Xcloud.id

Negara: Prancis

  • Prancis akui Palestina buka harapan baru terwujudnya perdamaian dunia

    Prancis akui Palestina buka harapan baru terwujudnya perdamaian dunia

    “Kami, bangsa Indonesia bersuka cita atas berita ini. Keputusan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang menyatakan niat untuk mengakui negara Palestina ini semakin membuka harapan baru untuk terwujudnya perdamaian dunia,”

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif the Institute of Democracy and Education (IDE) Indonesia Gugun Gumilar merespons positif keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengakui negara Palestina, di mana dapat membuka harapan baru untuk terwujudnya perdamaian dunia.

    “Kami, bangsa Indonesia bersuka cita atas berita ini. Keputusan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang menyatakan niat untuk mengakui negara Palestina ini semakin membuka harapan baru untuk terwujudnya perdamaian dunia,” kata Gugun dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Ia juga menantikan negara-negara lainnya untuk membuat sikap dan keputusan yang sama sehingga kita semua dapat membangun peradaban umat manusia yang damai berkeadilan.

    Gugun yang juga Staf Khusus Menteri Agama bidang kerja sama dan hubungan luar negeri itu mengungkapkan bahwa menghapus penjajahan di atas dunia adalah amanah Undang-Undang Dasar 1945.

    “Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara telah dengan tegas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sebab itu, dukungan kita dan negara-negara di dunia, salah satunya Prancis terhadap Palestina menjadi komitmen penting umat manusia yang bermartabat dalam menghapus kolonialisme dan imperialisme di era modern,” ungkapnya.

    Selain itu, Gugun juga menegaskan dukungan Prancis sebagai sinyal positif bagi perdamaian di Timur Tengah sebagaimana spirit KTT Asia Afrika 1955.

    “Dukungan Presiden Prancis ini akan menjadi sinyal positif bagi perdamaian di Timur Tengah, sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri RI. Konflik di Timur Tengah itu wajib kita akhiri. Semua bangsa di dunia ini harus merasakan nikmatnya perdamaian, sebagaimana dulu diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita melalui KTT Asia Afrika tahun 1955 di Bandung,” ujarnya.

    Ia juga mengucapkan terima kasih terhadap Presiden Macron atas keputusan yang membanggakan dan memberi banyak harapan bagi masa depan dunia.

    “Kami, bangsa Indonesia mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden Macron. Sikap Prancis dalam mendukung Palestina merupakan satu sikap dan langkah positif untuk memastikan prospek masa depan berdirinya negara Palestina yang berdaulat, adil, dan merdeka melalui solusi dua negara (two state solution),” ucap Gugun.

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan Indonesia menyambut baik keputusan Presiden Macron untuk mengakui negara Palestina.

    Menurut pernyataan akun resmi X @Kemlu_RI di Jakarta, Sabtu (26/7), pengakuan tersebut merupakan langkah positif untuk memastikan prospek masa depan berdirinya negara Palestina yang berdaulat dan merdeka melalui solusi dua negara.

    “Berdirinya Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka, berdasarkan batas wilayah yang disepakati pada 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, melalui Solusi Dua Negara,” menurut pernyataan tersebut.

    Selain itu, Indonesia juga mendesak semua negara yang belum mengakui negara Palestina untuk mengikuti langkah Prancis.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Muhammadiyah Semringah Prancis Akui Palestina, Harap Diikuti Negara Lain

    Muhammadiyah Semringah Prancis Akui Palestina, Harap Diikuti Negara Lain

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan Prancis akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan pernyataan Prancis itu menjadi momentum dalam perjuangan kemerdekaan Palestina.

    “Kita sambut gembira karena dengan demikian jumlah negara-negara maju yang mendukung perjuaangan rakyat Palestina untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat akan semakin meningkat,” kata Anwar saat dihubungi, Minggu (27/7/2025).

    Anwar menilai keputusan dari Prancis itu bisa berdampak signifikan terhadap nasib Palestina. Dia menyinggung riwayat Prancis yang kerap berpihak pada Israel dalam konflik Gaza.

    “Apalagi Prancis selama ini dikenal sebagai negara sekutu dan pendukung berat Israel bersama Inggris dan Amerika. Tindakan Prancis ini tentu jelas sangat membantu perjuangan rakyat Palestina,” ujar Anwar.

