Xcloud.id

Negara: Prancis

  • Saya Pikir Mereka Ingin Mati

    Saya Pikir Mereka Ingin Mati

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh Hamas tidak menginginkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan Trump setelah Israel dan Amerika Serikat menghentikan negosiasi tidak langsung dengan kelompok militan Palestina tersebut.

    “Sayang sekali. Hamas sebenarnya tidak ingin membuat kesepakatan. Saya pikir mereka ingin mati,” kata Trump seperti dilansir AFP, Jumat (25/7/2025).

    Mediasi yang dilakukan antara mediator delegasi Israel dan Hamas selama lebih dari dua minggu telah berlangsung maju mundur, dalam upaya untuk mengamankan gencatan senjata dan pembebasan sandera Israel setelah hampir dua tahun pertempuran.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pemerintahnya masih mengupayakan kesepakatan meskipun telah menarik negosiatornya dari Doha.

    Trump menyalahkan Hamas, dengan mengatakan, “Sekarang kita hanya punya sandera terakhir, dan mereka tahu apa yang terjadi setelah kita mendapatkan sandera terakhir,” kata Trump.

    Presiden AS itu juga menolak keputusan Presiden Prancis untuk mengakui negara Palestina. Dia menilai pernyataan Macron itu tidak berbobot.

    Tonton juga video “Duka Donald Trump-Jd Vance Atas Meninggalnya Hulk Hogan” di sini:

    (lir/idn)

  • Video: AS Kecam Rencana Prancis Akui Negara Palestina

    Video: AS Kecam Rencana Prancis Akui Negara Palestina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Washington mengecam keras rencana Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengakui negara Palestina pada sidang majelis umum PBB bulan September mendatang

    Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (25/07/2025).

  • Sikap AS hingga Saudi Usai Prancis Siap Akui Negara Palestina

    Sikap AS hingga Saudi Usai Prancis Siap Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan Prancis akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan Macron itu menuai reaksi Pemerintah Amerika Serikat (AS) hingga Arab Saudi.

    Dirangkum detikcom, Jumat (25/7/2025), pernyataan itu disampaikan Macron pada Kamis (24/7) waktu setempat. Macron mengatakan pengumuman akan disampaikan September mendatang.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” tulis kepala negara Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.

    Kementerian Luar Negeri Yordania juga menyampaikan apresiasi atas keputusan Macron.

    “Ini adalah langkah ke arah yang benar menuju terwujudnya solusi dua negara dan berakhirnya pendudukan,” kata juru bicara kementerian, Sufian Qudah, dalam sebuah pernyataan.

    Tonton juga video “Prancis Akan Akui Negara Palestina” di sini:

    Termasuk Prancis, status kenegaraan Palestina kini diakui oleh 142 negara, meskipun Israel dan Amerika Serikat sangat menentang pengakuan tersebut.

    Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina.

    “Prioritas mendesak saat ini adalah mengakhiri perang di Gaza dan menyelamatkan penduduk sipil,” tulis Macron di X.

    “Kita akhirnya harus membangun Negara Palestina, memastikan kelangsungannya, dan memungkinkannya, dengan menerima demiliterisasinya dan sepenuhnya mengakui Israel, untuk berkontribusi pada keamanan semua orang di Timur Tengah,” imbuh Macron.

    Kata Arab Saudi

    Pemerintah Arab Saudi memuji keputusan “bersejarah” yang dibuat oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengakui negara Palestina. Saudi pun mendesak negara-negara lain untuk mengambil langkah serupa.

    Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Kerajaan memuji keputusan bersejarah ini, yang menegaskan kembali konsensus komunitas internasional tentang hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka mereka di perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.”

    “Kerajaan menggarisbawahi pentingnya upaya berkelanjutan oleh negara-negara untuk menerapkan resolusi internasional dan menegakkan hukum internasional,” imbuh Kementerian Luar Negeri Saudi, dilansir dari Al Arabiya, Jumat (25/7).

    “Kerajaan menegaskan kembali seruannya kepada semua negara yang belum mengakui Negara Palestina untuk mengambil langkah positif serupa dan mengambil posisi serius yang mendukung perdamaian dan hak-hak sah rakyat Palestina,” ujar kementerian.

    AS Bilang Keputusan Sembrono

    Pemerintah AS mengecam keras rencana Presiden Prancis, Emmanuel Macron, untuk mengakui negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio dalam pernyataannya, seperti dilansir The Times of Israel, Jumat (25/7/2025), mengkritik rencana Macron itu sebagai “keputusan sembrono”.

    Dia juga menyebut pengakuan terhadap negara Palestina oleh Prancis akan menguntungkan Hamas, kelompok yang menguasai Jalur Gaza dan sedang berperang melawan Israel selama 21 bulan terakhir.

    Menurut Rubio, langkah semacam itu juga sama saja memberikan tamparan ke wajah para korban serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang berkelanjutan di Jalur Gaza hingga saat ini.

