Xcloud.id

Negara: Prancis

  • Gempar Israel Ingin Kuasai Gaza, Gimana Masa Depan Hamas?

    Gempar Israel Ingin Kuasai Gaza, Gimana Masa Depan Hamas?

    Jakarta –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan niatnya untuk menguasai seluruh Gaza, meskipun ia mengeklaim “tidak ingin terus mendudukinya”. Lantas, bagaimana masa depan Hamas di Gaza dan akankah mereka terus bertahan?

    Beberapa hari sebelum pernyataan Netanyahu itu, kelompok bersenjata Hamas menegaskan kembali mereka menolak untuk meletakkan senjata kecuali negara Palestina yang berdaulat berdiri.

    Pernyataan ini menanggapi salah satu tuntutan utama Israel dan AS dalam perundingan gencatan senjata di Gaza.

    Israel menganggap perlucutan senjata Hamas sebagai salah satu dari beberapa syarat utama bagi kesepakatan apa pun untuk mengakhiri konflik.

    Dalam sebuah konferensi internasional PBB yang diketuai bersama oleh Arab Saudi dan Prancis di New York pekan lalu, 17 negara, Uni Eropa, dan Liga Arab mengeluarkan deklarasi.

    Deklarasi itu menyerukan agar Hamas meletakkan senjata dan menyerahkan kendali Gaza guna mengakhiri perang.

    Mesir dan Qatar, yang biasanya menjadi mediator dalam perundingan mengenai Gaza, juga mencantumkan nama mereka dalam komunike itu. Namun, Israel dan AS tidak ikut menandatanganinya.

    Hamas akan lanjutkan pertempuran bersenjata

    Seorang pemimpin Hamas mengatakan kepada Al-Jazeera bahwa kelompoknya tidak akan menyerahkan senjata, “bahkan peluru bekas sekalipun”.

    Pernyataannya menegaskan kembali bahwa kelompok itu bersedia melanjutkan pertempuran bersenjatanya kecuali negara Palestina didirikan.

    Amr Alfiky / ReutersGhazi Hamad, pemimpin Hamas mengatakan kepada Al-Jazeera.

    Hossam Al-Dajany, profesor politik Palestina di Universitas Al-Ummah Gaza, meyakini, setelah konferensi itu, perhatian media banyak tertuju pada Pasal 11 dari deklarasi New York.

    Deklarasi resmi yang dirilis dari konferensi itu mengutip Pasal 11 yang menyatakan: “Tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan keamanan di seluruh wilayah Palestina harus sepenuhnya berada di bawah otoritas Palestina.”

    Mungkin Anda tertarik:

    Al-Dajany menunjukkan beberapa dari 41 pasal lain dalam dokumen tersebut menyerukan pembentukan negara Palestina dan koeksistensinya dengan Israel.

    Menurutnya, hal ini berarti deklarasi itu menyebutkan sejumlah cara yang dapat mewujudkan berdirinya negara Palestina.

    “Jika [sisa] deklarasi New York diterapkan, Pasal 11 akan [sudah] terpenuhi,” ujar Al-Dajany kepada BBC.

    Negara Palestina

    Hamas ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS, Inggris, dan negara-negara Barat lainnya.

    Kelompok ini menyatakan, setelah negara Palestina terbentuk, mereka akan menyerahkan senjata kepada otoritas Palestina yang akan datang.

    Namun, para analis menilai, Hamas telah kehilangan sebagian besar kendalinya atas Gaza.

    Meskipun demikian, Hamas masih mempertahankan kehadirannya sebagai badan pemerintahan di wilayah tersebut.

    Haitham Imad / EPA-EFE / REX / ShutterstockSeorang perwakilan Palang Merah berdiri di samping pasukan Hamas.

    Unit keamanan yang baru mereka bentuk, Sahmatau dikenal sebagai Unit Panahberoperasi dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan mencegah penjarahan.

    Sebagian warga sipil Palestina telah menyuarakan kemarahan mereka terhadap Hamas, dan kelompok itu telah menindak tegas aksi protes.

    Makanan dan bantuan sangat langka, sesuai dengan peringatan lembaga bantuan dan PBB, banyak orang meninggal karena kelaparan.

    Khamis Al-Rifi / ReutersSkenario terburuk kelaparan sedang terjadi di Gaza, menurut Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) yang didukung PBB pada akhir Juli.

    Banyak analis meyakini para pasukan Hamas kini kewalahan dan tidak menyangka akan berada dalam kondisi yang lemah seperti sekarang, ketika melancarkan serangan 7 Oktober.

    Para pejuang Hamas sudah kelelahan, 22 bulan setelah respons militer Israel terhadap serangan tersebut.

    EPASekelompok pasukan Hamas bersenjata saat penyerahan sandera Israel pada Februari lalu.

    Berdasarkan laporan dari sumber-sumber lokal, kelompok Hamas masih memiliki senjata, tetapi persediaannya terus menurun.

    Mereka dilaporkan mengandalkan pada daur ulang senjata sisa-sisa serangan Israel, terutama bom yang gagal meledak.

    Para pasukan mengambil bahan peledak dari bom tersebut untuk membuat bom rakitan guna menyerang tentara Israel.

    Mohammed Saber / EPA-EFE / REX / ShutterstockSerangan udara Israel telah menyebabkan kerusakan besar pada rumah dan bisnis di Gaza.

    Israel menolak akses bagi wartawan BBC ke Gaza, sehingga kami tidak dapat memverifikasi informasi ini secara independen.

    Di tingkat regional, kelompok pro kemerdekaan Palestina ini, kini memiliki sedikit sekutu yang tersisa.

    Setelah perang 12 hari antara Israel dan Iran, kemampuan Teheran untuk terus mendukung Hamas semakin berkurang.

    EPAMenteri Luar Negeri Inggris David Lammy (tengah kiri) memeluk Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 29 Juli 2025.

    Milisi Hizbullah di Lebanon, yang berafiliasi dengan Iran, juga telah melemah akibat serangan Israel dan terbunuhnya para pemimpin mereka.

    Hizbullah sendiri sedang menghadapi tuntutan dari pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata mereka, sehingga kecil kemungkinannya bagi milisi ini untuk memberikan dukungan eksternal.

    Liga Arab

    Liga Arab telah menandatangani deklarasi New York yang menyerukan agar Hamas melucuti senjata mereka.

    Organisasi ini beranggotakan 22 negara, termasuk negara-negara yang biasanya berteman dan ramah dengan Hamas, seperti Qatar.

