Xcloud.id

Negara: Prancis

  • Jerman Belum Berniat Akui Negara Palestina, Ini Alasannya

    Jerman Belum Berniat Akui Negara Palestina, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Sejumlah negara besar Eropa telah mengumumkan rencana mereka untuk memberikan pengakuan resmi atas kedaulatan negara Palestina. Namun, tidak demikian halnya dengan Jerman.

    Seorang juru bicara pemerintah Jerman mengatakan pada hari Jumat (22/8) waktu setempat, bahwa Berlin saat ini tidak memiliki rencana untuk mengakui negara Palestina. Alasannya, karena hal itu akan merusak upaya apa pun untuk mencapai solusi dua negara yang dinegosiasikan dengan Israel.

    “Solusi dua negara yang dinegosiasikan tetap menjadi tujuan kami, meskipun tampaknya masih jauh hari ini. … Pengakuan Palestina kemungkinan besar akan tercapai di akhir proses tersebut dan keputusan semacam itu, untuk saat ini akan menjadi kontraproduktif,” kata juru bicara tersebut dalam konferensi pers, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (23/8/2025).

    Negara-negara besar termasuk Inggris, Prancis, dan Kanada, dan Australia, baru-baru ini mengatakan bahwa mereka akan mengakui negara Palestina dengan syarat-syarat yang berbeda.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengecam PM Australia Anthony Albanese yang disebutnya sebagai “politikus lemah” dan menuduhnya telah mengkhianati Israel.

    Kata-kata pedas ini dilontarkan saat kedua negara bersitegang setelah Canberra mengumumkan rencananya untuk mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

    “Sejarah akan mengingat Albanese untuk siapa dia sebenarnya: Seorang politikus lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan orang-orang Yahudi di Australia,” kata Netanyahu dalam pernyataan bernada keras via akun media sosial resmi kantor PM Israel, seperti dilansir AFP.

    Albanese mengatakan bahwa keputusan untuk mengakui negara Palestina, merupakan keputusan yang didasarkan pada komitmen yang diterima Australia dari Otoritas Palestina, termasuk bahwa kelompok Hamas tidak akan memiliki keterlibatan dalam pembentukan negara mana pun di masa mendatang.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • PM Prancis Ancam Anggota Parlemen-Pejabat yang Cari Untung!

    PM Prancis Ancam Anggota Parlemen-Pejabat yang Cari Untung!

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Prancis Francois Bayrou melontarkan peringatan keras kepada para anggota parlemen dan pejabat yang mengambil keuntungan dengan tidak semestinya. Dia mengancam akan membeberkan nama-nama mereka, seraya memperingatkan bahwa publik menganggap semua politisi “mencari untung”.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (23/8/2025), Bayrou mengatakan kecurigaan tersebut telah diungkapkan secara luas ketika ia mengajukan permohonan untuk pemangkasan anggaran besar-besaran.

    PM Prancis itu telah menghadapi perlawanan keras dari kubu oposisi atas program pemangkasan defisit sebesar 43,8 miliar euro (sekitar Rp757 triliun). Tujuannya adalah menurunkan defisit anggaran yang tahun lalu mencapai 5,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB), hampir dua kali lipat batas maksimum yang ditetapkan Uni Eropa sebesar 3%.

    Rencana pemangkasan anggaran itu mencakup penghapusan dua hari libur nasional untuk meningkatkan produktivitas, pemangkasan jumlah pegawai sektor publik, serta pembekuan pembayaran kesejahteraan dan pensiun yang biasanya disesuaikan dengan inflasi.

    Bayrou telah merilis serangkaian video di media sosial untuk mendukung kampanye reformasi anggarannya. Dalam video terbaru yang dirilis pada hari Jumat (22/8) waktu setempat, ia menyampaikan hasil dari program pemangkasan anggarannya.

    “Banyak orang percaya bahwa pemerintah harus menyentuh hak-hak istimewa — dalam tanda kutip — para pemimpin politik, anggota parlemen, atau anggota pemerintah,” kata Bayrou.

    “Saya menanggapi hal ini dengan sangat serius karena ini berarti ada kecurigaan. Banyak orang Prancis mulai percaya bahwa para politisi hanya mengantongi keuntungan pribadi … bahwa itu adalah pemborosan uang publik,” katanya.

    “Kita perlu mengklarifikasi semua ini. Adakah situasi di mana anggota parlemen atau pemimpin politik Prancis menerima tunjangan yang tidak semestinya, berlebihan, atau tidak dapat diterima?” tanyanya.

    Sebelumnya, tokoh sayap kanan National Rally, Marine Le Pen, telah dinyatakan bersalah atas penggelapan dana Uni Eropa untuk partainya. Sementara sejumlah politisi Prancis lainnya juga tercatat dalam kasus-kasus serupa yang cukup terkenal.

    Sebelumnya, dalam video yang diunggah ke YouTube baru-baru ini, Bayrou mengatakan bahwa total utang Prancis saat ini telah mencapai 3,4 triliun euro atau sekitar Rp58.820 triliun. Jika tidak ada tindakan tegas, ia memperkirakan pembayaran bunga utang bisa mencapai 100 miliar euro (Rp1.730 triliun) per tahun pada 2029.

    “Utang kita sudah mencapai angka yang nyaris tak terbayangkan. Ini adalah bahaya mematikan,” tegas Bayrou, seperti dikutip RT. “Kita harus bertindak sekarang, atau menghadapi krisis fiskal yang jauh lebih besar nanti,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: PM Prancis Terancam Digulingkan oleh Parlemen Lewat Mosi Tidak Percaya”
    [Gambas:Video 20detik]
    (ita/ita)

  • Antara Sri Mulyani, Pajak, dan Ketimpangan Pendapatan

    Antara Sri Mulyani, Pajak, dan Ketimpangan Pendapatan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyamakan pajak dengan zakat viral. Pernyataannya kurang lebih begini: “Dalam setiap rezeki ada hak orang lain. Ada yang disalurkan melalui zakat dan wakaf, ada juga melalui pajak.”

    Sontak, hal itu segera menuai polemik. Banyak yang mengkritisi. Apalagi, pernyataan eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu diungkapkan ketika publik sedang dibebani dengan berbagai macam persoalan ekonomi. Pendapatan antara si Kaya dan si Miskin sangat timpang. Rakyat juga sedang dihantui oleh berbagai macam kenaikan pungutan.

    Wajar, jika pernyataan Sri Mulyani menjadi bulan-bulanan di media sosial. Berbagai macam meme satire muncul. Semuanya mengkritisi perkataan Sri Mulyani. Meskipun kalau dicermati secara lebih detail, pernyataan Menkeu sejatinya ingin menempatkan bahwa pajak dan zakat memiliki esensi yang sama, yakni sebagai alat untuk distribusi pendapatan. Hanya saja, momentumnya yang tidak tepat.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati./JIBI

    Semua tahu, pajak adalah sebuah kewajiban yang harus dipikul oleh warga negara. Benjamin Franklin, salah satu founding fathers Amerika Serikat, bahkan pernah berujar bahwa di dunia ini tidak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak. Semua orang pasti mati. Itu adalah hukum alam. Orang lahir berwujud bayi kemudian tumbuh menjadi remaja, dewasa kemudian tua. Ujungnya tentu akan dipanggil lagi oleh sang pencipta. 

