Xcloud.id

Negara: Prancis

  • Israel Berulah Lagi Lewat Operasi Caplok Kota Gaza

    Israel Berulah Lagi Lewat Operasi Caplok Kota Gaza

    Jakarta –

    Israel kembali berulah dengan memulai operasi mengambil alih Kota Gaza. Militer Israel mengklaim sudah menguasai pinggiran Kota Gaza.

    Militer Israel sejak Rabu (20/8) telah mengerahkan puluhan ribu pasukan cadangan untuk menyiapkan serangan. Kabinet keamanan Israel, yang diketuai Netanyahu, menyetujui rencana bulan ini untuk memperluas kampanye di Gaza dengan tujuan merebut Kota Gaza. Sebanyak 60.000 prajurit cadangan dikerahkan melakukan operasi tersebut.

    Dilansir Reuters, Kamis (21/8/2025), Juru Bicara Militer Israel, Brigadir Jenderal Effie Defrin mengatakan operasi tahap awal yakni dengan melakukan serangan ke Kota Gaza.

    Defrin mengatakan pasukan sudah beroperasi di pinggiran Kota Gaza. Dia mengklaim Hamas telah ‘babak belur’.

    “Kami telah memulai operasi awal dan tahap pertama serangan terhadap Kota Gaza, dan saat ini pasukan IDF telah menguasai pinggiran Kota Gaza,” ujar Defrin.

    Hamas, dalam sebuah pernyataan di Telegram, menuduh Netanyahu menghalangi kesepakatan gencatan senjata demi melanjutkan ‘perang brutal terhadap warga sipil tak berdosa di Kota Gaza’.

    “Pengabaian Netanyahu terhadap proposal para mediator… membuktikan bahwa dialah yang sebenarnya menghalangi kesepakatan apa pun,” kata Hamas.

    Hamas Beri Peringatan

    Kelompok Hamas bereaksi keras terhadap pengumuman militer Israel yang memulai operasi mencaplok Gaza. Hamas menuduh Israel mengabaikan upaya mediasi menghentikan pertempuran dan pembebasan sandera.

    “Pengumuman hari ini oleh tentara pendudukan teroris tentang dimulainya operasi terhadap Kota Gaza dan hampir satu juta penduduk serta pengungsi di sana…menunjukkan…pengabaian secara terang-terangan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh para mediator,” kata Hamas dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Kamis (21/8/2025).

    Hamas juga mengkritik kurangnya tanggapan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terhadap proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan para mediator. Hamas telah memberikan persetujuan untuk proposal terbaru yang diajukan Qatar dan Mesir sebagai mediator.

    Hamas menuduh Netanyahu sebagai ‘penghalang nyata bagi kesepakatan apa pun’. Hamas juga menuding Netanyahu tidak peduli dengan nyawa para sandera Israel.

    Israel Dikecam

    Langkah Israel mencaplok Gaza menuai kecaman dunia. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut langkah Tel Aviv itu hanya akan semakin memicu ‘bencana’ dan membawa wilayah itu ke “perang permanen”.

    Macron mengatakan bahwa serangan militer Israel untuk menaklukkan Kota Gaza hanya akan menyebabkan bencana total bagi kedua bangsa. Macron menyebut rencana Israel itu “akan menyeret kawasan tersebut ke dalam perang permanen”. Dia juga menegaskan kembali seruannya untuk “misi stabilisasi internasional”.

    Pernyataan Macron itu disampaikan setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyetujui rencana militer untuk menaklukkan Kota Gaza. Dia mengizinkan pemanggilan sekitar 60.000 tentara cadangan Israel.

    Kecaman juga disampaikan oleh Jerman, yang menyatakan ‘penolakan eskalasi’ dari operasi militer Israel di Kota Gaza. Juru bicara pemerintah Berlin Steffen Meyer mengatakan kepada wartawan bahwa Jerman merasa “semakin sulit untuk memahami bagaimana tindakan ini akan mengarah pada pembebasan semua sandera, atau gencatan senjata” di Jalur Gaza.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Yordania, Ayman Safadi, mengatakan dalam kunjungan ke Moskow bahwa operasi militer Israel yang semakin meluas di Jalur Gaza telah “membunuh semua prospek” perdamaian di Timur Tengah. Dia juga menyebut serangan Tel Aviv menyebabkan “pembantaian dan kelaparan” di Jalur Gaza.

    Safadi mengatakan dirinya berharap dapat membahas “upaya untuk mengakhiri agresi di Gaza, serta pembantaian dan kelaparan yang ditimbulkannya”. Dia menyebut hal itu semakin menambah “tindakan ilegal yang terus merusak solusi dua negara dan mematikan semua prospek perdamaian di kawasan”.

    “Kami menghargai posisi Anda yang jelas terhadap perang dan tuntutan Anda untuk mencapai gencatan senjata permanen,” ujar Safadi.

    Reaksi keras lainnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, yang menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza setelah Israel mengumumkan dimulainya langkah pertama operasi untuk merebut Kota Gaza.

    “Sangat penting untuk segera mencapai gencatan senjata di Gaza,” tegasnya, sembari mengingatkan bahwa gencatan senjata diperlukan “untuk menghindari kematian dan kehancuran yang tidak terelakkan akibat operasi militer terhadap Kota Gaza”.

    Israel Ajak Hamas Berunding

    Netanyahu telah memerintahkan negosiasi segera untuk membebaskan sandera Israel yang tersisa di Gaza. Hal itu diumukan usai dimulainya operasi merebut Kota Gaza.

    “Saya datang untuk menyetujui rencana IDF (militer) untuk menguasai Kota Gaza dan mengalahkan Hamas,” kata Netanyahu dilansir AFP, Jumat (22/8/2025).

    “Pada saat yang sama, saya telah menginstruksikan untuk segera memulai negosiasi untuk pembebasan semua sandera kami dan mengakhiri perang dalam kondisi yang dapat diterima oleh Israel,” imbuhnya.

    Para mediator telah menunggu berhari-hari terkait gencatan senjata kedua pihak.

