Xcloud.id

Negara: Prancis

  • 8 Negara Muslim Dukung Rencana Damai Trump untuk Gaza

    8 Negara Muslim Dukung Rencana Damai Trump untuk Gaza

    Jakarta –

    Di tengah reruntuhan Gaza dan angka korban tewas yang menembus 66 ribu jiwa, delapan negara Muslim memberi restu atas rencana damai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hingga kini, Hamas menyatakan belum akan berkomentar karena masih harus mempelajari isi proposal tersebut.

    Dalam pernyataan bersama, delapan negara mayoritas Muslim—Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Turki, Indonesia, dan Pakistan—menyambut baik peran AS dan menyatakan siap bekerja sama secara konstruktif untuk menyelesaikan konflik serta mendorong implementasi rencana damai.

    Mereka juga menekankan pentingnya mencegah pengusiran warga Palestina dan penolakan terhadap aneksasi wilayah Tepi Barat oleh Israel.

    Rencana damai Trump

    Rencana perdamaian yang diusulkan Trump terdiri dari 20 poin. Intinya, rencana ini mewajibkan gencatan senjata, pembebasan seluruh sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam setelah Israel menyetujuinya, serta pembentukan pemerintahan sementara di Gaza.

    Rencana ini tidak mewajibkan relokasi warga sipil ke luar Jalur Gaza, tetapi secara efektif memaksakan pembongkaran infrastruktur militer dan sekaligus mengakhiri kekuasaan Hamas.

    Pemerintahan sementara akan diawasi oleh badan yang disebut Dewan Perdamaian, dipimpin oleh Trump bersama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Nantinya, Jalur Gaza akan tetap dikepung militer Israel, namun kendali internal akan dijalankan oleh pasukan keamanan internasional yang akan melatih kepolisian Palestina untuk mengambil alih tugas penegakan hukum.

    Warga Gaza sebut damai sebagai “lelucon”

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut, namun menegaskan bahwa militer Israel akan tetap menduduki sebagian besar wilayah Gaza.

    Hamas belum memberikan respons resmi. Seorang pejabat senior mengatakan kelompoknya tengah menggelar diskusi internal bersama dengan faksi-faksi lain. Dia menyebut dokumen tersebut diterima dari mediator Mesir dan Qatar, dan akan mulai dibahas. Kelompok Jihad Islam, sekutu Hamas, menolak rencana tersebut dan menyebutnya sebagai “resep untuk agresi lanjutan terhadap rakyat Palestina”.

    Beberapa warga Gaza menyampaikan penolakan atas isi proposal yang diajukan Trump. Mereka menyebutnya sebagai taktik untuk membebaskan sandera tanpa mengakhiri perang. “Kami sebagai rakyat tidak akan menerima lelucon ini,” kata Abu Mazen Nassar, 52 tahun, warga Gaza.

    Dukungan lintas benua

    Presiden Prancis Emmanuel Macron sebaliknya menyambut baik rencana damai Trump, dan mengatakan Hamas “tidak punya pilihan selain membebaskan sandera dan menerima rencana ini.” Dia juga menyerukan, agar Israel menunjukkan komitmen penuh untuk mematuhi rencana damai.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz juga mengungkapkan hal senada, yang menyebut rencana ini sebagai “peluang terbaik untuk mengakhiri perang”, dan mengapresiasi peran negara-negara Arab dalam menekan Hamas.

    Perdana Menteri Spanyol Pedro Snchez kembali menegaskan, solusi dua negara adalah satu-satunya jalan keluar. India, melalui Perdana Menteri Narendra Modi, menyebut rencana Trump sebagai “jalur yang layak menuju perdamaian berkelanjutan.” Australia juga mendukung proposal tersebut, menyebutnya mencerminkan penolakan terhadap aneksasi dan pengusiran paksa warga Palestina.

    Ancaman dari Trump

    Di wilayah Laut Tengah, Turki menyatakan siap mengawal misi kemanusiaan berupa konvoi kapal bantuan ke Gaza. Angkatan Laut Turki sebelumnya mengevakuasi aktivis dari kapal Johnny M yang rusak saat menuju Gaza dalam misi Global Sumud Flotilla. Tiga aktivis asal Mesir dilaporkan ditangkap di Kairo. Flotilla terdiri dari 52 kapal kecil yang membawa aktivis dari berbagai negara, serta bantuan kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan.

    Sementara itu, Otoritas Palestina di Tepi Barat menyambut rencana “tulus demi perdamaian” dari Trump, dan menyatakan kesiapan untuk melaksanakan reformasi. Pemerintah di Ramallah menyatakan ingin membentuk negara Palestina yang demokratis, non-militer, dan pluralistik.

    Otoritas Palestina juga berjanji akan menggelar pemilihan umum, dan mengakhiri kebijakan pembayaran santunan kepada keluarga militan yang terlibat serangan terhadap Israel.

    Di hadapan Netanyahu di Washington, Trump sempat melayangkan ancaman kepada Hamas jika menolak rencana damai. Dia mengatakan, dalam kasus tersebut, maka “Anda akan mendapat dukungan penuh saya untuk melakukan apapun yang Anda harus lakukan.”

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • Suara Medan Magnet Bumi Berputar Ternyata Mengerikan

    Suara Medan Magnet Bumi Berputar Ternyata Mengerikan

    Jakarta –

    Medan magnet Bumi berubah drastis sekitar 41 ribu tahun yang lalu. Kini, kita benar-benar dapat ‘mendengar’ pergolakan dahsyat ini, berkat interpretasi cerdas atas informasi yang dikumpulkan oleh misi satelit Swarm milik Badan Antariksa Eropa (ESA).

    Dengan menggabungkan data satelit dengan bukti pergerakan garis medan magnet di Bumi, para ahli geosains memetakan peristiwa Laschamps dan menggambarkannya menggunakan suara-suara alam seperti derit kayu dan benturan batu.

    Hasilnya, yang diluncurkan pada 2024 oleh Technical University of Denmark dan German Research Center for Geosciences, adalah sebuah trek audio yang terdengar aneh, seperti sebuah dunia lain yang belum pernah manusia dengar sebelumnya.

    Dihasilkan oleh logam cair yang berputar di inti planet kita, medan magnet Bumi mencapai puluhan hingga ratusan ribu kilometer ke luar angkasa, melindungi kita semua dengan menangkis partikel Matahari yang merusak atmosfer.

