Negara: Prancis

  • Kepala Daerah dari PDIP Diminta Ikuti Tradisi Bung Karno, Rancang Kebijakan dengan Libatkan Ahli

    Kepala Daerah dari PDIP Diminta Ikuti Tradisi Bung Karno, Rancang Kebijakan dengan Libatkan Ahli

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto meminta para kepala daerah terpilih yang diusung partainya untuk mengikuti tradisi intelektual Presiden Soekarno dalam merumuskan kebijakan di daerah masing-masing.

    Hasto menyebut, Bung Karno, selama memimpin Indonesia, kerap mengundang para ahli dan pakar untuk merancang pembangunan. Hal ini diungkapkan dalam pembekalan kepala daerah terpilih dari PDIP yang digelar secara hybrid.

    “Ini karena tradisi intelektual dari Soekarno, maka tradisi intelektual Soekarno ini, kepala daerah dari PDI Perjuangan harus banyak mengundang ahli,” kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Februari.

    Menurut Hasto, Bung Karno selalu menggunakan landasan teori yang jelas, dalam hal ini konsep national state dalam merancang Indonesia.

    Bung Karno, disebut telah menyusun Pola Pembangunan Semesta Berencana bersama para pakar. PDIP ingin kepala daerah terpilih bisa menuangkan gagasan tersebut menjadi program kerja di daerah masing-masing.

    Atas dasar itu, Hasto berharap bahwa kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah usungan PDIP harus berbasis pada riset dan penelitian mendalam, mengacu pada panduan teori yang ditemukan dari fenomena sosial yang berkembang seperti yang dijalankan Bapak Proklamator tersebut.

    “Maka kepala-kepala daerah kita wajib membuat policy based on research. Jadi, teori itu sebagai panduan, karena teori itu ditemukan dari fenomena sosial yang bertumbang saat itu, yang dikuatkan oleh Soekarno bahwa dunia mengalami perubahan yang luar biasa pasca revolusi Prancis,” jelas Hasto.

    Pembekalan PDIP diikuti oleh 142 kepala daerah terpilih di Pilkada 2024, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota jelang pelantikan. Pembekalan gelombang pertama diikuti oleh kepala daerah yang baru pertama kali terpilih. Sedangkan petahana akan mendapat pembekalan gelombang berikutnya.

    Dari 142 kepala daerah terpilih yang mendapat pembekalan gelombang pertama, mayoritas atau sebanyak 71 orang merupakan kader internal. Kemudian, sebanyak 45 orang berasal dari ASN atau birokrat, 23 orang dari kalangan pengusaha atau swasta, 1 orang berlatar TNI/Polri, dan 2 orang akademisi.

    Hasto menuturkan, pembekalan ini juga bertujuan agar para kepala daerah terpilih memiliki bekal kesiapan dalam menjalani retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

    Rencananya, Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan kepala daerah terpilih dalam retreat gelombang pertama pada 21-28 Februari 2025. Retret dilaksanakan usai kepala daerah tersebut dilantik pada 20 Februari.

    “Ini juga sebagai pembekalan agar nanti ketika mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dengan seluruh jajaran pemerintahan negara yang akan dilaksanakan di Magelang. Maka, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sudah memiliki bekal dalam suatu konsepsi membentuk negara kita,” imbuhnya.

  • Raja Abdullah II Tolak Usulan Trump Relokasi Warga Gaza, Presiden Abbas Puji Keberaniannya – Halaman all

    Raja Abdullah II Tolak Usulan Trump Relokasi Warga Gaza, Presiden Abbas Puji Keberaniannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Palestina Mahmoud Abbas memuji sikap berani Raja Abdullah II dari Yordania terkait penolakan usulan Donald Trump yang ingin mengusir warga Palestina dari Gaza.

    Menurut Abbas, sikap tersebut mencerminkan komitmen teguh Yordania dalam membela hak-hak nasional Palestina yang sah, serta menjaga perdamaian berdasarkan resolusi legitimasi internasional, Prakarsa Perdamaian Arab, dan prinsip solusi dua negara, dikutip dari WAFA English.

    Tidak hanya itu, Abbas memuji keinginan Raja Abdullah II menampung 2.000 anak yang sakit untuk mendapat perawatan medis.

    Langkah ini, merupakan lanjutan dari berbagai bantuan kemanusiaan yang telah diberikan oleh Yordania, termasuk pengoperasian rumah sakit lapangan di Gaza dan Tepi Barat.

    Dalam konteks diplomasi, Abbas menekankan pentingnya koordinasi antara negara-negara Arab untuk memperkuat visi perdamaian Arab dalam pertemuan puncak darurat Arab mendatang. 

