Xcloud.id

Negara: Qatar

  • Sah! Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza Berlaku 19 Januari 2025

    Sah! Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza Berlaku 19 Januari 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza akan berlaku besok, Minggu (19/1/2025) pagi waktu setempat. Kabar ini disampaikan Qatar, selaku mediator yang membantu memediasi kesepakatan tersebut.

    “Sesuai dengan koordinasi para pihak dalam perjanjian dan para mediator, gencatan senjata di Jalur Gaza akan dimulai pada pukul 08.30 pada hari Minggu, 19 Januari, waktu setempat di Gaza,” kata juru bicara kementerian luar negeri Qatar Majed al-Ansari di akun X.

    “Kami menyarankan penduduk untuk mengambil tindakan pencegahan, berhati-hati sepenuhnya, dan menunggu arahan dari sumber resmi,” tambahnya, seperti dikutip AFP, Sabtu (18/1/2025).

    Waktu pasti dimulainya gencatan senjata belum jelas, meskipun Israel telah mengatakan tidak ada tahanan yang akan dibebaskan sebelum pukul 14.00 waktu setempat.

    Sebelumnya, Kabinet Israel juga telah menyetujui kesepakatan dengan kelompok militan Palestina untuk melakukan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza.

    Melansir Reuters, usai pertemuan lebih dari enam jam pada Sabtu dini hari waktu setempat, pemerintah Israel meratifikasi kesepakatan yang diharapkan dapat mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 15 bulan di wilayah Gaza, yang dikuasai oleh Hamas.

    “Pemerintah telah menyetujui kerangka kerja untuk pemulangan para sandera. Kerangka kerja untuk pembebasan para sandera akan mulai berlaku pada hari Minggu,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan singkat.

    Meski begitu, setelah kesepakatan gencatan senjata disetujui, pesawat tempur Israel terus melancarkan serangan udara di Gaza. Serangan pada Sabtu pagi menewaskan lima orang di sebuah tenda di daerah Mawasi, dekat Khan Younis, di selatan Gaza. Dengan demikian, sejak perjanjian diumumkan pada Rabu (15/1/2025) kemarin, jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel telah mencapai 119 orang.

    Kesepakatan ini mencakup gencatan senjata bertahap selama enam minggu, di mana sandera yang ditahan oleh Hamas akan ditukar dengan tahanan Palestina yang ada di penjara Israel. Pada tahap pertama, 33 dari 98 sandera Israel, termasuk wanita, anak-anak, dan pria di atas 50 tahun, akan dibebaskan, sementara Israel juga akan melepaskan semua wanita dan anak-anak Palestina di bawah 19 tahun yang ditahan.

    Nama-nama 95 tahanan Palestina yang akan diserahkan pada hari Minggu diumumkan oleh Kementerian Kehakiman Israel pada hari Jumat.

    (pgr/pgr)

  • Gencatan Senjata Israel-Hamas Mulai Besok, Houthi Setop Operasi Militer jika Agresi di Gaza Berhenti – Halaman all

    Gencatan Senjata Israel-Hamas Mulai Besok, Houthi Setop Operasi Militer jika Agresi di Gaza Berhenti – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gencatan senjata di Jalur Gaza direncanakan dimulai pada Minggu (19/1/2025).

    Menjelang gencatan senjata di Gaza, kelompok Houthi yang berbasis di Yaman, menyampaikan rencana operasi militernya terhadap Israel.

    Mohammed al-Bukhaiti, anggota biro politik Houthi, mengatakan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas “mengakhiri perang tetapi tidak mengakhiri konflik”.

    Sejak November 2023, Houthi telah memprotes perang Israel di Gaza dengan meluncurkan serangan rudal dan pesawat tak berawak ke Tel Aviv.

    Houthi juga menargetkan kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah dan Teluk Aden.

    “Peran Yaman dalam mendukung Gaza efektif dan menentukan karena ia telah mencekik musuh dan sekutunya serta merugikan mereka banyak hal, jadi kami perkirakan permusuhan terhadapnya akan terus berlanjut dengan cara yang berbeda,” kata Mohammed al-Bukhaiti, Jumat (17/1/2025), dilansir Al Jazeera.

