Xcloud.id

Negara: Prancis

  • Pengiriman Paket Bernilai Kecil ke AS Kini Kena Bea Masuk

    Pengiriman Paket Bernilai Kecil ke AS Kini Kena Bea Masuk

    Jakarta –

    Mulai Jumat pukul 00:01 waktu Amerika Serikat (7:01 WIB), seluruh barang yang dikirim ke AS akan dikenakan tarif bea masuk.

    Selama enam bulan ke depan, jasa pengiriman pos dapat memilih untuk membayar bea tetap sebesar 80 hingga 200 dolar (sekitar Rp1,3 hingga Rp3,3 juta) per paket, tergantung negara asalnya, menurut pejabat pemerintahan Trump.

    Sebelumnya, ada pengecualian de minimis yang membebaskan barang senilai atau kurang dari 800 dolar AS (sekitar Rp13,2 juta) untuk bebas bea masuk sejak 1938.

    Menurut Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS, jumlah paket de minimis melonjak dari 140 juta pada 2014 menjadi 1,36 miliar paket pada 2024.

    Pakar mengatakan banjirnya impor bernilai rendah merugikan ritel AS, membuka celah masuknya barang berbahaya tanpa pemeriksaan, serta memudahkan penyelundupan fentanyl dan narkoba lainnya ke dalam negeri.

    Presiden AS Donald Trump sudah menghentikan pengecualian untuk Cina sejak Februari. Kini, aturan tersebut telah dihentikan bagi semua negara.

    Semua impor ke AS dikenakan tarif bea masuk

    Tarif penuh kini berlaku untuk semua paket yang dikirim melalui jasa ekspres seperti FedEx, United Parcel Service, dan DHL. Perusahaan-perusahaan ini akan memungut bea sekaligus mengurus dokumen administrasi.

    Berdasarkan panduan Bea Cukai AS, paket dari negara dengan tarif di bawah 16%, seperti Inggris dan Uni Eropa, akan dikenakan bea flat 80 dolar (sekitar Rp1,3 juta).

    Sementara, negara dengan tarif antara 16% sampai 25%, seperti Indonesia dan Vietnam, dikenakan 160 dolar (sekitar Rp2,6 juta).

    Negara dengan tarif di atas 25%, termasuk Cina, Brasil dan India, akan dikenakan 200 dolar (sekitar Rp3,3 juta).

    Setelah masa transisi enam bulan, layanan pos wajib memungut bea penuh berdasarkan nilai barang mulai 28 Februari 2026.

    Layanan pos asing hentikan pengiriman ke AS

    Dari Asia hingga Eropa dan Amerika Latin, puluhan perusahaan pos asing menghentikan pengiriman paket ke AS.

    Mereka beralasan tidak punya cukup waktu untuk beradaptasi dengan perubahan aturan, seperti mekanisme pemungutan bea dan dokumen yang diperlukan, setelah Trump menandatangani perintah penghapusan de minimis pada Juli lalu.

    Daftar layanan pos yang menghentikan pengiriman paket untuk pelanggan bisnis ke AS mencakup Meksiko, Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, Australia, Jepang, Taiwan, India, dan Swiss.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Rahka Susanto

    Lihat juga Video ‘Kasus Viral WNA Hilang USD 5.000 di Bea-Cukai Soetta Berakhir Damai’:

    (ita/ita)

  • Duh, 2 Pemadam Kebakaran AS Ditangkap Imigrasi Saat Akan Bertugas

    Duh, 2 Pemadam Kebakaran AS Ditangkap Imigrasi Saat Akan Bertugas

    Washington DC –

    Dua petugas pemadam kebakaran Amerika Serikat (AS) ditangkap oleh agen patroli perbatasan terkait dugaan pelanggaran imigrasi. Parahnya, penangkapan itu dilakukan saat kedua petugas itu sedang bersiap untuk memadamkan kebakaran hutan di negara bagian Washington.

    Sejumlah pejabat imigrasi AS, seperti dilansir AFP, Jumat (29/8/2025), mengatakan bahwa para agen federal menahan sejumlah personel dari kontraktor swasta pemadam kebakaran selama beberapa jam pada Rabu (27/8) waktu setempat, saat mereka bersiap untuk membantu memadamkan Bear Gulch Fire di Washington.

    Kebakaran hutan yang diberi nama Bear Gulch Fire itu telah melalap area seluas 3.600 hektare di negara bagian Washington.

    Keterangan sejumlah petugas pemadam kebakaran setempat kepada media lokal Seattle Times menyebutkan bahwa para agen patroli perbatasan AS membariskan 44 personel dan memerintahkan mereka untuk menunjukkan identitas.

