Xcloud.id

Negara: Prancis

  • Kominfo Diledek Hacker, DPR Akui Malu dan Tagih Tanggung Jawab

    Kominfo Diledek Hacker, DPR Akui Malu dan Tagih Tanggung Jawab

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Komisi I DPR mengaku malu atas momen memalukan saat Kementerian Komunikasi dan Informatik (Kominfo) diledek oleh pembocor data pribadi di forum gelap. 

    Pernyataan itu disampaikan DPR di depan Menkominfo Johnny G. Plate dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Kominfo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9).

    Awalnya, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyinggung insiden kebocoran 1,3 miliar data SIM card sambil menyoroti sikap Kominfo dan berbagai pihak yang ramai-ramai membantah jadi sumber kebocoran dan saling menyalahkan.

    “Nah, walaupun format [data yang dibocorkan peretas] beda dengan yang dimiliki dan disimpan Kominfo, tapi kita kan tidak sedang semata-mata berdebat saling mengatakan aku tidak bersalah,” ujar dia, dalam RDP tersebut.

    “Tapi karena masyarakat ini diwajibkan untuk mendaftarkan SIM card dengan gunakan NIK, saya kira logis logika umumnya ya pihak yang beri perintah pendaftaran itu wajib menjaga, apa lagi kalau ada UU PDP,” cetusnya.

    Sukamta kemudian menyinggung hacker terkesan meledek Kominfo belum lama ini. Dia mengaku prihatin malu hal tersebut dijadikan ledekan.

    “Sekarang tidak jelas siapa penanggungjawabnya, bahkan hari ini si hacker, si penjual data maksud saya agak ngeledek-ngeledek Kemenkominfo, jadi membikin kita semua yang membaca itu prihatin Pak, agak malu, kok dijadikan bahan ledekan,” ujar politikus PKS itu.

    Lebih lanjut, Sukamta menyinggung terkait rencana Johnny akan membuat satu data nasional. Dia menyebut persoalan kebocoran data bukan sekadae masalah bisnis, melainkan menyangkut ketahanan nasional.

    “Mohon betul betul dicermati, Kominfo sudah ditawarkan akan bangun data center, data nasional, hibah atau pinjaman dari Prancis dananya, dan itu cukup besar, dan saya dengar-dengar mungkin dari awal perlu pak menteri kendalikan proses pembangunan mulai dari lelangnya,” imbuhnya.

    Kebocoran data berulang

    Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menyoroti insiden kebocoran data yang terjadi setidaknya tiga kali sepanjang Agustus 2022.

    Sebagai informasi, dugaan kasus kebocoran data PLN yang menyangkut 17 juta pelanggan terjadi pada 19 Agustus, lalu dugaan kebocoran data IndiHome pada 21 Agustus, dan terbaru 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar.

    “Ini pertanyaan, kok kebobolan terus? Enggak mungkin kalau enggak ada orang dalam. Saya enggak tahu, apakah terkait dengan penyelenggara sistem elektronik yang SIM bocor itu kan bisa diidentifikasi dari mana,” kata Nurul.

    “Ini memalukan menurut saya, masa Kominfo sebulan tiga kali kebocoran datanya, dan ini besar-besar angkanya,” sindir politikus Partai Golkar itu.

    Dalam rapat itu, Menkominfo Johnny G. Plate belum menyampaikan pernyataannya.

    Diketahui, Bjorka, user forum gelap BreachForums, merilis 1,3 miliar data registrasi SIM card warga RI di forum gelap. Kominfo, operator seluler, hingga Direktorast Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri ramai-ramai membantah jadi sumber kebocoran data itu.

    Teranyar, Kominfo menitip pesan kepada hacker agar tidak melakukan serangan siber di Indonesia, terlebih melibatkan data masyarakat.

    “Kalau bisa jangan nyerang lah, orang itu perbuatan illegal access kok. Setiap serangan itu yang dirugikan rakyatnya,” kata Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Semuel Abrijani Pangerapan, di kantornya, Jakarta, Senin (5/9).

    Bjorka lantas memberi pesan balasan kepada Kominfo dengan judul ‘My Message to Indonesian Government’.

    “My Message to Indonesian Goverment: Stop being an idiot (pesan saya untuk pemerintah Indonesia: berhentilah jadi orang bodoh, red),” ujarnya, di BreachForums, Selasa (6/9).

    (mts/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • G20 Fokus Bahas Privasi Data, Bukan Keamanan Siber

    G20 Fokus Bahas Privasi Data, Bukan Keamanan Siber

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Meski tak membahas isu keamanan siber, Konferensi Tingkat Tinggi G20, Bali, akan menyentuh isu keamanan data pengguna.

    “Jadi keamanan siber itu sendiri sebenarnya tidak dibahas di G20, tetapi privasi data adalah sesuatu yang sedang kami bicarakan secara intensif,” ujar Delegasi Digital Economy Working Group (DEWG) G20 dari Kanada, Iyad Dakka, kepada wartawan Selasa (30/8) di Nusa Dua, Bali.

    Ia menjelaskan data pribadi menjadi permasalahan yang didiskusikan secara intensif selama DEWG G20. Terlebih, yang menjadi bagian dari salah satu isu prioritas yaitu arus data lintas negara.

    Isu mengenai arus data lintas negara merupakan pembahasan ihwal kedaulatan data masyarakat dan tata kelola data secara global. Terlebih, Indonesia terbilang negara yang pesat dalam hal pertumbuhan pengguna internet dalam urutan tiga Asia, setelah China dan India.

    Menurut Iyad, fokus pembahasan itu dilakukan untuk menguatkan perlindungan data pribadi sistem elektronik yang selama ini kerap digunakan oleh sederet platform teknologi global.

    “Terkait aliran data dan lintas batas, kita dapat mengamankan privasi masyarakat dan itu benar-benar tergantung dengan ekonomi digital, yang berarti terkait dengan keamanan untuk semua,” kata Iyad yang menjabat sebagai Director International Affairs and Trade Policy di Innovation, Science and Economic Development Canada.

    Sidang keempat DEWG G20 dimulai pada Senin (29/8) dan berakhir pada Selasa (30/8). Namun hingga kini hasil sidang tersebut belum kunjung diumumkan kepada awak media.

    Lewat pertemuan ini, para delegasi melanjutkan pembahasan rancangan deklarasi Menteri bidang digital G20 yang disebut ‘The Bali Package’.

    Kemudian rancangan deklarasi itu akan kembali dibahas oleh para Menteri bidang digital G20 dalam forum Digital Economy Ministers Meeting (DEMM) 1 September 2022.

    Kanada hanya satu dari sederet delegasi negara yang hadir secara luring dalam DEWG di Nusa Dua Bali. Beberapa negara seperti Australia, Brazil, India, China, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Tukiye, Britania Raya, dan Amerika Serikat turut hadir dalam sidang tertutup itu.

    Sementara, delegasi dari Argentina hadir secara virtual.

    (can/arh)

    [Gambas:Video CNN]