    “Kami menegaskan bahwa operasi militer kami akan berhenti ketika agresi berhenti, dan bahwa kebebasan navigasi adalah hak umum bagi semua negara dan bukan hak selektif bagi siapa pun,” tambahnya.

    Sementara itu, Kabinet Israel telah menyetujui kesepakatan untuk gencatan senjata di Gaza yang akan membebaskan puluhan sandera yang ditawan di sana dan menghentikan perang selama 15 bulan dengan Hamas.

    Hal itu membuat kedua pihak selangkah lebih dekat untuk mengakhiri pertempuran.

    Gencatan Senjata Harus Dimulai Sesuai Rencana

    Gencatan senjata di Jalur Gaza harus dimulai pada Minggu (19/1/2025) sesuai rencana, meskipun para negosiator perlu menyelesaikan ‘masalah’ di menit-menit terakhir.

    Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken.

    “Tidak mengherankan bahwa dalam proses dan negosiasi yang sangat menantang dan menegangkan ini, Anda mungkin mendapatkan jalan keluar yang longgar,” kata Antony Blinken dalam konferensi pers di Washington, Kamis (16/1/2025), dikutip dari Arab News.

    “Kami sedang menyelesaikan jalan keluar yang longgar itu saat kita berbicara,” sambungnya.

    Seorang pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan para pihak membuat kemajuan yang baik dalam menyelesaikan hambatan-hambatan di menit-menit terakhir.

    “Saya pikir kita akan baik-baik saja,” kata pejabat itu kepada Reuters.

    Sebelumnya pejabat itu mengatakan, satu-satunya perselisihan yang tersisa adalah mengenai identitas beberapa tahanan yang ingin dibebaskan Hamas.

    Utusan Presiden Joe Biden dan Presiden terpilih Donald Trump berada di Doha dengan mediator Mesir dan Qatar yang bekerja untuk menyelesaikannya, kata pejabat itu.

    Tahap Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

    Tahap Pertama

    Tahap pertama dimulai pada Minggu (19/1/2025), menurut mediator Qatar.

    Diberitakan AP News, berikut ini hal-hal terkait kesepakatan gencatan senjata:

    Penghentian pertempuran selama enam minggu akan dimulai, membuka negosiasi untuk mengakhiri perang.
    Sebanyak 33 dari hampir 100 sandera akan dibebaskan selama periode tersebut, meskipun tidak jelas apakah lebih dari separuhnya masih hidup.
    Amerika Serikat mengatakan fase ini juga mencakup penarikan pasukan Israel dari daerah berpenduduk padat di Gaza. Itu akan memungkinkan banyak warga Palestina yang mengungsi untuk kembali ke rumah-rumah mereka yang tersisa. Banyak lingkungan telah hancur menjadi puing-puing.
    Bantuan kemanusiaan akan melonjak, dengan ratusan truk memasuki Gaza setiap hari.
    Rincian akhir yang masih dikerjakan termasuk daftar ratusan tahanan Palestina yang akan dibebaskan.

    Tahap Kedua

    Tahap kedua lebih sulit, berikut rinciannya:

    Negosiasi untuk fase ini akan dimulai pada hari ke-16 gencatan senjata.
    Tahap ini akan mencakup pembebasan semua sandera yang masih hidup, termasuk tentara pria.
    Pasukan Israel akan mundur dari Jalur Gaza.
    Namun, Israel mengatakan tidak akan menyetujui penarikan penuh sampai kemampuan militer dan politik Hamas dihilangkan.
    Hamas mengatakan pihaknya tidak akan menyerahkan sandera terakhir sampai Israel menarik semua pasukannya.

    Tahap Ketiga

    Tahap ketiga menyerukan pemulangan jenazah para sandera yang masih berada di Gaza dan dimulainya pembangunan kembali besar-besaran di Gaza, yang masih harus dibangun kembali selama puluhan tahun.

    Belum jelas pula siapa yang akan menanggung biayanya.

    Ilustrasi – Tank Pasukan Israel di wilayah Gaza Utara dalam operasi militer darat di wilayah kantung Palestina tersebut. (khaberni/tangkap layar)

    Diketahui, kesepakatan gencatan senjata muncul pada Rabu (15/1/2025) setelah mediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS untuk menghentikan perang di Gaza.

