Negara: Prancis

  • AI Canva Kini Tersedia dalam 16 Bahasa Baru, Termasuk Indonesia

    AI Canva Kini Tersedia dalam 16 Bahasa Baru, Termasuk Indonesia

    JAKARTA – Canva mengumumkan ekspansi global untuk alat berbasis Kecerdasan Buatan (AI) di platformnya. AI Canva, alat percakapan yang mendukung kreativitas, kini tersedia dalam 16 bahasa baru. 

    Peluncuran ini memperluas akses bagi lebih banyak pengguna di seluruh dunia. AI Canva kini tersedia dalam bahasa selain Inggris, di antaranya bahasa Indonesia, Thailand, Vietnam, Mandarin, Prancis, Jerman, Hindi, Jepang, Korea, dan lainnya. 

    Perluasan ini tidak hanya soal bahasa. Pengguna juga akan mendapatkan hasil desain yang lebih sesuai dengan kebiasaan dan preferensi budaya setempat. Hal ini didukung oleh perpustakaan aset desain Canva yang sangat beragam.

    Dengan penambahan jumlah bahasa ini, jutaan kreator, pebisnis, hingga pendidik diyakini akan sangat terbantu. Untuk menggunakan fitur ini, pengguna dapat menyampaikan ide mereka melalui teks ataupun suara. 

    Cameron Adams, Co-Founder dan Chief Product Officer di Canva, menyatakan bahwa dukungan bahasa yang lebih luas ini dihadirkan untuk melokalisasi platformnya. Dengan begitu, produk yang Canva tawarkan bisa selaras dengan budaya lokal.

    “Salah satu alasan utama yang membuat Canva menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia adalah fokus kami dalam menghadirkan produk yang selaras dengan budaya dan kebutuhan lokal,” ujar Adams dalam keterangan yang VOI terima pada Rabu, 24 September. 

    Dengan pembaruan ini, Canva menegaskan komitmen mereka untuk mempermudah akses desainnya di era AI. AI Canva terhubung langsung dengan editor desain Canva sehingga pengguna dapat mengedit dan mempublikasikannya tanpa harus keluar dari aplikasi.

    Alat AI Canva telah digunakan lebih dari 20 miliar kali. Ini menjadikannya salah satu produk Canva dengan pertumbuhan tercepat sejak diluncurkan. Pencapaian ini diraih seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna Canva, mencapai 240 juta orang di seluruh dunia.

  • Android 6 Bahasa, iOS 19 Bahasa

    Android 6 Bahasa, iOS 19 Bahasa

    Bisnis.com, JAKARTA — WhatsApp resmi meluncurkan fitur baru bernama Message Translations atau terjemahan pesan. Sesuai namanya, fitur ini memungkinkan pengguna untuk menerjemahkan teks di dalam percakapan secara langsung.

    “Dengan lebih dari 3 miliar pengguna di lebih dari 180 negara, kami terus berupaya menjaga semua orang tetap terhubung, di mana pun mereka berada,” tulis WhatsApp dalam keterangan resminya pada Rabu (24/9/2025). 

    Namun, pihaknya sadar bahasa kerap menjadi penghalang dalam menyelesaikan sesuatu atau mengekspresikan perasaan. 

    “Karena itu, kami menghadirkan fitur terjemahan pesan agar komunikasi lintas bahasa jadi lebih mudah,” imbuh WhatsApp. 

    Fitur ini dapat digunakan dalam percakapan pribadi, obrolan grup, maupun di Channels. Caranya hanya dengan menekan lama pesan yang ingin diterjemahkan, lalu pilih menu Translate. 

    Pengguna dapat menentukan bahasa asal maupun tujuan terjemahan. Hasil terjemahan juga bisa diunduh untuk digunakan di kemudian hari. Khusus pengguna Android, tersedia opsi untuk mengaktifkan terjemahan otomatis pada seluruh pesan masuk di suatu obrolan, sehingga tidak perlu menerjemahkan satu per satu. 

    WhatsApp menegaskan seluruh proses terjemahan dilakukan langsung di perangkat (on-device), sehingga privasi pengguna tetap terjaga dan bahkan pihak WhatsApp sendiri tidak bisa mengakses isi terjemahan.

    Saat ini, fitur terjemahan pesan mulai digulirkan secara bertahap untuk pengguna iPhone dan Android dengan pilihan bahasa terbatas, dan akan diperluas di masa mendatang. 

    Untuk perangkat Android, fitur ini baru tersedia dalam enam bahasa, yaitu Inggris, Spanyol, Hindi, Portugis, Rusia, dan Arab. 

    Sementara itu, pengguna iPhone dapat menikmati fitur ini dalam lebih dari 19 bahasa sejak awal peluncurannya, mulai dari Arab, Belanda, Inggris (UK dan US), Prancis, Jerman, Hindi, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Mandarin (Tiongkok dan Taiwan), Polandia, Portugis (Brasil), Rusia, Spanyol, Thailand, Turki, Ukraina, hingga Vietnam.