    “Saya sangat menghargai komitmen tentara cadangan, dan tentu saja tentara reguler, untuk misi vital ini,” kata Netanyahu.

    “Kedua hal ini -mengalahkan Hamas dan membebaskan semua sandera kami- berjalan beriringan,” sambungnya.

    Lihat Video ‘Korban Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza Mencapai 62.192 Jiwa’:

    Halaman 2 dari 4

    (idn/idn)

  • Hizbullah Tolak Letakkan Senjata, Lebanon di Ambang Perang Saudara?

    Hizbullah Tolak Letakkan Senjata, Lebanon di Ambang Perang Saudara?

    Beirut –

    Sejak puluhan tahun Hizbullah dituntut meletakkan senjata, termasuk dalam sejumlah resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

    Perlucutan senjata secara konkret juga tercantum dalam perjanjian yang dimediasi Amerika Serikat dan Prancis, yang disetujui Israel dan Lebanon pada November lalu, untuk mengakhiri serangan terhadap wilayah selatan Lebanon.

    Kabinet Lebanon pada awal bulan ini mulai membahas rancangan undang-undang, untuk menegakkan monopoli negara atas kepemilikan senjata hingga akhir tahun. Namun, milisi yang oleh banyak negara Barat digolongkan sebagai organisasi teroris itu menolak perlucutan senjata.

    Hizbullah menafsirkan seruan yang tertuang dalam perjanjian itu “hanya berlaku di Lebanon selatan”, demikian menurut analisis International Crisis Group pada awal Agustus.

    Pemimpin Hizbullah, Naim Kassim, pekan lalu kembali menegaskan penolakannya dengan kata-kata tajam. Menurutnya, perlucutan senjata hanya melayani kepentingan AS dan Israel dan akan menjerumuskan Lebanon ke dalam “krisis berat.”

    Jika pemerintah mencari konfrontasi dengan Hizbullah, “maka tidak akan ada kehidupan di Lebanon.”

    Kassim secara gamblang memperingatkan akan terjadi “perang saudara” – yang membuat Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, menyatakan ancaman itu setara dengan deklarasi perang. Di platform X dan dalam wawancara surat kabar berbahasa Arab, dia menegaskan “setiap ancaman atau upaya intimidasi terkait perang saudara benar-benar tidak dapat diterima.”

    Perjuangkan kelangsungan politik

    “Tidak ada yang tahu berapa banyak senjata yang masih dimiliki milisi itu. Misteri ini adalah satu-satunya kartu yang bisa mereka mainkan. Dengannya mereka bisa mencoba meningkatkan pengaruh politik. Karena pada akhirnya, segalanya adalah soal kelangsungan politik Hizbullah,” ujar Abbass.

    Namun, milisi Syiah yang disokong Iran itu telah banyak kehilangan kekuatan dan pengaruh usai digempur Israel tahun lalu. Serangan Israel bukan hanya menghancurkan gudang senjata, tapi jajaran kepemimpinan – terutama Hassan Nasrallah yang tewas dalam serangan udara Israel pada September 2024.

    Dukungan internasional bagi Hizbullah juga menurun, ketika misalnya pada Desember tahun lalu sekutu dekatnya Bashar Assad di Suriah tumbang. Bahkan Iran, sponsor utama Hizbullah selama puluhan tahun, kini tak lagi bisa leluasa menyuplai senjata karena terputusnya jalur darat melalui Suriah.

    Keterlibatan Iran?

    “Secara prinsip, perlucutan Hizbullah bukan hal mustahil, meski sulit secara politik,” kata analis politik Lebanon Ronnie Chatah kepada DW. Dia menyinggung contoh sukses di negara lain, seperti kelompok pemberontak IRA di Irlandia, FARC di Kolombia atau ETA di Spanyol.

    Menurut Chatah, syarat utama perlucutan senjata adalah perundingan internasional dengan melibatkan Iran sebagai pendukung utama Hizbullah. “Bisa dikatakan Iran kini memimpin Hizbullah. Karena itu Ali Larijani, kepala keamanan resmi Iran, baru saja mengunjungi Lebanon.”

    Kesepakatan dengan Iran adalah prasyarat perlucutan Hizbullah. Secara politik, hal itu sulit dibayangkan saat ini, namun Chatah tetap melihat peluang di masa depan, yakni “melalui keterlibatan AS, atau lewat pembukaan jalur lain,” ujarnya.

    “Mayoritas warga Lebanon sebenarnya mendukung perlucutan senjata Hizbullah,” kata Merin Abbass menambahkan. “Tapi dari sudut pandang sebagian besar warga, integritas teritorial Lebanon masih menjadi ancaman terbesar – terutama dari Israel. Tentara Israel sering melanggar kedaulatan nasional Lebanon.”

    Sejak gencatan senjata November lalu, Israel berkali-kali melanggar perjanjian, termasuk melancarkan banyak pembunuhan terarah. “Selain itu, Israel masih menduduki lima pos di dalam wilayah Lebanon, yang tentu memberi Hizbullah legitimasi besar,” kata Abbass.

    Israel bersikeras tumpas Hizbullah

    Walau begitu, pendapat warga Lebanon sendiri terbelah soal perlucutan senjata Hizbullah. Seorang perempuan, yang tak ingin disebutkan namanya, mengatakan dia menolak perlucutan, dengan alasan agresi militer Israel.

    “Karena itu saya menolak perlucutan Hizbullah. Tentara reguler Lebanon tidak punya cukup kemampuan untuk mempertahankan wilayah negara.”

    Warga lain menuntut hal yang lebih mendesak: “Negara ini bangkrut dan hancur. Perlucutan senjata harus dilakukan setelah rekonstruksi – bukan di awal.”

    Seorang warga Lebanon lainnya merujuk pada situasi di selatan, yang sejak puluhan tahun berada di bawah tekanan Israel. “Karena itu mereka merasa lebih aman jika Hizbullah masih bersenjata.”

    Namun dia pribadi mendukung perlucutan, karena “dengan begitu Israel tidak punya alasan lagi untuk memulai perang baru.”

