Xcloud.id

Negara: Prancis

  • Pemerintah Dorong Penguatan Perdagangan dan Investasi dengan Prancis

    Pemerintah Dorong Penguatan Perdagangan dan Investasi dengan Prancis

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Chairman of the France-Indonesia Business Council Philippe Louis-Dreyfus.

    Adapun pertemuan tersebut juga dihadiri oleh delegasi MEDEF International yang terdiri dari perwakilan perusahaan terkemuka asal Prancis, seperti Eramet, Airbus, Alstom, Ardian, CMA CGM, Veolia, Louis Dreyfus Armateurs, serta RATP Dev.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi dan investasi antara Indonesia dan Prancis yang sejalan dengan visi kedua negara dalam meningkatkan kerja sama strategis di berbagai sektor utama.

    Adapun, nilai total perdagangan Indonesia dan Prancis pada 2024 mencapai sekitar 2,4 miliar dolar AS.

    Airlangga berharap, melalui penguatan perdagangan dan investasi pada berbagai sektor strategis, kerja sama antar kedua negara dapat terus meningkat di masa mendatang.

    “Indonesia memiliki lebih dari 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di berbagai wilayah, yang dapat menjadi lokasi strategis bagi investasi Prancis di Indonesia,” katanya dalam keterangannya, Jumat, 21 Februari.

    Selain itu, Airlangga menyampaikan terdapat rencana pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) dari Indonesia.

    Menurutnya, kehadiran BPI Danantara diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam menarik investasi asing, memperkuat pembiayaan proyek infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

    “Di bidang pariwisata, Presiden Prabowo berkomitmen untuk membangun Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng sebagai bagian dari upaya meningkatkan sektor pariwisata Indonesia dan menjadikan Bali sebagai pusat ekonomi dan wisata global,” ungkap Airlangga.

    Airlangga menyampaikan Pemerintah Indonesia tentunya juga menggarisbawahi pentingnya percepatan penyelesaian Perundingan Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) guna meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan industri antara kedua pihak.

    “Untuk itu, dukungan dari sektor swasta Prancis untuk mendorong perundingan ini agar segera mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak sangat diperlukan,” ucap Airlangga.

    Pada kesempatan yang sama, Philippe menjelaskan bahwa beberapa Delegasi MEDEF International telah bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto pada Juli 2024 lalu dan sangat terkesan dengan visi serta komitmennya dalam memajukan sektor ekonomi, infrastruktur, dan energi.

    “Visi Presiden Prabowo sangat jelas dan konkret, yakni penguatan di sektor ekonomi, infrastruktur, dan energi akan terus berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan,” tutur Philippe.

    Sebagai informasi, selain perusahaan Prancis seperti Eramet dan L’Oréal yang telah beroperasi di Indonesia, Prancis juga memiliki banyak perusahaan menengah yang memiliki keahlian khusus di berbagai sektor strategis, termasuk konstruksi dan infrastruktur yang ingin melakukan kerja sama dengan mitra di Indonesia.

    Adapun delegasi MEDEF International juga menyampaikan bahwa sektor mineral kritis dan energi merupakan aspek yang penting bagi Prancis.

    Untuk itu, delegasi MEDEF International terdapat keinginan yang cukup kuat untuk membangun dialog strategis dengan Indonesia mengenai mineral kritis, sejalan dengan upaya serupa Prancis di tingkat global.

    Selain itu, diskusi juga mencakup rencana kunjungan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron ke Jakarta pada Mei 2025.

    Kunjungan tersebut diharapkan menjadi momentum penting bagi penguatan kerja sama bilateral dengan kemungkinan akan diumumkannya sejumlah kesepakatan ekonomi yang strategis bagi kedua negara.

    Delegasi MEDEF International juga menyoroti rencana kerja sama antara PT PLN (Persero) dan Hydrogen de France (HDF Energy) dalam pengembangan proyek hidrogen hijau di Sumba dan kerja sama ini diharapkan dapat disepakati dalam kunjungan Presiden Macron ke Indonesia mendatang.

  • Target Kepala BSSN Bantu Tuntaskan Proyek Pusat Data Nasional

    Target Kepala BSSN Bantu Tuntaskan Proyek Pusat Data Nasional

    Jakarta –

    Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid sepakat untuk menyelesaikan salah satu pekerjaan rumah yang tertunda sebelumnya, yakni proyek pembangunan Pusat Data Nasional (PDN).

    PDN yang semula ditargetkan beroperasi pada Oktober 2024 itu harus dimundurkan akibat insiden serangan ransomware yang melibatkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Sebagai informasi, PDN adalah fasilitas pusat data atau data center untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data dari berbagai instansi pusat dan pemerintah daerah.

    Adapun, Nugroho baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29P 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala BSSN.

    “Kita kan ada bersinergi dalam kaitan dengan PDN,” ujar Nugroho ketika ditanya program jangka pendeknya, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    PDN yang berada di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, itu ditargetkan akan beroperasi pada Maret 2024. Berdasarkan informasi terakhir, pembangunan PDN Cikarang sudah 99,74%.

    Pembangunan pusat data nasional ini berada di bawah tanggungjawab Kementerian Komdigi yang kemudian berkoordinasi dengan BSSN. Proyek ini bersumber dari pinjaman dari Pemerintah Prancis dengan total nilai EUR 164.679.680 atau sekitar Rp 2,7 Triliun dengan waktu pengerjaan 24 bulan ketika itu.