  • Mengerikan! Guru Prancis Ditikam Siswa di Kelas

    Mengerikan! Guru Prancis Ditikam Siswa di Kelas

    Jakarta

    Mengerikan! Seorang guru musik ditikam di wajahnya oleh seorang siswa saat pelajaran berlangsung di sebuah sekolah menengah di timur laut Prancis. Kepolisian telah menangkap tersangka, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun atas aksi penikaman itu.

    Media-media lokal melaporkan bahwa guru tersebut dibawa ke rumah sakit. Tidak disebutkan lebih lanjut mengenai kondisinya.

    Dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Rabu (24/9/2025), tersangka ditangkap segera setelah serangan, setelah awalnya melarikan diri dari tempat kejadian, lapor outlet berita lokal Dernieres Nouvelles d’Alsace. Tersangka menikam dirinya sendiri saat penangkapan dan juga telah dibawa ke rumah sakit daerah, lapor media Prancis lainnya, BFM.

    Keamanan di sekolah-sekolah Prancis telah menjadi subjek perdebatan sengit dalam beberapa tahun terakhir. Pada bulan Juni lalu, Perdana Menteri Prancis saat itu, Francois Bayrou, mengatakan pemerintah akan menguji penambahan gerbang keamanan di sekolah-sekolah setelah seorang asisten sekolah ditikam saat penggeledahan tas.

    Sebelumnya pada tahun 2020, pembunuhan guru Samuel Paty setelah ia menunjukkan karikatur Nabi Muhammad kepada murid-muridnya di kelas tentang kebebasan berbicara, telah memicu kegemparan politik.

    Elisabeth Borne, Menteri Pendidikan Prancis, menuliskan dalam sebuah unggahan di media sosial X pada hari Rabu (24/9), bahwa unit tanggap darurat telah diaktifkan untuk membantu para siswa dan staf. Dia mengatakan bahwa dirinya akan segera mengunjungi lokasi kejadian.

    Jacky Wolforth, Wali Kota Benfeld, tempat serangan itu terjadi, mengatakan bahwa seluruh siswa dan guru sekolah tersebut telah dievakuasi.

    Lihat juga Video: Pengungsi Ukraina Tewas Ditikam di Kereta AS

    (ita/ita)

  • Afrika Perjuangkan Kursi Tetap Dewan Keamanan di Sidang Umum PBB

    Afrika Perjuangkan Kursi Tetap Dewan Keamanan di Sidang Umum PBB

    Jakarta

    Para pemimpin Afrika yang menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) di New York tahun ini datang dengan agenda jelas: memperjuangkan keterwakilan yang lebih besar di organisasi dunia, mendorong perdamaian dan keamanan, serta menggalang sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan.

    Tahun ini, UNGA mendapat moto, “Lebih Baik Bersama: 80 Tahun dan Lebih untuk Perdamaian, Pembangunan, dan Hak Asasi Manusia”. Pemimpin Afrika diperkirakan akan menuntut keterwakilan yang mencerminkan meningkatnya relevansi geopolitik Benua Hitam dan mengoreksi marjinalisasi historis yang telah lama terjadi.

    Namun, aspirasi tersebut dibayangi tantangan mendesak dan tuntutan reformasi yang belum terwujud.

    Sidang berlangsung di tengah krisis global dari Gaza hingga Ukraina, dan diwarnai pertanyaan besar soal apakah Amerika Serikat, dengan kebijakan luar negeri Donald Trump, masih siap memegang peran kepemimpinan di dunia.

    Namun konflik di wilayah Sahel dan bagian timur Republik Demokratik Kongo (DRC), misalnya, di mana pemberontak M23 yang didukung Rwanda menguasai wilayah timur, termasuk kota Goma dan Bukavu, kemungkinan tidak akan mendapat perhatian besar di Sidang Umum PBB.

    Tuntutan reformasi menguat

    Tuntutan reformasi terhadap PBB bukan hal baru. Namun tahun ini, pemimpin Afrika kembali menuntut kursi permanen di Dewan Keamanan PBB. Mereka menyebut struktur yang ada saat ini sudah usang dan tidak adil.

    Meski negara Afrika menyumbang besar dalam misi perdamaian PBB dan pembangunan global, representasi di pengambilan keputusan penting tetap minim.

    “Kelima anggota tetap ini pada dasarnya membuat keputusan atas nama lebih dari 85% populasi dunia yang tinggal di negara-negara Selatan Global,” ujar Ramaphosa.

    “Mereka terus menggunakan hak veto untuk melumpuhkan aksi kolektif dan menghalangi respons tepat waktu terhadap krisis, bahkan ketika pelanggaran hukum internasional terjadi secara terang-terangan,” tambahnya.