    Ia juga menggarisbawahi pentingnya peran koalisi global dalam mewujudkan solusi dua negara, meningkatkan pengakuan internasional terhadap Palestina, serta mendorong penyelenggaraan konferensi perdamaian internasional pada pertengahan tahun ini dengan Arab Saudi dan Prancis sebagai tuan rumah.

    Lebih lanjut, Abbas memuji Mesir, Arab Saudi, Yordania, dan negara-negara lain yang menolak proyek penggusuran dan pencaplokan tanah Palestina.

    Ia menegaskan, perdamaian dan stabilitas tidak dapat terwujud tanpa adanya Negara Palestina yang berdaulat. 

    Oleh karena itu, ia mendesak penghentian perang secara total, percepatan bantuan kemanusiaan, serta keterlibatan penuh Negara Palestina dalam proses rekonstruksi Gaza dengan dukungan konsensus nasional Palestina.

    Presiden Abbas kembali menegaskan komitmen rakyat Palestina.

    Di mana seluruh warga Palestina tetap bertahan di tanah mereka di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem. 

    Raja Abdullah II Tolak Usulan Trump

    Raja Abdullah II mengatakan secara tegas bahwa ia menolak rencana Trump untuk mengambil alih Gaza.

    Rencana Trump sebelumnya mencakup pengambilalihan kendali atas Gaza dan pengusiran paksa sebagian warga Palestina, yang memicu reaksi keras dari negara-negara Arab dan Palestina.

    “Saya menekankan penolakan tegas saya terhadap pemindahan warga Palestina dari Gaza,” ujar Raja Abdullah, dikutip dari Al-Arabiya.

    Pernyataan ini dikatakan oleh Raja Yordania II setelah melakukan pertemuan penting dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada Selasa (11/2/2025).

    Ia menegaskan, sikap ini sesuai dengan posisi bersatu dunia Arab. 

    Raja Abdullah juga menambahkan bahwa prioritas utama harus difokuskan pada pembangunan kembali Gaza tanpa menggusur penduduknya.

    “Prioritas semua orang seharusnya adalah membangun kembali Gaza tanpa menggusur penduduknya,” tambahnya.

    Raja Abdullah juga menggarisbawahi pentingnya solusi dua negara untuk mencapai perdamaian yang adil antara Israel dan Palestina, yang dianggap sebagai langkah krusial untuk stabilitas regional.

    “Mencapai perdamaian yang adil melalui solusi dua negara sangat penting bagi stabilitas regional,” jelas Raja Abdullah, sembari menekankan peran penting kepemimpinan AS dalam proses perdamaian ini.

    Ia juga menegaskan, tidak akan memberikan banyak komentar terkait usulan Trump yang ingin relokasi warga Gaza sampai Mesir memberikan pendapatnya terkait usulan tersebut.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Presiden Mahmoud Abbas dan Raja Abdullah II

  • Bursa Global dan Asia Menguat Meski Dihantui Tarif Impor Baru Donald Trump

    Bursa Global dan Asia Menguat Meski Dihantui Tarif Impor Baru Donald Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Bursa saham global sebagian besar menguat pada Rabu (12/2/2025), meskipun pasar masih mencermati eskalasi tarif terbaru yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Indeks CAC 40 Prancis naik 0,4% menjadi 8.057,08 pada  awal perdagangan, sementara DAX Jerman bertambah 0,3% ke posisi 22.108,72. 

    Di Inggris, FTSE 100 menguat tipis hampir 0,1% menjadi 8.782,96. Sementara itu, saham AS diperkirakan akan melemah.

    Dilansir dari AP, investor masih diliputi ketidakpastian terkait dampak kebijakan tarif impor baru Donald Trump. Pengumuman terbarunya mencakup tarif 25% untuk semua impor baja dan aluminium ke Amerika Serikat.

    Korea Selatan (Korsel) dan Jepang merupakan eksportir baja ke AS, tetapi dampaknya terhadap ekonomi kedua negara ini diperkirakan tidak signifikan, mengingat mereka Korsel dan Jepang juga mengekspor berbagai barang lain ke pasar Amerika.

    Sebelumnya, Trump juga memutuskan memberlakukan bea masuk 10% untuk semua impor dari China, sehingga memperburuk kekhawatiran pasar global.

    Sejalan dengan bursa saham global yang menguat, pasar Asia juga naik. Nikkei 225 Jepang menguat 0,4% dan ditutup di 38.963,70, sementara S&P/ASX 200 Australia menguat 0,6% ke 8.535,30. 

    Kospi Korea Selatan juga mengalami kenaikan 0,4% ke 2.548,39. Sementara itu, Hang Seng Hong Kong melonjak 2,6% ke 21.857,92, didorong oleh antusiasme terhadap perkembangan DeepSeek. Shanghai Composite juga naik 0,9% menjadi 3.346,39.