    Seiring bergesernya besi dan nikel di dalam planet kita, medan magnet Bumi pun ikut bergeser, yang berarti Kutub Utara (dan Selatan) juga terus bergerak. Baru-baru ini, posisi Kutub Utara magnetis resmi berubah, seiring pergeserannya menjauhi Kanada dan menuju Siberia.

    Dalam orientasinya saat ini, garis-garis medan magnet membentuk lingkaran tertutup yang mengarah dari selatan ke utara di atas permukaan planet, dan kemudian dari utara ke selatan jauh di dalamnya.

    Namun, terkadang medan magnet ini secara acak membalik polaritasnya. Jika hal ini terjadi lagi hari ini, kompas penunjuk utara kita akan menunjuk ke Kutub Selatan.

    Peristiwa dahsyat terakhir terjadi sekitar 41 ribu tahun yang lalu, meninggalkan jejak di aliran lava Laschamps di Prancis. Ketika medan lava melemah hingga hanya 5% dari kekuatannya saat ini, proses pembalikan memungkinkan kelebihan sinar kosmik masuk ke atmosfer Bumi.

    Es dan sedimen laut melestarikan tanda-tanda isotop dari pemboman Matahari yang lebih tinggi dari biasanya ini, dengan kadar isotop berilium-10 meningkat dua kali lipat selama peristiwa Laschamps, menurut sebuah studi yang diterbitkan tahun lalu.

    Atom-atom yang berubah ini terbentuk ketika sinar kosmik bereaksi dengan atmosfer kita, mengionisasi udara dan merusak lapisan ozon. Dengan potensi konsekuensi perubahan iklim global, diperkirakan kepunahan megafauna Australia serta perubahan pemanfaatan gua oleh manusia mungkin terkait dengan peristiwa ini.

    “Memahami peristiwa ekstrem ini penting untuk mengetahui kejadiannya di masa mendatang, prediksi iklim antariksa, dan menilai dampaknya terhadap lingkungan dan sistem Bumi,” jelas ahli geofisika dari German Research Center for Geosciences, Sanja Panovska, saat itu, dikutip dri Live Science.

    Pembalikan Laschamps membutuhkan waktu 250 tahun dan tetap berada dalam orientasi yang tidak biasa tersebut selama sekitar 440 tahun. Paling lama, medan magnet Bumi mungkin tetap berada pada 25% dari kekuatannya saat ini karena polaritas utara bergeser ke selatan.

    Anomali medan magnet baru-baru ini seperti melemahnya lautan Atlantik telah menimbulkan pertanyaan tentang pembalikan yang akan terjadi saat ini, tetapi penelitian terbaru menunjukkan anomali ini tidak selalu terkait dengan peristiwa pembalikan. Namun, anomali Atlantik Selatan membuat satelit di area tersebut terpapar radiasi tingkat tinggi.

    Sejak 2013, konstelasi Swarm milik ESA telah mengukur sinyal magnetik dari inti, mantel, kerak, lautan, ionosfer, dan magnetosfer Bumi sehingga kita dapat lebih memahami medan geomagnetik planet kita dan memprediksi fluktuasinya.

    (rns/rns)

  • Respons Hamas-Israel soal Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    Respons Hamas-Israel soal Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    Jakarta –

    Janji terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk segera mengakhiri perang di Gaza tampaknya disambut skeptis oleh sebagian besar pengamat. Penilaian tersebut tak lepas dari klaim palsu Trump baru-baru ini yang mengatakan bahwa dia telah mengakhiri tujuh perang.

    “Kita punya peluang nyata untuk mencapai KEJAYAAN DI TIMUR TENGAH. SEMUA PIHAK SIAP UNTUK SESUATU YANG ISTIMEWA, UNTUK PERTAMA KALINYA. KITA AKAN WUJUDKAN!!!” tulis Donald Trump di platform Truth Social-nya, Minggu (28/09).

    Trump merujuk pada rencana 21 poin miliknya, yang rinciannya mulai terungkap akhir pekan lalu, menjelang pertemuannya di Gedung Putih dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin (29/09), pertemuan keempat mereka tahun ini.

    Namun, apa sebenarnya yang tercantum dalam rencana tersebut?

    Menuju pembentukan negara Palestina

    Yang paling penting, rencana ini membuka jalan menuju pembentukan negara Palestina, sesuatu yang secara konsisten dan tegas ditentang oleh Israel, serta peta jalan masa depan untuk Gaza. Rencana tersebut juga menuntut pembebasan 20 sandera yang masih hidup di Gaza dan sejumlah sandera yang telah meninggal untuk ditukar dengan pembebasan ratusan warga Palestina yang ditahan di Israel. Hal ini harus dilakukan dalam 48 jam setelah kesepakatan dicapai.

    “Setelah semua sandera dibebaskan, Israel akan membebaskan 250 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup, serta 1.700 warga Gaza yang ditahan setelahserangan 7 Oktober. Untuk setiap sandera Israel yang jasadnya dikembalikan, Israel akan menyerahkan jasad 15 warga Gaza yang telah meninggal,” demikian laporan dari The Washington Post.

    Rencana ini juga menuntut penggulingan Hamas, yang diakui sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Uni Eropa, AS, dan beberapa negara Arab, serta komitmen dari Hamas untuk melucuti senjata.

    Poin lainnya mencakup rencana ekonomi untuk pertumbuhan Gaza, jaminan keamanan untuk Gaza yang dijaga oleh AS dan negara-negara kawasan, kesempatan bagi warga yang telah meninggalkan Gaza untuk kembali, tanpa ada pemaksaan bagi siapa pun yang masih tinggal di sana untuk pergi.

    Gaza nantinya akan dikelola oleh pemerintahan transisi. Mantan anggota Hamas bisa memilih untuk tetap tinggal dan ikut serta dalam rencana baru ini, atau diberi jalan aman untuk pindah ke negara lain yang tidak disebutkan.

    Selain itu, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) harus segera menghentikan semua operasinya setelah kesepakatan dan menyerahkan wilayah yang telah direbut. Israel juga harus berjanji tidak akan menduduki atau mencaplok wilayah Gaza. Komisi Penyelidikan di bawah Dewan HAM PBB (UNHRC) baru-baru ini menyatakan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina.

    Rencana ini juga mencakup jaminan bahwa bantuan dari lembaga internasional bisa masuk ke Gaza tanpa hambatan dari kedua pihak, meskipun tidak disebutkan soal Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung oleh Israel dan AS.

