Negara: Prancis

Kenapa Ekspansi Fiskal PM Jepang Bikin Gentar Pasar Global?

Jakarta –

Mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meredam lonjakan biaya hidup adalah agenda utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi sejak dilantik pada Oktober lalu. Misinya tidak mudah, akibat tekanan inflasi yang terus membandel.

Takaichi, 64 tahun, berupaya menghindari nasib pendahulunya, Shigeru Ishiba, yang hanya bertahan sekitar satu tahun sebelum tersingkir akibat kekecewaan publik, terutama karena inflasi yang tak kunjung terkendali.

Sebagai pengagum mendiang Perdana Menteri Shinzo Abe, Takaichi bertekad melanjutkan warisan Abenomics. Doktrin tersebut mendiktekan serangkaian kebijakan yang mengandalkan pelonggaran moneter secara agresif, stimulus fiskal, dan reformasi struktural. Langkah ini diyakini ampuh untuk menarik Jepang keluar dari spiral deflasi berkepanjangan yang ditandai penurunan harga dan lemahnya belanja konsumen.

Namun, ekonomi Jepang — terbesar keempat di dunia — justru menyusut pada kuartal ketiga. Hal ini menambah tekanan politik dan ekonomi terhadap pemerintahan baru di Tokyo.

Sebagai respons, Takaichi bulan lalu meluncurkan paket belanja besar-besaran untuk mendongkrak pertumbuhan dan menopang daya beli rumah tangga. Paket senilai US$ 135 miliar itu mencakup bantuan tunai bagi orang tua serta subsidi energi.

Dapatkah stimulus mendongkrak pertumbuhan?

Werner Pasha, pakar Jepang dan profesor di Institute of East Asian Studies, Universitas Duisburg-Essen, meragukan bahwa dana stimulus akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi secara berarti.

“Pertama, tambahan permintaan akan meningkatkan tekanan inflasi, mungkin sudah terasa dalam jangka pendek, dan pasti dalam jangka menengah,” ujarnya kepada DW. “Kedua, patut dipertanyakan apakah pemerintah benar-benar mampu meningkatkan belanja efektif secepat yang diinginkan. Di masa lalu, hal itu tidak terjadi.”

Kepada DW, Estevez-Abe mengatakan Takaichi menjanjikan investasi di beragam sektor strategis—mulai dari kecerdasan buatan, semikonduktor, bioteknologi, hingga antariksa dan pelayaran. “Namun niat ini lebih terlihat seperti daftar harapan ketimbang rencana strategis yang matang,” ujarnya.

Dia menilai belanja tambahan justru “obat yang keliru” bagi masalah Jepang, yang bersumber dari tantangan struktural: populasi menua dan menyusut, kurangnya investasi pendidikan publik, serta alokasi modal ke sektor-sektor yang tidak efisien.

“Saya tidak melihat anggaran Takaichi, maupun pernyataannya sejauh ini, menyentuh akar persoalan tersebut,” katanya.

Keuangan publik dalam kondisi rapuh

Di sisi lain, rencana belanja ekspansif berisiko semakin membebani kas negara. Jepang saat ini pun sudah memegang rekor sebagai negara industri dengan beban utang tertinggi—sekitar 250 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Meski demikian, Jepang sejauh ini terhindar dari krisis pembiayaan, terutama karena struktur utangnya. Seluruh obligasi pemerintah diterbitkan dalam mata uang yen, dan lebih dari 90 persen dipegang institusi domestik — lebih dari setengahnya oleh bank sentral.

Walau pemerintah sarat utang, perekonomian Jepang secara keseluruhan tergolong “kaya,” kata Franz Waldenberger, Direktur German Institute for Japanese Studies. Jepang memiliki rasio aset luar negeri bersih terhadap PDB yang “termasuk tertinggi di dunia.”

“Saya menyebutnya negara kaya, pemerintah miskin,” ujarnya.

Imbal hasil naik, inflasi membandel

Namun ekonomi yang lesu dan gelontoran stimulus terbaru mulai mendorong naik beban utang. Tingkat kupon obligasi pemerintah Jepang juga terus naik dalam beberapa bulan terakhir.

Imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun — tingkat pengembalian total tahunan bagi investor—melonjak menjadi 1,92 persen, tertinggi dalam hampir dua dekade.

“Pasar obligasi Jepang sedang berada di tepi luka yang diciptakannya sendiri,” kata Alicia Garcia-Herrero, kepala ekonom Asia-Pasifik di bank investasi Prancis Natixis. Dia menyebut belanja agresif Tokyo sebagai “perjudian menggandakan taruhan pada kartu yang sudah kalah.”

Inflasi sendiri tetap bertahan di atas target bank sentral sebesar 2 persen. Sebagai negara yang miskin sumber daya, Jepang sangat bergantung pada impor pangan, energi, dan bahan mentah. Yen yang lemah memperparah tekanan harga karena impor menjadi lebih mahal.

“Inflasi hanya akan turun jika yen menguat. Tapi itu memerlukan kenaikan suku bunga, yang justru akan memperberat kemampuan pemerintah untuk berutang,” kata Estevez-Abe. Ia menyebut rencana Takaichi sebagai situasi Catch-22—serba salah.

