Negara: Prancis

  • Prabowo Hadiri KTT PBB soal Palestina, Didampingi Menlu-Seskab

    Prabowo Hadiri KTT PBB soal Palestina, Didampingi Menlu-Seskab

    Jakarta

    Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS). Prabowo menghadiri Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.

    Dilansir Antara, Presiden Prabowo memasuki ruang Sidang Majelis Umum PBB sekitar pukul 15.00 waktu setempat, Selasa (22/9/2025). Prabowo mengenakan setelan jas berwarna abu-abu gelap dan kopiah hitam.

    Presiden Prabowo duduk di bagian tengah kanan dari arah panggung, diapit oleh India dan Iran.

    Turut mendampingi Kepala Negara adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, dan Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB Umar Hadi.

    KTT yang digelar oleh PBB dalam rangkaian acara Sidang Majelis Umum PBB itu akan berlangsung pada pukul 15.00 hingga 18.00 waktu setempat.

    KTT ini diketuai oleh Prancis dan Arab Saudi. Presiden Emmanuel Macron mengumumkan Prancis mengakui negara Pelestina usai membuka KTT ini.

    “Hari ini, saya menyatakan bahwa Prancis mengakui Negara Palestina,” ujar Macron.

    Sementara itu, Presiden Prabowo mendapat urutan kelima sebagai kepala negara yang akan menyampaikan pernyataan dalam forum tersebut setelah Yordania, Turki, Brazil, dan Portugal.

    Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia di New York Hari Prabowo menyampaikan bahwa sesi mengenai Palestina pada rangkaian Sidang Majelis Umum PBB bertujuan untuk menggalang lebih banyak negara yang memberi pengakuan terhadap Negara Palestina.

    “High Level Conference Two State Solution ini tujuannya adalah untuk menggalang sebanyak mungkin negara yang memberikan pengakuan terhadap State of Palestine. Sehingga akan meningkatkan leverage Palestina dalam proses negosiasi damai,” kata Hari Prabowo dalam pengarahan media di PTRI New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/9).

    Hari menuturkan bahwa konferensi yang diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi itu berupaya membuat posisi Palestina di mata dunia setara dengan Israel sehingga tercipta kedamaian di kawasan dan keadilan bagi bangsa Indonesia.

    Keterlibatan Indonesia dalam mewujudkan solusi dua negara bagi Palestina, lanjutnya, ditunjukkan melalui partisipasi Indonesia sebagai kelompok inti (core group) untuk menggalang pengakuan negara Palestina.

    “Main inisiator-nya itu adalah Prancis dan Saudi, tapi ada core group’. Nah Indonesia salah satu dari core group-nya, total ada 19. Nah 19 ini, terus terang saja, di luar layar juga melakukan berbagai upaya menggalang sebanyak mungkin negara-negara yang memberikan pengakuan pada State of Palestine,” kata Hari.

    Dia optimistis menjelang hari pelaksanaan konferensi mengenai masalah Palestina, akan ada lagi beberapa negara yang secara resmi mengakui Palestina sebagai negara.

    Sejumlah negara, baru-baru ini, menyampaikan bahwa mereka akan secara resmi mengakui Palestina menjelang sidang PBB. Sejumlah negara itu adalah Inggris, Prancis, Portugal, dan Malta.

    Sidang Majelis Umum PBB pada Jumat (12/9) telah mengadopsi sebuah draf resolusi yang mengesahkan Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.

    (lir/lir)

  • Palestina Sambut Baik Pengakuan Prancis: Keputusan Berani

    Palestina Sambut Baik Pengakuan Prancis: Keputusan Berani

    Jakarta

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan negaranya mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Palestina menyambut baik pengakuan itu.

    “Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat menyambut baik pengakuan Negara Palestina oleh Republik Prancis yang bersahabat,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina di Ramallah, seperti dilansir AFP, Selasa (23/9/2025).

    Palestina mengatakan pengakuan Prancis ini adalah keputusan yang bersejarah. Palestina menganggap Prancis mengambil keputusan yang berani.