    Ketimpangan ini, kata Ramaphosa, merusak netralitas dan kredibilitas PBB.

    Jalan terjal kursi tetap

    Namun jalan Afrika menuju kursi tetap di Dewan Keamanan PBB masih panjang dan rumit.

    “Kita tahu bahwa untuk menambah kursi permanen di Dewan Keamanan, perlu ada amandemen Piagam PBB, yang merupakan dokumen dasar pendirian lembaga ini,” kata analis hubungan internasional Michael Kwadwo Nketiah kepada DW. “Amandemen itu memerlukan dukungan dua pertiga dari negara anggota.”

    “Afrika harus bisa meyakinkan semua anggota lain agar menerima ide bahwa Afrika layak mendapatkan kursi tetap di Dewan Keamanan,” ujar Nketiah. “Itu saja sudah menjadi tantangan besar.”

    Bahkan jika Uni Afrika berhasil mendapatkan dukungan dua pertiga dari 193 negara anggota PBB, resolusi tersebut tetap harus diratifikasi oleh lima anggota tetap: Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina dan Rusia.

    “Kelima negara ini belum pernah, dan tampaknya tidak akan, bersedia berbagi kekuasaan dengan anggota lain,” tambah Nketiah.

    Desakan pengakuan negara Palestina

    Cyril Ramaphosa menjadi suara paling vokal dari Afrika dalam mengecam kekerasan yang terus berlangsung di Gaza. Dia berulang kali menegaskan bahwa Afrika Selatan tidak akan tinggal diam terhadap perang tersebut.

    Dalam unggahan di platform X pada Senin (22/9), Ramaphosa menulis bahwa Afrika Selatan berkomitmen pada “pembentukan Negara Palestina yang berdampingan secara damai dengan Negara Israel, berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.”

    Pemimpin Afrika lain juga menyampaikan solidaritas terhadap Palestina, dengan membandingkan perjuangan Palestina dan sejarah kolonialisme serta penindasan yang pernah dialami Afrika.

    “Banyak negara Afrika sejak lama sudah mengakui Palestina,” kata Fidel Amakye Owusu, analis keamanan yang fokus pada urusan Afrika dan geopolitik, kepada DW.

    “Apa yang dianggap baru oleh Barat dalam pengakuan Palestina ini, bagi Afrika adalah hal lama,” ujar Owusu. “Kami selalu mengakui Palestina, dan solusi dua negara sudah lama menjadi agenda.”

    Pekan ini, sejumlah negara seperti Prancis, Inggris, Kanada, Portugal, dan Australia menyatakan pengakuan terhadap Negara Palestina.

    Menurut Owusu, Ramaphosa kini mendorong agar Palestina dinaikkan statusnya dari pengamat menjadi anggota penuh PBB – yang menjamin hak suara dan, bila waktunya tiba, membuka jalan untuk duduk di Dewan Keamanan.

    “Tapi itu akan sangat sulit, karena artinya kelima anggota tetap Dewan Keamanan harus menyetujui,” ujarnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video: Panasnya Pertemuan Trump-Ramaphosa Seusai Singgung Genosida di Afrika

    (ita/ita)

  • Top! Inggris Perbarui Peta Negara, Ada Palestina

    Top! Inggris Perbarui Peta Negara, Ada Palestina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Inggris telah menggambar ulang peta Timur Tengahnya untuk pertama kalinya dengan label “Negara Palestina”. Ini dilakukan setelah Perdana (PM) Menteri Keir Starmer mengumumkan pengakuan resmi London atas kenegaraan Palestina pada 21 September.

    Peta dan pengakuan yang diperbarui ini muncul di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza dan meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel atas operasi militer dan perluasan permukimannya di Tepi Barat. Dua fakta itu telah dikritik keras oleh pemerintahan Starmer.

    Pembaruan ini muncul di situs web Kementerian Luar Negeri, termasuk imbauan perjalanan, daftar kedutaan, dan peta regional. “Menghadapi meningkatnya kengerian di Timur Tengah, kami bertindak untuk menjaga peluang perdamaian dan solusi dua negara,” kata Starmer, dikutip laman Intellines, Rabu (24/9/2025).

    Foto: Peta baru Israel dan Palestina di situs web pemerintah Inggris. (via CC: FCDO)
    Peta baru Israel dan Palestina di situs web pemerintah Inggris. (via CC: FCDO)

    Inggris bergabung dengan Kanada dan Australia dalam mengakui Palestina, sementara Spanyol, Irlandia, dan Norwegia telah melakukannya lebih awal pada tahun 2025. Para diplomat memperkirakan lebih banyak anggota Uni Eropa (UE) akan mengikuti, meskipun Washington tetap menentang, bersikeras bahwa status kenegaraan harus dicapai melalui perundingan langsung dengan Israel.

