Xcloud.id

Negara: Prancis

  • Upaya Hukum Ditempuh Macron Buktikan Istri Wanita Sejak Lahir

    Upaya Hukum Ditempuh Macron Buktikan Istri Wanita Sejak Lahir

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menempuh jalur hukum untuk membuktikan istrinya Brigitte adalah perempuan sejak lahir. Macron siap membawa bukti ke pengadilan Amerika Serikat (AS).

    Seperti dilansir BBC, Kamis (18/9/2025), pengacara Macron dan Brigitte mengatakan akan membawa bukti ilmiah dalam sidang pencemaran nama baik terhadap influencer Amerika Serikat (AS) Candace Owens. Owens sebelumnya menuding Brigitte Macron terlahir sebagai pria.

    Berbicara kepada podcast Fame Under Fire milik BBC, pengacara Macron dalam kasus tersebut, Tom Clare, mengatakan Brigitte Macron menganggap klaim tersebut sangat meresahkah dan merupakan pengalihan perhatian.

    “Saya tidak ingin mengatakan bahwa hal itu entah bagaimana telah membuatnya kehilangan kendali. Namun, seperti halnya siapa pun yang harus menyeimbangkan karier dan kehidupan keluarga, ketika keluarga Anda diserang, hal itu akan terasa berat. Dan dia tidak kebal terhadap hal itu karena dia adalah presiden suatu negara,” ujarnya.

    Clare mengatakan pihaknya akan menghadirkan ahli untuk mengungkap bukti ilmiah. Clare mengatakan Macron dan Brigitte siap untuk menunjukkan sepenuhnya baik secara umum maupun khusus bahwa tuduhan tersebut salah.

    “Ini adalah proses yang harus dia jalani secara terbuka. Tapi dia bersedia melakukannya. Dia bertekad kuat untuk melakukan apa pun demi meluruskan masalah ini,” katanya.

    Ketika ditanya apakah keluarga Macron akan memberikan foto Brigitte yang sedang hamil dan membesarkan anak-anaknya, Clare mengatakan foto-foto itu ada dan akan disajikan di pengadilan yang memiliki aturan dan standar.

    Gugatan Macron di Pengadilan AS

    Macron dan istrinya mengajukan gugatan hukum atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Owens pada Juli lalu.

    Gugatan yang diajukan ke pengadilan tinggi Delaware, AS, itu menuduh Owens telah menyebarkan ‘kebohongan’. Gugatan itu termasuk atas tuduhan soal Brigitte terlahir sebagai laki-laki dengan nama Jean-Michel Trogneux.

    Gugatan itu diajukan setelah Owens berulang kali mengabaikan permintaan untuk mencabut pernyataan palsu dan pencemaran nama baik yang dibuat dalam rentetan video YouTube dan podcast delapan episode berjudul ‘Becoming Brigitte’.

    Macron Sewan Detektif Swasta

    Pengacara juga menyewa investigator atau detektif swasta untuk menyelidiki Candace Owens yang mereka gugat terkait tuduhan Brigitte terlahir sebagai pria.

    Penyelidikan yang dilakukan oleh detektif swasta itu, seperti dilansir Financial Times, Selasa (12/8), disebut menghasilkan sejumlah informasi detail mengenai Owens, termasuk soal hubungannya dengan tokoh-tokoh sayap kanan di Prancis dan popularitasnya di media pemerintah Rusia.

    Macron dan istrinya menggugat Owens, seorang influencer sayap kanan terkenal di AS, atas apa yang mereka sebut sebagai “fiksi yang aneh, memfitnah, dan mengada-ada” dalam rentetan podcast berseri yang menarik jutaan pendengar. Tuduhan utama dalam podcast itu adalah Brigitte terlahir sebagai laki-laki.

    Penyelidikan terhadap Owens itu dilakukan oleh firma hukum Nardello & Co yang berkantor di AS, sebelum Macron dan istrinya mengajukan gugatan hukum terhadap Owens bulan Juli.

    Sejumlah informasi yang didapat dari investigasi itu tidak hanya menjelaskan soal hubungan Owens dengan para tokoh sayap kanan di Prancis, tetapi juga keterkaitannya dengan tokoh populis sayap kanan di AS dan Inggris, serta interaksi onlinenya dengan seorang nasionalis di Rusia.

    “Keluarga Macron mengajukan gugatan hukum ini dengan pengetahuan penuh tentang siapa yang bersekutu dengan Owens,” kata pemimpin eksekutif Nardello & Co, Dan Nardello, yang merupakan mantan jaksa federal New York.

    Keputusan untuk menyewa investigator menyoroti keseriusan Macron dan istrinya dalam gugatan hukum mereka terhadap Owens. Ini menjadi contoh langka seorang pemimpin dunia, yang masih aktif menjabat, dalam menggugat seorang influencer online terkait konten mereka.

    Pengacara Macron, Tom Clare, dari firma hukum Clare Locke — spesialis kasus pencemaran nama baik, mengatakan keputusan mengajukan gugatan itu sebagian didorong oleh keinginan Macron dan istrinya untuk memahami mengapa seorang influencer AS tertarik pada mereka.