    Kesepakatan tersebut menguraikan gencatan senjata awal selama enam minggu dengan penarikan pasukan Israel secara bertahap.

    Puluhan sandera yang ditawan oleh Hamas akan dibebaskan sebagai ganti ratusan tahanan Palestina yang ditahan di Israel.

    Hal ini membuka jalan bagi lonjakan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, tempat mayoritas penduduk telah mengungsi, menghadapi kelaparan, penyakit, dan kedinginan.

    Deretan truk bantuan berbaris di kota perbatasan Mesir, El-Arish, menunggu untuk menyeberang ke Gaza, setelah perbatasan dibuka kembali.

    Perdamaian juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas di Timur Tengah, termasuk mengakhiri gangguan terhadap perdagangan global dari gerakan Houthi Yaman yang berpihak pada Iran yang telah menyerang kapal-kapal di Laut Merah.

    Pemimpin gerakan tersebut, Abdul Malik Al-Houthi, mengatakan kelompoknya akan memantau gencatan senjata dan melanjutkan serangan jika dilanggar.

    Perang Israel di Gaza telah menewaskan sebanyak 46.876 warga Palestina dan melukai 110.642 orang sejak 7 Oktober 2023.

    Setidaknya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas hari itu dan lebih dari 200 orang ditawan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Gencatan Senjata Gaza Berkat Trump-Utusannya

    Gencatan Senjata Gaza Berkat Trump-Utusannya

    Gaza City –

    Kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza telah disepakati oleh Israel dan Hamas, yang akan dimulai pada Minggu (19/1) besok. Seorang pejabat senior Hamas menyebut kesepakatan itu tidak akan terwujud tanpa campur tangan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan utusannya, Steve Witkoff.

    Pujian untuk Trump itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (18/1/2025), disampaikan oleh Kepala Hubungan Politik dan Hubungan Internasional Hamas, Basem Naim, dalam wawancara eksklusif dengan Al Arabiya News pada Jumat (17/1) waktu setempat.

    “Saya tidak dapat membayangkan bahwa hal ini dapat terjadi tanpa tekanan dari pemerintahan yang akan datang yang dipimpin oleh Presiden Trump, karena utusannya untuk kawasan ini, Bapak Witkoff, telah berada di sini selama beberapa hari terakhir,” ucap Naim.

    “Dia (Witkoff) memperhatikan semua detail dan hambatan, dan memberikan tekanan, terutama terhadap pemerintah Israel,” ujarnya.

    Naim juga mengatakan bahwa penundaan selama berbulan-bulan dalam mencapai kesepakatan dengan Israel disebabkan oleh keengganan dan “dukungan tak tergoyahkan” kepada Israel oleh pemerintahan Presiden AS Joe Biden, yang disebutnya “terlibat”.

    “Saya meyakini sebagian besar penundaan selama beberapa bulan terakhir ini disebabkan oleh keengganan, mungkin keterlibatan, pemerintahan Biden, dan dukungan tak tergoyahkan yang tidak terbatas kepada pemerintah Israel, untuk perang melawan Palestina, untuk investasi berkelanjutan dalam perang ini secara militer, secara diplomatik, dan secara politik,” sebut Naim dalam tudingannya.

    Kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel diumumkan oleh para mediator, yang terdiri atas Qatar, Mesir dan AS, pada Rabu (15/1) waktu setempat.

  • Israel Serang Gaza Usai Sepakat Gencatan Senjata, 101 Tewas

    Israel Serang Gaza Usai Sepakat Gencatan Senjata, 101 Tewas

    Qatar, salah satu mediator utama gencatan senjata, mengumumkan Israel dan Hamas telah menyetujui perjanjian gencatan senjata. Hal ini terjadi seusai lebih dari 460 hari perang yang menghancurkan Gaza, dikutip Al Jazeera, Jumat (17/1).

    Mulai berlaku Minggu, 19 Januari 2025

    Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani mengatakan pada Rabu (15/1) bahwa perjanjian gencatan senjata akan mulai berlaku pada Minggu, (19/1). Namun, dia menambahkan, upaya untuk menerapkan langkah-langkah genjatan senjatan tersebut antara Israel dan Hamas terus berlanjut.