    Muhammadiyah berharap langkah dari Prancis ini diikuti oleh banyak negara lain di dunia. Dukungan dari negara-negara Barat itu diyakini bisa mempercepat upaya kemerdekaan bagi bangsa Palestina.

    Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan Prancis akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan Macron itu menuai reaksi Pemerintah Amerika Serikat (AS) hingga Arab Saudi.

    Pernyataan itu disampaikan Macron pada Kamis (24/7) waktu setempat. Macron mengatakan pengumuman akan disampaikan September mendatang.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” tulis kepala negara Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.

    (ygs/dhn)

  • MUI Harap Makin Banyak Negara Eropa Serukan ‘Free Palestine’

    MUI Harap Makin Banyak Negara Eropa Serukan ‘Free Palestine’

    Jakarta –

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) memastikan akan terus membersamai pemerintah dalam menjalankan setiap program yang diusung. Salah satunya memperjuangkan kemerdekaan di Palestina.

    Ketua MUI Anwar Iskandar mengatakan pihaknya terus memantau upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, sampai saat ini, pemerintah terus fokus menunjukkan keberpihakannya terhadap masyarakat.

    “Lewat mimbar ini, saya ingin mengatakan, tidak ada kata lain bagi Majelis Ulama untuk terus membersamai Presiden Republik Indonesia. Karena apa? karena program-program itu dan sikap-sikap itu amat Islami, sesuatu yang Islami harus didukung oleh ulama,” ungkap Anwar dalam sambutannya saat acara Milad ke-50 MUI di Asrama Haji, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025).

    Selain itu, Anwar juga memastikan sampai hari ini, MUI konsisten menyuarakan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Dia mengatakan MUI masih terus mengirimkan upaya bantuan untuk Palestina, termasuk makanan.

    “MUI tidak pernah berhenti untuk menyuarakan sebuah dukungan yang tulus kepada perjuangan rakyat Palestina dengan cara apapun,” jelas dia.

    Khusus persoalan Palestina, dia menyebut MUI menilai yang dilakukan Israel sangatlah kejam. Dia pun berharap dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina akan semakin banyak setelah beberapa negara Eropa telah menunjukkan sikap mengutuk kekejian Israel.

    Dia pun meminta agar seluruh masyarakat Indonesia bisa terus menjaga kepedulian terhadap bangsa Palestina. Dia menekankan memiliki empati terhadap Palestina cukup menjadi seorang manusia.

    “Kita harus menunjukkan sikap yang manusiawi terhadap sesama dan apa yang menjadi sikap kita ini selaras dan sejalan dengan sikap pemerintah kita, pemerintah luar negeri kita, menteri luar negeri kita, dalam rangka melaksanakan salah satu tujuan daripada kemerdekaan negara Republik Indonesia,” imbuhnya.

    Pernyataan itu disampaikan Macron pada Kamis (24/7) waktu setempat. Macron mengatakan pengumuman akan disampaikan September mendatang.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” tulis kepala negara Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.

    (azh/azh)

  • Prancis Akui Palestina, Pemimpin Eropa Kasih Komentar Tak Terduga

    Prancis Akui Palestina, Pemimpin Eropa Kasih Komentar Tak Terduga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan bahwa jika Palestina diakui sebelum didirikan maka akan menjadi kontraproduktif. Hal itu menyusul wacana Palestina yang akan menjadi negara berdaulat.

    “Saya sangat mendukung Negara Palestina tetapi saya tidak mendukung pengakuannya sebelum pendiriannya,” kata Meloni kepada harian Italia La Repubblica, dilansir Reuters, Sabtu (26/7/2025).

    “Jika sesuatu yang tidak ada dikenali di atas kertas, masalahnya bisa tampak terpecahkan padahal tidak ada,” tambah Meloni.

    Adapun, Prancis berencana untuk mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September, menarik kecaman dari Israel dan Amerika Serikat. Apalagi hal itu di tengah perang di Gaza antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas.

    Pada hari Jumat (25/7/2025), Menteri Luar Negeri Italia mengatakan pengakuan negara Palestina harus terjadi bersamaan dengan pengakuan Israel oleh entitas Palestina yang baru.