    Sementara, sebagai makhluk hidup yang tinggal di sebuah wilayah negara, manusia dari lahir hingga mati tidak bisa lepas dari pajak. Kebutuhan bayi hingga tetek bengek-nya pasti kena pajak. 

    Beli barang konsumsi kena pajak. Terus ketika bekerja, pendapatannya melebihi baseline penghasilan tidak kena pajak (PTKP) orang mulai membayar pajak penghasilan alias PPh. Punya usaha kena pajak korporasi. Bahkan saat meninggal, berbagai barang keperluan pemakaman juga ada yang kena pajak. Intinya manusia sulit lepas dari kewajiban membayar pajak.

    Apalagi dalam konteks Indonesia, konstitusi telah secara jelas memberikan kewenangan kepada negara untuk memungut pajak. Pasal 23A UUD 1945, misalnya, menekankan bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa. Tidak ada istilah sukarela, negara dibekali kewenangan konstitusional untuk memaksa warga negara membayar pajak. Tetapi tentu saja sifat memaksa ini dibatasi oleh ketentuan dan kewenangan yang berlaku.

    Seperti yang sudah selintas disinggung di atas, orang menjadi wajib pajak dan dipungut pajaknya ketika telah memperoleh penghasilan dengan batasan tertentu. Tidak semua orang berpenghasilan kena pajak. Tidak setiap badan usaha wajib menjadi pengusaha kena pajak. Kalau mereka berstatus UMKM, perlakuan pajaknya berbeda dengan korporasi besar.

    Wajib pajak (WP) berpuluh-puluh tahun tidak mempersoalkan itu. Mereka tetap bayar pajak, apalagi karyawan, yang secara otomatis dipotong pajaknya oleh pemberi kerja.

    Hanya saja, kalau melihat tren 5 tahun belakangan ini, ada sebuah fenomena dimana pemerintah cenderung fokus untuk memajaki ‘masyarakat kebanyakan’. Hal ini dimulai dengan berlakunya Undang-undang No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu mandat dalam UU HPP adalah kenaikan PPN dari 10% ke 11%. PPN adalah pajak yang sifatnya berlaku umum. Tidak peduli kaya atau miskin. Kalau mereka beli barang konsumsi, mereka harus membayar PPN.

    Beli air mineral kena pajak 11%, beli barang konsumsi yang di luar barang yang dikecualikan juga kena pajak 11%. Alhasil, beban masyarakat naik. Padahal, sampai kuartal II/2025 kemarin, konsumsi rumah tangga adalah backbone perekonomian. Kenaikan pungutan pajak, berarti menambah beban konsumsi mayarakat. Sejatinya pada awal tahun lalu, UU HPP mengamanatkan PPN naik menjadi 12%. Namun karena sorotan dan desakan banyak pihak, kenaikan tarif itupun diberlakukan terbatas, hanya untuk barang mewah.

    Belum reda masyarakat menanggung kenaikan PPN, pemerintah menerapkan UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau UU HKPD, yang intinya mendorong daerah untuk mandiri secara fiskal. Namun bukannya daerah makin inovatif, yang terjadi justru kenaikan dan perlombaan tarif untuk sejumlah pajak yang diatur pemerintah daerah.

    Ada opsen pajak yang ikut mengerek tagihan pajak kendaraan bermotor hingga kenaikan PBB-P2 dari ratusan persen hingga ribuan persen. Kasus yang terakhir sempat memunculkan perlawanan dari masyarakat. Di Pati, warga memprotes dan melawan kebijakan tersebut, di Bone juga sama. Mereka bentrok dengan aparat.

    Berbagai kericuhan itu sejatinya tidak akan terjadi ketika pemerintah benar-benar tahu kondisi di masyarakat. Distribusi pendapatan bisa berlangsung secara merata. Jurang antara yang kaya dan miskin tidak begitu lebar.

    Adapun Indonesia secara formal memang tergolong sebagai negara dengan ketimpangan rendah. Meski demikian, ketimpangan antara golongan yang kaya dengan yang miskin masih sangat lebar.

    Di sisi lain, alih-alih melakukan efisiensi, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang kontroversial dengan memberikan fasilitas ke pejabatnya. Yang terbaru tentu keputusan memberikan tunjangan perumahan Rp50 juta kepada anggota dewan.

    Hal ini kontras dengan situasi riil di akar rumput. Kalau mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 25 Juli 2025 lalu, saat ini ada banyak orang yang masih hidup dengan pendapatan Rp609.160 per kapita per bulan atau Rp566.655 per kapita per bulan. Jauh dari nilai tunjangan perumahan yang didapatkan oleh DPR.

    Selain itu, masih menggunakan data BPS, pengeluaran masyarakat juga masih timpang. Distribusi pengeluaran masih dikuasai oleh 20% penduduk teratas. Mereka berkontribusi terhadap 45,56% pengeluaran secara nasional per Maret 2025 lalu. Sementara itu, 40% penduduk menengah hanya berkontribusi sebesar 35,79%.

    Sedangkan 40% penduduk terendah hanya berkontribusi di angka 18,65% dari total pengeluaran nasional. Meski ada peningkatan dibandingkan posisi Maret 2024 yang tercatat sebesar 18,40%, namun jumlah itu tidak sampai separuhnya pengeluaran dari penduduk 20% teratas.

    Dengan potret ketimpangan pengeluaran tersebut, wajar jika setiap upaya menaikkan pungutan entah itu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah, akan menimbulkan protes dari kalangan masyarakat.

    Pati dan Bone bisa menjadi peringatan bagi pemerintah supaya behati-hati menerapkan kebijakan pajak. Pemerintah perlu mencermati pernyataan Jean Baptiste Colbert, Menkeu Prancis pada era monarki absolut ratusan tahun lalu: “agar bagaimana bulu angsa bisa dicabut sebanyak mungkin tetapi dengan koak yang sepelan mungkin.”

  • Ramai Negara Barat Kecam Israel soal Rencana Ini, Sebut Bawa Kekacauan

    Ramai Negara Barat Kecam Israel soal Rencana Ini, Sebut Bawa Kekacauan

    Jakarta, CNBC Indonesia – 21 Negara menandatangani Pernyataan Bersama yang Mengutuk Proyek Pemukiman Israel di Tepi Barat, Kamis (21/8/2025). Ini termasuk dua negara Barat yang saat ini berencana untuk mengakui Palestina, yaitu Prancis dan Inggris.

    Dalam sebuah pernyataan bersama, London dan Paris, ditambah Belgia, Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlandia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Slovenia, Spanyol, Swedia, Australia, Kanada, Italia, yang diikuti juga oleh lembaga multilateral Uni Eropa menyebut persetujuan Israel atas proyek pemukiman besar di Tepi Barat tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran hukum internasional.

