Xcloud.id

Negara: Prancis

  • TNI AU Bakal Kedatangan 3 Unit Pesawat Tempur Rafale dari Prancis Awal 2026

    TNI AU Bakal Kedatangan 3 Unit Pesawat Tempur Rafale dari Prancis Awal 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – TNI Angkatan Udara (AU) bakal kedatangan 3 unit pesawat tempur baru Rafale buatan perusahaan asal Prancis pada awal 2026.

    Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan tiga pesawat tempur baru TNI AU itu dijadwalkan datang ke Indonesia pada Februari 2026.

    “Rencananya antara Februari atau Maret [2026], kita akan menerima batch pertama tiga pesawat dulu,” kata Marsekal Tonny di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu.

    Tonny menjelaskan kedatangan pesawat tempur Rafale itu untuk menambah kekuatan pertahanan udara TNI AU yang sebelumnya telah diperkuat beberapa pesawat tempur, seperti T-80, Hawk 100/200, Sukhoi Su-30, dan F-16.

    Tonny melanjutkan nantinya TNI AU akan menerima kedatangan Rafale tahap kedua pada April 2026 sebanyak tiga pesawat dan akan terus berlanjut hingga total pembelian sebanyak 42 pesawat.

    Untuk memastikan jet tempur tersebut bisa beroperasi dengan baik, Tonny mengatakan pihaknya telah menyiapkan infrastruktur perawatan pesawat hingga petugas teknisi khusus untuk operasional pesawat Rafale.

    Dia berharap pesawat tersebut bisa datang tepat waktu dan secepatnya dapat digunakan penerbang tempur TNI AU untuk menjaga wilayah udara Indonesia.

    Sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu pelanggan pesawat tempur jenis Rafale yang diproduksi Prancis.

    Tercatat Kementerian Pertahanan telah memborong sebanyak 42 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis setelah kontrak pembelian tahap ketiga untuk 18 unit terakhir efektif.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan yang kala itu dijabat Brigadir Jenderal TNI Edwin Adrian Sumantha menyampaikan kontrak efektif itu menjadi dasar Dassault Aviation mulai memproduksi 18 unit terakhir jet tempur Rafale pesanan Indonesia.

    “Kemenhan RI sebelumnya telah mengefektifkan kontrak pengadaan tahap pertama dengan Dassault Aviation pada September 2022 sejumlah enam unit dan Agustus 2023 sejumlah 18 unit. Totalnya pengadaan pesawat tempur Rafale oleh Kementerian Pertahanan RI berjumlah 42 unit,” kata Edwin.

    Dia menyebut pesawat tempur Rafale pertama pesanan Indonesia dijadwalkan tiba di tanah air pada awal 2026.

  • PSG Kecam Federasi Perancis atas Cedera Dembele dan Doue, Inginkan Protokol Baru

    PSG Kecam Federasi Perancis atas Cedera Dembele dan Doue, Inginkan Protokol Baru

    JAKARTA – Paris Saint-Germain (PSG) mengecam Federasi Sepak Bola Perancis (FFF) atas cedera serius yang dialami pemain bintang Ousmane Dembele dan Desire Doue. Mereka menuntut agar protokol baru dibuat antara klub dan tim nasional.

    Dembele dan Doue akan absen masing-masing selama enam dan empat minggu setelah mengalami cedera otot dalam pertandingan Tim Nasional (Timnas) Perancis melawan Ukraina.

    Padahal, cedera tersebut bisa dihindari. Tak heran, PSG sangat marah kepada pelatih Didier Deschamps.

    Dalam pernyataan tegas pada akhir pekan, PSG mengecam Timnas Perancis karena menyebabkan konsekuensi olahraga yang signifikan bagi klub dan para pemain setelah cedera tersebut. Mereka mendesak tindakan korektif yang cepat dan segera.

    Juara Ligue 1 tersebut mengatakan mereka telah memberikan informasi medis yang konkret kepada FFF mengenai beban kerja yang dapat ditanggung para pemainnya dan risiko cedera serta.

