Negara: Prancis

  • 60 Negara Dukung Penggunaan AI pada Militer, China Abstain

    60 Negara Dukung Penggunaan AI pada Militer, China Abstain

    Jakarta

    Setidaknya 60 negara, termasuk Amerika Serikat (AS), pada Selasa (10/09) telah menandatangani “cetak biru tindakan” untuk mengatur penggunaan kecerdasan buatan (AI) di medan perang agar lebih bertanggung jawab.

    Namun, sekitar 30 negara yang mengirimkan perwakilan ke KTT di Korea Selatan itu, termasuk Cina, tidak mendukung dokumen pedoman tersebut.

    Pedoman ini berisikan semua penerapan AI di bidang militer yang akan lebih “etis dan berorientasi pada kemanusiaan.” Dokumen itu juga memeriksa penilaian risiko terhadap apa yang harus dilakukan dan seberapa pentingnya peran pengawasan manusia.

    “Keterlibatan manusia juga perlu dipertahankan dalam pengembangan, pengerahan, dan penggunaan AI di ranah militer ini, termasuk langkah-langkah yang tepat dan saling berkaitan dengan penilaian dan pengawasan manusia dalam penggunaan kecerdasan buatan ini,” katanya.

    Pemerintah Belanda mengatakan bahwa fokus pertemuan itu adalah rancangan pedoman yang “berorientasi pada tindakan”, termasuk diskusi tentang perkembangan teknologi di dunia saat ini, seperti pesawat tak berawak berkemampuan AI yang diluncurkan oleh Ukraina.

    Kebutuhan untuk menghentikan penggunaan AI agar tidak dimanfaatkan untuk mengembangkan senjata pemusnah massal oleh berbagai entitas, termasuk kelompok teroris, juga menjadi rincian yang ditambahkan ke dokumen terbaru tersebut.

    Ukraina termasuk di antara negara-negara yang ikut menandatangani pedoman terbaru ini, begitu juga anggota-anggota NATO seperti Prancis, Jerman, dan Inggris. Namun, akibat dari invasinya ke Ukraina, Rusia tidak diundang ke pertemuan tersebut dan tidak juga ikut menandatanganinya.

    Seberapa realistiskah kesepakatan baru ini?

    “Kami sedang membuat langkah konkret lebih lanjut,” kata Menteri Pertahanan (Menhan) Belanda Ruben Brekelmans kepada kantor berita Reuters. “Tahun lalu … lebih banyak tentang penciptaan pemahaman bersama, kali ini kami lebih mengarah pada pengambilan tindakan.”

    “Kita juga harus realistis bahwa kita tidak akan pernah bisa memaksa seluruh dunia untuk ikut bergabung,” tambah Brekelmans, menanggapi jumlah negara yang tidak ikut menandatangani pedoman tersebut.

    “Bagaimana kita menghadapi kenyataan bahwa tidak semua pihak akan patuh? … Itu adalah dilema rumit yang juga harus kita bahas,” ungkapnya.

    “Langkah maju yang bertahap”

    “Belum ada prinsip dan kesepakatan,” unggah Brekelmans pada akunnya di media sosial X/Twitter. “Hal ini diperlukan untuk menggunakan AI secara bertanggung jawab. Dan untuk menghadapi negara-negara yang melanggar aturan.”

    Giacomo Persi Paoli, kepala Program Keamanan dan Teknologi di Institut Penelitian Perlucutan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDIR), mengatakan bahwa mungkin akan menjadi kontraproduktif jika kita terburu-buru membuat peraturan yang tidak disetujui semua pihak.

    “Cetak biru ini merupakan langkah kemajuan yang bertahap,” kata Paoli, seraya menambahkan, “dengan melangkah terlalu kedepan, terlalu cepat, ada risiko yang sangat tinggi kalau banyak negara tidak ingin terlibat.”

    KTT di Seoul ini digelar bersama-sama oleh Belanda, Singapura, Kenya, dan Inggris untuk memungkinkan diskusi antarpemangku kepentingan yang tidak didominasi oleh satu negara atau entitas tertentu.

    (kp/hp)

    (ita/ita)

  • Jadi Juara Dunia Football Manager, Ichsan Ditawari Pelatihan oleh FIFA

    Jadi Juara Dunia Football Manager, Ichsan Ditawari Pelatihan oleh FIFA

    Jakarta

    Ichsan Rahmat Taufik sukses menjadi juara dunia Football Manager 2024. Kabar terbaru, dia ditawari pelatihan oleh FIFA.

    “Kalau ada kesempatan, yang juara mau disekolahkan di sekolah mereka untuk kepelatihan. Kalau ada undangan langsung dari FIFA, Insya Allah berangkat,” kata Ichsan dalam acara Detik Pagi, Selasa (10/9/2024).

    Dalam wawancara dengan detikINET, Ichsan mengatakan terkait dengan kejuaraan dunia itu, FIFA memberikan pengumuman menarik. Juara kompetisi ditawari pelatihan menjadi manajer tim sepakbola berlisensi FIFA.

    “Ibaratnya, kesempatan sekali seumur hidup. Ternyata salah satunya adalah itu lisensi FIFA, yang melahirkan salah satu pelatih terkenal, yaitu Antonio Conte,” ujar Ichsan.

    Sekarang, Ichsan masih menunggu informasi dari FIFA. Hal itu karena prize money (uang hadiah kompetisi-red) juga masih butuh waktu untuk kirim ke federasi.

    “Jadi saya pikir untuk lisensi FIFA ini juga masih butuh waktu,” tambahnya.

    Prestasi yang dimiliki Ichsan banjir pujian, bahkan Ketua Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir mengunggah pujian di akun Instagram pribadinya. Erick menyampaikan rasa bangganya atas prestasi yang diraih.