    “Kami mengutuk keputusan ini dan menyerukan pembatalannya segera dengan tegas,” kata pernyataan para Menteri Luar Negeri itu

    Pernyataan tersebut mencatat bahwa rencana, yang digaungkan Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, hanya akan membuat solusi dua negara menjadi tidak mungkin dengan membagi negara Palestina dan membatasi akses Palestina ke Yerusalem.

    “Ini tidak membawa manfaat bagi rakyat Israel,” tegas 22 Menteri Luar Negeri itu. “Sebaliknya, ini berisiko merusak keamanan dan memicu kekerasan serta ketidakstabilan lebih lanjut, membawa kita semakin jauh dari perdamaian.”

    “Pemerintah Israel masih memiliki kesempatan untuk menghentikan rencana E1 agar tidak berlanjut. Kami mendorong mereka untuk segera menarik kembali rencana ini,” tambah mereka.

    Israel menyetujui rencana untuk sebidang tanah seluas sekitar 12 kilometer persegi (lima mil persegi) yang dikenal sebagai E1, tepat di sebelah timur Yerusalem, pada hari Rabu. Rencana itu bertujuan untuk membangun sekitar 3.400 rumah di lahan yang sangat sensitif tersebut, yang terletak di antara Yerusalem dan pemukiman Israel Ma’ale Adumim.

    Semua pemukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak 1967, dianggap ilegal menurut hukum internasional, terlepas dari apakah mereka memiliki izin perencanaan Israel.

    Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Ramallah telah mengecam langkah terbaru ini. Kecaman juga datang dari Kepala PBB Antonio Guterres dan Kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina, Philippe Lazzarini.

    “Proyek ini akan sepenuhnya memutus Tepi Barat bagian utara dan tengah dari Tepi Barat bagian selatan – yang berarti tidak akan ada lagi kesinambungan teritorial,” kata Lazzarini.

    Pada hari Kamis, Inggris memanggil duta besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely, ke Kementerian Luar Negeri untuk memprotes keputusan tersebut.

    “Jika diterapkan, rencana pemukiman ini akan menjadi pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan akan membagi negara Palestina di masa depan menjadi dua, secara kritis merusak solusi dua negara,” kata Kantor Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemenbud Siap Gelar Konferensi Budaya Internasional ‘CHANDI 2025’ di Bali

    Kemenbud Siap Gelar Konferensi Budaya Internasional ‘CHANDI 2025’ di Bali

    Jakarta –

    Kementerian Kebudayaan siap menggelar konferensi budaya internasional Culture, Heritage, Arts, Narratives, Diplomacy, and Innovations (CHANDI) 2025. Mengusung tema “Culture for The Future”, perhelatan ini akan berlangsung pada tanggal 2-5 September 2025 di Denpasar, Bali.

    Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menyampaikan CHANDI 2025 bukan hanya sekedar forum pertemuan internasional semata, namun menjadi sebuah perhelatan yang membuka ruang promosi, diplomasi, dan kerja sama kebudayaan lintas negara.

    “Ini juga menjadi salah satu tonggak menjelang keberadaan Kementerian Kebudayaan yang sudah memasuki masa kerja satu tahun sekaligus menjadi rangkaian peringatan HUT RI ke-80. Kami berharap CHANDI 2025 dapat membawa budaya kita yang sangat kaya dan beragam ini dapat semakin visible dan dikenal oleh dunia,” ucap Fadli dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Lebih lanjut, Fadli mengungkapkan perhelatan CHANDI 2025 menjadi sebuah highlight dari kekayaan budaya Indonesia. Ia berharap ajang ini dapat menjadi momentum memperkenalkan dan mempromosikan keragaman budaya Indonesia.

    “Ini adalah satu cara promosi budaya yang lebih sistematis melalui berbagai kegiatan, seperti performance, diskusi, dialog budaya, hingga sharing dengan sejumlah negara yang hadir yang melibatkan para Menteri dan Wakil Menteri Kebudayaan, serta perwakilan institusi budaya. Kita harapkan networking ini akan bisa mengakselerasi promosi, kerja sama dan diplomasi budaya dengan banyak negara sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 32 dan Undang Undang Pemajuan Kebudayaan,” ucapnya.

    “Kita juga akan mengundang para ahli budaya dari berbagai negara, terutama mereka yang sudah mengkaji budaya Indonesia, seperti pengamat, penulis, pelaku, serta pecinta budaya Indonesia yang berasal dari berbagai negara,” jelasnya.

    Fadli menjelaskan ‘Culture for the Future’ menjadi tema utama dari penyelenggaraan CHANDI 2025. Tema ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa budaya menjadi perekat perbedaaan sekaligus soft power yang sudah dipraktikkan oleh berbagai negara, seperti Amerika dengan Hollywood, India dengan Bollywood, serta Korea Selatan dengan Korean Pop.

    “Kedepan, Kementerian Kebudayaan akan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam menghitung Gross Domestic Product atau GDP dalam menghitung seberapa jauh dampak kebudayaan bagi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja Indonesia,” ucap Bambang.

    Selama tiga hari pelaksanaan, CHANDI 2025 akan menghadirkan beragam agenda, antara lain dialog tingkat tinggi antara Menteri Kebudayaan RI dengan para pembuat kebijakan internasional; sesi pleno dan diskusi panel bersama tokoh budaya dunia; serta lokakarya interaktif seputar pembuatan keris dan batik. Ada pula pameran pertunjukan budaya yang menampilkan seni, musik, kuliner, dan kerajinan tradisional dari Indonesia dan negara sahabat.

    Gelaran CHANDI 2025 juga akan dihadiri oleh para pemimpin dunia, pembuat kebijakan, organisasi internasional, akademisi, seniman, hingga praktisi budaya dari berbagai negara yakni, Singapura, Libya, Jordan, Kamboja, Timor Leste, Zimbabwe, Palestina, Thailand, Georgia, Uzbekistan, India, Venezuela, Kenya. Kemudian, Bangladesh, Belgia, United Kingdom, Fiji, Oman, Prancis, Amerika Serikat, Iran, Cyprus, Arab Saudi, Mongolia, Irlandia, Armenia, Albania, Korea Selatan, Pakistan, dan Tanzania.

    Untuk informasi lengkap, publik dapat mengakses situs resmi https://www.chandisummit2025.org.

    Sebagai informasi tambahan, mendampingi Menteri Kebudayaan, taklimat media CHANDI 2025 turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti; Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra; Inspektur Jenderal, Fryda Lucyana; Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan, Anindita Kusuma Listya; Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan, Masyitoh Annisa Ramadhani; Staf Khusus Menteri Bidang Media dan Komunikasi Publik, M. Asrian Mirzal; Staf Khusus Menteri Bidang Protokoler dan Rumah Tangga, Rachmanda Primayuda; Staf Khusus Menteri Bidang Diplomasi Budaya dan Hubungan Internasional, Annisa Rengganis; dan jajaran pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Kebudayaan.

    (akn/ega)

  • Efek Samping Mengonsumsi Labu Siam Secara Berlebihan

    Efek Samping Mengonsumsi Labu Siam Secara Berlebihan

    Jakarta –

    Labu siam (chayote) memiliki bentuk yang menyerupai buah pir, dengan kulit buah berwarna hijau muda dan sedikit berkerut. Buah ini dapat dinikmati dengan cara diolah menjadi sayur atau cukup direbus sebagai lalapan. Berkat kandungan gizinya, manfaat labu siam begitu beragam.