Bank Sentral Jepang terakhir menaikkan suku bunga dari 0,25 persen menjadi 0,5 persen pada Januari, lalu menahannya hingga kini. Spekulasi pun menguat bahwa kenaikan lanjutan akan dibahas dalam rapat 18–19 Desember mendatang.

Kekhawatiran pembalikan carry trade

Kombinasi suku bunga yang lebih tinggi dan imbal hasil obligasi yang meningkat memicu kekhawatiran di pasar keuangan global terkait potensi pembalikan praktik carry trade mata uang yen.

Selama puluhan tahun, investor global memanfaatkan pinjaman murah dalam yen untuk membeli aset berimbal hasil lebih tinggi di luar negeri, seperti saham AS dan obligasi Treasury. Skema ini bergantung pada suku bunga rendah dan yen yang lemah.

Jika suku bunga Jepang naik dan yen menguat, carry trade berpotensi berbalik arah — memicu gejolak pasar dan menekan valuasi aset berisiko, termasuk saham teknologi dan kripto.

“Kondisi ini menyulut ketakutan akan runtuhnya yen carry trade, skema global senilai US$ 20 triliun,” kata Garcia-Herrero, menyebutnya sebagai mesin gelembung aset dari Wall Street hingga pasar berkembang.

Meski kecil kemungkinan berujung krisis finansial besar seperti 2008/2009, dampaknya tetap bisa signifikan: penurunan saham 5–12 persen dan lonjakan imbal hasil obligasi hingga 20–40 basis poin.

Pasha menyebut yen carry trade sebagai fenomena makroekonomi yang “aneh,” yang berkontribusi pada euforia bitcoin dan valuasi ekstrem saham teknologi dan AI.

Dari sudut pandang itu, ia menilai berkurangnya praktik ini justru patut disambut. Namun ia mengingatkan, “pasar bisa menjadi tidak stabil dan lepas kendali jika arus keuangan berubah terlalu drastis.”

Meski begitu, dia menegaskan, gejolak finansial semata masih akan lebih ringan dampaknya dibanding guncangan dunia nyata—seperti perang dagang AS–Cina yang memburuk atau pandemi baru.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid

Tonton juga video “Menkeu Purbaya Ungkap Prabowo Setuju Rp 200 T Diguyur ke Bank”

(ita/ita)

09/12/2025 17:58
Uni Eropa Sepakati Aturan Migrasi Baru, Berlaku 2026

Jakarta –

Uni Eropa pada Senin (8/12) menyetujui perubahan besar terhadap sistem migrasinya, setelah bertahun-tahun menjadi perdebatan politik.

Para menteri dalam negeri sepakat menerapkan aturan baru terkait deportasi, proses suaka, dan pembagian beban finansial antarnegara anggota.

Poin utama reformasi migrasi UE:

Deportasi lebih cepat dan penahanan migran diperketatPenetapan daftar “negara ketiga yang aman” dan “negara asal yang aman”Pembentukan dana kontribusi bersama sebesar €430 juta (sekitar Rp 8,35 triliun)Rencana tambahan relokasi 21.000 orang migranTiga opsi pembagian beban: relokasi, pendanaan, atau langkah alternatifSiprus, Yunani, Italia, dan Spanyol masuk daftar negara yang menerima tekanan migrasi terbesar

Para menteri mengatakan perubahan ini memungkinkan penolakan permohonan suaka dengan lebih cepat bagi mereka yang tidak memenuhi syarat.

Menteri Imigrasi Denmark, Rasmus Stoklund, menegaskan, “Kami akan bisa menolak mereka yang tidak punya alasan untuk mencari suaka di Eropa dan memulangkan mereka lebih cepat. Akses ke Eropa tidak boleh dikendalikan oleh penyelundup manusia.”

Komisioner Migrasi UE, Magnus Brunner, menambahkan bahwa reformasi ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik.

“Kita perlu meyakinkan masyarakat bahwa kita kembali mengendalikan apa yang terjadi,” ujarnya.

Ia menyerukan anggota parlemen untuk menolak langkah tersebut, memperingatkan bahwa kebijakan baru itu “akan menimbulkan dampak serius bagi para migran dan komunitas yang menerima mereka.”

Anggota parlemen Partai Hijau Prancis, Melissa Camara, juga menilai reformasi ini sebagai “pengingkaran terhadap nilai-nilai dasar dan hak asasi manusia.”

Reformasi suaka picu gesekan politik baru

Reformasi ini merupakan bagian dari Pakta Migrasi dan Suaka dari UE yang baru, yang mencakup perluasan mekanisme deportasi serta pembentukan “pusat pemulangan” bagi pencari suaka yang ditolak. Pusat tersebut bisa berada di dalam atau di luar wilayah Uni Eropa. Austria dan Denmark diperkirakan akan mencari negara mitra di luar UE untuk menampung pusat-pusat ini.

Namun, tidak semua negara anggota sepakat. Sejumlah pemerintah tetap menolak menerima pencari suaka atau memberikan dukungan dana. Seusai pertemuan pada Senin (8/12), Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt menegaskan bahwa Jerman tidak akan menerima tambahan pencari suaka maupun memberikan kontribusi finansial.

Reformasi ini dirancang untuk menjembatani perpecahan politik yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun sejak krisis migrasi 2015, ketika lebih dari satu juta orang datang ke Eropa untuk melarikan diri dari konflik di Suriah dan Irak.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu dan Adelia Dinda Sani

Editor: Melisa Ester Lolindu

Tonton juga video “Platform X Kena Denda Fantastis Uni Eropa, Apa Alasannya?”