    Israel sendiri menegaskan, operasi militer terhadap Hizbullah sejak musim gugur 2023 dipicu serangan roket Hizbullah. Tembakan salvo dari selatan Lebanon muncul sebagai reaksi atas perang yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza. Setelah gencatan senjata pun, Hizbullah masih menyerang wilayah Israel.

    Penguatan struktur negara

    “Dalam situasi saat ini, Lebanon harus memperkuat kewenangan negara di semua lini,” kata Merin Abbass. “Strategi kedaulatan yang kredibel harus dimulai dari titik terlemah Lebanon: legitimasi dan kapasitas. Hal ini mencakup reformasi politik menuju sistem sekuler, pemulihan kedaulatan fiskal dan berkurangnya ketergantungan pada pendanaan asing, serta pemulihan peran negara sebagai penyedia utama layanan dasar.”

    Namun, Abbass mewanti-wanti terhadap sulitnya situasi, khususnya pada aspek militer. Hingga kini, tentara Lebanon dinilai masih lebih lemah dibandingkan Hizbullah.

    “Karena itu kehadiran pasukan pengamat PBB (UNIFIL) di Lebanon selatan tetap sangat penting,” katanya, merujuk pada pembahasan tentang perpanjangan mandat UNIFIL. “Tentara Lebanon tidak akan mampu menjalankan tugas itu sendirian. Mereka akan kewalahan.”

    Hal itu bisa membuat Israel sewaktu-waktu kembali masuk ke Lebanon selatan jika merasa kepentingannya terancam oleh aktivitas Hizbullah.

    Di sisi lain, Hizbullah sendiri sudah menegaskan belum siap untuk meletakkan senjata.

    “Lebanon memiliki masalah mendasar,” kata analis Ronnie Chatah, yakni perpecahan sektarian yang kuat, disertai pola pikir berbasis kelompok. “Masalah ini akan terus berlangsung. Dan akan terus melemahkan negara.”

    Meski begitu, Hizbullah harus berkembang menjadi partai politik murni, lanjutnya. Jika tidak, risiko serangan Israel maupun perpecahan baru di masyarakat akan tetap ada – “dengan kualitas yang belum pernah kita kenal sebelumnya.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    Lihat juga Video ‘Hizbullah Ancam Bakal Serang Israel Jika Perang Lebanon Berlanjut’:

    (nvc/nvc)

  • Israel Setujui Rencana Permukiman Kontroversial di Tepi Barat

    Israel Setujui Rencana Permukiman Kontroversial di Tepi Barat

    Tepi Barat –

    Sebuah komite perencanaan Israel memberikan persetujuan akhir soal rencana kontroversial pembangunan permukiman baru di wilayah Tepi Barat.

    Persetujuan itu diumumkan pada Rabu (20/08) kemarin. Rencana itu mencakup pengembangan lahan terbuka di sebelah timur Yerusalem, yang dikenal dengan istilah E1. Pemerintah Israel akan membangun sekitar 3.500 unit apartemen baru demi memperluas permukiman Maale Adumin, yang berdekatan dengan E1.

    “Dengan bangga saya umumkan bahwa beberapa saat lalu, administrasi sipil telah menyetujui perencanaan pembangunan kawasan E1,” kata Wali Kota Maale Adumin, Guy Yifrach, dalam sebuah pernyataan.

    Permukiman Tepi Barat memperumit proses damai

    Rencana pembangunan Israel di wilayah Tepi Barat ini sejatinya banyak dikecam dan dianggap sebagai hal ilegal menurut hukum internasional. PBB dan pegiat HAM Palestina memperingatkan bahwa proyek ini akan memecah wilayah Palestina dan membuat solusi dua negara menjadi tidak memungkinkan.

    Israel nantinya akan menggarap area seluas 12 kilometer persegi. Namun, karena lokasinya, perluasan ini akan membuat mustahil terbentuknya negara Palestina yang terhubung secara geografis dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

    Kepada DW, seorang peneliti dari organisasi Ir Amim, Aviv Tatarsky, mengatakan kalau rencana ini membuat negara Palestina “tidak mungkin terwujud.” Dia menentang rencana perluasan permukiman tersebut.

    “Rencana ini memecah wilayah Tepi Barat menjadi bagian utara dan selatan,” jelasnya.

    Dalam sebuah kunjungan politik ke Indonesia pada Rabu (20/08), Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan bahwa “rencana seperti ini, jika dilaksanakan, akan bertentangan dengan hukum internasional dan akan membuat solusi dua negara menjadi mustahil.”

    Pada pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Jerman juga telah mendesak Israel untuk “menghentikan pembangunan permukiman,” dan menegaskan bahwa Jerman hanya akan mengakui perubahan batas wilayah 4 Juni 1967. Batas ini telah disepakati oleh kedua pihak yang tengah berkonflik.

    “Pembangunan permukiman melanggar hukum internasional dan resolusi relevan dari Dewan Keamanan PBB,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman. “Hal tersebut memperumit solusi dua negara yang sedang dibahas dan mengakhiri pendudukan Israel di Tepi Barat, seperti yang diminta oleh Mahkamah Internasional atau International Court of Justice.”

    Sayap kanan Israel beri dukungan

    Menteri Keuangan Israel dari kelompok sayap kanan, Bezalel Smotrich, yang mengumumkan rencana tersebut pekan lalu, mengatakan persetujuan yang dilakukan pada Rabu (20/08) itu menjadi momen “bersejarah” dan menyebutnya sebagai teguran terhadap negara-negara Barat seperti Prancis dan Inggris, yang belakangan ini berencana untuk mengakui negara Palestina pada September 2025 mendatang.

    “Negara Palestina sedang dihapus dari meja, bukan dengan slogan tetapi dengan tindakan,” kata Bezalel Smotrich, Rabu (20/08).

    Sebelumnya lewat sebuah pernyataan, Kementerian Keuangan Israel mengatakan bahwa rencana permukiman baru itu “mengubur ide akan negara Palestina.”

    Israel telah mengkritik negara-negara yang berkomitmen untuk mengakui Palestina sebagai negara. Mereka menyebut pengakuan itu sebagai “hadiah untuk Hamas” menyusul serangan teror 7 Oktober 2023.

