Xcloud.id

Negara: Prancis

  • Rumah Sakit di Prancis Diminta Bersiap Hadapi Perang di Eropa Tahun 2026

    Rumah Sakit di Prancis Diminta Bersiap Hadapi Perang di Eropa Tahun 2026

    GELORA.CO – Rumah sakit-rumah sakit di Prancis diminta untuk bersiap menghadapi kemungkinan konflik bersenjata di Eropa pada tahun depan.

    Dalam sebuah surat yang dikirim kepada badan-badan kesehatan regional, yang diungkap oleh Le Canard Enchaine, Kementerian Kesehatan Prancis meminta rumah sakit untuk bersiap menghadapi sebuah konflik (militer) besar paling lambat Maret 2026.

    Surat kabar itu memperingatkan bahwa antara 10.000 hingga 50.000 orang bisa diperkirakan masuk ke rumah sakit dalam kurun 10 hingga 180 hari.

    “Dalam konteks internasional saat ini, perlu diantisipasi bentuk dukungan kesehatan pada situasi konflik berintensitas tinggi,” tulis Kementerian Kesehatan Prancis dalam surat tersebut.

    Menteri Kesehatan Prancis Catherine Vautrin tidak membantah rincian yang disebutkan dalam surat itu ataupun keberadaannya dalam wawancara dengan stasiun televisi Prancis BFMTV.

    “Itu bagian dari persiapan, seperti persediaan strategis, misalnya menghadapi epidemi,” ujarnya kepada stasiun tersebut seperti dilansir The Independent. “Saya tidak menjabat saat COVID-19, ingatlah, tidak ada kata yang cukup keras untuk menggambarkan betapa negara ini kurang siap.”

    “Adalah hal yang sepenuhnya normal bagi negara untuk mengantisipasi krisis dan konsekuensi dari apa yang sedang terjadi. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah pusat.”

    Surat tertanggal 18 Juli itu menyebut bahwa Prancis bisa menjadi basis belakang bagi sebuah konflik besar dalam beberapa bulan mendatang. Ditambahkan pula bahwa Kementerian Kesehatan Prancis sedang mempertimbangkan untuk mendirikan pusat-pusat medis di dekat pelabuhan atau bandara sehingga para prajurit dapat dialihkan ke negara asal mereka.

    Buku Panduan Bertahan Hidup

    Surat ini muncul hanya beberapa bulan setelah Prancis mengumumkan rencana untuk mengirimkan sebuah buku panduan bertahan hidup setebal 20 halaman ke setiap rumah tangga. 

    Buku panduan tersebut disebut-sebut berisi petunjuk persiapan menghadapi ancaman yang akan segera terjadi, termasuk bencana alam, krisis kesehatan, atau konflik bersenjata. Pemerintah Prancis saat itu mengatakan tidak berfokus pada konflik bersenjata.

    Panduan itu juga menyarankan barang-barang yang sebaiknya dimiliki sebagai bagian dari perlengkapan bertahan hidup, antara lain sedikitnya enam liter air kemasan, 10 kaleng makanan, sebuah senter, baterai, serta perlengkapan medis termasuk larutan saline, kompres, dan parasetamol.

    Salah satu bagian dari buku panduan merekomendasikan agar pintu ditutup rapat dalam keadaan terjadi kecelakaan nuklir.

    Pada Juli, Presiden Emmanuel Macron mengumumkan rencana untuk mendorong peningkatan belanja pertahanan Prancis, berjanji menggandakan anggaran militer pada tahun 2027.

    Anggaran militer yang pada 2017 berjumlah 32 miliar euro akan naik menjadi 64 miliar euro pada 2027, dengan tambahan alokasi 3,5 miliar euro untuk tahun depan dan 3 miliar euro lainnya pada 2027.

  • Sudah Ada di Dealer, Harga Mobil Eropa Ini Cuma Rp 140 Jutaan

    Sudah Ada di Dealer, Harga Mobil Eropa Ini Cuma Rp 140 Jutaan

    Jakarta –

    Produsen roda empat asal Prancis, Citroen resmi meluncurkan Citroen Basalt X. Meski dibekali banyak fitur mumpuni, namun kendaraan tersebut dibanderol selayaknya mobil pemula atau entry level.