    PDN Cikarang dibangun di atas tanah 5.000 hektare dengan total luas bangunan mencapai 16 ribu meter persegi ini mempunyai kapasitas prosesor 25.000 Cores, memory 200 TeraByte, storage 40 PetaByte, mechanical electrical 20 Mega Watt pada kesempatan operasi optimal.

    “Kemudian bersinergi dengan penyelenggara satu data, sosial, dan ekonomi. Banyak hal harus kita lakukan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi karena ada regulasinya, teknisnya. Kami banyak bergerak di bidang teknis, beliau (Menkomdigi Meutya Hafid) akan memberikan hal-hal yang dapat menguatkan apa yang kami kasihkan,” pungkasnya.

    (agt/fay)

  • Marak Penikaman, Polisi Prancis Siaga di Sekolah untuk Geledah Tas

    Marak Penikaman, Polisi Prancis Siaga di Sekolah untuk Geledah Tas

    Paris –

    Para personel kepolisian Prancis akan dikerahkan ke sekolah-sekolah di negara tersebut untuk melakukan penggeledahan secara acak terhadap tas para siswa, dengan fokus mencari pisau atau senjata lainnya yang disembunyikan.

    Langkah ini dimaksudkan untuk melawan peningkatan serangan kekerasan, terutama penikaman di sekolah.

    Menteri Pendidikan Prancis, Elisabeth Borne, seperti dilansir AFP, Jumat (21/2/2025), mengatakan bahwa penggeledahan acak di sekolah-sekolah itu akan dimulai pada musim semi.

    “Saya ingin kita dapat mengatur, bersama dengan kepolisian, jaksa, dan perwakilan sistem pendidikan, penggeledahan tas secara rutin di pintu masuk sekolah-sekolah,” ucap Borne kepada stasiun televisi setempat, BFMTV/RMC.

    Penggeledahan ini, sebut Borne, akan dilakukan oleh personel kepolisian, karena para guru dan staf sekolah tidak berwenang untuk menggeledah para siswa.

    Dalam pernyataannya, Borne menyebut kebijakan baru ini dipicu oleh rentetan aksi penikaman yang menjadi “semakin umum”.

    Borne juga menyatakan bahwa dirinya mengupayakan perubahan aturan di mana setiap siswa yang kedapatan membawa senjata tajam di sekolah, akan secara otomatis diwajibkan menghadapi dewan disiplin. Kasus semacam itu, sebut Borne, juga akan memicu pemberitahuan kepada jaksa wilayah, tanpa kecuali.

    Saat ini, prosedur semacam itu merupakan kebijaksanaan kepala sekolah masing-masing.

    Pada awal bulan ini, seorang siswa berusia 17 tahun mengalami luka parah akibat serangan penikaman di sebuah sekolah menengah di Bagneux, pinggiran barat daya Paris,

    Seine-Saint-Denis, wilayah yang terletak di utara Paris dengan tingkat kejahatan di atas rata-rata, pada bulan ini menempatkan sekitar 20 sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di bawah pengawasan kepolisian. Sekitar 100 polisi dikerahkan di sekolah-sekolah itu.

    Langka tersebut, menurut otoritas Seine-Saint-Denis, dimaksudkan untuk membantu “mencegah terulangnya tindakan kekerasan” setelah serangkaian insiden terjadi.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Perang Saudara Menggila-Ubah Negara Ini Jadi ‘Neraka’, PBB Teriak!

    Perang Saudara Menggila-Ubah Negara Ini Jadi ‘Neraka’, PBB Teriak!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Para pejabat tinggi PBB memperingatkan bahwa serangan pemberontak yang didukung Rwanda di Kongo timur dapat mengancam perdamaian di wilayah Afrika yang lebih luas dan makin banyak memakan korban. Hal ini disampaikan mereka dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB lalu.

    “Sangat penting bagi dewan ini untuk mengambil langkah-langkah yang mendesak dan tegas untuk mencegah perang regional yang lebih luas,” kata Bintou Keita, utusan khusus PBB untuk Kongo pada Rabu (19/2/2025), seperti dikutip The Associated Press.

    Huang Xia, utusan khusus PBB untuk wilayah Danau Besar Afrika, yang meliputi Kongo, Burundi, Rwanda, dan Uganda juga buka suara. Ia menyebut pengambilalihan kota-kota besar di Kongo timur oleh kelompok pemberontak M23 dalam beberapa minggu terakhir dan pernyataan oleh pihak-pihak penting menunjukkan “risiko terjadinya konflik regional lebih nyata saat ini daripada sebelumnya”.

    Sementara itu, Duta Besar Prancis untuk PBB Nicolas De Riviere mendesak dewan untuk segera mengadopsi rancangan resolusi yang diedarkan oleh negaranya dua minggu lalu. Rancangan tersebut menegaskan kembali dukungan terhadap integritas dan kedaulatan wilayah Kongo, mendesak diakhirinya serangan M23 dan penarikan pasukan Rwanda, dan menyerukan dimulainya kembali perundingan dengan segera.

    “Risiko perang regional meningkat setiap hari,” katanya.

    M23 adalah yang paling menonjol dari lebih dari 100 kelompok bersenjata yang bersaing untuk menguasai kekayaan mineral senilai triliunan dolar di Kongo timur. Wilayah ini kaya akan emas dan coltan, mineral utama yang digunakan dalam barang elektronik konsumen seperti laptop dan telepon pintar.