    “Menganggapnya sebagai keputusan bersejarah dan berani yang konsisten dengan hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta mendukung upaya berkelanjutan untuk mencapai perdamaian dan menerapkan solusi dua negara,” jelasnya.

    Presiden Emmanuel Macron mengumumkan Prancis mengakui negara Pelestina. Hal itu disampaikan usai membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal solusi dua negara untuk perdamaian Palestina.

    KTT ini berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS), Senin (22/9/2025) siang waktu setempat. KTT ini diketuai oleh Prancis dan Arab Saudi. KTT ini juga disiarkan langsung melalui situs PBB.

    “Hari ini, saya menyatakan bahwa Prancis mengakui Negara Palestina,” ujar Macron.

    (lir/lir)

  • Di KTT PBB, Macron Umumkan Prancis Akui Negara Palestina

    Di KTT PBB, Macron Umumkan Prancis Akui Negara Palestina

    Jakarta

    Presiden Emmanuel Macron mengumumkan Prancis mengakui negara Pelestina. Hal itu disampaikan usai membuat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal solusi dua negara untuk perdamaian Palestina.

    KTT ini berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS), Senin (22/9/2025) siang waktu setempat. KTT ini diketuai oleh Prancis dan Arab Saudi. KTT ini juga disiarkan langsung melalui situs PBB. Presiden Prabowo Subianto juga hadir dalam KTT ini.

    “Hari ini, saya menyatakan bahwa Prancis mengakui Negara Palestina,” ujar Macron.

    Macron mengatakan tujuan utama hadir di KTT untuk menciptakan kedamaian. Macron menyebut waktunya sudah tiba untuk perdamaian.

    “Inilah alasan utama mengapa hari ini, di ruang sidang ini, kita harus membuka jalan bagi perdamaian,” kata Macron.

    “Inilah tanggung jawab kita, untuk melakukan segala daya upaya kita guna menjaga kemungkinan solusi dua negara,” imbuhnya.

    (lir/lir)

  • Prabowo Akan Hadiri KTT PBB soal Solusi Dua Negara untuk Palestina

    Prabowo Akan Hadiri KTT PBB soal Solusi Dua Negara untuk Palestina

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat. KTT ini diketuai oleh Prancis dan Arab Saudi.

    Dilansir Antara, KTT yang diselenggarakan oleh PBB sebagai bagian dari Majelis Umum ini akan berlangsung dari pukul 15.00 hingga 18.00 waktu New York, Senin (22/9/2025).

    Konferensi akan dibuka dengan sambutan dari Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

    Presiden Prabowo dijadwalkan menjadi kepala negara kelima yang menyampaikan pernyataan di forum tersebut, setelah para pemimpin dari Yordania, Turki, Brasil, dan Portugal.

    Wakil Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York, Hari Prabowo, mengatakan sesi tentang Palestina di Majelis Umum bertujuan untuk mendorong lebih banyak negara mengakui Negara Palestina.

    “Tujuan Konferensi Tingkat Tinggi tentang Solusi Dua Negara adalah untuk mendorong sebanyak mungkin negara mengakui Negara Palestina,” kata Hari Prabowo dalam jumpa pers di Perutusan Tetap Indonesia di New York, Sabtu (20/9).

    “Dengan demikian, pengaruh Palestina dalam proses negosiasi perdamaian akan semakin meningkat,” tambahnya.

    Hari menjelaskan bahwa KTT yang diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi ini bertujuan untuk menempatkan Palestina setara dengan Israel di tingkat internasional, sehingga mendorong perdamaian di kawasan dan keadilan bagi rakyat Palestina.

    Dia mengatakan komitmen Indonesia untuk mewujudkan solusi dua negara, ditunjukkan melalui perannya sebagai bagian dari kelompok inti yang mendorong pengakuan negara Palestina.

    “Prancis dan Arab Saudi adalah pemrakarsa utama, tetapi ada kelompok inti, dan Indonesia adalah salah satu dari 19 anggota. Ke-19 negara ini telah melakukan berbagai upaya untuk memobilisasi sebanyak mungkin negara yang mungkin ingin mengakui Negara Palestina,” ujarnya.