    Menurut pernyataan dari kantor PM Israel, jika disetujui oleh pemerintah dan kabinet Israel, kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas dapat dilanjutkan sesuai jadwal yang direncanakan. Selain itu, para tawanan bakal dibebaskan paling cepat pada Minggu (19/1) mendatang.

    Hamas: Rakyat Palestina tak akan lupa

    Sebelumnya, di sisi lain, Anggota biro politik Hamas Khalil Al Hayya mengatakan bahwa rakyat Palestina tidak akan melupakan siapa pun yang mengambil bagian dalam perang genosida.

    “Apa yang dilakukan Israel dan para pendukungnya—mulai dari perang genosida brutal hingga kejahatan mirip Nazi—akan tetap terpatri dalam ingatan rakyat kami dan dunia sebagai genosida paling keji di era modern,” tutur dia dalam konferensi pers, Rabu (15/1), menukil Anadolu, Jumat (17/1).

    Dia juga menyebut adanya sikap terhormat dari semua negara yang mendukung mereka di berbagai bidang, terutama Turki, Afrika Selatan, Aljazair, Rusia, Tiongkok, Malaysia, dan Indonesia.

    “Masyarakat kami berdiri teguh di tanah mereka, tidak melarikan diri atau bermigrasi, dan bertindak sebagai perisai pelindung bagi perlawanan mereka,” pungkas Khalil Al Hayya.

  • Gencatan Senjata di Gaza Kemenangan bagi Pejuang Palestina

    Gencatan Senjata di Gaza Kemenangan bagi Pejuang Palestina

    Jakarta –

    Kelompok militan Palestina, Hamas, dan Israel sepakat gencatan senjata. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai gencatan senjata di Gaza merupakan kemenangan bagi pejuang Palestina.

    “Sebetulnya ada harapan ya, jadi ceasefire (gencatan senjata) terjadi sebetulnya adalah kemenangan luar biasa bagi Hamas dan pejuang Palestine melawan Israel,” ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim lewat pesan suara kepada detikcom, Jumat (17/1/2025).

    Namun, pejuang Palestina dan dunia internasional harus lebih waspada. Apalagi melihat kejadian yang sudah-sudah, Israel kerap melanggar perjanjian.

    “Tetap melihat watak Israel yang selalu mengkhianati itu tetap harus dijaga, harus ada jaminan dan mekanisme terukur supaya tahapan-tahapan yang ada dalam perjanjian ceasefire itu terlaksana,” sebutnya.

    Negara mediator dan inisiator gencatan senjata, kata Sudarnoto, perlu serius mengawasi, dalam hal ini adalah Amerika Serikat (AS), Qatar, dan Mesir. Negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga harus turun tangan memainkan peran yang terukur.

    “Apalagi Indonesia harus penting melakukan diplomasi yang lebih kuat untuk meyakinkan ceasefire harus dijaga,” sambung Sudarnoto.

    Meski sudah tercapai kesepakatan, Israel secara kejam terus melanjutkan genosida di Gaza. Terbaru, sedikitnya 82 orang tewas.

    AS selama beberapa dekade mendukung solusi dua negara antara Israel dan Palestina, yang akan menciptakan sebuah negara bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang berdampingan dengan Israel.

    (isa/aud)

  • Meski Dukung Netanyahu, Ben-Gvir Ancam Mundur dari Pemerintahan Jika Israel-Hamas Berdamai – Halaman all

    Meski Dukung Netanyahu, Ben-Gvir Ancam Mundur dari Pemerintahan Jika Israel-Hamas Berdamai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir mengancam akan mengundurkan diri dari pemerintahan jika kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas yang melibatkan pertukaran tahanan disetujui.

    Ben-Gvir menegaskan bahwa meskipun ia mendukung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, kesepakatan ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip pertahanan yang ia pegang.

    “Jika kesepakatan ini disetujui, kami akan meninggalkan pemerintah dengan berat hati,” kata Ben-Gvir dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Anadolu Ajansi.