    Asal-usul rencana 21 poin Trump

    Pada Senin (23/09), utusan AS Steve Witkoff mengatakan bahwa Donald Trump mengajukan rencana tersebut dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin dari negara-negara Arab dan Islam, yaitu Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Turki, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Yordania di PBB. Saat itu Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas tidak diizinkan menghadiri Sidang Umum PBB, tempat pertemuan sela itu berlangsung, setelah pemerintah AS menolak memberinya visa.

    Dalam sebuah pernyataan bersama, negara-negara yang terlibat dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa mereka “menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama dengan Presiden Trump dan menekankan pentingnya kepemimpinannya untuk mengakhiri perang.”

    Rencana itu kabarnya juga mendapat dukungan dari Tony Blair Institute for Global Change yang dipimpin mantan perdana menteri Inggris tersebut. Beberapa laporan menyebut Blair akan memimpin Gaza International Transitional Authority (GITA) berdasarkan rencana ini. Namun, Blair dinilai tidak populer di Timur Tengah karena dukungannya terhadap invasi AS ke Irak tahun 2003. GITA bisa memegang kendali selama beberapa tahun hingga Otoritas Palestina dinilai memenuhi syarat yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan.

    Rencana ini muncul di tengah meningkatnya jumlah negara Barat, seperti Inggris, Prancis, dan Kanada, yang mengakui negara Palestina. Namun, Netanyahu menyebut keputusan itu sebagai “tindakan tercela.”

    Respons Hamas dan Israel

    Sementara Trump sangat percaya diri dengan rencananya, Netanyahu jauh lebih berhati-hati, meski tidak menolaknya. “Kami sedang mengerjakannya,” katanya kepada Fox News, Minggu (28/09). “Ini belum final, tapi kami sedang bekerja sama dengan tim Presiden Trump saat ini.”

    Pada Jumat (26/09), kepada kantor berita Reuters, seorang pejabat Hamas yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Hamas belum pernah menerima pemaparan soal rencana tersebut.

    Kelompok itu kemudian merilis pernyataan pada hari Minggu (28/09) mengatakan “Hamas siap untuk mempertimbangkan secara positif dan bertanggung jawab setiap proposal yang datang dari para mediator, asalkan proposal itu melindungi hak-hak nasional rakyat Palestina.”

    Sementara itu, Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, menguraikan kesulitan yang akan dihadapi Netanyahu, meski dia mendukung rencana tersebut. Hal itu disampaikannya lewat akun X, Senin (29/09).

    Dia menulis bahwa keamanan Israel bergantung pada “tindakan, kendali kami atas wilayah, dan penegakan tanpa kompromi yang hanya bergantung pada (militer Israel) dan aparat pertahanan kami.” Bezalel juga menolak segala bentuk keterlibatan Otoritas Palestina, yang pernah memerintah Gaza hingga Hamas mengambil alih pada 2007.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Algadri Muhammad dan Muhammad Hanafi

    Editor: Hani Anggraini

    Lihat juga Video: Ini Isi 20 Poin Proposal Trump terkait Penyelesaian Perang di Gaza

    (ita/ita)

  • YouTube Bayar Rp 400 Miliar untuk Berdamai dengan Donald Trump

    YouTube Bayar Rp 400 Miliar untuk Berdamai dengan Donald Trump

    Jakarta –

    YouTube sepakat membayar USD 24,5 juta (sekitar Rp 400 miliar) untuk menyelesaikan gugatan dari Donald Trump terkait pemblokiran akunnya pada 2021. Akun Trump baru dipulihkan pada 2023, dan selama dua tahun ia tak bisa mengunggah konten baru di platform tersebut.

    Dari total nilai penyelesaian, USD 22 juta disebut akan diberikan kepada Trust for the National Mall. Berdasarkan dokumen yang diajukan ke pengadilan, organisasi itu dikaitkan dengan rencana pembangunan ballroom senilai USD 200 juta di kompleks Gedung Putih.

    Langkah ini dianggap tidak lazim, namun pola serupa pernah terjadi sebelumnya. Pada Januari lalu, Meta membayar USD 25 juta untuk menyelesaikan gugatan Trump atas kasus serupa. Kala itu, USD 22 jutanya dialokasikan untuk dana pembangunan perpustakaan kepresidenan Trump di Miami. X (saat itu masih Twitter) juga telah lebih dulu menyelesaikan gugatan yang diajukan pada Juli 2021.

    YouTube menegaskan bahwa mereka tidak mengakui adanya pelanggaran dalam kasus ini, dan pembayaran dilakukan semata untuk menutup perkara. Platform milik Google itu juga menyebut tidak akan mengubah kebijakan atau produk apa pun setelah penyelesaian gugatan.

    Trump menuding YouTube, Meta, dan X telah membungkam suara konservatif melalui suspensi dan pembatasan akses. Ketiga gugatan itu dia ajukan secara bersamaan pada pertengahan 2021, demikian dikutip detikINET dari Phone Arena, Selasa (30/9/2025).

    Isu platform digital menyensor kelompok konservatif bukan hal baru dan terus menimbulkan perdebatan di Amerika Serikat. Baru-baru ini, CEO Telegram Pavel Durov juga mengklaim bahwa otoritas Prancis menawarkan keringanan jika ia bersedia membatasi konten konservatif di platformnya — tuduhan yang langsung dibantah pemerintah Prancis.

    YouTube hingga kini tetap menjadi salah satu pemain terbesar dalam ekosistem media sosial global, dan penyelesaian ini menandai akhir dari rangkaian gugatan Trump terhadap tiga raksasa teknologi tersebut.

    (asj/asj)

  • Trump-Netanyahu Sepakati Rencana Perdamaian di Gaza

    Trump-Netanyahu Sepakati Rencana Perdamaian di Gaza

    Jakarta –

    Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyepakati rencana perdamaian baru untuk Gaza, seraya memperingatkan Hamas untuk menerima rencana tersebut.

    Rencana itu mengusulkan penghentian segera operasi militer. Kemudian Hamas harus membebaskan 20 sandera Israel yang masih hidup dan jasad lebih dari 20 sandera yang diyakini tewas dalam waktu 72 jam, untuk ditukar dengan ratusan warga Gaza yang ditahan.

    Seorang sumber Palestina yang mengetahui negosiasi gencatan senjata mengatakan kepada BBC bahwa para pejabat Hamas telah menerima proposal berisi 20 butir usulan Gedung Putih.