    Profesor Yossi Mekelberg, konsultan senior di forum diskusi urusan global Chatham House yang berbasis di London, berpendapat Israel dan AS tetap pada posisi mereka yang biasa.

    Namun, ia menambahkan, nada bicara negara-negara Arab telah berubah.

    Ia menunjukkan, tekanan yang meningkat dari para pemain Arab dan regional dapat membuat Hamas “cukup terisolasi”.

    Para sandera

    Hamas menjadikan sandera Israel yang masih ditawan sebagai alat tawar-menawar.

    Para militan menyandera 251 orang selama serangan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

    Dalam perang berikutnya, lebih dari 60.000 orang tewas akibat serangan militer Israel di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas.

    Menurut AS, setidaknya 20 sandera masih hidup di Gaza, setelah beberapa meninggal dan lainnya dikembalikan ke Israel.

    Dawoud Abu Alkas / ReutersKementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan lebih dari 60.000 orang tewas dalam serangan Israel.

    Pada awal Agustus, Hamas merilis sebuah video sandera Evatar David yang tampak lemah dan kurus.

    Para pengamat mengatakan, Hamas berharap video tersebut akan mendorong keluarga sandera memberikan tekanan lebih lanjut kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar mengakhiri perang.

    Setelah video itu beredar, keluarga sandera mendesak Netanyahu untuk memprioritaskan pembebasan para sandera.

    Pemimpin Hamas terbunuh

    Sejak Oktober 2023, Israel telah membunuh banyak pemimpin tinggi Hamas, termasuk pemimpin utama kelompok itu, Ismail Haniyeh, yang tewas dalam serangan di ibu kota Iran.

    Israel juga membunuh Yehya Sinwar, yang secara luas diyakini sebagai dalang serangan 7 Oktober.

    Menurut Mekelberg, para pemimpin Hamas di dalam Gaza memiliki kepentingan yang berbeda dengan mereka yang berada di luar.

    BBC

    Selain prioritas untuk bertahan hidup secara fisik, “mereka berusaha mempertahankan relevansi politik, yang masih memiliki dukungan untuk mencapai kesepakatan,” katanya.

    Namun, agar kelompok tersebut tetap relevan, para pemimpin yang tersisa harus mengambil keputusan yang sulit.

    Setelah pernyataan Netanyahu pada Kamis (07/08) lalu yang menyatakan niatnya untuk mengambil “kendali penuh” atas Gaza dan “menyingkirkan Hamas,” pilihan bagi kelompok itu semakin menipis dari hari ke hari.

    ReutersPerdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan rencana untuk mengambil alih kendali penuh atas Gaza.

    Masa depan Hamas

    Jadi, bisakah Hamas bertahan dari perang di Gaza ini?

    Jika negara Palestina terbentuk dan Hamas memenuhi komitmennya, mereka akan melepaskan penggunaan kekuatan bersenjata.

    Namun, pembentukan negara Palestina tampaknya masih jauh, kecuali pemerintah Israel saat ini mengubah posisinya.

    Meskipun hal itu terjadi, bukan berarti Hamas akan hilang.

    Amir Cohen / ReutersBangunan-bangunan yang hancur di Gaza utara, terlihat dari sisi perbatasan Israel.

    Yossi Mekelberg dari Chatham House, memprediksi kelompok itu mungkin masih memiliki kesempatan untuk “membangun kembali dirinya di masa depan” dan tetap menjadi bagian dari kancah politik Palestina.

    Hal ini bisa terjadi dari dalam atau luar wilayah Palestina.

    Banyak hal bergantung pada posisi Israel tentang potensi negara Palestina dan seberapa populer Hamas setelah situasi bencana yang dialami warga Gaza saat ini.

    (ita/ita)

  • Komisi I DPR kecam keras rencana Israel kuasai Gaza

    Komisi I DPR kecam keras rencana Israel kuasai Gaza

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa.

    Komisi I DPR kecam keras rencana Israel kuasai Gaza
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 21:28 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta menyatakan kecaman keras atas rencana Israel menguasai Kota Gaza dengan mengevakuasi semua penduduk ke kamp-kamp pusat untuk kemudian melakukan penguasaan total Kota Gaza.

    Dia menyebut rencana penguasaan Gaza akan sangat membahayakan keselamatan warga sipil yang saat ini kondisinya sudah sangat berat. Hal itu menunjukkan betapa kejinya Israel.

    “Mereka berdalih ingin melumpuhkan Hamas dan gerakan perlawanan lainnya padahal maksud sesungguhnya adalah menguasai wilayah Gaza dan mengusir serta membunuh warga sipil sampai tidak ada lagi yang tersisa. Jika rencana ini jadi dilaksanakan, akan sangat berisiko dengan semakin banyak korban sipil,” kata Sukamta di Jakarta, Jumat (8/8).

    Dia menyebut rencana Israel kuasai Kota Gaza juga menunjukkan Pemerintahan Netanyahu tidak punya itikad baik untuk gencatan senjata.

    Selama ini, menurut dia, Israel dan Amerika Serikat menuduh Hamas sebagai sebab belum tercapainya perundingan gencatan senjata, padahal sangat jelas yang jadi penyebabnya adalah Israel.

    “Israel hingga detik ini masih bernafsu untuk kuasai Gaza dan melakukan genosida,” katanya.

    Menurut dia, rencana Israel ini tentu akan sangat menghambat upaya gencatan senjata. Oleh sebab itu, dia berharap dunia Internasional tidak tinggal diam atas rencana tersebut.

    Deklarasi New York belum lama ini, kata dia, sudah menunjukkan dukungan internasional yang semakin kuat untuk segera menghentikan kekejian Israel.

    “Saya berharap negara-negara yang tergabung dalam deklarasi tersebut utamanya Inggris, Prancis dan Kanada bisa turut mendesak dihentikannya rencana Israel tersebut. Karena jelas akan bahayakan rencana two state solution,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Trump-Putin Segera Bertemu, Zelenskyy Telepon Prancis-Jerman

    Trump-Putin Segera Bertemu, Zelenskyy Telepon Prancis-Jerman

    JAKARTA – Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump akan bertemu dalam beberapa hari mendatang.

    Pengumuman ini muncul sehari setelah utusan Trump, Steve Witkoff, mengadakan pembicaraan selama tiga jam dengan Putin di Moskow.