    Tulisan ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto dan Hani Anggraini

    Lihat Video ‘Militer Israel Mulai Bergerak untuk Rencana Ambil Alih Gaza’:

    (nvc/nvc)

  • Kecaman Hujani Israel yang Mulai Operasi Caplok Kota Gaza

    Kecaman Hujani Israel yang Mulai Operasi Caplok Kota Gaza

    Paris –

    Kecaman menghujani Israel yang baru saja mengumumkan dimulainya operasi militer untuk mengambil alih kendali Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut langkah Tel Aviv itu hanya akan semakin memicu “bencana” dan membawa wilayah itu ke “perang permanen”.

    Macron dalam pernyataannya via media sosial, seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (21/8/2025), mengatakan bahwa “serangan militer” Israel untuk menaklukkan Kota Gaza “hanya akan menyebabkan bencana total bagi kedua bangsa”.

    Disebutkan oleh Macron bahwa rencana Israel itu “akan menyeret kawasan tersebut ke dalam perang permanen”. Dia juga menegaskan kembali seruannya untuk “misi stabilisasi internasional”.

    Pernyataan Macron itu disampaikan setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada Rabu (20/8) menyetujui rencana militer untuk menaklukkan Kota Gaza. Dia mengizinkan pemanggilan sekitar 60.000 tentara cadangan Israel.

    Setelah mendapatkan persetujuan Katz tersebut, militer Israel mengumumkan bahwa langkah pertama operasi untuk merebut Kota Gaza telah dimulai. Tel Aviv mengklaim saat ini pasukannya telah menguasai pinggiran Kota Gaza, dengan para petempur Hamas disebut telah menjadi pasukan gerilya yang “babak belur”.

    Namun di sisi lain, operasi militer Israel terhadap Kota Gaza itu memaksa ribuan orang mengungsi.

    Kecaman juga disampaikan oleh Jerman, yang menyatakan “penolakan eskalasi” dari operasi militer Israel di Kota Gaza.

    Juru bicara pemerintah Berlin Steffen Meyer mengatakan kepada wartawan bahwa Jerman merasa “semakin sulit untuk memahami bagaimana tindakan ini akan mengarah pada pembebasan semua sandera, atau gencatan senjata” di Jalur Gaza.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Yordania, Ayman Safadi, mengatakan dalam kunjungan ke Moskow bahwa operasi militer Israel yang semakin meluas di Jalur Gaza telah “mematikan semua prospek” perdamaian di Timur Tengah. Dia juga menyebut serangan Tel Aviv menyebabkan “pembantaian dan kelaparan” di Jalur Gaza.

    Berbicara kepada Menlu Rusia Sergei Lavrov dalam kunjungan itu, Safadi mengatakan dirinya berharap dapat membahas “upaya untuk mengakhiri agresi di Gaza, serta pembantaian dan kelaparan yang ditimbulkannya”.

    Dia menyebut hal itu semakin menambah “tindakan ilegal yang terus merusak solusi dua negara dan mematikan semua prospek perdamaian di kawasan”.

    “Kami menghargai posisi Anda yang jelas terhadap perang dan tuntutan Anda untuk mencapai gencatan senjata permanen,” ujar Safadi.

    Reaksi keras lainnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, yang menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza setelah Israel mengumumkan dimulainya langkah pertama operasi untuk merebut Kota Gaza.

    “Sangat penting untuk segera mencapai gencatan senjata di Gaza,” tegasnya, sembari mengingatkan bahwa gencatan senjata diperlukan “untuk menghindari kematian dan kehancuran yang tidak terelakkan akibat operasi militer terhadap Kota Gaza”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Negara Ini Jadi Opsi Pertemuan Putin-Zelensky

    Negara Ini Jadi Opsi Pertemuan Putin-Zelensky

    Berlin –

    Para pemimpin Eropa terlihat lega karena upaya intensif mereka untuk memastikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendapat tempat dalam pembicaraan masa depan Ukraina akhirnya membuahkan hasil. Hanya saja, tantangan diplomatik yang sesungguhnya justru baru akan dimulai.

    Pertanyaannya, di mana lokasi yang benar-benar bisa mempertemukan Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin?

    “Di Eropa Ada Banyak Tempat Layak”

    Kepada DW, Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman Johann Wadephul mengatakan bahwa ada “banyak tempat layak di Eropa” untuk melakukan negosiasi. Berlin, kata dia, tidak berniat menjadi tuan rumah dan menyebut Swiss sebagai lokasi yang “selalu layak dari dulu”.

    Namun, menemukan “lokasi netral” dalam artian harfiah, antara Amerika Serikat, Rusia, Ukraina, dan mungkin negara-negara Eropa lainnya bukan hal mudah. Secara hukum, hal itu juga cukup rumit.

    Vladimir Putin saat ini menjadi buronan internasional. Dia didakwa oleh Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dalam kasus dugaan kejahatan perang, termasuk pemindahan anak-anak secara ilegal dari wilayah Ukraina yang diduduki ke Rusia. Tuduhan ini, dibantah oleh Putin.

    Oleh karena itu, dakwaan ICC tersebut membuat perjalanan internasional Putin menjadi rumit. Secara teknis, 125 negara yang menjadi anggota ICC wajib menangkap siapa pun yang menjadi subjek surat perintah ICC jika memasuki wilayah mereka.

    Baik Rusia maupun AS tidak mengakui yurisdiksi ICC, sehingga muncul perdebatan hukum soal kekebalan yang dimiliki Putin. Pada hari Rabu (20/08), Washington meningkatkan tekanan diplomatik terhadap ICC dengan menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah hakim.

    Jerman dan Prancis Andalkan Swiss

    Menlu Swiss Ignazio Cassis mengatakan negaranya “lebih dari siap” untuk menjadi tuan rumah pertemuan tersebut. Pihak Prancis juga menyetujui hal tersebut dan mengatakan Jenewa adalah lokasi ideal untuk negosiasi perdamaian.