    Menurut para ahli PBB, para pemberontak didukung oleh sekitar 4.000 tentara dari negara tetangga Rwanda, dan terkadang telah bersumpah untuk berbaris hingga ke ibu kota Kongo, Kinshasa, yang berjarak lebih dari 1.000 mil.

    Dalam serangan kilat selama tiga minggu, M23 menguasai kota utama Kongo timur, Goma, dan merebut kota terbesar kedua, Bukavu, pada hari Minggu.

    Keita, yang juga mengepalai misi penjaga perdamaian PBB di Kongo, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa sejak saat itu, M23 terus maju, merebut kota Kamanyola di persimpangan tiga perbatasan, yakni Kongo, Rwanda, dan Burundi.

    Menteri Luar Negeri Kongo Thérèse Kayikwamba Wagner menuntut Dewan Keamanan untuk memerintahkan penarikan segera pasukan Rwanda.

    “Pasukan ini telah menginjak-injak hukum internasional, mendatangkan kematian dan kehancuran, serta melanggar kedaulatan kami,” katanya.

    Duta Besar Rwanda untuk PBB Ernest Rwamucyo mengatakan “kepemimpinan Afrika harus mendorong penyelesaian konflik ini” serta mengkritik presiden Kongo karena mencari sanksi terhadap negaranya dari pemerintah Barat.

    Pada tahap ini, PBB tidak mengetahui agenda M23, niat para pendukungnya, atau sejauh mana mereka akan bertindak dan mengapa, kata Huang, utusan PBB untuk Great Lakes.

    “Situasi ini harus dihentikan sebelum kita melihat pemicu perang regional yang meluas, yang konsekuensinya akan sangat menghancurkan dan merusak upaya selama dekade terakhir untuk membawa stabilitas ke wilayah Afrika Tengah,” kata Huang.

    Dewan Hak Asasi Manusia PBB bulan ini meluncurkan sebuah komisi yang akan menyelidiki kekejaman, termasuk tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan yang mirip dengan “eksekusi singkat” oleh kedua belah pihak.

    (luc/luc)

  • China-AS Perang AI, Pemerintah Beberkan Posisi Indonesia

    China-AS Perang AI, Pemerintah Beberkan Posisi Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Teknologi kecerdasan buatan (AI) menjadi sorotan di berbagai belahan dunia. Amerika Serikat (AS) dan China menjadi dua negara yang paling gencar berkompetisi untuk mendominasi teknologi masa depan tersebut.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomidig) Nezar Patria mengatakan Indonesia berada di persimpangan jalan dalam menavigasi AI. Pasalnya, pertarungan untuk menguasai AI terjadi di hampir semua belahan dunia.

    Nezar menekankan bahwa perkembangan AI membawa banyak manfaat, tetapi ada juga risiko yang perlu diantisipasi. Misalnya terkait etika, keamanan privasi, hingga peluang menggantikan profesi manusia.

    Untuk itu, dalam acara AI Summit di Prancis beberapa saat lalu, negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menandatangani deklarasi untuk mengembangkan AI yang inklusif dan berkelanjutan.

    Sebagai informasi, dalam deklarasi tersebut, Inggris dan AS menolak untuk menandatanganinya.

    Nezar mengatakan perkembangan AI di Indonesia sebenarnya cukup pesat dalam beberapa waktu terakhir. Peluangnya sangat besar, terlebih karena pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 221 juta di 2024.

    “Pemerintah terus membuka kerja sama dengan perusahaan teknologi agar bisa ada transfer of knowledge. Penting sekali kerja sama untuk mendapatkan nilai tambah ekosistem AI di Indonesia dengan mitra teknis global,” kata Nezar dalam acara CNBC Indonesia Tech & Telco Summit 2025, Jumat (21/2/2025).

    Meski pemerintah tak ingin membatasi inovasi, tetapi Nezar juga menyoroti pentingnya regulasi untuk memastikan pengembangan AI yang aman.

    “Kami sekarang sedang menyusun aturan yang mengikat secara hukum untuk memitigasi risiko dan mendorong pengembangan AI yang positif,” kata Nezar.

    Sejauh ini, pemerintah sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait etika AI yang diterbitkan pada 2023 lalu. Aturan lain juga berupa UU ITE dan UU PDP yang dijadikan acuan payung hukum dalam pengembangan AI.

    “Ada juga Permen PSE yang memberikan beberapa panduan penting. Diharapkan ini bisa jadi acuan AI yang etis, aman, dan bertanggung jawab,” ia menuturkan.

    Lebih lanjut, Nezar mengatakan dalam tata kelola AI, pemerintah fokus pada kebijakan AI yang aman dengan pendekatan 3P, yakni policy (kebijakan), people (sumber daya manusia), dan platform.

    (fab/fab)

  • Jelang Pemilu Jerman, Bagaimana Cara Pendanaan Partai dan Kampanye?

    Jelang Pemilu Jerman, Bagaimana Cara Pendanaan Partai dan Kampanye?

    Jakarta –

    Kurang dari dua minggu sebelum pemilihan umum Jerman, sebuah lembaga pengawas anti-korupsi telah mendesak reformasi undang-undang pendanaan partai di Jerman yang “tidak transparan”. Seruan ini muncul di tengah sumbangan besar untuk partai AfD dan BSW – dan ketika Jerman merosot dari peringkat ke-9 ke peringkat ke-15 dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International.