    “Keputusan sembrono ini hanya akan menguntungkan propaganda Hamas dan menghambat perdamaian. Ini adalah tamparan di wajah para korban (serangan) 7 Oktober,” ucap Rubio dalam pernyataannya.

    Reaksi keras AS ini disampaikan setelah Macron, pada Kamis (24/7) waktu setempat, mengumumkan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB yang menggelar sidang pada September mendatang.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” tulis kepala negara Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.

    Termasuk Prancis, status kenegaraan Palestina kini telah diakui oleh 142 negara, meskipun Israel dan AS sangat menentang pengakuan tersebut. Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina.

    “Prioritas mendesak saat ini adalah mengakhiri perang di Gaza dan menyelamatkan penduduk sipil,” kata Macron.

    “Kita akhirnya harus membangun Negara Palestina, memastikan kelangsungan hidupnya, dan memungkinkannya, dengan menerima demiliterisasi dan sepenuhnya mengakui Israel, untuk berkontribusi pada keamanan semua orang di Timur Tengah,” tandasnya.

    Pengumuman Macron itu menuai kecaman keras dari para pemimpin Israel, dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menyebut keputusan itu “memberikan imbalan kepada teror” dan menimbulkan ancaman eksistensial, menyediakan “landasan peluncuran untuk memusnahkan” Israel.

    Sementara Menlu Israel Gideon Saar menyebut bahwa “negara Palestina akan menjadi negara Hamas”.

    Tonton juga video “Presiden Israel: Operasi Kami di Gaza Sesuai Hukum Internasional” di sini:

    Halaman 2 dari 5

    (whn/lir)

  • Prancis Akan Akui Negara Palestina, Jerman Nyusul?

    Prancis Akan Akui Negara Palestina, Jerman Nyusul?

    Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengumumkan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina pada September mendatang. Pemerintah Jerman angkat bicara keputusan Macron tersebut.

    Pemerintah Jerman menyatakan bahwa mereka “tidak berencana untuk mengakui negara Palestina dalam waktu dekat”.

    “Pemerintah terus memandang pengakuan negara Palestina sebagai salah satu langkah terakhir dalam mencapai solusi dua negara,” kata juru bicara pemerintah Jerman, Stefan Kornelius dalam sebuah pernyataan, dilansir dari kantor berita AFP, Jumat (25/7/2025). Dia menambahkan bahwa “keamanan Israel merupakan hal terpenting bagi pemerintah Jerman”.

    Sebelumnya, pada hari Kamis (24/7) waktu setempat, Macron mengumumkan bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September mendatang.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” tulis kepala negara Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.

    Termasuk Prancis, status kenegaraan Palestina kini diakui oleh 142 negara, meskipun Israel dan Amerika Serikat sangat menentang pengakuan tersebut.

    Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina.

    “Prioritas mendesak saat ini adalah mengakhiri perang di Gaza dan menyelamatkan penduduk sipil,” tulis Macron di X.

    “Kita akhirnya harus membangun Negara Palestina, memastikan kelangsungannya, dan memungkinkannya, dengan menerima demiliterisasinya dan sepenuhnya mengakui Israel, untuk berkontribusi pada keamanan semua orang di Timur Tengah,” imbuh Macron.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam keras keputusan Prancis tersebut. Dia menyebut keputusan itu “memberikan imbalan kepada teror” dan menimbulkan ancaman eksistensial, menyediakan “landasan peluncuran untuk memusnahkan” Israel.

  • Prancis Akan Akui Palestina sebagai Negara

    Prancis Akan Akui Palestina sebagai Negara

    Jakarta –

    Prancis akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September, kata Presiden Emmanuel Macron pada Kamis (24/7).

    “Sejalan dengan komitmen bersejarah untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya memutuskan Prancis akan mengakui Negara Palestina. Pengumuman resmi akan saya sampaikan di Sidang Umum PBB pada September,” tulis Macron di media sosial.

    “Saat ini, yang mendesak adalah mengakhiri perang di Gaza dan memberikan bantuan kepada warga sipil. Perdamaian itu mungkin terjadi.”

    Netanyahu tolak keras langkah Macron

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengakui negara Palestina sebagai langkah yang “menghadiahkan teror dan berisiko menciptakan proksi Iran lain, seperti yang terjadi di Gaza.”

    “Kami dengan keras mengecam keputusan Presiden Macron untuk mengakui negara Palestina di dekat Tel Aviv pasca-pembantaian 7 Oktober,” tulis Netanyahu di X.

    “Negara Palestina dalam kondisi seperti ini akan menjadi pangkalan untuk menghancurkan Israel, bukan untuk hidup berdampingan secara damai. Jelas sekali: Palestina tidak menginginkan negara di samping Israel, mereka menginginkan negara pengganti Israel,” katanya.

    Palestina dan Spanyol dukung langkah Prancis

    Otoritas Palestina pada Kamis (24/07) menyambut baik pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September.