    Hari Prabowo juga menyatakan optimismenya bahwa lebih banyak negara akan secara resmi mengakui Palestina menjelang konferensi.

    (lir/lir)

  • Fenomena di Eropa, Pemerintah Cari Cara Lebih Pajaki Orang Super Kaya

    Fenomena di Eropa, Pemerintah Cari Cara Lebih Pajaki Orang Super Kaya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah di Eropa tengah mencari cara untuk meningkatkan penerimaan negara dengan mengenakan pajak lebih besar kepada kalangan super kaya. Namun, pakar menilai pajak kekayaan langsung jarang efektif dan kerap meleset dari target.

    Sejarah menunjukkan bahwa pajak kekayaan hanya menghasilkan pendapatan kecil. Sementara orang kaya bisa dengan mudah mengalihkan aset mereka ke perusahaan, perwalian, atau surga pajak.

    Karena itu, sejumlah ekonom menyarankan alternatif lain seperti pajak keuntungan modal dan pajak warisan. Bahkan, cara lain juga ditempuh seperti biaya keluar bagi mereka yang pindah ke yurisdiksi pajak lebih rendah.

    “Kekhawatiran tentang ketimpangan kekayaan tidak menyiratkan bahwa pemerintah harus menggunakan pajak kekayaan bersih. Meningkatkan pajak penghasilan modal cenderung lebih adil dan lebih efisien,” tulis IMF dalam panduan terbarunya, seperti dikutip Reuters, Senin (22/9/2025).

    Di Eropa, Swiss, Spanyol, dan Norwegia masih memiliki skema pajak kekayaan sementara Pancis dan Inggris mempertimbangkan opsi serupa untuk menutup defisit anggaran.  Namun, penelitian Paris School of Economics menunjukkan kalangan ultra kaya hampir tidak membayar pajak sama sekali.

    “Kita perlu memastikan bahwa para miliarder membayar setidaknya sama besarnya dengan kelompok sosial lainnya. Ini adalah pertanyaan mendasar tentang keadilan,” kata ekonom Gabriel Zucman, penggagas usulan pajak 2% bagi 0,01% orang terkaya di Prancis.

    Selain itu, OECD menilai keuntungan modal dan dividen kerap dikenakan pajak lebih rendah daripada pendapatan tenaga kerja. Sehingga membuka celah bagi ketidakadilan.

    “Perlakuan pajak yang menguntungkan atas keuntungan merupakan pendorong signifikan rendahnya tarif pajak efektif di kalangan individu berpenghasilan tinggi,” tulis OECD.

    Pajak warisan juga muncul sebagai opsi. OECD menyebut pungutan ini lebih adil dan efisien dibanding pajak kekayaan. Karena tidak menghalangi orang menabung untuk masa tua.

    Namun, banyak negara Eropa masih memberikan pengecualian besar, terutama pada aset bisnis. Kelompok advokasi pajak menilai reformasi ini mendesak.

    “Salah satu hal yang merusak hasil sosial bagi semua orang, termasuk yang terkaya, adalah ketimpangan. Ketimpangan yang tinggi merusak pertumbuhan ekonomi dan bahkan harapan hidup,” ujar CEO Tax Justice Network, Alex Cobham.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Paman Sam Singgung Keamanan Israel Usai Inggris Dkk Akui Palestina

    Paman Sam Singgung Keamanan Israel Usai Inggris Dkk Akui Palestina

    Jakarta

    Frustasi atas perang Gaza yang terus berkecamuk membuat sejumlah negara kompak mengakui negara Palestina. Sejumlah negara itu yakni Inggris, Kanada, Australia dan Portugal.

    Keempat negara itu diketahui merupakan sekutu Israel. Amerika Serikat (AS) yang juga sekutu Israel merespons keputusan sejumlah negara sekutu utamanya itu.

