Xcloud.id

Negara: Prancis

  • Kapolri Resmi Buka Apel Kasatwil Polri 2025, Samakan Visi Dukung Kebijakan Pemerintah

    Kapolri Resmi Buka Apel Kasatwil Polri 2025, Samakan Visi Dukung Kebijakan Pemerintah

    Kabupaten Bogor –

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri Apel Kasatwil Polri Tahun 2025 di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kapolri secara resmi membuka dan memberikan arahan kepada jajaran. Agenda ini bertujuan untuk menyamakan visi dalam mendukung kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto serta meningkatkan pelayanan publik.

    Kapolri hadir di agenda Apel Kasatwil Polri Tahun 2025 yang digelar di Mako Satuan Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11/2025). Kegiatan ini diikuti 631 peserta yang terdiri dari pejabat utama Mabes Polri, para Kapolda, Karo Ops dan seluruh Kapolres dari berbagai wilayah Indonesia.

    Usai para peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya, Kapolri secara resmi membuka Apel Kasatwil Polri 2025 dengan menancapkan tongkat ke podium seremoni. Kapolri didampingi Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Prof Jimly Asshiddiqie dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.

    Dalam agenda ini hadir pula Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada, Kabaintelkam Polri Komjen Yuda Gustawan, Kabaharkam Polri Komjen Karyoto, Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono, Dankorbrimob Polri Komjen Ramdani Hidayat, Astamaops Kapolri Komjen Fadil Imran, Kadivpropam Polri Irjen Abdul Karim, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri.

    Hadir pula Tim Transformasi Reformasi Polri, atase kepolisian negara sahabat di antaranya dari Australia, Amerika Serikat, China, Filipina, Jepang, Malaysia, dan Prancis.

    Acara turut dihadiri Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Prof Jimly Asshiddiqie (dok Istimewa)

    Usai Kapolri, Prof Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri juga akan memberikan sambutan di agenda ini. Setelah itu ada pemutaran video prototipe bangunan Polri dilanjutkan dengan penandatanganan maket prototipe bangunan polda, polres dan polsek oleh Kapolri.

    Apel Kasatwil Polri Tahun 2025 ini akan digelar selama tiga hari hingga Rabu (26/11). Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menuturkan Apel Kasatwil tahun ini mengusung tema ‘Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat’. Peserta apel akan mendapatkan paparan dari berbagai narasumber strategis.

    “Apel Kasatwil merupakan momentum penting bagi jajaran kepolisian untuk memperkuat arah kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Trunoyudo melalui keterangan tertulis, Senin (24/11/2025).

    Agenda ini bertujuan untuk menyamakan visi dalam mendukung kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto serta meningkatkan pelayanan publik (dok Istimewa)

    “Apel Kasatwil Polri ini diselenggarakan sebagai forum strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam memperkuat profesionalisme Polri dan memastikan sinergi dengan arah kebijakan nasional,” lanjut dia.

    Trunoyudo menegaskan bahwa melalui kegiatan ini, Polri diharapkan semakin siap menjalankan peran sebagai instrumen negara. Khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus menjadi mitra masyarakat.

    “Dengan adanya Apel Kasatwil 2025 ini, Polri diharapkan dapat berperan optimal sebagai instrumen negara yang menjaga keamanan, sekaligus sebagai mitra masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan,” harapnya.

    (hri/jbr)

  • IHSG menguat di tengah pasar cermati arah suku bunga The Fed

    IHSG menguat di tengah pasar cermati arah suku bunga The Fed

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi bergerak menguat di tengah pelaku pasar mencermati arah kebijakan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed.

    IHSG dibuka menguat 43,94 poin atau 0,52 persen ke posisi 8.458,29. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 4,76 poin atau 0,56 persen ke posisi 850,44

    “Pekan ini tidak ada rilis data ekonomi dari dalam negeri, sehingga pasar keuangan Indonesia akan banyak dipengaruhi oleh data global, terutama dari Amerika Serikat (AS) dan China,” kata Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

    Dari mancanegara, rangkaian data yang sebelumnya tertunda akibat government shutdown AS mulai dirilis kembali, termasuk Indeks Harga Produsen (IHP) AS periode September 2025, penjualan ritel, pesanan barang tahan lama, serta data inflasi Proce Consume Index (PCE).

    Semua data-data ekonomi AS tersebut akan menjadi penentu ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga acuan oleh The Fed dalam Federal Open Market Committee (FOMC) pada Desember 2025.

    Pada pekan ini, perdagangan Bursa AS lebih pendek seiring libur Thanksgiving pada Kamis (27/11) dan akan tutup lebih awal Jumat pada (28/11), sehingga volatilitas berpotensi meningkat.

    Dari kawasan Eropa, fokus pelaku pasar tertuju pada data inflasi Jerman, Prancis, Italia, serta Anggaran Musim Gugur Inggris yang diproyeksikan menaikkan pajak.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • China Gulirkan ‘Bola Panas’ Rare Earths di KTT G20, Redam Kegelisahan Negara Berkembang

    China Gulirkan ‘Bola Panas’ Rare Earths di KTT G20, Redam Kegelisahan Negara Berkembang

    Bisnis.com, JAKARTA — China memanfaatkan pertemuan akbar KTT G20 untuk membela kebijakan pembatasan ekspor mineral kritis yang dilakukan pihaknya sekaligus menawarkan inisiatif baru guna meredakan kegelisahan negara berkembang yang bergantung pada pasokan logam tanah jarang (rare earths).

    Isu mineral kritis menjadi sorotan utama pada KTT G20 pertama yang digelar di Afrika selama akhir pekan. 