    Dikutip dari Verywell Health, labu siam diduga berasal dari Meksiko, tempat sayuran ini sudah populer sejak zaman suku Aztec. Dari sana, penjelajah Eropa membawanya ke Benua Eropa, lalu menyebar ke berbagai wilayah Amerika dan Asia. Meskipun sudah dikenal luas secara global, labu siam masih jarang digunakan dalam masakan di Amerika Serikat.

    Labu siam memiliki banyak sebutan di berbagai negara. Orang Prancis menyebutnya “christophine” (diambil dari nama penjelajah Christopher Columbus). Di Amerika Selatan, sayuran ini kerap dijuluki ‘pir sayur’ atau ‘pir buaya’. Dalam masakan Cajun dikenal sebagai ‘mirliton’, di Karibia disebut ‘chocho’, sementara di India populer dengan nama ‘chow chow’.

    Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), 100 gram (sekitar tiga perempat cangkir) labu siam yang dimasak dan dikeringkan mengandung:

    Protein: 0,82 gram (g)Karbohidrat: 4,51 gSerat: 1,7 gKalsium : 17 miligram (mg)Magnesium : 12 mgFosfor : 18 mgKalium : 125 mg

    Labu siam juga mengandung beberapa antioksidan, termasuk flavonoid dan polifenol . Labu siam rendah kalori dan lemak, hanya mengandung 19 kalori dan kurang dari 0,15 gram lemak per 100 g sajian.

    Manfaat Labu Siam untuk Kesehatan Tubuh

    Ketua Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional Jamu Indonesia (PDPOTJI), dr Inggrid Tania, menjelaskan labu siam pada dasarnya hampir tidak memiliki efek samping bila dikonsumsi dalam porsi wajar sehari-hari.

    Misalnya, jika dimakan tiga kali sehari dalam porsi layaknya sayuran biasa, seperti satu mangkok kecil setiap kali makan, konsumsi tersebut aman dan justru membawa banyak manfaat.

    Labu siam kaya akan antioksidan yang bermanfaat untuk mencegah penyakit kronis dan degeneratif. Kandungannya dapat membantu memelihara kesehatan jantung, menjaga kestabilan gula darah, menyeimbangkan tekanan darah, sekaligus memberi asupan nutrisi penting seperti vitamin C, seng, dan serat. Dengan demikian, labu siam juga berperan dalam menjaga kesehatan pencernaan, termasuk fungsi usus.

    “Malah sebetulnya kan banyak manfaatnya ya karena dia kan labu siam itu kaya akan antioksidan akan membantu kita,” ucapnya saat dihubungi detikcom, Kamis (21/7/2025).

    Efek Samping Konsumsi Labu Siam Berlebihan

    Menurut dr Inggrid, efek samping baru bisa muncul bila dikonsumsi secara berlebihan, misalnya dalam jumlah ekstrem hingga 10 mangkok atau lebih dalam sehari. Karena kandungan seratnya tinggi, sekitar 16 persen dari kebutuhan harian per satu mangkok, kelebihan konsumsi bisa memicu diare atau keluhan pencernaan lain.

    Namun, efek samping tersebut bersifat sementara dan akan hilang dengan sendirinya jika konsumsi kembali normal.

    Untuk efek jangka panjang, menurut dr Inggrid, hampir tidak mungkin terjadi, karena sulit dibayangkan seseorang makan 10-20 mangkok labu siam setiap hari selama berbulan-bulan.

    Kalaupun ada, kemungkinan risiko berupa gangguan fungsi liver atau ginjal bisa muncul akibat konsumsi berlebihan dalam jangka sangat panjang.

    “Ya kalau efek samping jangka panjang ya hampir tidak mungkin ya, karena kan tidak mungkin juga orang makan tiap hari 10-20 mangkok labu siam tiap hari berbulan-bulan, ya kalau memang ternyata ada orang yang seperti itu ya bisa saja ya ada gangguan fungsi liver,” tandas dr Inggrid.

    (suc/suc)

  • Streamer Prancis Tewas Tragis Saat Live 10 Hari, Keluarga Angkat Bicara

    Streamer Prancis Tewas Tragis Saat Live 10 Hari, Keluarga Angkat Bicara

    Jakarta –

    Dunia streaming tengah berduka setelah streamer asal Prancis, Raphael Graven atau yang lebih dikenal dengan nama daring Jean Pormanove, dilaporkan meninggal dunia secara tragis saat melakukan siaran langsung di platform Kick.

    Pria berusia 46 tahun itu menghembuskan napas terakhir setelah menjalani maraton streaming selama 10 hari tanpa henti di rumahnya di Contes, dekat Nice.

    Kabar kematian Graven pertama kali mengejutkan publik pada Senin (18/8/2025). Kini, pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan memecah kebisuan mengenai kondisi sang streamer sebelum meninggal.

    Pesan Terakhir untuk Keluarga

    Dalam wawancara dengan media lokal RTL, ibu Graven menggambarkan putranya sebagai sosok berhati besar yang menemukan “keluarga kedua” di komunitas streaming. Namun, di balik layar, ia menanggung penderitaan berat.

    “Saya bangga dengan apa yang dia capai, tapi dia tidak seharusnya meninggal seperti itu, mungkin karena kelelahan,” ungkap ibunya dikutip dari Boredpanda. Sang ibu juga membagikan pesan terakhir dari Graven yang penuh tekanan emosional: “Saya merasa disandera oleh konsep busuk mereka. Saya muak.”

    Saudara perempuannya menambahkan bahwa Raphaël terjebak dalam lingkaran eksploitasi, di mana dirinya terus-menerus dipaksa melakukan aksi ekstrem demi donasi penonton.

    Raphaël Graven Foto: x.com/JeanPormanove

    Disiksa Demi Hiburan Penonton

    Berbeda dengan streamer kebanyakan, Graven bukan fokus pada game atau ulasan teknologi, melainkan tren gelap streaming Prancis: konten merendahkan diri. Dalam siarannya, ia rela menjadi sasaran tamparan, dicekik, disiram cairan busuk, hingga ditembak paintball. Semua dia lakukan demi ‘hiburan’ bagi para penonton yang memberikan donasi.

    Semakin ekstrem aksinya, semakin banyak uang yang masuk. Bahkan, dalam siaran terakhirnya, Graven dilaporkan meraup lebih dari Rp 740 juta dari penonton.

    Sayangnya, penderitaan fisik dan mental yang dialami olehnya semakin parah. Dalam rekaman hari-hari terakhir, terlihat Graven semakin lemah, hingga akhirnya terbaring tak responsif pada hari ke-10.

    Kick Dikritik, Pemerintah Turun Tangan

    Graven beserta dua rekannya. Foto: Raphaël Graven

    Graven kolaborasi dengan dua streamer, Owen Cenazandotti (Naruto) dan Safine Hamadi (Safine), yang diduga mengorkestrasi “maraton hukuman” selama 10 hari. Dalam maraton ini, Graven mengalami kekerasan, penghinaan, dan kurang tidur ekstrem.