    Disebutkan juga bahwa para petugas pemadam itu diberitahu untuk tidak merekam kejadian tersebut.

    “Anda mempertaruhkan nyawa Anda di sini untuk menyelamatkan masyarakat. Beginilah cara mereka memperlakukan kami,” ucap salah satu petugas pemadam kebakaran tersebut kepada Seattle Times.

    Otoritas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) mengatakan bahwa para petugas patroli perbatasan berada di lokasi tersebut atas permintaan otoritas penjaga hutan yang ingin memverifikasi keakuratan nama-nama yang tercantum dalam daftar kontraktor.

    “Beberapa ketidaksesuaian teridentifikasi, dan dua orang didapati berada di Amerika Serikat secara ilegal, salah satunya dengan perintah pengusiran,” sebut CBP dalam pernyataannya.

    Dua orang tersebut, menurut CBP, telah ditangkap dan kemudian ditahan. Sedangkan 42 orang lainnya diusir dari lahan federal dalam apa yang disebut oleh CBP sebagai “pemutusan dan penegakan kontrak” menyusul penyelidikan kriminal.

    Ditegaskan oleh CBP bahwa operasi mereka itu “tidak mengganggu operasi pemadaman kebakaran respons terhadap kebakaran yang terjadi di area tersebut, juga tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitar”.

    Tindakan agen imigrasi federal AS pada Rabu (27/8) itu tergolong tidak lazim, karena operasi semacam itu biasanya tidak dilakukan di sekitar lokasi bencana alam atau saat situasi darurat.

    Namun di bawah janji kampanye pemilu untuk melakukan deportasi terbesar dalam sejarah AS, pemerintahan Presiden Donald Trump terus-menerus bertindak secara berlebihan, melakukan penangkapan besar-besaran — seringkali di wilayah yang dikuasai Partai Demokrat — yang telah memicu kemarahan.

    Lihat juga Video ‘Detik-detik Helikopter Damkar Jatuh ke Danau di Prancis’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pemimpin Uni Eropa Ingin ‘Rangkul’ Moldova dari Cengkraman Rusia

    Pemimpin Uni Eropa Ingin ‘Rangkul’ Moldova dari Cengkraman Rusia

    Jakarta –

    Warga Moldova lelah mendengar bagaimana negara mereka dideskripsikan sebagai “negara kecil bekas Uni-Soviet”, “negara termiskin di Eropa”, atau “negara yang terjepit antara Rusia dan Barat”.

    Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Moldova mengerahkan ‘seluruh upaya’ untuk memperbarui citra tersebut.

    Pemerintah mengatakan bahwa, Moldova — yang terletak di antara Ukraina dan Rumania (negara anggota Uni Eropa dan NATO)— adalah calon anggota Uni Eropa, mengorientasikan negaranya ke barat.

    Proyeksi tersebut dikuatkan ketika pada Rabu (27/8) tiga pemimpin Uni Eropa (UE), Kanselir Jerman Friedrich Merz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, berjejak di ibu kota Chisinau, demi merayakan hari kemerdekaan bersama presiden Maia Sandu.

    “Alternatif selain Eropa tidak ada. Tanpa UE, Moldova tetap terjebak di masa lalu,” kata Sandu dalam pidatonya. “Kami merasakan hal ini setiap kali bom dijatuhkan di negara tetangga. Perang Rusia di Ukraina menunjukkan setiap hari bahwa Eropa berarti kebebasan dan perdamaian. Rusia-Putin berarti perang dan kematian.”

    Tantangan di luar prediksi, jelang pemilu

    Kanselir Merz mengatakan kepada warga Moldova, fakta bahwa negara tersebut telah memilih jalur menuju UE tidak dapat diremehkan. Namun masih banyak ketidakpastian jelang pemilu.

    Pemerintah pro-Barat Moldova menghadapi tantangan demokrasi fluktuatif – disebabkan frustrasi warga saat menghadapi dampak ekonomi perang di negara tetangga, Ukraina.

    Namun, ada pula faktor lain di luar diprediksi yang berupaya mempengaruhi para pemilih Moldova. Seperti konglomerat buron pro-Rusia, Ilan Shor, yang menjanjikan hingga $3.000 (Rp 49 juta) per bulan kepada orang-orang yang menghadiri protes anti-pemerintah, menurut kantor berita Reuters.

    Shor, yang melarikan diri dari Moldova saat mengajukan banding atas vonis kasus penipuan bank di tahun 2019, mempublikasikan tawarannya dalam sebuah video daring.

