Negara: Prancis

  • UMKM Didorong Bikin Barang KW, Emang Boleh? Simak Sanksi Pidananya

    UMKM Didorong Bikin Barang KW, Emang Boleh? Simak Sanksi Pidananya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) mengusulkan agar pelaku UMKM lokal diberi ruang untuk memproduksi barang tiruan atau versi KW, layaknya strategi yang diterapkan di China.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai, langkah tersebut dapat menjadi strategi alternatif untuk mendorong kreativitas serta daya saing pelaku usaha kecil dalam negeri, di tengah gempuran barang impor KW asal Negeri Tirai Bambu tersebut.

    Dia mencontohkan, di pasar domestik saat ini, marak produk tas tiruan KW 1, KW 2 dan KW 3 asal China, sehingga menyebabkan para pelaku UMKM lokal kesulitan untuk bersaing.

    Alhasil, kata Maman, UMKM lokal juga harus mampu memproduksi tas dengan kualitas yang kurang lebih mirip dengan merek mewah seperti Louis Vuitton asal Prancis, atau Gucci asal Italia, tetapi namanya dipelesetkan.

    “Kita dorong para pengrajin tas kita membuat produk yang sama seperti produk tas branded, misalnya Louis Vuitton. Ya saya sarankan untuk membuat barangnya kurang lebih sama, tapi namanya kita sebut ‘Luis Vutong’, atau Gucci menjadi ‘Gucco’. Ini kan kreativitas,” ujar Maman di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Bahkan, Maman mengusulkan bahwa barang tiruan yang diproduksi oleh pelaku UMKM lokal itu mendapatkan perlindungan hukum berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum.

    “Jadi, tinggal satu hal yang harus kita lakukan. Bagaimana melindungi secara hukum, betul dong? Melindungi secara hukum kan dasarnya adalah bagaimana diberikan HAKI dari Kementerian Hukum, ya kita koordinasikan,” jelasnya.

    Kendati demikian, Maman pun membantah jika barang itu disebut replika, namun menurutnya hal ini merupakan kreativitas yang perlu dilakukan oleh pelaku UMKM lokal sebagai upaya menghadapi banjir impor produk asal China.

    “Ini bukan barang replika, enggak. Ini masalah kita, bagaimana kita membangun kreativitas, strategi bisnis dan strategi dagang. Kalau enggak, kita kalah sama mereka [China],” kata Maman.

    Perlu diketahui, produk impor China sejatinya menyebabkan neraca perdagangan Indonesia dengan China mencatat defisit yang kian melebar, sehingga mengancam menggerus surplus neraca dagang Tanah Air.

    Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan neraca perdagangan barang kumulatif Januari-Juli 2025 yang mencatatkan surplus US$23,65 miliar. Itu juga sejalan dengan tren surplus neraca dagang beruntun selama 63 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

    Nilai ekspor enam bulan pertama 2025 mencapai  US$160,16 miliar, sedangkan nilai impor US$136,51 miliar.

    Sanksi Pidana Produksi Barang KW

    Membuat barang tiruan atau KW merupakan pelanggaran terhadap hak merek dan dapat dijerat ke dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

    Pasal tersebut menjelaskan bahwa orang yang menggunakan merek dagang terdaftar milik orang lain secara tidak sah, baik yang identik maupun yang memiliki persamaan pada pokoknya, dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

    Jika merujuk pada usulan Menteri Maman, UMKM didorong membuat barang KW yang kemudian diberi merek yang mirip dengan produk yang sudah ada. Misalnya adalah Gucci menjadi Gucco.

    Berdasarkan Pasal 100 ayat (2) UU Nomor 20/2016 disebutkan bahwa orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain juga merupakan pelanggaran dengan sanksi pidana paling 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

    Yang menarik dari ketentuan ini adalah bahwa pelanggaran terhadap merek tergolong sebagai delik aduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Merek. Ini berarti proses hukum baru bisa berjalan apabila pemilik merek yang dirugikan secara resmi melaporkan atau mengadukan tindakan pelanggaran tersebut kepada pihak berwajib.

  • Gubernur Bobby Nasution mendukung percepatan implementasi BRT Mebidang

    Gubernur Bobby Nasution mendukung percepatan implementasi BRT Mebidang

    BRT Mebidang ini merupakan proyek strategis nasional untuk mewujudkan transportasi publik perkotaan modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mendukung percepatan implementasi Bus Rapid Trans (BRT) Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang).

    “Kami siap mendukung dan menyukseskan apa yang diberikan pemerintah pusat kepada provinsi, dan kabupaten/kota. Yang saya ketahui, hanya Provinsi Sumut dan Jawa Barat saja. Saya minta dipercepat agar segera bisa dirasakan masyarakat,” ujar Bobby, usai menerima Direktur Jenderal Hubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan, di Medan, Sumut, Kamis.