    Disitat dari Gaadiwaadi, Citroen Basalt X bukan meluncur di Indonesia, melainkan di India. Menurut CEO & Direktur Utama Stellantis India, Shailesh Hazela, pasar India masih sangat menjanjikan untuk mobil-mobil Eropa seperti Citroen.

    “India merupakan inti dari visi global Stellantis, dan peluncuran hari ini menandai momen penting bagi Citroën India 2.0. Jadi, melalui Basalt X, kami bangga memperkenalkan CARA, pendamping dalam mobil pintar pertama di India-dirancang, direkayasa, dan diluncurkan di India,” ujar Hazela, dikutip Sabtu (6/9).

    “Basalt X Range merupakan langkah maju yang berani, memperkuat portofolio kami dengan eksklusivitas dan kenyamanan. Inovasi-inovasi ini merupakan bagian dari pergeseran jangka panjang kami untuk menjadikan mobilitas lebih terhubung, lebih manusiawi, dan lebih aspiratif,” tambahnya.

    Citroen Basalt X di India. Foto: Doc. Citroen India

    Secara tampilan, Citroen Basalt X mengusung desain SUV Crossover dengan sentuhan coupe. Kendaraan tersebut menggabungkan tampilan kekar khas SUV di bagian depan dengan siluet melandai di bagian belakang.

    Pabrikan merancang Basalt X sebagi mobil yang kompak namun bermuka garang. Kendaraan itu disematkan lampu utama (headlamp) memicing yang terhubung langsung dengan logo perusahaan. Kemudian grilnya dirancang dominan dengan desain yang cukup radikal.

    Selain mengusung desain coupe-SUV yang sudah dikenal, pabrikan asal Prancis ini memberikan sentuhan premium pada Citroen Basalt, seperti penggunaan trim kulit sintetis lembut dengan aksen emas, jok depan yang sudah dilengkapi ventilasi, pencahayaan ambient yang menambah kesan mewah, serta layar sentuh tanpa bingkai berukuran 26 cm yang dipadukan dengan panel instrumen digital berukuran serupa.

    Dari sisi keselamatan, mobil ini dibekali enam airbag, Electronic Stability Program (ESP), sistem pemantau tekanan ban (TPMS), dudukan ISOFIX untuk kursi anak, hill-hold assist, dan alarm perimeter. Semua fitur keselamatan ini sudah menjadi standar di seluruh varian. Selain itu, tersedia juga kamera 360 derajat dengan tujuh mode tampilan dan cruise control yang dilengkapi pembatas kecepatan.

    Citroen Basalt X di India. Foto: Doc. Citroen India

    Citroen masih mempertahankan dua pilihan mesin bensin 1.2L. Mesin turbo menghasilkan tenaga maksimal 110 PS dan torsi 205 Nm, sedangkan versi tanpa turbo atau naturally aspirated juga tetap tersedia. Pilihan transmisinya mencakup manual lima percepatan, manual enam percepatan, dan otomatis torque converter enam percepatan.

    Menariknya, mobil tersebut punya fitur bernama CARA yang diklaim sebagai asisten pintar pertama di India. CARA bukan sekadar sistem perintah suara biasa, melainkan mampu memahami nada suara dan konteks pembicaraan. Misalnya, saat pengemudi mengatakan “Saya lelah”, sistem akan langsung menyarankan tempat istirahat terdekat.

    CARA terintegrasi penuh dengan sistem mobil, termasuk memantau tekanan ban, mengontrol fitur seperti AC dan kunci pintu, serta mengatur navigasi, panggilan telepon, pengingat, dan pemutaran musik.

    Bahkan, CARA mampu memberikan informasi secara real-time mengenai jadwal penerbangan, pasar saham, cuaca, hingga skor pertandingan kriket. Dari sisi keselamatan, sistem ini juga mendukung perintah suara untuk SOS, peringatan darurat, dan respon saat terjadi kecelakaan.

    CARA mendukung 52 bahasa, baik lokal maupun internasional, dan bisa berganti bahasa di tengah percakapan. Fitur ini tersedia secara gratis untuk varian MAX Automatic, khusus untuk pemesanan awal.

    Menariknya, meski canggih, namun Citroen Basalt X dibanderol cukup murah di India, yakni mulai dari 7.95 lakh rupee atau Rp 140 jutaan. Menarik sekali, bukan?