    Di samping itu, seorang juru bicara pemerintah Jerman juga mengatakan bahwa Berlin tidak berencana untuk mengakui negara Palestina dalam jangka pendek dan mengatakan prioritasnya sekarang adalah membuat “kemajuan yang sudah lama tertunda” menuju solusi dua negara.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang.

    Pengumuman ini disampaikan Macron pada Kamis (24/7/2025), di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel atas krisis kemanusiaan di Gaza.

    “Prioritas mendesak hari ini adalah mengakhiri perang di Gaza dan menyelamatkan penduduk sipil,” tulis Macron dalam unggahannya di media sosial, dilansir AFP.

    Jika kemudian terealisasi maka Prancis menjadi negara kelompok kaya G-7 yang mengakui Palestina.

    Negara lain belum merencanakan hal yang sama, mulai dari Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.

    Langkah Prancis ini juga semakin menambah negara Eropa yang mengakui Palestina. Sebelumnya beberapa negara Eropa secara resmi telah mengakui Negara Palestina, mencerminkan meningkatnya dukungan internasional. Di antaranya adalah Armenia, Slovenia, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol.

    Saat ini, Palestina diakui sebagai negara berdaulat oleh 147 dari 193 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mewakili sekitar 75 persen komunitas internasional. Palestina juga diakui oleh Takhta Suci (Vatikan), otoritas tertinggi Gereja Katolik dan pemegang status pengamat di PBB.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rencana Prancis Akui Palestina Bikin Geram Timur Tengah, Eropa dan AS

    Rencana Prancis Akui Palestina Bikin Geram Timur Tengah, Eropa dan AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengumuman Presiden Emmanuel Macron bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina pada bulan September mendatang, telah memicu pertikaian diplomatik dari Timur Tengah, Eropa, hingga Washington. Keputusan itu akan membuat Prancis menjadi anggota Barat pertama Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengakui Palestina.

    Namun, hal ini tidak terjadi begitu saja. Mengutip Reuters, ketika Macron mengunjungi kota Al-Arish di Mesir yang berbatasan dengan Gaza pada bulan April, ia dikejutkan oleh krisis kemanusiaan yang semakin meningkat. Sekembalinya ke Prancis, ia menegaskan bahwa Paris akan segera memilih pengakuan terhadap Palestina.

    Bekerja sama dengan Arab Saudi, Macron mengajukan rencana agar Prancis beserta sekutu G7, Inggris dan Kanada, mengakui kenegaraan Palestina, sekaligus mendorong negara-negara Arab untuk mengambil sikap yang lebih lunak terhadap Israel melalui konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, meskipun telah berminggu-minggu berunding, ia gagal mengajak negara lain untuk bergabung.

    Tiga diplomat mengatakan London tidak ingin menghadapi kemarahan Amerika Serikat, dan Ottawa mengambil sikap serupa, sehingga Macron harus bertindak sendiri.

    “Semakin jelas bahwa kami tidak sabar untuk mendapatkan mitra,” kata seorang diplomat Prancis kepada Reuters, dikutip Sabtu (26/7/2025).

    Ia menambahkan bahwa Prancis akan berupaya untuk menggandeng lebih banyak negara sebelum konferensi mengenai solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina pada bulan September.

    Di dalam negeri, Macron berada di bawah tekanan yang meningkat untuk bertindak di tengah kemarahan yang meluas atas gambar-gambar mengerikan yang muncul dari Gaza. Meskipun Prancis adalah negara dengan komunitas Muslim dan Yahudi terbesar di Eropa dan lanskap politik yang terpolarisasi, tidak ada tindakan yang jelas yang akan memuaskan semua pihak.

    Sementara itu, Israel dan pendukung setianya, Amerika Serikat (AS), mengecam langkah Prancis, menyebutnya sebagai hadiah bagi kelompok militan Palestina, Hamas, yang menguasai Gaza dan yang serangannya terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang saat ini.

    Macron telah membahas masalah ini secara ekstensif dengan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya.

    Trump mengatakan pada hari Jumat bahwa keputusan Prancis tidak “berpengaruh” tetapi menambahkan Macron adalah “orang baik”.

    Rencana Konferensi

    Para pejabat Prancis sebelumnya mempertimbangkan pengumuman pada konferensi yang dijadwalkan pada bulan Juni di PBB, yang diselenggarakan bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, untuk menyusun peta jalan menuju negara Palestina yang layak sekaligus memastikan keamanan Israel.