    Pada hari yang sama, Macron merilis surat yang dikirim kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas yang menegaskan niat Prancis untuk melanjutkan pengakuan Palestina.

    Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez juga menyambut keputusan Prancis untuk bergabung dengan Spanyol dalam mengakui negara Palestina merdeka, menyebutnya akan “melindungi” solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.

    “Bersama, kita harus melindungi apa yang coba dihancurkan Netanyahu. Solusi dua negara adalah satu-satunya solusi,” tulis PM Spanyol di X.

    AS anggap rencana Macron bahayakan perdamaian

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Kamis dengan keras mengkritik niat Prancis untuk mengakui negara Palestina dan menyebut keputusan itu “sembrono.”

    “Amerika Serikat dengan tegas menolak rencana Emmanuel Macron untuk mengakui negara Palestina,” tulis Rubio di X. “Keputusan sembrono ini hanya melayani propaganda Hamas dan menghambat perdamaian. Ini adalah tamparan bagi korban 7 Oktober.”

    Artikel ini pertama kali dirilis dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Alfi Milano Anadri
    Editor: Rahka Susanto / Hendra Pasuhuk

    Tonton juga video “Prancis Akan Akui Negara Palestina” di sini:

    (ita/ita)

  • Akan Akui Negara Palestina, Prancis Tegaskan Menentang Hamas!

    Akan Akui Negara Palestina, Prancis Tegaskan Menentang Hamas!

    Paris –

    Pemerintah Prancis menegaskan bahwa negara mereka menentang kelompok militan Palestina, Hamas. Hal ini disampaikan setelah rencananya untuk secara resmi mengakui negara Palestina menuai banyak kecaman. Prancis bahkan menyebut Hamas sebagai “organisasi teroris”.

    “Hamas selalu mengesampingkan solusi dua negara. Dengan mengakui Palestina, Prancis menentang organisasi teroris itu,” tegas Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis, Jean-Noel Barrot, dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Jumat (25/7/2025).

    Penegasan itu disampaikan setelah Presiden Emmanuel Macron pada Kamis (24/7) waktu setempat, mengumumkan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” kata Macron dalam pernyataan via media sosial X dan Instagram.

    Termasuk Prancis, status kenegaraan Palestina kini telah diakui oleh 142 negara, meskipun Israel dan Amerika Serikat (AS) sangat menentang pengakuan tersebut. Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina.

    Hamas menyambut baik pengumuman Macron tersebut, dengan menyebutnya sebagai “langkah positif ke arah yang benar untuk menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina kami yang tertindas”.

    Sementara Israel memberikan kecaman keras, dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menyebut keputusan Prancis itu sama saja “memberikan imbalan kepada teror” dan menimbulkan ancaman eksistensial, serta menyediakan “landasan peluncuran untuk memusnahkan” Israel.

    Menlu Israel Gideon Saar, dalam tanggapannya, bahkan menyebut bahwa “negara Palestina akan menjadi negara Hamas”.

    Reaksi keras juga disampaikan oleh AS yang menolak keras rencana Macron untuk mengakui negara Palestina. Menlu AS, Marco Rubio, mengkritik rencana Macron itu sebagai “keputusan sembrono” dan akan menguntungkan Hamas.

    Namun, Barrot dalam pernyataannya menegaskan bahwa Prancis dengan keputusannya tersebut, tetap “mendukung pihak perdamaian melawan pihak perang”.

    Tonton juga video “Kanselir Jerman: Apa yang Terjadi di Gaza Tak Dapat Diterima” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kelompok Hamas Sambut Baik Rencana Prancis Mengakui Negara Palestina

    Kelompok Hamas Sambut Baik Rencana Prancis Mengakui Negara Palestina

    JAKARTA – Kelompok militan Palestina mengapresiasi pengumuman Presiden Emmanuel Macron terkait rencana Prancis mengakui Negara Palestina pada Bulan September mendatang.

    “Pengumuman (Presiden) Macron merupakan langkah positif ke arah yang benar menuju keadilan bagi rakyat Palestina yang tertindas dan menuju dukungan bagi hak mereka untuk mendirikan negara mereka sendiri,” kata Kelompok Hamas, melansir The Times of Israel 25 Juli.

    Hamas mengatakan keputusan Presiden Macron “mencerminkan keyakinan internasional yang semakin kuat akan keadilan perjuangan Palestina dan kegagalan pendudukan untuk memutarbalikkan fakta.”

    “Kami menyerukan kepada semua negara di seluruh dunia yang belum mengakui Negara Palestina untuk mengikuti contoh Prancis,” tambah kelompok militan tersebut.

    Sebelumnya, Presiden Macron dalam unggahannya di media sosial X mengumumkan rencana Prancis mengakui Negara Palestina dalam Sidang Umum PBB September mendatang, berharap hal itu akan membantu membawa perdamaian ke kawasan tersebut.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan Prancis akan mengakui Negara Palestina,” kata Presiden Macron, melansir Reuters.