    Gubernur menyebut, BRT Mebidang ini merupakan proyek strategis nasional untuk mewujudkan transportasi publik perkotaan modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2023 memilih Kota Medan untuk membangun proyek BRT Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

    Kemenhub menyatakan, pembangunan infrastruktur BRT Mebidang dibiayai oleh mitra pembangunan, yakni World Bank dan AFD Prancis dengan total biaya sebesar Rp1,9 triliun.

    BRT Mebidang memiliki lintasan sepanjang 21 kilometer, terhubung 31 halte dengan 17 rute menjangkau Medan, Binjai, dan Deli Serdang menggunakan armada 515 bus didukung depo, halte, dan jalur khusus bus.

    Ketika Bobby Nasution menjabat Wali Kota Medan bersama Pemprov Sumut, dan Kemenhub telah meluncurkan proyek Indonesia Mass Transit Project (Mastran) BRT Mebidang menggunakan 60 unit bus listrik di bekas Terminal Amplas, Medan, Jumat, 19 April 2024.

    “Rute gambaran BRT Mebidang Terminal Amplas-Stasiun Lubukpakam. Kemudian Binjai-Pusat Pasar Medan dengan jumlah busnya sebanyak 31 unit,” ujar Bobby pula.

    Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumut Muttaqien Hasrimy menambahkan, salah satu dukungan pemerintah daerah adalah penyiapan lahan dan perizinan untuk konstruksi BRT.

    Kemudian, operasional dan pemeliharaan BRT Medan, Binjai, dan Deli Serdang, serta pembentukan institusi dan badan manajemen pengelola BRT Mebidang.

    “Terkait pembebasan lahan sudah sangat siap. Sudah menganggarkan untuk lahan di Binjai seluas 1,2 hektare. Kami sudah berkoordinasi dengan Pemkot Binjai, di sana sudah ada jalan dan penerangan,” kata dia lagi.

    Pihaknya juga berharap, Kemenhub membantu pengadaan armada bus yang dibutuhkan dalam pelaksanaan BRT Mebidang ini.

    “Dari 31 bus yang dibutuhkan, diharapkan 50 persen merupakan bantuan bus listrik. Bantuan ini sangat membantu untuk masyarakat,” ujar Muttaqien.

    Direktur Jenderal Hubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyatakan bahwa ground breaking (peletakan batu pertama) BRT Mebidang dilakukan akhir tahun ini.

    “Mudah-mudahan akhir tahun 2025 sudah bisa diground breaking. Projek ini diharapkan selesai pada 2027,” ujar dia.

    Pihaknya mengatakan, progres BRT 15 rute Terminal Amplas-Stasiun Lubukpakam, dan BRT 16 rute Binjai-Pusat Pasar Medan nantinya akan selesai tepat waktu.

    Saat ini, kata dia lagi, kedua progres tersebut sudah masuk dalam tahap lelang untuk pembangunan fisik.

    “Kami memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumut atas komitmen mendukung pelaksanaan BRT Mebidang ini,” kata Aan Suhanan.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dunia Cemas, Warga RI Lebih Percaya China Ketimbang Amerika

    Dunia Cemas, Warga RI Lebih Percaya China Ketimbang Amerika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) kian meluas di kehidupan sehari-hari. Ada banyak aplikasi populer yang mengintengrasikan kemampuan AI, mulai dari browser, mesin pencari, hingga media sosial dan layanan pesan singkat.

    Popularitas AI yang dimulai dari kemunculan chatbot ChatGPT buatan OpenAI, kini sudah berkembang jauh. Buktinya bisa dilihat dari kemunculan layanan pembuatan konten visual berbasis AI seperti Sora 2 dan Nano Banana di Google Gemini.

    Bukan cuma untuk masyarakat umum, AI juga dimanfaatkan oleh perusahaan telekomunikasi, transportasi, kesehatan, ritel, untuk menggenjot produktivitas dan efisiensi. Hal ini pula yang memicu kekhawatiran AI akan menggantikan peran pekerja manusia.

    Penelitian terbaru dari Pew Research menunjukkan bagaimana masyarakat dunia merespons kehadiran AI dalam kehidupan mereka. Survei dilakukan di 25 negara dan dipublikasikan pada 15 Oktober 2025.

    Warga Dunia Cemas Gara-gara AI

    Hasil survey menunjukkan lebih banyak masyarakat dunia yang cemas ketimbang antusias (34%) dengan kehadiran AI. Sebaliknya, lebih sedikit yang cenderung antusias ketimbang khawatir (16%) dengan kemunculan teknologi baru ini.

    Mayoritas hasil survey menunjukkan masyarakat seimbang antara khawatir dan antusias (42%) atas kehadiran AI dalam kehidupan mereka.