    Video menunjukkan ia dibangunkan dengan suara motor atau semprotan blower, bahkan disiram air. Pada hari ketujuh, penonton mulai menyadari Graven bergerak lebih lambat. Pada hari kesembilan, ia nyaris tak bisa duduk. Pada hari kesepuluh, ia terbaring tak bergerak di bawah selimut, sementara Naruto dan Safine terus merekam, bahkan melempar botol air plastik ke arahnya tanpa respons.

    Naruto kemudian mengumumkan kematian Graven di Instagram, menyebutnya “saudara dan sahabat karib” sambil meminta penggemar tidak menyebarkan cuplikan momen kematiannya.

    Tragedi ini memicu kecaman terhadap Kick, platform streaming yang dikenal lebih permisif dibanding Twitch. Menteri Muda Teknologi Digital Prancis, Clara Chappaz, menyebut insiden ini sebagai “kengerian mutlak” dan menuding Kick lalai membiarkan eksploitasi berlangsung.

    Kasus ini kini diselidiki regulator media Prancis, sementara polisi di Nice mengonfirmasi hasil autopsi awal menemukan memar di tubuh Graven, meski penyebab utama kematian masih menunggu hasil uji toksikologi.

    Streamer jeanpormanove diduga disiksa dan dipermalukan sebelum ditemukan meninggal dunia saat siaran langsung Foto: Instagram/jeanpormanove

    Jaksa menyatakan bahwa kematiannya kemungkinan disebabkan oleh masalah medis atau toksikologi, dan tidak terkait dengan campur tangan pihak ketiga. Graven diketahui memiliki riwayat masalah kardiovaskular dan sedang menjalani pengobatan untuk tiroid.

    Meski demikian, banyak pihak mempertanyakan mengapa tidak ada intervensi sebelumnya, terutama karena Naruto dan Safine pernah diselidiki pada Januari 2025 atas dugaan penganiayaan terhadap orang rentan, meskipun Graven saat itu menyangkal menjadi korban dan menyebut aksi-aksi tersebut sebagai “rekayasa untuk menciptakan kehebohan dan menghasilkan uang.”

    Sementara itu, dukungan datang dari berbagai pihak. Streamer AS Adin Ross dan rapper Drake bahkan menawarkan untuk menanggung biaya pemakaman Graven. Ross menyebut kasus ini sebagai sesuatu yang “mengerikan dan menjijikkan” serta menyerukan konsekuensi tegas bagi pihak yang terlibat.

    Kematian Raphaël Graven kini menjadi simbol peringatan keras mengenai bahaya eksploitasi dalam dunia streaming. Di balik popularitas dan keuntungan besar, ada harga mahal yang harus dibayar seorang kreator ketika sistem pengawasan platform longgar dan penonton menginginkan tontonan ekstrem tanpa memikirkan dampaknya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Top 5: Dari Kasus Balita Sukabumi sampai Reuni Peterpan!”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)

  • 21 Negara Ramai-ramai Serukan Israel Batalkan Permukiman di Tepi Barat!

    21 Negara Ramai-ramai Serukan Israel Batalkan Permukiman di Tepi Barat!

    Jakarta –

    Sebanyak 21 negara, termasuk Inggris dan Prancis menandatangani pernyataan bersama yang mengutuk persetujuan Israel atas proyek permukiman besar di Tepi Barat sebagai “tidak dapat diterima dan pelanggaran hukum internasional”.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (22/8/2025), Israel menyetujui rencana pembangunan sebidang tanah seluas kurang lebih 12 kilometer persegi (lima mil persegi) yang dikenal sebagai E1 di sebelah timur Yerusalem pada hari Rabu lalu.

    “Kami mengutuk keputusan ini dan menyerukan dengan keras pembatalannya segera,” demikian pernyataan para menteri luar negeri, yang juga ditandatangani oleh Australia, Kanada, dan Italia pada Kamis (21/8) waktu setempat.

    Belgia, Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlandia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Slovenia, Spanyol, dan Swedia juga menandatangani pernyataan tersebut, demikian pula kepala urusan luar negeri Komisi Eropa.

    Pernyataan tersebut menekankan bahwa Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan rencana tersebut “akan membuat solusi dua negara menjadi mustahil dengan memecah belah negara Palestina dan membatasi akses Palestina ke Yerusalem.”

    “Ini tidak membawa manfaat apa pun bagi rakyat Israel,” kata para menteri luar negeri.

    “Sebaliknya, ini berisiko merusak keamanan dan memicu kekerasan serta ketidakstabilan lebih lanjut, yang semakin menjauhkan kita dari perdamaian,” imbuh mereka dalam pernyataan bersama tersebut.

    “Pemerintah Israel masih memiliki kesempatan untuk menghentikan rencana E1 lebih jauh lagi. Kami mendesak mereka untuk segera mencabut rencana ini,” tambah mereka.

    Rencana tersebut bertujuan untuk membangun sekitar 3.400 rumah di lahan yang sangat sensitif, yang terletak di antara Yerusalem dan permukiman Israel di Maale Adumim.

    Semua permukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak 1967, dianggap ilegal menurut hukum internasional, terlepas dari apakah mereka memiliki izin perencanaan dari Israel.

    Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Ramallah juga mengecam langkah terbaru tersebut, yang juga dikritik oleh Sekjen PBB Antonio Guterres.

    Pemerintah Inggris pada hari Kamis memanggil Duta Besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely ke Kementerian Luar Negeri untuk memprotes keputusan tersebut.

    “Jika dilaksanakan, rencana permukiman ini akan menjadi pelanggaran berat hukum internasional dan akan memecah belah negara Palestina di masa depan, yang secara kritis merusak solusi dua negara,” kata Kementerian Luar Negeri Inggris dalam sebuah pernyataan.

    Lihat Video ‘Korban Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza Mencapai 62.192 Jiwa’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Thailand-Kamboja Masih Bertempur, Tapi di Dunia Maya

    Thailand-Kamboja Masih Bertempur, Tapi di Dunia Maya

    Jakarta –

    Thailand dan Kamboja memang sudah sepakat melakukan gencatan senjata sekitar tiga minggu lalu. Namun, kedua negara masih berperang di dunia maya demi memenangkan simpati internasional dan menggalang dukungan di dalam negeri.

    Sejak rentetan roket kiriman Kamboja menghantam Thailand pada 24 Juli silam yang kemudian dibalas serangan udara Thailand, pasukan media sosial Kamboja serta saluran media berbahasa Inggris yang dikontrol negara, menyebar tudingan dan hasutan yang sebagian besar tidak sesuai fakta.

    Taktik ini berhasil karena masyarakat Thailand yang juga memiliki masalah kepercayaan pada pemerintahnya menjadi mudah terpecah. Selain itu, dunia internasional juga belum berpihak pada Thailand.

    Alhasil, sengketa perbatasan yang telah berlangsung selama seabad ini makin meruncing dalam strategi berbeda.

    Adu informasi di media sosial

    Dengan memanfaatkan teknologi, Kamboja seolah piawai mengolah informasi. Padahal sebagian besar informasi yang dibagikan di media sosial kerap merupakan misinformasi dan disinformasi.