    “Saya akan membuat pengumuman khidmat ini di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa September mendatang,” tambahnya.

    Terpisah, Wakil Presiden Otoritas Palestina Hussein Al Sheikh dalam unggahannya di media sosial X berterima kasih dan mengapresiasi Presiden Macron.

    “Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron atas suratnya yang ditujukan kepada Yang Mulia Presiden Mahmoud Abbas, yang di dalamnya beliau menegaskan kembali posisi teguh Prancis dan menegaskan niat negaranya untuk mengakui Negara Palestina pada Bulan September,” tulisnya di X.

    Ia menambahkan, “posisi ini mencerminkan komitmen Prancis terhadap hukum internasional dan dukungannya terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara merdeka kami.”

    We express our thanks and appreciation to His Excellency President Emmanuel Macron for his letter addressed to His Excellency President Mahmoud Abbas, in which he reaffirmed France’s steadfast position and confirmed his country’s intention to recognize the State of Palestine in… https://t.co/Jio2cvWtVm

    — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) July 24, 2025

  • Thailand-Kamboja Bertempur di Perbatasan, Situasi Bisa Berubah Jadi Perang

    Thailand-Kamboja Bertempur di Perbatasan, Situasi Bisa Berubah Jadi Perang

    Jakarta –

    Pemimpin Thailand mengatakan bahwa pertempuran sengit antara Thailand dan Kamboja, yang telah menewaskan sedikitnya 16 orang dan membuat puluhan ribu orang mengungsi, dapat “bergerak menuju perang”.

    Peringatan dari Penjabat sementara Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, mengemuka ketika pertempuran di perbatasan yang disengketakan memasuki hari kedua.

    Thailand mengatakan sejauh ini korban tewas mencakup 14 warga sipil dan satu tentara. Di pihak Kamboja, otoritas negara itu menyebut sebanyak satu warga sipil tewas.

    Selain itu, bentrokan melukai puluhan orang dan membuat lebih dari 100.000 warga sipil Thailand mengungsi di Provinsi Ubon Ratchathani dan Provinsi Surin.

    Di sebuah kompleks olahraga yang telah diubah menjadi pusat evakuasi di Provinsi Surin, Thailand, mayoritas pengungsi adalah anak-anak dan lansia. Mereka mengatakan terguncang oleh serangan roket dan artileri yang mereka saksikan pada Kamis (24/07).

    Di Kamboja, sekitar 1.500 keluarga di Provinsi Oddar Meanchey telah dievakuasi.

    Para pengungsi lanjut usia yang selamat dari pemboman selama Perang Saudara Kamboja tahun 1980-an mengatakan kepada BBC bahwa pertempuran terkini adalah yang terburuk yang pernah mereka alami.

    Reaksi berbagai negara

    Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang memimpin ASEAN, mengimbau para pemimpin kedua negara untuk segera melakukan gencatan senjata.

    “Saya menyambut baik sinyal positif dan kesediaan yang ditunjukkan oleh Bangkok dan Phnom Penh untuk mempertimbangkan langkah ini ke depan,” tulis Anwar di Facebook, Kamis (24/07) malam.

    Terlepas dari optimisme Anwar, pertempuran terus berlanjut hingga malam.

    AS juga menyerukan “penghentian segera permusuhan, perlindungan warga sipil, dan penyelesaian konflik secara damai”.

    “Kami … sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja, dan sangat sedih dengan laporan mengenai korban jiwa warga sipil,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, dalam jumpa pers.

    China, yang memiliki hubungan politik dan strategis dengan Kamboja dan Thailand, mengatakan “sangat prihatin” dan berharap kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalah melalui dialog dan konsultasi.

    Australia, Uni Eropa, dan Prancis juga telah menyerukan perdamaian.

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa diperkirakan akan bertemu pada Jumat (25/07) untuk membahas konflik tersebut.

    Pertempuran kedua negara pertama kali berlangsung di beberapa wilayah Kamis (24/07) pagi.

    Thailand mengklaim Kamboja melepaskan tembakan terlebih dahulu. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menuduh Thailand sengaja mengerahkan pasukan dalam jumlah banyak, menggunakan senjata berat, dan melancarkan serangan udara guna menduduki wilayah Kamboja.

    Bagaimana kronologi versi Thailand?

    Angkatan Darat Kerajaan Thailand menyatakan insiden berawal pada Kamis (24/07), tepat setelah pukul 07.30 waktu setempat. Saat itu, militer Kamboja mengerahkan pesawat tanpa awak untuk melakukan pengawasan terhadap pasukan Thailand di dekat perbatasan, menurut juru bicara Dewan Keamanan Nasional (NSC) Thailand.