  • Hasto Kristiyanto: Kepala Daerah PDIP Wajib Undang Ahli dalam Merumuskan Kebijakan

    Hasto Kristiyanto: Kepala Daerah PDIP Wajib Undang Ahli dalam Merumuskan Kebijakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa kepala daerah terpilih 2024 harus mengundang ahli dan pakar dalam merumuskan kebijakan.

    Hal ini sebagai bagian dari penerapan tradisi intelektual yang digagas oleh Proklamator Ir Soekarno atau Bung Karno.

    “Ini karena tradisi intelektual dari Soekarno, maka tradisi intelektual Soekarno ini, kepala daerah dari PDI Perjuangan harus banyak mengundang ahli,” kata Hasto saat memberikan pembekalan kepala daerah terpilih 2024 dari PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Dia mengungkapkan bahwa Bung Karno selalu menggunakan landasan teori yang jelas dalam hal ini konsep national state dalam merancang Indonesia.

    “Soekarno merancang Indonesia juga menggunakan teori-teori kebangsaan, national state, dari nation state dia pakai untuk memberikan suatu basis teoritik mengapa Indonesia dari Sabang sampe Merauke itu satu national state, yang menyatu dengan tanah airnya, nasib jiwa kebangsaan yang melekat dengan nilainya, itu yang dipakai oleh Soekarno,” tegas Politikus asal Yogyakarta ini.

    Atas dasar itu, Hasto berharap bahwa kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah PDIP harus berbasis pada riset dan penelitian mendalam, mengacu pada panduan teori yang ditemukan dari fenomena sosial yang berkembang sebagaimana dilakukan Bung Karno dahulu.

    “Maka kepala-kepala daerah kita wajib membuat policy based on research, jadi, teori itu sebagai panduan, karena teori itu ditemukan dari fenomena sosial yang bertumbangan saat itu, yang dikuatkan oleh Soekarno bahwa dunia mengalami perubahan yang luar biasa pasca revolusi Prancis,” ujar Hasto.

  • PDIP: Kepala daerah harus libatkan pakar dalam pembuatan kebijakan

    PDIP: Kepala daerah harus libatkan pakar dalam pembuatan kebijakan

    kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah PDIP harus berbasis pada riset dan penelitian mendalam, mengacu pada panduan teori yang ditemukan dari fenomena sosial yang berkembang sebagaimana dilakukan Bung Karno dahulu

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa kepala daerah terpilih 2024 harus mengundang ahli dan pakar dalam merumuskan kebijakan.

    Hal ini sebagai bagian dari penerapan tradisi intelektual yang digagas oleh Proklamator Ir Soekarno atau Bung Karno.

    “Ini karena tradisi intelektual dari Soekarno, maka tradisi intelektual Soekarno ini, kepala daerah dari PDI Perjuangan harus banyak mengundang ahli,” kata Hasto saat memberikan pembekalan kepala daerah terpilih 2024 dari PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Dia mengungkapkan bahwa Bung Karno selalu menggunakan landasan teori yang jelas dalam hal ini konsep national state dalam merancang Indonesia.

    “Soekarno merancang Indonesia juga menggunakan teori-teori kebangsaan, national state, dari nation state dia pakai untuk memberikan suatu basis teoritik mengapa Indonesia dari Sabang sampe Merauke itu satu national state, yang menyatu dengan tanah airnya, nasib jiwa kebangsaan yang melekat dengan nilainya, itu yang dipakai oleh Soekarno,” tegas Politikus asal Yogyakarta ini.

    Atas dasar itu, Hasto berharap bahwa kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah PDIP harus berbasis pada riset dan penelitian mendalam, mengacu pada panduan teori yang ditemukan dari fenomena sosial yang berkembang sebagaimana dilakukan Bung Karno dahulu.

    “Maka kepala-kepala daerah kita wajib membuat policy based on research, jadi, teori itu sebagai panduan, karena teori itu ditemukan dari fenomena sosial yang bertumbangan saat itu, yang dikuatkan oleh Soekarno bahwa dunia mengalami perubahan yang luar biasa pasca revolusi Prancis,” ujar Hasto.

    “Maka Soekarno mendirikan PNI dengan spirit pemerdekaan Amerika dalam 4 Juli 1927 karena Amerika dan negara yang melawan kolonialisme yang pertama dalam sejarah peradaban modern. Nah ini maka tradisi intelektual Soekarno dialektika pertama, itu banyak di sejarah Nusantara,” sambungnya.

    Dirinya mengingatkan kepala daerah PDIP agar tidak melupakan sejarah serta terus menggali ide-ide besar dari berbagai aliran pemikiran seperti materialisme, nasionalisme, Islamisme, hingga sosialisme yang pernah dibawa oleh Soekarno.

    Dengan demikian, lanjut Hasto, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih relevan dengan kondisi objektif rakyat dan mendalam dalam menganalisis berbagai tantangan.