    Meskipun Swiss adalah anggota ICC, tapi pemerintahnya mengatakan Putin akan diberikan “kekebalan” untuk pembicaraan.

    Hanya saja, dosen hukum pidana Internasional dari University of Amsterdam Mathhias Holvoet mengatakan bahwa hal tersebut cukup lemah dari kaca mata hukum. Kepada DW dia mengatakan, dalam sistem demokrasi liberal, pihak yudikatif yang independen nonpemerintah, harusnya mengambil keputusan soal penangkapan tersebut.

    “Pada kenyataannya, saya menduga akan ada semacam kesepakatan antara eksekutif dan yudikatif untuk tidak mengeksekusi surat perintah penangkapan ini,” papar Holvoet, sambil mencatat bahwa ada sedikit konsekuensi untuk mengabaikan aturan ICC.

    Swiss memiliki sejarah panjang dalam hal netralitas. Mereka menjadi markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hingga menjaga jarak dengan Uni Eropa dan aliansi militer NATO. Namun, Swiss telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia atas invasi ke Ukraina.

    Pemerintah Swiss mengatakan mereka telah terlibat dalam 30 proses perdamaian, termasuk pembicaraan tentang Armenia, Siprus, Mozambik, dan Sudan. Pada tahun 2021, Jenewa menjadi tuan rumah pembicaraan antara Putin dan mantan presiden AS Joe Biden.

    Wilayah Uni Eropa, di Luar NATO: Austria

    Kanselir Austria juga menawarkan ibu kota negaranya, Wina, sebagai calon tempat yang potensial. Austria adalah anggota Uni Eropa, tetapi telah netral secara militer sejak tahun 1950-an dan tetap berada di luar NATO.

    “Austria membayangkan dirinya sebagai jembatan antara timur dan barat,” kata Reinhard Heinisch, seorang profesor ilmu politik di University of Salzburg, kepada DW.

    Dia menyoroti rekam jejak Austria dalam hal diplomatik. Mulai dari pembicaraan AS-Rusia saat era Perang Dingin, hingga negosiasi tentang program nuklir Iran dalam dekade ini.

    Sebagai anggota ICC, Austria menghadapi dilema hukum yang sama dengan Swiss. Hanya saja, kata Heinisch, “Austria terkenal dengan komprominya,” dan menambahkan bahwa banyak hal dalam hukum Austria yang “masih bisa ditafsirkan.”

    Profesor hukum Holvoet menyebut penundaan surat perintah bisa dilakukan lewat kesepakatan dengan pihak Dewan Keamanan PBB. Hanya saja opsi itu, kata dia, secara politik tidak realistis.

    Kenangan Buruk di Budapest

    Pihak Paman SAM dikabarkan mempertimbangkan Hungaria sebagai lokasi. Negara Eropa Tengah tersebut mundur dari ICC awal 2025, setelah pengadilan mengeluarkan dakwaan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang merupakan sekutu dekat pemimpin Hungaria Viktor Orban.

    Secara hukum internasional, opsi ini mungkin lebih mudah, tapi secara politik, Budapest tidak disukai banyak negara Eropa. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk bahkan mengingatkan bahwa Ukraina pernah mendapat jaminan keamanan yang gagal di Budapest pada 1994. Saat itu Ukraina menyerahkan senjata nuklirnya, sebagai imbalannya Ukraina mendapat jaminan dari AS, Rusia, dan Inggris.

    “Mungkin saya agak percaya dengan takhayul, tapi kali ini saya akan mencari tempat lain,” tulis Tusk di akun X resminya.

    Hungaria, juga dikenal sebagai pihak bermasalah utama di Uni Eropa. Mereka sering kali memblokir atau meringankan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia.

    “Banyak pihak Uni Eropa melihat Orban sebagai semacam ‘kuda troya’ bagi kepentingan Rusia,” papar Heinisch. Namun, dia menambahkan, Eropa mungkin kesulitan menolak jika Trump dan Putin sepakat memilih Budapest, ibu lota Hungaria, sebagai lokasi pertemuan.

    Turki: Anggota NATO, Tapi di Luar ICC

    Media Turki mulai berspekulasi soal pertemuan Zelenskyy dan Putin di negara tersebut. Hal itu menyusul komunikasi antara Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan Putin pada Rabu (20/08).

    Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Putin berterima kasih atas “upaya Erdogan memfasilitasi pembicaraan Rusia-Ukraina di Istanbul.”

    Turki telah menjadi tuan rumah beberapa putaran pembicaraan tingkat rendah antara Kyiv dan Moskow tahun 2025 ini, termasuk pertukaran tahanan.

    Secara geografis, Turki berada di persimpangan Eropa dan Asia, dan seperti Rusia dan Ukraina, mereka memiliki garis pantai di Laut Hitam.

    Turki adalah anggota NATO, tapi bukan bagian dari Uni Eropa dan tidak menandatangani Statuta ICC. Meski telah memasok senjata ke Ukraina, Turki tetap menjaga hubungan baik dengan Moskow.

    Potensi Kawasan Teluk

    Kemungkinan pertemuan dilakukan di luar kawasan Eropa juga disebut-sebut, mulai dari Arab Saudi hingga Qatar. Keduanya memiliki rekam jejak sebagai mediator internasional dan bukan anggota ICC.

    Awal 2025, pejabat dari Ukraina, AS, dan Rusia mengadakan pembicaraan di Kota Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan itu berakhir dengan keputusan Washington untuk kembali berbagi informasi intelijen kepada Kyiv.

    Qatar, tetangga Saudi, juga telah memediasi pembicaraan yang menghasilkan kesepakatan antara Rusia dan Ukraina untuk memulangkan sejumlah anak.

    Uni Eropa sebelumnya telah mendorong negara-negara Teluk agar lebih kritis terhadap Moskow, memperketat pengawasan terhadap pelanggaran sanksi, dan memberikan dukungan lebih besar kepada Ukraina.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto

    (nvc/nvc)

  • Mandalika Lanjut, Brasil Jadi Tuan Rumah Baru

    Mandalika Lanjut, Brasil Jadi Tuan Rumah Baru

    Jakarta –

    Kalender sementara MotoGP 2026 resmi dirilis Dorna. Dari 22 seri yang dijadwalkan, Indonesia kembali menggelar MotoGP di Sirkuit Mandalika. Sementara itu, Brasil muncul sebagai tuan rumah baru.