    Tak lama kemudian, menurut militer Thailand, enam personel militer Kamboja bersenjata lengkap, termasuk granat berpeluncur roket (RPG), berkumpul di dekat perbatasan. Tentara di pihak Thailand mencoba bernegosiasi dengan berteriak, tetapi tidak berhasil, kata juru bicara NSC.

    Juru bicara NSC menambahkan, tentara Kamboja melepaskan tembakan sekitar pukul 08.20, yang memaksa pihak Thailand untuk membalas tembakan dan mengerahkan enam pesawat tempur F-16 untuk menyerang target militer Kamboja. Militer Thailand menyatakan bahwa Komando Daerah Militer Khusus 8 dan 9 Kamboja “telah dihancurkan”.

    Thailand menuduh Kamboja mengerahkan senjata berat, termasuk kendaraan peluncur roket BM-21 dan artileri, yang menyebabkan kerusakan pada rumah dan fasilitas umum di sepanjang sisi perbatasan Thailand.

    Baca juga:

    Sesaat setelah pertempuran berlangsung, Thailand menutup semua pintu perbatasannya dengan Kamboja. Kemudian, Kedutaan Besar Thailand di Phnom Penh mendesak warga negara Thailand untuk meninggalkan Kamboja.

    Bagaimana kronologi versi Kamboja?

    Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja mengklaim tentara Thailand memulai konflik pada Kamis (24/07) sekitar pukul 06.30 waktu setempat. Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menuduh Thailand sengaja melancarkan serangan udara guna menduduki wilayah Kamboja.

    Kamboja menuding Thailand melanggar perjanjian sebelumnya dengan maju ke sebuah kuil di dekat perbatasan dan memasang kawat berduri di sekitar pangkalan militernya.

    Tentara Thailand kemudian mengerahkan pesawat nirawak tepat setelah pukul 07.00, dan melepaskan tembakan “ke udara” sekitar pukul 08.30, menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja.

    Pukul 08.46, tentara Thailand “secara preemptif” melepaskan tembakan ke arah pasukan Kamboja, menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional, Maly Socheata. Kamboja tidak punya pilihan selain menggunakan hak membela diri, menurut surat kabar Phnom Penh Post.

    Socheata selanjutnya menuduh Thailand mengerahkan pasukan secara berlebihan, menggunakan senjata berat, dan melakukan serangan udara di wilayah Kamboja.

    Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menyebut tindakan Thailand sebagai “agresi militer yang brutal dan ilegal” dan “pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, norma-norma ASEAN, dan prinsip-prinsip inti hukum internasional”.

    Kementerian tersebut juga mengklaim bahwa jet tempur Thailand menjatuhkan dua bom di wilayah yang dikuasai Kamboja ketika bentrokan antara kedua negara meningkat pada Kamis (24/07) pagi.

    “Tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan tidak bertanggung jawab ini tidak hanya menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian dan stabilitas regional, tetapi juga merusak fondasi tatanan internasional,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Maly Socheata.

    Kementerian tersebut lebih lanjut memperingatkan bahwa militer sepenuhnya siap untuk mempertahankan kedaulatan Kamboja “dengan segala cara”.

    Bentrokan kedua negara terjadi sehari setelah Thailand menarik duta besarnya dari Kamboja, menyusul ledakan ranjau darat yang melukai seorang tentara Thailand di perbatasan.

    Pada Rabu (23/07), pemerintah Thailand juga mengatakan akan mengusir duta besar Kamboja dari Bangkok.

    BBC

    Kesaksian warga Thailand di perbatasan ‘Menegangkan dan menakutkan’

    Sutian Phiwchan, warga lokal Distrik Ban Dan di Provinsi Buriram, yang dekat perbatasan Kamboja, mengatakan kepada BBC bahwa penduduk di kawasan itu mulai mengungsi, termasuk keluarganya. Dia membawa mereka ke shelter di dekat rumahnya.

    “Situasinya benar-benar serius. Kami sedang mengungsi,” ujar Sutian.

    Dia mengatakan kondisinya menegangkan dan menakutkan. “Mereka menembak langsung ke sini. Tepat di sana [ke perbatasan Thailand, tempat penduduk bermukim]. Anak-anak dan semuanya…kami benar-benar ketakutan.”

    Ketika ditanya apakah pertempuran kali ini lebih buruk dari sebelumnya, dia menjawab: “Ya, karena sekarang mereka tidak hanya menggunaka senapan, artileri berat dilibatkan juga’.

    BBC

    Kedua negara tidak mau menurunkan tensi

    Jonathan Head

    Koresponden BBC di Asia Tenggara

    Menurut militer Thailand, pasukan mereka melepaskan tembakan setelah berhadapan dengan sekelompok tentara Kamboja yang bersenjata lengkap tepat di perbatasan yang disengketakan.

    Pihak Kamboja mengatakan bahwa pihak Thailand-lah yang melepaskan tembakan terlebih dahulu.