    Sementara itu, Arab Saudi dan Prancis membuat konferensi terkait pengakuan dua negara (two state solution) di Majelis Umum PBB. Belgia juga mengakui Palestina, dengan Menteri Luar Negeri Maxime Prévot memperingatkan kemungkinan sanksi terhadap Israel.

    “Perubahan peta ini merupakan manifestasi nyata dari pergeseran kebijakan Inggris, yang bergerak melampaui pernyataan diplomatik menuju implementasi praktis di seluruh platform pemerintah,” muat laman itu lagi.

    “Menurut versi terbaru situs web tersebut, peta halaman Israel juga telah diubah untuk mencerminkan pengakuan pemerintah Inggris terhadap Negara Palestina,” muat laman itu lagi.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Presiden Erdogan Serukan Keanggotaan Penuh PBB untuk Palestina di Tengah Upaya Pengakuan

    Presiden Erdogan Serukan Keanggotaan Penuh PBB untuk Palestina di Tengah Upaya Pengakuan

    JAKARTA – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang tengah berada di Amerika Serikat untuk mengikuti rangkaian Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, dalam unggahan media sosial Hari Selasa mendesak keanggotaan penuh bagi Palestina sambil menyatakan harapan akan tindakan yang lebih konkret setelah beberapa negara mendeklarasikan pengakuan terhadap Negara Palestina.

    “Saya berharap negara-negara yang berani mengakui Negara Palestina akan mendukung pendirian bersejarah ini dengan langkah-langkah yang tegas, nyata, dan bersifat pencegahan. Gencatan senjata harus dideklarasikan, bantuan kemanusiaan ke Gaza harus mengalir tanpa hambatan, dan Israel harus menarik pasukannya dari Gaza. Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari Palestina dan milik Palestina. Palestina akan menentukan bagaimana mereka akan memerintah tanah mereka sendiri,” ujar Presiden Erdogan, dikutip dari Daily Sabah 24 September.

    “Sudah saatnya Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sangat penting untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Palestina, memberikan dukungan finansial dan teknis yang lebih kuat, dan melanjutkan kegiatan organisasi bantuan kemanusiaan seperti UNRWA,” kata Presiden Erdogan.

    Presiden Erdogan berjanji, Turki akan melanjutkan perjuangannya “hingga terbentuknya Negara Palestina yang utuh secara geografis berdasarkan perbatasan tahun 1967 dan dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.”

    Dikutip dari UN News, upaya terbaru untuk menjadikan Palestina anggota penuh PBB dilakukan 18 April 2024. Namun, rancangan resolusi yang merekomendasikan Majelis Umum PBB untuk menjadikan Palestina negara anggota, kandas lantaran veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB. Secara keseluruan, 12 negara mendukung, 2 abstain dan 1 menolak.

    Diketahui, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal secara resmi mengakui Palestina pada Hari Minggu, menandai tonggak penting bagi kenegaraan Palestina menjelang High Level Week Sidang Majelis Umum PBB pekan ini, di mana lebih banyak negara diperkirakan akan mengikutinya.

    Prancis, Monaco, Luksemburg, Malta dan Andorra mengumumkan pengakuannya atas Negara Palestina pada Hari Senin, disusul dengan San Marino pada Hari Selasa.

  • Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, Dukungan Tegas untuk Perdamaian

    Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, Dukungan Tegas untuk Perdamaian

    Presiden Prabowo berbicara pada sesi pertama Debat Umum dengan posisi istimewa yakni urutan ketiga. Sebuah posisi strategis yang menempatkan Indonesia berdampingan dengan dua negara besar, Brasil dan Amerika Serikat. Brasil, yang sejak 1955 selalu membuka sidang sebagai tradisi diplomatik, tampil di urutan pertama. Amerika Serikat, sebagai tuan rumah, mendapat giliran kedua. Tepat setelah keduanya, Presiden Prabowo berdiri membawa suara Indonesia ke hadapan dunia.

    Kehadiran Presiden Prabowo di podium Majelis Umum PBB menandai babak baru diplomasi Indonesia. Sepuluh tahun terakhir, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan pidato secara daring saat pandemi Covid-19, sementara selebihnya Indonesia diwakili Wakil Presiden maupun pejabat setingkat menteri. Kini, dengan tampil langsung, Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam forum global yang sarat makna simbolik dan politis.

    Posisi pidato Presiden Prabowo juga menorehkan sejarah tersendiri. Sebelumnya, Presiden Soekarno pernah berpidato di urutan ke-46, Presiden Soeharto di urutan ke-61, dan Presiden Megawati Soekarnoputri di urutan ke-17. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat tiga kali berpidato dengan urutan 20, 21, dan 16, sementara Presiden Joko Widodo dua kali hadir secara daring di urutan ke-16. Kini, Presiden Prabowo menempati urutan ke-3—salah satu posisi paling awal dan paling bergengsi yang pernah diraih Indonesia di forum PBB.