    (sfn/lth)

  • Staf Nadiem Buronan, Ini Sosok-Perannya di Kasus Pengadaan Chromebook

    Staf Nadiem Buronan, Ini Sosok-Perannya di Kasus Pengadaan Chromebook

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Jurist Tan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kasus tersebut terkait pengadaan laptop berbasis ChromeOS, dan diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 1,98 triliun.

    Dilansir detiknews, Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyebut Jurist Tan telah menjadi buron dan sudah dicegah bepergian ke luar negeri. Pihak Polri pun telah meneruskan permohonan red notice ke kantor pusat Interpol di Lyon, Prancis. Kini Polri menunggu penerbitan red notice oleh Interpol.

    Jurist sendiri merupakan Staf Khusus Nadiem Makarim saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi. Namun keterlibatan dalam kasus ini sudah dilakukan jauh sebelum Nadiem masuk kabinet.

    Kejaksaan Agung menjelaskan dia bersama Nadiem Makarim dan Fiona Handayani yang juga Staf Khusus Menteri membuat grup WhatsApp pada Agustus 2019. Grup bernama Mas Menteri Core Team itu membahas soal rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek saat Nadiem diangkat menjadi menteri.

    Usai Nadiem diangkat menjadi menteri pada Oktober 2019, Jurist mewakilinya bertemu dengan YK dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK). Pertemuan itu membahas teknis pengadaan TIK menggunakan ChromeOS.

    Kejagung juga mengatakan Jurist menghubungi YK dan Ibrahim Arief (IBAM), yang kemudian juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Dia dibuatkan kontrak kerja sebagai pekerja PSPK yang bertugas menjadi konsultan teknologi di Warung Teknologi di Kemendikbudristek, tugasnya membantu pengadaan TIK dengan ChromeOS.

    Selain itu Jurist dan Fiona juga meminta pengadaan TIK dengan ChromeOS kepada Ibrahim dan dua orang lainnya yakni Direktur Sekolah Dasar Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 2020-2021 bernama Sri Wahyuningsih (SW) serta Mulatsyah atau MUL selaku Direktur SMP pada Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Padahal Kejagung mencatat Staf Khusus tidak memiliki wewenang dan tuga saat perencanaan dan pengadaan barang/jasa.

    Baik SW dan MUL juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus ini.

    Jurist juga diketahui bertemu dengan pihak Google mewakili Nadiem yang sudah bertemu sebelumnya. Dia membicarakan teknis pengadaan TIK yang menggunakan ChromeOS, termasuk co-investment 30% dari pihak perusahaan untuk kemendikbudristek.

    Informasi tersebut telah disampaikan JT dalam rapat-rapat dengan pihak kementerian. Pada 6 Mei 2020, dia disebut pula hadir dalam pertemuan yang dipimpin Nadiem.

    Dalam pertemuan tersebut, Nadiem memerintahkan penggunaan ChromeOS untuk pengadaan 2020-2022 dari Google. Padahal menurut Kejagung, pengadaan belum dilaksanakan.

    Nadiem Makarim sendiri dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

    Jurist Tidak di Indonesia

    Dalam pengumuman tersangka yang dilakukan Selasa malam (15/7/2025), Kejagung hanya menyebutkan MUL dan SW dilakukan penahanan rutan sementara IBAM menjadi tahanan kota.

    Pihak Kejagung mengatakan Jurist tidak berada di Indonesia. Dia sudah berulang kali dipanggil untuk pemeriksaan namun tidak memenuhinya.

    “Yang kita tahu satu orang JT, yang bersangkutan tidak ada di Indonesia dan sudah beberapa kali dipanggil dalam kapasitas sebagai sanksi tidak mengindahkan,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar dalam konferensi pers di kantor Kejagung, Selasa Malam (16/7/2025).

    Pihak Kejagung juga menyatakan Jurist sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). “Kami sudah melakukan DPO tentu kami bekerja sama dengan pihak terkait agar yang bersangkutan bisa hadir tanah air,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar dalam kesempatan yang sama.

    Terpisah, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan paspor Jurist Tan sudah dicabut sejak 4 Agustus 2025 sesuai permintaan Kejagung.