    “Kalau kepala daerah kita ya undang dong tim, undang dong dari perguruan tinggi, undang dari BRIN, untuk melihat bagaimana dialektika tentang kemajuan daerah, jangan lupakan sejarah, jangan tinggalkan sejarah. Ini yang dialektika pertama, Soekarno melihat sejarah Nusantara, sejarah dunia, buku sebagai jendela dunia dan pemikiran tokoh-tokoh dunia yang mendasari suatu konstruksi tentang persoalan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia,” tambah Hasto.

    “Dari sini Soekarno masuk ke dialektika kedua tentang kondisi objektif rakyat Indonesia dan menggunakan pisau analisis materialisme, historis, fasisme, nasionalisme islamisme, dan sosialisme, dari sini lah muncul suatu ide geest semangat dan juga imajinasi, ini yang kita pakai,” ucapnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rusia Tuduh Prancis Dukung Neo-Nazi di Ukraina: Telah Berubah Jadi Terorisme, Kini Bermutasi – Halaman all

    Rusia Tuduh Prancis Dukung Neo-Nazi di Ukraina: Telah Berubah Jadi Terorisme, Kini Bermutasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rusia menuduh Prancis mendukung elemen pasukan neo-Nazi di Ukraina.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menegaskan bahwa Prancis secara aktif mendukung pasukan tersebut.

    Maria Zakharova juga menyatakan bahwa neo-Nazisme di Ukraina telah berkembang menjadi terorisme.

    “Paris, omong-omong, secara resmi dan dengan beberapa kekuatan yang luar biasa, gila, mendukung neo-Nazisme, yang telah berkembang di Ukraina. Selain itu, neo-Nazisme di Ukraina ini telah berubah menjadi terorisme, yaitu, telah bermutasi,” kata Zakharova.

    Lebih lanjut dirinya menggambarkan kepemimpinan Ukraina berfungsi seperti sel teroris internasional.

    Zakharova juga menegaskan bahwa gerakan neo-Nazi Ukraina sering melakukan serangan yang menargetkan warga sipil, termasuk anak-anak, wanita, dan orang tua.

     Zakharova menuduh Prancis mempertahankan gerakan neo-Nazi dengan bantuan militer, keuangan, dan politik, mengutip Al Mayadeen, Rabu (12/2/2025).

    Dirinya juga mengkritik keputusan Prancis yang telah mengirim jet tempur Mirage 2000 ke Ukraina, dengan alasan bahwa tindakan seperti itu hanya akan mendorong Kiev dan pendukung Baratnya ke dalam kebuntuan.

    Prancis baru-baru ini mengirimkan batch pertama jet tempur Mirage 2000 ke Ukraina, bersama F-16 dari Belanda.

    Selain itu, Prancis telah melatih brigade militer Ukraina yang baru.

    Dan telah menyarankan kemungkinan mengirim instruktur Eropa ke Ukraina untuk tujuan pelatihan. 

    Para pejabat Prancis berpendapat bahwa langkah-langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat pertahanan Ukraina daripada meningkatkan konflik dengan Rusia.

    Moskow secara konsisten membingkai bantuan militer Barat ke Ukraina sebagai kontribusi langsung terhadap konflik yang sedang berlangsung.

    Terkait tuduhan neo-Nazi di Ukraina, negara-negara Barat telah menolak tuduhan Rusia tersebut.

    Negara-negara barat memandang gerakan di Ukraina itu sebagai upaya untuk membenarkan tindakan militer.

    Namun dilaporkan, ada bukti terdokumentasi dari kelompok nasionalis dan sayap kanan di Ukraina (dugaan neo-Nazi), sebuah titik yang telah diakui dalam berbagai laporan dan analisis.

    Prancis pun belum menanggapi pernyataan Zakharova.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

  • Presiden Prancis Macron Bakal Kunjungi RI Mei 2025, Bahas Penguatan AI

    Presiden Prancis Macron Bakal Kunjungi RI Mei 2025, Bahas Penguatan AI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prancis Emmanuel Macron bakal berkunjung ke Indonesia pada Mei 2025 guna membahas berbagai hal, salah satunya penguatan kecerdasan buatan (AI) dan pertahanan.

    Pernyataan ini disampaikan langsung kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, di sela-sela acara AI Action Summit yang berlangsung di Grand Palais, Paris, Senin (11/2).

    Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan kehadiran Macron akan menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis.

    “Kunjungan Presiden Macron ke Indonesia akan makin memperkokoh kerja sama strategis di berbagai sektor, termasuk ekonomi digital, kecerdasan buatan, pertahanan, dan energi hijau,” kata Meutya, dikutip Rabu (12/2/2025).