    Balapan perdana musim depan akan dimulai di Thailand, tepatnya di Sirkuit Buriram pada 27 Februari – 1 Maret 2026. Setelah itu, MotoGP akan langsung menuju Brasil pada 20-22 Maret. Negeri Samba itu akan memakai Sirkuit Ayrton Senna yang baru direnovasi. Sirkuit ini pernah menggelar MotoGP pada musim 1987 sampai 1989.

    “Kami sangat menantikan untuk kembali ke Brasil. Kami memiliki basis penggemar yang baik yang kami tahu sangat gembira dengan berita ini. Perjanjian baru ini juga bakal menawarkan peluang fantastis untuk berekspansi di pasar utama bagi olahraga ini dan pabrikan kami,” kata CEO Dorna Sports Carmelo Ezpeleta.

    Masuknya Brasil menambah variasi kalender yang kini tersebar di lima benua. Selain itu, seri klasik tetap dipertahankan, mulai dari Jerez, Mugello, Assen, hingga Silverstone. MotoGP Hungaria di Balaton Park dan Ceko di Brno juga kembali mengisi jadwal setelah sempat vakum lama.

    Kabar baik untuk pecinta balap di Tanah Air, Sirkuit Mandalika di Lombok tetap menjadi salah satu tuan rumah. Balapan akan digelar pada 9-11 Oktober 2026, masuk dalam rangkaian Asia Tenggara bersama Australia dan Malaysia. Kehadiran Mandalika menegaskan posisi Indonesia sebagai pasar penting MotoGP.

    Jadwal MotoGP 2026

    1. Thailand (Buriram) 27 Februari – 1 Maret
    2. Brasil (Ayrton Senna) 20 Maret – 22 Maret
    3. Amerika Serikat (COTA) 27 Maret – 29 Maret
    4. Qatar (Lusail) 10 April – 12 April
    5. Spanyol (Jerez) 24 April – 26 April
    6. Prancis (Le Mans) 8 Mei – 10 Mei
    7. Spanyol (Catalunya) 15 Mei – 17 Mei
    8. Italia (Mugello) 29 Mei – 31 Mei
    9. Hungaria (Balaton Park) 5 Juni – 7 Juni
    10. Ceko (Brno) 19 Juni – 21 Juni
    11. Belanda (Assen) 26 Juni – 28 Juni
    12. Jerman (Sachsenring) 10 Juli – 12 Juli
    13. Inggris (Silverstone) 7 Agustus – 9 Agustus
    14. Spanyol (Aragon) 28 Agustus – 30 Agustus
    15. San Marino (Misano) 11 September – 13 September
    16. Austria (Red Bull Ring) 18 September – 20 September
    17. Jepang (Motegi) 2 Oktober – 4 Oktober
    18. Indonesia (Mandalika) 9 Oktober – 11 Oktober
    19. Australia (Phillip Island) 23 Oktober – 25 Oktober
    20. Malaysia (Sepang) 30 Oktober – 1 November
    21. Portugal (Portimao) 13 November – 15 November
    22. Spanyol (Valencia) 20 November – 22 November

    (lua/rgr)

  • Mantan KSAL nilai PT PAL kunci kemandirian pertahanan laut Indonesia

    Mantan KSAL nilai PT PAL kunci kemandirian pertahanan laut Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi menilai PT PAL Indonesia merupakan kunci kemandirian pertahanan laut Indonesia.

    Sebab, kata dia, masa depan kekuatan maritim tidak bisa bergantung pada impor alat utama sistem senjata (alutsista), sehingga kemandirian industri juga perlu diutamakan, khususnya PT PAL, sebagai fondasi utama membangun armada laut tangguh dan berdaulat.

    “Ini harus ditopang instrumen pertahanan yang nyata. Nah, instrumen ini tidak bisa hanya dibeli, tapi juga harus kita bangun sendiri,” ucap Ade dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Dengan demikian, dirinya berpendapat Indonesia beruntung memiliki PT PAL yang sudah bisa membuat kapal perang, kapal selam, dan dermaga platform pendaratan alias landing platform dock (LPD).

    Apalagi, kata dia, kondisi geopolitik global yang terus memanas menuntut Indonesia untuk segera berbenah memperkuat sistem pertahanan, khususnya di laut.

    Sebab sebagai negara kepulauan, salah satu kunci menjaga kedaulatan maritim ada pada kemampuan industri pertahanan dalam negeri.

    Ade menjelaskan kemampuan PT PAL dalam memproduksi alutsista laut sudah teruji sejak lama, bahkan sejak era Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie, Perseroan telah mampu merakit kapal patroli cepat FPB-57.

    Kini, PT PAL berkembang dengan membangun kapal perang, kapal selam, serta tank kapal pendarat alias landing ship tank (LST) dan LPD yang strategis bagi pertahanan laut RI.

    Oleh karenanya, PT PAL sudah melakukan langkah tepat untuk memprioritaskan pembuatan LPD karena lebih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran pertahanan, mengingat fungsional LPD yang lebih banyak, seperti pertahanan depan hingga mengangkut pasukan.

    “Memang lebih baik kita bangun LPD, kapal amfibi, atau kapal selam yang sesuai kebutuhan,” tuturnya.

    Menurut Ade, keberhasilan PT PAL juga tak lepas dari kerja sama dengan mitra internasional, seperti Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) asal Belanda dan Rosyth Royal Dockyard Ltd (Babcock) asal Inggris.

    Namun ia menekankan konsistensi kebijakan dan dukungan politik menjadi faktor penentu agar industri pertahanan dalam negeri tidak mundur, terutama di tengah persaingan saat ini yang lebih ketat.

    “Banyak negara buka peluang kerja sama, Korea Selatan, Jepang, Eropa, dan Amerika. PT PAL sudah bekerja sama dengan Damen, Babcock Inggris, dan lainnya itu bagus, tinggal konsistensi dan keberanian kita menjaga agar industri ini tidak jalan mundur,” katanya menambahkan.

