Xcloud.id

Negara: Prancis

  • Negara Kuat Bisa Runtuh Jika Pemimpin Menempatkan Diri di Atas Pranata Hukum

    Negara Kuat Bisa Runtuh Jika Pemimpin Menempatkan Diri di Atas Pranata Hukum

    GELORA.CO – Negara yang kuat bisa mengalami keruntuhan apabila pemimpinnya menempatkan diri di atas hukum dan rakyat.

    Demikian penegasan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato peradaban bertajuk World Disorder and the Future of Our Civilization di Ballroom Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu 30 Juli 2025.

    “Satu abad terakhir, kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh, saya ulangi, negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas pranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya,” kata SBY.

    Dalam pidatonya, SBY lantas mengingatkan soal bagaimana penguasa Prancis sebelum revolusi Prancis pada 1789 memegang kekuasaan yang absolut, seperti Raja Louis XIV dan Louis XVI.

    “Bahkan dikatakan ‘negara adalah saya’, ‘hukum adalah saya’, ‘konstitusi adalah saya’, ‘keadilan adalah saya’, ‘suara rakyat adalah saya’. Jangan-jangan mengatakan ‘Tuhan adalah saya,’” kata SBY.

    “Ini yang sejarah melakukan koreksi terus-menerus dan terjadi banyak di belahan bumi,” sambungnya.

    Dikatakan SBY, pandangan-pandangan tersebut mendapatkan konfirmasi dalam analisis modern. Seperti misalnya Jared Diamond dalam bukunya berjudul Collapse.

    Jared Diamond, kata SBY, memetakan lima faktor Utama yang menyebabkan runtuhnya peradaban negara.

    “Pertama kerusakan lingkungan, perubahan iklim, permusuhan dengan tetangga, yang dimaksudkan peperangan, berkurangnya mitra dagang, hati-hati dalam mengelola perdagangan internasional dan respons internal yang buruk terhadap krisis,” kata SBY.

    SBY melanjutkan bahwa Diamond menekankan bahwa peradaban tidak jatuh karena tantangan itu sendiri, tetapi karena kegagalan untuk belajar dan beradaptasi. 

    “Oleh karena itu, dianjurkan dalam abad 21 yang begitu dinamis, kita harus bisa beradaptasi, to adapt and to adjust, to change ourselves fot the better,” demikian SBY.

  • 5 Negara NATO Ini Pasok Armada Laut untuk RI

    5 Negara NATO Ini Pasok Armada Laut untuk RI

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia makin agresif memperkuat armada laut. Terbaru, Kementerian Pertahanan RI resmi menandatangani kesepakatan dengan Turki untuk pembelian dua kapal fregat buatan galangan kapal TAIS. Ini menandai ekspor pertama kapal perang kelas MİLGEM Turki ke Indonesia.

    SSB, lembaga pemerintah Turki yang mengelola proyek industri pertahanan, menyebut kerja sama yang diteken pada Sabtu (26/7/2025) lalu sebagai “tonggak penting dalam kerja sama angkatan laut strategis” antara kedua negara.

    “Kami berharap kolaborasi ini, yang mewujudkan visi pertahanan maritim bersama dari dua negara sekutu, akan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat,” tulis SSB dalam pernyataan resminya, seperti dikutip Newsweek pada Rabu (30/7/2025).

    Berikut daftar negara NATO yang saat ini berperan dalam pembangunan kekuatan laut Indonesia:

    1. Prancis

    Naval Group dari Prancis telah dikontrak untuk membangun dua kapal selam diesel-listrik kelas Scorpène di Indonesia. Selain itu, Angkatan Laut RI juga mengoperasikan dua kapal riset oseanografi buatan OCEA Shipbuilding.

    2. Inggris

    Dua fregat berbasis desain Arrowhead 140 sedang dibangun oleh PT PAL Indonesia melalui kerja sama dengan Babcock, perusahaan pertahanan asal Inggris. Perusahaan Inggris lain, Submarine Manufacturing and Products, juga dikontrak untuk menyediakan sistem penyelamatan kapal selam.

    3. Italia

    Fincantieri telah mengirimkan kapal patroli lepas pantai multiguna pertama dari dua unit yang dipesan Indonesia pada awal bulan ini.

    4. Belanda

    Angkatan Laut Indonesia mengoperasikan enam korvet berpemandu rudal kelas Sigma rancangan Belanda, yang terdiri dari empat unit kelas Diponegoro dan dua unit kelas Martadinata yang lebih canggih.