    Proposal tersebut menuntut agar Hamas tidak punya peran dalam memerintah Gaza. Proposal itu juga membuka peluang bagi berdirinya negara Palestina di masa depan.

    Berbicara dalam konferensi pers setelah perundingan di Gedung Putih, Trump menyebut rencana tersebut sebagai “hari bersejarah bagi perdamaian”.

    Menurut Trump, Netanyahu akan mendapat dukungan AS untuk “menyelesaikan tugas menghancurkan ancaman Hamas” jika Hamas tidak menyetujui rencana tersebut.

    Netanyahu kemudian mengatakan Israel “akan menyelesaikan tugasnya” jika Hamas menolak rencana tersebut atau tidak menindaklanjutinya.

    Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita WAFA, otoritas tersebut mengatakan bahwa mereka “memperbarui komitmen bersama untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat, negara-negara di kawasan, dan mitra” guna mengakhiri perang di Gaza, memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai ke Gaza, dan pembebasan sandera dan tahanan.

    Setidaknya 66.055 tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak Oktober 2023. (AFP via Getty Images)

    Proposal tersebut, jika diwujudkan, akan dimulai dengan penghentian operasi militer sesegera mungkin. Usulan tersebut juga menyatakan bahwa “garis pertempuran” yang ada akan dibekukan hingga persyaratan untuk penarikan bertahap terpenuhi.

    Berdasarkan rencana Trump, Hamas akan meletakkan senjata mereka. Adapun jaringan terowongan serta fasilitas produksi senjatanya akan dihancurkan.

    Untuk setiap sandera Israel yang jenazahnya dibebaskan, Israel akan melepaskan jenazah 15 warga Gaza yang tewas, demikian bunyi rencana tersebut.

    Rencana tersebut juga menetapkan bahwa setelah Israel dan Hamas menyetujui usulan tersebut, “bantuan penuh akan segera dikirim ke Jalur Gaza”.

    AS juga menguraikan rencananya untuk tata kelola Gaza di masa depan.

    Disebutkan bahwa sebuah “komite Palestina yang teknokratis dan apolitis” akan memerintah “dengan pengawasan dan supervisi badan transisi internasional baru, yang disebut Dewan Perdamaian, yang akan dipimpin” oleh Trump.

    Mantan Perdana Menteri UK, Sir Tony Blair, akan menjadi bagian dari badan pemerintahan bersama para pemimpin lainnya yang “akan diumumkan”.

    Sir Tony menyebut rencana tersebut “berani dan cerdas”.

    Bagaimana reaksi UK dan Prancis yang telah mengakui negara Palestina?

    Perdana Menteri UK, Sir Keir Starmer, menyambut baik rencana tersebut.

    “Kami menyerukan semua pihak untuk bersatu dan bekerja sama dengan pemerintah AS untuk menyelesaikan perjanjian ini dan mewujudkannya.

    “Hamas sekarang harus menyetujui rencana tersebut dan mengakhiri penderitaan, dengan meletakkan senjata mereka dan membebaskan semua sandera yang tersisa,” ujar Sir Keir.

    Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, mengatakan “semua pihak harus memanfaatkan momen ini untuk memberikan kesempatan sejati bagi perdamaian”.

    Presiden Prancis, Emmanuel Macron, memuji proposal tersebut, dengan mengatakan: “Prancis siap berkontribusi” dalam upaya mengakhiri perang dan membebaskan para sandera.

    “Elemen-elemen ini harus membuka jalan bagi diskusi mendalam dengan semua mitra terkait untuk membangun perdamaian abadi di kawasan, berdasarkan solusi dua negara,” kata Macron.

    Rencana perdamaian di Gaza menyatakan bahwa Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahan, “baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bentuk apa pun”.

    Pengumuman rencana perdamaian di Gaza mengemuka beberapa hari setelah Netanyahu mengecam beberapa negara Barat yang mengakui negara Palestina, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB.

    Netanyahu menyebut langkah pengakuan tersebut mengirimkan pesan bahwa “membunuh orang Yahudi akan membuahkan hasil”.

    Puluhan pejabat dan diplomat melakukan aksi walk-out saat ia berpidato di podium PBB, sehingga sebagian besar ruang konferensi kosong.

    Bagaimana komentar Hamas?

    Seorang sumber Palestina yang mengetahui negosiasi perdamaian di Gaza mengatakan kepada BBC, “Para pejabat Qatar dan Mesir telah menyerahkan rencana Gedung Putih untuk mengakhiri perang di Gaza kepada para pejabat Hamas di Doha.”

    Sebelumnya, seorang pejabat senior Hamas mengatakan kepada BBC bahwa mereka tetap terbuka untuk mempelajari proposal apa pun yang dapat mengakhiri perang di Gaza.

    Namun, pejabat senior Hamas menekankan bahwa perjanjian apa pun harus melindungi kepentingan Palestina, memastikan penarikan penuh Israel dari Gaza, dan mengakhiri perang.

    Ditanya tentang persenjataan kelompok tersebut, pejabat tersebut mengatakan: “Senjata perlawanan adalah garis merah selama pendudukan berlanjut.”

    “Masalah persenjataan hanya dapat dibahas dalam kerangka solusi politik yang menjamin berdirinya negara Palestina merdeka di perbatasan tahun 1967.”

    Sebagian besar rencana perdamaian yang digagas Trump berfokus pada “rencana pembangunan ekonomi” untuk membangun kembali Gaza.

    Rencana tersebut menyatakan “Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza” dan pasukannya akan mundur dari wilayah tersebut secara bertahap.

    Berbeda dengan pernyataan Trump sebelumnya, warga Palestina tidak akan dipaksa meninggalkan Gaza.

    Sebaliknya, dokumen tersebut menyatakan: “Kami akan mendorong orang-orang untuk tetap tinggal dan menawarkan mereka kesempatan untuk membangun Gaza yang lebih baik.”

    Rencana tersebut juga membuka peluang bagi terbentuknya negara Palestina di masa depan.

    Bagaimana komentar Presiden Prabowo?

    Sejauh ini, Presiden Prabowo Subianto belum merilis pernyataan mengenai rencana perdamaian di Gaza yang disepakati Trump dan Netanyahu.

    Namun, dalam pidatonya di PBB, Presiden Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.

    “Kita harus memiliki Palestina yang merdeka. Namun, kita juga harus mengakui, menghormati, dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Hanya dengan itu kita bisa memiliki perdamaian sejati tanpa kebencian, tanpa kecurigaan,” ujarnya.