    Sejumlah sesi khusus membahas topik tersebut, ketika para pemimpin Eropa menghadapi persoalan rantai pasok dan negara-negara belahan dunia selatan (Global South) meminta dukungan agar dapat memperoleh manfaat dari industri yang tengah berkembang pesat, di mana Beijing mendominasi proses pengolahannya.

    Melansir Bloomberg pada Senin (24/11/2025), dalam pidatonya, Perdana Menteri China Li Qiang membela kebijakan China yang harus mengelola secara hati-hati ekspor mineral yang digunakan untuk kebutuhan militer.

    Beberapa jam kemudian, Beijing mengumumkan rincian prakarsa pertambangan global baru bersama negara-negara mitra—langkah yang dipandang sebagai respons atas upaya Amerika Serikat membangun rantai pasok alternatif untuk tanah jarang.

    Li menegaskan China akan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dan penggunaan damai mineral penting, sembari memastikan kepentingan negara berkembang terlindungi dan tetap berhati-hati terhadap penggunaan untuk keperluan militer.

    Presiden Xi Jinping selama ini menggunakan dominasi China atas pasokan tanah jarang—komponen vital untuk berbagai produk mulai dari rudal hingga ponsel—sebagai alat bertahan menghadapi tarif impor tinggi yang diberlakukan Donald Trump. 

    Ketidakhadiran Xi Jinping dan Trump di KTT G20 membuat Li menjadi figur utama yang menjawab pertanyaan mengenai respons perdagangan Beijing.

    Bahkan sebelum pertemuan dimulai, G20 sudah menyinggung China melalui deklarasi bersama yang mengkritik ‘tindakan perdagangan unilateral’ yang membatasi akses terhadap mineral kritis—masalah berulang bagi negara industri seperti Jerman dan Jepang.

    Deklarasi itu juga memuat komitmen untuk menyusun cetak biru sukarela guna memastikan mineral kritis dapat menjadi pendorong kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan, mencerminkan tuntutan negara berkembang.

    “Negara-negara tidak hanya ingin China atau Amerika Serikat datang dan menggali sumber daya. Mereka ingin, sebagai imbalan akses mineral, ada investasi dalam fasilitas pemurnian,” kata Kevin Gallagher, profesor kebijakan pembangunan global di Boston University.

    Dialog Panas soal Rare Earths di G20 Afrika Selatan

    Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan bahwa Brasil tidak ingin sekadar menjadi pengekspor bahan mentah.

    “Kami ingin menjadi mitra dalam rantai nilai global untuk mineral kritis,” ujarnya.

    Menjelang penutupan KTT, China mengumumkan peluncuran inisiatif pertambangan hijau bersama 19 negara—termasuk Kamboja, Nigeria, Myanmar, dan Zimbabwe—bekerja sama dengan Organisasi Pembangunan Industri PBB (UNIDO). Namun, Beijing tidak mencantumkan komitmen pembiayaan, dan dokumen yang dirilis minim detail.

    Media pemerintah China menyebut inisiatif itu bertujuan membangun jaringan inklusif untuk menjaga proses penambangan mineral kritis agar berjalan adil, wajar, stabil, dan lancar.

    Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin mengatakan diskusi soal mineral kritis di G20 cukup meyakinkan.

    “Saya berharap lewat pertemuan ini, kita dapat menghindari situasi serupa di masa depan dan memperoleh akses yang nyata terhadap mineral tanah jarang,” ujarnya.

    Eropa menjadi pihak yang paling terdampak kebijakan China yang mewajibkan izin ekspor untuk logam berfungsi militer. Serangkaian pemimpin dari Prancis, Jerman, Inggris, dan Irlandia dijadwalkan berkunjung ke China dalam beberapa bulan ke depan, dengan akses tanah jarang kemungkinan menjadi agenda prioritas.

    China dan AS saat ini tengah merampungkan negosiasi penerapan general licenses untuk memperlancar aliran ekspor tanah jarang, setelah Xi dan Trump mencapai gencatan dagang bulan lalu—yang disebut Trump sebagai kesepakatan untuk seluruh dunia.

    Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menekankan pentingnya menjamin keamanan rantai pasok komponen esensial bagi produksi industri, menurut keterangan resmi Italia. Tidak jelas bagaimana respons Li, karena pernyataan China tidak menyinggung diskusi tersebut.

    Sementara itu, Wakil Menteri Hubungan Internasional dan Kerja Sama Afrika Selatan Thandi Moraka menegaskan bahwa bagi banyak negara Afrika, prioritas utama adalah meningkatkan kemampuan teknis.

    “Banyak negara berkembang yang kaya mineral, khususnya di Afrika, belum memperoleh manfaat penuh karena kurangnya investasi,” ujarnya.

  • Iran Tegaskan untuk Lindungi Kepentingan Nasional dari Sanksi AS

    Iran Tegaskan untuk Lindungi Kepentingan Nasional dari Sanksi AS

    JAKARTA – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghaei menegaskan Teheran akan melindungi kepentingan nasionalnya dari kemungkinan sanksi Amerika Serikat (AS) terkait kerja samanya dengan Rusia karena langkah pembatasan Washington itu tetap berdampak negatif.

    “Terkait ancaman AS yang kembali akan menjatuhkan sanksi terhadap Iran, kami menghadapi paket sanksi dari AS hampir setiap hari,” kata Baghaei dalam sebuah pengarahan, Ahad (23/11).

    “Ini cerita panjang. Tentu saja sanksi merugikan kami, tetapi tidak akan pernah melemahkan tekad kami untuk mempertahankan hak dan kepentingan,” tambahnya.

    Baghaei menjelaskan bahwa Iran terus bekerja sama dengan Rusia di bidang energi nuklir damai. Ia menambahkan bahwa kedua negara juga tengah membahas langkah untuk memperkuat kolaborasi di sektor nuklir.