    5. Turki

    Kontrak terbaru mencakup dua fregat kelas Istif yang akan dibangun oleh galangan kapal TAIS. Ini menjadi kolaborasi maritim strategis pertama antara Indonesia dan Turki di sektor kapal perang besar.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tsunami Terjang Kepulauan Marquesas Prancis Usai Gempa Guncang Rusia

    Tsunami Terjang Kepulauan Marquesas Prancis Usai Gempa Guncang Rusia

    Jakarta –

    Gelombang tsunami mulai menghantam Kepulauan Marquesas di Polinesia Prancis akibat gempa magnitudo 8,8 di Semenanjung Kamchatka, Rusia. Wilayah tersebut berjarak sekitar 10.000 kilometer (6.000 mil) dari episentrum gempa.

    Dilansir CNN, Rabu (30/7) Komisi Tinggi Republik Polinesia Prancis mengatakan gelombang tertinggi diperkirakan akan terjadi dalam beberapa jam ke depan. Namun saat ini diperkirakan akan mencapai 1,1 hingga 2,5 meter (3 hingga 8 kaki), turun dari perkiraan sebelumnya yang mencapai 4 meter (13 kaki).

    Permukaan air -tanda pertama dari tsunami yang akan datang- terlihat di pulau-pulau Nuku Hiva, Hiva Oa dan Ua Huka.

    Sebagai informasi, gempa dengan magnitudo 8,8 mengguncang wilayah timur jauh Rusia. Gempa dahsyat itu memicu peringatan tsunami di AS, Jepang, Filipina hingga Indonesia.

    Tsunami telah terjadi di wilayah Severo-Kurilsk di Rusia. Kota yang dihuni 2.000 orang juga mengalami kerusakan akibat gempa dan tsunami. Belum ada laporan soal korban akibat gempa dan tsunami.

    Otoritas Rusia menyatakan warga di kota tersebut telah dievakuasi sesaat setelah gempa terjadi. Terbaru, pihak berwenang di Semenanjung Kamchatka, telah mencabut peringatan tsunami.

    Lihat juga Video: Kala Sirene Peringatan Tsunami Meraung-raung di Hawaii

    (wnv/idn)

  • Seruan Negara-negara Barat Agar Dunia Akui Palestina

    Seruan Negara-negara Barat Agar Dunia Akui Palestina

    Jakarta –

    Prancis dan Inggris akan mengakui Negara Palestina. Selain itu, negara-negara Barat ini menyerukan agar dunia mengakui Negara Palestina.

    Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan Prancis akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan Macron itu menuai reaksi Pemerintah Amerika Serikat (AS) hingga Arab Saudi.

    Pernyataan itu disampaikan Macron pada Kamis (24/7) waktu setempat. Macron mengatakan pengumuman akan disampaikan September mendatang.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” tulis kepala negara Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.

    Terbaru, langkah Prancis ini pun diikuti oleh negara lain. Salah satunya Inggris.

    Inggris Bakal Akui Palestina

    Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer mengumumkan Inggris akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada September mendatang. Starmer mengatakan langkah itu akan dilakukan jika Israel tak kunjung menyetujui gencatan senjata di Gaza.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (30/7/2025) langkah yang berpotensi menjadi tonggak sejarah ini muncul setelah pemimpin Inggris itu memanggil kembali kabinetnya dari masa reses. Pertemuan dengan kabinetnya itu untuk membahas mengenai situasi mendesak yang memburuk di wilayah Gaza tersebut.

    Dalam pidato di Downing Street yang disiarkan televisi segera setelahnya, Starmer mengatakan Inggris akan mengakui negara Palestina jika Israel tidak mengambil langkah-langkah yang dituntut pada saat Majelis Umum PBB diadakan pada bulan September.

    Starmer mengatakan negara-negara harus mengakhiri situasi buruk di Gaza, menyetujui gencatan senjata, dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan, serta menghidupkan kembali prospek solusi dua negara.

    “Saya selalu mengatakan bahwa kami akan mengakui negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat, di saat dampak maksimal bagi solusi dua negara,” kata Starmer.

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer (Reuters)

    “Dengan solusi yang kini terancam, inilah saatnya untuk bertindak,” imbuhnya.