    Presiden Maia Sandu menyebutkan upaya tersebut sebagai bagian dari ancaman yang lebih besar terhadap demokrasi Moldova. Ia merinci bentuk-bentuk gangguan lain, termasuk campur tangan pemilu, pendanaan ilegal, kampanye disinformasi, serangan siber, sabotase di tempat pemungutan suara luar negeri, serta upaya memecah belah masyarakat melalui penyebaran kebencian antar komunitas.

    Minggu-minggu yang menegangkan

    Moskow membantah terlibat dalam campur tangan pemilu di Moldova, tetapi para pemimpin Uni Eropa yang berkumpul di Chisinau tetap menaruh curiga.

    “Rusia terus-menerus berusaha merusak kebebasan, kemakmuran, dan perdamaian di Moldova,” ujar Merz seraya memperingatkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin ingin menarik Moldova ke dalam “lingkup pengaruh” Moskow.

    Victoria Olari, yang memantau disinformasi dan tren daring untuk Lab Penelitian Atlantic Council Digital Forensic mengatakan kepada DW dalam sambungan telepon bahwa ia memperkirakan upaya campur tangan Rusia akan meningkat selama beberapa minggu ke depan.

    Olari, yang tinggal di Chisinau, menggambarkan suasana jelang pemilu “menegangkan” namun juga ada rasa “optimis dan waspada.”

    “Ada tekad nyata rakyat Moldova untuk menjaga kedaulatan mereka,” jelas Olari, menambahkan bahwa kunjungan para pemimpin tinggi Uni Eropa yang menegaskan dukungannya terhadap Moldova telah membangkitkan harapan.

    Mimpi Eropa yang ditangkis Hungaria

    Solidaritas Eropa pada Moldova terasa manis tapi juga pahit— karena jalan ‘berliku’ Moldova untuk bergabung dengan UE.

    Moldova dan Ukraina sama-sama mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2022, setelah invasi besar-besaran Rusia.

    Permohonan aksesi kedua negara disinkronkan dengan reformasi dalam negeri negara tersebut untuk memperkuat undang-undang dan lembaga pemberantasan korupsi. Macron, Merz, dan Tusk memuji kemajuan Moldova dalam hal ini.

    Namun Budapest memveto setiap kemajuan terkait permohonan masuk Ukraina ke UE. Kedekatan Moldova dengan Ukraina berimbas stagnannya posisi Moldova untuk masuk ke Uni Eropa.

    “Pintu menuju Uni Eropa terbuka,” ujar Merz dalam pesan yang meyakinkan pada hari Rabu. “Kami akan melakukan apa pun yang kami bisa” untuk memajukan perundingan keanggotaan pada musim gugur, tegas Kanselir Jerman tersebut.

    Namun hal ini turut menghadirkan dilema politik bagi para pemimpin UE.

    Risiko ‘menunggu’ terlalu lama

    “Uni Eropa enggan menyerah pada tekanan Hungaria dengan memisahkan hubungan antara Moldova dan Ukraina. Hal ini bisa membuat Ukraina merasa ditinggalkan, terutama di tengah invasi besar-besaran Rusia,” jelas Amanda Paul, peneliti senior di European Policy Centre.

    Namun, jika Moldova “menunggu” terlalu lama di luar pintu Uni Eropa, risiko Moldova jatuh ke dalam pengaruh Rusia semakin besar, hal ini tidak hanya membahayakan keamanan dan stabilitas Moldova, tapi juga akan melemahkan keamanan dan stabilitas Eropa secara keseluruhan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Sorta Caroline
    Editor: Rizki Nugraha.

    Lihat juga Video ‘Trump: Zelensky Tak Sepenuhnya Polos’:

    (ita/ita)

  • Korea Selatan Larang Siswa Pakai HP di Kelas

    Korea Selatan Larang Siswa Pakai HP di Kelas

    Jakarta –

    Pemerintah Korea Selatan mengesahkan undang-undang yang melarang penggunaan ponsel dan perangkat digital lainnya di ruang kelas sekolah dasar dan sekolah menengah. Aturan baru ini akan berlaku mulai tahun 2026.

    Undang-undang ini hanya melarang penggunaan perangkat tersebut selama jam sekolah, dan tidak ada ketentuan mengenai hukuman untuk siswa yang melanggar. Namun, undang-undang ini memberi kewenangan kepada kepala sekolah dan guru untuk melarang siswa membawa atau menggunakan ponsel di lingkungan sekolah.

    Siswa di Korea Selatan masih bisa menggunakan ponsel dan perangkat pintar dalam keadaan darurat dan untuk tujuan pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang. Siswa dengan disabilitas juga masih diizinkan menggunakan perangkat digital di kelas.

    Sebagian besar sekolah di Korea Selatan sudah membatasi penggunaan ponsel di ruang kelas, namun undang-undang ini meresmikan larangan tersebut dan memberlakukannya secara nasional.