    Tidak ada batasan jumlah sumbangan yang dapat diberikan oleh perorangan, perusahaan, atau kelompok kepada partai-partai di Jerman, atau seberapa sering sumbangan tersebut diberikan.

    Ketua Transparency International (TI) Jerman, Alexandra Herzog, melihat hal ini sebagai masalah besar: “Di Jerman, apa yang dapat diberikan seseorang kepada partai tidak dibatasi. Kami menyerukan batas atas €50.000 per donor, per tahun, per partai.”

    Dalam wawancara dengan DW, Herzog mengutip sumbangan jutaan euro baru-baru ini kepada partai sayap kanan Jerman,Alternatif untuk Jerman (AfD) dari seorang mantan pejabat partai sayap kanan Austria, Freiheitliche Partei sterreichs (FP). AfD menerima pembayaran hampir 2,35 juta euro atau sekitar 40 miliar rupiah untuk mendanai poster kampanye berskala besar jelang pemilu 23 Februari.

    Sementara sumbangan dari luar Uni Eropa dibatasi hingga 1.000 euro, sumbangan dari warga negara Uni Eropa sendiri tidak dibatasi.

    Bahaya sumbangan dalam jumlah besar

    Akan tetapi, sumbangan dalam jumlah besar harus segera dilaporkan ke parlemen Jerman. Sumbangan dari mantan pejabat FP Austria ini, menurut pihak Bundestag telah sesuai dengan peraturan. Otoritas terkait juga mengatakan kepada portal berita Jerman tagesschau.de bahwa tidak ada alasan untuk mempertanyakan keabsahan penerimaan sumbangan tersebut berdasarkan informasi yang ada.

    Namun demikian, Ketua TI Jerman memperingatkan akan bahaya dari pemberian sumbangan semacam itu. “Transparansi yang tidak memadai dan sumbangan besar yang tidak terkendali – beberapa di antaranya berasal dari luar negeri – membahayakan persaingan politik yang adil dan merusak kepercayaan warga negara terhadap demokrasi.”

    Sebaliknya, negara-negara seperti Finlandia dan Prancis memiliki batasan sumbangan. Perancis bahkan melarang sumbangan dana dari perusahaan. Menurut Herzog, aturan pendanaan partai di Jerman saat ini membuat Jerman lebih rentan terhadap upaya negara asing untuk memberikan pengaruhnya.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Sumbangan besar yang terus meningkat

    Tahun lalu Partai Politik Jerman mencapai rekor ‘penerima sumbangan dalam jumlah besar’ – dengan jumlah lebih dari 18,6 juta euro atau sekitar 320 miliar rupiah yang dilaporkan ke parlemen.

    Partai Uni Kristen Demokrat (CDU) mendapat banyak sumbangan tunai setelah runtuhnya koalisi, sedang Partai Bundnis Sahra Wagenknecht (BSW), sebuah partai populis pendatang baru, duduk di teringkat teratas penerima sumbangan terbanyak di tahun 2024. BSW menerima 6,4 juta euro lebih banyak daripada CDU yang menerima 5,3 juta euro. Mayoritas ‘hadiah besar’ tersebut berasal dari seorang pengusaha Jerman. Tahun ini, sumbangan yang diterima kaum konservatif lebih unggul.

    Kurang dari seminggu sebelum pemilihan, penyelidik Austria mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki donasi untuk AfD yang berasal dari Gerhard Dingler, seorang warga negara Austriadan mantan manajer regional partai berhaluan populis sayap kanan, FP. Dingler dilaporkan telah menyumbangkan 2,35 juta euro kepada AfD untuk digunakan sebagai biaya poster-poster kampanye. Namun, menurut media seperti Der Spiegel, Standard, dan ZDF, serta Kantor Polisi Kriminal Federal dan Badan Intelijen Nasional Austria (DSN), uang tersebut berasal dari seorang pengusaha Jerman dan Dingler diduga hanya sebagai kedok. Mereka sedang menyelidiki kecurigaan adanya pendanaan partai terselubung yang dilarang keras berdasarkan undang-undang Jerman terkait partai politik.

    Jika dugaan tersebut terbukti, AfD harus membayar denda akibat pendanaan partai ilegal. Denda ini bisa mencapai tiga kali lipat dari jumlah sumbangan ilegal tersebut.

    Berdasarkan undang-undang pendanaan partai Jerman, partai tidak diperbolehkan menerima sumbangan anonim di atas 500 euro. Jumlah di atas 10.000 euro harus dipublikasikan dalam laporan tahunan masing-masing partai bersamaan dengan informasi pendonor.

    Presiden Parlemen Jerman harus segera diberitahu terkait sumbangan dengan nominal diatas 35.000 euro. Jumlah dan identitas donatur juga harus segera dipublikasikan di koran parlemen. TI Jerman menginginkan agar semua pemberian di atas 10.000 euro turut dipublikasikan.

    Sumber pendanaan lain: Iuran keanggotaan dan negara

    Partai-partai juga memperoleh pendapatan dari iuran keanggotaan, yang biasanya dikaitkan dengan pendapatan bersih anggota. Partai Hijau, misalnya, iuran keanggotaan bulanan umumnya 1% dari pendapatan bersih.

    CDU membebankan iuran keanggotaan kepada 363.000 anggotanya antara 8 euro hingga 50 euro per bulannya sesuai dengan pendapatan mereka – sedangkan iuran keanggotaan Partai Sosial Demokrat (SPD) dimulai dari 6 euro dan hingga 300 euro perbulannya untuk anggota dengan pendapatan bersih bulanan di atas 6.000 euro.