    Kini, penduduk di wilayah perbatasan sisi Thailand telah diperintahkan untuk mengungsi. Hal ini menyusul keputusan Thailand untuk mengusir duta besar Kamboja dari Bangkok dan menarik duta besarnya dari Phnom Penh.

    Untuk saat ini, kedua negara tampaknya belum siap untuk meredakan ketegangan. Namun, konflik ini sejatinya telah meletus bulan lalu, setelah Pemimpin Kamboja, Hun Sen, mempermalukan Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dengan membocorkan percakapan telepon mereka tentang perbatasan yang disengketakan.

    Tidak ada yang tahu mengapa ia memilih melakukan hal ini. Faktanya, ia telah merusak hubungan dekat antara kedua keluarga yang telah terjalin selama beberapa dekade.

    Paetongtarn Shinawatra kemudian diskors sebagai perdana menteri oleh Mahkamah Konstitusi Thailand, dan pemerintahannya yang tidak populer kini tidak bisa terlihat lemah dalam menghadapi Kamboja.

    Dampaknya adalah meningkatnya perang kata-kata antara kedua negara, runtuhnya perdagangan perbatasan yang bernilai miliaran dolar, dan meningkatnya risiko bentrokan yang lebih serius antara kedua negara.

    BBC

    Sejarah hubungan Thailand-Kamboja

    Ini bukan pertama kalinya terjadi ketegangan antara Thailand dan Kamboja. Setiap kali tensi meningkat, biasanya disebabkan oleh sengketa perbatasan atau ketegangan politik, seperti:

    Pada 1958 dan 1961, Kamboja mengakhiri hubungan diplomatik dengan Thailand terkait sengketa Kuil Preah Vihear.

    Pada 2003, menyusul kerusuhan dan serangan terhadap Kedutaan Besar Thailand di Phnom Penh, Perdana Menteri Thailand saat itu, Thaksin Shinawatra, melancarkan Operasi Pochentong. Operasi ini mengirimkan pesawat militer untuk mengevakuasi semua warga negara dan diplomat Thailand dari Kamboja dan mengusir diplomat Kamboja sebagai balasan.

    Pada 2008 dan 2011, bentrokan militer pecah di Kuil Preah Vihear.

    Pada 2009, Thailand menurunkan hubungan sebagai tanggapan atas dukungan Kamboja terhadap mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang saat itu sedang diasingkan.

    Artikel ini akan diperbarui secara berkala.

    Tonton juga video “Warga soal Perang Thailand Vs Kamboja” di sini:

    (ita/ita)

  • Pasar optimistis kesepakatan AS dan Uni Eropa, IHSG diprediksi menguat

    Pasar optimistis kesepakatan AS dan Uni Eropa, IHSG diprediksi menguat

    Arsip foto – Layar digital menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nz/pri.

    Pasar optimistis kesepakatan AS dan Uni Eropa, IHSG diprediksi menguat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 10:57 WIB

    Elshinta.com – Analis Phintraco Sekuritas Ratna Lim memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi bergerak menguat pada perdagangan Kamis, dengan sentimen utama akan berasal dari tingkat global. Sentimen utama masih akan berasal dari progres kesepakatan dagang global, yang mana ada optimisme Amerika Serikat (AS) akan segera mencapai kesepakatan dagang dengan Uni Eropa sebelum batas waktu pemberlakuan tarif 1 Agustus 2025.

    “Dengan tren naik yang tetap dominan, IHSG diperkirakan berpotensi melanjutkan reli penguatan dan menguji level psikologis di level 7.500,” ujar Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.

    Dari mancanegara, Jepang dan AS telah menjalin kesepakatan dagang, diantaranya mencakup tarif sebesar 15 persen atas barang impor dari Jepang dengan tarif untuk sektor otomotif akan diturunkan dari 25 persen menjadi 15 persen. Selain itu, Jepang akan melakukan investasi senilai 550 miliar dolar AS di AS.

    Kesepakatan dagang antara AS dan Jepang, menimbulkan optimisme akan terjalinnya kesepakatan dagang antara AS dengan negara lain, termasuk dengan Uni Eropa. Financial Times dan Bloomberg melaporkan bahwa negosiasi AS dan Uni Eropa akan mengacu seperti kesepakatan dengan Jepang, yaitu penurunan tarif menjadi 15 persen.

    Di sisi lain, kekhawatiran terhadap potensi dampak hukum dan ekonomi apabila Presiden AS Donald Trump memecat Ketua The Fed Jerome Powell telah mereda, setelah Trump dan Menteri Keuangan AS mengisyaratkan tidak lagi berencana menggantikan Powell dengan segera.

    Fokus pelaku pasar saat ini beralih ke pertemuan FOMC The Fed pada 29-30 Juli 2025, yang mana The Fed diperkirakan akan mempertahankan suku bunga di tengah ketidakpastian ekonomi, meskipun Presiden Trump berulang kali mendesak pemangkasan suku bunga.