    Indonesia berkomitmen untuk terus aktif menjaga perdamaian secara nyata, tidak hanya melalui diplomasi, tetapi juga dengan penempatan pasukan di lapangan.

    “Jika Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB memutuskan, Indonesia siap mengirim 20.000, bahkan lebih, putra-putri kami untuk mengamankan perdamaian di Gaza, Ukraina, Sudan, Libya, atau di mana pun perdamaian dibutuhkan,” papar Prabowo.

    Di New York, Presiden Prabowo diundang oleh Trump dalam pertemuan bersama para pemimpin negara-negara Arab dan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada Selasa, 23 September 2025

    Dalam pertemuan, menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, Presiden Prabowo “meminta kepemimpinan dari Amerika Serikat dalam rangka menyelesaikan permasalahan di Gaza dan Palestina.”

    Tonton juga video “Ini Isi 20 Poin Proposal Trump terkait Penyelesaian Perang di Gaza” di sini:

    (ita/ita)

  • Menggapai cita-cita besar Jakarta sebagai kota sinema

    Menggapai cita-cita besar Jakarta sebagai kota sinema

    Jakarta harus siap menjadi tempat yang ramah, mudah digapai dengan syarat dan ketentuan yang masuk akal bagi pelaku industri film

    Jakarta (ANTARA) – Jakarta yang bersiap menuju kota global punya sederet mimpi besar. Setelah menyandang predikat sebagai kota literatur pada tahun 2021 dari UNESCO, kini Ibu Kota bercita-cita menjadi kota sinema.

    Cita-cita tersebut bukan hal yang mustahil terwujud, apalagi karena industri film telah menjadi bagian penting yang menggerakkan perekonomian kreatif di Jakarta.

    Berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Ekonomi Kreatif DKI Jakarta 2024, subsektor film, animasi, dan video tumbuh lebih tinggi (6,22 persen) jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB DKI Jakarta secara keseluruhan (5,04 persen).

    Optimisme menjadi kota sinema juga didukung 141 rumah produksi yang ada, sebanyak 80 persennya berdomisili di Jakarta. Rumah produksi tersebut menghasilkan sebanyak 42.331 judul film yang masuk Lembaga Sensor Film dan 285 di antaranya lulus sensor.

    Langkah mewujudkan kota sinema yang berbudaya dan seni pun dilakukan dengan memberikan kemudahan perizinan hingga kebutuhan lainnya.

    Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Andhika Permata menyatakan siap memfasilitasi sineas untuk syuting di Jakarta melalui platform Filming in Jakarta.

    Fasilitas yang disiapkan termasuk aset-aset milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta seperti PT Pembangunan Jaya Ancol dan Jakarta Experience Board (JxB).

    Tujuannya bukan sekadar ingin Jakarta sebagai lokasi syuting, tetapi juga memperlihatkan kota sebagai ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri secara keseluruhan.

    Apalagi Jakarta sejak era produksi film negara telah menjadi latar bagi rumah produksi untuk menciptakan film yang menggambarkan kehidupan, dinamika, serta perkembangan kota dan masyarakatnya seperti “Njai Dasima”, “Si Doel Anak Sekolahan”, “Janji Joni” hingga film-film modern yang menorehkan prestasi di kancah nasional maupun internasional.

    Lalu untuk semakin menarik minat sineas menjadikan Jakarta sebagai lokasi syuting, lembaga bernama Komisi Film Jakarta akhirnya diinisiasi untuk dibentuk sebagai lembaga pelayanan One Stop Service (OSS) atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

    Fungsinya bukan hanya tentang perizinan, namun juga database lokasi syuting, penghubung dengan talenta lokal, dan promotor utama Jakarta sebagai destinasi produksi film.

    Ini seperti yang dimiliki kota-kota di dunia seperti Busan, Korea Selatan; Hong Kong, Tokyo; Jepang, hingga kota di Belanda.

    Dukungan pun diberikan oleh sejumlah lembaga festival film, seperti diungkapkan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno saat menghadiri Festival Film Cannes, Prancis pada Mei 2025.

    Adapun Komisi Film Jakarta menjadi bagian dari agenda besar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta. Ini lantaran sektor film menjadi sebagai salah satu prioritas utama di antara pembangunan infrastruktur lainnya.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Trump Keluarkan 20 Poin Rencana Akhiri Perang di Gaza

    Trump Keluarkan 20 Poin Rencana Akhiri Perang di Gaza

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan 20 poin rencana untuk mengakhiri perang di Gaza. Poin-poin tersebut menguraikan masa depan wilayah Palestina.

    Dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), setelah berhari-hari berspekulasi, Gedung Putih akhirnya merilis 20 poin rencana untuk mengakhiri perang yang sudah terjadi hampir dua tahun di Gaza. Beberapa di antaranya yakni membebaskan sandera yang ditawan Hamas hingga nasib masa depan Gaza tersebut.

    Presiden Trump menyampaikan rencana tersebut di hadapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu pun memberikan dukungan yang hati-hati terhadap rencana tersebut.

    Berikut 20 poin rencananya sebagaimana dirilis oleh Gedung Putih:

    1. Gaza akan menjadi zona bebas teror yang telah dideradikalisasi dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya.

    2. Gaza akan dibangun kembali untuk kepentingan rakyat Gaza, yang telah menderita lebih dari cukup.

    3. Jika kedua belah pihak menyetujui proposal ini, perang akan segera berakhir. Pasukan Israel akan mundur ke garis yang disepakati untuk mempersiapkan pembebasan sandera. Selama waktu ini, semua operasi militer, termasuk pemboman udara dan artileri, akan ditangguhkan, dan garis pertempuran akan tetap dibekukan hingga persyaratan untuk penarikan bertahap sepenuhnya terpenuhi.

    4. Dalam waktu 72 jam setelah Israel secara terbuka menerima perjanjian ini, semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, akan dipulangkan.

    5. Setelah semua sandera dibebaskan, Israel akan membebaskan 250 tahanan seumur hidup ditambah 1.700 warga Gaza yang ditahan setelah 7 Oktober 2023, termasuk semua perempuan dan anak-anak yang ditahan dalam konteks tersebut. Untuk setiap sandera Israel yang jenazahnya dibebaskan, Israel akan membebaskan jenazah 15 warga Gaza yang telah meninggal.