    “Sejak tanggal 4 Agustus (paspor Jurist Tan telah dicabut) sesuai permintaan Kejagung RI,” ujar Agus, Rabu (13/8/2025), dikutip dari detiknews.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Energi Bangsa Terkuras Mencari Dalang Demonstrasi, Bukan Lakukan Perubahan

    Energi Bangsa Terkuras Mencari Dalang Demonstrasi, Bukan Lakukan Perubahan

    GELORA.CO -Mantan Jurubicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adhie Massardi mengaku prihatin dengan aksi unjuk rasa di Tanah Air yang ujung-ujungnya selalu mencari dalang sementara lupa dengan apa masalah bangsa dan negara yang harus dibenahi yang membuat aksi tersebut terpantik.

    Hal itu disampaikan Adhie dalam acara virtual Halaqah AWM malam Sabtuan Abdul Wahid Maktub dengan tema “Demonstrasi dalam Islam, pada Jumat malam, 5 September 2025.

    Adhie mengurai beberapa negara maju yang sempat didesak rakyatnya untuk melakukan perubahan dan reformasi, salah satunya Korea Selatan pada tahun 1980. Hingga akhirnya Korea Selatan melakukan reformasi politik dan kini menjadi negara maju.

    Selain itu, kata Adhie, ada revolusi Prancis yang berhasil mengubah pola bernegara dan melakukan pembenahan total.

    Namun, di Indonesia justru selalu mencari dalang di setiap peristiwa besar, tanpa dibarengi dengan perubahan total.

    “Jadi setiap ada peristiwa besar di negara lain itu menjadi inspirasi bagaimana untuk keluar dari situasi ini. Nah di kita ini kan setiap ada peristiwa itu yang dicari dalang,” kata Adhie.

    Ia menilai Indonesia cukup banyak membuang waktu dengan kerap mencari biang kerok tanpa dibarengi perubahan dalam bernegara.

    “Menurut saya kita sudah membuang waktu hampir 90 tahun hanya untuk mencari dalang dan provokasi dalam setiap aksi demonstrasi. Hari ini kita melihat sumber daya bangsa ini kan sudah habis hanya untuk sumber daya dan waktu,” kata Adhie.

    “Ini sudah nggak ada lagi buat kita untuk melakukan eksperimen-eksperimen semacam itu. Setiap ada demonstrasi besar dianggap ditunggangi, diasing, ada provokator, dicari itu kemudian ada eksperimen yang lain, mengganti,” sambungnya.

  • Putin Keluarkan Ancaman Baru, Siaga Hancurkan Militer Asing di Ukraina

    Putin Keluarkan Ancaman Baru, Siaga Hancurkan Militer Asing di Ukraina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan ancaman terbaru, mengingatkan tentara-pasukan asing yang bakal masuk ke Ukraina. Dia menyatakan, tentara-pasukan asing yang datang ke Ukraina akan dianggap sebagai target sah untuk diserang.

    “Jika ada pasukan muncul di sana, terutama saat ini, selama operasi militer, kami berasumsi bahwa mereka akan jadi target penghancuran yang sah,” kata Putin, dikutip dari Reuters, Sabtu (6/9/2025).

    “Dan, jika keputusan yang diambil mengarah ke perdamaian, perdamaian jangka panjang, saya melihat sama sekali tidak ada gunanya kehadiran mereka di wilayah Ukraina. Titik,” tegas Putin.

    Janji Prancis, Eropa & AS Jaga Ukraina

    Pernyataan Putin itu merespon ucapan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengatakan, ribuan tentara asing dapat dikerahkan ke negaranya di bawah jaminan keamanan pascaperang. Meski, pejabat Eropa memandang tanda-tanda perdamaian antara kedua negara masih jauh. Namun, memutuskan untuk bersiap.

    Pernyataan Zelensky itu usai janji 26 negara yang siap menjamin keamanan pascaperang kepada Ukraina. Yang diungkapkan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Kamis (4/9/2025), usai mengadakan pertemuan dengan sekutu Kyiv.

    Menurut Macron, usai pertemuan itu, dia dan para pemimpin Eropa lainnya, bersama Zelensky dan Presiden AS Donald Trump pun telah berbicara lewat telepon. Membahas kontribusi AS dalam jaminan yang dijanjikan itu.