    Selain itu, disebutkan bahwa PT PAL juga tengah bekerja sama dengan negara lain, salah satunya dengan Naval Group (Prancis) untuk membangun dua unit kapal selam Scorpene Evolve.

    Kemudian PT PAL turut menjalin kemitraan dengan TAIS Shipyards, galangan kapal asal Turki, untuk pengembangan platform kapal kombatan dan non-kombatan serta penerapan offset di Indonesia.

    Kendati demikian, Ade mengingatkan agar industri pertahanan nasional tidak hanya dipandang sebagai pelengkap, tetapi harus dijaga agar terus tumbuh, lantaran jika pemerintah tidak konsisten mendukung, industri strategis seperti PT PAL bisa terancam stagnan bahkan hilang.

    “Industri pertahanan jangan sampai punah. Kalau sudah punah, kita akan sangat bergantung pada luar negeri, padahal kemandirian adalah bagian dari harga diri bangsa,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia berpandangan agar pelaksanaan teknis industri pertahanan sebaiknya bisa lebih melibatkan swasta agar lebih lincah.

    Sementara, lanjut dia, tugas pemerintah bisa menjadi jembatan, terutama untuk peralatan sensitif seperti rudal, radar, dan mesin, yang memang harus melalui sistem antarpemerintah atau government-to-government (G2G).

    Baginya, arah pembangunan kekuatan laut Indonesia bukan sekadar memperbanyak jumlah kapal, melainkan menata strategi pertahanan.

    Dengan penyebaran armada di titik-titik strategis ditambah fasilitas pelabuhan yang memadai dan landasan pacu di pulau-pulau penting, Indonesia diyakini mampu menjaga kedaulatannya.

    “Yang realistis adalah perkuat Koarmada 3, bangun LPD, kembangkan galangan,” ungkap Ade.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Streamer Prancis Meninggal Tragis Saat Maraton Streaming 10 Hari

    Streamer Prancis Meninggal Tragis Saat Maraton Streaming 10 Hari

    Jakarta –

    Seorang streamer asal Prancis ditemukan meninggal dunia saat sedang siaran langsung di platform Kick. Kematiannya disorot karena streamer itu diduga sering disiksa dan dipermalukan di depan kamera sebelum meninggal dunia.

    Raphaël Graven, yang dikenal dengan nama Jeanpormanove, ditemukan meninggal dunia di tempat tinggalnya di Contes, Prancis di tengah maraton livestream selama 10 hari. Kematiannya dikonfirmasi oleh Owen Cenazandotti, streamer asal Prancis lainnya.

    “Saya meminta kalian semua untuk menghormati kenangannya dan tidak membagikan video napas terakhirnya saat tidur,” tulis Cenazandotti dalam postingannya di Instagram, seperti dikutip dari New York Post, Rabu (20/8/2025).

    “Saudara saya, sahabat karib saya, rekan saya, enam tahun selalu bersama, tanpa pernah berpisah, saya mencintaimu saudaraku, dan kami akan sangat merindukanmu,” sambungnya.

    Clara Chappaz, Menteri Kecerdasan Buatan dan Teknologi Digital Prancis menyebut kematian dan kekerasan yang dialami Graven semasa hidupnya sebagai sesuatu yang mengerikan. Ia menyebutkan bahwa Graven telah dipermalukan dan jarang tidur selama berbulan-bulan.

    Potongan video dari livestream sebelumnya yang kembali beredar setelah kematian Graven menunjukkan sejumlah pria yang memukul, mencekik, dan menembaki pria berusia berusia 46 tahun itu dengan senjata paintball.

    Napas terakhir Graven rupanya terekam dalam siaran langsung maraton berdurasi 10 hari yang kini telah dihapus. Livestream maraton seperti ini merupakan hal yang biasa dilakukan Graven dan rekan-rekannya yang terkenal dengan konten game dan tantangan ekstrem.

    Dalam siaran langsung terakhirnya, Graven terlihat berbaring tengkurap di atas kasur dan hampir seluruh badannya tertutup selimut. Saat rekan lainnya mulai bangun, mereka menyadari Graven tidur dalam posisi aneh dan mereka mencoba membangunkannya, sebelum tiba-tiba menghentikan livestream.

    Juru bicara Kick, platform livestream mirip Twitch, mengatakan pihaknya sedang meninjau keadaan seputar kematian Graven. Juru bicara itu menambahkan Kick sudah memiliki pedoman komunitas yang dirancang untuk melindungi kreator dan Kick berkomitmen untuk menegakkan standar ini di platform-nya.

    “Kami sangat berduka atas kepergian Jeanpormanove dan menyampaikan belasungkawa kami kepada keluarga, teman, dan komunitasnya,” kata juru bicara Kick.

    Kematian Graven saat ini sedang diselidiki oleh kantor kejaksaan Kota Nice untuk mengetahui penyebab kematian dan melakukan otopsi, namun saat ini mereka tidak menemukan hal yang mencurigakan. Situasi ini juga dilaporkan oleh Chappaz ke Arcom dan Pharos, dua regulator media dan konten online Prancis.

    (vmp/vmp)

  • Pasar cermati arah kebijakan Bank Indonesia, IHSG diprediksi mendatar

    Pasar cermati arah kebijakan Bank Indonesia, IHSG diprediksi mendatar

    Pekerja Bursa Efek Indonesia (BEI) berswafoto di depan layar digital yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU/aa).

    Pasar cermati arah kebijakan Bank Indonesia, IHSG diprediksi mendatar
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – Analis Phintraco Sekuritas Ratna Lim memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi bergerak mendatar pada perdagangan Rabu (20/08), dengan sentimen utama akan berasal dari tingkat domestik. Sentimen utama akan berasal dari pelaku pasar yang mencermati arah kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) dalam pertemuan Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode Agustus 2025.

    “Diperkirakan IHSG menguji level support 7.800 dan sekaligus berpeluang menutup gap down,” ujar Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Rabu.