    Trump sebelumnya mengancam sanksi baru terhadap Rusia dan negara-negara yang membeli ekspornya mulai hari Jumat kecuali Putin setuju untuk mengakhiri konflik 3-1/2 tahun, yang paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia Kedua.

    Pada Rabu, Trump mengenakan tarif yang lebih tinggi terhadap India karena membeli minyak Rusia dan mengatakan bea tambahan serupa mungkin akan diberlakukan terhadap Tiongkok, pembeli utama minyak mentah Rusia lainnya.

    Belum jelas apakah ia akan mengumumkan langkah lebih lanjut setelah batas waktu yang ditetapkan pada Jumat berakhir.

    Penasihat Kremlin, Yuri Ushakov, mengatakan Rusia dan AS telah sepakat untuk mengadakan pertemuan puncak Putin-Trump “dalam beberapa hari mendatang”.

    Putin dalam pertemuan dengan presiden Uni Emirat Arab, mengatakan UEA akan menjadi tempat yang “sepenuhnya cocok” untuk pertemuan tersebut, tetapi tidak mengonfirmasi negara Teluk tersebut akan menjadi tuan rumah.

    Tidak ada pertemuan puncak antara pemimpin AS dan Rusia sejak Putin dan Joe Biden bertemu di Jenewa pada Juni 2021.

    Rusia berperang di Ukraina pada Februari 2022, dengan alasan ancaman terhadap keamanannya sendiri dan menjerumuskan hubungan ke dalam krisis yang mendalam.

    Kyiv dan sekutu Baratnya menggambarkan invasi tersebut sebagai perampasan tanah ala kekaisaran.

    Trump telah bergerak untuk memperbaiki hubungan dengan Rusia dan mencoba mengakhiri perang, meskipun dalam komentar publiknya ia tampak antara mengagumi dan mengkritik tajam Putin.

    Indeks pasar saham utama Rusia, MOEX, naik hingga 5% setelah berita tersebut, level tertingginya dalam dua bulan. Rubel mencapai level tertinggi dalam dua minggu terhadap dolar AS dan yuan China.

    “Saham Rusia sedang melonjak. Investor berharap pertemuan (Trump-Putin) akan menjadi langkah menuju normalisasi situasi geopolitik,” kata analis Alfa Bank dalam catatan.

    Seorang pejabat Gedung Putih juga mengatakan Trump dapat bertemu Putin paling cepat minggu depan.

    The New York Times melaporkan Trump memberi tahu para pemimpin Eropa melalui panggilan telepon dia bermaksud bertemu dengan Putin dan kemudian menindaklanjutinya dengan pertemuan trilateral yang melibatkan pemimpin Rusia dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

    Para pemimpin Ukraina dan Eropa telah lama mengkhawatirkan Trump dapat bersekutu dengan Putin untuk memaksakan kesepakatan terhadap Zelenskyy yang akan sangat merugikan Kyiv.

    Zelenskyy berbicara pada Kamis, 7 Agustus, dengan para pemimpin Prancis dan Jerman serta dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan mengatakan bahwa Eropa harus terlibat dalam proses perdamaian.

    “Perang sedang terjadi di Eropa, dan Ukraina merupakan bagian integral dari Eropa – kami sudah bernegosiasi untuk bergabung dengan Uni Eropa. Oleh karena itu, Eropa harus menjadi peserta dalam proses yang relevan,” ujarnya pada X dilansir Reuters, Kamis, 7 Agustus.

    Zelenskyy mengatakan perang harus diakhiri dengan “perdamaian yang bermartabat”, dan penyelesaian apa pun yang dicapai akan membentuk lanskap keamanan Eropa selama beberapa dekade mendatang.

    Menurutnya, Rusia masih belum menyatakan siap untuk gencatan senjata.

    “Dalam waktu dekat harus ditunjukkan konsekuensi apa yang akan terjadi jika Rusia terus memperpanjang perang dan mengganggu upaya konstruktif,” kata Zelenskyy.

    Mykola Bielieskov dari Institut Nasional untuk Studi Strategis di Kyiv mengatakan tawaran Putin untuk bertemu dengan Trump sama saja dengan memberinya hadiah tanpa imbalan apa pun. Hal ini, katanya, memberi Rusia “kesan keluar dari isolasi dan berbicara secara setara”.

    Ia mengatakan Kremlin akan terus mengulur waktu, menggunakan fakta pertemuan tersebut sebagai bukti keterbukaan terhadap negosiasi tanpa konsesi apa pun.

    Zelenskyy mengatakan berbagai kemungkinan format pertemuan bilateral dan trilateral telah dibahas dengan Trump dan sekutu Ukraina di Eropa.

    “Ukraina tidak takut dengan pertemuan dan mengharapkan pendekatan berani yang sama dari pihak Rusia,” kata Presiden Ukraina.

  • Pindad jadi Penggerak Industrialisasi Manufaktur Nasional

    Pindad jadi Penggerak Industrialisasi Manufaktur Nasional

    JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Industri pertahanan bukan sekadar kebutuhan strategis, melainkan juga pilar penting pembangunan ekonomi.

    Karena itu, Tiko sapaan akrabnya bilang PT Pindad (Persero) berperan penting dalam memperkuat sistem pertahanan Indonesia, sekaligus sebagai motor penggerak industrialisasi manufaktur nasional.

    Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja ke fasilitas PT Pindad (Persero) di Bandung sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi BUMN dalam mendorong industri pertahanan nasional yang mandiri dan berdaya saing global.

    “Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Prancis, dan China menempatkan industri pertahanan sebagai kontributor utama ekonomi mereka. Indonesia perlu bergerak ke arah yang sama,” tuturnya dalam keterangan resmi, Kamis, 7 Agustus.

    Tiko mengungkapkan pemerintah Indonesia tengah melakukan akselerasi untuk mengejar ketertinggalan dalam penguatan kapabilitas militer, khususnya dalam menjawab tantangan geopolitik kawasan. Belanja pertahanan ditargetkan mencapai 1,3 hingga 1,6 persen dari PDB.

    “Dulu kita melihat pertahanan sebagai sektor yang berada di belakang. Namun hari ini, di tengah tantangan global pasca COVID-19, konflik Ukraina, dan ketegangan regional, pertahanan telah menjadi kebutuhan pokok setara dengan pangan, papan, dan sandang,” ujarnya.

    Karena itu, Tiko menilai pengembangan rantai pasok industri pertahanan akan turut mendorong pertumbuhan industri baja, ban, komponen, hingga elektronik.

    Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar BUMN dalam membangun supply chain baja untuk keperluan pertahanan.

    “Tiga sektor manufaktur yang saat ini menjadi fokus Kementerian BUMN adalah industri pertahanan, perkeretaapian, dan baterai. Ketiganya menjadi lokomotif baru industrialisasi nasional. Pindad menempati posisi sentral dalam strategi ini, sebagai sektor strategis, pelopor adopsi teknologi, dan penggerak ekosistem manufaktur nasional,” tegasnya.

  • Raksasa NATO Ini Mendadak Beri Pesan soal Nuklir, Sebut Ancaman Rusia

    Raksasa NATO Ini Mendadak Beri Pesan soal Nuklir, Sebut Ancaman Rusia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jerman kembali mengutarakan sikapnya soal ketegangan nuklir yang melibatkan dua kekuatan besar, Rusia dan aliansi pimpinan Amerika Serikat (AS) NATO. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul dalam peringatan 80 tahun pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, Rabu (7/8/2025).

    Dalam kesempatan itu, ia menyebut perang nuklir tak bisa dimenangkan dan tidak mampu dilawan bila terjadi. Ia juga mengkritik Rusia yang selalu memberikan sinyal ancaman perang nuklir untuk menyikapi ketegangannya dengan NATO akibat perang di Ukraina.

    “Sayangnya, kami melihat negara seperti Rusia yang terlibat dalam pemerasan nuklir, yang mana hal ini mempertanyakan kembali aturan nuklir dan fungsinya sebagai pilar sentral keamanan global,” ujarnya dikutip Newsweek.

    Wadephul juga menyampaikan dedikasi Jerman untuk memastikan Iran tidak memegang senjata nuklir. Menurutnya, perlu ada upaya untuk mempromosikan perdamaian global dengan tidak melibatkan nuklir sebagai ancaman.

    “Untuk melindungi perdamaian dan keamanan, kita harus terus meningkatkan kemampuan menghambat dan melindungi, dan terus bekerja dalam dasar meneguhkan aturan internasional.”

    Pernyataan tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran di NATO bahwa stabilitas nuklir global sedang terkikis di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Dengan Rusia, hal ini disebabkan bantuan NATO kepada Ukraina, yang saat ini berada dalam perang dengan Moskow.

    Kekhawatiran internasional telah muncul atas program nuklir Iran. Teheran menyatakan bahwa program nuklirnya bersifat damai dan untuk penggunaan energi sipil, tetapi pengamat internasional yakin negara tersebut telah memperkaya uranium melebihi kebutuhan untuk tujuan non-nuklir. Iran telah meminta dukungan dari Rusia setelah serangan udara AS dan Israel terhadap fasilitas nuklirnya.

    Wadephul menegaskan kembali komitmen Jerman bersama Prancis dan Inggris untuk memperkuat Perjanjian Non-Proliferasi dan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.

    Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir, yang ditandatangani pada tahun 1968, bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir. Dengan hampir 200 pihak, perjanjian ini merupakan perjanjian non-proliferasi nuklir yang paling banyak dipatuhi.

    Meski begitu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi baru-baru ini mengatakan kepada Financial Times bahwa negaranya memiliki teknologi untuk memulai kembali pengayaan uranium meskipun ada kerusakan pada fasilitasnya pasca serangan AS dan Israel.

    “Bangunan dapat dibangun kembali. Mesin dapat diganti karena teknologinya sudah ada. Kami memiliki banyak ilmuwan dan teknisi yang dulu bekerja di fasilitas kami,” ujarnya. “Namun, kapan dan bagaimana kami memulai kembali pengayaan bergantung pada keadaan.”

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Potret Prancis bak Neraka, Digulung Kebakaran Hutan Terbesar

    Potret Prancis bak Neraka, Digulung Kebakaran Hutan Terbesar

    Juru bicara pemadam kebakaran, Eric Brocardi, mengatakan kepada radio RTL bahwa kecepatan api mencapai 5,5 kilometer per jam, membuat operasi pemadaman menjadi sangat sulit. Otoritas setempat jugfa memperingatkan bahwa angin bisa berubah arah sewaktu-waktu, yang berpotensi memperumit upaya pemadaman lebih lanjut. Para ilmuwan juga mengingatkan bahwa wilayah Mediterania, termasuk Prancis selatan, semakin rentan terhadap kebakaran akibat musim panas yang lebih panas dan lebih kering.  REUTERS/Abdul Saboor

  • Kenapa Arab Saudi Giatkan Diplomasi demi Kemerdekaan Palestina?

    Kenapa Arab Saudi Giatkan Diplomasi demi Kemerdekaan Palestina?

    Riyadh –

    Sebagian menyebutnya sebagai “kelas master diplomasi” yang memperbesar peluang damai di Timur Tengah. Yang lain mencibir sebagai “aksi pencitraan” untuk memoles reputasi negara yang sering tersangkut kasus dugaan pelanggaran HAM.

    Lantas, mengapa Arab Saudi giat melobi dunia demi pengakuan internasional bagi Palestina?

    Dorongan monarki Riyadh agar lebih banyak negara yang mengakui kedaulatan Palestina sebenarnya telah dimulai sekitar setahun lalu. Pada September 2024, Arab Saudi bersama Norwegia meluncurkan Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara, dan menggelar dua pertemuan pertama di Riyadh.

    Pada bulan Desember lalu, Majelis Umum PBB kembali melakukan pemungutan suara, untuk mengonfirmasi sebagian besar negara di dunia masih percaya bahwa Solusi Dua Negara adalah jawaban atas konflik antara Israel dan Palestina.

    Pekan lalu, Arab Saudi dan Prancis menjadi tuan rumah sebuah konferensi serupa. Selama dan setelah pertemuan, sejumlah negara seperti Prancis, Kanada, Malta, Inggris, dan Australia mengumumkan akan, atau tengah mempertimbangkan secara serius, untuk mengakui kemerdekaan Palestina.

    Pertemuan tersebut juga menghasilkan dokumen sepanjang tujuh halaman, Deklarasi New York, yang ditandatangani oleh semua negara Liga Arab, Uni Eropa, serta sekitar 17 negara lainnya.

    Deklarasi ini merumuskan jalur bertahap menuju Solusi Dua Negara. Dokumen itu menyerukan pembubaran Hamas, kelompok militan Palestina yang memimpin serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023, pembebasan sandera Israel yang tersisa, dan penyerahan kepemimpinan di Gaza.