    FIFAe World Cup 2024 feat Football Manager digelar akhir Agustus 2024. Ada 19 negara yang berpartisipasi dengan 20 manajer dan 20 asisten, yaitu Belgia, Inggris, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Lithuania, Malaysia, Belanda, Norwegia, Peru, Polandia, Portugal, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, Turki, dan Swiss.

    Pertandingan ini diselenggarakan di Liverpool, Inggris. Kanal YouTube Timnas Indonesia Official dan FIFAe menayangkan pertandingan tersebut, sehingga masyarakat Indonesia bisa menyaksikannya. Dalam kejuaraan dunia yang pertama kalinya ini tim Indonesia yaitu pasangan Ichsan Rahmat Taufiq dan Budi Muhamad Manar Hidayat sukses menjadi juara dunia mengalahkan Jerman di final.

    (fay/fyk)

  • iOS 18 Akan Rilis 16 September, Apple Intelligence Bulan Depan

    iOS 18 Akan Rilis 16 September, Apple Intelligence Bulan Depan

    Jakarta

    Selain memperkenalkan iPhone 16 series, Apple juga mengumumkan tanggal ketersediaan iOS 18 dan update sistem operasi lainnya. iOS 18 akan tersedia untuk iPhone yang memenuhi syarat pada pekan depan, tepatnya 16 September.

    iOS 18 akan tersedia untuk iPhone SE (generasi kedua dan ketiga), iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11 series, iPhone 12 series, iPhone 13 series, iPhone 14 series, dan iPhone 15 series. iPhone 16 series akan dijual perdana pada 20 September dan langsung menjalankan iOS 18.

    Update ini akan membawa banyak fitur baru untuk iPhone, termasuk opsi untuk mengubah posisi aplikasi dan widget di home screen serta mengubah tampilannya. Apple juga merilis tampilan baru untuk Control Center, aplikasi manajer password baru, dan dukungan untuk SMS menggunakan satelit.

    Aplikasi Photos turut dirombak di iOS 18 yang memudahkan pengguna mencari foto favorit. Pengguna juga bisa mengubah tombol kontrol yang ada di bagian bawah lock screen dan mengelola inbox di aplikasi Mail.

    Namun, Apple Intelligence tidak akan dirilis bersama iOS 18. Fitur-fitur awal Apple Intelligence akan tersedia sebagai bagian dari update iOS 18.1 yang akan dirilis pada bulan Oktober.

    Kloter pertama fitur Apple Intelligence yang diluncurkan hanya akan tersedia dalam Bahasa Inggris Amerika Serikat, yang akan diperluas untuk Bahasa Inggris versi Australia, Kanada, Selandia Baru, Afrika Selatan, dan Inggris. Tahun depan Apple Intelligence akan mendukung Bahasa China, Prancis, Jepang, dan Spanyol.

    Beberapa fitur Apple Intelligence yang akan tersedia pada bulan Oktober adalah Writing Tools, membuat film berdasarkan deskripsi di fitur Memories di aplikasi Photos, Clean Up yang bisa menghilangkan orang atau benda di foto, Smart Reply di aplikasi Mail, dan lain-lain.

    Siri versi baru yang bisa memahami perintah dalam bentuk teks dan bahasa yang lebih alami dan fleksibel juga akan menjadi bagian dari update ini. Begitu juga dengan opsi untuk merekam, transkripsi, dan merangkum audio di aplikasi Notes dan Phone, seperti dikutip dari keterangan resmi Apple, Selasa (10/9/2024).

    Kemudian dalam beberapa bulan ke depan Apple akan merilis fitur seperti Image Playground untuk membuat gambar dan emoji, Image Wand untuk menciptakan gambar dari sketsa kasar, dan Siri akan menggunakan konteks pengguna untuk memberikan hasil yang dirancang khusus untuk pengguna. Integrasi ChatGPT ke Siri juga akan hadir di kloter kedua ini.

    Apple Intelligence hanya akan tersedia untuk iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, serta iPad dan Mac yang menjalankan chip M1 atau lebih baru.

    (vmp/vmp)

  • Di Balik Pornografi Deepfake yang Menyasar Siswi di Ratusan Sekolah Korsel

    Di Balik Pornografi Deepfake yang Menyasar Siswi di Ratusan Sekolah Korsel

    Jakarta

    Pada Sabtu (31/08) lalu, sebuah pesan Telegram muncul di ponsel Heejin dari orang yang tidak dia kenal.

    “Foto-foto dan informasi pribadi Anda sudah bocor. Ayo kita bicarakan,” bunyi pesan itu.

    Ketika mahasiswa tersebut membuka pesan tersebut, dia menerima foto dirinya yang diambil saat masih sekolah beberapa tahun yang lalu.

    Lalu ada satu foto lagi, yang sebenarnya adalah foto yang sama. Tetapi yang satu ini eksplisit secara seksual dan palsu.

    Heejin, bukan nama sebenarnya, merasa ketakutan. Dia tidak merespons pesan itu, tapi gambar-gambar tersebut terus berdatangan.

    Di dalam foto-foto itu, wajahnya ditempelkan pada tubuh yang sedang melakukan hubungan seks menggunakan teknologi deepfake yang canggih.

    Deepfake semacam ini, yang menggabungkan wajah orang sungguhan dengan tubuh palsu yang eksplisit secara seksual, semakin banyak dibuat menggunakan kecerdasan buatan.

    Namun, Heejin bukanlah satu-satunya.

    Dua hari sebelumnya, jurnalis Korea Selatan, Ko Narin telah mempublikasikan berita terbesar dalam kariernya.

    Baru-baru ini terungkap bahwa polisi sedang menyelidiki jaringan pornografi palsu di dua universitas besar. Ko meyakini ada lebih banyak lagi jaringan serupa.