    Namun, konferensi tersebut ditunda di tengah tekanan diplomatik AS yang intens dan setelah serangan udara Israel terhadap Iran.

    Pengumuman Macron pada hari Kamis terkait dengan versi konferensi PBB yang dijadwal ulang dan diubah, yang sekarang direncanakan berlangsung pada hari Senin dan Selasa.

    Pertemuan tersebut akan berada di tingkat menteri, tetapi Paris memutuskan untuk mengadakan acara kedua dengan para kepala negara dan pemerintahan di sela-sela Sidang Umum PBB pada bulan September, di mana Macron akan mengumumkan pengakuan resmi.

    Beberapa analis mengatakan Macron telah menggunakan iming-iming pengakuan untuk mendapatkan konsesi dari Mahmoud Abbas, presiden Otoritas Palestina yang merupakan pesaing moderat Hamas, dan para pemain regional lainnya.

    “Macron di sini bertindak sebagai katalisator untuk mendorong Palestina mewujudkan reformasi yang dibutuhkan, untuk mendorong negara-negara Arab mewujudkan pasukan stabilisasi dan pelucutan senjata Hamas,” kata Rym Momtaz, pemimpin redaksi blog Strategic Europe yang dikelola oleh lembaga kajian Carnegie Europe.

    Yang lain mengatakan meskipun pengakuan memiliki nilai simbolis, tetap tidak akan ada negara Palestina yang berfungsi ketika perang di Gaza berakhir.

    “Pengakuan oleh negara adidaya Eropa seperti Prancis menunjukkan meningkatnya rasa frustrasi terhadap kebijakan Israel yang keras kepala,” kata Amjad Iraqi, analis senior di International Crisis Group.

    “Apa gunanya mengakui sebuah negara jika mereka tidak berbuat banyak untuk mencegahnya berubah menjadi reruntuhan?”

    Para pejabat Prancis menunjukkan lobi Israel yang intens selama berbulan-bulan untuk mencoba mencegah langkah Macron-dan kritik keras Netanyahu terhadapnya-sebagai bukti bahwa hal itu sangat berarti bagi para pemimpin Israel. Sumber-sumber yang memahami masalah ini mengatakan peringatan Israel kepada Prancis berkisar dari pengurangan pembagian intelijen hingga mempersulit inisiatif regional Paris-bahkan mengisyaratkan kemungkinan aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat.

    Namun, para pejabat Prancis menyimpulkan bahwa Netanyahu akan tetap melakukan apa pun yang menurutnya sesuai kepentingannya di Tepi Barat, terlepas dari apa pun yang dilakukan Prancis terkait pengakuan tersebut.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mengakui Negara Palestina Sebelum Berdiri Mungkin Kontraproduktif

    Mengakui Negara Palestina Sebelum Berdiri Mungkin Kontraproduktif

    JAKARTA – Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan memberikan pengakuan terhadap Negara Palestina sebelum negara tersebut berdiri dapat menjadi kontraproduktif.

    “Saya sangat mendukung Negara Palestina, tetapi saya tidak mendukung pengakuan sebelum pembentukannya,” ujar Meloni kepada harian Italia La Repubblica dilansir Reuters, Sabtu, 26 Juli.

    “Jika sesuatu yang tidak ada diakui di atas kertas, masalahnya bisa tampak terpecahkan padahal sebenarnya tidak,” sambungnya Meloni.

    Keputusan Prancis untuk mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September menuai kecaman dari Israel dan Amerika Serikat, di tengah perang di Gaza antara Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas.

    Pada Jumat, menteri luar negeri Italia mengatakan pengakuan negara Palestina harus terjadi bersamaan dengan pengakuan Israel oleh entitas Palestina yang baru.

    Seorang juru bicara pemerintah Jerman mengatakan  Berlin tidak berencana untuk mengakui negara Palestina dalam jangka pendek. Jerman mengatakan prioritasnya sekarang adalah untuk membuat kemajuan menuju dua solusi negara.