(ita/ita)

09/12/2025 16:18
Kuwait Cabut Kewarganegaraan Ulama Terkemuka Tariq al-Suwaidan, Ada Apa?

Kuwait City –

Pemerintah Kuwait mencabut status kewarganegaraan 24 orang di negara tersebut, termasuk seorang ulama terkemuka Tariq al-Suwaidan. Alasan pencabutan kewarganegaraan itu tidak diketahui secara jelas.

Keputusan mencabut kewarganegaraan itu, seperti dilansir Middle East Monitor dan The New Arab, Selasa (9/12/2025), tertuang dalam dekrit yang dipublikasikan dalam buletin resmi Kuwait Today.

Dekrit itu ditandatangani oleh Emir Kuwait Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri dan mendapat persetujuan Dewan Menteri Kuwait.

Dekrit nomor 227 tahun 2025, menyatakan bahwa kewarganegaraan telah dicabut dari Tariq Mohammed al-Saleh al-Suwaidan dan orang-orang yang memperolehnya melalui dia.

“Berdasarkan rekomendasi Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, dan dengan persetujuan kabinet, dengan ini kami menetapkan hal berikut — kewarganegaraan Kuwait dicabut dari Tariq Mohammed al-Saleh al-Suwaidan dan dari siapa pun yang memperoleh kewarganegaraan melalui ketergantungan,” demikian bunyi dekrit tersebut.

Sosok Al-Suwaidan dikenal sebagai salah satu pendakwah Islam paling berpengaruh di kawasan tersebut.

Dekrit tersebut tidak merinci dasar hukum atau alasan untuk pencabutan kewarganegaraan Al-Suwaidan.

Namun di masa lalu, otoritas Kuwait telah mencabut kewarganegaraan dalam kasus kewarganegaraan ganda dan dari orang-orang yang mendapatkannya melalui penipuan, pemalsuan, kejahatan tertentu, “jasa istimewa”, atau hal-hal yang berkaitan dengan keamanan nasional atau “kepentingan tertinggi negara”.

Status kewarganegaraan juga bisa dicabut otoritas Kuwait, jika negara memiliki bukti bahwa individu itu berupaya melemahkan rezim pemerintah.

Sejak pembentukan Komite Tinggi untuk Investigasi Kewarganegaraan Kuwait, lebih dari 60.000 orang telah dicabut kewarganegaraannya karena berbagai alasan.

Pencabutan kewarganegaraan Al-Suwaidan menimbulkan kekhawatiran atas kebebasan berekspresi di negara tersebut. Pada tahun 2013, dia dipecat dari Al-Resalah TV setelah secara terbuka menyatakan dirinya berafiliasi dengan kelompok Ikhwanul Muslimin.

Al-Suwaidan yang juga seorang penulis dan pengusaha, merupakan salah satu penceramah Islam paling terkemuka di kawasan. Dia memiliki pengaruh yang signifikan di bidang media dan pendidikan agama. Dia telah menulis puluhan buku, banyak di antaranya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Prancis.

Dia masuk dalam daftar 500 Muslim paling berpengaruh di dunia pada tahun 2022, 2023, dan 2024.

Di sisi lain, Al-Suwaidan berulang kali menghadapi tuduhan karena mengkritik Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Tahun lalu, jaksa penuntut Kuwait mendakwanya atas tuduhan menghina sebuah negara Teluk dan sebuah negara Arab lainnya di media sosial. Dia bebas dengan jaminan, sebelum dibebaskan oleh pengadilan pada Juli 2024.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

09/12/2025 15:37
China Pelajari Cara Lumpuhkan Starlink, Butuh 2.000 Drone untuk Putuskan Internet Taiwan

China, Rusia, dan Amerika Serikat telah mengembangkan kemampuan anti-satelit yang signifikan.

“Namun seiring AS dan negara lain beralih ke konstelasi satelit terdistribusi yang besar, senjata yang sebelumnya diteliti, seperti amunisi anti-satelit pendakian langsung (ASAT), menjadi kurang bernilai strategis,” kata Direktur Strategi dan Keamanan Nasional di Pusat Kebijakan dan Strategi Luar Angkasa di The Aerospace Corp, Sam Wilson.

“Meskipun melumpuhkan satu aset saja akan menyebabkan kerusakan dan berpotensi meningkatkan konflik, hal itu tidak akan melumpuhkan seluruh konstelasi,” ujarnya.

Menurut CSIS, China saat ini sedang mengembangkan teknologi konstelasi sendiri untuk mendapatkan manfaat dari jaringan ruang angkasa terdistribusi. setara Starlink. Sehingga dalam skenario konflik, AS dan sekutunya juga harus mempertimbangkan bagaimana cara menghambat akses PLA ke jaringan tersebut.

Sementara Secure World Foundation mencatat, sejak 2015, Rusia telah melakukan uji ASAT, China melakukan enam pengujian, dan India melakukan dua pengujian sejak 2015.

Selain gangguan sinyal, sejumlah negara mengembangkan operasi ruang angkasa aktif, termasuk Prancis yang berencana menyebarkan satelit nano kecil untuk pertahanan, India menciptakan kemampuan docking di orbit, dan China beberapa kali melakukan “dogfighting” antar satelit manuver antar wahana yang menunjukkan kemampuan operasi jarak dekat.