    Dari dalam negeri, pelaku pasar menantikan hasil RDG BI, yang menurut konsensus akan mempertahankan BI Rate pada level 5.25 persen, setelah pada RDG Juli 2025 menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin. BI diperkirakan masih berpeluang menurunkan suku bunga lagi pada tahun ini, apabila laju inflasi masih terkendali dalam kisaran target BI yaitu 1,5- 3,5 persen.

    Inflasi Mei-Juli 2025 berturut-turut mengalami kenaikan mencapai 2,37 persen year on year (yoy) pada Juli 2025, yang merupakan inflasi tertinggi sejak Juni 2024, meskipun masih dalam kisaran target BI. Dari mancanegara, pelaku pasar masih menantikan simposium ekonomi tahunan para bank sentral di Jackson Hole, yang mana Ketua The Fed Jerome Powell akan melakukam berpidato.

    Pelaku pasar menantikan bagaimana arah kebijakan moneter The Fed hingga akhir tahun. Menurut FedWatch CME, terdapat peluang 85 persen untuk penurunan suku bunga The Fed sebanyak 25 bps pada pertemuan September 2025 mendatang. Di sisi lain, pelaku pasar mencermati keputusan moneter bank sentral China yang diperkirakan akan kembali mempertahankan Loan Prime Rate 1 tahun pada level 3 persen dan 5 tahun pada level 3,5 persen.

    Dipertahankannya suku bunga pada level rendah, disinyalir sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi China di tengah ancaman perang tarif, melemahnya daya beli dan mendorong pemulihan sektor properti.

    Dari kawasan Eropa, Presiden Trump mengatakan negosiasi perdamaian antara Ukraina dan Rusia dapat dilakukan selagi kedua negara masih berperang. Selain itu, pertemuan antara Presiden Putin dan Presiden Zelenskyy sedang direncanakan, yang akan diikuti oleh pertemuan trilateral yang akan melibatkan Trump.

    Dari Inggris, akan dirilis data inflasi Juli 2025 yang diperkirakan naik menjadi 3,7 persen (yoy) dari 3,6 persen (yoy) di Juni 2025 yang merupakan level tertinggi sejak Januari 2024. Pada perdagangan Selasa (19/08), bursa saham Eropa ditutup menguat, di antaranya Euro Stoxx 50 menguat 0,87 persen, indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,34 persen, indeks DAX Jerman naik 0,45 persen, serta indeks CAC Prancis menguat 1,21 persen.

    Sementara itu, bursa saham AS di Wall Street ditutup variatif pada perdagangan Selasa (19/08), diantaranya Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 10,57 poin atau 0,02 persen ditutup di level 44.922,19, indeks S&P 500 melemah 0,58 persen ke level 6.411,91, indeks Nasdaq Composite melemah 314,82 poin atau 1,46 persen dan ditutup di level 21.314,02.

    Sumber : Antara

  • Dibilang Lemah karena Akui Palestina, Australia Beri Balasan Menohok!

    Dibilang Lemah karena Akui Palestina, Australia Beri Balasan Menohok!

    Canberra –

    Pemerintah Australia melontarkan kecaman balasan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, yang sebelumnya menyebut PM Anthony Albanese sebagai “politikus lemah” dan menuduhnya telah mengkhianati Israel.

    Canberra dalam balasannya, seperti dilansir AFP, Rabu (20/8/2025), menyindir Netanyahu dengan mengatakan bahwa kekuatan itu lebih dari sekadar “berapa banyak orang yang bisa Anda ledakkan”.

    Selama beberapa dekade ini, Australia menganggap dirinya sebagai teman dekat Israel. Namun hubungan kedua negara dengan cepat memburuk setelah Canberra, pekan lalu, mengumumkan rencananya untuk mengakui negara Palestina.

    Netanyahu secara drastis meningkatkan perang kata-kata antara kedua negara pada Selasa (19/8) malam, dengan menyebut sang PM Australia sebagai “politikus lemah yang mengkhianati Israel” dan “menelantarkan orang-orang Yahudi di Australia”.

    Respons keras terhadap tuduhan Netanyahu itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke. Dalam pernyataan pada Rabu (20/8), Burke mengatakan bahwa pernyataan Netanyahu tersebut merupakan tanda-tanda seorang pemimpin yang frustrasi sedang “menyerang tiba-tiba”

    “Kekuatan tidak diukur dari berapa banyak orang yang bisa Anda ledakkan atau berapa banyak anak yang bisa Anda biarkan kelaparan,” kata Burke dengan nada menyindir Netanyahu, saat berbicara kepada televisi nasional ABC.

    Sepanjang tahun 1950-an, Australia menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari kengerian Holocaust. Kota Melbourne pernah menampung, per kapita, populasi penyintas Holocaust terbesar di luar Israel.

    Netanyahu murka ketika PM Albanese mengumumkan, pada 11 Agustus lalu, rencana Australia untuk secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Langkah Australia ini menyusul langkap serupa dari Prancis, Inggris dan Kanada.

    Sembilan hari setelah pengumuman itu, hubungan antara Australia dan Israel memburuk. Canberra, pada Senin (18/8), membatalkan visa anggota parlemen Israel Simcha Rothman — anggota koalisi pemerintahan Netanyahu — dengan alasan rencana tur pidatonya di Australia akan “menyebarkan perpecahan”.

    Tel Aviv membalas dengan mencabut visa perwakilan Australia untuk Otoritas Palestina. Menteri Luar Negeri Gideon Saar menyebut langkah itu “menyusul keputusan Australia untuk mengakui ‘negara Palestina’ dan dengan latar belakang penolakan Australia yang tidak beralasan untuk memberikan visa kepada sejumlah tokoh Israel”.

    Netanyahu kemudian meluapkan kemarahannya via media sosial dengan menyerang PM Albanese.

    “Sejarah akan mengingat Albanese untuk siapa dia sebenarnya: Seorang politikus lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan orang-orang Yahudi di Australia,” kata Netanyahu dalam pernyataan via akun media sosial resmi kantor PM Israel.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)