    “Saya mencintai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan saya akan memastikan dia tetap menjabat, tetapi saya akan mengundurkan diri karena perjanjian ini sangat buruk,” tambahnya.

    Ben-Gvir mengkritik kesepakatan gencatan senjata tersebut.

    Menurutnya kesepakatan gencatan senjata 19 Januari itu akan melemahkan kemampuan pertahanan Israel, terutama di wilayah strategis seperti Koridor Philadelphia yang berbatasan dengan Gaza.

    “Kesepakatan ini akan menghancurkan keberhasilan perang,” jelasnya.

    “Saya tidak bisa mendukung perjanjian yang mengalahkan Israel dalam hal pertahanan dan keamanan.”

    Meskipun menentang kesepakatan tersebut, Ben-Gvir memastikan bahwa partainya, Otzma Yehudit, tidak akan menjatuhkan pemerintahan Netanyahu.

    “Kami tidak akan menjatuhkan pemerintahan ini dan kami akan mendukungnya dari luar, tetapi kami tidak akan menjadi mitra dalam perjanjian yang mengalah,” tegasnya.

    Dengan enam kursi di Knesset dan tiga posisi menteri dalam kabinet, pengunduran diri Ben-Gvir dari pemerintahan tidak akan memberikan dampak besar terhadap jalannya pemerintahan.

    Hal ini mengingat mayoritas dukungan untuk pengesahan perjanjian tersebut masih ada di dalam Kabinet Keamanan dan pemerintahan Israel.

    Kesepakatan gencatan senjata yang diumumkan Qatar pada Rabu (15/1/2025) bertujuan untuk mengakhiri lebih dari 15 bulan serangan mematikan Israel di Gaza, Al Jazeera melaporkan.

    Namun, kesepakatan ini tetap menjadi sumber ketegangan, terutama bagi anggota partai sayap kanan seperti Ben-Gvir yang merasa bahwa itu akan merugikan keamanan Israel.

    Pemerintah Israel juga menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional akibat tindakan mereka di Gaza.

    Dalam hal ini, Ben-Gvir tetap mendukung Netanyahu, tetapi tetap menegaskan bahwa ia tidak bisa terlibat dalam kesepakatan yang dianggapnya merugikan negara.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Chaos, Kaum Yahudi Ultra-Ortodoks di Israel Bentrok dengan Polisi, Protes Wajib Dinas Militer – Halaman all

    Chaos, Kaum Yahudi Ultra-Ortodoks di Israel Bentrok dengan Polisi, Protes Wajib Dinas Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada Rabu (15/1/2025), bentrokan sengit terjadi antara kaum Yahudi Ultra-Ortodoks dan polisi Israel di Tel Hashomer, dekat Tel Aviv.

    Puluhan anggota komunitas Yahudi Haredi  berkumpul di depan pusat perekrutan tentara Israel terbesar untuk memprotes kebijakan yang mewajibkan mereka mendaftar menjadi tentara.

    Para penganut Yahudi Ultra-Ortodoks memprotes rencana pemerintah yang mewajibkan komunitas Haredi untuk mengikuti dinas militer.

    Mereka menutup jalan sebagai bentuk protes dan bentrok dengan polisi yang berusaha membubarkan aksi tersebut.

    Polisi menganggap demonstrasi itu ilegal, Palestine Chronicle melaporkan.

    Aparat kemudian berusaha menghalangi pergerakan para pengunjuk rasa.

    Beberapa peserta protes bahkan meneriakkan, “Kematian lebih baik daripada perekrutan.”

    Protes ini dipicu oleh keputusan Mahkamah Agung (MA) Israel pada Juni lalu.

    Keputusan tersebut mengamanatkan agar orang-orang Yahudi Ultra-Ortodoks wajib bergabung dengan militer.

    Selain itu, Mahkamah Agung juga melarang pemberian bantuan keuangan kepada lembaga-lembaga keagamaan yang para siswanya menolak wajib militer.

    Keputusan ini memicu reaksi keras.

    Sejumlah tokoh agama, termasuk mantan Kepala Rabbi Sephardic Israel, Yitzhak Yosef mendesak para siswa Haredi Yeshiva untuk menolak pemberitahuan pendaftaran.