  • IEU-CEPA Resmi Disepakati: Jerman hingga Finlandia Berebut Investasi di Indonesia – Page 3

    IEU-CEPA Resmi Disepakati: Jerman hingga Finlandia Berebut Investasi di Indonesia – Page 3

    Perjanjian IEU-CEPA dinilai sebagai katalis utama masuknya investasi berkualitas tinggi dari negara-negara anggota Uni Eropa. Beberapa negara telah menunjukkan minat yang signifikan:

    Jerman: Tertarik pada pengembangan kendaraan listrik dan rantai pasok industri teknologi tinggi.
    Prancis: Siap mendukung transisi energi nasional melalui PLTS dan teknologi hijau.
    Belanda: Fokus pada kerja sama pelabuhan pintar dan logistik digital ramah lingkungan.
    Italia: Berminat pada sektor farmasi, alat kesehatan, dan bioteknologi.
    Denmark: Menawarkan kemitraan dalam bidang energi angin dan efisiensi energi.
    Finlandia: Membuka peluang kerja sama di sektor digital, kecerdasan buatan, dan pendidikan jarak jauh.

    Indonesia menegaskan bahwa perjanjian ini dirancang secara seimbang dan tetap menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Mekanisme perlindungan investor dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun tetap memberikan ruang bagi kebijakan strategis nasional seperti hilirisasi, transisi energi, dan pemberdayaan pelaku usaha lokal.

    Melalui IEU-CEPA, Indonesia menegaskan posisinya sebagai pusat industri strategis di kawasan Indo-Pasifik. Kesepakatan ini tidak hanya membuka gerbang bagi investasi global, tetapi juga memperkuat fondasi kemitraan jangka panjang yang bertumpu pada keberlanjutan, inovasi, dan transformasi digital.

  • SBY Minta Sidang Umum PBB Putuskan Setop Genosida di Gaza

    SBY Minta Sidang Umum PBB Putuskan Setop Genosida di Gaza

    Bisnis.com, Jakarta — Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta semua kepala negara bisa bersepakat mengakhiri perang dan tragedi kemanusiaan di Gaza pada sidang umum PBB September 2025 nanti.

    SBY menjelaskan bahwa empat negara di Eropa yaitu Inggris, Prancis, Jerman dan Italia secara eksplisit sudah sepakat agar perang dan tragedi kemanusiaan di Gaza bisa segera dihentikan.

    SBY berharap negara lainnya bisa mengikuti jejak keempat negara di Eropa tersebut dan mengakhir penderitaan masyarakat di Gaza Palestina.

    “Perhelatan Sidang Umum PBB pada bulan September mendatang di New York, dapat dijadikan forum bagi pengakhiran perang dan tragedi kemanusiaan di Gaza,” tutur SBY melalui akun media sosial X @SBYudhoyono, Sabtu (26/7).

    SBY mengatakan meskipun seran untuk menghentikan perang gaza itu terlambat, namun tetap bisa bermanfaat bagi warga Gaza Palestina.

    “Meskipun hal begini sudah sangat terlambat, tetapi tetap ada baiknya,” kata SBY.

    SBY optimistis banyak negara PBB yang menyetujui dengan usulannya mengakhiri penderitaan warga Gaza. Pasalnya, kata SBY perang yang terjadi di Gaza itu telah melampaui batas kemanusiaan.

    “Saya kira banyak yang bersetuju dengan saya, bahwa penderitaan saudara-saudara kita di Gaza sudah sangat melampaui batas-batas kemanusiaan,” ujarnya.

  • Iran dan 3 Negara Eropa Sepakat Lanjutkan Perundingan Nuklir

    Iran dan 3 Negara Eropa Sepakat Lanjutkan Perundingan Nuklir

    JAKARTA – Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengatakan Iran dan tiga negara Eropa — Inggris, Prancis, dan Jerman — bertukar usulan mengenai isu nuklir dan sepakat untuk melanjutkan konsultasi

    Iran dan ketiga negara Eropa itu merampungkan pembicaraan awal mengenai isu nuklir pada Jumat, 25 Juli.

    “(Kami) telah mengadakan diskusi yang serius, jujur, dan terperinci dengan E3. Perkembangan terbaru mengenai isu pencabutan sanksi dan isu nuklir telah dibahas dan ditinjau,” ujar Gharibabadi di X dilansir ANTARA dari Sputnik.

    “Sambil mengkritik keras sikap mereka terkait perang agresi baru-baru ini terhadap rakyat kami, kami menjelaskan posisi berprinsip kami, termasuk mengenai apa yang disebut mekanisme snapback,” katanya.