    Di hadapan para pemimpin dunia yang hadir di ruang sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo membuka pidato perdananya dengan penuh penghormatan. Kepala Negara menekankan pentingnya persaudaraan universal di tengah perbedaan bangsa dan agama.

    “Sungguh suatu kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di General Assembly Hall yang agung ini, di antara para pemimpin yang mewakili hampir seluruh umat manusia. Kita berbeda ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul bersama sebagai satu keluarga. Kita di sini pertama dan terutama sebagai sesama manusia — masing-masing diciptakan setara, dianugerahi hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan,” ujar Presiden Prabowo.

    “Bismillahirrahmanirrahim,

    Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

    Shalom, Salve, Om swastiastu,

    Salam kebajikan, Rahayu, rahayu.

    His Excellency, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. Her Excellency, Madame Annalena Baerbock, President of the United Nations General Assembly.

    His Excellency, Mr. Morses Abelian, Under-Secretary-General for General Assembly and Management. Excellencies, Heads of States, Heads of Governments, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen,

    It is indeed a great honor to stand in this august General Assembly Hall, among leaders who represent almost all of humanity.

    We differ in race, religion, and nationality, yet we gather together as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings — each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness.

    The words of the U.S. Declaration of Independence have inspired democratic movements across continents — including the French Revolution, the Russian Revolution, the Mexican revolutions, the Chinese Revolution, and Indonesia’s own struggle and journey to freedom.

    It also gave birth to the Universal Declaration of Human Rights adopted by the UN in 1948. “All men are created equal” was the creed that opened the way to unprecedented global prosperity and dignity. And yet, in our own era of scientific and technological triumphs — an era capable of ending hunger, poverty, and environmental ruin — we also continue to face today’ s grave dangers, challenges, and uncertainties. Human folly, fueled by fear, racism, hatred, oppression, and apartheid, threatens our common future.

    My country knows this pain. For centuries, Indonesians lived under colonial domination, oppression, and slavery. We were treated less than dogs in our own homeland. We Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty, and to be denied equal opportunity. We also knew what solidarity can do. 

    In our struggle for independence, in our fight to overcome hunger, disease, and poverty, the United Nations stood with Indonesia and gave us vital assistance. Decisions made here based on human solidarity — by the Security Council and this Assembly — gave Indonesia international legitimacy, opened doors, and supported our early development through the UN Children’s Fund (UNICEF), the UN Food and Agriculture Organization (FAO), the World Health Organization (WHO) and many, many other United Nations institutions.

    And because of that, Indonesia today stands today on the cusp of shared prosperity and greater equality and dignity.

    Madam President, excellencies,

    Our world is driven by conflict, injustice, and deepening uncertainty. Every day we witness suffering, genocide, and a blatant disregard for international law and human decency.

    In the face of these challenges, we must not give up, as the United Nations’s Secretary General said, “we cannot give up”. We cannot surrender our hopes or our ideals. We must draw closer, not drift apart. Together we must strive to achieve our hopes, our dreams.

    The UN was born from the ashes of the Second World War that claimed scores of millions of lives. It was created to secure peace, security, justice, and freedom for all. We remain committed to internationalism, multilateralism, and to every effort that strengthens this great institution.

    Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the Sustainable Development Goals of ending extreme poverty and hunger — because years ago this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very Hall.

    Excellency’s, Thucydides warned: “The strong do what they can, the weak suffer what they must.” We must reject this doctrine. The UN exists to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Right cannot be right. Right must be right.

    Indonesia is today one of the largest contributors to United Nation Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations, we will continue to serve where peace needs guardians — not with just words, but with boots on the ground. If and when the Security Council and this Great Assembly decide, Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready.

    We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters. We are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations.

    Madam President, excellencies,

    I propose to this assembly a message of hope and optimism — grounded in action and execution. Today we heard the speech of Madam President, the President of the United Nations General Assembly. It is true what she said. Without the International Civil Aviation Organization, will we be here today? Will we sit in this great Hall? Without the United Nations, we cannot be safe. No country can feel secure. 

    We need the United Nations, and Indonesia will continue to support the United Nations. Even though we still struggle, but, we know the world needs a strong United Nations.

    The world’s population is growing. Our planet is under strain. Food, energy, and water insecurity haunt many nations. We choose to answer these challenges directly at home and to help abroad whenever we can.

    This year, we recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self‑sufficient in rice and we have exported rice to other nations in need, including providing rice to Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, and investing in climate‑smart agriculture to ensure food security for our children and for the children of the world. We are confident, in a few years time, Indonesia will be the granary of the world.

    As the world’s largest island state, we testify before you that we are already experiencing the direct consequences of climate change, particularly the threat of rising sea levels. The sea level on the north coast of our capital city is increasing by 5 centimeters every year. Can you imagine in ten years? In twenty years? For this, we are forced to build a giant sea wall, 480 kilometres in length. It will take us maybe 20 years, but we have no choice. 