    Pada 17 November, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa rancangan undang-undang yang bertujuan memperketat sanksi terhadap Rusia akan mengenakan sanksi berat kepada negara mana pun yang bekerja sama dengan Moskow, dan Iran berpotensi masuk daftar tersebut.

    Baghaei menegaskan bahwa Iran akan tetap melanjutkan kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sesuai kewajiban perjanjian nonproliferasi senjata nuklir dan peraturan nasional.

    Menurutnya, keputusan terkait kerja sama dengan IAEA itu ditetapkan oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Ia juga menanggapi resolusi IAEA yang meminta Iran melaporkan status cadangan uranium kepada badan tersebut.

    Baghaei mengatakan kebijakan itu akan memperumit keadaan, namun menekankan tidak ada kebuntuan dalam dialog antara Teheran dan badan pengawas nuklir PBB tersebut.

    Pada Agustus lalu, negara-negara E3, yakni Inggris, Prancis, dan Jerman, menyampaikan pemberitahuan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai dimulainya mekanisme pemulihan sanksi internasional terhadap Iran yang sebelumnya dicabut dalam perjanjian nuklir 2015.

    Pada September, Dewan Keamanan kembali memberlakukan sanksi tersebut, termasuk larangan pengiriman bahan dan teknologi terkait nuklir, pelarangan penjualan senjata konvensional berat dan teknologi produksi rudal balistik, serta pembekuan aset asing Iran.

  • Australia Larang Anak di Bawah 16 Tahun Pakai Medsos, Caranya?

    Australia Larang Anak di Bawah 16 Tahun Pakai Medsos, Caranya?

    Jakarta –

    Pemerintah Australia akan mewajibkan berbagai perusahaan media sosial mengambil “langkah yang masuk akal” untuk mencegah anak di bawah 16 tahun membuat akun mulai 10 Desember. Akun yang telah dibuat pun harus dinonaktifkan atau dihapus.

    Pemerintah menyebut larangan ini, kebijakan pertama di dunia yang mendapat dukungan luas dari banyak orang tua bertujuan mengurangi “tekanan dan risiko” bagi anak-anak di media sosial.

    Risiko itu muncul dari “fitur desain yang mendorong anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu di layar, sambil menyajikan konten yang dapat membahayakan kesehatan dan kesejahteraan mereka,” demikian pernyataan pemerintah Australia.

    Sebuah studi pesanan pemerintah Australia pada awal tahun ini menunjukkan, sebanyak 96% anak berusia 1015 tahun menggunakan media sosial.

    Sementara tujuh dari 10 di antara mereka terpapar konten serta perilaku berbahaya. Paparan itu meliputi dari materi misoginis, video perkelahian, hingga konten yang mempromosikan gangguan makan serta bunuh diri.

    Satu dari tujuh anak juga melaporkan mengalami perilaku diduga grooming dari orang dewasa atau anak yang lebih tua. Lebih dari separuh mengatakan mereka pernah menjadi korban perundungan siber.

    Platform apa saja yang terdampak?

    Sejauh ini, pemerintah Australia telah menyebut 10 platform yang masuk dalam larangan, yakni Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, serta platform streaming Kick dan Twitch.

    Platform seperti Roblox dan Discord belakangan menerapkan pemeriksaan usia pada sejumlah fiturnya, sebagai upaya menghindar dari pelarangan pemerintah Australia.

    Pemerintah Australia menyatakan akan terus meninjau daftar platform yang terdampak, dengan mempertimbangkan tiga kriteria utama.

    Kriteria pertama, tujuan utama atau “tujuan signifikan” platform adalah menciptakan interaksi sosial daring antara dua pengguna atau lebih.

    Kedua, platform memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sebagian atau seluruh pengguna lain.

    Ketiga, platform memungkinkan pengguna mengunggah materi.

    YouTube Kids, Google Classroom, dan WhatsApp tidak termasuk dalam daftar karena dianggap tidak memenuhi kriteria tersebut.

    Anak-anak juga tetap dapat menonton sebagian besar konten di platform seperti YouTube, yang tidak mensyaratkan pembuatan akun.

    Bagaimana larangan ini akan ditegakkan?

    Anak-anak dan orang tua tidak akan dikenai hukuman jika kedapatan melanggar larangan ini.

    Pemerintah Australia menyatakan, perusahaan media sosial yang bertanggung jawab menegakkannya. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat dikenai denda hingga US$32 juta (sekitar Rp534,6 miliar) jika melakukan pelanggaran berat atau berulang.

    Pemerintah Australia juga menyatakan perusahaan-perusahaan itu harus mengambil “langkah yang masuk akal” untuk menjaga anak-anak tetap berada di luar platform mereka, serta menerapkan penggunaan teknologi verifikasi usiatanpa memerinci data yang akan digunakan.

    Sejumlah kemungkinan telah disebutkan, termasuk penggunaan kartu identitas pemerintah, pengenalan wajah atau suara, dan age inference.

    Metode terakhir ini memakai informasi daring selain tanggal lahir seperti perilaku atau interaksi daring untuk memperkirakan usia seseorang.

    Sebuah studi terbaru pemerintah Australia menemukan bahwa 96% anak usia 1015 tahun memakai media sosial dan tujuh dari 10 di antaranya pernah terpapar konten atau perilaku berbahaya. (Getty Images)

    Pemerintah mendorong platform media sosial menerapkan berbagai metode sekaligus.

    Pemerintah juga menegaskan bahwa platform medsos tidak diperkenankan mengandalkan pengguna untuk menyatakan umur mereka sendiri, atau mengandalkan orang tua untuk membenarkan umur anak.