    Undang-undang ini disahkan di tengah kekhawatiran tentang efek penggunaan ponsel dan media sosial yang berlebihan di kalangan anak muda. Korea Selatan mengikuti jejak negara-negara lainnya seperti Prancis, Finlandia, Italia, Belanda, China, dan lain-lain yang membatasi penggunaan ponsel di sekolah.

    Survei yang dilakukan Pew Research Center menunjukkan Korea Selatan merupakan salah satu negara yang paling online, di mana 99% warga Korea Selatan terhubung dengan internet dan 98% memiliki ponsel pintar, tertinggi di antara 27 negara yang disurvei pada tahun 2022 dan 2023.

    “Kecanduan anak muda kita terhadap media sosial sudah mencapai tingkat yang serius,” kata Cho Jung-hun, politisi oposisi dari People Power Party dan pendukung RUU ini, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (28/8/2025).

    “Anak-anak kita, mata mereka merah setiap pagi. Mereka menggunakan Instagram sampai jam 2 atau 3 pagi,” ucap Cho di parlemen.

    Sekitar 37% siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Korea Selatan mengatakan media sosial mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, dan 22% mengaku cemas jika mereka tidak dapat mengakses media sosial, menurut survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan Korea Selatan tahun lalu.

    Sebelum disahkan, banyak pihak di Korea Selatan yang menentang undang-undang ini. Sejumlah kelompok advokasi anak muda mengatakan undang-undang tersebut melanggar hak dasar siswa, seperti kebebasan berkomunikasi, serta hak untuk menjaga privasi dan mencari kebahagiaan.

    (vmp/rns)

  • Xi Jinping Tolak Ikut Diskusi AS-Rusia soal Nuklir, Kenapa?

    Xi Jinping Tolak Ikut Diskusi AS-Rusia soal Nuklir, Kenapa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – China mengatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam pembicaraan denuklirisasi dengan Amerika Serikat (AS) dan Rusia. Hal ini dilontarkan setelah Presiden Donald Trump menyatakan harapannya untuk memasukkan Beijing dalam negosiasi.

    Dalam sebuah pernyataan, Rabu (27/8/2025), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengatakan bahwa “tidak masuk akal dan tidak realistis” untuk mengharapkan China berpartisipasi dalam negosiasi perlucutan senjata nuklir trilateral dengan AS dan Rusia. Ia mengaku Beijing belum dalam tingkatan sebesar kedua negara terkait nuklir.

    “China dan Amerika Serikat sama sekali tidak berada pada tingkat yang sama dalam hal kemampuan nuklir,” kata Guo, dilansir AFP.

    “Negara-negara dengan persenjataan nuklir terbesar harus sungguh-sungguh memenuhi tanggung jawab khusus dan utama mereka untuk perlucutan senjata nuklir,” katanya.

    Beijing mengatakan mereka pada prinsipnya mendukung perlucutan senjata tetapi secara teratur menolak undangan Washington untuk bergabung dalam pembicaraan AS-Rusia tentang pengurangan persenjataan nuklir mereka.

    “China memiliki senjata nuklir pada tingkat minimum yang diperlukan untuk keamanan nasional, dan tidak terlibat dalam perlombaan senjata dengan negara mana pun,” tuturnya.

    Sebelumnya, pada Senin, Trump mengatakan bahwa Washington sedang berusaha untuk mengupayakan denuklirisasi dengan kedua negara. Hal ini untuk menghentikan perkembangan senjata nuklir yang pesat.

    “Saya pikir denuklirisasi adalah tujuan yang sangat besar. Tapi Rusia bersedia melakukannya dan saya pikir China juga akan bersedia,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.

    Rusia dan AS, yang merupakan mantan saingan Perang Dingin, memiliki hampir 90% senjata nuklir dunia di antara mereka. Namun Moskow menarik diri dari perjanjian kontrol senjata terakhir yang tersisa dengan Washington pada tahun 2023.

    Menurut perkiraan tahun 2024 oleh Stockholm International Peace Research Institute, Amerika Serikat memiliki 3.708 hulu ledak nuklir dan Rusia 4.380, tidak termasuk hulu ledak yang sudah tidak digunakan.

    China memiliki 500 hulu ledak nuklir, 90 lebih banyak dari tahun 2023. Di belakang mereka adalah Prancis (290) dan Inggris (225).

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Aplikasi Pengganti Google Laku Keras, Banyak yang Antre

    Aplikasi Pengganti Google Laku Keras, Banyak yang Antre

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perlombaan di sektor teknologi kecerdasan buatan (AI) makin sengit. Pemain lama seperti Google, Meta, dan Apple tak segan-segan menggelontorkan investasi bejibun untuk mengembangkan AI.