    Inggris, Kanada, Australia dan Portugal mengakui negara Palestina pada Minggu (21/9) waktu setempat. Keputusan keempat negara yang juga sekutu Israel itu menyusul lebih dari 140 negara lainnya yang terlebih dahulu mendukung aspirasi Palestina untuk membentuk negara sendiri yang merdeka dari pendudukan Tel Aviv.

    Washington menyebut langkah tersebut hanyalah gestur “performatif”. AS kemudian menyinggung keamanan Israel.

    “Fokus kami tetap pada diplomasi yang serius, bukan gestur performatif,” ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, seperti dilansir AFP, Senin (22/9/2025).

    “Prioritas kami jelas: pembebasan para sandera, keamanan Israel, dan perdamaian serta kemakmuran bagi seluruh kawasan yang hanya mungkin terjadi jika terbebas dari Hamas,” tegas juru bicara tersebut.

    AS sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi atas keputusan negara-negara Barat tersebut. Namun, Presiden Donald Trump sebelumnya telah memperjelas bahwa dirinya menentang langkah semacam itu.

    Sejumlah Negara Akui Palestina

    Seperti diketahui, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer dalam pengumumannya saat mengakui negara Palestina, menyebut “krisis kemanusiaan buatan manusia di Gaza telah mencapai titik terendah”. Dia juga menyebut kelaparan dan kehancuran di Gaza “benar-benar tidak tertahankam”.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui negara Palestina,” tegasnya.

    PM Kanada Mark Carney, dalam pernyataan terpisah, mengatakan pengakuan resmi untuk negara Palestina yang diberikan negaranya akan memberdayakan mereka yang menginginkan koeksistensi damai dan mengakhiri Hamas.

    “Ini sama sekali tidak melegitimasi terorisme, juga bukan imbalan untuk itu,” tegasnya.

    Sementara, PM Australia Anthony Albanese mengumumkan bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Penny Wong bahwa negaranya resmi mengakui negara Palestina.

    “Dengan demikian, Australia mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri,” ujar Albanese, seperti dilansir CNN.

    Pengakuan resmi oleh Portugal disampaikan melalui Menlu Paulo Rangel di markas besar misi tetap Portugal untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Rangel menegaskan bahwa pengakuan untuk negara Palestina menjadi “garis fundamental kebijakan luar negeri Portugal”.

    Selain keempat negara tersebut, Prancis juga akan memberikan pengakuan serupa kepada negara Palestina pekan ini dalam forum Sidang Majelis Umum PBB.

    Halaman 2 dari 2

    (dek/lir)

  • Maling Rampok Harta Karun Emas Rp 11 Miliar, Modusnya Tak Terduga

    Maling Rampok Harta Karun Emas Rp 11 Miliar, Modusnya Tak Terduga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di era teknologi canggih, maling bisa dengan mudah membobol sistem pengamanan ketat di tempat penyimpanan ‘harta karun’ berharga di museum.

    Pada Agustus 2024, puluhan museum di Prancis dilaporkan telah menjadi korban penyerangan ransomware yang membuat sistem mereka kacau balau.

    Baru-baru ini, Museum Nasional Sejarah Alam Prancis juga terkena serangan siber pada Juli 2025. Penyerangan tersebut berhasil merusak sistem museum yang berdampak pada pembatalan sebuah pameran.

    Setelah sistem rusak, maling mencuri bongkahan emas senilai US$705.000 atau setara Rp11,7 miliar, dikutip dari The Register, Senin (22/9/2025).

    Emas itu ditampilkan dalam etalase museum. Pihak museum mengatakan maling menggunakan alat penggiling sudut untuk memotong pintu pengaman. Kemudian maling menggunakan obor las untuk membuka kotak yang berisi spesimen emas.

    Menurut sumber kepolisian, para pencuri kemungkinan tahu bahwa serangan siber sebelumnya telah menonaktifkan sistem pengawasan dan alarm di museum.

    Wakil Direktur Jenderal Museum Nasional Sejarah Alam Prancis, Emmanuel Skoulios, mengatakan bongkahan emas yang dicuri secara total memiliki berat 6 kilogram. Ia mengatakan emas tersebut kemungkinan besar telah dilebur, sehingga barang-barang tersebut mustahil ditemukan kembali.