    Misalnya, Kamboja melaporkan pesawat tempur F16 Thailand telah ditembak jatuh dengan mengunggah gambar sebuah pesawat yang terbakar jatuh dari langit. Namun foto itu berasal dari Ukraina yang juga tengah berperang dengan Rusia.

    Tuduhan lain yang tidak berdasar adalah Thailand disebut telah menjatuhkan gas beracun disertai gambar pesawat pengebom air yang menjatuhkan bahan pemadam kebakaran berwarna merah muda. Faktanya, gambar itu adalah situasi kebakaran hutan di California beberapa waktu lalu.

    Bangkok juga gagal menyampaikan argumennya bahwa Kamboja bertanggung jawab atas eskalasi konflik dengan Thailand setelah menyerang pertama kali menggunakan roket sehingga menewaskan beberapa warga sipil Thailand.

    “Persepsinya Kamboja tampil lebih gesit, lebih tegas, dan lebih mengerti media. Sedangkan, Thailand selalu selangkah di belakang,” kata Clare Patchimanon, dalam siniar Lembaga Penyiaran Publik Thailand, Media Pulse.

    Mantan pemimpin Kamboja Hun Sen secara rutin menulis di Facebook untuk menuduh Thailand melanggar gencatan senjata (Hun Sen/ Facebook)

    Kondisi ini merupakan dampak dari hubungan pemerintah dan militer Thailand yang tidak harmonis. Bukan rahasia lagi, pemerintah Thailand yang didominasi Partai Pheu Thai pimpinan miliarder Thaksin Shinawatra berseberangan dengan militer Thailand.

    Situasi ini makin buruk pada Juni lalu.

    Hun Sen, mantan pemimpin Kamboja dan teman lama Thaksin, membocorkan percakapan telepon pribadi yang dilakukannya dengan putri Thaksin yaitu Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra.

    Paetongtarn memohon kepada Hun Sen untuk membantu menyelesaikan problem di perbatasan dan mengeluh jenderal tentara Thailand yang memimpin pasukan di sana menentangnya.

    Jenderal yang dimaksud adalah Letnan Jenderal Boonsin Padklang, komandan Angkatan Darat ke-2 yang kini cukup populer di Thailand dan punya banyak penggemar karena nasionalismenya yang tinggi walau bertentangan dengan pemerintah.

    Bocornya percakapan itu menyebabkan kegemparan politik di Thailand. Hal ini kemudian mendorong Mahkamah Konstitusi memberhentikan Paetongtarn yang kemudian sangat melemahkan pemerintah ketika krisis perbatasan bereskalasi.

    Sementara itu, Hun Sen berada di atas angin. Secara teknis, ia telah menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Hun Manet. Namun, pengaruhnya setelah berkuasa hampir 40 tahun masih kuat. Tentara, partai yang berkuasa, dan media masih berada di bawah kendalinya.

    Sejak awal, Hun Sen rutin mengunggah foto-foto dirinya mengenakan seragam, tentara atau sedang meneliti peta militer dengan keterangan bernada mengejek Thailand dalam bahasa Khmer dan Inggris di halaman Facebook-nya.

    “Hun Sen sangat cerdas,” kata Sebastian Strangio, penulis buku Hun Sen’s Cambodia yang berisi laporan tentang kepemimpinannya.

    “Dia telah menggunakan taktik asimetris untuk memperlebar perpecahan yang sudah ada di Thailand. Dan fakta bahwa Kamboja sangat pandai dalam memainkan peran sebagai korban telah memberinya senjata ampuh lain untuk melawan Thailand di arena internasional,” sambung Strangio.

    BBC/ Jonathan HeadSeorang ahli bahan peledak Thailand menunjukkan cara mendeteksi ranjau di dekat lokasi seorang tentara Thailand terluka akibat ranjau darat pada 9 Agustus

    Meski motifnya dalam bermusuhan dengan keluarga Shinawatra masih belum jelas, tampaknya ia sedang mempersiapkan konflik yang lebih besar di perbatasan.

    Para pejabat Thailand mengakui mereka kesulitan melawan strategi yang digunakan pihak Kamboja.

    “Ini sangat berbeda dengan perang informasi yang pernah terjadi sebelumnya,” ujar Russ Jalichandra, wakil menteri luar negeri Thailand, kepada BBC.

    “Apa yang kami katakan harus kredibel dan dapat dibuktikan. Itulah satu-satunya senjata yang dapat kita gunakan untuk bertarung dalam perang ini. Dan kita harus berpegang teguh pada hal itu meski kadang kita tidak cukup cepat.”

    Sejak kapan sengketa perbatasan berlangsung?

    Thailand selalu berkeras sengketa perbatasannya dengan Kamboja harus diselesaikan secara bilateral, tanpa campur tangan pihak luar. Salah satunya dengan menggunakan Komisi Perbatasan Bersama yang dibentuk kedua negara sejak 25 tahun lalu. Namun, Kamboja ingin sengketa tersebut dibawa ke tingkat internasional.

    Kamboja adalah negara pertama yang mengajukan konflik perbatasan ini ke Dewan Keamanan PBB bulan lalu. Kamboja juga telah meminta Mahkamah Internasional untuk memutuskan letak perbatasan tersebut. Hal ini menciptakan dilema pada Thailand.

    Sebab, Thailand tidak mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional seperti banyak negara lain. Selain itu, ada ingatan kolektif Thailand mengenai kekalahan dan penghinaan di Mahkamah Internasional berkaitan sengketa perbatasan.

    Baik Thailand maupun Kamboja telah merekam kenangan pahit tentang kehilangan wilayah.

    Di pihak Kamboja, kenangan itu mengenai Kerajaan Khmer yang dulunya kuat tapi menjadi miskin karena perang dan revolusi akibat ambisi kerajaan-kerajaan tetangganya yang lebih besar.

    Di pihak Thailand, kenangan pahit tersebut adalah ketika kerajaan itu dipaksa mengorbankan wilayah pada awal abad ke-20 untuk mencegah kekuasaan kolonial Prancis atau Inggris.

    Saat Thailand menyetujui perbatasan baru dengan Kamboja yang diduduki Prancis, mereka mengizinkan pembuat peta dari Prancis untuk menggambar peta.

    Namun ketika Kamboja menjadi negara merdeka pada 1953, pasukan Thailand menduduki kuil Khmer yang disebut Preah Vihear atau Khao Phra Viharn dalam bahasa Thailand. Lokasi kuil berada di puncak tebing yang menjadi penanda perbatasan.

    Cambodian Mine Action Centre (CMAC)Pejabat Kamboja menunjukkan apa yang mereka duga sebagai kerusakan di kuil Preah Vihear akibat penembakan yang dilakukan oleh tentara Thailand

    Pihak Thailand berargumen bahwa kartografer Prancis telah melakukan kesalahan dengan memindahkan perbatasan dari daerah aliran sungai sebagai garis pemisah yang telah disepakati dan menempatkan kuil tersebut di Kamboja.