    Pemimpin Inggris itu juga memerinci beberapa tuntutan untuk kelompok militan Palestina Hamas, yang menyandera warga Israel yang ditangkap dalam serangannya pada 7 Oktober 2023.

    “Mereka harus segera membebaskan semua sandera, menandatangani gencatan senjata, melucuti senjata, dan menerima bahwa mereka tidak akan berperan dalam pemerintahan Gaza,” ujarnya.

    Negara Barat Desak Dunia Akui Palestina

    Prancis dan 14 negara Barat pun lainnya mendesak negara-negara di seluruh dunia untuk bergerak mengakui negara Palestina.

    Para menteri luar negeri dari 15 negara tersebut pada Selasa (29/7) malam waktu setempat mengeluarkan pernyataan bersama menyusul konferensi di New York, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Konferensi internasional itu diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi.

    “Di New York, bersama 14 negara lainnya, Prancis mengeluarkan seruan kolektif: kami menyatakan keinginan kami untuk mengakui Negara Palestina dan mengundang mereka yang belum melakukannya untuk bergabung dengan kami,” tulis Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot di X, dilansir kantor berita AFP, Rabu (30/7/2025).

    Dalam pernyataan bersama tersebut, 15 negara termasuk Spanyol, Norwegia, dan Finlandia menegaskan “komitmen teguh mereka terhadap visi solusi dua negara.”

    Sembilan negara penandatangan yang belum mengakui negara Palestina menyatakan “kesediaan atau pertimbangan positif dari negara mereka” untuk mengakuinya, termasuk Australia, Kanada, dan Selandia Baru.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

  • Daftar 10 Perusahaan di Dunia yang Masuk Jajaran Teratas Fortune 500 – Page 3

    Daftar 10 Perusahaan di Dunia yang Masuk Jajaran Teratas Fortune 500 – Page 3

    Perusahaan-perusahaan dalam daftar Fortune Global 500 pada 2025  menghasilkan pendapatan agregat sebesar USD 41,7 triliun atau Rp 684.197 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.407) yang memecahkan rekor naik 1,8% dari tahun dan mempekerjakan 70,1 juta orang di seluruh dunia.

    Pada 2024, perusahaan-perusahaan ini juga mencatat tahun kedua paling menguntungkan dengan total pendapatan USD 2,98 triliun atau Rp 48.893 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.407). Naik 0,4% dari tahun sebelumnya. Saudi Aramco (4) kembali memimpin dalam hal profitabilitas, dengan meraup USD 105 miliar atau Rp 1.723 triliun. Saudi Aramco juga mempertahankan posisi sebagai perusahaan paling menguntungkan dalam daftar itu selama empat tahun berturut-turut.

    Jumlah CEO perempuan di perusahaan-perusahaan Fortune Global 500 mencapai rekor tertinggi yakni 33% (6,6%), naik lima orang dari tahun sebelumnya.

    Beberapa pemimpin terkemuka antara lain Mary Barra dari GM, Sarah M.London dari Centene, dan Sandy Ran Xu dari JD.com.

    Selain itu, AS juga memimpin dengan 16 perusahaan yang dipimpin oleh CEO perempuan, diikuti oleh China dengan lima perusahaan, Prancis dengan empat perusahaan, Brasil dan Inggris dengan masing-masing dua perusahaan.

    Perusahaan-perusahaan Fortune Global 500 berbasis di 243 kota di 36 negara dan wilayah di seluruh dunia. Lima kota teratas, Beijing, Tokyo, New York, Shanghai dan London menjadi basis bagi hampir seperempat perusahaan Fortune Global 500. London kembali masuk ke dalam lima besar untuk pertama kalinya sejak 2022.

     

  • Inggris Akan Akui Negara Palestina Jika Israel Tak Hentikan Perang Gaza

    Inggris Akan Akui Negara Palestina Jika Israel Tak Hentikan Perang Gaza

    Jakarta –

    Inggris akan mengakui negara Palestina pada September, kecuali Israel mengambil langkah signifikan untuk mengakhiri “kondisi yang sangat memprihatinkan” di Gaza dan memenuhi beberapa syarat lainnya, kata Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, pada Selasa (29/07).

    “Tujuan kami tetap sama: Israel yang aman, berdampingan dengan negara Palestina yang layak dan berdaulat,” ujar Starmer dalam pernyataannya dari Downing Street.

    Ia menyampaikan bahwa pemerintah Inggris sebenarnya sudah lama berniat mengakui negara Palestina “sebagai kontribusi terhadap proses perdamaian demi memberikan dampak maksimal bagi solusi dua negara,” yang menurutnya “kini sedang terancam.”