    Clare menambahkan bahwa Macron dan istrinya bersedia hadir di pengadilan Delaware untuk menghadiri persidangan secara langsung.

    Tonton juga Video: Momen Macron dan Istri Cipika-cipiki di Depan Prabowo

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • PBB Beri Sanksi ke Iran Terkait Program Nuklir yang Aktif Kembali

    PBB Beri Sanksi ke Iran Terkait Program Nuklir yang Aktif Kembali

    Jakarta –

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi memberikan sanksi ekonomi yang berat terhadap Iran atas program nuklirnya yang kembali aktif, yang memicu reaksi keras dari Teheran. Hal itu setelah mendapat tekanan dari Eropa

    Dilansir AFP, Sabtu (20/9/2025), Inggris, Prancis, dan Jerman diketahui telah menandatangani kesepakatan tahun 2015 yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang bertujuan untuk menghentikan Teheran memperoleh senjata nuklir.

    Ketiga negara tersebut menuduh Iran telah mengingkari janjinya dalam perjanjian tersebut.

    “Kami mendesak (Iran) untuk bertindak sekarang,” kata Duta Besar Inggris Barbara Woodward, yang memberikan suara menentang resolusi yang akan memungkinkan perpanjangan penangguhan sanksi.

    Ia membuka pintu bagi diplomasi di Majelis Umum PBB minggu depan, ketika para kepala negara dan pemerintahan akan berkumpul di New York.

    Namun, Amir Saeid Iravani selaku utusan Iran untuk PBB, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa pemungutan suara tersebut merupakan “politik pemaksaan.”

    “Tindakan hari ini tergesa-gesa, tidak perlu, dan melanggar hukum. Iran tidak mengakui kewajiban untuk melaksanakannya,” ujarnya.

    Kemudian, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pada hari Jumat sebelumnya bahwa ia telah mengajukan proposal yang “adil dan berimbang” kepada negara-negara Eropa untuk mencegah penerapan kembali sanksi.

    Menjelang pemungutan suara, Presiden Prancis Emmanuel Macron sempat mengatakan dalam sebuah wawancara televisi Israel bahwa ia memperkirakan sanksi internasional akan diberlakukan kembali pada akhir bulan ini. Namun, duta besar Prancis untuk PBB mengatakan pada hari Jumat bahwa opsi penyelesaian melalui negosiasi masih tersedia.

    Dalam sebuah surat kepada PBB pada pertengahan Agustus, “Tiga Negara Eropa” mengecam Iran karena telah melanggar beberapa komitmen di bawah JCPOA, termasuk meningkatkan stok uranium hingga lebih dari 40 kali lipat dari tingkat yang diizinkan dalam kesepakatan tersebut.

    Meskipun terdapat serangkaian pembicaraan diplomatik antara negara-negara Eropa dan Teheran, trio negara Barat tersebut bersikeras bahwa tidak ada kemajuan.

    “Dewan masih punya waktu untuk menyetujui resolusi lebih lanjut yang memperpanjang penangguhan sanksi ika Iran dan Eropa mencapai kesepakatan di menit-menit terakhir,” kata Gowan.

    Israel, musuh bebuyutan Iran, menyambut baik langkah Dewan Keamanan, yang ditentang oleh Aljazair, Tiongkok, Pakistan, dan Rusia.

    “Tujuan komunitas internasional harus tetap sama: mencegah Iran memperoleh kemampuan nuklir,” tulis Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar di X.

    (azh/azh)

  • Visa Ditolak AS, Presiden Palestina Akan Pidato Lewat Video di Sidang PBB

    Visa Ditolak AS, Presiden Palestina Akan Pidato Lewat Video di Sidang PBB

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menolak dan mencabut visa para pejabat Palestina termasuk Presiden Mahmud Abbas. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan untuk mengizinkan Mahmud Abbas berpidato melalui sambungan video.

    “Negara Palestina dapat mengirimkan pernyataan Presidennya yang telah direkam sebelumnya, yang akan diputar di Ruang Sidang Umum,” kata keterangan PBB dilansir kantor berita AFP, Jumat (19/9/2025).

    Debat Umum Tingkat Tinggi PBB akan dimulai pada 23 September ini di New York, AS. Rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-80 ini telah dibuka sejak 9 September lalu.

    Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk melakukan perjalanan ke New York, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, di mana beberapa negara sekutu AS akan mengakui negara Palestina.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (30/8), telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena telah “merusak prospek perdamaian”.

    Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Abbas telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB tingkat tinggi yang digelar secara tahunan di markas besar PBB di Manhattan, New York, AS.

    Abbas juga awalnya dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak, yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Kantor Abbas mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan AS menolak dan mencabut visa tersebut. Ditegaskan bahwa keputusan semacam itu melanggar “perjanjian markas besar” PBB.

    Berdasarkan “perjanjian markas besar” PBB tahun 1947, AS secara umum diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke markas PBB di New York.

    Namun, Washington mengatakan mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

    Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusannya itu, dengan melontarkan kembali tuduhan lama soal PLO dan Otoritas Palestina telah gagal dalam menolak ekstrmisme, sambil mendorong “pengakuan sepihak” atas negara Palestina.