    Kekhawatiran terhadap AI paling banyak ditemukan di Amerika Serikat (AS), Italia, Australia, Brasil, dan Mesir. Lebih dari 50% yang mengaku khawatir AI akan berdampak pada kehidupan mereka.

    Survei Pew Research juga menunjukkan korelasi antara pendapatan masyarakat di sebuah negara, yang ditentukan dari PDB per kapita, dengan pengetahuan mereka terkait AI.

    Misalnya, lebih dari 50% masyarakat di negara berpendapatan tinggi seperti Jepang, Jerman, Prancis, dan AS, yang sudah banyak terpapar dan mengetahui soal AI. Sementara di India hanya 14% dan Kenya cuma 12%.

    Warga RI Lebih Percaya China daripada AS

    Studi lainnya mengungkap soal bagaimana kepercayaan masyarakat dunia terhadap regulasi AI. Mayoritas masyarakat di berbagai belahan dunia lebih percaya negara mereka sendiri yang mengatur AI.

    Indonesia menjadi salah satu negara yang masyarakatnya percaya pada aturan yang dibuat pemerintah, ketimbang harus diatur oleh negara lain seperti AS dan China.

    Lebih spesifik, 89% responden di India, 74% di Indonesia, dan 72% di Israel, ingin negara mereka yang mengatur soal adopsi AI.

    Sementara itu, warga AS lumayan imbang, antara yang percaya (44%) dan tidak percaya (47%) dengan negara mereka untuk mengatur AI.

    Secara umum, masyarakat yang lebih antusias dengan kehadiran AI cenderung percaya bahwa negara mereka bisa mengatur penggunaan AI, ketimbang harus mengikuti negara lain.

    Untuk entitas pengatur AI global, lebih banyak masyarakat yang percaya dengan Uni Eropa (53%) untuk memegang kendali. Selanjutnya Amerika Serikat (37%), dan terakhir China (21%).

    Kendati demikian, Indonesia dan Afrika Selatan adalah negara-negara yang disebut lebih percaya kepada China sebagai entitas regulator AI global.

    Pew Research mencatat Indonesia dan Afrika Selatan merupakan negara yang masyarakatnya cenderung memiliki pandangan positif terhadap China ketimbang Amerika.

    Secara umum, orang dewasa berusia lebih muda di 19 negara cenderung lebih percaya kepada China sebagai regulator AI. Sementara kepercayaan terhadap AS sebagai regulator AI lebih cenderung di antara orang-orang yang berideologi kanan, serta orang-orang Eropa yang mendukung partai kanan populis.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Seberapa Realistis Rencana Perlucutan Senjata Hamas?

    Seberapa Realistis Rencana Perlucutan Senjata Hamas?

    Gaza City

    Merujuk rencana Trump, senjata milisi di Jalur Gaza Palestina harus sepenuhnya dilucuti. Namun, sejauh ini hal tersebut belum terjadi.

    Menurut laporan media Israel, Jerusalem Post, organisasi militan Islam tersebut terlibat dalam pertempuran sengit melawan kelompok-kelompok pesaingnya. Sedikitnya 32 orang dilaporkan tewas.

    Di media sosial juga beredar video yang disebut-sebut menunjukkan Hamas mengeksekusi atau menyiksa orang-orang yang dituduh berkolaborasi dengan Israel. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Uni Eropa mengklasifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris.

    Belum jelas apakah perlucutan senjata Hamas akan berhasil. Presiden AS Donald Trump memberikan pernyataan yang kontradiktif “Hampir seluruh kawasan telah menyetujui rencana untuk segera demiliterisasi Gaza, melucuti senjata Hamas, dan memastikan bahwa Israel tidak lagi terancam,” ujarnya dalam pidatonya di Knesset, parlemen Israel.

    Namun sebelumnya, dalam penerbangannya ke Israel, Trump menyatakan bahwa pemerintahnya telah mengizinkan Hamas untuk sementara mempersenjatai diri. Hamas, katanya, sedang berusaha mengembalikan ketertiban setelah berbulan-bulan perang.

    “Pesan yang jelas”

    Fakta bahwa Hamas segera hadir setelah penarikan pasukan Israel dan mengirimkan pasukan bersenjatanya ke Kota Gaza menyampaikan pesan yang jelas, kata Simon Wolfgang Fuchs, pakar studi Islam di Hebrew University Yerusalem.

    “Hamas dengan tegas menunjukkan bahwa keberadaan mereka yang sama sekali tidak hilang dari Jalur Gaza. Sebaliknya, mereka terus mengklaim peran mereka di sana.”