    “Sebagai bagian dari proses menuju perdamaian ini, saya mengonfirmasi bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September, kecuali pemerintah Israel mengambil langkah nyata untuk mengakhiri kondisi yang memprihatinkan di Gaza,” tegas Starmer.

    Starmer: Krisis kemanusiaan ini butuh solusi jangka panjang

    Starmer juga menyerukan agar Israel “menyetujui gencatan senjata dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan, serta menghidupkan kembali prospek solusi dua negara.”

    Ini termasuk “mengizinkan PBB untuk kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan, dan menegaskan bahwa tidak akan ada aneksasi di Tepi Barat,” lanjutnya.

    Ia juga kembali menegaskan sikap pemerintahannya terhadap Hamas, kelompok militan Palestina yang didukung Iran dan menguasai Jalur Gaza.

    Di tengah kekhawatiran besar akan kelaparan massal di Gaza, Starmer menyerukan agar lebih banyak bantuan dapat menjangkau rakyat Palestina di wilayah tersebut.

    “Kita perlu memastikan sedikitnya 500 truk masuk ke Gaza setiap hari. Namun, pada akhirnya satu-satunya cara untuk mengakhiri krisis kemanusiaan ini adalah melalui penyelesaian jangka panjang,” jelasnya.

    PM Inggris ini juga menyatakan dukungannya terhadap upaya mediasi yang dilakukan oleh AS, Mesir, dan Qatar untuk mencapai “gencatan senjata yang sangat penting.”

    “Gencatan senjata itu harus berkelanjutan dan mengarah pada rencana perdamaian yang lebih luas, yang sedang kami kembangkan bersama mitra-mitra internasional kami,” tambahnya.

    Sama seperti AS, Uni Eropa dan Israel, Inggris telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris. Jika Hamas nantinya tetap terlibat dalam pemerintahan, hal ini dapat mempersulit upaya pengakuan kenegaraan Palestina.

    Israel: Inggris telah ‘memberi hadiah’ pada Hamas

    Pernyataan Starmer ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengatakan akan secara resmi mengakui negara Palestina pada September.

    Tekanan internasional terhadap Israel terus meningkat selama beberapa minggu terakhir, mulai dari desakan untuk mengakhiri kampanye militer hingga mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Desakan ini juga diiringi dengan peringatan dari kelompok bantuan serta PBB mengenai ancaman kelaparan di Jalur Gaza.

    Sejauh ini, Israel justru meremehkan atau bahkan menolak klaim tentang kelaparan massal tersebut.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pernyataan Starmer “memberi hadiah pada terorisme keji Hamas dan menghukum para korbannya”

    “Negara jihadis di perbatasan Israel HARI INI akan mengancam Inggris BESOK,” tulis Netanyahu dalam unggahan di platform X.

    Kementerian Luar Negeri Israel juga menolak pernyataan Starmer tersebut dengan mengatakan bahwa Inggris “menyusul langkah Prancis dan tekanan politik dalam negeri, merupakan hadiah bagi Hamas dan merusak upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza serta kerangka kerja pembebasan para sandera.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Tezar Aditya dan Prita Kusumaputri

    (ita/ita)

  • Negara Kuat Bisa Jatuh Karena Pemimpin Letakkan Diri di Atas Hukum

    Negara Kuat Bisa Jatuh Karena Pemimpin Letakkan Diri di Atas Hukum

    Jakarta –

    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelaskan sejumlah faktor suatu negara kuat bisa jatuh. Salah satunya yakni negara yang dipimpin oleh sosok menempatkan dirinya di atas hukum maupun rakyat.

    “Satu abad terakhir, kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh, seolah-olah negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya atas pranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya,” kata SBY dalam pidato peradaban World Disorder and The Future of Our Civilization di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (30/7/2025).

    SBY kilas balik dengan sejarah negara Prancis dengan pemimpin yang menempatkan diri di atas hukum dan suara masyarakat. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menilai kepemimpinan seperti itu menjadi contoh suatu peradaban akan jatuh.

    “Kita ingat, penguasa Prancis sebelum revolusi Perancis di 1789, banyak yang absolut. Louis XIV, Louis XVI, bahkan dikatakan semua, negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya, keadilan adalah saya, suara rakyat adalah saya, jangan-jangan mengatakan Tuhan adalah saya. Ini yang sejarah melakukan koreksi terus-menerus dan terjadi banyak belahan bumi,” katanya.