    “Ini demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” sebut Departemen Luar Negeri AS.

    Para pejabat Palestina menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa perundingan-perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun telah gagal mengakhiri pendudukan Israel dan mengamankan negara Palestina yang merdeka.

    Dikatakan Departemen Luar Negeri AS bahwa mereka mendesak PLO dan Otoritas Palestina untuk “secara konsisten menolak terorisme”, termasuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Abbas, dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni, mengecam serangan Hamas dan menyerukan pembebasan sandera.

    Departemen Luar Negeri AS juga menambahkan bahwa mereka terbuka untuk kembali terlibat “jika Otoritas Palestina/PLO memenuhi kewajiban mereka dan secara nyata mengambil langkah konkret untuk kembali ke jalur kompromi yang konstruktif dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel”.

    Lebih lanjut, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa misi Palestina untuk PBB, yang terdiri atas para pejabat yang bermarkas permanen di sana, akan terhindar dari pembatasan tersebut.

    (wnv/lir)

  • Lagi Musim Demo, Prancis Larang Pengibaran Bendera Palestina

    Lagi Musim Demo, Prancis Larang Pengibaran Bendera Palestina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Dalam Negeri Prancis telah memerintahkan para prefek untuk menentang pengibaran bendera Palestina di balai kota dan gedung-gedung publik lainnya pada pekan depan. Hal ini terjadi saat Paris akan secara resmi mengakui negara Palestina.

    Dalam unggahan telegram yang dilihat AFP, Jumat (19/9/2025), hal ini terkait dengan prinsip netralitas dalam pelayanan publik. Maka itu, pengibaran bendera Palestina harus terkait dengan putusan pengadilan.

    “Setiap keputusan wali kota untuk mengibarkan bendera Palestina harus dirujuk ke pengadilan,” kata Kementerian Dalam Negeri.

    Perang Israel di Gaza adalah isu panas di Prancis, dan beberapa wali kota Prancis telah mengumumkan niat mereka untuk mengibarkan bendera Palestina di balai kota mereka pekan depan.

    Pada Senin, Prancis dijadwalkan akan secara resmi mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Peringatan dari kementerian dalam negeri datang setelah pemimpin Sosialis Olivier Faure menyerukan agar bendera Palestina dikibarkan di balai kota pada hari Senin, saat umat Yahudi juga merayakan hari raya Rosh Hashanah, Tahun Baru Yahudi.

    Namun, telegram tersebut mengatakan bahwa pengibaran semacam itu akan sama dengan “memihak dalam konflik internasional.”

    “Oleh karena itu, adalah tepat, untuk meminta para wali kota yang mengibarkan bendera semacam itu di gedung-gedung publik mereka untuk berhenti melakukannya dan, jika terjadi penolakan atau ketidakpatuhan untuk merujuk keputusan wali kota tersebut ke pengadilan tata usaha negara.”

    Israel berada di bawah tekanan yang meningkat untuk mengakhiri kampanyenya di Gaza, di mana perang telah menciptakan krisis kemanusiaan dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut, serta untuk membawa pulang sandera Israel yang ditahan di sana.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Macron menjalankan kebijakan “penenangan” terhadap militan Hamas. Macron mengatakan pada hari Kamis bahwa mengakui negara Palestina akan mengisolasi Hamas.

    Beberapa pemimpin lain telah mengumumkan niat mereka untuk secara resmi mengakui negara Palestina selama KTT PBB.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tinggalkan RI, Ecommerce China Sekarang Punya Mesin Uang Baru

    Tinggalkan RI, Ecommerce China Sekarang Punya Mesin Uang Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa e-commerce asal China, Shein, berencana menggenjot bisnis baru untuk diversifikasi sumber pendapatan. Pasalnya, penghapusan kebijakan ‘de minimis’ dan perang tarif yang masih dilancarkan Amerika Serikat (AS) berdampak pada ‘mesin uang’ e-commerce China seperti Shein dan Temu.

    Adapun model bisnis baru yang disasar adalah pembukaan jaringan manufaktur baju di China untuk merek-merek fashion pihak ketiga. Untuk memanfaatkan layanan tersebut, merek-merek yang tertarik diminta membuka toko online di marketplace Shein.

    Rantai pasok untuk peritel fast-fashion tersebut meliputi pabrik-pabrik yang bisa memproduksi desain baru dalam waktu 5-7 hari. Layanan ini diluncurkan Shein setelah hampir 2 tahun melakukan persiapan dan uji coba, dikutip dari NewBytes, Jumat (19/9/2025).

    Sejauh ini, sekitar 20 merek fashion sudah memanfaatkan layanan yang dinamai ‘Xcelerator’ tersebut. Di antaranya adalah label fashion asal Prancis bernama Pimkie, serta merek designer asal Filipina bernama Jian Lasala.

    Selain manufaktur, Shein melalui Xcelerator juga menawarkan sampel pengembangan produk, gudang, penjualan, dan pemenuhan pesanan terhadap merek yang bergabung.

    NewsBytes mencatat bahwa layanan ini kemungkinan tak bisa diakses oleh merek-merek fashion kecil dengan biaya rendah yang ditawarkan Shein.