    Pada November 2024 lalu, Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan perekrutan 7.000 orang Yahudi ultra-Ortodoks ke dalam militer Israel.

    Komunitas Yahudi Haredi, yang mencakup sekitar 13 persen dari populasi Israel, tidak bertugas di militer karena mereka lebih memilih untuk mendedikasikan hidup mereka untuk mempelajari Taurat.

    Meski hukum Israel mewajibkan setiap warga negara yang berusia 18 tahun untuk bertugas di militer, pengecualian bagi Haredi telah menjadi isu kontroversial selama beberapa dekade.

    Krisis di Militer Israel

    Laporan terbaru dari surat kabar Israel Hayom mengungkapkan bahwa sekitar 500 perwira berpangkat mayor telah mengundurkan diri sejak pertengahan tahun 2024.

    Krisis personel ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap kesiapan pasukan Israel.

    Eksodus ini semakin memperburuk kekurangan personel yang sudah ada, dengan laporan mengatakan bahwa pada tahun 2022, 613 mayor meninggalkan dinas militer.

    Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut, dengan proyeksi tingkat pengunduran diri yang lebih tinggi pada tahun 2025.

    Krisis Kemanusiaan di Gaza

    Sementara itu, ketegangan yang terjadi di Israel bertepatan dengan situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza akibat serangan militer Israel yang dimulai pada 7 Oktober 2023.

    Serangan ini telah menyebabkan ribuan korban tewas di kalangan warga sipil Palestina, dan menimbulkan tuduhan genosida terhadap Israel di hadapan Mahkamah Internasional.

    Dikutip dari Anadolu Ajansi, jumlah korban jiwa di Gaza terus meningkat.

    Laporan dari Kementerian Kesehatan Gaza yang menyebutkan bahwa lebih dari 46.000 warga Palestina telah terbunuh akibat serangan Israel.

    Serangan ini memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah kritis.

    Tercatat lebih dari dua juta pengungsi terpaksa meninggalkan rumah mereka.

    Situasi di Gaza semakin sulit dengan terbatasnya akses ke makanan, air, dan perawatan medis.

    Gencatan Senjata 19 Januari 2025

    Israel  dan gerakan Palestina Hamas sepakat untuk melakukan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Qatar, bersama dengan Mesir, membantu merundingkan perjanjian dengan Israel.

    Tercapainya kesepakatan ini berpotensi mengakhiri serangan mematikan Israel selama 15 bulan di daerah kantong itu, yang menewaskan sedikitnya 46.707 warga Palestina, Middle East Monitor melaporkan.

    Perdana Menteri (PM) Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani mengumumkan kesepakatan tersebut selama konferensi pers di Doha, Rabu (15/1/2025).

    PM Qatar mengatakan perjanjian tersebut akan berlaku pada Minggu (19/1/2025), sehari sebelum Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilantik.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Analisis: Israel Frustasi Tak Bisa Menang di Gaza – Halaman all

    Analisis: Israel Frustasi Tak Bisa Menang di Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel frustrasi karena ketidakmampuannya mengamankan kemenangan di Gaza.

    Hal tersebut menurut Analisis Menachem Klein, dosen senior di Universitas Bar-Ilan di Israel.

    Dirinya mengatakan bahwa pemerintah Israel dan militernya masih mengharapkan kemenangan di Gaza

    Namun mereka tidak dapat mencapainya.

    “Israel terutama tentara dan pemerintah sedang mencari kemenangan. Dan mereka tidak dapat mencapainya,” kata Klein,mengutip Al Jazeera, Jumat (17/1/2025).

    Dirinya menyebut terdapat kesenjangan besar antara tujuan perang yang diajukan dan dipertahankan Israel selama perang, dan kesepakatan yang dicapai dengan Hamas.

    “Israel tidak memenangkan perang dan sedang berusaha untuk menemukan beberapa pencapaian, tentu saja selama risalah, hari-hari terakhir putaran perang ini. Itu saja. Israel frustrasi,” katanya.

    Klein menceritakan bagaimana aktivis sayap kanan menggantungkan spanduk di Yerusalem dan menyatakan ‘ini bukanlah kemenangan’.