    Di saat bersamaan, muncul nama pemain-pemain baru yang hadir dengan inovasi AI kawakan. Bahkan, tak jarang yang hendak mendobrak dominasi para raksasa teknologi kawakan.

    Hal ini memicu minat raksasa teknologi untuk mengakuisisi startup yang baru berkembang. Dengan begitu, raksasa teknologi bisa tumbuh lebih jauh dan memanfaatkan inovasi dari pemain baru.

    Pada Juni lalu, Apple dan Meta dalam waktu berdekatan dikabarkan berniat mencaplok Perplexity. Sebagai informasi, Perplexity menawarkan layanan pencarian berbasis AI yang digadang-gadang sebagai ‘pengganti’ Google.

    Beberapa saat lalu, Perplexity blak-blakan menyebut ingin mencaplok browser Chrome milik Google untuk memperkuat browser Comet miliknya. Namun, belum ada kabar lebih lanjut soal rencana tersebut.

    Terbaru, rumor soal Apple yang ingin membeli Perplexity kembali beredar. Dikutip dari Reuters, Rabu (27/8/2025), Apple disebut sedang dalam diskusi internal untuk mengakuisisi Perplexity dan layanan asal Prancis, Mistral.

    Informasi tersebut dilaporkan oleh The Information pada Selasa (26/8) waktu setempat, mengutip beberapa sumber yang mengetahui kabar tersebut.

    Pada Juli lalu, CEO Apple Tim Cook mengatakan pihaknya terbuka untuk melakukan akuisisi terkait AI dalam rangka mengakselerasi roadmap AI perusahaan.

    Reuters belum bisa memverifikasi laporan dari The Information.

    Sebagai informasi, Perplexity merupakan startup yang dibekingi Nvidia dan pendiri Amazon Jeff Bezos. Perplexity mengatakan belum mengetahui obrolan soal merger.

    Apple dan Mistral tak segera merespons permintaan komentar dari Reuters.

    Mistral yang juga didukung oleh Nvidia bernilai lebih dari US$6 miliar setelah putaran pendanaan Seri B tahun lalu. Financial Times melaporkan bulan ini bahwa perusahaan Prancis tersebut sedang dalam pembicaraan untuk mengumpulkan US$1 miliar dengan valuasi US$10 miliar.

    Sebelumnya, Bloomberg News juga pernah melaporkan bahwa para eksekutif Apple telah mengadakan pembicaraan internal tentang kemungkinan mengajukan penawaran untuk Perplexity. Kita tunggu saja!

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bagaimana Nasib Negara-negara Bekas Jajahan Prancis di Afrika?

    Bagaimana Nasib Negara-negara Bekas Jajahan Prancis di Afrika?

    Jakarta –

    Usia 65 tahun adalah “usia dewasa,” ujar Alassane Ouattara, Presiden Republik Pantai Gading saat perayaan kemerdekaan negaranya, 7 Agustus lalu. “Ini adalah momen refleksi seberapa jauh kita telah melangkah. Sebuah ajakan konsolidasi pelajaran masa lalu untuk menghadapi masa depan.”

    Banyak negara Afrika merayakan kemerdekaan yang ke-65 tahun ini, 14 diantaranya adalah negara bekas jajahan Prancis. Celakanya, saat ini hubungan Presiden Prancis, Emmanuel Macron dengan negara-negara tersebut dilaporkan saling bersitegang.

    Wilayah frankofon Afrika termiskin di dunia

    Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan delapan dari 14 negara bekas jajahan Prancis masuk dalam kategori Indeks Pembangunan Manusia paling rendah – termasuk di dalamnya negara-negara Sahel seperti Mali, Burkina Faso, Niger, dan Chad.

    Alasannya cukup beragam. Di banyak wilayah, tanah tidak begitu subur untuk pertanian berskala besar, sementara sumber daya mineral memberikan kemakmuran yang terbatas. Kondisi ini diperparah dengan tingginya angka kelahiran yang meningkatkan beban finansial – menurut Matthias Basedau, Direktur Institut Studi Afrika GIGA di Hamburg.

    “Lalu ada tantangan lain seperti ketidakstabilan politik. Hal ini menyebabkan negara-negara ini terjebak konflik, yang menyebabkan perlambatan pembangunan. Dan perlambatan pembangunan pada akhirnya menyebabkan lebih banyak konflik,” jelas Basedau dalam wawancara dengan DW.

    Di Mali, Burkina Faso, dan Niger, kudeta militer kerap terjadi beberapa tahun terakhir. Sayangnya, pemerintahan sipil tidak mampu memutus siklus tersebut.