    Pencurian barang berharga sudah beberapa kali terjadi di Prancis. Pekan lalu, Kering yang merupakan pemilik merek-merek mahal seperti Gucci, Balenciaga, dan Alexander McQueen, melaporkan pembobolan sistem oleh pihak ketiga.

    Oknum penyerang berhasil memperoleh akses sementara ke data pelanggan terbatas dari beberapa outlet di bawah Kering. Maling tersebut dikatakan mencuri rekam jejak outlet, tetapi informasi keuangan perusahaan aman.

    Toko perhiasan Tiffany juga mengakui ada pembobolan yang berdampak pada lebih dari 2.500 konsumen. Penyerangan ke salah satu anak usaha konglomerasi LVMH tersebut dilaporkan dilakukan oleh kelompok penjahat siber ‘Scattered Spider’.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Harapan Warga Gaza Usai Sejumlah Negara Eropa Berikan Dukungan

    Harapan Warga Gaza Usai Sejumlah Negara Eropa Berikan Dukungan

    Warga Gaza memiliki harapan besar terhadap keselamatan dan stabilitas kehidupan mereka setelah negara-negara Eropa mengakui Palestina pada Minggu, (21/9).

    Beberapa negara tersebut adalah Inggris, Kanada, Australia dan Portugal. Kemudian Prancis dan lima negara lainnya juga diperkirakan akan menyusul.

  • Inggris Cs Akui Negara Palestina, Rusia Tegaskan Hal Ini

    Inggris Cs Akui Negara Palestina, Rusia Tegaskan Hal Ini

    Moskow

    Rusia menegaskan pihaknya masih meyakini bahwa solusi dua negara menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah, saat ditanya soal keputusan Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal memberikan pengakuan resmi kepada negara Palestina.

    Pengakuan oleh keempat negara itu, seperti dilansir Reuters, Senin (22/9/2025), diumumkan oleh para pemimpin dan pejabat tinggi masing-masing negara pada Minggu (21/9) waktu setempat. Langkah itu didasari oleh rasa frustrasi atas perang Gaza dan dimaksudkan untuk mendorong solusi dua negara.

    “Kami tetap berkomitmen pada resolusi fundamental Dewan Keamanan PBB dan tetap berkomitmen pada posisi internasional tentang kemungkinan penyelesaian masalah Palestina-Israel berdasarkan pendekatan dua negara,” tegas juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, kepada wartawan ketika ditanya soal pengakuan untuk negara Palestina yang diberikan keempat negara Barat tersebut.

    “Ini tetap menjadi pendekatan kami, dan kami meyakini bahwa ini adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk menemukan solusi bagi konflik yang sangat kompleks dan telah berlangsung lama ini, yang kini mungkin berada dalam tahap paling akut dan tragis dalam sejarahnya,” sebutnya.

    Keputusan keempat negara itu, yang secara tradisional biasanya bersekutu dengan Israel, menyusul lebih dari 140 negara lainnya yang terlebih dahulu mendukung aspirasi Palestina untuk membentuk negara sendiri yang merdeka dari pendudukan Tel Aviv.

    Rusia sendiri telah sejak lama mengakui negara Palestina.

    Reaksi kemarahan diberikan oleh Israel terhadap langkah keempat negara Barat tersebut, dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menyebut pengakuan itu sebagai “hadiah besar bagi terorisme”. Dia juga menegaskan bahwa “Negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan”.

    Sementara Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik pengakuan tersebut, yang disebutnya akan membantu membuka jalan bagi “negara Palestina untuk hidup berdampingan dengan negara Israel dalam keamanan, perdamaian, dan hubungan bertetangga yang baik”.

    Selain keempat negara tersebut, Prancis juga akan memberikan pengakuan serupa kepada negara Palestina pekan ini dalam forum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar pekan ini di New York, Amerika Serikat (AS).