    Fakta bahwa seluruh 22 anggota Liga Arab ikut menandatangani deklarasi tersebut dianggap sebagai terobosan diplomatik. Deklarasi itu menjadi kali pertama bagi sebagian besar negara Timur Tengah untuk secara terbuka mengecam Hamas.

    Arab Saudi, bersama Prancis, disebut-sebut sebagai inisiator utama di balik konsensus tersebut.

    “Mengingat posisi Arab Saudi dalam dunia Arab dan Islam, serta peran kerajaan sebagai penjaga situs-situs suci di Mekkah dan Madinah, apa pun yang dilakukan Arab Saudi akan membawa bobot tersendiri,” kata Kristian Coates Ulrichsen, peneliti Timur Tengah di Baker Institute for Public Policy, Rice University.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Mengapa baru sekarang?

    Sebelum serangan Hamas pada Oktober 2023 dan perang di Gaza, Saudi dan Israel sempat diisukan sedang membahas normalisasi hubungan diplomasi. Selama ini, Riyadh bersikeras pada kemerdekaan Palestina sebagai syarat perdamaian.

    Artinya, jika Saudi dan Israel berdamai, syarat Negara Palestina yang selama ini melandasi kebijakan luar negeri negara-negara Muslim tidak lagi menjadi bahan pertimbangan.

    Wacana tersebut menempatkan Arab Saudi dalam posisi pelik. Oleh masyarakat negara-negara Arab lain, Riyadh dicap sebagai “pengkhianat” terhadap perjuangan Palestina.

    Sebab itu pula, sebagian pengkritik menilai langkah Saudi di PBB baru-baru ini adalah upaya memperbaiki citra di dunia Arab dan Islam.

    Namun sesungguhnya, seperti ditulis analis Saudi dari lembaga think tank Gulf International Forum, Aziz Alghashian, dalam Cairo Review of Global Affairs, “salah satu kesalahpahaman yang terus bertahan adalah anggapan bahwa keinginan Saudi untuk menormalisasi hubungan dengan Israel adalah hal baru, padahal prosesnya sudah berlangsung sejak akhir 1960-an.”

    Ulrichsen menambahkan, upaya Saudi mewujudkan Solusi Dua Negara pun telah dimulai sejak lama.

    Pada 2002, Raja Abdullah dari Arab Saudi mengusulkan Inisiatif Perdamaian Arab. Dalam KTT Liga Arab di Beirut pada tahun yang sama, seluruh negara anggota menyepakati proposal Saudi, yang antara lain berkomitmen hanya akan mengakui Israel jika Palestina bebas dari pendudukan.

    Namun, seiring waktu, inisiatif ini mulai goyah akibat perbedaan pendapat dan kepentingan. Antara lain tentang hak kembali bagi warga Palestina yang terusir, serta gejolak Musim Semi Arab yang meruntuhkan sejumlah pemerintahan. Terakhir, sejumlah negara menandatangani Perjanjian Abraham dan berdamai dengan Israel.

    “Tetapi selama bertahun-tahun, Inisiatif Perdamaian Arab tetap menjadi posisi dasar bagi Arab Saudi,” kata Ulrichsen, sebuah posisi yang ditegaskan kembali bahkan pada 2020.

    “Kini, situasi mendesak di Gaza dan meningkatnya kekerasan di Tepi Barat, membuat Saudi berpikir mereka tidak bisa lagi diam di tengah kehancuran dan penderitaan kemanusiaan sebesar ini,” lanjutnya.

    Deklarasi New York pekan lalu sebabnya disebut-sebut sebagai pembaruan dari Inisiatif Perdamaian Arab yang digagas Saudi pada 2002.

    Dorongan perdamaian untuk kepentingan monarki

    Para analis menilai ada keuntungan strategis bagi Saudi dengan mendorong kedaulatan Palestina. Yang paling jelas adalah stabilitas kawasan, yang krusial bagi Saudi untuk mewujudkan rencana ambisius mendiversifikasi ekonominya dari sektor minyak.

    “Kepemimpinan Riyadh dalam isu Palestina adalah bagian dari reposisi strategis Saudi yang telah diperhitungkan,” tulis media berbahasa Arab, Raseef22, dalam sebuah opini pekan lalu.

    “Arab Saudi telah mengubah Inisiatif Perdamaian Arab menjadi alat politik yang relevan secara internasional, membentuk blok suara Arab-Islam, memberinya pengaruh dalam negosiasi keamanan energi dan maritim dengan Barat, dan yang terpenting, memperkuat posisinya dalam arsitektur pascaperang di Gaza.”

    Akankah inisiatif Saudi-Prancis berhasil?

    “Terlalu dini untuk sebuah kesimpulan,” kata Coates Ulrichsen. “Namun kenyataan bahwa Inggris dan Kanada telah mengeluarkan pernyataan pengakuan bersyarat terhadap Palestina menunjukkan pendekatan Saudi-Prancis mulai membuahkan hasil.”

    Setelah pertemuan pekan lalu di New York, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menyerukan, agar lebih banyak negara anggota PBB mendukung Deklarasi New York sebelum Sidang Umum PBB berikutnya pada awal September.

    Peluangnya cukup besar. “Bagi Washington, inisiatif diplomatik Saudi-Prancis sesuai dengan kepentingan strategis AS dan menawarkan jalan keluar dari konflik berkepanjangan,” tulis Faisal J. Abbas, pengamat Saudi dan pemimpin redaksi Arab News dalam situs Semafor pekan lalu.

    “Inisiatif ini sebenarnya bisa membantu menstabilkan kawasan dan mengurangi keterlibatan militer AS, sekaligus menawarkan jaminan keamanan jangka panjang bagi Israel — jika Israel bersedia meninggalkan tuntutan kelompok sayap kanan untuk mencaplok Tepi Barat serta posisi maksimalis lain,” lanjut Abbas.

    Namun, inisiatif Saudi-Prancis ini tetap menghadapi penolakan keras dari Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat.