    Namun, inisiatif ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memanfaatkan jaringan rantai pasok pakaian Shein yang luas di China selatan, di tengah persaingan yang semakin ketat dan lingkungan perdagangan yang fluktuatif.

    Tidak seperti Alibaba.com dan 1688.com, yang menyediakan akses terbuka bagi produsen China, Shein memberikan syarat akses pemasok dengan partisipasi dalam platformnya.

    Tutup di Indonesia, Berkantor Pusat di Singapura

    Sebagai informasi, Shein merupakan e-commerce asal China yang merambah pasar global dan berkantor pusat di Singapura. Shein sempat beroperasi di Indonesia, tetapi akhirnya tutup pada Agustus 2021.

    Pemerintah Indonesia melarang e-commerce China seperti Shein dan Temu untuk berbisnis di Tanah Air lantaran model bisnisnya dikhawatirkan bisa membunuh UMKM lokal. Shein dan Temu menjual barang sangat murah karena langsung menhubungkan pabrik ke konsumen akhir via aplikasinya tanpa ada perantara.

    Shein dan Temu mendulang popularitas secara global karena barang murah tersebut. Namun, beberapa saat lalu Trump menghapus kebijakan de minimis yang selama ini dimanfaatkan Shein dan Temu.

    Kebijakan de minimis membuat barang impor dengan harga di bawah US$800 bebas bea masuk ke pasar AS. Dihapusnya kebijakan ini membuat harga jual barang-barang Temu dan Shein tak bisa lagi semurah sebelumnya.

    Shein tidak mengumbar informasi keuangannya. Namun, Bloomberg sebelumnya melaporkan bahwa laba bersih perusahaan melonjak hingga lebih dari US$400 juta dengan pendapatan mendekati US$10 miliar pada Q1 karena konsumen berbondong-bondong membeli produk-produk peritel di Shein sebelum tarif AS diberlakukan.

    Meskipun menghadapi tantangan operasional eksternal dan rintangan IPO, Shein tetap menjadi pemain kuat di industri e-commerce yang spesifik menyasar fast-fashion.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Palestina Kecam Veto Amerika Serikat Terhadap Resolusi DK PBB

    Palestina Kecam Veto Amerika Serikat Terhadap Resolusi DK PBB

    JAKARTA – Juru bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh menyatakan penyesalan dan keterkejutan yang mendalam atas veto Amerika Serikat terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, meskipun mendapat dukungan bulat dari 14 anggota Dewan lainnya.

    Abu Rudeineh menekankan, rancangan resolusi tersebut telah menerima dukungan yang sangat besar, dengan 14 negara jelas menuntut gencatan senjata segera dan diakhirinya kejahatan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina yang tak berdaya.

    “Amerika Serikat memilih untuk memblokir resolusi tersebut dengan menggunakan hak vetonya,” ujarnya, dikutip dari WAFA 19 September.

    Ia memperingatkan, veto AS mengirimkan pesan berbahaya, mendorong Israel untuk melanjutkan kejahatannya dan pembangkangannya terhadap hukum dan legitimasi internasional, termasuk pendapat penasihat baru-baru ini dari Mahkamah Internasional, yang menyusul resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan diakhirinya agresi, pendudukan, dan penarikan penuh Israel dari Jalur Gaza.

    Abu Rudeineh mendesak Pemerintah AS untuk mempertimbangkan kembali posisinya guna menjaga hukum internasional.

    Diberitakan sebelumnya, Negeri Paman Sam pada Hari Kamis memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza dan agar Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan ke wilayah Palestina tersebut.

    Rancangan resolusi tersebut juga menuntut pembebasan segera, bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang ditawan oleh Hamas dan kelompok-kelompok lainnya.

    Veto ini terjadi saat jumlah korban tewas di wilayah kantong Palestina itu tembus 65 ribu jiwa, termasuk 400 lebih di antaranya akibat kelaparan dan malnutrisi, sejak Oktober 2023.

    Rancangan resolusi ini disponsori oleh 10 anggota tidak tetap DK PBB atau E10 yang kali ini terdiri dari Aljazair, Denmark, Yunani, Guyana, Pakistan, Panama, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia dan Somalia, dikutip dari UN News.

    Dewan ini total beranggotakan 15 negara, di mana lima negara lainnya, Amerika Serikat, Inggris, China, Prancis dan Rusia merupakan anggota tetap dengan hak veto.

    Rancangan resolusi tersebut menerima 14 suara setuju. Ini adalah keenam kalinya AS mengajukan veto di Dewan Keamanan atas perang hampir dua tahun antara Israel dan militan Palestina, Hamas.

  • Siapkah NATO Hadapi Perang Drone Lawan Rusia?

    Siapkah NATO Hadapi Perang Drone Lawan Rusia?

    Jakarta –

    Sudah lebih dari sepekan ini kemunculan drone Rusia jadi buah bibir di Eropa. Pada malam 9–10 September, gelombang drone tempur Rusia untuk pertama kali menembus wilayah udara Polandia. Sebanyak 19 wahana nirawak terdeteksi, beberapa di antaranya berhasil ditembak jatuh.