    “Pandangan-pandangan ini menampakkan konfirmasi dalam analisis modern, pemikiran berjudul correct, mementingkan lima faktor utama, keruntuhan peradaban masyarakat, yaitu, mari kita cakap baik-baik, yang membuat peradaban jatuh,” tambahnya.

    “Pertama, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, permusuhan dengan pertahanan, berkurangnya dengan mitra dagang, hati-hati dalam mengelola perdagangan internasional, karena selalu internal yang buruk terhadap krisis. Yang lain, menekankan bahwa peradaban tidak jatuh karena tantangan diri sendiri, tetapi karena kegagalan untuk belajar dan beradaptasi,” katanya.

    (azh/rfs)

  • Anggota DPR: Transfer data ke AS landasan hukum perlindungan data WNI

    Anggota DPR: Transfer data ke AS landasan hukum perlindungan data WNI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor menjadi landasan hukum yang kuat bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia.

    Menurut dia, kesepakatan tersebut bukanlah bentuk penyerahan data pribadi WNI secara bebas, melainkan merupakan upaya membangun tata kelola data lintas negara yang sah, aman, dan akuntabel.

    “Kesepakatan ini justru menjadi landasan hukum yang kuat bagi perlindungan data pribadi WNI, khususnya saat menggunakan layanan digital dari perusahaan berbasis di Amerika Serikat, seperti media sosial, mesin pencari, layanan cloud, dan e-commerce,” kata Nurul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Nurul memandang prinsip utama dalam kerja sama tersebut adalah menjaga tata kelola data yang baik, melindungi hak individu, serta menjunjung tinggi kedaulatan hukum nasional.

    Nurul juga menekankan bahwa pemindahan data pribadi lintas negara hanya diizinkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan memiliki dasar hukum yang jelas.

    Dia menuturkan pengawasan transfer data tersebut tetap berada di tangan otoritas Indonesia dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

    Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

    Dia menyampaikan bahwa langkah tersebut menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara anggota G7 yang telah lebih dulu menerapkan mekanisme transfer data lintas batas secara aman, seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Jerman, Prancis, Italia, dan Britania Raya.

    “Saya yakin pemerintah telah melakukan kesepakatan ini dengan penuh kehati-hatian. Tidak ada yang dirugikan dalam hal ini karena merujuk pada undang-undang dan prinsip menghargai kedua negara,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika Serikat tetap patuh terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

    Nezar di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Senin (28/7), menjelaskan perpindahan data dari Indonesia ke luar negeri telah diatur pada UU PDP pasal 56.

    Menurutnya, Indonesia memegang prinsip perpindahan data secara adekuat dan apabila hal tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah diatur, maka dalam prosesnya harus mendapatkan persetujuan pemilik data terlebih dahulu.

    “Jangan ada salah paham, itu bukan berarti Indonesia bisa mentransfer semua data pribadi secara bebas ke Amerika Serikat. Kita tetap ada protokol seperti yang sudah diatur oleh Undang-Undang PDP yang disahkan di sini,” katanya.

    Menurutnya, transfer data yang dimaksud sebagai bagian dari kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) hanya mencakup data komersial seperti penggunaan mesin pencari dan transaksi komersial melalui platform yang berbasis di Amerika Serikat.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan poin penting dalam kesepakatan tarif impor yang disepakati dengan Pemerintah Indonesia, salah satu di antaranya menyebut soal pemindahan data pribadi.

    “Indonesia juga akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan bahwa Amerika Serikat merupakan negara atau yurisdiksi yang memberikan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia,” tulis pernyataan tersebut.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Inggris Akan Akui Palestina sebagai Negara di Pertemuan PBB

    Inggris Akan Akui Palestina sebagai Negara di Pertemuan PBB

    Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Rabu, 30 Juli 2025.

    Kami mengawali laporan ini dengan berita dari Inggris.

    Inggris akan mengakui Palestina paling cepat September

    Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mengatakan Inggris akan mengakui Palestina sebagai negara paling cepat September, kecuali jika Israel mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengakhiri perang di Gaza.

    Pengumuman ini terjadi kurang dari seminggu setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron berjanji negaranya akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara pada pertemuan PBB.