    6. Setelah semua sandera dikembalikan, anggota Hamas yang berkomitmen untuk hidup berdampingan secara damai dan menonaktifkan senjata mereka akan diberikan amnesti. Anggota Hamas yang ingin meninggalkan Gaza akan diberikan perjalanan yang aman ke negara-negara penerima.

    7. Setelah perjanjian ini diterima, bantuan penuh akan segera dikirim ke Jalur Gaza. Minimal, jumlah bantuan akan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian 19 Januari 2025 mengenai bantuan kemanusiaan, termasuk rehabilitasi infrastruktur (air, listrik, pembuangan limbah), rehabilitasi rumah sakit dan toko roti, serta masuknya peralatan yang diperlukan untuk membersihkan puing-puing dan membuka jalan.

    8. Masuknya distribusi dan bantuan ke Jalur Gaza akan berjalan tanpa campur tangan dari kedua belah pihak melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badannya, Bulan Sabit Merah, serta lembaga-lembaga internasional lain yang tidak berafiliasi dengan salah satu pihak. Pembukaan perlintasan Rafah di kedua arah akan tunduk pada mekanisme yang sama yang diterapkan dalam perjanjian 19 Januari 2025.

    9. Gaza akan diperintah di bawah pemerintahan transisi sementara dari sebuah komite Palestina yang teknokratis dan apolitis, yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasional sehari-hari layanan publik dan kotamadya bagi masyarakat di Gaza. Komite ini akan terdiri dari warga Palestina yang berkualifikasi dan pakar internasional, dengan pengawasan dan supervisi oleh badan transisi internasional baru, “Dewan Perdamaian”, yang akan dipimpin dan diketuai oleh Presiden Donald J. Trump, dengan anggota dan kepala negara lain yang akan diumumkan, termasuk Mantan Perdana Menteri Tony Blair. Badan ini akan menetapkan kerangka kerja dan mengelola pendanaan untuk pembangunan kembali Gaza hingga Otoritas Palestina menyelesaikan program reformasinya, sebagaimana diuraikan dalam berbagai proposal, termasuk rencana perdamaian Presiden Trump pada tahun 2020 dan proposal Saudi-Prancis, dan dapat mengambil kembali kendali atas Gaza secara aman dan efektif. Badan ini akan menerapkan standar internasional terbaik untuk menciptakan pemerintahan modern dan efisien yang melayani rakyat Gaza dan kondusif untuk menarik investasi.

    10. Rencana pembangunan ekonomi Trump untuk membangun kembali dan memberi energi pada Gaza akan disusun dengan membentuk panel pakar yang telah membantu melahirkan beberapa kota modern yang berkembang pesat di Timur Tengah. Banyak proposal investasi yang bijaksana dan ide-ide pembangunan yang menarik telah disusun oleh kelompok-kelompok internasional yang berniat baik, dan akan dipertimbangkan untuk menyatukan kerangka kerja keamanan dan tata kelola guna menarik dan memfasilitasi investasi-investasi ini yang akan menciptakan lapangan kerja, peluang, dan harapan bagi Gaza di masa depan.

    11. Sebuah zona ekonomi khusus akan dibentuk dengan tarif dan tingkat akses yang diutamakan yang akan dinegosiasikan dengan negara-negara peserta.

    12. Tidak seorang pun akan dipaksa meninggalkan Gaza, dan mereka yang ingin pergi akan bebas melakukannya dan bebas untuk kembali. Kami akan mendorong orang-orang untuk tetap tinggal dan menawarkan mereka kesempatan untuk membangun Gaza yang lebih baik.

    13. Hamas dan faksi-faksi lainnya sepakat untuk tidak memiliki peran apa pun dalam tata kelola Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bentuk apa pun. Semua infrastruktur militer, teror, dan ofensif, termasuk terowongan dan fasilitas produksi senjata, akan dihancurkan dan tidak akan dibangun kembali. Akan ada proses demiliterisasi Gaza di bawah pengawasan pemantau independen, yang mencakup penempatan senjata secara permanen hingga tidak dapat digunakan lagi melalui proses dekomisioning yang disepakati, dan didukung oleh program pembelian kembali dan reintegrasi yang didanai internasional, yang semuanya telah diverifikasi oleh pemantau independen. Gaza Baru akan sepenuhnya dikomersialkan.

    14. Jaminan akan diberikan oleh mitra regional untuk memastikan bahwa Hamas, dan faksi-faksinya, mematuhi kewajiban mereka dan bahwa Gaza Baru tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya maupun rakyatnya.

    15. Amerika Serikat akan bekerja sama dengan mitra-mitra Arab dan internasional untuk mengembangkan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) sementara yang akan segera dikerahkan di Gaza. ISF akan melatih dan memberikan dukungan kepada pasukan polisi Palestina yang telah terverifikasi di Gaza, dan akan berkonsultasi dengan Yordania dan Mesir yang memiliki pengalaman luas di bidang ini. Pasukan ini akan menjadi solusi keamanan internal jangka panjang. ISF akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir untuk membantu mengamankan wilayah perbatasan, bersama dengan pasukan polisi Palestina yang baru dilatih. Sangat penting untuk mencegah amunisi memasuki Gaza dan memfasilitasi arus barang yang cepat dan aman untuk membangun kembali dan merevitalisasi Gaza. Mekanisme dekonfliksi akan disepakati oleh para pihak.

    16. Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza. Seiring ISF membangun kendali dan stabilitas, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan menarik diri berdasarkan standar, tonggak sejarah, dan kerangka waktu terkait demiliterisasi yang akan disepakati antara IDF, ISF, para penjamin, dan Amerika Serikat, dengan tujuan menciptakan Gaza yang aman dan tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel, Mesir, atau warga negaranya. Praktisnya, IDF akan secara bertahap menyerahkan wilayah Gaza yang didudukinya kepada ISF sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat dengan otoritas transisi hingga mereka ditarik sepenuhnya dari Gaza, kecuali kehadiran perimeter keamanan yang akan tetap ada hingga Gaza benar-benar aman dari ancaman teror yang muncul kembali.

    17. Jika Hamas menunda atau menolak proposal ini, hal-hal di atas, termasuk peningkatan operasi bantuan, akan dilanjutkan di wilayah bebas teror yang diserahkan dari IDF kepada ISF.

    18. Sebuah proses dialog antaragama akan dibangun berdasarkan nilai-nilai toleransi dan koeksistensi damai untuk mencoba mengubah pola pikir dan narasi warga Palestina dan Israel dengan menekankan manfaat yang dapat diperoleh dari perdamaian.