    Hanya beberapa hari berselang, drone Rusia kembali melintasi wilayah Rumania — anggota NATO lain. Pada Senin (15/9), otoritas Polandia menembak jatuh sebuah drone yang terbang di atas gedung pemerintah di ibu kota Warsawa, dan dilaporkan menahan dua tersangka: seorang warga Belarus dan seorang warga Ukraina.

    Tidak ada korban luka dalam insiden-insiden tersebut. Moskow sendiri menyangkal bahwa pelanggaran itu disengaja. Namun, NATO merespons dengan meluncurkan misi baru untuk mengamankan ruang udara di sisi timurnya.

    Operasi di perbatasan timur

    Operasi yang dinamakan Eastern Sentry ini digambarkan sebagai “aktivitas multidomain” yang mencakup penguatan pangkalan darat dan pertahanan udara, serta akan “berlangsung untuk waktu yang tidak ditentukan,” menurut pernyataan resmi NATO pada 12 September.

    Melalui operasi ini, NATO ingin menyampaikan pesan jelas kepada negara anggotanya di timur Eropa, sekaligus gertakan kepada Rusia. Inggris dan Denmark sudah menyatakan dukungan, Jerman menggandakan jumlah jet tempur untuk pertahanan udara di Polandia dari dua menjadi empat, sementara Prancis mengerahkan jet Rafale.

    Jet vs Drone: ‘Palu Godam untuk Paku Payung’

    Meski jet tempur dan rudal udara-ke-udara terbukti ampuh menjatuhkan drone, cara ini dinilai jauh dari efisien.

    “Drone yang kita lihat di Ukraina harganya hanya 10 ribu sampai 30 ribu Euro per unit. Tapi kalau kita menembakkan rudal seharga jutaan dolar sebagai respons, stok senjata kita akan cepat habis,” ujar Chris Kremidas-Courtney, pakar pertahanan dari lembaga European Policy Centre (EPC) di Brussel, Belgia, kepada DW. “Kita memakai palu godam untuk menghantam paku payung.”

    Menurutnya, negara-negara Eropa anggota NATO seharusnya berinvestasi pada teknologi pertahanan modern yang lebih hemat biaya, seperti sistem rudal anti-drone Nimbrix buatan Swedia. Jika tidak, Eropa akan terus terjebak dalam perang “asimetris biaya” yang merugikan.

    Membangun ‘Tembok Drone’ di Eropa?

    Bersama Polandia dan Finlandia , negara-negara Baltik — yang kerap menghadapi pelanggaran wilayah udara oleh Rusia — sudah lama mendesak peningkatan koordinasi pertahanan drone. Konsep ini sering disebut sebagai “tembok drone”, istilah yang kemudian dipakai Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam pidato kenegaraan tahunan beberapa waktu lalu.

    Komisi Eropa bahkan mengumumkan proyek produksi drone bersama senilai 6 miliar Euro, dengan keahlian Ukraina akan menjadi kunci. “Kita perlu belajar dari Ukraina,” kata Ian Bond, wakil direktur Centre for European Reform (CER) di Brussel. “Mereka cukup berhasil menjatuhkan drone Rusia. Kalau mereka punya teknologinya, kita harus memilikinya juga.”

    NATO: ‘Kami akan respons’

    Salah satu tantangan NATO adalah memperluas penerapan teknologi pertahanan drone baru. Admiral Rob Bauer, mantan ketua Komite Militer NATO, mengatakan bahwa selain perangkat keras, Eropa perlu mengubah cara pandang terhadap Rusia.

    “Kita perlu memberi tahu publik, dan masyarakat harus menerima bahwa ada ancaman,” ujarnya kepada DW.

    Sementara itu, Kremlin terus mengulang narasi bahwa NATO sedang berperang dengan Rusia. NATO membantah, namun Bauer menyebut aliansi itu kini berada di “zona abu-abu antara damai dan perang” dan siaga penuh: “Ini pesan penting untuk Tuan Putin: NATO akan merespons, apa pun yang terjadi.”

    Dia menambahkan bahwa keberhasilan menembak jatuh drone di Polandia membuktikan keampuhan sistem pertahanan aliansi: “Saya kira kita telah lulus tes, tapi kita harus lebih baik menghadapi ancaman baru ini.”

    NATO siap perang drone?

    Namun, Ian Bond dari CER skeptis terhadap kemampuan pertahanan drone NATO saat ini. “Kesan yang muncul, NATO belum siap menghadapi drone. Mereka harus meningkatkan kemampuan secara signifikan,” katanya.

    Bond menilai NATO perlu lebih tegas dan menembak jatuh drone Rusia, bahkan jika terbang di atas Ukraina barat. Hingga kini, beberapa negara anggota masih menahan diri.

    Pada Juli lalu, Lituania melaporkan dua drone Rusia melintasi wilayahnya, namun tidak ditembak jatuh. Militer menyebut hanya akan bertindak dalam kondisi ekstrem. Setelah itu, Lituania meminta peningkatan pertahanan udara dari NATO. Terbaru, Rumania juga tidak menembak jatuh drone Rusia di wilayahnya, yang kemudian berbalik arah ke Ukraina. Menurut Kementerian Pertahanan Rumania, pilot AU yang melihat drone itu “menilai risiko tambahan” dan memutuskan tidak menembak.