    Pemimpin laki-laki yang ‘kuat’ bukan institusi yang kuat

    Di banyak negara Afrika berbahasa Prancis atau frankofon, kudeta dan peralihan kekuasaan secara paksa masih sering terjadi. Transisi kekuasaan secara damai dan demokratis, seperti di Senegal tahun lalu, jarang terjadi.

    Paul Biya, Presiden Kamerun yang berusia 92 tahun, masih berniat mencalonkan diri sebagai presiden untuk kedelapan kalinya, dan Faure Gnassingbe, Presiden Togo yang mengubah konstitusi untuk memperkuat dan memperpanjang kekuasaannya.

    Menurut sejarawan Tumba Alfred Shango Lokoho dari Universite Sorbonne Nouvelle di Paris, harapan akan “era institusi yang kuat” sejak 1990-an telah pupus. “Di sebagian besar negara Afrika saat ini, orang-orang kuatlah yang mencengram kekuasaan, bahkan mengabaikan konstitusi dan mengubahnya dengan segala cara agar tetap berkuasa,” ujar Shango Lokoho kepada DW. Inilah yang menurut Lahoko sebagai kelemahan Afrika, institusi yang tidak kuat.

    Pengaruh politik Prancis di Afrika semakin pudar

    Banyak institusi politik di kawasan ini awalnya dibentuk mengikuti model Prancis sejak tahun 1960, “Selalu ada sistem presidensial, yang bahkan jauh lebih presidensial dan otoriter dibandingkan Prancis, yang menganut sistem semi-presidensial. Banyak konstitusi juga mengikuti model Prancis—dengan beberapa perbedaan, tentu saja. Mungkin ciri khasnya lebih kepada sekularisme, yaitu pemisahan tegas antara agama dan negara. Bisa dikatakan bahwa hal ini turut berkontribusi mengurangi diskriminasi agama di negara-negara ini,” jelas Matthias Basedau.

    Namun, beberapa negara semakin ‘menjauh’ dari Prancis, terutama di wilayah Sahel, setelah terjadi kudeta militer. Ketiga junta militer di kawasan tersebut telah mengusir pasukan Prancis dan kini mengandalkan Rusia sebagai mitra keamanan.

    Prancis pun telah menarik pasukan militernya dari Chad, Senegal, dan Republik Pantai Gading. Basis militer Prancis di Gabon kini hanya digunakan untuk melatih tentara lokal, bukan operasi militer aktif. Satu-satunya basis militer Prancis yang masih aktif ada di Djibouti.

    Matthias Basedau mengatakan bahwa tujuan utama kebijakan Prancis untuk Afrika adalah mempertahankan pemerintahan pro-Prancis. Kamerun adalah salah satunya ‘benteng terakhir’ yang secara politik dan ideologi berpihak pada Prancis. “Tapi kita harus lihat nanti seperti apa keadaannya setelah Paul Biya tidak lagi berkuasa,” jelas Basedau.

    Hubungan Ekonomi Afrika-Prancis Tetap Erat

    Meskipun pengaruh politik Prancis di Afrika semakin melemah, hubungan ekonomi Prancis dengan negara-negara bekas jajahannya, tetap kuat.

    Hal ini terlihat dalam sektor ekstraksi sumber daya alam serta kepemilikan perusahaan seperti jaringan supermarket, SPBU, dan operator seluler yang masih sebagian atau sepenuhnya dikuasai oleh Prancis.

    Contoh paling mencolok adalah penggunaan mata uang Franc CFA di Afrika Barat dan Tengah. Meskipun sering dikritik sebagai warisan kolonial karena begitu terikat dengan mata uang euro dan membatasi kedaulatan moneter, mata uang ini nyatanya membawa stabilitas, menekan inflasi, serta mempermudah perdagangan antarnegara.

    Setelah 65 tahun kemerdekaan, negara-negara bekas jajahan Prancis di Afrika memilih jalannya masing-masing. Para perantau dari negeri ini punya peran besar mendukung ekonomi negara-negara Afrika, contohnya 110.000 warga Senegal yang tinggal dan bekerja di Prancis, melakukan transaksi antar negara – mengirim uang ke Senegal dan menyumbang lebih dari 10% PDB, separuh uang tersebut diterima masyarakat desa.

    Kondisi sosial-ekonomi di negara-negara bekas jajahan setidaknya menunjukkan perbaikan: tingkat kemiskinan ekstrem menurun, harapan hidup meningkat, dan angka kematian anak menurun.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Pemimpin Prancis-Jerman-Polandia Ramai-ramai Kunjungi Moldova, Ada Apa?

    Pemimpin Prancis-Jerman-Polandia Ramai-ramai Kunjungi Moldova, Ada Apa?