    We have to start now. Therefore we choose to confront climate change — not by slogans, but by immediate steps. We are committed to meeting our 2015 Paris Agreement obligations.

    We aim to achieve net zero emission by 2060 and we are confident we can achieve net zero emission much earlier. We aim to reforest more than 12 million hectares of degraded land, to reduce forest degradation, and to empower local communities with quality green jobs for the future.

    Indonesia is shifting decisively from fossil fuel based development towards renewable based development. From next year, most of our additional power generation capacity will come from renewables. Our goal is clear: To lift all of our citizens out of poverty and make Indonesia a hub for solutions to food, energy, and water security.

    Madam President, excellencies,

    We live in a time when hatred and violence can seem like the loudest voices. But beneath this loud noise lies a quieter truth: that every person longs to be safe, to be respected, to be loved, and to leave a better world to their children. Our children are watching. They are learning leadership not from textbooks, but from our choices.

    Today, still, a catastrophic situation in Gaza is unfolding before our eyes. At this very moment, the innocent are crying for help, are crying to be saved. Who will save them? Who will save the innocent? Who will save the old and the women? Millions are facing danger at this very moment, as we sit here, they are facing trauma, and irreparable damage to their bodies, they are dying of starvation. Can we remain silent? Will there be no answer to their screams? Will we teach them that the human family can rise to the challenge?

    Madam President, we must act now. Many speakers have said that. We must stand for multilateral order where peace, prosperity, and progress, are not the privilege of a few but the right of all.

    With a strong United Nations, we can build a world where the weak do not suffer what they must, but live the justice they deserve. Let us continue humanity’s great journey of ideals — the selfless aspirations that created the United Nations.

    Let us use science to uplift, not use science to destroy. Let rising nations help others to lift themselves. I am convinced that the leaders of the great world civilisations: Civilisations of the West, of the East, of the North, of the South. Leaders of America, Europe, of India, China, the Islamic world, the whole world. I am convinced they will rise to their role demanded by history. We are all hopeful that the leaders of the world will show great statesmanship, great wisdom, restraint, and humility, overcome hate, overcome suspicion.

    Madam President, Distinguished Delegates,

    We are greatly heartened by the events of the last few days, where significant leading countries of the world have chosen to side with history—the path of the moral high ground, path of rectitude, path of justice, humanity, and to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. Not one country can bully the whole community of the human family. 

    We may be weak individually, but the sense of oppression, of injustice, has proven in the history of mankind, will unite with a strong force that will overcome this oppression, this injustice.

    To close, I would like to reiterate again Indonesia’s complete support for the Two-State Solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize and guarantee the safety and security of Israel. Only then can we have real peace: peace without hate, peace without suspicion.

    The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace, and harmony. Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions. We must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality.

    Is this a dream? Maybe. But this is the beautiful dream we must work toward together. Let us continue humanity’s journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete.

    Thank you. Terima kasih.

    Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

    Shalom, Om shanti shanti shanti om.

    Namo Budaya.

    Thank you very much.

    May God bless us all, may peace be upon us.

    Thank you very much.”

    “Yang Mulia, para kepala negara, kepala pemerintahan, para delegasi yang terhormat, hadirin sekalian

    Sungguh merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di Aula Sidang Umum bulan Agustus ini di antara para pemimpin dan perwakilan yang mewakili hampir seluruh umat manusia. 

    Kita berbeda ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul bersama hari ini sebagai satu keluarga manusia. Kita di sini, pertama dan terutama, sebagai sesama manusia, masing-masing diciptakan setara, dianugerahi hak-hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan.

    Kata-kata Deklarasi Kemerdekaan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menginspirasi gerakan-gerakan demokrasi di seluruh benua, termasuk Revolusi Prancis, Revolusi Rusia, Revolusi Meksiko, Revolusi China, dan perjuangan serta perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Deklarasi ini juga melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, “Semua manusia diciptakan setara.”

    Deklarasi ini membuka jalan menuju kemakmuran dan martabat global yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun, di era kejayaan ilmu pengetahuan dan teknologi kita sendiri, sebuah era yang mampu mengakhiri kelaparan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan.  

    Kami juga terus menghadapi tantangan dan ketidakpastian yang serius dan berbahaya saat ini, kebodohan manusia yang dipicu oleh rasa takut, rasisme, kebencian, penindasan, dan apartheid mengancam masa depan kita bersama.

    Nyonya Presiden, Yang Mulia,

    Kita hidup di masa ketika kebencian dan kekerasan mungkin terdengar paling keras, tetapi di balik kebisingan ini terdapat kebenaran yang lebih tenang bahwa setiap orang mendambakan rasa aman, dihormati, dicintai, dan mewariskan dunia yang lebih baik kepada anak-anak mereka. Anak-anak kita sedang menyaksikan. Mereka belajar kepemimpinan, bukan dari buku teks, tetapi dari pilihan kita.