    Les Parisiens pun menyesalkan fakta bahwa rekomendasi medis ini tidak dipertimbangkan oleh staf medis Timnas Perancis serta kurangnya konsultasi dengan tim medis klub.

    Pernyataan tersebut menambahkan bahwa PSG sangat mendesak protokol koordinasi medis baru antara klub dan tim nasional untuk menjadikan kesehatan para pemain serta dukungan medis mereka sebagai prioritas utama.

    “Paris Saint-Germain, yang memantau kebutuhan medis para pemainnya sepanjang tahun dan memiliki akses ke informasi yang tepat dan terperinci, telah memberikan informasi medis yang konkret kepada FFF.”

    “Bahkan, kami memberikan informasi sebelum dimulainya sesi latihan Timnas Perancis, mengenai beban kerja yang dapat ditanggung para pemainnya dan risiko cedera.”

    “Paris Saint-Germain, yang ingin menegaskan kembali komitmennya terhadap misi FFF dan Timnas Prancis, berharap bahwa peristiwa yang disesalkan ini akan membuka jalan bagi pembentukan kerangka kerja formal baru untuk koordinasi medis, yang menjamin pertukaran yang sistematis, terdokumentasi, dan timbal balik antara staf medis klub dan tim nasional, serta penghormatan terhadap prinsip kehati-hatian yang diperkuat dalam pemanggilan dan penggunaan pemain, terutama ketika mereka menunjukkan patologi yang sedang dirawat.”

    “Insiden serius dan yang dapat dihindari baru-baru ini harus menghasilkan tindakan korektif yang cepat dan segera.”

    “Klub siap berkontribusi aktif dalam upaya kolektif ini, demi kepentingan para pemain dan sepak bola profesional secara keseluruhan,” bunyi pernyataan PSG.

    Dembele dimasukkan saat turun minum melawan Ukraina pada Sabtu, 6 September 2025 WIB, sebelum ditarik keluar pada menit ke-81 karena cedera hamstring kanannya.

    PSG mengonfirmasi bahwa calon peraih Ballon d’Or tersebut mengalami cedera hamstring serius.

    Doue juga mengalami cedera dan ditarik keluar saat turun minum melawan Ukraina. Ia mengalami cedera otot betis kanan dan akan absen selama sekitar empat minggu.

    Kedua pemain tersebut akan absen dalam pertandingan Liga Champions melawan Barcelona pada 1 Oktober 2025 serta beberapa pertandingan penting lainnya di tingkat benua dan domestik.

    Namun, Didier Deschamps bersikeras bahwa Dembele fit dan bisa dimainkan.

    “Saya yakin dia mampu bermain di pertandingan tingkat tinggi. Kalau tidak, saya tidak akan memainkannya.”

    “Kali ini, cedera paha yang lain (dibandingkan saat melawan Toulouse). Dia fit. Sangat disayangkan baginya, tetapi bisa saja terjadi kepada pemain lain,” kata Deschamps tentang Dembele.

  • 3 Pesawat Rafale Akan Tiba Awal Tahun 2026, Bakal Ditempatkan di Pekanbaru Nasional 13 September 2025