09/12/2025 15:30
Malaysia Airlines Harus Bayar Rp 54 M ke Korban MH370

Beijing –

Pengadilan Beijing di China memerintahkan maskapai Malaysia Airlines untuk membayar kompensasi total sebesar 23,2 juta Yuan, atau setara Rp 54,6 miliar, kepada keluarga para penumpang yang hilang dalam tragedi MH370 yang terjadi lebih dari satu dekade lalu.

Putusan pengadilan Beijing itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (9/12/2025), secara jelas memerintahkan maskapai Malaysia Airlines untuk membayarkan kompensasi sebesar lebih dari 2,9 juta Yuan, atau setara Rp 6,8 miliar, per kasus gugatan.

Putusan itu berlaku untuk delapan kasus, yang melibatkan delapan penumpang MH370 asal China, yang gugatannya ditangani oleh pengadilan Beijing.

Dengan demikian, total kompensasi yang harus dibayarkan oleh Malaysia Airlines mencapai total 23,2 juta Yuan, atau setara Rp 54,6 miliar.

Pengadilan Rakyat Distrik Chaoyang mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 47 gugatan hukum lainnya telah ditarik, setelah keluarga-keluarga penumpang mendapatkan penyelesaian kasus mereka di luar pengadilan dengan Malaysia Airlines dan cabang internasionalnya, Malaysia Airlines International.

Sebanyak 23 gugatan hukum lainnya masih dalam proses persidangan.

Pengadilan Beijing mengatakan bahwa kompensasi yang diputuskan pada Jumat (5/12) waktu setempat itu bertujuan untuk menutupi biaya pemakaman, tekanan emosional, dan kerugian-kerugian lainnya.

Maskapai Malaysia Airlines belum memberikan tanggapan atas putusan tersebut.

Pesawat jenis Boeing 777 yang dioperasikan Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370 secara misterius menghilang dari radar pada 8 Maret 2014, saat mengudara dari Kuala Lumpur ke Beijing, Terdapat total 239 orang di dalam pesawat tersebut, dengan lebih dari 150 orang merupakan warga negara China.

Para penumpang lainnya merupakan warga negara Malaysia, Indonesia, dan Australia, serta warga negara India, Amerika Serikat (AS), Belanda, dan Prancis.

Meskipun pencarian besar-besaran dalam sejarah penerbangan telah dilakukan, pesawat tersebut belum juga ditemukan hingga saat ini.

Kementerian Transportasi Malaysia mengatakan pada awal bulan ini bahwa pencarian MH370 akan dilanjutkan kembali pada 30 Desember mendatang. Pencarian ulang ini akan berlangsung selama 55 hari dan dilakukan di area-area target yang “dinilai memiliki probabilitas tertinggi” untuk menjadi lokasi pesawat tersebut.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

09/12/2025 12:09
Memanas, Serangan Thailand Tewaskan 6 Warga Kamboja

Phnom Penh –

Otoritas Kamboja melaporkan dua warga sipil tewas akibat serangan terbaru Thailand di perbatasan yang menjadi sengketa. Dengan tambahan itu, maka total korban tewas akibat serangan militer Thailand saat ini bertambah menjadi sedikitnya enam orang.

Kementerian Pertahanan Kamboja dalam pernyataan terbaru via Facebook, seperti dilansir AFP, Selasa (9/12/2025), menyebut pasukan militer Thailand menembaki posisi-posisi pasukannya sesaat setelah Senin (8/12) tengah malam hingga Selasa (9/12) dini hari waktu setempat.

Tembakan pasukan Thailand itu disebut mengarah ke provinsi perbatasan Banteay Meanchey dan menewaskan korban sipil.

“Mengakibatkan tewasnya dua warga sipil yang sedang bepergian di ruas Jalan Nasional 56 akibat penembakan,” sebut Kementerian Pertahanan Kamboja dalam pernyataannya.

Menteri Penerangan Kamboja, Neth Pheaktra, mengatakan kepada AFP bahwa setidaknya empat warga sipil tewas akibat serangan pasukan Thailand pada Senin (8/12) waktu setempat di Provinsi Preah Vihear dan Oddar Meanchey, yang berbatasan dengan Thailand.

Sekitar 10 warga sipil lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.

Sementara itu, militer Thailand dalam pernyataannya melaporkan sedikitnya satu tentaranya tewas dan 18 orang lainnya mengalami luka-luka sejak pertempuran terbaru dimulai pada Minggu (7/12) waktu setempat.

Kedua negara saling menyalahkan dan saling melempar tuduhan sebagai pemicu pertempuran terbaru. Militer Thailand mengumumkan pada Senin (8/12) bahwa pasukannya telah melancarkan serangan udara dan menggunakan tank dalam balasan terhadap serangan pasukan Kamboja.

Selama lebih dari satu abad, Thailand dan Kamboja telah memperebutkan kedaulatan di titik-titik tak berbatas di sepanjang perbatasan darat kedua negara yang mencakup sepanjang 817 kilometer. Perbatasan ini pertama kali dipetakan pada tahun 1907 silam oleh Prancis ketika memerintah Kamboja sebagai koloni.