    Saat ini, situasi bencana di Gaza masih terbentang di depan mata kita. Saat ini, orang-orang tak berdosa menangis minta tolong. Menangis untuk diselamatkan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan menyelamatkan orang tak berdosa? Siapa yang akan menyelamatkan para lansia dan perempuan. Jutaan orang menghadapi bahaya saat ini, sementara kita duduk di sini. Mereka menghadapi trauma. Mereka menghadapi kerusakan yang tak tergantikan pada tubuh mereka. Mereka sekarat karena kelaparan.

    Bisakah kita tetap diam? Akankah jeritan mereka tak terjawab? Akankah kita mengajari mereka bahwa umat manusia dapat bangkit menghadapi tantangan ini?

    Nyonya Presiden, kita harus bertindak sekarang.  Banyak pembicara telah menyatakan bahwa kita harus memperjuangkan tatanan multilateral, di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukanlah hak istimewa segelintir orang, melainkan hak semua orang. Dengan persatuan bangsa yang kuat, kita dapat membangun dunia di mana kaum lemah tidak menderita apa yang seharusnya mereka derita, melainkan hidup dalam keadilan yang pantas mereka dapatkan.

    Kita mungkin lemah secara individu, tetapi rasa penindasan, rasa ketidakadilan, telah membuktikan dalam sejarah umat manusia bahwa rasa ketidakadilan ini, rasa penindasan ini, akan bersatu menjadi kekuatan yang kuat yang akan mengatasi penindasan ini, yang akan mengatasi ketidakadilan ini.

    Sebagai penutup, saya ingin kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina.

    Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita dapat memiliki kedamaian sejati, kedamaian sejati, dan tidak ada lagi kebencian dan kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah ini, solusi dua negara, dua keturunan Abraham harus hidup dalam rekonsiliasi, damai, dan harmoni.

    Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, semua agama, kita harus hidup sebagai satu keluarga manusia. Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dalam mewujudkan visi ini. Apakah ini mimpi? Mungkin, tetapi inilah mimpi indah yang harus kita perjuangkan bersama. 

    Mari kita bekerja menuju tujuan mulia ini.  Mari kita lanjutkan perjalanan harapan umat manusia, sebuah perjalanan yang telah dimulai oleh para leluhur kita, sebuah perjalanan yang harus kita selesaikan.

    Terima kasih. Wassalamualaikum.”

  • Negara Barat Ramai-ramai Akui Palestina, PM Jepang Bilang Gini

    Negara Barat Ramai-ramai Akui Palestina, PM Jepang Bilang Gini

    New York

    Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba turut mengomentari keputusan negara-negara Barat yang ramai memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina pekan ini. Ishiba mengakui bahwa pengakuan resmi untuk negara Palestina oleh Tokyo cuma masalah waktu.

    Berbicara dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), seperti dilansir AFP, Rabu (24/9/2025), Ishiba juga mengatakan dirinya merasa “marah” terhadap komentar terbaru para pejabat Israel.

    “Saya merasa sangat marah atas pernyataan yang disampaikan sejumlah pejabat senior pemerintah Israel yang tampaknya secara tegas menolak gagasan pembentukan negara Palestina,” kata Ishiba.

    Dia tidak menyebut lebih lanjut soal pejabat Israel yang dimaksudnya, dan komentar apa yang disampaikan pejabat itu.

    “Bagi negara kami, pertanyaannya bukanlah apakah akan mengakui negara Palestina atau tidak, tetapi kapan,” tegas Ishiba dalam pernyataan di forum PBB pada Selasa (23/9).

    “Tindakan sepihak yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah Israel tidak akan pernah dapat diterima,” ucapnya.

    “Saya harus menyatakan dengan jelas bahwa jika tindakan lebih lanjut yang diambil telah menghalangi terwujudnya solusi dua negara, Jepang akan terpaksa untuk mengambil langkah-langkah baru sebagai respons,” ujar Ishiba, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Pernyataan Ishiba itu disampaikan setelah sejumlah negara Barat, termasuk Inggris, Kanada, dan Prancis, secara resmi memberikan pengakuan untuk negara Palestina. Dengan pengakuan terbaru itu, maka saat ini nyaris 80 persen negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina.

    Pengakuan negara-negara Barat tersebut diberikan saat perang terus berkecamuk antara Israel dan kelompok Hamas di Jalur Gaza selama hampir dua tahun terakhir, dengan upaya mewujudkan gencatan senjata belum membuahkan hasil.

    Ishiba dalam pernyataannya menambahkan bahwa “teror yang dilakukan oleh Hamas dan kehancuran di Gaza yang kita saksikan hari ini telah membuat banyak orang merasa sangat sedih”.

    “Yang terpenting adalah Palestina dapat hidup berkelanjutan, hidup berdampingan secara damai dengan Israel,” tegasnya.