    Meta, perusahaan induk Facebook, Instagram, dan Threads mengumumkan bahwa mereka akan mulai menutup akun remaja mulai 4 Desember.

    Akun orang dewasa yang terkena penutupan bisa memakai kartu identitas yang dikeluarkan pemerintah atau mengirim video selfie untuk memverifikasi usia, terang Meta.

    Sementara platform lain yang terdampak sejauh ini belum menyampaikan bagaimana mereka akan mematuhi aturan tersebut.

    Apakah aturan ini akan efektif?

    Tanpa gambaran jelas tentang metode apa yang akan dipakai perusahaan-perusahaan medsos, sulit memastikan apakah larangan ini akan benar-benar efektif.

    Di sisi lain, sejumlah kekhawatiran sudah bermunculan.

    Teknologi verifikasi usia dikhawatirkan dapat salah memblokir pengguna yang sah dan gagal menangkap anak-anak yang berbohong soal usia mereka.

    Laporan pemerintah menunjukkan bahwa teknologi pemindaian wajah, misalnya, justru paling tidak akurat untuk kelompok usia yang menjadi sasaran utama aturan ini.

    Pertanyaan lain muncul soal besaran denda.

    Mantan pejabat eksekutif Facebook, Stephen Scheeler, mengatakan kepada kantor berita Australia bahwa Meta hanya butuh sekitar satu jam 52 menit untuk meraup pendapatan US$50 juta (sekitar Rp835 miliar), yang setara dengan nilai denda maksimum.

    Sebagian pengkritik menilai, sekalipun aturan ini ditegakkan dengan benar, dampaknya terhadap keamanan anak di dunia maya mungkin tetap terbatas.

    Pasalnya, situs kencan dan platform gim tidak masuk aturan ini.

    Chatbot AI juga tidak tercakup, padahal belakangan jadi sorotan setelah diduga mendorong anak untuk bunuh diri atau melakukan percakapan “sensual” dengan anak di bawah umur. Ada pula kekhawatiran bahwa remaja yang mengandalkan media sosial untuk mencari komunitas akan makin terisolasi.

    Mereka berpendapat, mengajari anak cara menjelajahi media sosial secara aman lebih masuk akal ketimbang menutup aksesnya.

    Menteri Komunikasi Australia, Annika Wells, mengakui larangan ini mungkin tidak akan “sempurna”.

    “Prosesnya akan terlihat agak berantakan,” ujarnya awal November.

    “Reformasi besar memang selalu begitu.”

    Apakah ada kekhawatiran soal perlindungan data?

    Kritik lain menyasar pada kebutuhan mengumpulkan dan menyimpan data pribadi dalam jumlah besar demi memverifikasi usia pengguna.

    Risiko kebocoran dan penyalahgunaan data kembali jadi perhatian, mengingat Australia dalam beberapa tahun terakhir berkali-kali diguncang insiden pencurian data berskala besar.

    Namun pemerintah menegaskan bahwa aturan ini memuat “perlindungan kuat” bagi data pribadi.

    Aturan itu menyatakan bahwa informasi yang dikumpulkan tidak boleh dipakai untuk tujuan selain verifikasi usia dan harus dimusnahkan setelah proses selesai.

    Pemerintah juga menyatakan akan memberikan “sanksi serius” bagi pelanggaran.

    Pemerintah juga mewajibkan platform menyediakan opsi selain identitas pemerintah untuk proses verifikasi usia, agar pengguna punya pilihan yang lebih aman.

    Bagaimana respons perusahaan media sosial?

    Sejumlah perusahaan media sosial mengaku terkejut tatkala pemerintah Australia mengumumkan larangan itu pada November 2024.

    Mereka menilai aturan tersebut sulit diterapkan, mudah diakali, memakan waktu bagi pengguna, dan berisiko terhadap privasi mereka.

    Selain itu, mereka berpendapat kebijakan itu bisa mendorong anak-anak masuk ke sudut gelap internet dan membuat remaja kehilangan ruang untuk berinteraksi sosial.

    Snap perusahaan pemilik Snapchat dan YouTube bahkan membantah bahwa mereka adalah perusahaan media sosial.

    Google, perusahaan induk YouTube, dilaporkan masih mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terkait masuknya platform itu dalam daftar.

    BBC menghubungi Google untuk mengonfirmasi langkah tersebut, tapi tidak beroleh balasan.

    Ilustrasi gedung dengan logo Youtube di fasadnya. (Getty Images)

    Meski mengumumkan akan menerapkan aturan itu lebih cepat, Meta masih bersikukuh bahwa pelarangan ini akan membuat remaja menghadapi “perlindungan yang tidak konsisten di berbagai aplikasi yang mereka gunakan.”

    Dalam sesi dengar pendapat di parlemen pada Oktober, TikTok dan Snap menyatakan mereka tetap menolak aturan itu, namun akan tetap menerapkannya.

    Kick satu-satunya perusahaan Australia yang masuk dalam daftar menyatakan akan memperkenalkan “sejumlah langkah” dan terus berkomunikasi “secara konstruktif” dengan otoritas.

    Apakah negara lain punya aturan serupa?

    Larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun ini merupakan yang pertama di dunia, tapi sejumlah negara lain diperkirakan akan mengamati penerapan di Australia.

    Berbagai pendekatan sudah dicoba di sejumlah wilayah untuk membatasi waktu layar dan akses media sosial bagi anak, serta mencegah mereka melihat konten berbahaya.

    Namun, belum ada yang menerapkan larangan total terhadap platform-platform tersebut.

    Di UK, aturan keselamatan yang diberlakukan pada Juli lalu membuat perusahaan daring terancam denda besar, bahkan para eksekutifnya dapat dipenjara, jika gagal menerapkan langkah-langkah untuk melindungi anak dari konten ilegal dan berbahaya.