    Mahkamah Internasiona memutuskan bahwa terlepas dari kekurangan peta tersebut, Thailand gagal membuktikan wilayah itu adalah milik mereka 50 tahun sebelumnya.

    Penguasa militer Thailand saat itu terkejut dengan hasil keputusan tersebut dan ingin menyerang Kamboja, Namun, para diplomat Thailand membujuknya untuk menerima putusan tersebut dengan berat hati.

    Sensitivitas Thailand atas kekalahan pada 1962 membuat negara itu secara politis tidak menerima peran Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa perbatasan yang tersisa.

    Hal ini memungkinkan Hun Sen untuk menggambarkan Thailand sebagai negara yang menentang hukum internasional.

    Ranjau darat Kamboja

    Kini, Thailand melawan narasi Kamboja lebih efektif, yaitu penggunaan ranjau darat. Kedua negara adalah penandatangan Konvensi Ottawa yang melarang penggunaan ranjau anti-personel.

    Kamboja memiliki warisan traumatis sebagai salah satu negara yang paling banyak menggunakan ranjau darat di dunia. Jadi, tuduhan Thailand bahwa tentara Kamboja memasang ranjau anti-personel baru di sepanjang perbatasan, yang menyebabkan banyak tentara Thailand terluka, merupakan tuduhan yang janggal bagi pemerintah Kamboja.

    Awalnya, Kamboja menepis tuduhan tersebut, dengan mengatakan ranjau-ranjau itu adalah ranjau-ranjau tua yang tersisa dari perang saudara pada 1980-an.

    Pemerintah Thailand kemudian membawa sekelompok diplomat dan wartawan ke perbatasan untuk menunjukkan apa yang mereka temukan.

    Di atas sebuah meja di hutan, hanya beberapa ratus meter dari perbatasan, terdapat kumpulan amunisi yang menurut tim penjinak ranjau Thailand ditemukan dari area yang sebelumnya diduduki oleh pasukan Kamboja.

    Di antara amunisi-amunisi itu terdapat lusinan cakram plastik tebal berwarna hijau dengan diameter sebesar piring. Salah satunya adalah ranjau PMN-2 buatan Rusia yang mengandung sejumlah besar bahan peledak dan cukup untuk menyebabkan kerusakan anggota tubuh yang parah. Beberapa di antaranya terlihat masih baru dan belum pernah diletakkan.

    Hal ini mendorong Kamboja untuk menepis klaim Thailand sebagai tudingan yang tidak berdasar. Namun, BBC diperlihatkan ranjau-ranjau lain yang telah dipersenjatai dan dikubur baru-baru ini, bukan pada 1980-an.

    Atas hal ini, Thailand menyerukan tindakan terhadap Kamboja kepada para penandatangan Konvensi Ottawa lainnya. Thailand meminta negara-negara yang mendukung program-program penghapusan ranjau di Kamboja untuk berhenti mendanai program-program tersebut.

    Thailand berargumen bahwa penolakan Kamboja mengakui adanya ranjau darat atau penolakan menyetujui rencana penghapusan ranjau darat menunjukkan kurangnya itikad baik dalam menyelesaikan sengketa perbatasan.

    BBC/ Jonathan HeadRanjau PMN-2 buatan Rusia yang menurut militer Thailand baru-baru ini dipasang oleh tentara Kamboja

    Kamboja tak mau kalah. Mereka membalas dengan menuduh Thailand menggunakan amunisi tandan dan peluru fosfor putih. Meski tidak dilarang tapi dapat menimbulkan ancaman bagi non-kombatan; militer Thailand telah mengakui menggunakan amunisi tersebut tapi hanya untuk melawan sasaran militer.

    Kamboja juga telah mempublikasikan foto-foto yang menunjukkan kerusakan kuil Preah Vihear, sebuah Situs Warisan Dunia, akibat penembakan Thailandhal yang dibantah oleh militer Thailand.

    Tuduhan yang tak henti-hentinya dari kedua negara membuat upaya damai atas sengketa perbatasan mereka tidak mungkin terjadi.

    Hun Sen dan putranya telah diuntungkan secara politis karena dapat menggambarkan diri mereka sebagai pembela tanah Kamboja, tetapi konflik ini telah membuat tantangan politik yang dihadapi oleh pemerintah Thailand menjadi lebih buruk.

    Konflik ini telah memicu permusuhan yang intens antara kubu nasionalis Thailand dan Kamboja. Ratusan ribu pekerja migran Kamboja telah meninggalkan Thailand, yang akan memukul perekonomian Kamboja yang sudah mengalami kesulitan.

    “Kedua belah pihak menggambarkan perbatasan sebagai garis pemisah yang sakral di antara negara mereka,” kata Strangio.

    “Simbolisme ini sangat penting. Hal ini menyangkut pertanyaan yang sangat dalam tentang identitas nasional, dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh kedua belah pihak saat ini.”

    Read more about the Thai-Cambodia dispute

    (ita/ita)

  • Update Rusia: Putin Marah Besar-Ukraina Siap Hentikan Perang

    Update Rusia: Putin Marah Besar-Ukraina Siap Hentikan Perang

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Peperangan Rusia-Ukraina masih terus terjadi. Meski kedua negara sudah dalam koridor pembicaraan perdamaian yang diinisiasi Amerika Serikat (AS), pertempuran masih sengit antara dua negara eks Soviet itu.

    Berikut sejumlah perkembangan terbarunya dikutip berbagai sumber dalam beberapa jam terakhir per Jumat (22/8/2025):

    1. NATO Arahkan Jet Tempur Mendekat Ukraina.

    Ketegangan di perbatasan timur NATO kembali meningkat setelah Polandia mengumumkan pengerahan jet tempur dan peningkatan kesiapan pertahanan udara menyusul serangan rudal jarak jauh Rusia ke wilayah Ukraina yang berdekatan dengan perbatasannya.

    Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi risiko meluasnya serangan lintas batas yang berulang kali mengkhawatirkan negara-negara anggota aliansi.

    “Sehubungan dengan aktivitas penerbangan jarak jauh Federasi Rusia yang melancarkan serangan ke wilayah Ukraina, termasuk dengan penggunaan rudal hipersonik, pesawat Angkatan Udara Polandia dan penerbangan sekutu beroperasi di wilayah udara Polandia,” tulis militer Polandia di platform X, Kamis (21/8/2025).

    Komando Operasional Angkatan Bersenjata Polandia menegaskan bahwa seluruh kekuatan dan aset yang tersedia telah diaktifkan sesuai prosedur. “Pasangan jet tempur siaga telah dikerahkan, sementara sistem pertahanan udara dan radar pengintaian mencapai tingkat kesiapan tertinggi,” ungkap pernyataan itu.

    Militer Polandia menambahkan tindakan tersebut diambil untuk “memastikan keamanan wilayah Republik Polandia dan warganya,” khususnya di kawasan yang berbatasan langsung dengan Ukraina dan terdampak operasi militer Rusia.

    Langkah Polandia muncul setelah Rusia melancarkan serangan udara semalam ke kota Lviv, Ukraina barat, yang hanya berjarak puluhan kilometer dari perbatasan Polandia. Wali Kota Lviv, Andriy Sadovyi, mengatakan kota itu kembali mengalami malam mencekam akibat serangan kombinasi drone Shahed buatan Iran dan rudal Rusia.