    “Saat konflik berakhir, jaminan keamanan akan diterapkan,” kata Macron dalam konferensi pers di Istana Elysee di Paris, berdiri di samping Zelenskiy, seperti dilansir Reuters.

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 26 Negara Siap Kirim ‘Pasukan Penenang’ ke Ukraina Jika Damai dengan Rusia

    26 Negara Siap Kirim ‘Pasukan Penenang’ ke Ukraina Jika Damai dengan Rusia

    Jakarta –

    Sebanyak 26 negara berkomitmen mengerahkan pasukan ke Ukraina setelah tercapainya perdamaian dengan Rusia. Hal itu agar mencegah Rusia kembali menyerang Ukraina.

    Hal itu disampaikan Presiden Prancis Emmanuel Macron usai pertemuan dengan pemimpin Eropa dan turut dihadiri Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, seperti dilansir AFP, Jumat (5/9/2025).

    “Saat ini ada 26 negara yang telah secara resmi berkomitmen –beberapa lainnya belum mengambil posisi– untuk mengerahkan pasukan sebagai ‘pasukan penenang’ di Ukraina, atau hadir di darat, laut, atau udara,” ujar Macron kepada para wartawan setelah pertemuan puncak.

    “Pasukan ini tidak bermaksud untuk berperang melawan Rusia,” tambah Macron.

    Sementara itu, Macron mengatakan dukungan Amerika untuk jaminan keamanan yang disponsori Eropa akan difinalisasi “dalam beberapa hari mendatang,”. Ia mengatakan “tidak ada keraguan” mengenai kesiapan AS untuk mengambil bagian dalam upaya keamanan tersebut.

    ‘Pasukan penenang’ tersebut sebagai jaminan keamanan yang ingin ditawarkan koalisi yang sebagian besar terdiri dari negara-negara Eropa kepada Ukraina apabila perang dengan Rusia berakhir melalui kesepakatan damai atau gencatan senjata.

    Namun, ada juga kekhawatiran yang berkembang bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin saat ini tidak menunjukkan minat pada perjanjian damai, dengan kekhawatiran yang meningkat setelah kunjungannya yang penting ke Beijing minggu ini.

    Usai pertemuan tersebut, para pemimpin Eropa berbicara dengan Presiden AS Donald Trump melalui konferensi video. Beberapa pemimpin Eropa hadir secara langsung dan yang lainnya, seperti Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, secara jarak jauh.

    Pertemuan tersebut merupakan dorongan baru yang dipimpin oleh Macron untuk menunjukkan bahwa Eropa dapat bertindak secara independen dari Washington setelah Trump mengubah kebijakan luar negeri AS dan memulai perundingan langsung dengan Putin setelah kembali ke Gedung Putih.

    Sementara Amerika Serikat diwakili oleh utusan khusus Trump, Steve Witkoff, yang juga bertemu dengan Zelensky secara terpisah.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada sekutu-sekutu Eropanya atas persetujuan untuk mengirim pasukan ke Ukraina pascaperang, dan menyebut langkah tersebut sebagai “langkah konkret” pertama.

    “Saya pikir hari ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ini adalah langkah konkret serius yang pertama,” ujar Zelensky kepada para wartawan.

    Macron juga mengatakan bahwa negara-negara Eropa akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia-“bekerja sama dengan Amerika Serikat”-jika Moskow terus menolak kesepakatan damai.

    Tump Bakal Telepon Putin

    Dalam kesempatan berbeda, Presiden AS Donald Trump mengatakan segera menghubungi Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal itu disampaikan Trump setelah sebelumnya melakukan panggilan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan para pemimpin Eropa.

    “Ya, tentu saja,” kata Trump kepada seorang wartawan yang menanyakan apakah ia akan berbicara dengan pemimpin Rusia tersebut dalam waktu dekat, di sela-sela jamuan makan malam dengan para eksekutif teknologi terkemuka AS di Gedung Putih.

    Adapun percakapan melalui telepon Trump dengan para pemimpin Eropa tersebut dilakukan setelah pertemuan puncak di Paris yang bertujuan untuk memperkuat rencana jaminan keamanan bagi Ukraina jika atau ketika terjadi gencatan senjata.