    “Kedua pihak datang ke pertemuan tersebut dengan ide-ide spesifik, yang berbagai aspeknya telah dikaji. Disepakati bahwa konsultasi mengenai masalah ini akan dilanjutkan,” ujar Gharibabadi.

    Kelompok E3 yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Jerman sebelumnya bertemu dengan para pejabat Iran di Istanbul pada 16 Mei untuk melakukan pembicaraan tingkat wakil menteri luar negeri.

    Para pihak telah sepakat untuk mempertahankan dialog seiring dengan negosiasi tidak langsung yang sedang berlangsung antara Iran dan AS.

    Perundingan AS-Iran dan proses negosiasi yang lebih luas dengan pihak Eropa terhenti setelah Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 13 Juni.

  • Prancis Akan Akui Negara Palestina, Kanada Menyusul?

    Prancis Akan Akui Negara Palestina, Kanada Menyusul?

    Ottawa –

    Perdana Menteri (PM) Kanada, Mark Carney, terang-terangan mengkritik Israel setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana mengakui negara Palestina. Carney juga menegaskan dukungan untuk “solusi dua negara” bagi konflik Israel-Palestina. Apakah ini pertanda Kanada akan mengikuti langkah Prancis?

    Kritikan Carney terhadap Israel itu disampaikan hanya beberapa jam setelah Macron mengumumkan rencana Prancis untuk secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

    Dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir CBC, Sabtu (26/7/2025), Carney secara terang-terangan mengkritik Israel terkait “penolakan bantuan kemanusiaan” untuk warga sipil Gaza, yang disebutnya sebagai “pelanggaran hukum internasional”.

    Dia mencetuskan agar “kendali Israel atas distribusi bantuan harus digantikan dengan penyediaan bantuan kemanusiaan yang komprehensif yang dipimpin oleh organisasi-organisasi internasional”.

    Carney juga menegaskan dukungan Kanada untuk solusi dua negara yang menjamin perdamaian dan keamanan bagi warga Israel dan Palestina.

    “Kanada mendukung solusi dua negara yang menjamin perdamaian dan keamanan bagi warga Israel dan Palestina,” tegas Carney dalam pernyataannya.

    Carney tidak secara eksplisit menyinggung pengumuman Macron dalam pernyataannya itu.

    Namun, dia menekankan bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) Kanada, Anita Anand, akan berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi PBB pekan depan, yang diselenggarakan bersama oleh Prancis, untuk membahas penerapan solusi dua negara.

    “Kanada akan bekerja secara intensif di semua forum untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk melalui partisipasi Menteri Luar Negeri pada Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang Solusi Dua Negara di New York pekan depan,” ucap Carney.

    Sementara itu, laporan media Middle East Monitor, yang mengutip pernyataan Carney tersebut, menyebut Kanada berencana untuk mengakui negara Palestina di forum PBB. Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi pemerintah Kanada soal rencana pengakuan resmi untuk negara Palestina di PBB.

    Pemerintah Kanada, menurut laporan CBC, sebelumnya pernah mengatakan akan mengakui negara Palestina hanya setelah tercapainya perjanjian damai yang dinegosiasikan antara pimpinan Israel dan Palestina.

    Macron Umumkan Prancis Akan Akui Negara Palestina di PBB

    Macron, pada Kamis (24/7) waktu setempat, mengumumkan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pada September mendatang.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” kata Macron dalam pernyataan via media sosial X dan Instagram.

    Termasuk Prancis, status kenegaraan Palestina kini telah diakui oleh 142 negara, meskipun Israel dan AS sangat menentang pengakuan tersebut. Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina.

    Hamas menyambut baik pengumuman Macron tersebut, dengan menyebutnya sebagai “langkah positif ke arah yang benar untuk menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina kami yang tertindas”.

    Sementara Israel memberikan reaksi dan kecaman keras, dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menyebut keputusan Prancis itu sama saja “memberikan imbalan kepada teror” dan menimbulkan ancaman eksistensial, serta menyediakan “landasan peluncuran untuk memusnahkan” Israel.

    Reaksi keras juga disampaikan oleh Amerika Serikat (AS) yang menolak keras rencana Macron untuk mengakui negara Palestina. Menlu AS, Marco Rubio, mengkritik rencana Macron itu sebagai “keputusan sembrono” dan akan menguntungkan Hamas.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)