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Rupiah melemah seiring eskalasi geopolitik di Eropa dan Timur Tengah

    Rupiah melemah seiring eskalasi geopolitik di Eropa dan Timur Tengah

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi eskalasi geopolitik di Eropa dan Timur Tengah.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Senin sore melemah sebesar 10 poin atau 0,06 persen menjadi Rp16.611 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.601 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.607 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.578 per dolar AS.

    “Hari ini rupiah melemah di Rp16.611 yang mengakibatkan harga mata uang rupiah mengalami pelemahan, baik secara eksternal maupun internal semua mendukung. Secara eksternal sendiri, kita melihat bahwa geopolitik di Timur Tengah (dan) di Eropa terus menjadi-jadi, di mana Rusia terus melakukan penyerangan terhadap wilayah Ukraina secara sporadis,” katanya dikonfirmasi melalui rekaman suara di Jakarta, Senin.

    Sentimen negatif terhadap kurs rupiah juga berasal dari Timur Tengah, mengingat banyak negara yang sudah secara resmi mengakui negara Palestina, seperti Inggris, Australia, hingga Kanada.

    “Di Timur Tengah sekarang sudah memanas, apalagi memasuki sidang umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang dimana banyak negara yang akan melakukan, mengakui, Palestina sebagai negara,” kata Ibrahim.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy lewat unggahan akun X resminya pada Minggu (21/9), mengatakan bahwa terdapat lebih dari 1.500 serangan pesawat tanpa awak, 1.280 bom udara berpemandu, hingga 50 rudal dari berbagai tipe. Ribuan komponen asing ditemukan dari persenjataan tersebut, lebih dari 132.000 komponen, dari banyak negara antara lain Eropa, AS, China, Jepang dan puluhan negara lainnya.

    Menurut Zelenskyy, seluruh teknologi tersebut membantu Rusia menciptakan senjata dalam skala besar. Dirinya menganggap apabila Rusia tidak dihentikan, itu pasti akan menjadi ancaman bagi negara-negara Eropa dan kawasan Indo-Pasifik.

    Karena itu, dirinya mendorong pemberian paket sanksi ke-19 dari Uni Eropa terhadap Rusia dengan melakukan blokir seluruh rute pasokan persenjataan, hingga menekan berbagai negara dan perusahaan yang membantu mereka.

    Seperti dilaporkan Anadolu, pada hari ini para pemimpin dari berbagai dunia akan berkumpul di New York, AS, dalam Sidang Majelis Umum, yang akan berpartisipasi dalam konferensi internasional mengenai penyelesaian masalah Palestina. Sesi kali ini diperkirakan akan menyaksikan pengakuan Negara Palestina oleh Prancis, Belgia, Luksemburg, Malta, Portugal, Andorra, dan San Marino.

    Adapun rezim Zionis Israel menegaskan pesan bahwa mereka dapat membalas dengan pencaplokan untuk mencegah negara-negara tersebut mengakui Palestina. Untuk pemerintah AS, tak secara terbuka menentang rencana Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu untuk mencaplok Tepi Barat.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa mereka telah “memperingatkan” Eropa dan negara-negara lain tentang langkah pengakuan apapun yang mungkin mereka ambil dengan mengatakan negara-negara itu bisa menghadapi respons keras dari otoritas Netanyahu.

    Pernyataan Rubio menunjukkan AS takkan mengambil tindakan langsung untuk mencegah potensi pencaplokan Tepi Barat oleh Israel. Menlu AS mengklaim bahwa pengakuan negara Palestina oleh negara-negara Eropa akan mempersulit tercapainya kesepakatan damai di Gaza.

    Pelemahan nilai tukar rupiah, menurut Ibrahim, berasal pula dari ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed) sebesar 25 basis points (bps) sebesar 80 persen di bulan Oktober 2025.

    “Para ekonom mengatakan bahwa kemungkinan besar (suku bunga) itu akan diturunkan. Kashkari (Pejabat The Fed Neel Kaskhari) pun juga mengatakan bahwa ini saat yang tepat untuk menurunkan suku bunga yang kita tahu sebelumnya (Kashkari) begitu kuat untuk mempertahankan suku bunga,” ujar dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.