    Menurut analisis dari lembaga think tank Amerika Serikat, Atlantic Council, proses perlucutan senjata Hamas kemungkinan akan memakan waktu lama. Selama Hamas tetap eksis, baik sebagai kelompok bersenjata, gerakan politik, atau bahkan sekadar ide – akan selalu ada risiko besar mereka kembali memperluas pengaruhnya di Gaza untuk mengejar kepentingannya sendiri. Hal yang tampaknya sedang terjadi saat ini.

    Senjata sebagai jaminan eksistensi

    Hamas menganggap persenjataan mereka sebagai jaminan eksistensi baik secara militer, politik, maupun secara simbolis, ujar Simon Engelkes, Kepala Yayasan Konrad Adenauer di Ramallah, “Tanpa imbalan politik yang nyata, Hamas kemungkinan besar tidak akan menyetujui langkah semacam itu. ‘Jaminan keamanan’ dari Presiden Trump bahwa perang di Jalur Gaza tidak akan berlanjut setelah perjanjian gencatan senjata saat ini tidak cukup.”

    Meskipun struktur militer Hamas telah sangat dilemahkan selama perang, jaringan dan kehadiran mereka yang terlihat di Gaza tetap utuh, lanjut Engelkes. “Hal itu menjamin kelangsungan gerakan politik mereka, setidaknya dalam jangka pendek hingga menengah.”

    Siapa yang bertanggung jawab atas keamanan di Jalur Gaza?

    Perlucutan senjata total Hamas juga akan sulit dilakukan karena keamanan internal Jalur Gaza selama ini berada di tangan Hamas – sebelum Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Setelah mengambil alih pemerintahan wilayah tersebut pada tahun 2007, Hamas bertanggung jawab atas kepolisian, keamanan dalam negeri, serta sistem peradilan dan hukum.

    Belum jelas siapa yang akan menjalankan fungsi-fungsi tersebut ke depannya. Mesir dan Yordania telah menyatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan hingga 5.000 personel keamanan untuk penugasan di Jalur Gaza. Kepolisian dari otoritas Palestina juga akan dilibatkan dalam pasukan tersebut.

    Namun, hal ini bisa menjadi masalah, kata Fuchs. “Sangat mungkin Israel akan menggunakan hak veto terhadap pasukan lokal ini.”

    Pemerintah di Yerusalem tidak ingin memberikan peran apa pun kepada otoritas Palestina di Gaza. Sebaliknya, mereka ingin mencegah kehadiran kekuatan mana pun berhubungan dengan pemerintahan Ramallah. “Dengan demikian, masih terbuka bagaimana kesepakatan akan dicapai dan di tangan siapa nantinya layanan keamanan itu akan berada,” jelas Fuchs.

    Bukan sekadar perlucutan senjata

    Banyak negara tidak ingin Hamas kembali berkuasa. Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan tentang ancaman terus-menerus dari milisi tersebut.

    “Kelompok teroris dengan ribuan pejuang, terowongan, dan persenjataan seperti itu tidak dapat dihancurkan dalam semalam,” ujar Macron setelah kesepakatan gencatan senjata tercapai di Sharm el-Sheikh, Mesir. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan bahwa negaranya siap membantu perlucutan senjata Hamas. Pemerintah Jerman turut menolak kelanjutan politik Hamas.

    Menurut Engelkes, pertikaian yang sesungguhnya masih di depan mata, “Persoalannya bukan sekadar perlucutan senjata, melainkan juga kontrol politik dan legitimasi: siapa yang akan berbicara untuk Gaza di masa depan dan dengan kewenangan apa?”

    Potensi ancaman kawasan Arab juga Eropa

    Mengabaikan kepentingan Hamas juga berisiko, jelas Martin Jger, Kepala Badan Intelijen Federal Jerman (BND), dalam sebuah rapat dengar pendapat di Parlemen Jerman. Jika Hamas tidak dilibatkan dalam pemerintahan transisi Gaza, diusir dari wilayah tersebut atau dipaksa kembali ke bawah tanah, maka ada “risiko nyata” bahwa mereka akan bertindak di luar Gaza. “Hal ini tentu akan berdampak pada kawasan Arab, dan sangat mungkin juga Eropa.”

    Dalam jangka panjang, para pengamat sepakat bahwa kunci stabilitas terletak pada upaya memberi rakyat Palestina kehidupan yang bermartabat. Jika hal tersebut tidak terwujud, kekerasan dapat kembali muncul di masa depan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Trump Tidak Akan Pakai Militer AS untuk Melucuti Senjata Hamas” di sini:

    (nvc/nvc)

  • Saat YouTube Tidak Bisa Diakses, Ini 7 Platform Video Penggantinya

    Saat YouTube Tidak Bisa Diakses, Ini 7 Platform Video Penggantinya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Banyak pengguna internet di seluruh dunia panik pada 15-16 Oktober 2025, ketika platform raksasa video YouTube dilaporkan down secara global.