    Beberapa negara Eropa memperbolehkan penggunaan media sosial di bawah usia tertentu, tapi hanya dengan persetujuan orang tua.

    Pada September, penyelidikan parlemen Prancis merekomendasikan larangan media sosial bagi anak di bawah 15 tahun, serta “jam malam” media sosial untuk pengguna usia 15 hingga 18 tahun.

    Denmark mengumumkan rencana untuk melarang media sosial bagi anak di bawah 15 tahun, sementara Norwegia sedang mempertimbangkan usulan serupa.

    Pemerintah Spanyol pun telah mengirim rancangan undang-undang ke parlemen yang mewajibkan persetujuan wali sang anak di bawah 16 tahun untuk mengakses platform medsos.

    Sebaliknya di Amerika Serikat, upaya Negara Bagian Utah untuk melarang remaja di bawah 18 tahun menggunakan media sosial tanpa persetujuan orang tua menemui jalan buntu, setelah tidak mendapat persetujuan hakim federal tahun lalu.

    Apakah anak-anak akan mencoba mengakali larangan itu?

    Remaja yang diwawancarai BBC mengaku mulai membuat akun baru dengan usia palsu menjelang pemberlakuan aturan tersebut meski pemerintah telah memperingatkan perusahaan media sosial bahwa mereka diharapkan mendeteksi dan menghapus akun-akun seperti itu.

    Di internet, para remaja juga saling berbagi rekomendasi aplikasi alternatif atau memberikan strategi menghindari pelarangan.

    Sejumlah remaja, termasuk influencer, beralih menggunakan akun bersama dengan orang tua.

    Sementara para pengamat memperkirakan penggunaan VPN akan melonjak teknologi yang menyembunyikan lokasi pengguna. Fenomena ini terjadi di UK setelah aturan kontrol usia diberlakukan.

    Lihat juga Video Cara Kemkomdigi Deteksi Anak yang Terpapar Konten Negatif di Medsos

    (ita/ita)

  • 8 Kejagung Duga Riza Chalid Terlibat dalam Pengembangan Korupsi Minyak Mentah Nasional

    8 Kejagung Duga Riza Chalid Terlibat dalam Pengembangan Korupsi Minyak Mentah Nasional

    Kejagung Duga Riza Chalid Terlibat dalam Pengembangan Korupsi Minyak Mentah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kejaksaan Agung (Kejagung) mencium dugaan keterlibatan Riza Chalid dalam pengembangan kasus dugaan korupsi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Limited (Petral)/Pertamina Energy Service Pte Ltd (PES) periode tahun 2009-2015
    “Sepertinya ya, sepertinya (terlibat). Nanti kita lihat,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna di kantor Kejagung, Jakarta, Jumat (21/11/2025).
    Anang melanjutkan, kasus ini merupakan pengembangan dari kasus tata kelola minyak
    Riza Chalid
    dan kawan-kawan.
    Sejumlah pihak yang sebelumnya menjadi terdakwa dalam perkara itu kini ikut dimintai keterangan sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan korupsi Petral.
    Namun, tidak semua terdakwa pada perkara terkait minyak mentah tersebut terlibat dalam penyidikan Petral.
    “Ada beberapa, tidak semua. Tidak semua. Ada beberapa yang sebagian dijadikan saksi,” kata Anang.
    Para saksi tersebut pun sudah beberapa kali diperiksa dan sebagian dari mereka mengetahui adanya tindak pidana korupsi.
    “Saya enggak bisa memastikan berapa kali. Tapi yang jelas, menurut informasi dari penyidik, sudah sebagian dari yang ada di dalam berkas, baik itu saksi, dimintai keterangan. Dan memang mengetahui peristiwa itu,” ujar dia.
    Seperti diketahui, Riza Chalid sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kerja Sama periode 2018–2023 dan tindak pidana pencucian uang.
    Namun, sampai saat ini, keberadaan Riza Chalid masih belum diketahui karena ia tercatat meninggalkan Indonesia menuju Malaysia pada Februari 2025.
    Kejagung mengungkapkan bahwa red notice untuk Riza Chalid masih belum terbit meski sudah diajukan sejak bulan September 2025 lalu.
    Kejagung mengatakan, Interpol yang bermarkas di Lyon, Prancis, belum memberikan kabar terbaru terkait permohonan red notice tersebut.
    “Sampai saat ini, dari Interpol di Lyon belum ada informasi apakah sudah
    approve
    atau belum. Tapi yang jelas, dari tim JPU dan NCB sini sudah audiensi, sudah,” ujar Anang di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eropa Tolak Rencana Damai AS yang Minta Ukraina Serahkan Banyak Wilayah

    Eropa Tolak Rencana Damai AS yang Minta Ukraina Serahkan Banyak Wilayah

    Jakarta –

    Dua orang yang mengetahui masalah rencana perdamaian bersyarat ini mengatakan kepada kantor berita Reuters pada hari Rabu (19/11) bahwa Washington telah memberi sinyal kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy bahwa Ukraina harus menerima kerangka kerja yang disusun AS untuk mengakhiri perang, yang mencakup konsesi wilayah dan pembatasan angkatan bersenjata Ukraina. Sumber tersebut meminta identitasnya dirahasiakan karena sensitivitas isu.

    Percepatan diplomasi AS terjadi pada momen yang sulit bagi Kyiv, dengan pasukannya yang tertekan di medan tempur dan pemerintah Zelensky diguncang skandal korupsi. Parlemen memecat dua menteri kabinet pada hari Rabu (19/11) .