    Dia mulai menelusuri media sosial dan menemukan puluhan grup obrolan di aplikasi Telegram, di mana para penggunanya membagikan foto-foto perempuan yang mereka kenal.

    Mereka menggunakan perangkat lunak AI untuk mengubahnya menjadi foto-foto porno palsu dalam hitungan detik.

    “Setiap menit orang-orang mengunggah foto perempuan yang mereka kenal dan meminta foto tersebut diubah menjadi deepfake,” kata Ko.

    Ko menemukan bahwa kelompok-kelompok ini tidak hanya menargetkan mahasiswa. Ada grup-grup yang menargetkan siswa SMA, bahkan SMP.

    Jika banyak konten yang dibuat menggunakan gambar seorang siswa tertentu, maka akan ada ruang obrolan sendiri khusus orang itu. Ruang obrolan itu diberi nama “ruang penghinaan” atau “ruang teman dari teman”. Biasanya ada syarat yang ketat untuk masuk ke ruang-ruang itu.

    Laporan Ko di surat kabar Hankyoreh telah mengejutkan masyarakat Korea Selatan.

    Pada Senin, polisi mengumumkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk menyelidiki Telegram, mengikuti langkah pihak berwenang Prancis yang baru-baru ini mendakwa pendiri Telegram asal Rusia atas kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi tersebut.

    Pemerintah telah berjanji akan menindak tegas mereka yang terlibat, dan presiden telah menyerukan agar anak-anak muda mendapatkan edukasi yang lebih baik.

    Telegram menyatakan bahwa mereka “secara aktif memerangi konten berbahaya di platform-nya, termasuk pornografi ilegal,” dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kepada BBC.

    Proses yang sistematis dan terencana

    BBC telah melihat deskripsi dari ruang-ruang obrolan ini. Salah satunya meminta para anggotanya untuk mengunggah lebih dari empat foto, dilengkapi dengan nama, usia, dan daerah tempat tinggal mereka.

    “Saya kaget melihat betapa sistematis dan terorganisirnya proses ini,” kata Ko.

    “Hal yang paling mengerikan yang saya temukan adalah sebuah grup yang isinya siswa di bawah umur di sebuah sekolah dengan lebih dari 2.000 anggota,” ujar dia.

    Beberapa hari setelah artikel Ko diterbitkan, para aktivis perempuan juga mulai menelusuri Telegram dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada.

    Pada akhir pekan itu, lebih dari 500 sekolah dan universitas sudah teridentifikasi menjadi target.

    Belum bisa dipastikan berapa banyak orang yang menjadi korban, namun banyak di antaranya diyakini berusia di bawah 16 tahun. Sebagian besar terduga pelakunya adalah remaja.

    Heejin mengaku mengalami kecemasan parah ketika mengetahui skala krisis dari kasus ini. Dia khawatir berapa banyak orang yang mungkin telah melihat foto deepfake-nya.

    Awalnya, dia menyalahkan dirinya sendiri.

    “Saya tidak bisa berhenti berpikir apakah ini terjadi karena saya mengunggah foto-foto saya ke media sosial, apakah saya semestinya lebih berhati-hati?”

    Sejumlah perempuan dan remaja di Korea Selatan telah menghapus foto-foto mereka dari media sosial atau menonaktifkan akun mereka karena takut akan dieksploitasi lebih lanjut.

    “Kami frustasi dan marah karena kami harus membatasi penggunaan media sosial ketika kami tidak melakukan kesalahan,” kata seorang mahasiswa, Ah-eun yang teman-temannya menjadi korban.

    Aplikasi Telegram berada di jantung skandal ini. Telegram bersifat privat dan pesan-pesannya dienkripsi.

    Aplikasi ini berbeda dengan situs publik lainnya yang dapat diakses dengan mudah oleh otoritas, lalu bisa mengajukan permintaan agar foto-foto semacam itu dihapus.

    Para penggunanya sering kali anonim, ruang-ruang obrolannya juga bisa diatur dalam mode “rahasia”, dan konten-kontennya bisa dihapus dengan cepat tanpa meninggalkan jejak.

    Fitur ini telah membuat Telegram menjadi ruang yang bagus bagi tindak-tindak kriminal.

    Baca juga:

    Pendiri aplikasi ini, Pavel Durov, telah didakwa di Prancis pada pekan lalu karena terlibat dalam sejumlah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi ini, termasuk memungkinkan penyebaran pornografi anak.

    Namun, para aktivis perempuan menuduh pihak berwenang di Korea Selatan terlalu lama membiarkan pelecehan seksual di Telegram karena negara ini pernah menghadapi krisis serupa sebelumnya.

    Pada tahun 2019, terungkap bahwa sebuah jaringan seks menggunakan Telegram untuk memaksa perempuan dan anak-anak membuat dan membagikan foto-foto eksplisit secara seksual.

    Pada saat itu, polisi meminta bantuan Telegram untuk membantu penyelidikan mereka, tetapi aplikasi ini mengabaikan ketujuh permintaan mereka.

    Meskipun pelaku utama akhirnya dijatuhi hukuman lebih dari 40 tahun penjara, tidak ada penindakan terhadap platform tersebut karena kekhawatiran seputar penyensoran.

    “Mereka menghukum para pelaku utama tetapi mengabaikan situasinya, dan saya rasa ini telah memperburuk situasi,” kata Ko.

    BBCGrup obrolan semacam ini menawarkan pembuatan gambar deepfake. Di bagian bawah tertulis “jika Anda meminta seseorang untuk dipermalukan, kami akan melakukannya”

    Park Jihyun, mantan mahasiswa jurnalistik yang mengungkap jaringan seks itu pada 2019, telah menjadi advokat politik untuk korban-korban kejahatan seks digital.