    Masalah tersebut membuat jutaan pengguna tidak bisa menonton video, mengakses YouTube Music, maupun menonton siaran langsung di YouTube TV.

    Menurut laporan dari laman JagranJosh, lebih dari 366.000 pengguna di Amerika Serikat melaporkan gangguan pada YouTube. Beberapa negara lain seperti Inggris, Kanada, dan Indonesia juga mengalami kendala serupa. Gangguan ini berlangsung selama sekitar 90 menit sebelum layanan pulih secara bertahap.

    Kejadian ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan warganet: “Kalau YouTube down lagi, situs apa yang bisa jadi alternatif?”

    Berikut ulasan lengkap 7 alternatif YouTube terbaik tahun 2025 yang bisa kamu gunakan untuk menonton, mengunggah, dan berbagi video tanpa gangguan.

    1. Vimeo

    Vimeo menjadi salah satu pesaing utama YouTube di kalangan kreator profesional. Platform ini terkenal karena kualitas video Full HD hingga 4K, tanpa iklan yang mengganggu.

    Kelebihan:

    Cocok untuk videografer, filmmaker, dan perusahaan kreatif.

    Tersedia fitur Vimeo On Demand untuk menjual video premium.

    Pengaturan privasi lebih lengkap dibanding YouTube.

    Kekurangan:

    2. Twitch

    Awalnya dikhususkan untuk gamer, kini Twitch telah berkembang menjadi platform live streaming multi-konten. Kamu bisa menonton siaran langsung podcast, musik, bahkan talk show.

    Kelebihan:

    Fitur interaksi real-time antara kreator dan penonton.

    Monetisasi mudah melalui langganan dan donasi.

    Komunitas global yang aktif.

    Kekurangan:

    Fokus utama masih pada konten live, bukan video on-demand.

    Antarmuka bisa membingungkan bagi pengguna baru.

    3. Dailymotion

    Dailymotion menjadi salah satu situs video tertua yang masih eksis. Platform asal Prancis ini menawarkan pengalaman serupa YouTube dengan tampilan bersih dan algoritma rekomendasi yang mirip.

    Kelebihan:

    Video berkualitas tinggi tanpa banyak iklan.

    Mendukung monetisasi bagi kreator.

    Ringan diakses di perangkat mobile.

    Kekurangan:

    4. PeerTube

    Bagi kamu yang mendukung kebebasan internet dan anti-sensor, PeerTube adalah pilihan tepat. Platform ini berbasis open-source dan desentralisasi, artinya tidak ada satu perusahaan pun yang mengontrol semua konten.

    Kelebihan:

    Bebas iklan dan pelacak data.

    Kreator bisa meng-host server mereka sendiri.

    Mendukung sistem berbagi video antar server.

    Kekurangan:

    5. Veoh

    Veoh menawarkan pengalaman mirip Netflix versi gratis dengan banyak film klasik dan serial TV. Platform ini menjadi pilihan menarik bagi pencinta film jadul dan dokumenter.

    Kelebihan:

    Koleksi film dan dokumenter lawas cukup lengkap.

    Tampilan sederhana dan ringan.

    Mendukung video berdurasi panjang.

    Kekurangan:

    6. Rumble

    Rumble mulai naik daun karena menawarkan monetisasi yang lebih cepat dibanding YouTube. Platform ini populer di kalangan kreator independen dan jurnalis bebas.

    Kelebihan:

    Pembagian pendapatan yang transparan.

    Lebih bebas dari sensor konten politik.

    Ada sistem promosi untuk video baru.

    Kekurangan:

    7. BitChute

    BitChute dikenal sebagai wadah bagi kreator yang ingin kebebasan berbicara tanpa batasan algoritma ketat seperti YouTube. Namun, pengguna perlu bijak karena platform ini terkadang menampung konten sensitif.

    Kelebihan:

    Tidak ada sensor algoritma.

    Gratis dan mudah diakses.

    Komunitas pengguna yang loyal.

    Kekurangan:

    (dag/dag)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kolonel Militer Akan Dilantik Jadi Presiden Sementara Madagaskar

    Kolonel Militer Akan Dilantik Jadi Presiden Sementara Madagaskar

    Antananarivo

    Para perwira militer yang merebut kekuasaan di Madagaskar, saat unjuk rasa antipemerintah meluas, mengatakan pemimpin mereka akan dilantik sebagai presiden sementara negara tersebut pada Jumat (17/10) besok.

    Pimpinan militer Madagaskar di bawah Kolonel Michael Randrianirina, seperti dilansir AFP, Kamis (16/10/2025), telah menjanjikan pemilu selanjutnya dalam dua tahun ke depan setelah Presiden Andry Rajoelina dimakzulkan oleh parlemen menyusul unjuk rasa yang berlangsung selama berminggu-minggu.