    Jika terlaksana, ini akan menjadi kunjungan kenegaraan pertama Presiden Prancis ke Indonesia sejak deklarasi bersama kemitraan strategis kedua negara pada 2011, saat Perdana Menteri François Fillon dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu di Jakarta.

    Indonesia dan Prancis memiliki hubungan diplomatik yang erat dengan berbagai kerja sama di bidang perdagangan, pertahanan, hingga teknologi. Kehadiran Macron di Indonesia diharapkan dapat membuka babak baru dalam kemitraan strategis kedua negara, khususnya dalam menghadapi tantangan global di era digital.

    Sebelumnya Prancis dikabarkan akan ikut memanaskan persaingan AI di global. 

    Macron akan mengumumkan rencana investasi jumbo swasta senilai US$112,5 miliar atau Rp1.830 triliun untuk pengembangan kecerdasan buatan (AI).   

    Pendanaan tersebut mencakup rencana perusahaan investasi Kanada Brookfield untuk menginvestasikan US$20,61 miliar dalam proyek AI di Prancis dan pendanaan dari Uni Emirat Arab yang dapat mencapai US$51,52 miliar pada tahun-tahun mendatang.

    Dilansir dari Reuters, Senin (10/1/2025) Istana Elysee mengatakan investasi UEA akan mencakup pembiayaan untuk pusat data 1 gigawatt. Surat kabar La Tribune de Dimanche melaporkan bahwa sebagian besar investasi Brookfield akan digunakan untuk pusat data.

    AI membutuhkan sejumlah besar energi untuk memberi daya pada pusat data besar, dengan Eropa terlihat kesulitan untuk memenuhi permintaan pada masa mendatang.

    Bulan lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa OpenAI, SoftBank Group akan menginvestasikan US$500 miliar dalam infrastruktur AI selama empat tahun ke depan untuk membantu Amerika Serikat tetap unggul dari China dan pesaing lainnya dalam perlombaan AI global.

  • Apa Itu The Hague Group? Aliansi Negara yang ‘Hukum’ Israel atas Penjajahan Palestina, Ada Tetangga Indonesia

    Apa Itu The Hague Group? Aliansi Negara yang ‘Hukum’ Israel atas Penjajahan Palestina, Ada Tetangga Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Pada tanggal 31 Januari, perwakilan dari sembilan negara yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda, menyatakan aliansi global, bernama The Hague Group. Kelompok ini bertugas untuk meminta pertanggungjawaban Israel berdasarkan hukum internasional.

    Aliansi itu adalah preseden bersejarah, menandai inisiatif pertama seperti itu sejak Nakba dan pendirian Israel untuk mengoordinasikan tindakan negara untuk mencegah pelanggaran hukum internasional yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.

    Anggota pendiri kelompok itu adalah Belize, Bolivia, Kolombia, Kuba, Honduras, Malaysia, Namibia, Senegal dan Afrika Selatan.

    Beberapa negara bagian ini telah mengambil langkah besar selama 15 bulan terakhir untuk membela dan menegakkan hukum internasional.

    Tindakan The Hague Group untuk Membela Palestina

    Afrika Selatan, misalnya, membawa kasus penting terhadap Israel di Pengadilan Internasional di Den Haag karena dugaan pelanggaran Konvensi Genosida di Gaza.

    Beberapa negara bagian dalam koalisi kemudian bergabung dengan kasus Afrika Selatan di ICJ, termasuk Bolivia, Kolombia dan Namibia.

    Selain itu, Namibia dan Malaysia memblokir kapal-kapal yang membawa senjata ke Israel dari docking di pelabuhan mereka, sementara Kolombia menghentikan ekspor batubara ke Israel. Kolombia dan Bolivia juga menunjuk duta besar mereka untuk memprotes perang Israel yang menghancurkan terhadap Gaza.

    Upaya semacam itu, bagaimanapun, tidak memiliki koordinasi, dan di sinilah The Hague Group diatur untuk memainkan peran penting, menurut Varsha Gandikota-Nellutla, ketua kelompok.

    Gandikota-Nellutla, yang merupakan koordinator co-jenderal Progressive International, kelompok politik transnasional kiri, mengatakan kelompok itu telah dibentuk sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan negara-negara dengan kewajiban hukum internasional yang mengikat.

    Ini adalah referensi untuk pushback oleh sejumlah negara bagian Barat terhadap surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada November 2024, dan ketidakpatuhan terhadap perintah oleh ICJ untuk menghentikan pelanggaran Israel.

    “Kelompok ini benar -benar dimulai dengan satu tahun dari genosida, dan impunitas berani yang diberikan kepada Israel dari pengabaian putusan ICJ dan pembangkangan nyata dari surat perintah penangkapan ICC,” katanya.

    Surat perintah penangkapan Netanyahu adalah yang pertama dalam sejarah pengadilan yang dikeluarkan terhadap politisi dari negara sekutu Barat.