    Dia mengatakan sejak skandal deepfake ini terbongkar, murid-murid dan orang tua telah meneleponnya beberapa kali sehari sambil menangis.

    “Mereka melihat sekolah mereka masuk ke dalam daftar yang dibagikan di media sosial dan mereka ketakutan,” kata Jihyun.

    Sebelum krisis ini terkuak, Lembaga Advokasi untuk Korban Kekerasan Seksual Online Korea Selatan (ACOSAV) mengatakan bahwa jumlah anak di bawah umur yang menjadi korban pornografi deepfake sudah meningkat tajam.

    Pada tahun 2023, mereka mendampingi 86 korban remaja. Angka itu melonjak menjadi 238 korban hanya dalam delapan bulan pertama tahun ini.

    Dalam sepekan terakhir saja, 64 korban remaja lainnya juga melapor.

    Salah satu petinggi ACOSAV, Park Seonghye, mengatakan bahwa selama sepekan staf-stafnya dibanjiri telepon dan bekerja sepanjang waktu.

    “Ini keadaan darurat berskala besar bagi kami, seperti situasi perang,” kata dia.

    “Dengan teknologi deepfake terbaru, sekarang ada lebih banyak rekaman daripada sebelumnya, dan kami khawatir ini akan terus meningkat.”

    Selain memberikan konseling kepada korban, ACOSAV juga melacak konten berbahaya dan bekerja sama dengan platform-platform daring untuk menghapusnya.

    Park mengatakan bahwa ada beberapa kasus di mana Telegram bisa menghapus konten atas permintaan mereka.

    “Jadi bukannya ini tidak mungkin,” kata dia.

    Melalui sebuah pernyataan, Telegram mengatakan kepada BBC bahwa moderator mereka “secara proaktif memonitor ranah publik dari aplikasi tersebut, menggunakan AI dan menerima laporan pengguna untuk menghapus jutaan konten setiap hari yang melanggar ketentuan layanan Telegram”.

    Sementara itu, organisasi-organisasi perempuan mengakui bahwa teknologi AI baru ini mempermudah eksploitasi terhadap korban. Menurut mereka, ini hanyalah wujud misogini terbaru yang terjadi secara daring di Korea Selatan.

    Pertama, perempuan menjadi sasaran gelombang pelecehan verbal secara daring. Kemudian muncul epidemi kamera mata-mata, di mana perempuan direkam diam-diam di toilet umum dan ruang ganti.

    “Akar masalah dari situasi ini adalah seksisme struktural dan solusinya adalah kesetaraan gender,” bunyi sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh 84 organisasi perempuan.

    Ini adalah kritik langsung terhadap Presiden Yoon Suk Yeol yang menolak eksistensi struktural seksisme, memotong anggaran untuk kelompok-kelompok pendamping korban, dan menghapus kementerian kesetaraan gender.

    Getty Images

    Lee Myung-hwa, yang menangani pelaku pelecehan seksual berusia muda, sepakat bahwa walaupun terkuaknya kasus deepfake tampak tiba-tiba, situasi ini telah lama mengintai.

    “Bagi remaja, deepfake telah menjadi bagian dari budaya mereka, dianggap sebagai permainan atau lelucon,” kata konselor yang mengelola Aha Seoul Youth Cultural Centre.

    Lee mengatakan bahwa sangat penting untuk mendidik anak-anak muda.

    Dia merujuk pada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa ketika Anda memberi tahu pelaku soal kesalahan yang mereka lakukan, mereka menjadi lebih memahami apa yang tergolong pelecehan seksual, dan itu membuat mereka tidak mengulanginya.

    Sementara itu, pemerintah menyatakan akan memperkuat penindakan kriminal terhadap pelaku yang membuat dan membagikan foto-foto deepfake, juga akan menghukum mereka yang melihat konten pornografi tersebut.

    Hal ini menyusul kritik bahwa tidak cukup banyak pelaku yang dihukum.

    Salah satu masalahnya, mayoritas pelaku adalah remaja yang biasanya diadili di pengadilan anak di mana mereka mendapat hukuman yang lebih ringan.

    Sejak ruang-ruang obrolan ini terungkap, banyak yang telah ditutup, tetapi hampir pasti ada ruang-ruang baru yang menggantikan.

    Sebuah ruang penghinaan telah dibuat untuk menargetkan para jurnalis yang meliput berita ini.

    Ko, yang mengungkap kasus ini, mengatakan bahwa hal ini telah membuatnya tidak bisa tidur.

    “Saya terus memeriksa grup-grup itu untuk melihat apakah foto saya telah diunggah,” katanya.

    Kecemasan yang sama telah meliputi hampir setiap gadis remaja dan perempuan muda di Korea Selatan.

    Ah-eun, seorang mahasiswa, mengatakan bahwa hal itu telah membuatnya curiga terhadap kenalan laki-lakinya.

    “Saya tidak bisa memastikan siapa orang-orang yang melakukan kejahatan semacam ini di belakang saya, tanpa saya ketahui,” kata dia.

    Saya menjadi sangat waspada saat berinteraksi dengan orang lain, dan itu tidak baik.”

    Laporan tambahan oleh Hosu Lee dan Suhnwook Lee

    Baca juga:

    (ita/ita)

  • Penahanan Bos Telegram Picu Debat Soal Kebebasan di Medsos

    Penahanan Bos Telegram Picu Debat Soal Kebebasan di Medsos

    Paris

    Apa yang harus dilakukan terhadap platform media sosial yang tidak mematuhi pihak berwenang dalam memerangi konten berbahaya? Pertanyaan itu menjadi inti perdebatan yang dipicu oleh penangkapan dan penyelidikan CEO Telegram Pavel Durov di Prancis.