Pada Juli lalu, sengketa perbatasan itu meletus menjadi konflik yang berlangsung selama lima hari, yang melibatkan serangan roket dan tembakan artileri berat oleh militer Thailand dan Kamboja. Sedikitnya 48 orang tewas dan diperkirakan 300.000 orang mengungsi pada saat itu.

Pertempuran itu diakhiri dengan gencatan senjata yang dimediasi Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Namun menyusul ledakan ranjau yang melukai salah satu tentaranya bulan lalu, Thailand menangguhkan implementasi gencatan senjata dengan Kamboja.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

09/12/2025 10:58
Traveling Tanpa Repot dengan Gemini Live, Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bak Warga Lokal

Liputan6.com, Jakarta – Hambatan bahasa tak jarang menjadi momok bagi pelancong saat ingin traveling ke luar negeri. Padahal, masalah tersebut kini sudah bisa diatasi, cukup dengan memanfaatkan smartphone.

Berbekal fitur berbasis AI hambatan bahasa ketika berkomunikasi di luar negeri kini tak lagi jadi persoalan. Pengguna bisa langsung memanfaatkannya sebagai alat penerjemah yang ringkas dan bisa diandalkan.

Hal itu dimungkinkan berkat salah satu fitur yang ada di Samsung Galaxy S25 FE, yaitu Galaxy AI. Dengan fitur Live Translate di Galaxy AI, kamu bisa langsung memanfaatkannya menjadi perangkat penerjemah ketika sedang berbicara dengan orang lain.

Menariknya, fitur ini bisa digunakan langsung ketika pengguna sedang mengobrol tatap muka dengan orang lain. Jadi, pengalaman yang ditawarkan terasa mulus dan tidak mengganggu proses percakapan.

Untuk itu, fitur ini akan sangat membantu ketika pengguna perlu bertanya langsung ke masyarakat sekitar.

Sebagai contoh, ketika ingin menanyakan lokasi tempat makan atau lokasi wisata tertentu, kamu bisa memanfaatkan fitur ini untuk bisa berbicara langsung dengan orang setempat.

Fitur ini pun sudah mendukung banyak bahasa, selain Indonesia, ada Inggris, Jepang, Korea, Mandarin, Spanyol, Thailand, Vietnam, Prancis, Turki, Jerman, Italia, Polandia, Portugis, hingga Rumania, Swedia, dan Belanda.

08/12/2025 18:00
Iran Adili Pria Asal Eropa yang Dituduh Jadi Mata-mata Israel

Teheran –

Otoritas kehakiman Iran mengatakan seorang pria asal Eropa, yang memiliki kewarganegaraan ganda, menjalani persidangan atas tuduhan menjadi mata-mata untuk Israel. Pria asing itu ditangkap otoritas Teheran saat perang selama 12 hari berkecamuk melawan Israel pada Juni lalu.

Kantor berita Mizan Online, yang dikelola otoritas kehakiman Iran, seperti dilansir AFP, Senin (8/12/2025), tidak menyebutkan nama terdakwa. Hanya disebutkan bahwa terdakwa merupakan “seseorang dengan kewarganegaraan ganda yang tinggal di sebuah negara Eropa” dan ditangkap selama perang pada Juni lalu.

Disebutkan juga bahwa pengadilan Iran telah mulai menyidangkan kasusnya, di mana dia dituduh melakukan “kerja sama intelijen dan spionase untuk kepentingan rezim Zionis”.

Menurut laporan Mizan Online, terdakwa memasuki wilayah Iran sekitar satu bulan sebelum perang terjadi, di mana Israel melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran. Rentetan serangan Israel menghantam situs-situs militer dan nuklir Teheran, serta kawasan permukiman.

Serangan itu memicu perang selama 12 hari, dengan Iran melancarkan serangan drone dan rudal sebagai balasan terhadap Israel, dan kemudian menyaksikan Amerika Serikat (AS) bergabung dengan Tel Aviv dalam menyerang situs nuklir Teheran.

Mizan Online melaporkan bahwa penyelidikan menunjukkan terdakwa telah melakukan kontak dengan Mossad, badan intelijen Israel, dan telah mendapatkan pelatihan sebagai agen di “ibu kota beberapa negara Eropa dan wilayah pendudukan”.

“Peralatan spionase dan intelijen canggih ditemukan pada saat penangkapannya dan di vila tempat dia menginap,” tambah Mizan Online dalam laporannya.

Selama perang berkecamuk, otoritas Iran mengumumkan setidaknya tiga penangkapan warga Eropa, termasuk Lennart Monterlos, seorang pesepeda berkewarganegaraan Prancis-Jerman berusia 19 tahun, yang kemudian dibebaskan.

Pada Oktober lalu, Iran mengesahkan undang-undang yang memperberat hukuman bagi mereka yang terbukti menjadi mata-mata untuk Israel dan AS.

Kantor berita resmi IRNA melaporkan pada saat itu bahwa “semua bantuan yang disengaja dikutuk sebagai korupsi di muka Bumi” — salah satu tuduhan paling serius di Iran, yang memiliki ancaman hukuman mati.

Sejak perang terjadi, Iran bersumpah untuk segera mengadili mereka yang ditangkap karena dicurigai bekerja sama dengan Israel, mengumumkan sejumlah penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai menjadi mata-mata Israel, dan mengeksekusi mati beberapa orang yang terbukti bersalah atas tuduhan itu.