    Baik Israel maupun AS tidak hadir dalam pertemuan tersebut dan sama-sama melayangkan kritik. Pemerintahan Trump menyebutnya sebagai “aksi panggung”, dan duta besar Israel untuk PBB mengeluhkan bahwa “penyelenggara konferensi membahas hal-hal yang terputus dari realitas.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga video “Arab Saudi Kecam Serangan AS ke Iran!” di sini:

    (nvc/nvc)

  • Zelensky Kembali Serukan Pertemuan Tatap Muka dengan Putin

    Zelensky Kembali Serukan Pertemuan Tatap Muka dengan Putin

    Kyiv –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali menyerukan pertemuan tatap muka dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri perang yang berkecamuk lebih dari tiga tahun terakhir. Seruan ini disampaikan setelah utusan khusus Amerika Serikat (AS) melakukan pembicaraan dengan Putin di Moskow.

    Presiden Donald Trump sebelumnya memuji pembicaraan yang dilakukan utusannya, Steve Witkoff, dan Putin sebagai pembicaraan yang “sangat produktif”. Meskipun para pejabat Washington tetap berjanji untuk menjatuhkan sanksi sekunder terhadap mitra-mitra dagang Moskow, termasuk China.

    Zelensky, seperti dilansir AFP, Kamis (7/8/2025), mengatakan bahwa dirinya telah berbicara via telepon dengan Trump, dengan para pemimpin Eropa juga berpartisipasi dalam percakapan telepon itu. Trump, menurut Zelensky, mengatakan bahwa dirinya dapat bertemu dengan Putin “segera”.

    “Kami di Ukraina telah berulang kali mengatakan bahwa mencari solusi nyata dapat benar-benar efektif di level para pemimpin,” tulis Zelensky dalam pernyataan via media sosial.

    “Penting untuk menentukan waktu yang tepat untuk format seperti itu dan cakupan isu yang akan dibahas,” cetusnya.

    Zelensky sudah beberapa kali menyatakan kesiapan untuk melakukan pertemuan langsung dengan Putin, namun Kremlin menyebutnya sebagai “omong kosong”.

    Dalam pernyataan terbarunya, Zelensky menilai Rusia kini tampaknya lebih terbuka untuk gencatan senjata. Namun dia juga memperingatkan agar Ukraina dan AS untuk tidak tertipu oleh Moskow.

    “Tekanan (terhadap Rusia) tampaknya berhasil. Tetapi yang terpenting adalah mereka tidak menipu kita dalam hal detail — baik kita maupun AS,” ucapnya.

    Tonton juga video “Kremlin: Perundingan Damai di Ukraina Rumit, Mustahil Ada Keajaiban” di sini:

    “Ukraina pasti akan mempertahankan kemerdekaannya. Kita semua membutuhkan perdamaian yang langgeng dan dapat diandalkan. Rusia harus mengakhiri perang yang dimulainya sendiri,” tegas Zelensky dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters.

    Dikatakan juga oleh Zelensky bahwa dirinya berencana melakukan sejumlah pembicaraan sepanjang Kamis (7/8), termasuk dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz, serta para pejabat Prancis dan Italia.

    “Juga akan ada komunikasi di tingkat penasihat keamanan nasional,” ucapnya.

    “Yang terpenting bagi Rusia, yang memulai perang ini, adalah mengambil langkah nyata untuk mengakhiri agresinya,” tegas Zelensky.

    Tonton juga video “Ukraina Ngamuk! 117 Drone Serang Rusia, 40 Jet Tempur Rusak” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Jerman Bimbang untuk Mengakui Negara Palestina

    Jerman Bimbang untuk Mengakui Negara Palestina

    Berlin –

    Akhir pekan lalu, muncul video-video dari Hamas dan kaum jihadis yang memperlihatkan sandera-sandera yang tampak kelaparan di Jalur Gaza. Kelompok-kelompok militan Islamis dan para simpatisannya menculik para sandera dalam serangan berdarah ke Israel pada 7 Oktober 2023. Dalang dari serangan tersebut adalah Hamas, yang oleh AS, Uni Eropa, Jerman, dan beberapa negara lain diklasifikasikan sebagai organisasi teroris.

    Kini diberitakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemungkinan ingin menduduki seluruh Jalur Gaza. Perdana Menteri yang kontroversial itu mengklaim bahwa ia akan melakukan segalanya untuk membebaskan sandera-sandera. Sementara itu, kelaparan dan kematian di kalangan warga sipil Palestina di Gaza terus berlanjut.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan keterkejutannya atas gambar-gambar tersebut. “Hamas menyiksa para sandera, meneror Israel, dan menggunakan penduduknya sendiri di Jalur Gaza sebagai tameng manusia,” ujar Merz kepada surat kabar Bild.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menulis di platform X bahwa Hamas telah menunjukkan “ketidakmanusiawian yang tak berbatas.” Ia menegaskan bahwa pembebasan segera seluruh sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza merupakan “prioritas mutlak” bagi pemerintahannya.

    Merz juga menekankan kepada media Bild bahwa Hamas “tidak boleh memainkan peran apa pun di masa depan Gaza.” Macron menyuarakan hal serupa.

    Prancis dan Jerman tidak sepakat soal pengakuan Palestina sebagai negara

    Namun dalam hal pengakuan Palestina sebagai sebuah negara, Prancis dan Jerman saling bertolak belakang.

    Macron baru-baru ini mengumumkan bahwa ia berniat mengakui Palestina sebagai negara dalam Sidang Umum PBB bulan September mendatang. Israel segera mengutuk langkah tersebut setelah diumumkan oleh Prancis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkritik, bahwa ini sama saja dengan “memberi penghargaan pada terorisme.”

    Sebaliknya, pemerintah Jerman untuk saat ini tidak merencanakan langkah tersebut, dan menganggap pengakuan negara Palestina hanya masuk akal apabila sebagai hasil dari proses negosiasi.

    Apakah Palestina sudah menjadi sebuah negara?

    Ada tiga kriteria utama yang harus dipenuhi agar suatu wilayah dapat disebut sebagai negara, jelas pakar hukum internasional Aaron Dumont dari Institut Hukum Perlindungan Perdamaian dan Hukum Kemanusiaan Universitas Bochum dalam wawancara dengan DW.

    Kriteria tersebut adalah:

    Wilayah negara yang jelasPenduduk negaraPemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara.

    “Dua dari tiga kriteria dasar tersebut sudah pasti terpenuhi. Yang sulit adalah soal kekuasaan negara. Bisa dikatakan bahwa hal itu belum dimiliki oleh Palestina. Karena itu, negara tersebut belum benar-benar ada.”

    Di kalangan pakar hukum internasional sendiri, definisi pengakuan negara masih diperdebatkan — dan dengan demikian juga pertanyaan apakah Palestina sudah menjadi sebuah negara.