    “Kekhawatiran terbesar kami adalah para sandera Israel dan rakyat Gaza. Kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk mengakhiri penderitaan saat ini dan mengubah situasi di lapangan,” demikian bunyi pernyataan yang dirilis oleh kantor PM Inggris.

    Kementerian luar negeri Israel menanggapi langkah Inggris dengan menyebutnya sebagai “hadiah untuk Hamas” dan menuduh Inggris merusak upaya mencapai gencatan senjata.

    Australia luncurkan roket buatannya, tapi jatuh

    Sebuah roket rancangan dan buatan Australia diluncurkan untuk pertama kalinya, meskipun jatuh tak lama setelah lepas landas.

    Gilmour Space mencoba meluncurkan roket orbitalnya, yang disebut Eris, dari sebuah pelabuhan antariksa di komunitas Bowen, Queensland utara, pagi ini.

    Roket tersebut berada di udara kurang dari satu menit.

    Para penonton yang berkumpul di Bowen melaporkan mendengar ledakan dan melihat gumpalan asap tebal saat peluncuran dan beberapa saat setelahnya.

    Militan Pakistan tewas dalam serangan India

    Pemerintah India mengatakan pasukan militernya menewaskan tiga militan Pakistan yang terlibat dalam serangan penembakan terhadap turis di Kashmir.

    Serangan tersebut mendorong India untuk menargetkan apa yang disebutnya “infrastruktur teroris” di Pakistan dan Kashmir yang dikelola Pakistan.

    “Saya ingin memberi tahu seluruh bangsa bahwa ketiga teroris inilah yang membunuh warga negara kami dan sekarang ketiganya telah terbunuh,” kata Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah.

    Pakistan selalu membantah pihaknya terlibat dalam serangan tersebut.

    Puluhan tewas dalam banjir Beijing

    Pekan ini, setidaknya sudah 30 orang tewas di Beijing akibat banjir, sementara 80 ribu orang terpaksa mengungsi menurut pernyataan resmi pemerintah.

    Curah hujan di Beijing mencapai lebih dari 16 sentimeter pada Senin malam dan diperkirakan mencapai 30 cm pada Selasa.

    Di Distrik Miyun, 28 orang tewas dan 17.000 orang harus direlokasi, sementara dua orang tewas di Distrik Yanqing.

    Empat orang lainnya tewas dalam tanah longsor pada Senin di Provinsi Hebei yang berdekatan. Delapan orang lainnya hilang, akibat hujan yang turun selama enam bulan selama akhir pekan.

  • Usai Prancis, Kini Giliran Inggris Akan Akui Negara Palestina

    Usai Prancis, Kini Giliran Inggris Akan Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer mengumumkan Inggris akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada September mendatang. Starmer mengatakan langkah itu akan dilakukan jika Israel tak kunjung menyetujui gencatan senjata di Gaza.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (30/7/2025) langkah yang berpotensi menjadi tonggak sejarah ini muncul setelah pemimpin Inggris itu memanggil kembali kabinetnya dari masa reses. Pertemuan dengan kabinetnya itu untuk membahas mengenai situasi mendesak yang memburuk di wilayah Gaza tersebut.

    Dalam pidato di Downing Street yang disiarkan televisi segera setelahnya, Starmer mengatakan Inggris akan mengakui negara Palestina jika Israel tidak mengambil langkah-langkah yang dituntut pada saat Majelis Umum PBB diadakan pada bulan September.

    Starmer mengatakan negara-negara harus mengakhiri situasi buruk di Gaza, menyetujui gencatan senjata, dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan, serta menghidupkan kembali prospek solusi dua negara.

    “Saya selalu mengatakan bahwa kami akan mengakui negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat, di saat dampak maksimal bagi solusi dua negara,” kata Starmer.

    “Dengan solusi yang kini terancam, inilah saatnya untuk bertindak,” imbuhnya.

    “Mereka harus segera membebaskan semua sandera, menandatangani gencatan senjata, melucuti senjata, dan menerima bahwa mereka tidak akan berperan dalam pemerintahan Gaza,” ujarnya.

    Prancis Akan Akui Negara Palestina

    Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan Prancis akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan Macron itu menuai reaksi Pemerintah Amerika Serikat (AS) hingga Arab Saudi.

    Pernyataan itu disampaikan Macron pada Kamis (24/7) waktu setempat. Macron mengatakan pengumuman akan disampaikan September mendatang.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” tulis kepala negara Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.

    (whn/yld)