    3 Pesawat Rafale Akan Tiba Awal Tahun 2026, Bakal Ditempatkan di Pekanbaru Nasional 13 September 2025

    3 Pesawat Rafale Akan Tiba Awal Tahun 2026, Bakal Ditempatkan di Pekanbaru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal Tonny Harjono mengatakan, tiga jet tempur buatan Prancis, Rafale, yang dipesan Indonesia akan tiba awal tahun 2026.
    Dia mengatakan, tiga pesawat tersebut rencananya akan tiba pada Februari-Maret 2026 mendatang.
    “Jadi, kita sedang bersiap untuk menerima kedatangan pesawat Rafale, pesawat buatan Perancis. Rencananya antara Februari atau Maret, kita akan menerima batch pertama tiga pesawat dulu,” kata Tonny, saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu (13/9/2025).
    Tonny mengatakan, disposisi awal dari tiga jet tempur Rafale ini akan ditempatkan di Pekanbaru.
    “Sejauh ini kita sedang menyiapkan sarana-prasarana infrastruktur yang ada di Pekanbaru untuk bisa menerima pesawat Rafale. Silakan kalau mau lihat ke Pekanbaru datang,” ucap dia.
    Untuk kedatangan selanjutnya, Tonny mengatakan, akan dilakukan pada triwulan kedua 2026.
    “Tapi nanti di bulan April selanjutnya, tiga bulan kemudian, itu tiga pesawat lagi,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, Indonesia dan Dassault Aviation membuka peluang bagi penambahan pesanan jet tempur Rafale di luar kontrak awal yang diteken pada 2022.
    Sebelumnya, kontrak tersebut mencakup pembelian 42 unit Rafale dengan nilai mencapai 8,1 miliar dollar AS, atau setara dengan sekitar Rp 132 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AS Desak Uni Eropa Patok Tarif Tinggi ke India-China Gegara Beli Minyak Rusia

    AS Desak Uni Eropa Patok Tarif Tinggi ke India-China Gegara Beli Minyak Rusia

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) mendesak Uni Eropa dan seluruh negara yang tergabung dalam G7 (AS, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Kanada) untuk mengenakan tarif tinggi terhadap China dan India. Hal ini dimaksudkan sebagai pemberian sanksi lebih lanjut terhadap Rusia atas perang melawan Ukraina.

    Melansir Reuters, Sabtu (13/9/2025), AS meminta sekutunya itu untuk ikut memberi sanksi terhadap negara-negara yang masih membeli minyak Rusia, yakni China dan India. Sebab menurut Negeri Paman Sam, pembelian minyak itu memungkinkan Rusia memiliki pendanaan untuk terus melakukan penyerangan ke Ukraina.

    Dalam hal ini, para menteri keuangan dari negara-negara G7 juga sudah membahas dalam sebuah panggilan telepon pada Jumat (12/9) kemarin terkait sanksi lebih lanjut terhadap Rusia dan kemungkinan tarif untuk negara-negara yang mendukungnya. Rapat ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Kanada, Francois-Philippe Champagne.

    “Para menteri sepakat untuk mempercepat diskusi penggunaan aset Rusia yang dibekukan guna mendanai pertahanan Ukraina, dan membahas berbagai kemungkinan langkah ekonomi untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia, termasuk sanksi lebih lanjut dan langkah-langkah perdagangan, seperti tarif, terhadap pihak-pihak yang memungkinkan upaya perang Rusia,” tulis pernyataan pemerintah Kanada terkait pembahasan itu.

    Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kepada para menteri keuangan selama rapat panggilan tersebut bahwa mereka harus bergabung dengan AS dalam mengenakan tarif pada negara-negara yang membeli minyak dari Rusia.

    “Hanya dengan upaya terpadu yang memutus aliran dana untuk mesin perang Putin dari sumbernya, kita akan mampu memberikan tekanan ekonomi yang memadai untuk mengakhiri pembunuhan yang tidak masuk akal ini,” kata Bessent dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dalam pernyataan terpisah setelah pertemuan tersebut.

    Menurut pernyataan bersama tersebut, Bessent dan Greer menyambut baik komitmen yang dibuat selama panggilan untuk meningkatkan tekanan sanksi dan menjajaki penggunaan aset kedaulatan Rusia yang tidak dapat bergerak untuk menguntungkan pertahanan Ukraina.

    Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Donald Trump telah mengenakan tarif tambahan sebesar 25% pada impor dari India untuk menekan negara itu agar tidak lagi membeli minyak mentah Rusia.

    Dengan tarif tambahan itu, total bea masuk atas barang-barang India menjadi 50% dan memperburuk negosiasi perdagangan antara kedua negara.