    “Ini tentang apa yang dilakukan negara-negara anggota Uni Eropa dan UE, atau negara-negara demokrasi lainnya, terhadap platform yang tidak mematuhi aturan dan menolak memberikan informasi kepada pihak berwenang,” kata Julian Jaursch, seorang pakar regulasi platform di lembaga think tank Interface yang berbasis di Berlin, kepada DW.

    Durov ditahan pada 24 Agustus di bandara Le Bourget, Paris, setelah tiba dengan jet pribadinya dari Azerbaijan.

    Setelah lebih dari 80 jam dalam tahanan polisi, dia dibebaskan dan secara resmi diselidiki karena membiarkan konten berbahaya menyebar di jaringannya.

    Sejak penangkapannya, para pendukung Durov, termasuk multimiliarder Elon Musk, mengutuk tindakan otoritas Prancis sebagai langkah penyensoran. Pemerintah di Paris telah membantah tuduhan ini, dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron menulis di X bahwa penangkapan itu “sama sekali bukan keputusan politik.”

    Namun, para pendukung hak digital mengatakan kepada DW bahwa tindakan otoritas Prancis itu terasa meresahkan, dan memperingatkan bahwa kasus tersebut dapat menjadi preseden bagi negara-negara lain untuk memaksa jejaring sosial mematuhi permintaan politik atau bahkan melanggar hukum.

    “Hal itu juga dapat menyebabkan media sosial dan platform komunikasi lain mengadopsi langkah-langkah moderasi konten yang lebih ketat yang dapat mengarah pada penyensoran,” Natalia Krapiva, penasihat hukum-teknologi senior di kelompok hak digital Access Now, mengatakan kepada DW.

    Alat pro-demokrasi dan surga kriminal

    Telegram, berbeda dengan raksasa media sosial lainnya, dikenal karena tidak ikut campur memoderasi konten. Kebebasan ini menjadikan Telegram sebagai instrumen utama bagi para aktivis pro-demokrasi dari Iran hingga Hong Kong untuk mengorganisir protes.

    Namun, Telegram juga menjadi tempat berlindung bagi para ekstremis dan penganut teori konspirasi, serta kelompok kriminal di dunia maya. Pihak berwenang Prancis mulai menyelidiki Telegram setelah perusahaan tersebut mengabaikan sebagian besar permintaan untuk bekerja sama dalam menuntut kejahatan yang dilakukan via Telegram, tulis kantor kejaksaan Paris menjelaskan dalam sebuah pernyataan pers.

    Ketika pihak berwenang Prancis membebaskan Durov dari tahanan, mereka mengumumkan bahwa dia diselidiki atas serangkaian kejahatan. Kejahatan tersebut termasuk dugaan keterlibatan dalam menjalankan platform daring yang memfasilitasi transaksi ilegal, menyebarkan materi yang menggambarkan kekerasan seksual terhadap anak-anak, meningkatkan perdagangan narkoba, penipuan, dan menyediakan layanan pesan terenkripsi tanpa lisensi.

    Menanggapi hal tersebut, salah satu pengacara Durov mengatakan kepada wartawan bahwa “sangat tidak masuk akal untuk berpikir bahwa pemilik jejaring sosial dapat terlibat dalam tindakan kriminal yang tidak menyangkut dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.”

    Langkah lanjutan di Prancis dan Uni Eropa

    Dalam sistem peradilan Prancis, penyelidikan formal merupakan prasyarat agar suatu kasus dapat dibawa ke pengadilan, tetapi tidak menjamin bahwa persidangan akan berlangsung. Jika pihak berwenang memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti, kasus tersebut dapat dibatalkan sebelum persidangan.

    Untuk sementara waktu, Durov tidak diizinkan meninggalkan Prancis. Dia harus melapor ke polisi dua kali seminggu, menurut pernyataan jaksa penuntut.

    Seiring dengan semakin gencarnya investigasi di Prancis, perhatian juga beralih ke Uni Eropa, yang memimpin upaya untuk mengatur platform daring di 27 negara anggota.

    Pada akhir tahun 2022, Uni Eropa mengesahkan Undang-Undang Layanan Digital, DSA, kerangka regulasi menyeluruh yang dirancang untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan media sosial atas apa yang terjadi di platform mereka.

    Jan Penfrat, penasihat kebijakan senior di organisasi hak digital EDRi yang berbasis di Brussels, menekankan perlunya Uni Eropa untuk menegakkan DSA dan menangani peran Telegram.

    “Dengan semua mata tertuju pada Telegram dan situasi di Prancis, otoritas Uni Eropa perlu bertindak sekarang,” kata Penfrat kepada DW. “Jika tidak, orang-orang akan mulai melihat DSA sebagai macan kertas.”

    Pertanyaan utama berkisar pada jumlah orang yang menggunakan Telegram di Uni Eropa. Di bawah DSA, platform dengan lebih dari 45 juta pengguna aktif dianggap sebagai “platform yang sangat besar” dan harus mematuhi peraturan yang lebih ketat. Pada bulan Februari, Telegram melaporkan bahwa mereka memiliki 41 juta pengguna di Uni Eropa.

    Uni Eropa kini tengah menyelidiki apakah Telegram memberikan angka pengguna yang tidak akurat. Jika pihak berwenang menemukan bahwa perusahaan tersebut telah mengecilkan keberadaannya, Telegram dapat menghadapi berbagai tindakan dan hukuman.

    “DSA masih baru dan banyak alatnya yang belum diuji, tetapi DSA mencakup beberapa tindakan untuk memaksa Telegram agar bekerja sama lebih baik dengan pihak berwenang,” kata Penfrat kepada DW. “Telegram akan menguji DSA dalam salah satu ujian besar pertamanya.”