    Partai politik di Jerman juga menerima dana dari pemerintah federal, tergantung seberapa banyak perolehan suara mereka dalam pemilihan umum. Mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan publik jika berhasil mendapatkan setidaknya 1% suara di tingkat negara bagian atau 0,5% suara dalam pemilihan umum Uni Eropa atau federal.

    Selain itu, partai-partai tersebut menerima 45 sen euro untuk setiap euro yang mereka terima dalam bentuk iuran keanggotaan, kontribusi dari perwakilan terpilih, dan sumbangan (hingga 3300).

    Namun, dana yang didapat partai dari negara, tidak dapat melebihi setengah pendapatan partai tersebut setiap tahunnya.

    Batas atas pendanaan negara ditetapkan setiap tahun oleh Bundestag. Pada tahun 2024, batasan tersebut tersebut naik menjadi totl 219 juta euro

    Pendanaan kampanye

    Tidak seperti Amerika Serikat dan negara-negara lainnya, Jerman tidak membedakan antara pembiayaan kampanye dan dana partai politik. Kampanye dianggap sebagai bagian dari tugas normal partai politik dan oleh karena itu termasuk dalam total anggaran partai.

    Dan tidak seperti di Amerika Serikat, di Jerman semua iklan kampanye, mulai dari papan reklame hingga iklan radio dan TV, dibatasi hingga beberapa minggu sebelum pemilihan berlangsung.

    CDU dilaporkan memiliki anggaran kampanye tertinggi di antara semua partai, yakni sebesar 28 juta euro, kata seorang juru bicara kepada RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

    Tentu saja, semua ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pembiayaan pemilu di Amerika Serikat. Pengeluaran pemilu di AS periode 2020-2024 diperkirakan antara 10 hingga 15 miliar dolar.

    Diadaptasi dari artikel DW Bahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Iran Hukum Gantung 975 Orang pada 2024

    Iran Hukum Gantung 975 Orang pada 2024

    Teheran –

    Otoritas Iran telah mengeksekusi mati sedikitnya 975 orang sepanjang tahun 2024 lalu. Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) menyebut angka itu sebagai “eskalasi yang mengerikan” dalam penerapan hukuman mati di negara Syiah tersebut.

    Data tersebut, seperti dilansir AFP, Jumat (21/2/2025), diungkapkan oleh dua kelompok HAM, Iran Human Rights (IHR) yang berbasis di Norwegia dan Together Against the Death Penalty (ECPM) yang berasal dari Prancis dalam laporan gabungan terbaru yang dirilis pada Kamis (20/2) waktu setempat.

    Disebutkan laporan itu bahwa angka 975 orang dieksekusi mati dalam setahun itu merupakan angka tertinggi sejak IHR mulai melakukan pencatatan untuk pelaksanaan eksekusi mati di Iran sejak tahun 2008 lalu.

    Dalam beberapa tahun terakhir, eksekusi mati di Iran dilakukan dengan metode hukuman gantung, yang kebanyakan di halaman penjara tetapi kadang-kadang di depan umum, meskipun metode lainnya tetap ada dalam undang-undang negara itu.

    Menurut laporan gabungan itu, angka tersebut “mengungkapkan eskalasi yang mengerikan dalam penggunaan hukuman mati oleh Republik Islam (Iran) pada tahun 2024”.

    IHR dan ECPM menuduh Teheran menggunakan hukuman mati sebagai “alat utama dalam penindasan politik”.

    “Eksekusi mati ini merupakan bagian dari perang Republik Islam melawan rakyatnya sendiri untuk mempertahankan kekuasaannya,” sebut Direktur IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, dalam laporan tersebut.

    “Rata-rata lima orang dieksekusi mati setiap hari dalam tiga bulan terakhir tahun tersebut, dengan meningkatnya ancaman perang antara Iran dan Israel,” ujarnya.

    Lihat juga Video ‘Iran Pamer Drone Terbesar Mereka ‘Gaza’, Bisa Bawa Muatan 500 Kg’:

    Angka eksekusi mati di Iran tahun 2024 lalu, menurut laporan tersebut, menunjukkan peningkatan sebesar 17 persen jika dibandingkan dengan 834 eksekusi mati yang tercatat sepanjang tahun 2023.

    Laporan gabungan IHR dan ECPM itu juga menyebut bahwa dari 975 orang yang dieksekusi mati sepanjang tahun 2024, sekitar empat orang di antaranya dihukum gantung di depan umum. Kemudian sebanyak 31 orang lainnya yang dieksekusi mati di Iran berjenis kelamin perempuan.

    Disebutkan juga bahwa angka itu merupakan angka tertinggi dalam 17 tahun terakhir untuk jumlah eksekusi mati dalam setahun di Iran.

    Kelompok-kelompok HAM, yang menyebut Iran sebagai negara yang paling banyak melakukan eksekusi mati setelah China, menuduh Teheran menggunakan hukuman mati untuk menebar ketakutan di kalangan masyarakat, terutama setelah unjuk rasa besar-besaran meluas secara nasional tahun 2022.

    Tindak kejahatan yang dapat dihukum mati di Iran mencakup pembunuhan, pemerkosaan, dan pelanggaran narkoba. Namun tuduhan lainnya yang lebih samar, seperti “korupsi di muka Bumi” dan “pemberontakan” — yang menurut para aktivis digunakan untuk menindak pembangkang — juga terancam hukuman mati.