    Pakar Timur Tengah, Muriel Asseburg dari Lembaga Ilmu dan Politik, mengatakan dalam wawancara dengan DW bahwa pengakuan Palestina oleh negara-negara lain tidak akan langsung berdampak pada kehidupan nyata warga di wilayah tersebut. Beberapa negara saat ini pun sudah memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Palestina, yang diwakili oleh Otoritas Palestina.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Otoritas Palestina mengelola Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas sejak 2013 menyatakan akan berhenti menggunakan istilah “Otoritas Palestina” dan mulai menyebutnya sebagai “Negara Palestina”. Namun, pemimpin berusia 89 tahun ini sendiri tidak populer di kalangan rakyatnya. Pemilu terakhir berlangsung hampir dua dekade lalu. Pemerintah Fatah yang dipimpinnya mengakui eksistensi negara Israel.

    Di Jalur Gaza, Hamas memegang kendali dan menciptakan rasa ketakutan serta teror, serta tidak mengakui negara Israel. Bagi sebagian besar negara yang telah mengakui Palestina sebagai negara, Hamas dianggap sebagai mitra negosiasi yang sama sekali tidak bisa diterima.

    Pengakuan negara juga menjadi rumit karena batas-batas antara Israel dan wilayah Palestina belum jelas, begitu pula status Yerusalem Timur. Israel secara de facto menguasai sebagian besar wilayah yang sebenarnya berada di bawah kendali Otoritas Palestina. Mahkamah Internasional dalam opini terakhirnya menyatakan bahwa pendudukan wilayah Palestina — Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza — adalah ilegal.

    Pakar politik Asseburg menjelaskan dalam wawancara dengan DW: “Pengakuan negara Palestina akan memberikan sinyal bahwa: Kita tidak hanya sekadar menuntut solusi dua negara secara abstrak, tetapi kita ingin berkontribusi agar negara Palestina benar-benar ada berdampingan dengan Israel. Untuk itu, harus ada langkah konkret untuk mengakhiri pendudukan Israel.”

    149 dari 193 negara anggota PBB sudah mengakui Palestina

    Saat ini, 149 dari total 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat. Pakar hukum internasional Dumont menegaskan: “Tidak bisa dikatakan bahwa kalau sejumlah negara mengakui Palestina, maka otomatis menjadi sebuah negara.”

    Namun, keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York masih dianggap tidak mungkin untuk saat ini. Pakar Timur Tengah Asseburg menjelaskan lebih lanjut:

    “Keanggotaan penuh Palestina di PBB tidak akan terjadi dalam waktu dekat, karena hal itu membutuhkan keputusan dari Dewan Keamanan PBB. Dan untuk itu dibutuhkan persetujuan Amerika Serikat — yang saat ini tampaknya tidak akan diberikan.”

    Sejak 2012, Palestina memiliki status pengamat di Sidang Umum PBB, jelas Asseburg. “Sejak memperoleh status pengamat, Palestina dapat bergabung dengan berbagai organisasi internasional lainnya — termasuk Mahkamah Pidana Internasional.”

    Status pengamat ini dianggap sebagai langkah awal menuju keanggotaan penuh di PBB.

    Komitmen Jerman terhadap Israel

    Tekanan terhadap pemerintah Jerman meningkat agar bersikap lebih kritis terhadap Israel. Setelah laporan mengenai niat Perdana Menteri Israel Netanyahu untuk menduduki seluruh Gaza, juru bicara partai kiri yang merupakan oposisi – Die Linke, Lea Reisner, menuntut:

    “Harus ada tekanan politik, termasuk terhadap sekutu.” Ia menyebut sikap pemerintah koalisi Jerman sejauh ini sebagai “kebangkrutan total dalam kebijakan luar negeri Jerman.”

    Permintaan agar Palestina diakui sebagai negara terus bermunculan. Namun, Jerman masih jauh dari langkah tersebut. Salah satu alasan utama yang dikemukakan pemerintah Jerman adalah komitmen khusus terhadap Israel karena holokaus, yakni pembunuhan jutaan orang Yahudi selama masa rezim Nazi. Dari situ lahirlah apa yang disebut “raison d’etat” Jerman — komitmen nasional untuk menjamin keamanan Israel.

    Meskipun begitu, Kanselir Jerman Friedrich Merz telah memperkeras nada terhadap Israel. Ia menuntut gencatan senjata permanen di Gaza dan lebih banyak bantuan kemanusiaan dari Israel bagi warga di sana. Namun, di saat yang bersamaan, ia tidak ingin membuat Israel, tersinggung.

    Menurut Merz, pengakuan Palestina hanya bisa dilakukan di akhir dari proses menuju solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Saat ini, ia tidak menganggap pengakuan itu sebagai “langkah yang tepat.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Jerman Desak Israel Beri Bantuan ke Gaza” di sini:

    (nvc/nvc)

  • Spesies Baru Cacing Nematoda Ditemukan di Indonesia

    Spesies Baru Cacing Nematoda Ditemukan di Indonesia

    Bisnis.com, MALANG — Tim peneliti yang dipimpin oleh Prof. Hagus Tarno, Dosen Fakultas Pertanian (FP) Universitas Brawijaya (UB), berhasil menemukan 5 spesies baru cacing nematoda dari genus Caenorhabditis yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia. 

    Prof Hagus Tarno mengatakan, temuan ini dipublikasikan pada Juli 2025 di jurnal ilmiah internasional bereputasi G3: Genes|Genomes|Genetics, diterbitkan oleh Oxford University Press, dan menjadi salah satu kontribusi penting Indonesia dalam riset biodiversitas nematoda di tingkat global. 

    “Penelitian ini merupakan hasil kerja sama lintas negara yang melibatkan UB dan Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Prancis, serta didukung oleh peneliti dari Academia Sinica Taiwan dan New York University, Amerika Serikat,” kata Hagus Tarno, Rabu (6/8/2025).

    Riset ini memanfaatkan keahlian lintas disiplin, mulai dari taksonomi, genetika molekuler, dan ekologi nematoda.

    Dari hasil penelitian tersebut 5 spesies baru yang berhasil diidentifikasi adalah Caenorhabditis indonesiana, Caenorhabditis malinoi, Caenorhabditis ceno, Caenorhabditis brawijaya, dan Caenorhabditis ubi. 