    19. Seiring dengan kemajuan pembangunan kembali Gaza dan ketika program reformasi Otoritas Palestina dijalankan dengan sungguh-sungguh, kondisi-kondisi mungkin akhirnya akan tercipta untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina, yang kami akui sebagai aspirasi rakyat Palestina.

    20. Amerika Serikat akan membangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati cakrawala politik bagi koeksistensi yang damai dan sejahtera.

    Halaman 2 dari 3

    (maa/maa)

  • Netanyahu Kena Batunya, Ramai-Ramai Dunia Isolasi Israel

    Netanyahu Kena Batunya, Ramai-Ramai Dunia Isolasi Israel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Israel kini semakin terisolasi di panggung dunia. Hal ini seiring masih terus berlanjutnya perang di Gaza, Palestina, oleh pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Mengutip laman Turki Anadolu Agency, hingga Minggu, setidaknya 66.000 warga Gaza tewas karena serangan Israel. Menurut Al-Jazeera hingga Senin (29/9/2025), 40 warga Gaza kembali meregang nyawa karena serangan terbaru Israel, Minggu.

    Mengutip CNN Internastional, isolasi ke Israel kini terlihat baik di sektor ekonomi, budaya hingga olahraga. Hal itu terjadi seiring kecaman yang meningkat dari dunia internasional setelah serangan Israel ke Qatar dengan klaim menghabisi Hamas, dan dirilisnya hasil penyelidikan independen PBB untuk pertama kalinya, yang menyimpulkan Israel memang telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.

    Ekonomi

    Dari segi ekonomi, pekan lalu, Uni Eropa (UE), yang merupakan mitra dagang terbesar Israel, mengusulkan pemberian sanksi ke negeri itu. Sebagian besar perjanjian perdagangan bebas Israel dan UE akan ditangguhkan.

    Jika disetujui negara-negara Eropa, ini akan menjadi tamparan baru bagi pemerintah Netanyahu. Sebelumnya, beberapa negara Barat telah menerapkan sanksi yang ditargetkan terhadap individu-individu Israel tertentu, termasuk organisasi-organisasi yang mendukung kekerasan, khususnya di wilayah Tepi Barat, Palestina.

    Sebelumnya di Agustus, dana kekayaan negara Norwegia yang terbesar di dunia, GPFG, mengumumkan akan melepas sebagian portofolionya di Israel karena memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi embargo sebagian atau seluruh senjata dari Prancis, Italia, Belanda, Spanyol, Inggris, dan negara-negara lain atas tindakannya di Gaza.

    Budaya

    Seiring meningkatnya perang Gaza, Israel juga terpukul di bidang budaya. Lembaga penyiaran di beberapa negara Eropa, termasuk Irlandia, Belanda, dan Spanyol, menyatakan akan memboikot Kontes Lagu Eurovision jika Israel diizinkan berpartisipasi pada tahun 2026.

    Lembaga penyiaran nasional Irlandia, RTE, mengatakan bahwa mereka merasa partisipasi Irlandia tidak adil. Hal ini mengingat hilangnya nyawa yang terus-menerus dan mengerikan di Gaza.

    Uni Penyiaran Eropa, penyelenggara Eurovision, telah menyatakan bahwa negara-negara anggota akan melakukan pemungutan suara pada bulan November untuk menentukan negara mana yang dapat berpartisipasi tahun depan. Israel telah menjadi bagian dari Eurovision sejak tahun 1973.

    Sebelumnya sebuah festival musik di Ghent, Belgia, membatalkan konser Munich Philharmonic, yang dijadwalkan akan menampilkan konduktor Israel, Lahav Shani. Pihak festival menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Shani telah beberapa kali menyuarakan dukungannya terhadap perdamaian dan rekonsiliasi, tetapi tidak dapat memberikan kejelasan yang memadai tentang sikapnya terhadap rezim genosida di Tel Aviv.

    Di Hollywood, ribuan pembuat film, aktor dan pekerja industri film telah berjanji untuk tidak bekerja sama dengan institusi film Israel yang terlibat dalam genosida dan apartheid terhadap rakyat Palestina. Para penandatangan janji tersebut antara lain Olivia Colman, Emma Stone, Andrew Garfield, dan Hannah Einbinder, yang baru-baru ini menjadi berita utama dengan mengakhiri pidato penerimaan Emmy-nya dengan kata-kata “bebaskan Palestina”.

    Olahraga

    Olahraga pun tak luput dari hal ini. Tahap akhir dari sebuah balapan sepeda besar dibatalkan awal bulan ini setelah beberapa demonstrasi besar pro-Palestina mengganggu acara tersebut, sebagai protes atas partisipasi tim Israel-Premier Tech.

    Di Spanyol, penyelenggara turnamen catur memberi tahu para pemain Israel bahwa mereka tidak dapat bertanding di bawah bendera nasional mereka. Hal tersebut mendorong mereka untuk mundur dari kompetisi awal bulan ini.

    Boikot Israel dari World Cup juga tengah dilakukan. Tapi belum ada kebijakan FIFA soal ini.

    Reaksi Netanyahu

    Sementara itu, Netanyahu sendiri mengakuinya awal bulan ini bahwa penentangan terhadap Israel meningkat. Ia memperingatkan bahwa Israel menghadapi “semacam isolasi” yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun.

    Dirinya juga menambahkan bahwa negara itu tidak punya pilihan selain berdiri sendiri. Netanyahu mengatakan Israel perlu lebih lanjut mengembangkan industri persenjataannya dan menyesuaikan perekonomiannya agar tidak terlalu bergantung pada perdagangan luar negeri.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Singapura Anggap Hak Veto AS Dkk di PBB Tak Relevan Lagi, Minta Pembatasan

    Singapura Anggap Hak Veto AS Dkk di PBB Tak Relevan Lagi, Minta Pembatasan

    New York –

    Singapura mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membatasi penggunaan hak veto oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan. Singapura mendesak reformasi agar PBB lebih inklusif.

    Dilansir Channel News Asia, Minggu (28/9/2025), hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dalam Sidang Umum PBB di New York. Dia mengatakan hak veto semakin sering digunakan di tengah konflik yang semakin meluas.

    “Peningkatan, dan jika boleh saya tambahkan, penggunaan hak veto yang sinis oleh P5 harus dibatasi,” kata Balakrishnan.

    Dia mengatakan anggota PBB yang lebih luas harus mencapai kesepakatan tentang bagaimana hak veto ini akan digunakan di masa mendatang. Dia menyebut dunia saat ini sudah berubah.