    Lihat juga Video ‘Iran Pamer Drone Terbesar Mereka ‘Gaza’, Bisa Bawa Muatan 500 Kg’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Cegah Anak-anak Merokok, Standarisasi Kemasan Hindarkan Promosi Berlebihan dan Tampilkan Kesan Keren – Halaman all

    Cegah Anak-anak Merokok, Standarisasi Kemasan Hindarkan Promosi Berlebihan dan Tampilkan Kesan Keren – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau, Direktorat P2PTM Kementerian Kesehatan RI dr.Benget Saragih, M.Epid mengatakan branding atau promosi industri rokok terus menyasar anak muda sebagai target.

    Selama ini, iklan maupun kemasan rokok yang beredar di pasaran selalu menampilkan kesan “keren” dan baik.

    Karena itu, pemerintah berupaya mencegah anak-anak merokok salah satunya dengan standarisasi kemasan.

    “Hanya warna yang distandarkan.Supaya, jangan ada lagi nanti warna-warna seperti pink itu untuk wanita, yang hitam itu untuk laki-laki. Itu yang kami mau seragamkan,” kata dia dalam Media Briefing Perlunya Dukungan Media dalam “Penerapan Aturan Standardisasi Kemasan pada Bungkus Rokok dalam Upaya Menurunkan Prevalensi Perokok di Indonesia’ di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Rencana penyeragaman kemasan rokok itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

    Adapun standarisasi kemasan pada rokok adalah

    1. Penghapusan elemen branding (logo, warna, desain khas).

    2. Mewajibkan peringatan kesehatan yang lebih besar dan mencolok.

    3. Menggunakan warna dan desain seragam untuk mengurangi daya tarik produk.

    Contoh negara yang telah menerapkan: Australia, Inggris,Singapur, Prancis, Thailand, Nepal, Arab Saudi, dll

    “Artinya, bukan kemasan kolos. Masih ada semua, hanya warna yang standarkan,” kata dia.

    Ia memaparkan, tujuan penerapan standar kemasan rokok adalah selain mengurangi daya tarik ada juga meningkatkan efektivitas peringatan merokok hingga mengurangi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok.

    Serta membantu menurunkan angka perokok  banget.

    “Jadi perokok itu takut, oh berbahaya kalau tetap merokok. Begitu juga anak-anak. Karena tadi merokok itu faktor risiko menyebabkan penyakit tidak menular seperti jantung dan kanker,” tutur dia

    Dokter Benget menegaskan, pemerintah tidak pernah melarang warga untuk merokok. Namun mencegah anak-anak menjadi perokok pemula.

    “Itulah tanggung jawab pemerintah Indonesia. Tidak ada kata melarang orang merokok, tidak ada kata menutup pabrik merokok, tapi kami melarang orang merokok di kawasan tanpa rokok,” tegas Dokter Benget.

    Ditambahkan Konsultan Vital Strategies dr Lily S. Sulistyowati, MM, melalui kebijkan kemasan rokok terstandar menghilangkan berbagai bentuk branding, pesan keliru, sehingga bisa memberikan informasi yang lebih mendidik terkait bahaya produk tembakau untuk semua segmen masyarakat.

    Kebijakan ini terbukti efektif di berbagai negara, berdampak positif terkait pengendalian konsumsi, pencegahan perokok pemula.

    “Sudah dimenangkan oleh WTO (tidak melanggar properti intelektual), sudah juga diterapkan oleh banyak negara — apa lagi yang perlu diragukan? Pemerintah berkomitmen mengimplementasikan regulasi dengan optimal, percaya
    diri karena ini untuk tujuan kesehatan masyarakat yang lebih penting,” jelas Lily.

  • Macron Jadi Penjamin, Beberkan Isi Pertemuan Darurat Dedengkot Uni Eropa soal Perdamaian Ukraina – Halaman all

    Macron Jadi Penjamin, Beberkan Isi Pertemuan Darurat Dedengkot Uni Eropa soal Perdamaian Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Negara-negara di Eropa yang bermitra dengan Ukraina menjalin persatuan dalam situasi perang dengan Rusia.

    Mereka menyatakan akan terus mendukung Ukraina dan memikul tanggung jawab atas perdamaian dan keamanan di Eropa.

    Demikian dikatakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron setelah pertemuan darurat dengan mitranya di Uni Eropa dan Kanada, Islandia, serta Norwegia.

    “Kami mendukung Ukraina dan akan bertanggung jawab penuh untuk memastikan perdamaian dan keamanan di Eropa. Ini adalah kepentingan mendasar Prancis dan saya adalah penjaminnya,” tulis Presiden Prancis di  X pada Kamis (20/2/2025) pagi.

    Ia menekankan, Prancis dan mitra-mitranya memiliki pandangan yang sama dengan Presiden AS Donald Trump dalam mengakhiri perang yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina.

    Dalam upaya mereka untuk mencapai perdamaian, mitra Eropa akan terus mematuhi prinsip-prinsip berikut:

    Ukraina harus selalu diikutsertakan, dan hak-haknya harus dihormati.
    Perdamaian harus abadi dan disertai dengan jaminan yang kuat dan dapat dipercaya.
    Kekhawatiran keamanan orang Eropa harus diperhitungkan.