    Komunitas internasional menyuarakan kekhawatiran, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam apa yang disebutnya sebagai pengambilalihan kekuasaan yang “inkonstitusional”.

    Madagaskar terjerumus ke dalam pergolakan politik terburuknya dalam beberapa tahun setelah unit militer elite CAPSAT mengambil alih kekuasaan, beberapa saat setelah parlemen secara bulat mendukung pemakzulan Rajoelina pada Selasa (14/10) waktu setempat.

    Rajoelina yang berusia 51 tahun itu, yang berkuasa sejak tahun 2009, tampaknya telah meninggalkan negara tersebut saat unjuk rasa meluas di jalanan.

    Madagaskar menjadi negara terbaru dari beberapa bekas koloni Prancis yang jatuh di bawah kendali militer sejak tahun 2020, setelah kudeta terjadi di Mali, Burkina Faso, Niger, Gabon, dan Guinea.

    Kolonel Randrianirina, yang merupakan Komandan CAPSAT, menurut pimpinan militer negara itu, akan dilantik sebagai presiden transisi dalam “sidang khidmat” di pengadilan tertinggi Madagaskar pada Jumat (17/10) waktu setempat.

    Militer merilis pengumuman yang dikaitkan dengan “Dewan Kepresidenan untuk Reformasi Republik Madagaskar” dan ditandatangani oleh Randrianirina sendiri.

    Sang kolonel mengatakan transisi ke kepemimpinan sipil akan memakan waktu kurang dari dua tahun, dan mencakup restrukturisasi lembaga-lembaga besar.

    “Ini bukan kudeta, ini adalah kasus pengambilan tanggung jawab karena negara ini berada di ambang kehancuran,” kata Randrianirina dalam pernyataan via televisi setempat pada Rabu (15/10) waktu setempat.

    Dia menjanjikan pemilu akan digelar dalam waktu 18 bulan hingga 24 bulan ke depan, dan mengatakan kepada media lokal bahwa konsultasi sedang berlangsung untuk menunjuk seorang Perdana Menteri dan membentuk pemerintahan baru.

    Randrianirina telah sejak lama menjadi pengkritik pemerintahan Rajoelina. Dia dilaporkan pernah dipenjara selama beberapa bulan pada tahun 2023 lalu karena merencanakan kudeta.

    Situasi ibu kota Antananarivo tetap tenang pada Rabu (15/10) waktu setempat, meskipun ketidakpastian masih menyelimuti apa yang mungkin terjadi selanjutnya.

    Gerakan Gen Z yang memprakarsai unjuk rasa pada 25 September lalu, karena kekurangan air dan energi, menyambut baik intervensi yang dilalukan Randrianirina. Mereka menyerukan adanya “perubahan sistemis” di Madagaskar.

    Rajoelina pertama kali berkuasa melalui kudeta yang didukung militer pada tahun 2009, yang dikecam oleh komunitas internasional. Dia terpilih sebagai presiden tahun 2018 dan kembali terpilih dalam pemilu tahun 2023 yang diwarnai sengketa.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • BWPT peringkat satu inovasi tandan kosong sawit menjadi bio-oil di AS

    BWPT peringkat satu inovasi tandan kosong sawit menjadi bio-oil di AS

    Keberlanjutan hanya dapat dicapai bila kita memberdayakan talenta muda untuk tumbuh sebagai profesional sekaligus diberi ruang berinovasi.

    Jakarta (ANTARA) – PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) meraih peringkat pertama atas inovasi pengolahan tandan kosong kelapa sawit menjadi bio-oil sebagai bahan baku karbon hitam ramah lingkungan pada UN Global Compact Leaders Summit 2025 di Amerika Serikat (AS).

    “Penghargaan itu diraih BWPT melalui anak usahanya PT Singaland Asetama (SGA), mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih peringkat pertama pada saat sesi SDG Innovation Pitch Showcase: Solutions for Sustainable Business dalam rangkaian agenda UN Global Compact Leaders Summit 2025,” kata CEO BWPT Henderi Djunaidi di sela Diskusi Inovasi Hijau dari Indonesia untuk Dunia, di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan forum internasional yang diselenggarakan di Convene, 101 Park Avenue, New York, AS pada 23 September 2025 itu, diikuti perusahaan-perusahaan terkemuka dunia.

    Sebagai wakil Indonesia, BWPT berhasil tampil sebagai juara dan membawa nama bangsa di panggung internasional. Momentum itu semakin istimewa, karena UN Global Compact Leaders Summit digelar bersamaan dengan Sidang Umum PBB Tahunan yang dihadiri kepala negara serta pimpinan global.