    “Sebagaimana dunia telah berubah secara dramatis dalam 80 tahun terakhir, jelas juga bahwa PBB perlu melakukan reformasi agar sesuai dengan tujuannya untuk periode selanjutnya. Kita membutuhkan PBB yang lebih representatif dan inklusif yang mencerminkan realitas terkini,” ujarnya.

    Lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang punya hak veto itu ialah China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS). Hak veto itu memungkinkan salah satu dari mereka untuk memblokir adopsi resolusi apa pun terlepas dari seberapa besar dukungan yang diperoleh resolusi itu dari anggota PBB lainnya.

    Balakrishnan mengakui peran anggota terpilih Dewan Keamanan PBB. Namun, dia juga menyerukan hubungan yang lebih kuat antara Dewan Keamanan dan Majelis Umum.

    Dalam sebuah pernyataan pada debat terbuka Dewan Keamanan PBB tahun lalu, Singapura juga telah menyerukan reformasi dewan, termasuk pembatasan penggunaan hak veto. Pernyataan Balakrishnan kali ini muncul saat PBB memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II.

    Tatanan dunia pascaperang, katanya, ‘telah berakhir’. Dia mengatakan distribusi bobot ekonomi, kecanggihan teknologi, dan kekuatan militer saat ini sangat berbeda dengan dunia tahun 1945.

    “Terkikisnya rasa hormat terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB, pelanggaran berat hukum internasional dan hukum humaniter internasional, sayangnya telah menjadi hal yang umum, demikian pula pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah,” ujarnya.

    Dia mengatakan perang di Timur Tengah, Ukraina, dan sebagian Afrika mencerminkan tragedi. Dia menyebut Singapura akan mempertimbangkan kembali posisinya dalam mengakui negara Palestina jika Israel ‘mengambil langkah lebih lanjut untuk memadamkan solusi dua negara’.

    (haf/imk)

  • Malaysia Desak PBB Jatuhkan Sanksi Israel, Tuntut Hak Veto AS Dkk Dihapus

    Malaysia Desak PBB Jatuhkan Sanksi Israel, Tuntut Hak Veto AS Dkk Dihapus

    New York –

    Malaysia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Malaysia juga mendesak agar hak veto yang selama ini dimiliki lima anggota Dewan Keamanan tetap PBB dibatasi atau bahkan dihapus.

    Dilansir Bernama, Minggu (28/9/2025), sikap Malaysia itu disampaikan Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan dalam Debat Umum Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) 2025 di New York, AS.

    Dia meyakini kebrutalan rezim Zionis di Timur Tengah tidak boleh dibiarkan berlanjut. Mohamad mengatakan serangan terbaru Israel di Doha, Qatar, bukan sekadar serangan terhadap perwakilan Hamas, tetapi merupakan pelanggaran kedaulatan negara lain dan penghinaan terhadap semua upaya mediasi.

    Dia mengatakan serangan tersebut menandakan Israel akan terus mengganggu stabilitas kawasan. Dia menekankan dampak dari tindakan Israel akan meluas ke seluruh dunia.

    “Kekejaman mungkin dimulai dengan Palestina, tetapi tentu saja tidak akan berakhir dengan Palestina. Seiring Timur Tengah semakin berbahaya bagi penduduknya, kita akan merasakan dampaknya di seluruh dunia. Inilah sebabnya mengapa hanya mengadvokasi solusi dua negara saja tidak cukup,” katanya.

    Dia menegaskan komitmen Malaysia untuk mendukung rakyat Palestina melalui berbagai langkah, termasuk Deklarasi New York. Mohamad mengatakan tindakan nyata juga harus diambil untuk melawan pasukan penjajah.

    Menurutnya, dukungan jangka panjang harus dipersiapkan untuk memastikan pembangunan negara Palestina yang dengan pemerintahan sendiri. Dia menyindir PBB yang seolah membiarkan kekejaman Israel selama ini.

    “Ujian yang kita hadapi sekarang adalah ujian eksistensial. 80 tahun PBB, dan 77 tahun pembersihan etnis Palestina, jika kita tidak dapat menyelesaikannya, warga dunia akan kehilangan kepercayaan kepada kita dan tatanan internasional,” ujarnya.

    Mohamad juga menegaskan kembali seruan Malaysia untuk reformasi PBB. Dia menekankan bahwa PBB harus tetap relevan dalam mengatasi tantangan global, terutama masalah Palestina yang telah lama ada.

    Dia mengatakan Malaysia percaya tiga reformasi mendesak adalah kunci kelangsungan hidup PBB. Termasuk, katanya, kebutuhan untuk membatasi, jika tidak dihapus, hak veto.

    Sebagai informasi, hak veto dimiliki lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni Amerika Serikat (AS), Rusia, China, Prancis dan Inggris. Hak veto ini membuat salah satu negara itu punya kemampuan menggagalkan berbagai keputusan yang dibuat suara mayoritas anggota PBB.

    “Kita harus menantangnya setiap kali hak veto digunakan, terutama dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Kewenangan harus mengalir kembali ke Majelis Umum. Sebagai badan yang paling inklusif di majelis ini, PBB harus diizinkan untuk berfungsi sebagai hati nurani dan suara dunia, tanpa hambatan. Kita juga harus merancang ulang mekanisme pendanaan global untuk memastikan transparansi dan keadilan bagi negara-negara berkembang,” ujarnya sambil menekankan reformasi PBB merupakan keharusan.

    Mohamad mendesak PBB menuntut akuntabilitas dari Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 76/272: Inisiatif Veto, dengan menyebutkan bahwa kegagalan Dewan Keamanan yang berulang kali dalam memenuhi kehendak Majelis Umum harus ditanggapi dengan perlawanan keras.

    “Kita harus mengejar hasil melalui Resolusi 377A: Bersatu untuk Perdamaian. Kita tidak boleh lagi diam-diam menerima penolakan atas suara kolektif kita. Kita harus mempertanyakan dan menantang veto. Kita harus membebaskan Dewan Keamanan dari kelumpuhan yang memalukan ini,” ujarnya.

    Dia mengatakan PBB harus tetap menjadi organisasi internasional yang relevan dan efektif serta penjaga perdamaian global. Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah melakukan genosida di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina.

    Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Serangan militer tersebut telah menghancurkan wilayah kantong tersebut dan menyebabkan kelaparan parah.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)