    Respons Rusia

    Sementara itu Juru bicara Rusia, Dmitry Peskov mengatakan bahwa komunikasi dengan Trump “dapat diselenggarakan dengan sangat cepat jika diperlukan”. Akan tetapi Rusia menolak mentah-mentah gagasan jaminan keamanan Barat untuk Ukraina.

    “Dapatkah kontingen militer asing, terutama Eropa dan Amerika, menyediakan dan menjamin keamanan bagi Ukraina? Tentu saja tidak, mereka tidak bisa,” kata Peskov kepada kantor berita negara RIA Novosti.

    “Ini bukanlah jaminan keamanan bagi Ukraina yang sesuai dengan negara kita,” tambahnya.

    Tonton juga video “Putin Ungkit Perjanjian Minsk, Salahkan Ukraina Atas Perang” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (yld/knv)

  • Tidak Akan Ada Negara Palestina!

    Tidak Akan Ada Negara Palestina!

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio mengkritik keras Prancis dan negara-negara lain yang berencana mengakui negara Palestina. Ia menegaskan tidak akan ada negara Palestina.

    Dilansir AFP, Jumat (5/9/2024), Rubio menyampaikan itu merespons rencana Israel mencaplok Tepi Barat. Ia menyebut langkah Israel itu perlu dilakukan untuk menghancurkan prospek negara Palestina yang merdeka.

    “Apa yang Anda lihat dengan Tepi Barat dan aneksasinya, itu bukanlah hal yang final, itu adalah sesuatu yang sedang dibahas di antara beberapa elemen politik Israel. Saya tidak akan memberikan pendapat tentang itu hari ini,” kata Rubio kepada wartawan di Ekuador.

    “Yang akan saya katakan kepada Anda adalah bahwa itu sepenuhnya dapat diprediksi,” katanya.

    Kemudian, Rubio menegaskan tidak akan ada negara Palestina. Ia menyebut negara Palestina terbentuk bukan dari pengakuan negara-negara lain,

    Ia juga mengulangi tuduhannya bahwa dorongan untuk mengangkat Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, telah membuat Hamas, saingannya, di Gaza, semakin berani. “Begitu, hari itu, Prancis mengumumkan hal yang mereka lakukan, hari itu juga, Hamas meninggalkan meja perundingan,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menyerukan akan mengakui negara Palestina di KTT PBB pada 22 September lalu. Ia menyuarakan kekesalannya atas situasi kemanusiaan yang mengerikan dan apa yang ia lihat sebagai sikap keras kepala Israel.

    (maa/maa)

  • Kecam Rencana Akui Negara Palestina, Netanyahu Sebut PM Belgia ‘Lemah’

    Kecam Rencana Akui Negara Palestina, Netanyahu Sebut PM Belgia ‘Lemah’

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam keputusan Belgia untuk mengakui negara Palestina bersama negara-negara Barat lainnya di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Netanyahu menyebut PM Belgia Bart de Wever sebagai “pemimpin lemah”.

    “Perdana Menteri Belgia de Wever adalah seorang pemimpin lemah yang berusaha memenuhi tuntutan terorisme Islam dengan mengorbankan Israel. Dia ingin memberi makan buaya teroris sebelum mereka melahap Belgia,” kata Netanyahu dalam pernyataan yang dirilis kantornya, seperti dilansir AFP, Kamis (4/9/2025).

    Kecaman Netanyahu itu disampaikan setelah otoritas Belgia mengumumkan rencananya untuk memberikan pengakuan resmi kepada negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB yang akan bersidang bulan ini.

    Pengumuman Belgia tersebut menyusul pengumuman serupa oleh Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Belgia Maxime Prevot, dalam pengumuman pada Selasa (2/9), mengatakan keputusan tersebut diambil “mengingat tragedi kemanusiaan” yang terjadi di Jalur Gaza. Dia juga menambahkan bahwa “sanksi tegas sedang dijatuhkan terhadap pemerintah Israel”.

    “Palestina akan diakui oleh Belgia di sidang PBB! Dan sanksi tegas sedang dijatuhkan terhadap pemerintah Israel,” tulis Prevot dalam pernyataan via media sosial X.