    Namun, Trump menahan diri untuk tidak mengenakan tarif tambahan pada impor China atas pembelian minyak Rusia oleh China, karena pemerintahannya sedang menjalani gencatan senjata perdagangan yang rumit dengan Beijing

    (igo/eds)

  • Palestina Puji Resolusi Majelis Umum PBB: Penting untuk Akhiri Pendudukan

    Palestina Puji Resolusi Majelis Umum PBB: Penting untuk Akhiri Pendudukan

    Ramallah –

    Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh menyambut baik resolusi yang didukung mayoritas anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengupayakan terbentuknya negara Palestina tanpa kelompok Hamas.

    Dalam voting pada Jumat (12/9) di New York, Amerika Serikat (AS), resolusi yang disebut “Deklarasi New York” — yang diajukan Prancis dan Arab Saudi — itu mendapatkan 142 suara mendukung, dengan 10 suara lainnya menentang, termasuk Israel dan AS, dan 12 suara memilih abstain.

    “Saya mengapresiasi diadopsinya resolusi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa… tentang implementasi solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina yang merdeka,” kata Al-Sheikh dalam tanggapannya via media sosial X, seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025).

    “Resolusi ini menyatakan kesediaan internasional untuk mendukung hak-hak rakyat kami dan merupakan langkah penting untuk mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara merdeka kami atas dasar perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur (yang dianeksasi Israel) sebagai ibu kotanya,” sebutnya.

    Resolusi yang secara resmi disebut sebagai “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” itu berupaya menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina, tanpa melibatkan Hamas.

    Deklarasi New York ini secara terang-terangan menyerukan bahwa “Hamas harus membebaskan semua sandera”, dan menyatakan bahwa Majelis Umum PBB mengutuk “serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober”.

    Deklarasi tersebut juga menyerukan “tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza, demi mewujudkan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi Dua-Negara”.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan mereka,” demikian bunyi penggalan deklarasi itu.

    Tidak hanya itu, deklarasi tersebut juga mencakup pembahasan mengenai “pengerahan misi stabilisasi internasional sementara” ke wilayah yang terdampak di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, yang bertujuan untuk mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.

    Deklarasi New York itu telah disetujui oleh Liga Arab dan ditandatangani bersama pada Juli lalu oleh 17 negara anggota PBB, termasuk beberapa negara Arab.

    Diadopsinya Deklarasi New York ini mendahului digelarnya pertemuan puncak PBB yang diketuai bersama oleh Riyadh dan Paris pada 22 September mendatang di New York, di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Selain Prancis, beberapa negara Barat lainnya, seperti Inggris, Kanada dan Australia, juga akan memberikan pengakuan serupa untuk negara Palestina.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Israel Tolak Resolusi Negara Palestina: Majelis Umum PBB Jadi Sirkus Politik

    Israel Tolak Resolusi Negara Palestina: Majelis Umum PBB Jadi Sirkus Politik

    Tel Aviv –

    Israel menolak mentah-mentah resolusi yang didukung oleh mayoritas negara anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal pembentukan negara Palestina yang bebas dari kelompok Hamas. Tel Aviv menyebut resolusi itu hanya akan mendorong Hamas untuk melanjutkan perang di Jalur Gaza.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), menegaskan bahwa Tel Aviv “menolak mentah-mentah” resolusi yang juga disebut “Deklarasi New York” tersebut.

    Tel Aviv menyebut voting yang digelar Majelis Umum PBB pada Jumat (12/9) — dengan hasilnya menunjukkan 142 suara mendukung, sedangkan 10 suara lainnya menentang, termasuk Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat (AS), dan 12 suara memilih abstain — sebagai “memalukan”.

    Marmorstein menyebut Deklarasi New York yang mendapat dukungan mayoritas itu sebagai bukti bahwa Majelis Umum PBB telah menjadi “sirkus politik yang terlepas dari kenyataan”.

    “Tidak ada referensi terhadap fakta sederhana bahwa Hamas bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya perang, melalui penolakannya untuk mengembalikan para sandera dan melucuti senjata,” kata Marmorstein dalam pernyataannya.