    “Kami yakin akan perlunya meningkatkan anggaran dan kemampuan pertahanan dan keamanan kami untuk Eropa dan masing-masing negara kami. Keputusan akan diambil dalam beberapa hari dan minggu mendatang,” tambahnya.

    Macron mengadakan pertemuan setelah utusan khusus Presiden AS untuk Rusia dan Ukraina, Keith Kellogg, menyatakan, AS tidak menganggap Eropa sebagai mitra di meja perundingan  untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

    Sebelumnya, pada Senin (17/2/2025), Presiden Prancis mengadakan pertemuan darurat yang dihadiri oleh para pemimpin negara-negara utama Uni Eropa dan Inggris – totalnya delapan negara – bersama dengan Sekretaris Jenderal NATO dan pejabat senior Uni Eropa.

    Menlu AS Membantah

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, pada hari Minggu (16/2/2025), menegaskan Uni Eropa akan ikut serta menjadi bagian dari setiap “perundingan nyata” untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina.

    Pernyataan ini, dikemukakan Rubio guna menjawab sejumlah tudingan yang keluar setelah munculnya kabar AS bakal menggelar pertemuan minggu ini dengan Rusia.

    Rubio membantah tudingan yang menyebut, Uni Eropa tak akan dilibatkan dalam negosiasi damai di Ukraina setelah Rusia dan Amerika Serikat menggelar pertemuan di Arab Saudi dalam beberapa hari mendatang.

    Dikutip dari wawancaranya dengan CBS, Rubio mengatakan, proses perundingan belum dimulai secara serius kala kedua negara bertemu di Saudi pekan ini.

    Diplomat Amerika tersebut, mengaku Uni Eropa baru dilibatkan jika pembicaraan terkait negosiasi damai berkembang.

    Rubio memastikan, Ukraina dan negara-negara Eropa lainnya akan dilibatkan dalam setiap perundingan yang bermakna.

    “Pada akhirnya, kita harus menunggu hingga mencapai titik di mana pertemuan ini (dengan Rusia) menghasilkan sebuah perundingan nyata, dan kita belum sampai di sana” ungkap Rubio dalam acara “Meet the Press” di CBS.

    “Akan tetapi, jika kesepakatan itu terjadi, Ukraina harus dilibatkan karena mereka negara yang diserang, dan Eropa harus dilibatkan karena mereka juga memberlakukan sanksi terhadap Putin dan Rusia,” lanjut Rubio.

    “Tapi terus terang, Kita belum sampai di tahapan sana,” pungkas mantan senator Florida tersebut.

    Sebelumnya pada hari Minggu, Reuters melaporkan pejabat AS telah memberikan kuesioner kepada pejabat Eropa, antara lain menanyakan berapa banyak pasukan yang dapat mereka sumbangkan untuk menegakkan kesepakatan damai antara Ukraina dan Rusia.

    “Presiden Trump berbicara dengan Vladimir Putin minggu lalu, dan dalam percakapan itu, Vladimir Putin menyatakan minatnya pada perdamaian, dan presiden menyampaikan keinginannya untuk melihat konflik ini berakhir dengan cara yang tahan lama serta melindungi kedaulatan Ukraina,” kata Rubio.

    “Sekarang, jelas itu harus diikuti dengan tindakan, jadi beberapa minggu dan hari ke depan akan menentukan apakah ini serius atau tidak. Pada akhirnya, satu panggilan telepon belum bisa menciptakan perdamaian.” sambung Rubio

    Rubio mengatkan, pertemuan di Arab Saudi bukanlah hal yang mendadakan karena dirinya sebelumnya sudah dijadwalkan untuk melakukan kunjungan resmi jauh hari sebelum dialog dengan Rusia diumumkan.

    Ia juga mengaku, komposisi delegasi Rusia yang akan ditemuinya masih belum final.

    Ketika ditanya apakah ia telah membahas pencabutan sanksi terhadap Rusia selama panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada hari Sabtu (15/2/2025), Rubio menolak memberikan konfirmasi.

    Rubio hanya mengatakan, mereka tidak membahas detail pembicaraan apa pun untuk saat ini.

    Di lain pihak, Moskow menyatakan, kedua belah pihak telah membahas penghapusan “hambatan sepihak” yang diberlakukan oleh pemerintahan AS sebelumnya dalam hubungan dengan Rusia.

    Rubio mengatakan, ia memang membahas kondisi operasional “yang sulit” dari kedutaan AS di Moskow dengan Lavrov.

    Jika ada kemajuan dalam upaya perdamaian di Ukraina, baik Rusia maupun AS membutuhkan kedutaan yang berfungsi dengan baik di negara masing-masing, tambahnya.

    Kekhawatiran Uni Eropa

    EMMANUEL MACRON – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English pada Jumat (14/2/2025) yang menampilkan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Emmanuel Macron menghelat KTT darurat Uni Eropa pada hari Senin (17/2/2025) terkait perang di Ukraina. (Tangkap layar YouTube Al Jazeera English)

    Prasangka buruk terhadap pertemuan antara AS dan Rusia ini secara terang-terangan disampaikan oleh sejumlah pemimpin di negara-negara Uni Eropa.

    Hal ini terlihat dari upaya Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang menghelat KTT darurat Uni Eropa pada hari Senin (17/2/2025) terkait perang di Ukraina.

    KTT darurat tersebut, digelar karena banyak pejabat di Uni Eropa yang mengaku terkejut dan “terguncang” oleh langkah-langkah administrasi Trump terkait Ukraina, Rusia, dan pertahanan Eropa dalam beberapa hari terakhir.