    “Menghadapi kekerasan yang dilakukan Israel yang melanggar hukum internasional, mengingat kewajiban internasionalnya, termasuk kewajiban untuk mencegah risiko genosida, Belgia harus mengambil keputusan tegas untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Israel dan Hamas,” jelasnya.

    “Ini bukan tentang menghukum rakyat Israel, melainkan tentang memastikan bahwa pemerintahnya menghormati hukum internasional dan kemanusiaan serta mengambil tindakan untuk mencoba mengubah situasi di lapangan,” tegas Prevot dalam pernyataannya.

    Menanggapi semakin banyaknya negara Barat yang akan mengakui negara Palestina, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, pada Rabu (3/9), menyerukan aneksasi sebagian besar wilayah Tepi Barat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Pencaplokan Tepi Barat Jadi ‘Garis Merah’!

    Pencaplokan Tepi Barat Jadi ‘Garis Merah’!

    Abu Dhabi –

    Uni Emirat Arab (UEA) melontarkan peringatan untuk Israel terkait langkah negara itu untuk mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. UEA, yang telah mengakui Israel, menegaskan bahwa pencaplokan Tepi Barat akan menjadi “garis merah”.

    Asisten menteri urusan politik pada Kementerian Luar Negeri UEA, Lana Nusseibeh, seperti dilansir AFP, Kamis (4/9/2025), menyebut pencaplokan Tepi Barat oleh Israel akan “sangat merusak” Perjanjian Abraham yang mendasari terjalinnya hubungan antara Abu Dhabi dan Tel Aviv pada tahun 2020 lalu.

    Bulan lalu, Israel menyetujui proyek permukiman besar di area Yerusalem bagian timur, yang memicu kritikan dan peringatan dari komunitas internasional bahwa langkah tersebut mengancam kelangsungan negara Palestina di masa depan.

    Pada Rabu (3/9), Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyerukan aneksasi sebagian besar wilayah Tepi Barat, setelah Belgia mengumumkan rencananya untuk mengakui negara Palestina — menyusul Prancis, Inggris, Kanada dan Australia.

    “Sejak awal, kami memandang perjanjian (Perjanjian Abraham-red) ini sebagai cara untuk memungkinkan dukungan berkelanjutan kami bagi rakyat Palestina dan aspirasi sah mereka untuk sebuah negara merdeka,” kata Nusseibeh dalam pernyataan yang dikirimkan kepada AFP.

    “Proposal untuk mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat, yang dilaporkan sedang dibahas dalam pemerintahan Israel, merupakan bagian dari upaya yang, menurut seorang menteri Israel, akan ‘mengubur gagasan negara Palestina’,” sebutnya.

    UEA bersama Bahrain dan Maroko mengakui Israel berdasarkan Perjanjian Abraham selama masa jabatan pertama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang menentang konsensus Arab bahwa tidak akan ada hubungan tanpa negara Palestina.

    “Aneksasi di Tepi Barat akan menjadi garis merah bagi UEA,” tegas Nusseibeh dalam pernyataannya.

    “Hal itu akan sangat merusak visi dan semangat perjanjian, mengakhiri upaya integrasi regional, dan akan mengubah konsensus bersama mengenai bagaimana seharusnya arah konflik ini — dua negara yang hidup berdampingan dalam damai, sejahtera, dan aman,” ucapnya.

    Permukiman Israel di Tepi Barat dianggap ilegal di bawah hukum internasional.

    “Kami menyerukan pemerintah Israel untuk menangguhkan rencana-rencana ini. Ekstremis, apa pun bentuknya, tidak boleh dibiarkan mendikte arah perkembangan kawasan ini,” cetus Nusseibeh.

    Tonton juga video “UEA Dituding Menjadi Dalang Serangan Drone di Port Sudan” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Tokoh Lintas Disiplin Bahas Pembiayaan Masa Depan Budaya di CHANDI 2025

    Tokoh Lintas Disiplin Bahas Pembiayaan Masa Depan Budaya di CHANDI 2025

    Jakarta –

    Ketua Indonesian Heritage Trust Dr. Catrini Pratihari Kubontubuh memandu Diskusi Panel 3 dalam ajang Culture, Heritage, Art, Narrative, Diplomacy, and Innovation (CHANDI) di Bali, 3-5 September 2025. Forum itu membahas mengenai Pembiayaan Masa Depan Budaya: Membuka Investasi untuk Pelestarian dan Inovasi.