    “Resolusi tersebut tidak memajukan solusi perdamaian — sebaliknya, resolusi tersebut mendorong Hamas untuk melanjutkan perang,” sebutnya.

    “Israel berterima kasih kepada semua negara yang tidak mendukung keputusan memalukan di Majelis Umum ini,” imbuh Marmorstein.

    Menurut situs resmi PBB, sebanyak 10 negara yang menolak resolusi itu terdiri atas Israel, AS, Argentina, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, dan Tonga.

    Resolusi yang secara resmi disebut sebagai “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” itu dengan tegas mengutuk Hamas dan menuntut agar Hamas menyerahkan senjatanya.

    Deklarasi yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi tersebut, secara terang-terangan menyerukan bahwa “Hamas harus membebaskan semua sandera”, dan menyatakan bahwa Majelis Umum PBB mengutuk “serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober”.

    Deklarasi New York itu juga menyerukan “tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza, demi mewujudkan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi Dua-Negara”.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan mereka,” demikian bunyi penggalan deklarasi itu.

    Tidak hanya itu, deklarasi tersebut juga mencakup pembahasan mengenai “pengerahan misi stabilisasi internasional sementara” ke wilayah yang terdampak di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, yang bertujuan untuk mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.

    Deklarasi New York itu telah disetujui oleh Liga Arab dan ditandatangani bersama pada Juli lalu oleh 17 negara anggota PBB, termasuk beberapa negara Arab.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Majelis Umum PBB Kompak Dukung Negara Palestina yang Bebas dari Hamas

    Majelis Umum PBB Kompak Dukung Negara Palestina yang Bebas dari Hamas

    New York –

    Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kompak mendukung resolusi yang berupaya menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina, tanpa melibatkan kelompok Hamas.

    Dalam voting pada Jumat (12/9) di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS), seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), mayoritas negara anggota Majelis Umum PBB memberikan suara dukungan untuk resolusi yang mengupayakan terbentuknya negara Palestina yang bebas dari Hamas.

    Resolusi tersebut diadopsi dengan 142 suara mendukung, sedangkan 10 suara lainnya menentang — termasuk Israel dan sekutu utamanya, AS — dan 12 suara memilih abstain.

    Resolusi yang secara resmi disebut sebagai “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” itu dengan tegas mengutuk Hamas dan menuntut agar Hamas menyerahkan senjatanya.

    Meskipun Israel telah mengkritik badan-badan PBB selama hampir dua tahun terakhir atas kegagalan mereka untuk mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Deklarasi New York yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi tersebut tidak meninggalkan ambiguitas.

    Deklarasi tersebut secara terang-terangan menyerukan bahwa “Hamas harus membebaskan semua sandera”, dan menyatakan bahwa Majelis Umum PBB mengutuk “serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober”.

    Deklarasi New York itu juga menyerukan “tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza, demi mewujudkan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi Dua-Negara”.

    Hasil voting resolusi yang mendukung negara Palestina yang bebas dari Hamas ditampilkan dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York Foto: AFP/ANGELA WEISS

    Deklarasi ini juga lebih dari sekadar mengutuk Hamas, melainkan berupaya untuk sepenuhnya menyingkirkan kelompok itu dari kepemimpinan di Jalur Gaza.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan mereka,” demikian bunyi penggalan deklarasi itu.

    Tidak hanya itu, deklarasi tersebut juga mencakup pembahasan mengenai “pengerahan misi stabilisasi internasional sementara” ke wilayah yang terdampak di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, yang bertujuan untuk mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.

    Deklarasi New York itu telah disetujui oleh Liga Arab dan ditandatangani bersama pada Juli lalu oleh 17 negara anggota PBB, termasuk beberapa negara Arab.