    Moskow meremehkan setiap inisiatif baru dari AS. “Konsultasi saat ini tidak sedang berlangsung. Ada kontak, tentu saja, tapi tidak ada proses yang bisa disebut konsultasi,” ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

    Ia menambahkan Rusia tidak memiliki tambahan apapun selain posisi yang disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump pada bulan Agustus, dan menekankan bahwa setiap kesepakatan perdamaian harus menangani “akar penyebab konflik”, frase yang lama digunakan Moskow untuk merujuk pada tuntutannya.

    Perdamaian bukan kapitulasi

    Menteri luar negeri Uni Eropa yang bertemu di Brussels, Belgia, berhati-hati untuk tidak memberikan komentar terlalu rinci tentang rencana perdamaian Amerika Serikat (AS) yang belum dipublikasikan. Namun mereka menegaskan tidak akan menerima tuntutan konsesi menghukum dari Kyiv. Demikian dikutip dari Reuters.

    “Ukraina menginginkan perdamaian—perdamaian yang adil, menghormati kedaulatan semua pihak, perdamaian yang tahan lama dan tidak dapat dipertanyakan oleh agresi di masa depan,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot. “Tapi perdamaian bukan berarti kapitulasi.”

    Gedung Putih belum memberikan komentar tentang proposal ini. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan di X bahwa Washington akan “terus mengembangkan daftar ide potensial untuk mengakhiri perang ini berdasarkan masukan dari kedua pihak dalam konflik ini”.

    Delegasi Angkatan Darat AS, dipimpin Sekretaris Angkatan Darat AS Dan Driscoll dan Kepala Staf Angkatan Darat AS Randy George, berada di Kyiv dan diperkirakan akan bertemu Zelenskiy pada Kamis (20/11) malam.

    Mereka bertemu dengan komandan militer tertinggi Ukraina, Oleksandr Syrskyi, pada Rabu (19/11) malam. Syrskyi mengatakan ia memberitahu mereka bahwa cara terbaik untuk mencapai perdamaian yang adil adalah dengan mempertahankan wilayah udara Ukraina, memperluas kemampuan menyerang jauh ke Rusia, dan menstabilkan garis depan.

    Musim dingin keempat

    Rusia terus menggempur kota dan infrastruktur Ukraina setiap malam, menewaskan warga sipil dan menyebabkan pemadaman listrik seiring datangnya musim dingin. Pihak berwenang mengatakan 22 orang masih hilang dan 26 tewas akibat serangan udara yang menghancurkan sebuah blok apartemen pada Rabu (19/11) pagi, salah satu serangan terburuk dalam beberapa bulan terakhir.

    Di Ternopil, barat Ukraina ratusan mil dari medan tempur, asap masih mengepul dari reruntuhan bangunan sementara tim berusaha membuat bangunan sekitar aman dan mengevakuasi lebih banyak jenazah.

    Ihor Cherepanskyi sedang mencari jenazah nenek buyutnya yang tinggal di lantai enam. Setelah serangan, ia berlari ke dalam gedung untuk mencoba menyelamatkannya, tapi hanya sampai lantai lima sebelum langit-langit runtuh. “Target strategis macam apa ini?” katanya.

    Dengan datangnya musim dingin ke-4 dalam perang paling mematikan di Eropa dalam delapan dekade terakhir, pasukan Rusia perlahan maju dan siap merebut kota besar pertama mereka dalam hampir dua tahun, yaitu hub kereta api Pokrovsk di timur yang hancur.

    Ukraina mengatakan pada Kamis (19/11) bahwa pihaknya menerima 1.000 jenazah dari Rusia dalam pertukaran terbaru dari medan perang.

    Rusia, yang melancarkan invasi penuh ke negara tetangganya pada 2022, menguasai hampir seperlima Ukraina dan mengatakan akan terus berperang kecuali Ukraina menyerahkan wilayah tambahan, menerima netralitas permanen, dan memangkas angkatan bersenjatanya. Ukraina mengatakan hal itu sama saja dengan kapitulasi.

    Setelah beberapa bulan pertama ketika Ukraina menangkis serangan Rusia di Kyiv dan merebut kembali wilayah, perang telah berlangsung tiga tahun, dengan kerugian besar di kedua pihak.

    Serangan balik Ukraina terhenti pada tahun 2023, dan sejak itu Moskow melaju lambat tapi pasti, dengan kedua pihak terpisah di “tanah tak bertuan” yang hangus, saling memburu dengan drone.

    Moskow mengatakan penaklukan Pokrovsk akan memicu kemajuan lebih lanjut di medan perang. Kyiv mengatakan kemajuan Rusia hanya memiliki signifikansi strategis terbatas, tetapi Ukraina tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya.

    Orang nomor satu di Amerika Serikat Donald Trump, yang kembali berkuasa tahun ini dengan janji mengakhiri perang dengan cepat, telah mengubah kebijakan AS dari mendukung Ukraina secara tegas menjadi menerima beberapa justifikasi Moskow atas invasinya.

    Namun ia juga menjatuhkan sanksi pada dua perusahaan minyak utama Rusia, langkah yang tidak dilakukan pendahulunya yang lebih pro-Ukraina, Joe Biden. Jumat, 21 November, adalah batas waktu bagi pembeli asing minyak Rusia untuk menghentikan pembelian mereka.

    *Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Menanti Pertemuan Pertama Trump dan Mamdani di White House”

    (ita/ita)

  • Dana Bantuan UE Tertahan, Reformasi Palestina Jadi Syarat Utama

    Dana Bantuan UE Tertahan, Reformasi Palestina Jadi Syarat Utama

    Jakarta –

    Untuk mendukung pembangunan kembali Gaza sekaligus memastikan Otoritas Palestina (Palestinian Authority/PA) siap mengambil alih pemerintahan, Uni Eropa (UE) menggelar konferensi donor pada Kamis (20/11) di Brussel. Acara ini dihadiri sekitar 60 delegasi, termasuk perwakilan dari sejumlah negara Arab.