    Menurut undang -undang Roma, perjanjian yang mendirikan ICC pada tahun 2002, semua partai negara memiliki kewajiban hukum untuk menangkap dan menyerah kepada Den Haag yang diinginkan oleh pengadilan.

    Tetapi sejumlah negara bagian Barat yang merupakan partai ICC, termasuk Prancis, Italia dan Hongaria, mengumumkan bahwa mereka tidak akan menegakkan surat perintah jika Netanyahu mendarat di wilayah mereka, mengklaim bahwa ia menikmati kekebalan di bawah hukum internasional.

    Posisi tersebut telah diperdebatkan oleh ICC, serta para ahli kekebalan terkemuka di seluruh dunia.

    Kewajiban Negara Ketiga

    Tahun 2024 ICJ mengeluarkan tiga perintah sementara yang mengikat di kasus Afrika Selatan vs Israel. Ini termasuk perintah untuk Israel untuk menahan diri dari tindakan yang dilarang di bawah Konvensi dan untuk mencegah dan menghukum tindakan tersebut.

    Dalam urutan pertamanya pada 26 Januari 2024, ICJ mengatakan bahwa masuk akal Israel telah melanggar konvensi genosida.

    Sebagai tindakan darurat, badan itu memerintahkan Israel untuk memastikan bahwa pasukannya menahan diri dari tindakan genosida terhadap Palestina.

    Kemudian, mengikuti permintaan oleh Afrika Selatan, pengadilan kemudian mengeluarkan perintah sementara pada 28 Maret dan 24 Mei yang meminta Israel untuk menghentikan serangannya terhadap Rafah dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan kepada warga Palestina.

    Dalam perintah Mei, ICJ juga memerintahkan agar Israel memastikan bahwa penyelidik PBB dapat memasuki Gaza untuk menyelidiki tuduhan genosida.

    Meskipun perintah ICJ ditujukan kepada Israel, negara -negara ketiga memiliki tugas di bawah hukum internasional adat untuk mencegah dan menghukum genosida, bahkan jika itu terjadi di luar wilayah mereka, seperti yang dijelaskan oleh ICJ dalam kasus genosida Bosnia landmark pada tahun 2007.

    Tugas itu dapat ditegakkan dengan mendorong Israel untuk menahan diri dari pelanggaran Konvensi Genosida, dan dengan melakukan uji tuntas untuk memastikan bahwa setiap ekspor atau bantuan tidak berkontribusi pada tindakan yang dapat dihukum di bawah Konvensi.

    Selain itu, ICJ dalam perintah 30 April 2024 dalam kasus Nikaragua vs Jerman mengkonfirmasi kewajiban terhadap negara -negara ketiga untuk memastikan bahwa ekspor senjata tidak digunakan untuk melanggar konvensi genosida dan hukum kemanusiaan internasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gua Polandia Simpan Bukti Orang Makan Orang

    Gua Polandia Simpan Bukti Orang Makan Orang

    Jakarta

    Tim peneliti internasional menemukan bukti konklusif tentang sesuatu yang agak suram terkait dengan komunitas manusia di era Magdalenian, sekitar 18.000 tahun lalu. Di zaman itu, mereka mempraktikkan kanibalisme, bahkan sampai memakan otak manusia.

    Penelitian ini menawarkan wawasan baru yang berharga tentang praktik pemakaman dan ritual pada periode ini dalam sejarah manusia purba.

    Pemahaman kita tentang bagaimana para pemburu-pengumpul di Eropa Paleolitik Atas menghadapi kematian agak terbatas karena betapa jarangnya perkumpulan mereka dalam catatan arkeologi. Namun, beberapa contoh yang terpelihara dengan baik telah membantu memberi tahu kita bagaimana kegiatan dan praktik pemakaman Magdalenian bekerja.

    Penelitian para ahli menemukan sisa-sisa kerangka dan posisi tubuh kerangka terrsebut dinilai untuk mendapatkan informasi. Dalam beberapa konteks, tubuh telah ditutupi dengan oker dan dikelilingi oleh barang-barang kuburan, tetapi terkadang tubuh-tubuh ini kehilangan tulang yang diduga merupakan hasil dari hewan pemakan bangkai. Atau, ada kemungkinan beberapa tulang dikumpulkan oleh orang-orang Magdalenian sebagai relik potensial.

    Namun, seperti dikutip dari Scientific Report, frekuensi tulang-tulang yang hilang ini, serta munculnya bagian-bagian tubuh yang terpisah dan tidak terhubung dalam kumpulan-kumpulan kontemporer lainnya, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih terjadi. Atau dengan kata lain, bagian-bagian tubuh mungkin dipilih secara sengaja oleh orang-orang karena suatu alasan.

