemuan emosional yang berlangsung lebih dari satu jam, menuduhnya meninggalkan 98 sandera Israel dan asing yang masih tersisa di Gaza.

    “Orang-orang yang diculik ini (harusnya) dapat dikembalikan,” ujar Ofir Angrest, yang saudara laki-lakinya, Matan, disandera selama serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

    “Syaratnya sudah matang, sudah waktunya untuk membuat kesepakatan, kata Perdana Menteri. Bagaimana Anda, Menteri Keuangan, menentang kembalinya semua korban penculikan ini?”” katanya.

    Smotrich, pemimpin salah satu partai keagamaan nasionalis garis keras dalam koalisi sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, merupakan salah satu penentang paling keras dari kesepakatan yang ia gambarkan sebagai “menyerah” kepada Hamas.

    Qatar, yang menjadi perantara perundingan bersama Mesir dan Amerika Serikat, mengatakan pihaknya telah memberikan rancangan perjanjian kepada Israel dan Hamas menyusul “terobosan” semalam.

    Yechiel Yehud, yang putrinya Arbel diculik dari Kibbutz Nir Oz dan putranya Dolev terbunuh, mengingatkan Smotrich, dia telah mengunjungi rumah mereka di kibbutz.

    “Aku tahu hatimu ada di tempat yang tepat, tapi kamu dituntut untuk berbuat lebih dari itu,” ujarnya.