    Bond memperingatkan, sikap pasif semacam ini bisa dianggap Rusia sebagai sinyal positif, sementara drone tersebut bisa saja melanjutkan serangan ke target di Ukraina.

    Perlindungan sipil jadi pertimbangan

    Selain menembak jatuh drone, para pakar juga menekankan pentingnya langkah perlindungan sipil, seperti aplikasi peringatan serangan udara dan peningkatan kapasitas tempat perlindungan.

    “Itu akan jadi langkah menakutkan, tapi tidak berlebihan,” kata Bond. Dia yakin Rusia akan terus menguji sekutu Ukraina kecuali mereka meningkatkan pertahanan dan dukungan secara signifikan.

    Kremidas-Courtney sependapat: “Kita harus berasumsi Rusia akan mencoba ini setiap beberapa minggu, sampai kita membuat mereka membayar harga yang membuat mereka berhenti.”

    NATO berharap Operasi Eastern Sentry bisa mewujudkan hal itu.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video: PM Polandia Geram Banyak Drone Rusia Mondar-mandir di Negaranya

    (ita/ita)

  • Demo Besar-besaran di Prancis, AS Ingatkan Warganya Waspada

    Demo Besar-besaran di Prancis, AS Ingatkan Warganya Waspada

    Paris –

    Otoritas Amerika Serikat (AS) merilis peringatan keamanan terbaru bagi warga negaranya yang ada di Prancis, saat unjuk rasa besar-besaran berlangsung di negara tersebut. Demo yang digelar meluas ini memprotes pemotongan anggaran oleh pemerintahan Presiden Emmanuel Macron.

    Washington dalam imbauannya, seperti dilansir Newsweek, Jumat (19/9/2025), memperingatkan “kemungkinan bentrokan kekerasan” dalam unjuk rasa yang berlangsung sejak Kamis (18/9) waktu setempat.

    “Aksi mogok kerja dan aksi protes sedang berlangsung di seluruh Prancis. Transportasi umum terdampak secara signifikan, terutama di area metropolitan Paris, dan beberapa sekolah ditutup,” demikian peringatan keamanan yang dirilis Kedutaan Besar AS di Prancis, juga dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS.

    “Para pengemudi mungkin terdampak oleh pemblokiran jalan, dan mungkin ada gangguan pada moda transportasi lainnya — termasuk penerbangan, kereta api, dan layanan taksi,” imbuh peringatan tersebut.

    “Kemungkinan bentrokan kekerasan antara demonstran dengan aparat keamanan serta penegak hukum Prancis masih tinggi. Hindari area-area unjuk rasa,” imbau Kedutaan Besar AS dalam pernyataannya.

    Setiap warga AS di Prancis juga diimbau untuk waspada dan berhati-hati di area unjuk rasa, serta terus memantau informasi terbaru dari otoritas dan media lokal.

    Peringatan keamanan ini dirilis saat aksi mogok kerja dan unjuk rasa digelar dengan diperkirakan melibatkan ratusan ribu orang. Dalam aksinya, para demonstran menyuarakan kekhawatiran untuk rencana pemotongan anggaran oleh pemerintah Prancis di bawah Macron.

    Sekitar 80.000 personel kepolisian dikerahkan untuk mengawal unjuk rasa dan menegakkan ketertiban. Namun aksi protes yang berlangsung pada Kamis (18/9) diwarnai tembakan gas air mata oleh Kepolisian Prancis, salah satunya dalam aksi pemblokiran sebuah depot bus pada fajar.

    Bentrokan antara polisi antihuru-hara dan demonstran, seperti dilaporkan media lokal Prancis, terjadi di beberapa area, termasuk ibu kota Paris, kemudian di kota Nantes dan Lyon.

    Unjuk rasa yang digelar secara nasional, baik di kota besar maupun kota kecil di Prancis ini, menyuarakan kemarahan atas meningkatnya kemiskinan, ketimpangan yang semakin tajam, dan perjuangan para pekerja bergaji rendah serta kelompok lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

    Serikat pekerja yang melakukan mogok kerja mendesak pembatalan usulan pemotongan anggaran. pembekuan jaminan sosial, dan penghematan anggaran lainnya, yang dinilai hanya akan semakin membebani kantong pekerja bergaji rendah dan kelas menengah.

    Kalangan sayap kiri dan pendukungnya menuntut orang-orang kaya dan pengusaha untuk membayar lebih banyak pajak, daripada melakukan pemotongan anggaran demi mengendalikan utang Prancis.

    Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan sekitar 94 penangkapan telah dilakukan secara nasional.

    Lihat juga Video: Rumah Wali Kota di Prancis Dibakar Pedemo

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dilarang Taliban Sekolah, Perempuan Afghanistan Tak Berhenti Belajar

    Dilarang Taliban Sekolah, Perempuan Afghanistan Tak Berhenti Belajar

    Jakarta –

    Badan PBB untuk kesetaraan gender, “UN Women”, akhir Agustus lalu merilis hasil survei yang mereka lakukan di Afganistan. Staf organisasi untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang didirikan pada tahun 2010 itu, mewawancarai lebih dari 2.000 orang dari rumah ke rumah dengan pertanyaan: “Apa pendapat Anda terkait pendidikan sekolah untuk anak perempuan?”