    Perdana Menteri Otoritas Palestina Mohammad Mustafa juga dijadwalkan hadir untuk memberikan laporan tentang reformasi yang sudah dan akan dilakukan sebelum para donor berkomitmen menambah dana.

    UE adalah penyumbang terbesar bagi Palestina dan PA. Dari total bantuan €1,6 miliar (sekitar Rp30,9 triliun) untuk periode 2025 hingga 2027, pencairan sebagian besar dana akan dikaitkan dengan reformasi struktural.

    Guillaume Mercier, juru bicara Komisi Eropa untuk kemitraan internasional, mengatakan bahwa “agar bisa menerima dana, PA perlu melaksanakan reformasi,” termasuk di sektor pendidikan serta pembatasan tunjangan bagi keluarga warga Palestina yang dipenjara oleh militer Israel.

    Selain konferensi pendonor, para menteri luar negeri negara anggota UE juga menggelar pertemuan untuk membahas kontribusi terhadap stabilitas dan keamanan Gaza di masa mendatang serta dukungan terhadap rencana gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat (AS), yang mencakup pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force).

    Rencana UE melatih polisi Palestina untuk Gaza

    Sejak 2006, UE membantu PA membangun kepolisian yang lebih efektif dan akuntabel melalui program EU Mission for the Support of Palestinian Police and Rule of Law (EUPOL COPPS).

    Langkah ini sejalan dengan rencana gencatan senjata yang diajukan AS, yang memandatkan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk “melatih dan memberikan dukungan bagi pasukan kepolisian Palestina yang telah melalui proses verifikasi.”

    Anouar El Anouni, juru bicara UE untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, mengatakan kepada DW bahwa “kontribusi baru sedang dipertimbangkan bersama para mitra untuk melengkapi upaya tingkat regional dalam mendukung stabilisasi Gaza ke depan.”

    Kontrol Hamas jadi hambatan pendanaan Gaza

    Rencana AS mencakup pemerintahan transisi oleh komite Palestina non-politik yang mengelola layanan publik di Gaza, di bawah pengawasan “dewan perdamaian” yang dipimpin Trump. Namun, ini masih butuh waktu.

    Saat ini Hamas menguasai sekitar 47% Gaza, sementara militer Israel menguasai 53% sisanya setelah gencatan senjata rapuh pada Oktober lalu. Garis pemisah disebut “garis kuning” yang menandai zona militer Israel.

    Kantor media pemerintah Gaza melaporkan bahwa sejak kesepakatan damai Oktober, sedikitnya 240 warga Palestina tewas ditembak saat mencoba kembali ke rumah mereka.

    UE menyatakan kesediaannya membantu pembangunan kembali Gaza. Namun, selama Hamas masih menguasai hampir separuh wilayah, kecil kemungkinan pendonor bersedia membiayai rekonstruksi.

    Perdana Menteri PA Mustafa mengatakan bahwa dana UE, setelah dialokasikan, mungkin pada tahap awal “akan mengalir ke wilayah yang saat ini dikuasai Israel,” meskipun “mayoritas warga Gaza berada di luar wilayah itu.”

    Reformasi jadi fokus utama konferensi pendonor

    Awal tahun ini, Prancis dan Arab Saudi memimpin konferensi internasional untuk mendorong solusi dua negara. Deklarasi konferensi mendesak PA melakukan berbagai reformasi, termasuk di sektor pendidikan, yang juga didorong oleh Israel. Israel menuduh buku pelajaran Palestina menghasut kebencian, sementara PA membantah tuduhan itu.

    Isu ini memicu perdebatan terbuka pada September lalu antara menteri luar negeri Israel dan Prancis di X. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menuduh Prancis mengabaikan kekhawatiran soal “penghasutan yang merajalela dalam sistem pendidikan Palestina” serta tidak menentang program tunjangan bagi keluarga warga Palestina yang ditahan militer Israel.

    Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyebut tuduhan tersebut “sangat tidak adil” dan mengatakan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron telah memperoleh komitmen yang belum pernah diberikan sebelumnya dari PA.

    Awal tahun ini, Presiden PA Mahmoud Abbas mengumumkan pencabutan program tunjangan yang sering disebut para pengkritiknya sebagai “pay for slay,” dan mengubahnya menjadi bantuan berbasis kebutuhan, bukan status penahanan anggota keluarga.

    “‘Pay for slay’ telah berakhir pada 1 Agustus,” tulis Barrot di X. “Peninjauan buku pelajaran untuk mencegah penghasutan sedang berlangsung. Kami akan meminta pertanggungjawaban Otoritas Palestina.”

    Pemilu Gaza dalam satu tahun?

    Presiden Abbas memberi tahu UE bahwa pemilu akan digelar dalam satu tahun setelah perang Gaza berakhir. Namun, pemilu tidak termasuk dalam persyaratan reformasi yang diminta UE agar bantuan dapat dicairkan.

    Perdana Menteri Mustafa mengatakan bahwa UE sebenarnya sudah lama memiliki daya tawar untuk mendorong PA menyelenggarakan pemilu, dan bisa saja menautkan pendanaan dengan reformasi demokrasi di tahap lebih awal.

    Namun, para diplomat UE yang berbicara kepada ECFR tanpa menyebut nama mengatakan bahwa kekhawatiran akan kemenangan Hamas membuat UE memilih mempertahankan dukungan untuk PA dan hanya memberikan “pernyataan simbolis” terkait reformasi demokrasi. Laporan itu menyebutkan bahwa “UE sangat khawatir dengan hasil pemilu. Secara pribadi, ada kekhawatiran besar hasilnya bisa sama seperti tahun 2006,” ketika Hamas menang telak.