    Diadopsinya Deklarasi New York ini mendahului digelarnya pertemuan puncak PBB yang diketuai bersama oleh Riyadh dan Paris pada 22 September mendatang di New York, di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Selain Prancis, beberapa negara Barat lainnya, seperti Inggris, Kanada dan Australia, juga akan memberikan pengakuan serupa untuk negara Palestina.

    Lihat juga Video ‘Trump Didemo Massa Pro-Palestina di Restoran, Diteriaki Hitler’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Polri Ungkap Progres Red Notice Buron Riza Chalid

    Polri Ungkap Progres Red Notice Buron Riza Chalid

    Jakarta –

    Kejaksaan Agung (Kejagung) masih memburu tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Riza Chalid. Polri mengungkap bahwa red notice Riza Chalid masih dalam proses.

    “Sedang dalam proses,” kata Sekretaris NCB Interpol Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri Brigjen Untung Widyatmoko saat dikonfirmasi, Sabtu (13/9/2025).

    Untung belum bisa memastikan kapan red notice itu diterbitkan. Dia menyebut red notice itu akan diterbitkan dari markas besar Interpol di Prancis.

    “Kalau sudah terbit kami kabari ya. Karena Interpol Red Notice diterbitkan dari Markas Besar Interpol di Lyon, Prancis,” katanya.

    Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan permohonan itu telah diajukan kepada Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri. Dia mengatakan saat ini Riza Chalid telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    “Sudah (diajukan permohonan red notice). Kalau terhadap DPO, baik yang MRC maupun JT (tersangka kasus korupsi laptop Kemendikbudristek Jurist Tan), sudah ditetapkan DPO-nya,” kata Anang kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (12/9).

    Dia mengatakan DPO merupakan salah satu syarat pengajuan red notice ke Interpol. Dia menegaskan Kejagung akan mengusut tuntas kasus ini.

    “Makanya salah satu prasyarat untuk mengajukan red notice itu kan adanya, di samping pemanggilnya, ada penetapan DPO gitu,” jelas dia.

    Riza Chalid dijerat sebagai tersangka dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sejauh ini, Kejagung telah menyita sejumlah aset milik Riza Chalid.

    “Yang jelas, tim penyidik masih tetap bergerak. Tidak hanya mengejar keberadaan yang bersangkutan, tetapi tetap menelusuri aset-aset untuk pemulihan kerugian negara nantinya,” ujarnya.

    (azh/whn)

  • Dari Indonesia hingga Nepal-Prancis: Bendera One Piece saat Unjuk Rasa

    Dari Indonesia hingga Nepal-Prancis: Bendera One Piece saat Unjuk Rasa

    Jakarta –

    Bendera bajak laut anime dari Jepang, One Piece, telah menjadi ikon protes di berbagai negara. Setelah muncul dalam aksi protes di sejumlah daerah di Indonesia khususnya Jakarta, kini bendera One Piece juga berkibar saat aksi protes di beberapa negara balahan dunia.

    Bendera hitam dengan gambar tengkorak bergigi yang mengenakan topi jerami, yang sebelumnya hanya digunakan oleh penggemar anime Jepang, seperti dilansir The Straits Times, Jumat (12/9/2025), kini semakin menjadi simbol protes di beberapa negara Asia.

    Serial anime One Piece berpusat pada Bajak Laut Topi Jerami saat mereka mencari harta karun utama dan berhadapan dengan para pesaing, serta Pemerintah Dunia yang otoriter. Bendera tersebut dikibarkan oleh para awak bajak laut tersebut.

    Pertama kali digunakan di Indonesia, bendera One Piece kemudian muncul dalam unjuk rasa di Nepal dan Filipina. Penyebaran penggunaan bendera ini, menurut Straits Times, menggarisbawahi bagaimana gerakan anak muda semakin banyak meminjam budaya populer untuk mengekspresikan kemarahan terhadap korupsi, penyensoran, dan kekerasan yang didukung negara.