Lihat juga Video ‘Alasan Iran Masih Ogah Kerja Sama dengan AS’:

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

08/12/2025 17:34
Ketegangan Memuncak, Thailand Serang Wilayah Perbatasan Kamboja

Jakarta –

Thailand melancarkan serangan udara di sepanjang perbatasannya yang disengketakan dengan Kamboja pada Senin pagi (8/12), menurut pernyataan militer Thailand, sementara kedua negara saling menuduh telah memicu eskalasi terbaru.

Angkatan Darat Kerajaan Thailand menuduh pasukan Kamboja menyerang personelnya di Provinsi Sisaket pada 7 Desember. Dalam sebuah unggahan di media sosial, angkatan darat mengatakan telah terjadi bentrokan lain di Provinsi Ubon Ratchathani pada Senin pagi, yang mendorong dilakukannya serangan udara.

“Pasukan Kamboja melepaskan tembakan menggunakan senjata ringan dan peluncur roket mulai sekitar pukul 05.05 pagi hingga sekarang, sehingga pihak Thailand merespons sesuai dengan aturan keterlibatan menggunakan senjata ringan dan peluncur roket,” kata Winthai Suvaree, juru bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand.

Kemudian pada pagi hari, angkatan darat Thailand mengatakan menerima laporan bahwa pasukannya telah diserang dengan “senjata tembak pendukung,” menewaskan satu personel dan melukai empat lainnya.

“Pihak Thailand telah mulai menggunakan pesawat untuk menyerang sasaran militer di berbagai area untuk menekan serangan dari senjata tembak pendukung pasukan Kamboja,” kata Suvaree.

Angkatan darat juga telah mengerahkan pasukan untuk mendukung evakuasi warga di wilayah tersebut, menurut pernyataan itu.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata, mengatakan bahwa pasukan Thailand telah melancarkan serangan terhadap pasukan Kamboja di provinsi perbatasan Preah Vihear dan Oddar Meanchey pada Senin dini hari, menambahkan bahwa Kamboja tidak membalas.

Malaysia serukan kedua belah pihak untuk menahan diri

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyerukan kedua belah pihak yang bersengkata untuk menahan diri dalam sebuah pernyataan di media sosial, disertai gambar para pemimpin Thailand dan Kamboja menandatangani perjanjian damai pada Oktober.

“Malaysia siap mendukung langkah-langkah yang dapat membantu memulihkan ketenangan dan mencegah insiden lebih lanjut. Kawasan kita tidak ingin membiarkan sengketa berkepanjangan jatuh ke dalam siklus konfrontasi,” tulis Ibrahim.

Apa yang disengketakan?

Bentrokan ini terjadi di tengah sengketa puluhan tahun antara Thailand dan Kamboja.

Kedua negara berbagi perbatasan sepanjang 800 kilometer yang melintasi wilayah jarang penduduk dan menjadi lokasi beberapa candi yang diklaim kedua belah pihak.

Ini termasuk kuil bersejarah Preah Vihear, situs Hindu berusia 1.000 tahun yang dibangun oleh Kekaisaran Khmer.

Meskipun putusan Mahkamah Internasional pada tahun 1962 menetapkan bahwa kuil tersebut berada di wilayah Kamboja, klaim-klaim yang saling berentangan sebagian besar bdidasarkan pada peta tahun 1907 yang dibuat ketika Kamboja berada di bawah kekuasaan kolonial Prancis. Thailand berpendapat bahwa peta tersebut tidak akurat.

Sengketa ini meningkat menjadi perang lima hari pada bulan Juli lalu yang menyebabkan ratusan warga di kedua sisi mengungsi.

Gencatan senjata ditengahi oleh Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Namun, gencatan senjata berakhir pada pertengahan November ketika Thailand menuduh Kamboja menanam ranjau darat baru di wilayah tersebut.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Rahka Susanto

Editor: Yuniman Farid

Lihat Video ‘Pasukan Militer Thailand-Kamboja Kembali Saling Serang’:

(ita/ita)

08/12/2025 16:51
Kami Diminta Membayar dengan Tubuh Kami

Jakarta –

Esther tengah terlelap di suatu sudut jalanan Lagos, Nigeria, tatkala seorang perempuan mendekatinya, menjanjikan pekerjaan dan rumah di Eropa. Perempuan itu memang bermimpi memiliki hidup baru di Eropa. Tujuannya pun jelas: Inggris.

Setelah diusir dari panti asuhan yang penuh kekerasan, ia merasa tak ada alasan lagi untuk bertahan di Nigeria.

Namun, ada hal-hal yang ia tidak ketahui saat meninggalkan Lagos pada 2016 dengan cara melintasi guru menuju Libya. Dia bakal terjebak dalam dunia prostitusi dan selama bertahun-tahun harus mengajukan suaka dari satu negara ke negara lain.

Sebagian besar imigran dan pencari suaka tidak berdokumen (sekitar 70%) adalah laki-laki, menurut Badan Suaka Eropa.

Hanya saja, seiring waktu jumlah perempuan seperti Esther yang datang ke Eropa untuk mencari perlindungan terus meningkat.

“Kami melihat kenaikan jumlah perempuan yang bepergian sendirian, baik di rute Mediterania maupun Balkan,” kata Irini Contogiannis dari International Rescue Committee di Italia.