    (rzn/hp)

    (nvc/nvc)

  • Geger Kakek di Prancis 10 Tahun Bius Istri Agar Diperkosa Puluhan Pria

    Geger Kakek di Prancis 10 Tahun Bius Istri Agar Diperkosa Puluhan Pria

    Paris

    Seorang kakek berusia 71 tahun di Prancis diadili atas dakwaan mendalangi rentetan pemerkosaan terhadap istrinya, yang dilakukan tak hanya oleh dirinya tapi juga oleh puluhan pria lainnya. Selama kurun waktu 10 tahun, kakek ini membius istrinya dan merekrut puluhan pria untuk memperkosanya.

    Seperti dilansir AFP dan CNN, Kamis (5/9/2024), Dominique P yang merupakan pensiunan berusia 71 tahun ini didakwa menganiaya istrinya, Gisele (72), antara tahun 2011 hingga tahun 2020, membiusnya dengan obat tidur dan kemudian merekrut puluhan pria asing untuk memperkosa sang istri yang tidak sadarkan diri.

    Dominique mendokumentasikan tindak penganiayaan dan pemerkosaan terhadap istrinya sendiri selama satu dekade dengan sangat teliti, sehingga Kepolisian Prancis bisa melacak lebih dari 50 pria, dari total 72 pria, yang diduga memperkosa korban di rumahnya saat dia dibius.

    Persidangan kasus ini dimulai pada Senin (2/9) di pengadilan Avignon, Prancis, dengan korban hadir langsung didampingi ketiga anaknya. Selama empat bulan ke depan, korban akan mendengarkan tindakan bejat suaminya terhadap dirinya dan menghadapi para tersangka yang memperkosanya, yang sebagian besar adalah orang asing bagi dirinya.

    Jaksa penuntut kasus ini menyebut Dominique merekrut pria-pria asing secara online untuk memperkosa istrinya, setelah membiusnya dengan obat tidur dan obat anticemas. Obat-obatan ini memiliki efek samping yang kini dirasakan korban, yakni memory loss dan kelelahan ekstrem.

    Pada Jumat (30/8) lalu sebelum sidang dimulai, salah satu pengacara korban, Antoine Arebalo-Camus, mengatakan kepada wartawan bahwa kliennya sama sekali tidak mengetahui apa yang dilakukan suaminya terhadap dirinya selama satu dekade.

    “Dia tidak mengetahui apa yang menimpa dirinya, jadi dia tidak memiliki ingatan soal pemerkosaan yang dideritanya selama 10 tahun,” ucapnya.

    Korban bisa saja meminta persidangan kasus ini digelar secara tertutup, namun pengacaranya yang lain, Stephane Babonneau, mengatakan kepada CNN bahwa korban “ingin persidangan digelar secara publik agar semua orang bisa mendengar dan mendapatkan gambaran tentang alasan yang diberikan oleh laki-laki dalam situasi seperti itu”.

    Dominique dijerat sembilan dakwaan sekaligus, termasuk beberapa dakwaan pemerkosaan dengan keadaan yang memberatkan, pemberian obat-obatan kepada korban untuk melakukan pemerkosaan, dan membagikan gambar-gambar terkait tindak pemerkosaan itu.

    Jaksa bisa menyusun dakwaan kasus ini karena Dominique mendokumentasikan sejumlah dugaan pemerkosaan itu di depan kamera, yang kemudian disimpan di dalam hard-drive dengan folder berlabel “penganiayaan”.

    Dominique yang telah ditahan sejak tahun 2020 lalu, dihadirkan dalam persidangan dengan mengenakan kaos hitam dan duduk menghadap istrinya yang menjadi korban tindakan bejatnya.

    “Dia mengakui bahwa dia telah melakukan apa yang telah dia lakukan. Tidak ada sedikitpun bantahan selama keseluruhan penyelidikan,” ucap pengacara Dominique, Beatrice Zavarro, kepada wartawan setempat di pengadilan setempat.

    Di sisi ruang sidang lainnya, para pria yang dituduh memperkosa korban hanya bisa duduk dengan kepala tertunduk.

    Menurut dokumen persidangan, Kepolisian Prancis mengidentifikasi setidaknya 92 penyerangan seksual dilakukan oleh 72 pria, dengan usia berkisar antara 26 tahun hingga 74 tahun. Sebanyak 50 pria di antaranya telah teridentifikasi, dan sebagian besar didakwa atas pemerkosaan berat atau percobaan pemerkosaan, dan akan diadili bersama suami korban.

    Para tersangka itu, menurut laporan New York Times, berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pemadam kebakaran, sipir penjara, perawat hingga jurnalis. Beberapa di antara tersangka itu masih bujangan, namun ada juga yang sudah menikah atau bercerai.

    Sebagian besar tersangka disebut berpartisipasi dalam pemerkosaan itu hanya satu kali, namun ada beberapa tersangka yang melakukannya setidaknya enam kali. Mereka yang terbukti bersalah atas dakwaan itu terancam hukuman maksimum 20 tahun penjara.

    Kasus ini terungkap ke publik setelah Dominique kedapatan merekam bagian bawah rok seorang wanita di sebuah pusat perbelanjaan pada September 2020.

    Setelah polisi menyita ponsel dan komputernya, mereka menemukan bukti tindakan pemerkosaan tersebut. Penyelidikan pun diluncurkan dan sang istri diberitahu soal tindak penyerangan seksual yang dialaminya selama 10 tahun, tanpa dia menyadarinya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Pavel Durov Ditangkap Karena Telegram Terlalu Bebas

    Pavel Durov Ditangkap Karena Telegram Terlalu Bebas

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov angka bicara soal penangkapan bos Telegram Pavel Durov, yang menurutnya ditangkap karena ia terlalu bebas dalam menjalankan Telegram.