    Berkibar Saat Aksi di Indonesia

    Di Indonesia, bendera One Piece pertama kali terlihat dikibarkan oleh pengemudi truk yang menentang aturan kendaraan kelebihan muatan, dan kemudian muncul dalam unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat. Kemunculan bendera itu semakin meluas setelah insiden 28 Agustus lalu, ketika seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan tewas usai dilindas kendaraan taktis Brimob saat unjuk rasa berujung ricuh.

    Para pejabat di Indonesia mengecam pemasangan bendera bajak laut One Piece berdampingan dengan Sang Saka Merah Putih, dengan pihak kepolisian menyita bendera-bendera semacam itu di beberapa provinsi.

    Bendera One Piece Berkibar di Nepal

    KATHMANDU, NEPAL-SEPTEMBER 9: A man is hanging a pirate flag as smoke and flames rise from the Singha Durbar after people set fire to the Singha Durbar, the seat of Nepal government’s various ministers offices in Kathmandu, Nepal on September 9, 2025. At Least 19 people were killed and dozens injured on September 8 during the demonstration against corruption and ban on social media by the government. (Photo by Sunil Pradhan/Anadolu via Getty Images) Foto: Anadolu via Getty Images/Anadolu

    Pada awal September, simbol bendera One Piece melintasi batas negara. Di Nepal, para demonstran yang dipimpin oleh Gen Z menggunakannya dalam unjuk rasa antikorupsi yang meluas menjadi bentrokan mematikan dan membawa negara itu dalam kekacauan sejak 8 September.

    Sedikitnya 22 orang tewas dalam unjuk rasa berdarah di Nepal, dan Perdana Menteri (PM) Khadga Prasad Sharma Oli mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (9/9) waktu setempat.

    Foto-foto dari Kathmandu menunjukkan para demonstran mengibarkan bendera One Piece saat mereka mengecam penyensoran, korupsi dan pemerintahan otoriter.

    Bagi anak muda Nepal seperti Rohan Rai (19), bendera tersebut melambangkan kebebasan, kesetiaan, dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Rai mengakui bahwa para kaum muda yang berunjuk rasa di Nepal terinspirasi oleh para demonstran di Indonesia.

    “Kami terinspirasi oleh mereka. Kita harus memberikan penghargaan yang sepantasnya, dan anak muda di sini terinspirasi oleh mereka,” ujar Rai saat berbicara kepada Straits Times dalam wawancara via email.

    Di Instagram, seorang pengguna asal Nepal bernama @sunshine.aroma5656 berkomentar bahwa “tidak ada yang lebih dahsyat” daripada melihat bendera One Piece dikibarkan sebagai “simbol protes terhadap korupsi”.

    Bendera One Piece Filipina juga Dikibarkan

    Di Filipina, bendera Jolly Roger terlihat saat unjuk rasa anti-korupsi digelar di Universitas Filipina Diliman di Quezon City baru-baru ini. Unjuk rasa itu diikuti oleh lebih dari 1.000 demonstran.

    Foto-foto dari aksi protes itu kemudian dibagikan dalam forum One Piece di Reddit, yang memiliki lebih dari 1,6 juta subcribers.

    Bendera One Piece saat Aksi di Prancis

    A protester waving a pirate flag during a demonstration in Montpellier, France, on Sept 10.PHOTO: AFP Foto: AFP

    Bendera Jolly Roger khas One Piece juga muncul dalam aksi protes di luar Asia, tepatnya di Prancis. Pada 10 September kemarin, unjuk rasa muncul di Prancis yang dipicu oleh kemarahan publik terhadap Presiden Emmanuel Macron, para elite politik, dan rencana pemotongan anggaran.

    Beberapa demonstran di Prancis terlihat memakai topi jerami dan membawa bendera khas One Piece yang tampaknya digambar sendiri oleh mereka. Simbol-simbol lainnya dari serial anime One Piece juga muncul dalam aksi protes tersebut.