Pada 2024, lembaga itu mencatat lonjakan 250% perempuan dewasa tanpa pendampingan yang tiba di Italia melalui jalur Balkan. Sementara mereka yang berkeluarga naik 52%.

Tahun 2024, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mencatat 3.419 kematian atau orang hilang di Eropa. Ini merupakan jumlah tertinggi yang pernah tercatat.

Bagi perempuan, potensi bahaya yang mengintai bisa berkali-kali lipat dan berlapis. Kalau pun selamat dari rute yang berbahaya, mereka berpotensi menerima eksploitasi dan kekerasan seksual.

Itulah yang menimpa Esther. Perempuan yang sempat menjanjikan masa depan cerah, belakangan mengkhianatinya.

“Ia mengurung saya di salah satu kamar, lalu membawa seorang pria. Saya masih perawan, tapi ia memaksa,” kata Esther.

“[Rupanya] itu yang mereka lakukan berkeliling desa-desa di Nigeria, mengambil anak perempuan dan membawa mereka ke Libya untuk dijadikan budak seks.”

Kepada BBC, Ugochi Daniels dari IOM mengatakan, “Pengalaman para perempuan berbeda-beda dan sering lebih berisiko.”

“Kalau pun bepergian dalam kelompok, perempuan sering tak punya perlindungan yang pasti. Mereka tetap rentan diserang penyelundup, pelaku perdagangan orang, atau sesama migran.”

Sebagian besar imigran yang tiba di Trieste, Italia, melalui rute Balkan adalah laki-laki. (Barbara Zanon/Getty Image)

Para perempuan, menurut IOM, sebenarnya tahu potensi bahaya tersebut, tapi mereka tetap berangkat.

Sebagai siasat, mereka terkadang justru membawa kondom atau bahkan memasang alat kontrasepsi untuk berjaga-jaga jika diperkosa selama perjalanan.

Untuk perjalanan yang penuh mara bahaya tersebut, kata Hermine Hermine dari jaringan antiperdagangan orang Stella Polare, “Semua imigran harus membayar kepada penyelundupnya.”

“Namun, bagi perempuan, mereka sering diharapkan membayar dengan tubuh mereka,” ujar Hermine.

Gbedo mendampingi migran perempuan di Trieste, kota pelabuhan yang terletak di timur laut Italia.

Kota ini sudah sejak lama menjadi titik persinggahan budaya serta pintu masuk utama ke Uni Eropa bagi mereka yang datang melalui Balkan.

Dari kota ini, perjalanan kemudian berlanjut ke negara lain seperti Jerman, Prancis, hingga Inggris.

BBC

Setelah empat bulan dieksploitasi di Libya, Esther melarikan diri dan menyeberangi Laut Tengah dengan perahu karet. Ia kemudian diselamatkan penjaga pantai Italia dan dibawa ke Pulau Lampedusa.

Esther mengajukan suaka sebanyak tiga kali, sebelum akhirnya berhasil menerima status pengungsi.

Pencari suaka yang datang dari negara yang dinilai aman, umumnya ditolak.

Esther kala itu dapat diterima lantaran pemerintah Italia masih mengategorikan Nigeria sebagai negara tidak aman.

Penilaian itu berubah dua tahun lalu, seiring pemerintah di berbagai negara Eropa memperketat aturan negara masing-masing.

Pengetatan itu diambil setelah terjadi lonjakan migrasi sepanjang 2015 hingga 2016.

Sejak saat itu pula, seruan pembatasan lebih lanjut terhadap pemohon suaka menjadi semakin nyaring.

AFP via Getty ImagesIlustrasi. Unjuk rasa solidaritas yang ditunjukkan warga Zagreb, Kroasia, November 2025. Mereka mendesak pemerintah Kroasia membuka pintu untuk para imigran yang melarikan diri dari perang dan berbagai kejahatan.

Nicola Procaccini, salah seorang anggota parlemen dari pemerintahan sayap kanan mengatakan, “Tidak mungkin mempertahankan migrasi besar-besaran.”

“Itu mustahil,” kata Procaccini.

“Kami bisa menjamin kehidupan aman bagi perempuan yang benar-benar dalam bahaya, tapi tidak untuk semuanya.”

Peneliti di lembaga riset konservatif, Policy Exchange, Rakib Ehsan, menambahkan, “Pemerintah kami harus tegas.”

“Prioritasnya adalah perempuan dan anak perempuan yang berada dalam risiko langsung di wilayah terdampak konflik, di mana pemerkosaan digunakan sebagai senjata perang.”

Ehsan menilai, prioritas itu belum berjalan secara konsisten.

Meski mengaku berempati terhadap perempuan yang menempuh rute berbahaya menuju Eropa, ia berdalih, “kuncinya adalah belas kasih yang masih terkontrol.”

AFP via Getty ImagesSeorang imigran perempuan bersama anaknya dari Republik Kongo tiba di Bugarama, Rwanda, 5 Desember lalu, dalam proses pencarian suaka.

Sejumlah perempuan dari negara-negara yang dikategorikan aman mengatakan, mendapat kehidupan yang baik di kampung halaman adalah hal mustahli.

Mereka berkata, kekerasan berbasis gender masih terjadi.

Hal itu yang dialami Nina, perempuan 28 tahun dari Kosovo.

