TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin sementara Suriah, Ahmed al-Sharaa menyatakan, penyelenggaraan pemilu di negara tersebut bisa memakan waktu hingga lima tahun.
Pernyataan ini disampaikannya dalam wawancara pra-rekaman yang ditayangkan di sebuah saluran televisi swasta Suriah pada Senin (3/2/2025).
“Perkiraan saya, masa waktunya kira-kira antara empat dan lima tahun hingga pemilu,” ujar al-Sharaa, dikutip dari Al-Arabiya.
Pernyataan ini sejalan dengan komentarnya sebelumnya pada akhir Desember kepada Al Arabiya, di mana ia memperkirakan bahwa proses pemilu dapat berlangsung selama empat tahun.
Alasan utama di balik estimasi waktu tersebut adalah perlunya membangun kembali infrastruktur yang diperlukan untuk proses pemungutan suara.
“Infrastruktur untuk mengumpulkan suara perlu dibangun kembali, dan ini membutuhkan waktu,” tambahnya.
Dalam upayanya untuk membangun sistem politik yang lebih demokratis, al-Sharaa menjanjikan pembentukan ‘undang-undang yang mengatur partai politik’.
Tidak hanya itu, ia juga menegaskan Suriah akan menjadi “sebuah republik dengan parlemen dan pemerintahan eksekutif.”
Hal ini menandakan rencana besar pemerintah sementara untuk menciptakan sistem politik yang lebih terbuka dan terstruktur di masa depan.
Selain itu, al-Sharaa juga mengungkapkan bahwa Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang dipimpin oleh kelompok Kurdi, telah menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan senjata mereka kepada otoritas negara pusat.
Namun, ia mengakui bahwa masih terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai rincian kesepakatan ini.
Sebagai informasi, Al-Sharaa telah ditunjuk sebagai presiden sementara Suriah oleh komandan militer pada Rabu (29/1/2025).
Penunjukan Al-Sharaa disambut baik oleh pemain regional utama Arab Saudi, Mesir, Qatar dan Turki.
Setelah resmi ditunjuk sebagai presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa menggelar pidato pertamanya pada hari Kamis (30/1/2025).
Dalam pidatonya, Al-Sharaa menjelaskan langkah pertama dalam proses transisi ini adalah pembentukan dua komite utama.
Komite pertama bertugas untuk memilih parlemen yang lebih kecil yang akan menjalankan fungsi legislatif sementara selama periode transisi.
Komite kedua, yang tidak kalah penting, akan mempersiapkan konferensi dialog nasional, yang diharapkan menjadi platform untuk diskusi mendalam tentang masa depan politik Suriah.
Kemudian ia menekankan bahwa selama kepemimpinannya, ia akan berjanji menerapkan pemerintahan transisi yang komprehensif.
Al-Sharaa juga menjelaskan bahwa setelah pembentukan komite-komite tersebut, langkah selanjutnya adalah penyusunan deklarasi konstitusional yang akan menjadi dasar hukum bagi seluruh proses transisi.
Al-Sharaa telah menjadi penguasa de facto Suriah sejak memimpin penggulingan presiden Bashar Al-Assad pada Desember.
Setelah al-Assad terguling, kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pimpinan al-Sharaa menjadi partai yang memerintah secara de facto.
(Tribunnews.com/Farrah)