    Chisinau –

    Pemimpin Prancis, Jerman, dan Polandia kompak mengunjungi Moldova pada Rabu (27/8) waktu setempat. Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan untuk Presiden Moldova Maia Sandu menjelang dimulainya masa kampanye untuk pemilu parlemen bulan depan, yang dibayangi kekhawatiran campur tangan Rusia.

    Moldova merupakan negara pro-Uni Eropa yang berbatasan dengan Ukraina, yang selama tiga tahun terakhir menghadapi invasi militer Moskow.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, dan Perdana Menteri (PM) Polandia Donald Tusk akan bertemu Presiden Sandu untuk merayakan hari kemerdekaan ke-34 Moldova, saat negara itu terus mendorong proses keanggotaan Uni Eropa.

    “Ini merupakan bentuk dukungan para pemimpin Eropa untuk Moldova seiring Rusia meningkatkan aktivitas campur tangannya menjelang pemilu yang berisiko tinggi,” sebut kantor kepresidenan Moldova dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Rabu (27/8/2025).

    Sandu dan sekutu-sekutu Eropanya telah berulang kali menuduh Rusia berupaya mengacaukan negara bekas Uni Soviet tersebut, yang terletak di antara Ukraina yang dilanda perang dan Rumania, yang merupakan anggota Uni Eropa serta aliansi NATO.

    Sebagai pengkritik vokal Rusia, terutama sejak invasi ke Ukraina pada tahun 2022, Sandu telah memimpin Moldova melalui perundingan aksesi resmi Uni Eropa yang dimulai pada Juni 2024.

    Ketiga pemimpin negara Uni Eropa itu akan memberikan pernyataan kepada wartawan bersama Sandu pada Rabu (27/8) sore, sebelum jamuan makan malam.

    Mereka kemudian akan memberikan pidato selama perayaan hari kemerdekaan resmi yang diadakan di Lapangan Kemerdekaan Chisinau, yang diwarnai konser pada malam harinya.

    Seorang penasihat kepresidenan Prancis mengatakan kepada wartawan bahwa Macron, Merz, dan Tusk ingin menegaskan kembali “dukungan mereka terhadap kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah Moldova”. Ketiga pemimpin juga disebut ingin mendukung “lintasan Eropa” yang dipilih oleh Moldova.

    “Kita tidak bisa mengabaikan konsekuensi perang agresi Rusia terhadap Ukraina, yang secara langsung berdampak pada Moldova,” kata penasihat kepresidenan Prancis tersebut.

    “Moldova terancam oleh Rusia,” sebutnya, merujuk pada “intervensi dan campur tangan” Moskow.

    Sandu yang terpilih kembali untuk masa jabatan kedua pada tahun 2024, bulan lalu menuduh Rusia “mempersiapkan campur tangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilu September” untuk “mengendalikan Moldova dari kejatuhan”.

    Lihat juga Video ‘Rusia Setop Pasokan Gas, Sebagian Wilayah Moldova Gelap Gulita’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Quartararo Ungkap Syarat Yamaha M1 Bermesin V4 Bisa Digunakan di MotoGP

    Quartararo Ungkap Syarat Yamaha M1 Bermesin V4 Bisa Digunakan di MotoGP

    Jakarta –

    Fabio Quartararo menaruh harapan besar pada prototipe Yamaha M1 bermesin V4 yang tengah disiapkan untuk menggantikan M1 bermesin inline-4 di MotoGP. Rider Prancis menyebut ada syarat utama sebelum motor anyar tersebut bisa benar-benar siap dipakai di lintasan balap.

    Quartararo mengatakan dirinya akan menilai motor V4 di tes resmi Misano bulan depan. Menurutnya, motor itu setidaknya harus bisa mendekati performa M1 saat ini, yang sudah mendapatkan banyak improvisasi.

    “Saya rasa jika saya mencobanya dan selisih waktu putaran saya kurang dari setengah detik (dari M1 saat ini), saya rasa itu langkah yang bagus,” kata Quartararo saat akhir pekan MotoGP Hungaria, dikutip dari Crash. “Karena ini pertama kalinya saya menggunakannya,” sambung dia.

    Fabio Quartararo Foto: REUTERS/Jon Nazca

    Yamaha memang belum merilis catatan resmi dari uji coba privat V4. Namun pabrikan Jepang itu menegaskan motor anyar ini harus ‘setidaknya sama bagusnya’ dengan M1 mesin inline-4 sebelum benar-benar dipakai pada musim 2026.

    Proyek V4 sendiri masih dalam tahap awal, sementara M1 dengan konfigurasi inline sudah terbukti menjadi motor juara dunia sejak debut pada 2002.