    Diketahui bahwa kelompok Magdalenian menggunakan tulang manusia sebagai bahan baku, terkadang membuat piala tengkorak dan perhiasan. Di antara spesimen-spesimen ini, bukti bekas potongan atau bahkan ukiran sangat banyak. Di Prancis saja, bekas potongan tubu manusia telah muncul pada 93 individu Magdalenian. Ini adalah sekitar 40% dari spesimen yang dihitung untuk periode ini di wilayah tersebut.

    Para ahli masih bingung bagaimana menafsirkan tanda-tanda yang jelas tentang ‘modifikasi yang disebabkan manusia’ pada sisa-sisa dari masa ini. Satu pihak dalam perdebatan berpendapat bahwa tanda-tanda sayatan pada tulang bisa jadi merupakan bukti pembersihan tulang perimortem (dilakukan mendekati atau sekitar waktu kematian). Namun, di pihak lain, beberapa orang percaya bahwa aktivitas ini merupakan tanda-tanda daging yang sedang dipersiapkan untuk dikonsumsi.

    Perdebatan ini telah berlangsung di dunia akademis selama beberapa waktu, tetapi sebuah studi baru telah memperkuat interpretasi yang terakhir. Dalam studi tersebut, sebuah tim peneliti internasional menganalisis tulang-tulang manusia yang terletak di Gua Maszycha di Polandia, sebuah situs yang pertama kali ditemukan pada abad ke-19 dan berisi berbagai peralatan batu serta sisa-sisa hewan dan manusia.

    Selama 1990-an, para peneliti menduga bahwa tengkorak yang ditemukan dalam kumpulan di Gua Maszycha menunjukkan bukti kanibalisme. Namun penelitian selanjutnya menolak dugaan ini dengan alasan bahwa tengkorak tersebut tidak memperlihatkan bekas gigi, juga tidak menunjukkan tanda-tanda modifikasi budaya.

    Tak satu pun dari analisis sebelumnya menggunakan teknik modern dalam penilaiannya, dan di sinilah penelitian baru ini berperan. Kini, para peneliti telah memeriksa ulang data sebelumnya dan menambahkan bukti baru ke dalam perdebatan, sehingga menempatkan kanibalisme kembali dalam pembahasan.

    Menurut pernyataan yang diterjemahkan dari Catalan Institute of Human Paleoecology and Social Evolution, para peneliti memeriksa 63 fragmen tulang manusia, termasuk tengkorak dan tulang tungkai panjang, menggunakan teknik mikroskopi 3D yang canggih. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi tanda-tanda yang sengaja dibuat oleh manusia, bukan yang terjadi karena proses alamiah.

    Di antara bukti-bukti ini adalah bekas sayatan dan retakan yang sesuai dengan persiapan konsumsi. Misalnya, ada tanda-tanda jelas tentang penghilangan bungkusan otot, otak, dan sumsum tulang.

    “Lokasi dan frekuensi bekas sayatan serta patah tulang yang disengaja jelas menunjukkan eksploitasi nutrisi pada tubuh, sehingga menepis hipotesis adanya perawatan pemakaman tanpa konsumsi,” kata penulis utama studi Francesc Marginedas dalam pernyataan tersebut.

    Tim tersebut yakin bahwa jasad-jasad itu diproses untuk diambil dagingnya segera setelah kematian mereka untuk menghindari pembusukan. Secara khusus, tengkorak memiliki potongan yang menunjukkan pembuangan kulit kepala dan daging, sementara fraktur pada tulang berasal dari upaya untuk mengeluarkan otak, bagian tubuh yang kaya akan sumber nutrisi. Pada saat yang sama, tulang humerus dan femur memiliki fraktur presisi untuk mengambil sumsum tulang mereka, sumber lemak dan kalori lainnya.

    Secara keseluruhan, bukti menunjukkan adanya manipulasi sistematis terhadap sisa-sisa manusia untuk dikonsumsi, yakni mereka yang memakannya memprioritaskan bagian yang paling bergizi.

    “Kanibalisme adalah perilaku yang terdokumentasikan pada berbagai masa dalam evolusi manusia,” kata Dr. Palmira Saladié, salah satu penulis penelitian tersebut.

    “Dalam konteks prasejarah, kanibalisme dapat menjadi respons terhadap kebutuhan bertahan hidup dan praktik ritual atau bahkan dinamika kekerasan antarkelompok,” tambahnya.

    Ada kemungkinan bahwa praktik kanibalisme ini mungkin terkait dengan meningkatnya ketegangan yang disebabkan oleh perluasan demografi yang terjadi setelah Zaman Es Terakhir. Jumlah orang yang lebih banyak mungkin menyebabkan persaingan yang lebih ketat untuk mendapatkan makanan, yang menghasilkan lebih banyak konflik dan akhirnya tindakan ‘kanibalisme perang’.