    “Penghargaan diberikan atas inovasi Green Carbon Black: Rewind – Recycling Waste into Decarbonization, yang mengolah tandan kosong kelapa sawit menjadi bio-oil sebagai bahan baku karbon hitam ramah lingkungan,” ujarnya.

    Produk itu menjadi alternatif pengganti bahan baku berbasis minyak bumi yang lazim digunakan di industri otomotif, karet, cat, hingga manufaktur lainnya.

    Dia menjelaskan, inovasi itu lahir dari kolaborasi antara BWPT dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menjadi bukti nyata sinergi dunia usaha dan lembaga riset nasional mampu menghasilkan solusi inovatif yang relevan, berdampak, dan dapat direplikasi lintas sektor.

    “Keberlanjutan hanya dapat dicapai bila kita memberdayakan talenta muda untuk tumbuh sebagai profesional sekaligus diberi ruang berinovasi,” ujar Henderi.

    Lebih lanjut BWPT berkomitmen pada implementasi ESG sebagai fondasi utama pertumbuhan jangka panjang. Pencapaian itu merupakan hasil keikutsertaan BWPT dalam SDG Innovation Accelerator for Young Professional selama sembilan bulan.

    Tim inovator muda BWPT – terdiri dari Fadli Dermawan, Francesco Andrew, Jeffry Purwanto, dan Diana Sinurat dengan Winda Adelita Saragih sebagai champion leader, tampil pada sesi “SDG Innovation Pitch Showcase” dan meraih predikat juara pertama.

    Inovasi BWPT dinilai unggul dalam kriteria relevansi, dampak terhadap SDGs, kepemimpinan inovasi, keberlanjutan bisnis, skalabilitas, serta praktik bisnis bertanggung jawab.

    BWPT berhasil mengungguli perusahaan-perusahaan global dari 15 negara, termasuk Tesco (Inggris), Hermes (Prancis), Volkswagen Truck & Bus (Meksiko), hingga Lenovo (Tiongkok).

    Green Carbon Black juga berkontribusi langsung pada sejumlah target SDGs, yakni SDG 8: Decent Work and Economic Growth; SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure; SDG 11: Sustainable Cities and Communities; SDG 12: Responsible Consumption and Production; SDG 13: Climate Action; SDG 17: Partnership for the Goals

    “Keberhasilan ini bukan sekadar kemenangan perusahaan, tetapi juga kemenangan Indonesia. UN Global Compact Leaders Summit 2025 membuktikan inovasi dari sektor perkebunan sawit Indonesia mampu memberikan kontribusi nyata terhadap agenda keberlanjutan dunia,” katanya pula.

    BWPT berharap capaian itu dapat menginspirasi lebih banyak perusahaan Indonesia untuk bergabung dengan UNGC, berinovasi, serta membawa nama bangsa di kancah internasional. Dengan demikian, Indonesia semakin diakui sebagai motor penting pembangunan berkelanjutan global.

    Melalui inovasi hijau dan pemberdayaan talenta muda, BWPT menegaskan posisinya sebagai perusahaan perkebunan yang berkomitmen penuh pada implementasi ESG, inovasi berkelanjutan, dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham, masyarakat, dan lingkungan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Trump Minta Sekutu NATO Dongkrak Anggaran Beli Senjata AS untuk Ukraina

    Menteri Trump Minta Sekutu NATO Dongkrak Anggaran Beli Senjata AS untuk Ukraina

    JAKARTA – Menteri Pertahanan Departemen Perang AS Pete Hegseth meminta sekutu NATO untuk meningkatkan anggaran pembelian senjata AS untuk Ukraina, menyusul laporan yang menyoroti penurunan tajam dukungan militer untuk Kyiv pada Juli dan Agustus.

    “Anda mendapatkan kedamaian ketika Anda kuat. Bukan ketika Anda menggunakan kata-kata keras atau menggoyangkan jari, Anda mendapatkannya ketika Anda memiliki kemampuan yang kuat dan nyata yang dihormati musuh,” ujarnya kepada wartawan menjelang pertemuan dengan Menhan negara anggota NATO dilansir Reuters, Rabu, 15 Oktober.

    Hegseth mendesak sekutu untuk meningkatkan investasi dalam program Daftar Persyaratan Prioritas Ukraina (PURL), yang menggantikan sumbangan senjata AS ke Ukraina dan kini mewajibkan sekutu untuk membayar pengiriman senjata AS.

    “Harapan kami saat ini adalah semakin banyak negara yang menyumbang lebih banyak lagi, membeli lebih banyak lagi untuk membantu Ukraina, dan mengakhiri konflik tersebut secara damai,” sambungnya.

    Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan ia mengharapkan komitmen lebih lanjut, seraya mencatat $2 miliar telah dikomitmenkan melalui mekanisme tersebut.