    Hasilnya, 92 persen responden mengatakan, pendidikan sekolah bagi anak perempuan penting. 87 persen pria dan 95 persen perempuan di daerah pedesaan mendukung pendidikan sekolah anak perempuan. Di kawasan perkotaan, baik pria maupun perempuan mendukung hingga 95 persen.

    “Hampir selalu hal pertama yang diceritakan anak-anak perempuan kepada kami adalah, bahwa mereka sangat ingin belajar dan ingin punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan,” kata Susan Ferguson, utusan khusus UN Women di Afganistan.

    Makin banyak anak perempuan yang tak bisa bersekolah

    Afganistan menjadi satu-satunya negara di dunia yang melarang anak perempuan bersekolah setelah kelas enam sekolah dasar. Empat tahun terakhir, Taliban melarang anak-anak perempuan melanjutkan sekolah dan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

    Di hari pertama sekolah setelah Taliban berkuasa pada 17 September 2021, anak-anak perempuan berdiri di depan pintu sekolah yang tertutup rapat bagi mereka. Banyak diantaranya yang terkejut dan menangis.

    Menurut UNESCO, sejak saat itu, setidaknya 1,4 juta perempuan baik anak-anak dan dewasa kehilangan akses ke sekolah menengah dan universitas.

    Kemungkinan angka ini akan terus bertambah, mengingat separuh populasi di negara tersebut berusia rata-rata sekitar 17 tahun.

    Taliban terus menyatakan bahwa pendidikan bagi perempuan tidak sesuai dengan Islam, dan bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan masyarakat Afganistan. Meski mendapat banyak kecaman keras dari dunia internasional, Taliban tidak mengubah sikapnya.

    Taliban memberlakukan serangkaian larangan yang membatasi hak-hak perempuan dan anak perempuan – menjauhkan mereka dari ruang publik, melarang mereka mengenyam pendidikan lanjut dan bekerja serta membatasi kebebasan bergerak mereka secara ekstrem.

    Taliban Menyangkal Realitas

    “Mayoritas rakyat Afganistan mendukung pendidikan bagi putri mereka, ini bukan hal baru,” kata Sardar Mohammad Rahimi, mantan Wakil Menteri Pendidikan Afganistan, dalam wawancara dengan DW.

    “Semua survei yang dilakukan sebelum Taliban berkuasa menunjukkan, perempuan dan anak perempuan di seluruh Afganistan, sangat tertarik pada pendidikan, dan keluarga mereka menuntut didirikannya pusat-pusat pendidikan di wilayah mereka,” lanjut Rahimi, yang kini tinggal di Prancis dan mengajar di Institut Nasional Bahasa dan Budaya Timur (INALCO).

    “Taliban terus mencoba memaksakan tafsir mereka sendiri atas hukum syariah kepada rakyat Afganistan dan komunitas internasional, seraya mengklaim bahwa itu adalah bagian dari budaya Afganistan. Padahal, tugas pemerintah seharusnya adalah mendorong masyarakatnya untuk belajar,” tegas Rahimi.

    Menurutnya, Taliban tidak mau mengakui bahwa masyarakatnya ingin menjalani gaya hidup yang berbeda.

    “Para penguasa memaksakan proyek politik dan program agama yang ketat atas nama syariah kepada rakyat Afganistan, padahal itu sama sekali tidak sesuai dengan realitas masyarakat di sana.”

    Dukungan pendidikan dari Malala

    Meski dilarang bersekolah, banyak keluarga tetap mendukung anak perempuan mereka untuk belajar di sekolah-sekolah rahasia, atau dengan metode alternatif belajar rumahan secara online atau lewat radio. Para aktivis sipil di dalam dan luar negeri, serta LSM seperti Malala Fund, mendukung upaya ini.

    Malala Fund adalah LSM internasional yang didirikan oleh Malala Yousafzai, peraih Nobel Perdamaian. Perempuan asal Pakistan ini ditembak oleh Taliban pada tahun 2012 saat berusia 15 tahun karena vokal memperjuangkan hak atas pendidikan bagi anak perempuan.

    Malala selamat dari percobaan pembunuhan tersebut. Kini, ia secara rutin berbicara di PBB dan forum internasional mengenai anak-anak perempuan Afganistan, serta menuntut tekanan politik terus diberikan kepada Taliban.

    Malala Fund ingin memberikan pendidikan gratis, aman, dan berkualitas selama 12 tahun kepada anak perempuan melalui berbagai jalur alternatif. Hingga saat ini, ratusan ribu anak perempuan di Afganistan telah mendapat manfaat dari program-program tersebut.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • 5 Prompt Gemini AI untuk Edit Foto di Depan Menara Eiffel-Tembok China

    5 Prompt Gemini AI untuk Edit Foto di Depan Menara Eiffel-Tembok China

    Daftar Isi

    Tutorial Membuat Foto Liburan di Luar Negeri yang Realistis dengan Gemini AI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mengabadikan momen liburan di depan landmark dunia seperti Menara Eiffel, Patung Liberty, atau Taj Mahal tentu menjadi impian banyak orang. Namun, tidak semua orang punya kesempatan atau biaya untuk benar-benar berkunjung ke sana. Kini, berkat kecanggihan teknologi kecerdasan buatan, Anda bisa menciptakan foto ala turis internasional hanya dengan bantuan Gemini AI.