    Halaman 2 dari 4

    (wnv/wnv)

  • Perang Besar Menanti, Ini Perbandingan Kekuatan Militer NATO Vs Rusia

    Perang Besar Menanti, Ini Perbandingan Kekuatan Militer NATO Vs Rusia

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan antara Rusia dan NATO kembali mencuat setelah jet tempur aliansi Barat mencegat pesawat nirawak Moskow yang melanggar wilayah udara Polandia.

    Insiden ini dinilai sebagai eskalasi langsung pertama sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 dan memicu kekhawatiran kemungkinan perang terbuka antara dua kekuatan militer terbesar dunia.

    Komando operasional militer Polandia menyebut pelanggaran tersebut sebagai “tindakan agresi yang menimbulkan ancaman nyata bagi keselamatan warga negara”.

    Insiden ini juga menyoroti prinsip pertahanan kolektif NATO, di mana serangan ke salah satu anggota dapat memicu Pasal 5 dan melibatkan seluruh aliansi, termasuk Amerika Serikat.

    Kekuatan Militer NATO

    Amerika Serikat menjadi tulang punggung NATO dengan anggaran pertahanan 2023 mencapai US$916 miliar atau sekitar Rp14,1 kuadriliun. Angka ini hampir 40% dari total belanja militer dunia. Inggris berada di posisi keenam dengan US$74,9 miliar (Rp1,15 kuadriliun).

    “Komitmen AS tetap penting, tetapi Eropa perlu menanggung lebih banyak beban agar Washington bisa mengalihkan fokus ke China,” tulis Washington Post dalam sebuah editorial.

    NATO kini diperkuat dengan masuknya Finlandia (2023) dan Swedia (2024), yang menambah keunggulan geostrategis aliansi. Namun, tantangan tetap ada: sistem persenjataan yang beragam, kekurangan amunisi, serta industri pertahanan yang terfragmentasi.

    Secara keseluruhan, NATO memiliki 3,43 juta tentara aktif, 22.377 pesawat militer, 1.143 kapal perang, dan hampir 1 juta kendaraan lapis baja.

    Kekuatan Militer Rusia

    Di sisi lain, Rusia meningkatkan anggaran pertahanannya hingga 120 miliar euro atau sekitar Rp2,01 kuadriliun pada 2025. Angka ini setara 6% PDB negara itu dan hampir empat kali lipat dari 2021.

    Moskow menargetkan 1,5 juta prajurit aktif, meski saat ini baru memiliki 1,32 juta tentara. Dari sisi persenjataan, Rusia mengoperasikan 4.292 pesawat, 419 kapal perang, 5.750 tank, serta 131 ribu kendaraan lapis baja, di mana seluruhnya jauh di bawah total kolektif NATO.

    “Ekonomi perang Rusia saat ini menghasilkan lebih banyak output dari yang dibutuhkan hanya untuk Ukraina, yang menunjukkan persiapan menghadapi konfrontasi lebih luas,” ujar analis militer Jerman yang dikutip UK Defence Journal.

    Keseimbangan Nuklir dan Risiko Global

    Dalam hal senjata nuklir, kekuatan Rusia dan NATO relatif seimbang. Rusia memiliki 5.580 hulu ledak, sementara NATO (AS, Inggris, Prancis) menguasai 5.559 unit.

    Bloomberg Economics memperkirakan jika konflik berskala penuh pecah, dampak ekonomi global bisa mencapai US$1,5 triliun atau Rp23,1 kuadriliun hanya pada tahun pertama, akibat lonjakan harga energi dan guncangan pasar keuangan.

    Selain itu, sejumlah analis menilai NATO lebih unggul dalam perang konvensional berkat struktur komando terpadu, interoperabilitas, dan teknologi yang lebih maju.

    “Perbedaan kualitas senjata Barat membuat NATO kemungkinan besar akan menang cepat dalam perang konvensional melawan Rusia,” kata Al Jazeera.

    Namun, ancaman sebenarnya terletak pada opsi nuklir. “Serangkaian kekalahan dapat memaksa Moskow menggunakan senjata nuklir taktis atau menghadapi kekalahan total,” tambah laporan itu.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]