    Tes Misano digelar tepat setelah MotoGP San Marino, 12-14 September. Pada momen itu, rider penguji Augusto Fernandez akan menjajal V4 dalam debut balapan publiknya sebagai wild card. Quartararo sendiri tak menutup kemungkinan ikut mengendarainya di balapan musim ini.

    “Tergantung seberapa bagus motor (V4) kami, tapi bagi saya kami butuh perubahan,” ucapnya.

    Juara dunia MotoGP 2021 itu bahkan mengaku sedikit terkejut karena baru mendapat kesempatan mencoba motor tersebut. “Menurut saya, harusnya saya menguji (mesin V4) sebelumnya, tetapi saya bukanlah orang yang memutuskan,” katanya.

    Meski Yamaha menargetkan peningkatan pada sektor pengereman, Quartararo menegaskan performa mesin adalah kunci. “Kalau mesinnya tidak siap untuk menyalip, Anda tidak akan bisa melakukannya,” tegasnya.

    “Jadi, sekalipun motornya kencang, saya butuh motor yang mampu bersaing saat balapan. Jika saya tidak memiliki tenaga maksimal, itu tidak akan menjadi motor tempur,” sambung juara MotoGP 2021.

    Saat ini Quartararo masih mengandalkan M1 generasi terakhir dengan catatan empat kali start dari posisi depan dan sekali podium, menempati urutan kesepuluh klasemen sementara. Jika semua berjalan sesuai rencana, Yamaha V4 1.000cc akan turun tahun depan, meski hanya semusim sebelum diganti versi 850cc pada 2027.

    (lua/rgr)

  • Suzuki e Vitara Resmi Diproduksi, Bakal Diekspor ke 100 Negara

    Suzuki e Vitara Resmi Diproduksi, Bakal Diekspor ke 100 Negara

    Jakarta –

    Suzuki resmi memulai produksi kendaraan listrik baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) pertamanya, e Vitara, di fasilitas Suzuki Motor Gujarat (SMG), India. Tak hanya buat memenuhi kebutuhan domestik, e Vitara rakitan dalam negeri itu juga bakal diekspor ke sejumlah negara.

    Peresmian produksi Suzuki e Vitara menjadi tonggak penting dalam perjalanan elektrifikasi Suzuki. Acara peresmian itu turut dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi, bersama pejabat penting lainnya, termasuk Menteri Utama Gujarat Bhupendra Patel, Presiden Suzuki Motor Corporation Toshihiro Suzuki, dan Chairman Maruti Suzuki RC Bhargava.

    Suzuki e Vitara resmi diproduksi, bakal diekspor ke 100 negara Foto: Indianautosblog

    e Vitara hadir bukan sebagai model konversi dari mesin bensin, melainkan dikembangkan di atas platform khusus EV. Dengan pendekatan ini Suzuki memastikan tidak ada kompromi dari sisi desain maupun performa. Menariknya, SUV listrik ini langsung disiapkan buat pasar global dengan rencana ekspor ke lebih dari 100 negara. Beberapa di antaranya adalah pasar utama Eropa seperti Inggris, Jerman, Prancis, Italia, hingga Norwegia.

    Sebelumnya, e Vitara sudah lebih dulu diperkenalkan di Milan dan dalam ajang Bharat Mobility Global Expo di New Delhi. Suzuki menyebut, kehadiran mobil ini menjadi bukti kolaborasi manufaktur India dengan teknologi global Suzuki, sekaligus memperkuat semangat ‘Make in India, Make for the World’.

    Tidak hanya produksi mobil, pencapaian lain yang diraih Suzuki di India adalah dimulainya produksi lokal sel dan elektroda baterai lithium-ion oleh TDS Lithium-Ion Battery Gujarat (TDSG), anak perusahaan Maruti Suzuki. TDSG menjadi perusahaan pertama di India yang berhasil melakukan lokalisasi hingga tingkat elektroda (katoda dan anoda). Hal ini diharapkan memperkuat rantai pasok kendaraan elektrifikasi, termasuk untuk model hybrid seperti Grand Vitara yang sudah lebih dulu populer.

    Suzuki menegaskan, dua pencapaian besar ini akan mendukung visi Aatmanirbhar Bharat dengan mendorong kemandirian India dalam teknologi kendaraan listrik dan hybrid.

    Batch pertama Suzuki e Vitara untuk pasar ekspor akan dikirim dari Pelabuhan Pipavav menuju Eropa. Dengan begitu, SUV listrik ini diproyeksikan menjadi duta global baru yang menunjukkan kemampuan India dalam memproduksi kendaraan listrik berskala besar.

    (lua/din)