    Durov seperti diketahui adalah seorang warga negara Rusia yang juga memegang paspor Uni Emirat Arab, Karibia, Prancis, dan tentunya Rusia. Ia tangkap di Prancis dan kemudian diselidiki atas keterlibatannya membolehkan berbagai aksi kriminalitas di Telegram, dari mulai penyebaran pornografi anak, obat-obatan terlarang, sampai software peretasan.

    Pengacara Durov menyebut penangkapan ini adalah hal yang tidak masuk akal, terutama karena Durov ditangkap karena dianggap bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi di Telegram, yang saat ini penggunanya hampir mencapai 1 miliar.

    Saat berbicara di Universitas MGIMO yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia, Lavrov kembali menegaskan posisi pemerintahan Rusia dalam penangkapan Durov, yang mereka anggap sebagai bagian dari taktik politik negara Barat untuk menggunakan kekuatannya atas Rusia.

    “Pavel Durov terlalu bebas. Ia tidak mendengarkan saran Barat untuk memoderasi gagasannya,” kata Durov.

    Rusia pun sebenarnya sudah menekan Durov sejak lama, dan bahkan sampai memblokir Telegram di negara tersebut. Namun setelah Durov ditangkap di Prancis, posisinya Rusia berubah menjadi mendukung pria yang kekayaannya mencapai USD 15,5 miliar atau sekitar Rp 239 triliun tersebut.

    Sebelumnya juru bicara Kremlin Dmitry Peskov juga menegaskan tidak ada negosiasi antara Kremlin dan Durov, demikian dikutip detikINET dari Reuters, Selasa (3/9/2024).

    “Hal yang paling penting adalah apa yang terjadi di Prancis tidak berubah menjadi persekusi politik,” kata Peskov.

    “Kami tahu presiden Prancis sudah menepis tudingan hubungan kasus ini dengan politik, namun di sisi lain, beberapa tuduhan sudah dilemparkan,” tambahnya.

    Namun yang jelas menurut Lavrov, penangkapan Durov membuat hubungan Moskow dan Paris jatuh ke titik terendah.

    (asj/asj)

  • Bagaimana Perang Gaza Dekatkan Turki dan Mesir?

    Bagaimana Perang Gaza Dekatkan Turki dan Mesir?

    Jakarta

    Sebagian orang meminta damai dengan al-Sisi, “tapi saya tolak. Saya tidak duduk bersama dengan seorang anti-demokrat,” kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada 2019 silam soal Presiden Mesir Abdel Fatah Al-Sisi.

    Erdogan pernah memanggil panglima militer Mesir itu seorang “pembunuh,” setelah menggalang kudeta terhadap bekas Presiden Mohammed Morsi yang terpilih secara demokratis. Morsi merupakan pimpinan organisasi Islam Ikhwanul Muslimin yang dekat secara ideologi dengan Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP, pimpinan Erdogan.

    Permusuhan itu belakangan surut. Al-Sisi dan Erdogan sempat berjabat tangan saat Piala Dunia 2022 di Qatar. Perjumpaan tersebut disusul dengan “diplomasi gempa bumi,” di mana Al-Sisi menelepon Erdogan dan menawarkan bantuan setelah gempa bumi dahsyat pada tahun 2023.

    Pada September 2023, kedua presiden bertemu pada KTT G20 di India. Pada Februari 2024, Al-Sisi menerima Erdogan di Kairo dan keduanya tersenyum di depan kamera. Saat itu, Erdogan sudah tidak lagi menyebut Al-Sisi sebagai “pembunuh,” melainkan “Saudaraku yang terhormat.”

    Dan pada 4 September mendatang, Al-Sisi untuk pertama kalinya akan disambut di Ankara.

    “Disatukan” oleh Israel

    Kesamaan sikap kedua negara terhadap konflik Israel-Palestina disebut telah mendorong pemulihan hubungan diplomasi. “Perang di Timur Tengah dan cara Israel mengobarkannya memainkan peran pemersatu,” kata Selin Nasi, ilmuwan politik di London School of Economics, LSE.

    Dia membandingkan hubungan kedua negara sebagai sebuah “perkawinan demi kenyamanan.” “Kalaupun kedua negara tidak sepakat, namun kepentingan mereka selaras. Baik Ankara maupun Kairo menginginkan gencatan senjata, penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza, dan pembentukan negara Palestina,” kata Nasi.

    Mithat Rende, mantan duta besar Turki untuk Qatar, menekankan bahwa pemulihan hubungan ini sebagian merupakan kepentingan Israel. “Israel sebenarnya selalu ingin kedua negara kembali dekat, karena ingin menyatukan negara-negara Muslim agar membentuk fron bersama melawan Iran,” kata Rende.

    Turki juga ingin memainkan peran konstruktif di Gaza, yang hanya mungkin terjadi jika Mesir terlibat. “Yang penting hubungan dengan Mesir membaik. Untuk bisa mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Turki membutuhkan bantuan Mesir karena 90 persen bantuan ini disalurkan melalui perbatasan Rafah,” kata Nasi.

    Keuntungan ekonomi

    Selain alasan geopolitik, kepentingan ekonomi ikut melatarbelakangi pemulihan relasi. “Perekonomian kedua negara saling melengkapi. Mesir kaya akan energi, sedangkan Turki memiliki infrastruktur industri yang baik. Investor Turki mempunyai minat yang besar terhadap Mesir,” kata Rende.

    “Mesir semakin menjadi pemain penting dalam hal energi,” tegas Nasi, menyinggung cadangan minyak dan gas yang ingin dimanfaatkan Turki. Mesir memainkan peran sentral dalam “Forum Gas Mediterania Timur” yang berkantor pusat di Kairo. Selain Mesir, negara-negara Mediterania yang terlibat adalah Yunani, Siprus, Prancis, Israel, Italia, Yordania dan Wilayah Palestina, bukan Turki.