    Dalam pidato konferensi The Fed pada Selasa (22/7), Powell menolak memberikan detail lebih lanjut tentang prospek tersebut dan justru berfokus terhadap regulasi perbankan. Selain itu, pelaku pasar menantikan pertemuan Europan Central Bank (ECB) pada Kamis (24/7), yang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan di level 2,15 persen, di tengah potensi inflasi yang dapat meningkat serta kondisi ketidakpastian akibat tarif impor AS.

    Dari Jerman, pada Kamis (24/7), pelaku pasar akan mencermati HCOB Manufacturing Flash bulan Juli 2025 yang diperkirakan sedikit naik pada level 49,4 dari sebelumnya 49 di Juni 2025, meskipun masih di area kontraksi. Dari Inggris, pada Kamis (24/7), akan dirilis indeks S&P Global Manufacturing PMI Flash bulan Juli 2025 yang diperkirakan sedikit naik di level 48 dari 47, 7 di Juni 2025.

    Dari AS, akan dirilis indeks S&P Global Manufacturing PMI Flash bulan Juli 2025 yang diperkirakan sedikit turun menjadi 52,5 dari 52,9 di Juni 2025. Pada perdagangan Rabu (23/07), bursa saham Eropa ditutup menguat, di antaranya Euro Stoxx 50 menguat 1,00 persen, indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,42 persen, indeks DAX Jerman turun 0,83 persen, serta indeks CAC Prancis naik 1,37 persen.

    Sementara itu, bursa saham AS di Wall Street juga ditutup menguat pada perdagangan Rabu (23/07), diantaranya Indeks Dow Jones Industrial Average naik 507,85 poin,atau 1,14 persen ditutup di level 45.010,29, indeks S&P 500 menguat 0,78 persen ke rekor penutupan baru di 6.358,91, indeks Nasdaq Composite naik 0,61 persen dan ditutup di 21.020,02 yang menjadi penutupan pertama kalinya di atas level 21.000.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Eksportir Panen Peluang Lewat Business Matching Kemendag

    Eksportir Panen Peluang Lewat Business Matching Kemendag

    Bisnis.com, SEMARANG – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya membuka akses pasar internasional melalui kegiatan business matching. Sejumlah eksportir, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berhasil menjalin kemitraan baru dengan buyer mancanegara. Momentum ini tidak hanya memperluas jangkauan pasar, tetapi juga memperkuat posisi produk lokal di kancah global.

    Sepanjang Januari hingga Juni 2025, Kemendag mencatat total transaksi business matching senilai US$ 87,04 juta. Jumlah ini terdiri atas pesanan pembelian (purchase order/PO) senilai US$ 52,70 juta dan potensi transaksi US$ 34,34 juta.

    Realisasi business matching turut mengakselerasi ekspor produk pelbagai perusahaan tanah air. Tim Bisnis Indonesia Jelajah Ekspor 2025 menemui sejumlah eksportir lintas industri yang merasakan dampak positif dukungan Kemendag tersebut.

    Salah satu perusahaan furnitur asal Semarang, Jawa Tengah, yaitu PT Philnesia International mengapresiasi peran Kemendag dalam penyelenggaraan business matching, salah satunya yang diinisiasi melalui Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), yakni perwakilan perdagangan RI yang ada di luar negeri.

    “Dengan adanya bantuan perwakilan perdagangan RI di berbagai negara, eksportir mendapatkan kredibilitas dan reputasi, sehingga dipercaya untuk menjangkau pasar tersebut,” kata Erick Luwia selaku Direktur PT Philnesia International kepada Tim Bisnis Indonesia Jelajah Ekspor 2025, Selasa (15/7/2025).

    Melalui business matching, pelaku usaha berpeluang memperluas portofolio ekspor ke berbagai negara maupun kawasan lainnya. Pitching dengan calon pembeli dinilai mempermudah PT Philnesia untuk melakukan riset pasar, dalam hal ini menemukan preferensi produk unggulan.

    “Riset pasar (market research) merupakan sesuatu yang sangat penting. Kerja sama dengan Kemendag membantu kami melakukan riset secara lebih akurat, lengkap, dan cepat,” tutur Erick.

    Dia melanjutkan, kemudahan berikutnya yang didapatkan dari business matching Kemendag yaitu jalinan relasi yang lebih kuat dengan buyer. Berdasarkan pengalamannya, kesepakatan bisnis tak bisa didapatkan dalam sekali pertemuan. Business matching menjadi langkah awal untuk membuka peluang kerja sama sekaligus menjaganya agar berkelanjutan di masa depan.

    Menurutnya, pasar ekspor PT Philnesia saat ini didominasi oleh Amerika Serikat (AS) dan berbagai negara di kawasan Eropa. Total portofolio ekspor perseroan terhadap kedua kawasan itu mencapai 90% dari keseluruhan ekspor, sementara sisanya terbagi untuk kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan Australia.