    “Lviv mengalami malam yang bising. Musuh melancarkan serangan gabungan dengan drone Shahed dan rudal. Mereka kembali menghantam Jalan Olena Stepanivna, sama seperti sebulan lalu. Laporan awal menunjukkan adanya korban jiwa,” tulis Sadovyi di Telegram.

    “Satu orang meninggal dunia dan dua lainnya terluka akibat serangan ini. Semua layanan darurat telah bekerja di lokasi. Informasi mengenai kebakaran di beberapa lokasi lain juga sudah diterima dan sedang diperiksa. Komisi tanggap darurat sedang dibentuk,” imbuhnya.

    2. Rusia Tembak 574 Drone ke Ukraina

    Pemerintah Ukraina mengumumkan bahwa Rusia melancarkan salah satu serangan udara terbesar tahun ini. Menurut Angkatan Udara Ukraina, serangan semalam yang terjadi pada hari Kamis (21/8/2025) melibatkan total 574 drone dan 40 rudal balistik serta jelajah. Sebagai respons, sistem pertahanan udara Ukraina berhasil menembak jatuh 546 drone dan 31 rudal.

    Fokus utama serangan ini adalah wilayah barat Ukraina, area yang selama ini relatif aman dan diyakini menjadi lokasi penyimpanan sebagian besar bantuan militer dari sekutu Barat. Serangan tersebut juga secara spesifik menghantam sebuah pabrik elektronik milik Amerika Serikat yang berlokasi di dekat perbatasan Hungaria. Presiden American Chamber of Commerce di Ukraina, Andy Hunder, mengatakan bahwa serangan itu merupakan pukulan langsung terhadap investasi AS di negara tersebut.

    Menurut keterangan resmi, setidaknya satu orang tewas dan 15 lainnya terluka akibat serangan tersebut. Pada saat serangan terjadi, dilaporkan ada sekitar 600 pekerja shift malam di dalam pabrik elektronik yang diserang. Meskipun sebagian besar berhasil selamat, enam orang di antaranya mengalami luka-luka.

    Serangan ini terjadi di tengah upaya diplomatik yang kembali digencarkan oleh Amerika Serikat untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama tiga tahun. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengutuk serangan tersebut dan menyatakan bahwa tindakan Rusia ini membuktikan bahwa Moskow tidak memiliki niat tulus untuk berdamai. 

    Menanggapi tuduhan tersebut, Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan bahwa serangan mereka menargetkan “perusahaan kompleks industri militer Ukraina,” termasuk pabrik drone, depot penyimpanan, lokasi peluncuran rudal, dan area di mana pasukan Ukraina berkumpul. Rusia membantah tuduhan menargetkan warga sipil. 

    3. Bos Nuklir Rusia Buka-bukaan Ada Ancaman Kolosal

    Kepala Badan Energi Atom Rusia (Rosatom) Alexey Likhachev memperingatkan bahwa Rusia menghadapi “ancaman kolosal” sehingga harus terus memperkuat persenjataan nuklirnya.

    “Dalam situasi geopolitik saat ini, ini adalah masa ancaman kolosal terhadap eksistensi negara kita,” ujar Likhachev pada Kamis (21/8/2025), dikutip kantor berita RIA Novosti.

    Menurutnya, senjata nuklir menjadi benteng terakhir kedaulatan Rusia.

    “Perisai nuklir, yang juga merupakan pedang, adalah jaminan kedaulatan kita. Hari ini kita memahami bahwa perisai nuklir di tahun-tahun mendatang harus terus ditingkatkan,” tegasnya.

    Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan nuklir antara Rusia dan aliansi pertahanan NATO yang dipimpin Amerika Serikat (AS), sejak Moskow menginvasi Ukraina.

    Rusia diketahui memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia dan dalam beberapa tahun terakhir gencar memodernisasi armadanya, termasuk dengan rudal hipersonik yang diklaim mampu menembus sistem pertahanan Barat.

    4. Ukraina: Perlu Bekukan Permusuhan di Medan Perang.

    Salah satu skenario untuk mengakhiri konflik Ukraina-Rusia adalah Kyiv menerima pembekuan permusuhan di sepanjang garis pertempuran saat ini. Hal ini disampaikan penasihat senior untuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak.

    Berbicara kepada surat kabar Italia La Repubblica dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Kamis, ajudan senior itu mengomentari potensi konsesi yang bisa diberikan Kyiv untuk kesepakatan damai.

    “Posisi awal Ukraina adalah sebagai berikut: kami memahami bahwa salah satu skenario dasar untuk keluar dari perang ini adalah membekukan konflik di sepanjang garis depan,” kata Podolyak. Beberapa wilayah akan tetap menjadi wilayah Rusia secara “de facto,” tambahnya.

    “Secara de jure, tidak ada yang akan mengakui wilayah-wilayah itu sebagai wilayah Rusia, dan upaya besar perlu dikerahkan melalui “alat ekonomi, diplomatik, dan lainnya untuk mendapatkannya kembali,” kata Podolyak.

    Dalam skenario seperti itu, Kyiv juga harus dimasukkan ke dalam aliansi, tambah Podolyak. “Bukan NATO, tetapi aliansi tetap,” katanya. Menurut Podolyak, pengerahan kontingen militer ke Ukraina dari “berbagai negara” sedang dalam diskusi dengan sekitar sepuluh negara, terutama Prancis.

    5. Moskow Beri Syarat Pertemuan Putin-Zelensky.

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menguraikan syarat untuk pertemuan Putin-Zelensky. Hal ini disampaikannya pada hari Kamis (21/8/2025).

    Dalam pernyataannya, Lavrov mengatakan bahwa Presiden Rusia berulang kali menyatakan bahwa dia siap untuk bertemu, termasuk dengan Zelensky, jika ada pemahaman bahwa semua masalah yang memerlukan pertimbangan di tingkat tertinggi telah dibahas secara menyeluruh oleh para ahli dan menteri.

    “Pemimpin Ukraina mendesak pertemuan cepat dengan Putin karena dia ingin tetap menjadi sorotan dan khawatir bahwa perhatian komunitas internasional terhadapnya menurun,” kata Lavrov.

    Diplomat tinggi itu mencatat bahwa Zelensky sebelumnya menolak setiap pembicaraan dengan Putin dan bahkan menandatangani dekret pada tahun 2022 yang melarang negosiasi semacam itu, yang hingga kini belum dia batalkan.

    “Jelas, aktivitasnya terkait dengan penyelenggaraan pertemuan puncak dengan pemimpin Rusia juga memiliki tujuan untuk menampilkan fokusnya yang konon konstruktif pada proses penyelesaian, tetapi pada kenyataannya, ini hanyalah tentang mengganti kerja serius, keras, dan sulit dalam menyepakati prinsip-prinsip resolusi krisis yang berkelanjutan… dengan efek khusus dan trik dalam gaya KVN dan Kvartal 95,” katanya, merujuk pada acara-acara di mana Zelensky muncul selama masanya sebagai seorang komedian.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]