    Para ahli mengatakan kepada DW bahwa UE mencoba menjaga PA tetap bertahan karena dianggap sebagai satu-satunya alternatif Hamas dalam mewakili rakyat Palestina. Melalui PA, UE berupaya mempertahankan solusi dua negara, meskipun rintangannya besar.

    Saat ini, UE telah menempatkan perwakilan diplomatik senior di Civil-Military Coordination Center (CMCC) di Kiryat Gat, Israel selatan, yang dibentuk Amerika Serikat untuk merencanakan fase berikutnya dari rencana perdamaian. Perwakilan dari sedikitnya 10 negara anggota, termasuk Jerman, berada di lokasi tersebut untuk berdiskusi dengan negara dan lembaga lain mengenai masa depan Gaza.

    Tidak ada pejabat Palestina ataupun organisasi masyarakat sipil yang dilibatkan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • IHSG Melaju di Akhir Sesi, ADMG Berhentikan Divisi Polyester

    IHSG Melaju di Akhir Sesi, ADMG Berhentikan Divisi Polyester

    Jakarta – Market Overview

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan Rabu (19/11) di zona hijau dengan kenaikan 0,53% ke posisi 8.406,58.

    Saham BBCA (+0,89%), AMMN (+2,78%), dan BMRI (+1,25%) tercatat sebagai pendorong utama. Sementara itu, TPIA (-4,00%), BRPT (-2,23%), dan GOTO (-1,64%) menjadi penekan indeks.

    Aktivitas investor asing menunjukkan net buy di pasar reguler sebesar Rp 812,92 miliar dan total net buy di seluruh pasar mencapai Rp 1,67 triliun.

    Dari 11 sektor, 8 sektor ditutup menguat, dipimpin sektor energi (+1,54%), sedangkan sektor teknologi melemah (-0,91%).

    Berita Emiten

    Polychem Indonesia (ADMG)

    ADMG resmi menghentikan operasional divisi polyester setelah mengalami kerugian sejak 2020 hingga 2024. Langkah ini tidak memerlukan persetujuan RUPS karena tidak berdampak pada keberlangsungan usaha secara keseluruhan.

    Aset divisi polyester per 9M25 tercatat sebesar USD 50,53 juta. Setelah seluruh proses penghentian selesai, sumber pendapatan ADMG akan berfokus pada penjualan ethylene glycol dan produk petrokimia lainnya.

    Mulia Boga Raya (KEJU)

    Perusahaan keju asal Prancis, Bel S.A, mengumumkan rencana mandatory tender offer atas saham Mulia Boga Raya (KEJU) sebanyak 229,85 juta lembar, senilai sekitar Rp 141,13 miliar, dengan harga Rp 614 per saham.

    Masa penawaran berlangsung dari 14 November hingga 13 Desember. Bel menegaskan bahwa aksi ini tidak terkait rencana delisting maupun perubahan status perusahaan menjadi tertutup.

    Saat ini, Bel menguasai 22,50% saham KEJU melalui Pelican Company Ltd dan Ostrich Company Ltd per 8 Agustus lalu.

    Rekomendasi Saham Hari Ini

    Disclaimer: Ingat, bahwa segala analisis dan rekomendasi saham dalam artikel ini bersifat informatif sekaligus bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu.

    Keputusan berinvestasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing investor sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan pribadi. Selamat berinvestasi secara bijak.

    (ang/ang)

  • Sudah Banyak Dipesan, Ini 10 Destinasi Dunia Paling Populer untuk Liburan pada 2026

    Sudah Banyak Dipesan, Ini 10 Destinasi Dunia Paling Populer untuk Liburan pada 2026

    JAKARTA – Tahun 2025 belum berakhir, tetapi banyak orang yang sudah merencanakan liburan untuk sepanjang tahun 2026 mendatang. Hal ini terungkap dalam data perusahaan perjalanan online, eDreams ODIGEO, yang merilis daftar destinasi wisata yang populer tahun 2026.

    Berdasarkan data yang dirilis, sejauh ini sudah banyak wisatawan yang mencari destinasi liburan untuk tahun 2026. Beberapa negara tujuan diperkirakan akan menjadi populer tahun depan, karena banyak calon wisatawan yang sudah memesan tiket perjalanan.

    Pada daftar yang dirilis, Bangkok berada di posisi pertama sebagai wisata yang makin diminati wisatawan tahun 2026. Kota ini yang paling banyak dicari, bahkan pelancong dari seluruh dunia sudah mengamankan tiketnya.

    Menyusul Bangkok, pada posisi kedua adalah ibu kota Prancis, Paris. Sudah bertahun-tahun Paris mempertahankan keunikannya menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan, terlebih dengan Menara Eiffel dan museumnya yang menjadi magnet bagi wisatwan di seluruh dunia.

    Mengutip dari Time Out, pada Selasa, 18 November 2025, posisi ketiga ditempati oleh Rio De Janeiro. Pemesanan tiket untuk ke kota ini terus meningkat, dengan karnaval ikoniknya yang menjadi tujuan utama liburan wisatawan.

    Adapun untuk daftar lengkap 10 destinasi dunia yang menjadi populer di tahun 2026 karena sudah banyak dipesan adalah sebagai berikut.

    1. Bangkok, Thailand

    2. Paris, Prancis

    3. Rio de Janeiro, Brasil

    4. Barcelona, Spanyol

    5. Roma, Italia

    6. London, Inggris

    7. Madrid, Spanyol

    8. Florianopolis, Brasil

    9. Amsterdam, Belanda

    10. Marrakech, Maroko