    Dari partisipasi di berbagai business matching Kemendag itu, PT Philnesia berhasil menjajaki berbagai kerja sama dengan buyer baru di pasar Timur Tengah. Saat ini, mereka juga membidik pasar Afrika.

    “Afrika menjadi kawasan yang akan kami bidik ke depannya di tengah tantangan perekonomian dunia saat ini. Setidaknya, kami melihat potensi luar biasa yang dimiliki pasar Afrika,” ungkapnya.

    Ke depan, dia berharap agar dukungan Kemendag dapat berjalan secara berkelanjutan, khususnya dari segi komunikasi dengan calon buyer. Dengan demikian, kepercayaan pembeli di kancah internasional dapat terus dijaga sembari perusahaan berupaya mengoptimalkan potensi lain yang tersedia.

    “Banyak kawasan baru yang dapat dieksplorasi. Dengan adanya bantuan pemerintah dan Kemendag terkait kondisi pasar di negara tersebut, saya rasa ini menjadi potensi yang luar biasa,” tegas Erick.

    Ditemui pada kesempatan yang berbeda, Pemilik PT Kultiva Indonesia Makmur alias Kultiva Co Suryaningsih Wibowo menyatakan perusahaan miliknya juga menerima dukungan serupa dari Kemendag. Kultiva Co merupakan eksportir produk makanan yang berbasis di Pademangan, Jakarta Utara.

    Suryaningsih menggarisbawahi andil Kemendag dalam pengembangan usahanya melalui ruang pamer di Kemendag, yaitu Permanent Trade Exhibition (PTE) dan business matching.

    Menurut Suryaningsih, produk Kultiva Co berhasil ditampilkan di ruang pamer yang terletak di Lantai 2 Gedung Utama, Kementerian Perdagangan, setelah melalui proses kurasi.

    “Fasilitasi ini memberi calon buyer keyakinan bahwa produk yang ditawarkan berasal dari penjual yang kredibel karena mendapat dukungan pemerintah. Dengan begitu, peluang tercapainya kesepakatan pun makin besar,” ungkapnya, Sabtu (5/7/2025).

    Suryaningsih menceritakan bahwa produk Kultiva Co, khususnya keripik tempe Woh telah diekspor ke 11 negara dengan pangsa pasar terbesar di Malaysia, RRT, dan Amerika Serikat (AS).

    Kapasitas ekspor Kultiva dapat mencapai 300.000 buah atau setara dengan 6 kontainer per bulannya. Menurutnya, rata-rata nilai ekspor per kontainer itu berkisar US$ 21.000.

    Kultiva Co pun saat ini bersiap memperluas ekspansi produk ke pasar Eropa, antara lain Prancis dan Jerman. Dia berharap agar dukungan pemerintah terus berjalan guna memperkenalkan produk UMKM Indonesia hingga ke mancanegara.

    Dari industri yang sama, eksportir keripik tempe asal Sleman, DI Yogyakarta yakni CV Arva Indonesia turut merasakan dukungan Kemendag dalam penyelenggaraan business matching.

    Arnold Wirakusuma selaku Pendiri Arva Indonesia membeberkan bahwa Kemendag juga mendorong partisipasinya pada ekshibisi di dalam maupun luar negeri.

    Arva Indonesia telah berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia (TEI) Kemendag pada 2024 lalu dan tengah bersiap untuk ekshibisi di Foodex Japan di Tokyo, Jepang, pada tahun mendatang. Menurutnya, ajang tersebut menjadi kesempatan Arva menjaring calon pembeli baru yang beberapa di antaranya tengah melakukan penjajakan transaksi.

    “Jadi, Kementerian Perdagangan memberikan cukup banyak komitmen kepada kami, seperti sertifikasi dan expo. Kami pun ingin mengembangkan produk-produk kami agar bisa dipasarkan di negara-negara lainnya,” jelasnya, Rabu (2/7/2025).

    Saat ini, negara tujuan ekspor Arva Indonesia mencakup sejumlah negara utama yakni Amerika Serikat, Australia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Kuwait. Arnold mengaku tengah melakukan penetrasi pasar ke berbagai tempat, seperti Hong Kong, Taiwan, dan negara-negara Timur Tengah lainnya.

    Kapasitas ekspor yang mencapai 600.000 pak per bulan menjadi bekalnya untuk memperluas jangkauan pasar. Jumlah tersebut setara dengan 20 kontainer.

    Dia menyebut bahwa kapasitas nilai ekspor per kontainer itu mencapai US$ 30.000, sehingga potensi nilai ekspor kumulatif per bulannya berkisar US$ 600.000. Namun, nilai itu bergantung pada permintaan dan fluktuasi pasar.

    Ke depan, Arnold berharap agar perusahaannya dapat melakukan ekspansi baik dari sisi jangkauan ekspor maupun skala usaha. Dia mengungkapkan ketertarikan untuk memasarkan produk ke kawasan lain seperti Afrika, Amerika Latin, hingga negara-negara Eropa.