    Namun, jumlah ini lebih rendah dari target $3,5 miliar yang diharapkan dapat diamankan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Oktober.

    Swedia, Estonia, dan Finlandia menjanjikan kontribusi pada Rabu, tetapi negara-negara termasuk Spanyol, Italia, Prancis, dan Inggris telah menghadapi kritik karena menahannya.

    Ukraina masih sangat bergantung pada persenjataan AS karena bersiap menghadapi musim dingin konflik lainnya dengan Rusia.

    Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia melaporkan pada Selasa, bantuan militer ke Ukraina turun sebesar 43% pada bulan Juli dan Agustus dibandingkan dengan paruh pertama tahun ini.

    Menurut lembaga tersebut, sebagian besar dukungan militer sekarang mengalir melalui inisiatif PURL, yang pada bulan Agustus telah diikuti oleh Belgia, Kanada, Denmark, Jerman, Latvia, Belanda, Norwegia, dan Swedia.

  • Turis Prancis Tewas Digulung Ganasnya Ombak Nusa Penida Bali

    Turis Prancis Tewas Digulung Ganasnya Ombak Nusa Penida Bali

    Liputan6.com, Bali – Seorang wisatawan asing asal Prancis, Alena Andreeva Oparina (32), ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus saat berenang di Pantai Kelingking, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, Klungkung, Rabu (15/10/2025).

    Peristiwa tragis itu terjadi sekitar pukul 13.00 Wita. Saat sedang berenang, korban terseret arus kuat hingga tidak dapat diselamatkan meski sejumlah pengunjung lain berusaha menolong.

    Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar I Nyoman Sidakarya saat menerima laporan insiden ini, korban sudah dalam kondisi tak bernyawa.

    “Dan dibutuhkan bantuan evakuasi membawa naik ke atas tebing,” ungkap I Nyoman Sidakarya.

    Tim SAR Denpasar menerima laporan sekitar pukul 13.40 Wita. Sebanyak lima personel dari Unit Siaga SAR Nusa Penida langsung diberangkatkan menuju lokasi melalui jalur darat dan tiba sekitar pukul 15.00 Wita. Mereka kemudian menuruni tebing curam menuju lokasi korban.

    “Tim SAR gabungan cukup kelelahan membawa korban naik, melihat kondisi anak tangga yang sempit dan curam,” imbuh dia. 

     

     

  • Spotify Perluas Akun Terkelola untuk Anak-Anak di Tujuh Negara Baru

    Spotify Perluas Akun Terkelola untuk Anak-Anak di Tujuh Negara Baru

    JAKARTA – Spotify mengumumkan perluasan akun terkelola, akun Premium untuk anak muda, ke tujuh pasar baru. Akun ini nantinya akan tersedia untuk anak di bawah usia 13 tahun di negara terdukung. 

    Tujuh pasar baru yang menjadi sasaran perluasan adalah Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, Australia, Jerman, Prancis, dan Belanda. Peluncuran ini merupakan kelanjutan dari uji coba di sepuluh pasar sebelumnya, termasuk Selandia Baru.

    Akun terkelola akan tersedia secara eksklusif sebagai bagian dari paket Premium Family Spotify. Fitur ini menawarkan nilai tambah bagi pengelola paket dengan memberikan ruang yang aman dan terpersonalisasi bagi anak-anak. 

    Pengelola paket, yaitu orang tua atau wali, tetap memegang kendali penuh atas akun tersebut. Pengguna yang memakai akun terkelola dapat menjelajahi musik dengan leluasa di lingkungan yang aman. 

    Mereka dapat membuat daftar putar, menerima rekomendasi personal, dan menikmati fitur-fitur yang sudah dikenal, seperti daftar harian dan Discover Weekly. Pengalaman mendengarkan ini bersifat musik saja.

    Orang tua dapat mengontrol pengalaman mendengarkan musik anaknya di akun terkelola melalui pengaturan Paket Keluarga mereka. Fitur kontrol yang tersedia meliputi Filter Konten Eksplisit dan kemampuan untuk membatasi pemutaran artis atau lagu tertentu. 

    Selain itu, fitur interaktivitas juga dibatasi pada akun ini. Tidak ada akses ke fitur yang dibatasi usia seperti Pesan. Orang tua dapat mencari tips lebih lanjut di Panduan Orang Tua Spotify untuk mendukung perjalanan mendengarkan anak mereka.

    Pemilik Paket Keluarga dapat mengatur akun terkelola dengan membuka halaman akun di aplikasi, pilih Tambah Anggota, lalu pilih opsi ‘Tambahkan pendengar berusia di bawah 13 tahun’. Selanjutnya, ikuti langkah yang diarahkan Spotify.