    Kekhawatiran utama mereka adalah, mereka tidak lagi dapat mengandalkan perlindungan militer AS.

    Selain itu, sejumlah petinggi Uni Eropa menilai Trump akan berusaha menandatangani kesepakatan damai dengan Putin secara sepihak tanpa mengikutsertakan masukan dari Uni Eropa di dalamnya.

    Upaya tersebut, diyakini Uni Eropa dilakukan Trump dan Putin untuk melemahkan Kyiv dan keamanan kontinental Eropa secara keseluruhan.

    Adapun pembicaraan yang direncanakan di Arab Saudi pada minggu ini, juga bertepatan dengan upaya AS untuk mencapai kesepakatan dengan Kyiv guna menguasai kekayaan sumber daya alam Ukraina.

    Dalam wawancara dengan NBC yang disiarkan pada hari Minggu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mempertanyakan apakah mineral di wilayah yang dikuasai Rusia akan diberikan kepada Putin.

    Trump, yang melakukan panggilan dengan Putin pada hari Rabu (12/2/2025) menyatakan bahwa pemimpin Rusia itu menginginkan perdamaian.

    Ia juga mengatakan pada hari Minggu, Putin tidak akan berusaha menguasai seluruh wilayah Ukraina.

    “Itu akan menjadi masalah besar bagi saya, karena Anda tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Saya pikir dia ingin mengakhirinya,” kata Trump kepada wartawan di West Palm Beach, Florida.

    Trump menambahkan, Zelenskyy akan dilibatkan dalam pembicaraan untuk mengakhiri konflik tersebut.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Bobby)

    Artikel Lain Terkait Donald Trump dan Konflik Rusia vs Ukraina

  • ‘Pintu Kematian’ NATO Terbuka Gegara Trump, Warga Eropa Teriak

    ‘Pintu Kematian’ NATO Terbuka Gegara Trump, Warga Eropa Teriak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengecilkan pengaruhnya dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) membuat warga di negara anggota aliansi itu resah. Keresahan dirasakan warga di negara NATO yang berbatasan dengan Rusia, yang bersitegang dengan aliansi itu setelah Moskow menyerang Ukraina.

    Mengutip Reuters, langkah-langkah Trump terhadap Ukraina, Rusia, dan pertahanan Eropa dalam beberapa hari terakhir telah menjungkirbalikkan keyakinan lama bahwa Washington akan bertindak sebagai penjamin keamanan benua itu. Dan, dengan Trump yang tampaknya menyalahkan Kyiv karena memulai konflik dan pada saat yang sama mencairkan hubungan dengan Moskow, beberapa warga Polandia misalnya, khawatir bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan merasa berani untuk menyerang lebih banyak negara termasuk sejumlah negara NATO yang berbatasan dengannya.

    “Kebijakan luar negeri AS sangat menakutkan saya. Saya merasakan stabilitas ini, dan setelah Polandia bergabung dengan NATO, setelah bergabung dengan Uni Eropa, saya pikir kita memiliki momen perdamaian ini, tetapi ternyata itu hanya sesaat,” kata seorang warga Polandia bernama Katarzyna Paprota, Kamis (20/2/2025).

    Pensiunan Latvia bernama Silvija Spriedniece, 84 tahun, juga khawatir tentang kemungkinan agresi Rusia. Menurutnya, dengan kebijakan Trump yang sedikit melepaskan tangannya untuk Eropa, Putin dapat menjelma menjadi agresor.

    “Saya bukan politisi, tetapi saya mengerti bahwa Trump ini bukan pertanda baik bagi kita. Putin sudah menjadi agresor seperti Stalin, Hitler, dan yang lainnya. Kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang baik di sana,” tandasnya.

    Sejumlah pemimpin Eropa pun telah berupaya memadamkan kekhawatiran publik ini. Para pemimpin Benua Biru seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, PM Italia Giorgia Meloni, serta Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte telah menggelar pertemuan di Paris Senin lalu terkait hal ini.

    Setelah pertemuan di Paris, PM Inggris Starmer mengatakan harus ada komitmen keamanan AS bagi negara-negara Eropa untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian pascaperang ke Ukraina, meskipun ia mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan berapa banyak pasukan Inggris yang bersedia ia kerahkan.

    “Eropa harus memainkan perannya, dan saya siap mempertimbangkan untuk mengerahkan pasukan Inggris di lapangan bersama negara-negara lain jika ada perjanjian perdamaian yang langgeng, tetapi harus ada jaminan AS, karena jaminan keamanan AS adalah satu-satunya cara untuk secara efektif mencegah Rusia menyerang Ukraina lagi,” ungkap Starmer kepada wartawan.

    Namun, imbauan Eropa ini masih memicu ketakutan besar pada warga kawasan tersebut, dengan Washington masih belum memberikan tanggapan yang rinci soal pernyataan Starmer. Pensiunan Imants Robeznieks, 73 tahun, mengatakan bahwa ia berharap Eropa dapat memberikan tanggapan dan konkret dalam menangani ancaman yang datang dari Moskow.

    “Saya merasa terganggu bahwa Putin dan Trump, atau sebaliknya, benar-benar akur. Semoga sekarang Paris akan memikirkan sesuatu, Eropa akan memikirkan sesuatu… kalau tidak, semuanya akan menjadi buruk,” tuturnya.

    (sef/sef)