    Pesan tersebut diberikan kepada Netanyahu dan deklarasinya selama 15 bulan terakhir perang di Gaza.

    “Kami tidak akan berhenti sampai kemenangan,” bunyi pesan lainnya.

    Gencatan Senjata

    Di sisi lain Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengonfirmasi bahwa perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza dan pengembalian sandera telah tercapai, Jumat, (17/1/2025).

    Sebelumnya, kantor Netanyahu sempat berujar ada kendala pada menit-menit terakhir dalam perjanjian gencatan senjata.

    Dikutip dari kantor berita Associated Press, Netanyahu mengatakan akan menggelar rapat dengan kabinet keamanannya hari ini. Akan diadakan pemungutan suara untuk menyetujui gencatan senjata.

    Times of Israel melaporkan pihak yang menolak akan diberi kesempatan 1 x 24 jam untuk mengajukan petisi ke Mahkamah Agung.

    Menteri Keamanan Israel Itamar Ben Gvir menjadi salah satu pihak yang bersikeras menolak gencatan senjata. Dia bahkan mengancam akan mengundurkan diri jika kabinet menyetujui gencatan senjata.

    Meski demikian, menurut The New York Times, ancaman Ben Gvir itu tidak akan bisa membatalkan gencatan senjata. Netanyahu masih akan didukung mayoritas anggota parlemen (62 kursi).

    Israel sempat menunda kesepakatan itu dan menyebut adanya perselisihan dengan Hamas pada menit-menit terakhir.

    Netanyahu mengatakan dia telah memerintahkan satuan tugas khusus untuk menerima kembalinya para sandera dari Gaza. Keluarga sandera juga telah diberi tahu bahwa kesepakatan itu telah tercapai.

    Di Israel, perdana menteri sayap kanan itu telah didesak untuk menyepakati gencatan senjata guna mengembalikan para sandera.

    Sementara itu, kantor Netanyahu mengonfirmasi bahwa tim negosiasi Israel dan Hamas di Kota Doha, Qatar, telah menandatangani kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Febri)

  • Apresiasi 100 Hari Kerja Presiden Prabowo: Program Prorakyat Jadi Sorotan

    Apresiasi 100 Hari Kerja Presiden Prabowo: Program Prorakyat Jadi Sorotan

    Jakarta, Beritasatu.com – Apresiasi diberikan terkait kinerja luar biasa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari kerja. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, berbagai program inovatif telah diluncurkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    “100 hari ini luar biasa. Kami melihat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo benar-benar bekerja untuk rakyat,” ujar Ketua Harian DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Anan Wijaya saat diskusi di Hotel Acacia, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Anan memaparkan sejumlah program unggulan yang telah berhasil dilaksanakan. Pertama, program makan bergizi gratis (MBG). Program ini mendapatkan respons positif, terutama dari anak-anak sekolah karena mendukung kebutuhan nutrisi generasi muda.

    Kedua, percepatan izin mendirikan bangunan (IMB). Pengurusan IMB kini hanya memakan waktu 10 jam, jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya yang bisa memakan waktu berbulan-bulan.

    Ketiga, penghapusan utang UMKM. Pemerintah telah menghapus utang sektor UMKM senilai Rp 2,7 triliun, yang artinya meringankan beban pelaku usaha kecil dan menengah.

    Keempat, program 3 juta rumah. Dengan dukungan dari Kerajaan Qatar, program ini ditargetkan membantu masyarakat dalam memiliki hunian layak.

    Kelima, kebijakan ekonomi dan sosial. Beberapa di antaranya, kenaikan gaji guru dan hakim, penurunan dana haji sebesar Rp 4 juta, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang hanya untuk barang mewah.

    Keenam, penguatan politik luar negeri. Presiden Prabowo berhasil menjalin hubungan baik dengan berbagai negara dengan membawa bantuan Rp 300 triliun dalam bentuk soft loans dan hibah.

    Anan juga memuji langkah tegas Prabowo dalam memberantas korupsi. Selama 100 hari kerja, 28 kasus korupsi sedang diproses oleh aparat penegak hukum, menunjukkan komitmen serius pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas.