    Tutorial Membuat Foto Liburan di Luar Negeri yang Realistis dengan Gemini AI

    1. Siapkan Foto Utama

    Gunakan foto diri dengan pose yang natural. Disarankan foto full-body atau setengah badan dengan pencahayaan yang jelas agar hasil edit lebih realistis.

    2. Pilih Landmark yang Kamu Inginkan

    Tentukan destinasi impianmu, misalnya Menara Eiffel, Big Ben, Patung Liberty, Piramida Giza, atau Taj Mahal. Landmark ini akan menjadi latar belakang foto yang dihasilkan.

    3. Buka Gemini AI Editor

    Masuk ke aplikasi atau platform Gemini AI yang mendukung pengeditan foto berbasis prompt. Pastikan koneksi internet stabil agar proses berjalan lancar.

    4. Masukkan Prompt dengan Detail

    Tulis deskripsi yang jelas tentang foto yang kamu inginkan. Contoh:
    “Seseorang berdiri tersenyum di depan Menara Eiffel Paris, suasana sore romantis, langit biru cerah, gaya foto turis modern, lighting natural.”

    5. Atur Gaya dan Suasana

    Tambahkan detail seperti waktu (pagi, sore, malam), suasana (romantis, petualang, klasik), serta gaya foto (street photography, candid, traveling premium) agar hasil lebih sesuai dengan keinginan.

    6. Proses dan Tinjau Hasilnya

    Klik generate lalu tunggu beberapa saat. Setelah hasil keluar, cek apakah posisi, pencahayaan, dan detail landmark sudah sesuai. Jika belum, kamu bisa menyesuaikan prompt dan ulangi prosesnya.

    7. Simpan dan Bagikan

    Jika hasil sudah memuaskan, simpan foto dalam resolusi tinggi. Kamu bisa langsung membagikannya ke media sosial atau menyimpannya sebagai koleksi pribadi.

    Berikut 5 prompt super realistis dalam Bahasa Indonesia yang digunakan untuk menghasilkan foto-foto di bawah:

    1. Patung Liberty, Amerika Serikat

    Prompt: Sebuah foto seluruh badan yang super realistis dari seorang pria muda mengenakan setelan jas abu-abu dan dasi merah, berdiri di dek observasi dengan Patung Liberty di latar belakang pada hari yang cerah. Foto ini adalah bidikan sinematik beresolusi tinggi dan super realistis dengan fokus tajam dan pencahayaan alami.

    Foto: Patung Liberty. (Gemini Ai)
    Patung Liberty. (Gemini Ai)

    2. Menara Eiffel, Prancis

    Prompt: Sebuah foto seluruh badan yang super realistis dari seorang pria muda berjas abu-abu dan dasi merah, berdiri di jalan berbatu di Paris. Menara Eiffel berada di latar belakang. Pemandangan bermandikan cahaya lembut dan hangat dari *golden hour* sore hari. Diambil dari jarak menengah, dengan gaya fotografi perjalanan profesional.

    Foto: Menara Eiffel. (Dok Gemini Ai)
    Menara Eiffel. (Dok Gemini Ai)

    3. Menara Pisa, Italia

    Prompt: Sebuah foto seluruh badan *wide-angle* super realistis dari seorang pria muda berjas abu-abu dan dasi merah, berdiri di rerumputan hijau di depan Menara Pisa pada hari yang cerah. Pria tersebut melihat ke arah kamera dengan senyum ceria. Sinar matahari terang, menciptakan detail yang tajam. Fotografi perjalanan profesional.

    Foto: Menara Pisa. (Gemini AI)
    Menara Pisa. (Gemini AI)

    4. Tembok Besar China, RRC

    Prompt: Sebuah foto seluruh badan *wide-angle* super realistis dari seorang pria muda berjas abu-abu dan dasi merah, berdiri di Tembok Besar China saat matahari terbit di pagi yang berkabut. Pria tersebut melihat ke kejauhan, merenungkan lanskap yang epik. Pegunungan diselimuti kabut, dengan sinar matahari menembus. Foto ini memiliki nuansa epik dan megah.

    Foto: Tembok China. (Gemini ai)
    Tembok China. (Gemini ai)

    5. Big Ben, Inggris

    Prompt: Sebuah foto seluruh badan super realistis dari seorang pria muda berjas abu-abu dan dasi merah, berdiri di jalanan London. Big Ben dan Gedung Parlemen berada di latar belakang. Hari sedikit mendung dengan pencahayaan yang lembut dan menyebar. Foto ini memiliki nuansa fotografi jalanan yang sedikit desaturasi dan realistis, menangkap suasana otentik London.

    Foto: Tembok China. (Gemini ai)
    Tembok China. (Gemini ai)

    (dag/dag)

    [Gambas:Video CNBC]