    Diketahui, sesi bertema ‘Financing the Future of Culture: Unlocking Investment for Preservation and Innovation’ ini mempertemukan tokoh lintas disiplin yang membahas strategi pembiayaan budaya dari perspektif ekonomi, komunitas, hingga kebijakan.

    Diskusi panel tersebut menghadirkan dua panelis yaitu Presiden Heritage Strategies International Dr. Donovan Rypkema, dan pendiri Heritage Hands-on di Amsterdam sekaligus Co-Chair Asian Network for Industrial Heritage Hasti Tarekat Dipowijoyo.

    Donovan menegaskan konservasi dan pembangunan ekonomi bukanlah pilihan yang saling bertentangan. Ia memaparkan bagaimana insentif fiskal, regulasi yang tepat, serta konsep adaptive reuse mampu menjadikan warisan budaya sebagai motor pembangunan berkelanjutan.

    “Sticks (regulasi) bisa mencegah penghancuran bangunan bersejarah, tetapi hanya carrots (insentitf) yang mampu mendorong reinvestasi,” ungkap Donovan dalam keterangan tertulis, Rabu (4/9/2025).

    “Jika Amsterdam bisa menghidupkan kembali sebuah depo trem menjadi pusat budaya tanpa subsidi operasional, Indonesia pun bisa melakukan hal serupa dengan mengandalkan kekuatan komunitas dan manajemen yang transparan,” tutur Hasti.

    Sesi panel ini menampilkan dua pemakalah terpilih dari seleksi abstrak CHANDI 2025. Ahmad Saifudin Mutaqi dari Universitas Islam Indonesia memaparkan risetnya tentang crowdsourcing dan pendanaan partisipatif, dengan studi kasus pelestarian Candi Kimpulan.

    “Kekuatan komunitas bisa menjadi tumpuan. Dengan teknologi digital, masyarakat dapat berperan langsung dalam pelestarian warisan budaya,” tegasnya.

    Dari perspektif lain, Sultan Prasasti dari Maastricht University mengulas model insentif pajak dan integrasi dengan Dana Indonesiana untuk mendukung pelestarian musik klasik Indonesia. Ia mengacu pada praktik di Singapura, Australia, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, lalu menarik pelajaran yang bisa diterapkan di Indonesia.

    Menurut Sultan, super-deduksi pajak, program cultural gift, serta skema matching fund terbukti mampu memperluas basis donor dan mendukung keberlanjutan pendanaan. “Musik klasik adalah aset budaya, tapi tanpa dukungan dana, ia akan memudar,” jelasnya.

    Diskusi berlangsung dinamis dengan pertukaran gagasan antara pakar internasional, praktisi, dan peneliti muda. Tidak hanya berbicara mengenai pelestarian, para panelis juga menggarisbawahi pentingnya inovasi agar budaya tetap relevan dengan generasi kini.

    Kombinasi antara kekuatan komunitas, dukungan fiskal, model koperasi, serta dana abadi kebudayaan dipandang sebagai kunci untuk membangun ekosistem pembiayaan budaya yang tangguh.

    Sebagai penutup, Catrini menekankan bahwa konservasi bukan hanya tentang menjaga masa lalu, melainkan menata masa depan. Ia menyoroti pentingnya peran multipihak: pemerintah dengan regulasi dan fasilitasi, komunitas dengan partisipasi aktif, serta sektor swasta dengan dukungan investasi.

    “Biasanya kita berbicara tentang warisan budaya secara kualitatif. Namun, dari Donovan kita belajar berbicara secara kuantitatif, mengukur, dan menghitung aspek ekonomi dari pelestarian. Inilah yang membuat diskusi panel ketiga ini sangat berharga,” ujar Catrini.

    Panel ini menegaskan konservasi harus dipandang sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas, terintegrasi dengan alam, lanskap budaya, dan aktivitas masyarakat. Penekanan pada pendidikan, pengetahuan, informasi, serta komunikasi menjadi fondasi kesadaran baru dalam pelestarian. Perspektif generasi muda dan penerapan teknologi digital juga penting untuk memperluas dampak konservasi di masa depan.

    (akd/akd)