    Menurutnya 2 spesies terakhir secara khusus mengabadikan nama Universitas Brawijaya sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi kampus dalam penelitian ini.

    Penamaan C. brawijaya diambil dari nama pangeran Jawa yang menjadi inspirasi nama universitas, sedangkan C. ubi merupakan singkatan langsung dari Universitas Brawijaya Indonesia.

    Menurut Prof. Hagus, pemberian nama ini bukan hanya simbol penghargaan, melainkan juga strategi untuk memperkuat branding UB di dunia ilmiah internasional.

    “Ini adalah cara kami memberikan penghargaan kepada UB. Kami ingin nama universitas tetap hidup dan dikenal luas di dunia ilmiah melalui penelitian biodiversitas seperti ini,” katanya.

    Dia menambahkan bahwa pemakaian nama UB pada spesies baru akan membuat nama universitas terus muncul dalam publikasi dan basis data ilmiah internasional setiap kali spesies tersebut dikaji oleh peneliti lain. 

    Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian ekspedisi lapangan pada April hingga Mei 2024 di 4 pulau besar Indonesia, yaitu Jawa, Bali, Lombok, dan Sulawesi Selatan. 

    Dari total 204 sampel yang diambil, 58 di antaranya positif mengandung nematoda Caenorhabditis. Sampel-sampel tersebut dikumpulkan dari berbagai tipe habitat, mulai dari hutan, kawasan agroforestri, lahan pertanian, taman kota, dan area pegunungan dengan ketinggian beragam.

    Di Jawa Timur, pengambilan sampel dilakukan di UB Forest di Malang, kawasan hutan Batu, dan lereng Gunung Bromo.

    Di Sulawesi Selatan, spesies nematoda ditemukan di kawasan Malino dan Lanna, sedangkan dari Lombok diperoleh sampel di wilayah Lingsar dan Setiling, serta dari Bali di Sayan, Ubud, Marga, Ababi, dan Besakih. 

    Proses pengambilan sampel difokuskan pada bahan tanaman yang membusuk seperti bunga, buah, batang, daun, kayu, dan jamur, yang diketahui menjadi habitat alami nematoda Caenorhabditis.

    Contohnya, C. indonesiana ditemukan pada bunga pisang membusuk di hutan Batu, sementara C. brawijaya ditemukan pada batang pisang (Musa) yang membusuk di lereng Bromo. 

    Sampel-sampel tersebut kemudian dibawa ke Laboratorium Fakultas Pertanian UB dan juga dianalisis di Institut de Biologie de l’École Normale Supérieure (IBENS), Paris, untuk proses identifikasi dan karakterisasi lebih lanjut.

    Metode identifikasi yang digunakan memadukan analisis morfologi dengan uji molekuler berbasis DNA. Analisis morfologi dilakukan menggunakan mikroskop Nomarski untuk mengamati detail struktur tubuh nematoda.

    Sementara itu, analisis molekuler dilakukan dengan sekuensing DNA pada bagian ITS2 ribosomal DNA untuk membedakan spesies yang secara morfologi mirip.

    Selain itu, dilakukan pula analisis RNA pada 1.861 gen ortolog tunggal untuk membangun pohon filogenetik yang menunjukkan hubungan kekerabatan antarspesies dalam kelompok Elegans (Elegans group). 

    Dia menegaskan, tim peneliti juga melakukan serangkaian uji hibridisasi atau persilangan antarspesies untuk mengetahui kompatibilitas reproduksi.

    Menariknya, hasil penelitian menunjukkan adanya pengecualian terhadap aturan Haldane, sebuah prinsip genetika yang menyatakan bahwa pada hibridisasi antarspesies, jenis kelamin heterogamet (biasanya jantan), akan cenderung tidak subur atau tidak hidup.

    Dalam penelitian ini, beberapa persilangan justru menghasilkan hibrida jantan yang hidup dan dalam beberapa kasus bahkan sebagian di antaranya tetap subur. 

    Salah satu temuan yang paling menonjol adalah pada spesies C. ubi yang berasal dari Jawa Timur. Spesies ini terbukti mampu melakukan perkawinan silang sebagian dengan Caenorhabditis sp. 41 dari Kepulauan Solomon, menghasilkan keturunan hibrida jantan yang fertil.

    Fenomena ini sangat jarang ditemukan di dunia nematoda dan menjadi model penelitian yang menarik untuk mempelajari proses spesiasi dan ketidakcocokan genetik antarspesies. 

    Prof. Hagus menegaskan bahwa temuan ini membuktikan tingginya tingkat keanekaragaman hayati nematoda di Indonesia, khususnya di wilayah tropis.

    “Hanya dengan eksplorasi di 4 pulau, kami sudah mendapatkan 5 spesies baru. Bayangkan jika eksplorasi dilakukan lebih luas, potensi penemuan akan jauh lebih besar,” ujarnya.

    Dia juga menekankan bahwa penelitian ini menjadi pintu masuk bagi studi lanjutan tentang ekologi, evolusi, dan genetika nematoda, serta membuka peluang riset terapan di bidang pertanian dan lingkungan. 

    Bagi UB, keberhasilan ini tidak hanya menjadi prestasi ilmiah, tetapi juga memperkuat posisi universitas di panggung riset internasional. Kolaborasi dengan peneliti asing memungkinkan UB mengakses teknologi mutakhir, sumber daya penelitian, dan membuka peluang pertukaran peneliti maupun mahasiswa.

    “Kolaborasi internasional sangat penting untuk membangun jejaring penelitian dan memperluas peluang publikasi di jurnal bereputasi,” ujar Prof. Hagus. 

    Artikel berjudul “Five new Caenorhabditis species from Indonesia provide exceptions to Haldane’s rule and partial fertility of interspecific hybrids” ini dapat diakses secara terbuka karena diterbitkan di bawah lisensi Creative Commons Attribution.

    Hal ini memungkinkan peneliti di seluruh dunia memanfaatkan hasil penelitian tersebut untuk riset lanjutan. Publikasi ini tidak hanya memperkenalkan 5 spesies baru kepada dunia, tetapi juga memperkuat reputasi Indonesia dan UB sebagai salah satu pusat penelitian biodiversitas nematoda di Asia Tenggara. 

    “Penamaan 2 spesies dengan nama UB menjadi simbol bahwa kontribusi akademik dan ilmiah universitas tidak hanya diakui di tingkat nasional, tetapi juga diabadikan dalam sejarah ilmu pengetahuan dunia,” tuturnya.