    “Presiden Prabowo sangat tegas terhadap korupsi. Ini menjadi bukti nyata keberpihakan beliau kepada rakyat,” tambah Anan.

    Anan optimisme target pertumbuhan ekonomi 8% dapat tercapai dengan kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan. “Kami yakin dengan program-program yang telah diluncurkan, Indonesia bisa semakin maju,” pungkasnya.

  • Kecepatan Internet Indonesia Jeblok di Antara Negara ASEAN

    Kecepatan Internet Indonesia Jeblok di Antara Negara ASEAN

    Jakarta –

    Di pengujung 2024, kecepatan internet Indonesia masih belum lebih baik jika dibandingkan negara di kawasan Asia Tenggara. Meski ada peningkatan, koneksi internet Indonesia masih keok jika dibandingkan dengan negara tetangga.

    Berdasarkan laporan bulanan yang dirilis Ookla melalui Speedtest Global Index, pada kategori internet mobile, Indonesia berada di peringkat ke-86 dari 110 negara di dunia.

    Sedangkan jika di ASEAN, Indonesia ada di posisi buncit dengan kecepatan internet mobile rata-rata 28,80 Mbps. Padahal, Ookla mencatat Indonesia naik satu posisi, tapi di sisi lain Kamboja jauh lebih kencang.

    Di kategori internet mobile ini, Uni Emirat Arab menjadi juaranya dengan kecepatan koneksi mencapai 453,87 Mbps. Negara di Timur Tengah lainnya ada di peringkat ke-2 dan ke-3, yaitu Qatar 383,50 Mbps dan Kuwait 257,30 Mbps.

    Brunei Darussalam dan Myanmar yang biasanya ada, pada data yang dirilis Desember 2024 tidak tercantum dalam daftar. Tapi, di kategori fixed broadband kedua negara tersebut hadir. Berikut adalah rangkuman kecepatan internet mobile negara-negara di Asia Tenggara.

    Peringkat Kecepatan Internet Mobile Negara di Asia Tenggara:

    Singapura 129,13 Mbps (peringkat 15)Malaysia 105,36 Mbps (peringkat 20)Vietnam 86,96 Mbps (peringkat 37)Thailand 65,47 Mbps (peringkat 46)Laos 36,64 Mbps (peringkat 75)Filipina 36,36 Mbps (peringkat 77)Kamboja 32,27 Mbps (peringkat 82)Indonesia 28,80 Mbps (peringkat 86).

    Beralih ke kategori fixed broadband, posisi Indonesia pun tak lebih baik. Indonesia ada di ranking ke-121 dari 154 negara di dunia atau turun tiga urutan dari bulan sebelumnya. Indonesia pun hanya unggul dari Myanmar.

    Kecepatan internet fixed broadband Indonesia menyentuh 32,07 Mbps. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Singapura masih berada di tahta tertinggi internet fixed broadband. Berikut adalah urutan kecepatan internet fixed broadband negara-negara Asia Tenggara.

    Peringkat Kecepatan Internet Fixed Broadband Negara di Asia Tenggara:

    Singapura 330,98 Mbps (peringkat 1)Thailand 235,86 Mbps (peringkat 12)Vietnam 159,32 Mbps (peringkat 35)Malaysia 118,63 Mbps (peringkat 45)Filipina 93,76 Mbps (peringkat 58)Brunei Darussalam 76,60 Mbps (peringkat 83)Kamboja 46,14 Mbps (peringkat 108)Laos 40,06 Mbps (peringkat 114)Indonesia 32,07 Mbps (peringkat 121)Myanmar 28,94 Mbps (peringkat 124)Ookla merilis laporan Speedtest Global Index untuk bulan Desember 2024. Foto: OoklaKecepatan internet global per Desember 2024. Foto: Ookla

    Secara keseluruhan, Speedtest Global Index Desember 2024 memperlihatkan bahwa rata-rata kecepatan internet global untuk download di kategori internet mobile mencapai 62,79 Mbps, upload 11,82 Mbps, dan latensi 26 ms. Sedangkan rata-rata kecepatan internet fixed broadband global untuk download menyentuh di angka 96,45 Mbps, kecepatan internet upload 52,10 Mbps, dan latensi 9 ms.

    (agt/rns)