    “Kabar Baik”

    Para pengamat umumnya melihat pemulihan relasi antara kedua negara sebagai sebuah perkembangan baik, tidak hanya bagi kawasan, namun juga bagi seluruh dunia.

    “Perkembangan ini sangat baik bagi semua orang. Stabilitas di Mediterania Timur penting bagi semua orang yang terlibat,” kata Rende. “Kita berbicara tentang dua tentara terkuat dan dua masyarakat paling terpelajar di dunia Islam. Selain itu, negara-negara ini mengendalikan sebagian besar perdagangan global, kata diplomat tersebut, sambil menunjuk ke Bosphorus, Dardanella, dan Terusan Suez.

    “Kita berada di masa, di mana rantai pasokan global sedang berantakan. Di masa depan, persaingan antara AS dan Cina bisa berkembang menjadi konflik. Bagaimanapun, Turki dan Mesir akan berfungsi sebagai lokasi produksi.”

    rzn/hp

    (ita/ita)

  • Partai Kiri Garis Keras Prancis Cari Dukungan untuk Pemakzulan Macron

    Partai Kiri Garis Keras Prancis Cari Dukungan untuk Pemakzulan Macron

    Paris

    Partai sayap kiri garis keras, France Unbowed, meminta kelompok politik lain untuk mendukung upayanya yang sebenarnya hampir tidak mungkin untuk memakzulkan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Mereka menuding Macron melakukan ‘kegagalan serius’ dalam tugas konstitusionalnya.

    Dilansir AFP, Minggu (1/9/2024), Macron telah berselisih dengan France Unbowed (LFI) dan sekutu-sekutunya dari Partai Hijau, Sosialis, dan Komunis atas penolakannya untuk menunjuk kandidat mereka, Lucie Castets, sebagai Perdana Menteri setelah pemilihan parlemen bulan Juli yang tidak menghasilkan suara mayoritas.

    Aliansi NFP memenangkan kursi terbanyak, namun tidak ada satu blok pun yang memiliki mayoritas di majelis yang sebagian besar terbagi antara sayap kiri, kaum sentris Macron, dan National Rally (RN) sayap kanan garis keras.

    “Majelis Nasional (majelis rendah) dan Senat dapat dan harus membela demokrasi terhadap kecenderungan otoriter presiden” tulis anggota parlemen LFI dalam rancangan resolusi pemakzulan.

    Pemimpin parlemen mereka Mathilde Panot mengatakan mereka telah mengirim dokumen tersebut ke anggota parlemen lain untuk mengumpulkan tanda tangan.

    Setiap upaya untuk menggulingkan Macron melalui proses pemakzulan yang diuraikan dalam Pasal 68 konstitusi Prancis menghadapi rintangan yang tinggi untuk mencapai keberhasilan. Pada akhirnya, upaya pemakzulan Presiden Prancis membutuhkan persetujuan dari dua pertiga anggota Majelis dan Senat.

    LFI berpendapat bahwa bukan tugas Presiden untuk ‘berdagang politik’, dengan mengacu pada upaya Macron sejak Juli untuk menemukan Perdana Menteri yang tidak akan langsung digulingkan dalam mosi tidak percaya.

    Macron telah membenarkan penolakannya untuk menunjuk Castets sebagai kepala pemerintahan dengan mengatakan bahwa merupakan tugasnya untuk memastikan ‘stabilitas kelembagaan’.

    Simak video ‘Presiden Prancis Tegaskan Tak Ada Muatan Politik dalam Penangkapan Pavel Durov’:

    (haf/imk)

  • Pendiri Telegram Dibebaskan dari Tahanan, Bayar Jaminan Rp 86 Miliar

    Pendiri Telegram Dibebaskan dari Tahanan, Bayar Jaminan Rp 86 Miliar

    Jakarta

    Pendiri dan CEO Telegram Pavel Durov resmi didakwa oleh jaksa penuntut Prancis sebagai bagian dari investigasi kriminal. Durov sudah dibebaskan dari tahanan namun dilarang meninggalkan Prancis.

    Dalam keterangan resminya, otoritas Prancis mengatakan Durov didakwa atas semua tuduhan yang diungkap belum lama ini, termasuk keterlibatan dalam administrasi platform online yang mengizinkan transaksi terlarang di dalam geng terorganisir.

    Tuduhan lainnya termasuk menolak berkomunikasi dan memberikan informasi atau dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penyadapan yang diizinkan oleh hukum atas permintaan dari otoritas yang berwenang, serta mengizinkan penyebaran pornografi anak, perdagangan narkoba, dan penipuan.

    Durov sudah ditahan oleh kepolisian Prancis sejak Sabtu (24/8) kemarin dan menghadapi pertanyaan dari penyelidik selama beberapa hari terakkhir. Ia ditangkap saat keluar dari pesawat pribadi yang mendarat di bandar udara Le Bourget tidak jauh dari Paris.

    Pria berusia 39 tahun ini dibebaskan dari tahanan setelah membayar jaminan sebesar 5 juta Euro atau sekitar Rp 86 miliar. Ia harus tetap tinggal di Prancis di bawah pengawasan pengadilan dan melapor ke kantor polisi dua kali seminggu selama penyelidikan berlangsung, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun, seperti dikutip dari Engadget, Kamis (29/8/2024).

    Artinya, Durov yang memegang banyak kewarganegaraan dan biasa bekerja dari negara lain akan terjebak di Prancis hingga beberapa waktu kde depan kecuali tuduhan terhadapnya dibatalkan.

    Telegram belum menanggapi dakwaan yang dijatuhkan terhadap Durov. Sebelumnya, platform perpesanan ini mengatakan Durov tidak menyembunyikan apapun dan klaim bahwa platform harus bertanggung jawab atas penyalahgunaan yang dilakukan pengguna sebagai sesuatu yang aneh.

    (vmp/afr)