“Orang-orang berpikir semuanya baik-baik saja di Kosovo, padahal tidak,” kata Nina.

“Situasinya sangat buruk bagi perempuan.”

Nina mengaku bahwa ia dan adiknya mengalami kekerasan seksual oleh pacar masing-masing yang kemudian memaksa mereka masuk ke prostitusi.

Laporan OSCE pada 2019 menunjukkan 54% perempuan di Kosovo pernah mengalami kekerasan psikologis, fisik, atau seksual dari pasangan intim sejak usia 15 tahun.

Corbis via Getty ImagesSebuah keluarga di Vietnam melarikan diri dari Perang Vietnam pada 7 September 1965. Foto ini memenangkan anugerah foto terbaik versi Pulitzer karena menunjukkan kengerian perang yang memicu gelombang pengungsian.

Berdasarkan Konvensi Istanbul dari Dewan Eropa, perempuan yang menghadapi penganiayaan berbasis gender sebenarnya berhak mendapat suaka.

Ini kemudian diperkuat oleh pengadilan tertinggi Uni Eropa tahun lalu.

Konvensi ini mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai kekerasan psikologis, fisik, dan seksual, termasuk mutilasi genital perempuan (FGM).

Penerapan konvensi ini masih belum berlaku seragam di banyak negara, menurut sejumlah kelompok advokasi.

“Banyak petugas suaka di lapangan adalah laki-laki yang tidak cukup terlatih menangani isu sensitif seperti FGM, baik secara medis maupun psikologis,” ujar Marianne Nguena Kana, Direktur End FGM European Network.

Alhasil, menurut Nguena Kana, banyak perempuan yang kemudian mendapat penolakan suaka yang berhulu pada asumsi keliru bahwa mereka tidak lagi berisiko karena pernah menjalani FGM.

“Kami pernah mendengar hakim mengatakan: ‘kamu sudah dimutilasi, jadi tidak berbahaya kembali ke negara asalmu. Mereka tidak bisa melakukannya lagi’,” kata Nguena Kana, mengisahkan kekeliruan pemahaman tersebut.

Corbis via Getty ImagesSeorang imigran perempuan di New York, Amerika Serikat, berteriak agar personel Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) tak menangkapnya pada Juni 2025. Perempuan ini memiliki anak berumur 15 tahun yang berpotensi sebatang kara jika dia ditangkap.

Dalam kasus kekerasan seksual, proses pembuktian memang seringkali jauh lebih sulit, kata Carenza Arnold dari lembaga Women for Refugee Women yang berbasis di Inggris.

Kekerasan semacam ini tidak selalu meninggalkan jejak fisik seperti penyiksaan.Hal ini diperparah oleh perasaan tabu dan sensitivitas budaya yang membuat perempuan semakin berat untuk menceritakannya.

“Perempuan sering didorong untuk menyelesaikan proses dengan cepat,” kata Arnold.

“[Tapi] tidak mungkin mereka mampu mengungkapkan kekerasan seksual yang dialami kepada petugas imigrasi yang notabene baru saja mereka temui.”

Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi, banyak kekerasan yang dialami perempuan terjadi selama perjalanan.

“Perempuan biasanya melarikan diri dari kekerasan seksual oleh pasangan mereka di negara asal, tapi di perjalanan mereka malah kembali mengalaminya,” kata Ugochi Daniels.

Itulah yang menimpa Nina dan adiknya.

Setelah kabur dari pasangan yang abusif di Kosovo, mereka memulai perjalanan menuju Italia.

Bepergian bersama sekelompok perempuan lain, mereka menyeberangi hutan-hutan di Eropa Timur untuk menghindari aparat.

Namun, pada momen itulah para migran laki-laki dan penyelundup menyerang kelompok mereka.

“Meski kami sudah jauh di pegunungan, dalam gelap, suara teriakan mereka tetap terdengar,” kenang Nina.

“Para pria itu datang membawa senter, menyorot wajah kami, memilih siapa yang mereka mau, lalu membawa perempuan yang mereka pilih itu lebih jauh ke dalam hutan.”

Dalam keadaan seperti itu, Nina mengaku, “Saya mendengar adik saya menangis, memohon pertolongan.”

Nina dan adiknya mengatakan kepada otoritas Italia bahwa mereka akan dibunuh oleh mantan pacar masing-masing jika kembali ke Kosovo

Mereka pun akhirnya diberi suaka.

Lain lagi kisah Esther yang mengaku perjuangannya untuk mendapat status pengungsi lebih panjang dan berliku.

Ia pertama kali mengajukan suaka kepada Pemerintah Italia pada 2016.

Setelah menunggu lama tanpa kejelasan, ia pindah ke Prancis lalu Jerman.

Permohonan kepada dua negara ini ditolak karena aturan Uni Eropa mensyaratkan pencari suaka harus mengajukan permohonan di negara pertama tempat mereka masuk..

Esther akhirnya mendapat status pengungsi dari Italia pada 2019.

Lalu, apakah ia berbahagia?

Satu dekade berselang usai meninggalkan Nigeria, Esther mengaku masih bertanya-tanya apakah kehidupan baru ini sepadan dengan seluruh penderitaan yang telah dilaluinya.

“Saya bahkan tidak tahu lagi alasan saya datang ke tempat ini,” pungkas Esther.

(ita/ita)

08/12/2025 16:31