    Di seluruh Eropa, saat ini terdapat lima situs dari periode ini yang menunjukkan bukti nyata kanibalisme manusia. Jumlah ini, bersama dengan bukti baru dari Gua Maszycha dan data arkeologi terkait, memungkinkan para peneliti untuk menyatakan bahwa kanibalisme merupakan bagian dari budaya masyarakat selama masa Magdalenian. Kanibalisme merupakan cara untuk memakan orang mati di kelompok mereka sendiri, atau melahap musuh mereka.

    (rns/rns)

  • Sekjen PBB Tolak Rencana AS untuk Menggusur Warga Palestina dari Gaza – Halaman all

    Sekjen PBB Tolak Rencana AS untuk Menggusur Warga Palestina dari Gaza – Halaman all

    Sekjen PBB Tolak Rencana AS untuk Menggusur Warga Palestina dari Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Dalam pengarahan PBB pada hari Senin, juru bicara Farhan Haq menegaskan kembali penolakan PBB terhadap kebijakan apa pun yang bertujuan mengusir penduduk Gaza.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dengan tegas mengecam segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza, menyusul usulan Presiden AS Donald Trump untuk menggusur penduduk Jalur Gaza secara permanen. 

    Pernyataan Trump, yang menegaskan bahwa warga Palestina tidak boleh diizinkan kembali ke tanah air mereka, telah memicu kemarahan, yang memicu kekhawatiran bahwa Amerika Serikat dan “Israel” tengah memajukan rencana pembersihan etnis di Gaza.

    Dalam pengarahan PBB pada hari Senin, juru bicara Farhan Haq menegaskan kembali penolakan PBB terhadap kebijakan apa pun yang bertujuan untuk mengusir penduduk Gaza. 

    Menanggapi komentar Trump, Haq menyatakan, “Jelas, Sekretaris Jenderal tidak setuju dengan apa pun yang melibatkan pemindahan paksa penduduk.” 

    Ia juga menunjukkan bahwa Guterres sebelumnya telah memperingatkan bahwa tidak ada resolusi untuk warga Palestina yang melibatkan pembersihan etnis, dengan menegaskan bahwa setiap langkah untuk mengusir warga Palestina dari Gaza akan menjadi pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

    Pernyataan Trump, yang disampaikan pada hari itu, mengabaikan hak warga Palestina untuk kembali ke rumah mereka, dan sebaliknya menganjurkan pemukiman kembali permanen di negara-negara asing. 

    Pernyataannya sejalan dengan upaya Israel yang telah lama dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk Gaza dan menghalangi kedaulatan Palestina di masa mendatang atas tanah mereka. 

    Para pemimpin Palestina dan kelompok hak asasi manusia telah mengecam usulan tersebut, dengan memperingatkan bahwa usulan tersebut mencerminkan kebijakan pengusiran massal Zionis yang dimulai pada tahun 1948, ketika ratusan ribu warga Palestina dipaksa meninggalkan rumah mereka.

    Respons internasional sangat negatif. Negara-negara Arab , termasuk Mesir, Yordania, dan Arab Saudi, telah menolak mentah-mentah usulan Trump, dengan menekankan bahwa pemindahan paksa warga Palestina akan menjadi tindakan perang dan pelanggaran terang-terangan terhadap hak-hak nasional mereka.

    Pemerintah Eropa , termasuk Jerman, Prancis, dan Inggris, juga telah menyatakan kekhawatiran, dengan menyatakan bahwa warga Palestina harus dapat kembali ke tanah air mereka dan merebut kembali tanah mereka. 

    Sementara itu, organisasi hak asasi manusia telah menggambarkan usulan Trump sebagai cetak biru untuk pembersihan etnis, dengan memperingatkan bahwa AS dan “Israel” sedang berusaha untuk mengubah demografi wilayah tersebut dengan cara yang secara permanen menggusur warga Palestina dari rumah mereka yang sah.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, di sisi lain, secara terbuka menyambut baik usulan Trump, melihatnya sebagai peluang strategis untuk secara permanen menyingkirkan penduduk Palestina dari Gaza. 

    Dukungan Netanyahu telah memperdalam ketegangan dengan Mesir, yang menuduh “Israel” sengaja menghalangi upaya diplomatik untuk menstabilkan Gaza guna membenarkan agresi dan perampasan tanah yang berkelanjutan.

    Sebelumnya hari ini, mediator Mesir memperingatkan bahwa gencatan senjata saat ini di Gaza berisiko runtuh karena pelanggaran terus-menerus yang dilakukan “Israel” terhadap perjanjian tersebut, termasuk pembatasan bantuan kemanusiaan dan agresi militer yang berkelanjutan terhadap warga Palestina.

    SUMBER: AL MAYADEEN