    “Seiring kami mengundang Palestina untuk menjalankan perannya sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab. Pihak Palestina harus membangun sistem pemerintahan yang menjamin akuntabilitas,” cetus Ishiba dalam pernyataannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Kecam Negara-negara Barat yang Akui Palestina

    Trump Kecam Negara-negara Barat yang Akui Palestina

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam langkah negara-negara besar Barat untuk mengakui negara Palestina. Hal ini disampaikan Trump dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seiring AS menjadi minoritas dunia karena tidak mengakui negara Palestina.

    Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada Selasa (23/9) waktu setempat, Trump mengatakan negara-negara kekuatan dunia seharusnya berfokus pada pembebasan para sandera yang ditawan kelompok Hamas di Gaza.

    Israel telah menuai kecaman global atas tindakan militernya di Gaza, yang telah menyebabkan kerusakan besar dan menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan setempat. Sebuah kelompok pemantau kelaparan global mengatakan sebagian wilayah tersebut sedang menderita kelaparan.

    Prancis, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal termasuk di antara negara-negara yang telah mengakui negara Palestina dalam beberapa hari terakhir. Langkah-langkah mereka didasari rasa frustrasi terhadap Israel atas serangannya di Gaza dan bertujuan untuk mendorong solusi dua negara. Namun, hal ini telah membuat marah Israel dan sekutu dekatnya, Amerika Serikat.

    “Seolah-olah ingin mendorong konflik yang berkelanjutan, beberapa anggota badan ini berusaha untuk mengakui negara Palestina secara sepihak,” kata Trump dalam pidatonya.

    “Imbalannya akan terlalu besar bagi Hamas atas kekejaman mereka… tetapi alih-alih menyerah pada tuntutan tebusan Hamas, mereka yang menginginkan perdamaian seharusnya bersatu dengan satu pesan: Bebaskan para sandera sekarang juga,” cetus Trump, dilansir kantor berita Reuters, Rabu (24/9/2025).

    “Bebaskan para sandera sekarang juga,” ulangnya.

    Diketahui bahwa sebagian besar anggota PBB, saat ini lebih dari 150 negara, telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Negara-negara Barat yang sejak minggu ini mengakui negara Palestina antara lain Prancis, Belgia, Monako, Luksemburg, Malta, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal.

    Simak Video ‘Serangan dan Dukungan Trump ke PBB’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • KSAU tinjau infrastruktur perawatan Rafale di Lanud Roesmin Nurjadin

    KSAU tinjau infrastruktur perawatan Rafale di Lanud Roesmin Nurjadin

    “Paparan tersebut menyajikan perkembangan pembangunan sejumlah fasilitas sejumlah fasilitas, mulai dari hanggar hingga training center,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono meninjau pembangunan infrastruktur perawatan jet tempur Rafale di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau.

    Peninjauan itu dilakukan guna memastikan seluruh fasilitasi yang menunjang kebutuhan perawatan Rafale dalam kondisi baik.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima Antara Rabu di Jakarta, peninjauan itu dilakukan pada Senin (22/9), lalu.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana saat dikonfirmasi mengatakan, awalnya KSAU menerima paparan langsung dari Komandan Lanud Roesmin Nurjadin, Marsma TNI Abdul Haris terkait perkembangan pembangunan infrastruktur Rafale.

    “Paparan tersebut menyajikan perkembangan pembangunan sejumlah fasilitas sejumlah fasilitas, mulai dari hanggar hingga training center,” kata I Nyoman saat dikonfirmasi.

    Setelah mendengarkan paparan, lanjut I Nyoman, KSAU beserta jajaran pejabat TNI AU meninjau beberapa lokasi dari mulai hanggar hingga tempat perawatan pesawat.

    Berdasarkan pemantauan KSAU, seluruh fasilitas sudah disediakan dengan baik. I Nyoman berharap fasilitas yang telah disediakan di lanud dapat menunjang kebutuhan pesawat Rafale sehingga jet tempur generasi 4.5 dapat beroperasi dengan baik menjaga pertahanan negara.

    Sebelumnya, KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan tiga pesawat tempur baru TNI AU buatan perusahaan Prancis, Rafale, dijadwalkan datang ke Indonesia pada Februari 2026.

    “Rencananya antara Februari atau Maret (2026), kita akan menerima batch pertama tiga pesawat dulu,” kata Marsekal Tonny di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (13/8).

    Tonny menjelaskan kedatangan pesawat tempur Rafale itu untuk menambah kekuatan pertahanan udara TNI AU yang sebelumnya telah diperkuat beberapa pesawat tempur, seperti T-50, Hawk 100/200, Sukhoi Su-30, dan F-16.

    Tonny melanjutkan nantinya TNI AU akan menerima kedatangan Rafale tahap kedua pada April 2026 sebanyak tiga pesawat dan akan terus berlanjut hingga total pembelian sebanyak 42 pesawat.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.