Xcloud.id

Negara: Prancis

  • Mahasiswa Indonesia Dihukum 2 Tahun Penjara dan 3 Tahun Masa Percobaan karena Impor Obat Terlarang – Halaman all

    Mahasiswa Indonesia Dihukum 2 Tahun Penjara dan 3 Tahun Masa Percobaan karena Impor Obat Terlarang – Halaman all

    Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Seorang pria yang merupakan mahasiswa internasional asal Indonesia di Kota Beppu, Prefektur Oita, didakwa mencoba mengimpor obat-obatan berbahaya terlarang atau narkoba.

    Ia dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan tiga tahun masa percobaan oleh pengadilan di Oita, Jepang.

    Benigno Alleri Putra Pelarin Gusti Siswoko (21), seorang mahasiswa internasional asal Indonesia yang tinggal di Kota Beppu, dihukum karena melanggar Undang-Undang Farmasi dan Alat Kesehatan.

    Menurut putusan pengadilan, Siswoko diduga mencoba mengimpor obat-obatan berbahaya dari Prancis dan Slovakia pada Oktober 2024 menggunakan surat internasional (EMS).

    Pada sidang hukuman yang digelar di Pengadilan Distrik Oita pada 21 Maret 2025, Hakim Seiya Kitajima menyatakan tegas, “Tidak ada keadaan yang meringankan dalam motif atau kondisi kejahatan untuk memuaskan kepentingan pribadi.”

    Meski demikian, terdakwa dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan tiga tahun masa percobaan. 

     “Terlihat bahwa terdakwa menunjukkan penyesalan dan berjanji akan memutuskan hubungan dengan teman yang merekomendasikan narkoba,” kata hakim.

    Pembela terdakwa berencana untuk tidak mengajukan banding.

    Bagi yang ingin berdiskusi mengenai kasus pengadilan di Jepang ini, kelompok Pencinta Jepang membuka kesempatan untuk bergabung secara gratis. Silakan tuliskan nama, alamat, dan nomor WhatsApp ke email: tkyjepang@gmail.com.

  • Prancis Kembangkan Jet Tempur Rafale F5 dengan Kemampuan Nuklir Hipersonik ASN4G

    Prancis Kembangkan Jet Tempur Rafale F5 dengan Kemampuan Nuklir Hipersonik ASN4G

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prancis Emmanuel Macron berencana menempelkan rudal jelajah nuklir hipersonik canggih pada jet tempur Rafale generasi terbaru. Langkah tersebut diambil untuk memperkuat pencegahan nuklir.

    Rencana ini muncul ketika negara-negara Eropa berupaya memperkuat kemampuan pencegahan nuklir mereka – di tengah ketidakpastian mengenai peran yang akan diambil Amerika Serikat pada masa mendatang.

    “Pada 2035, Luxeuli akan menjadi pangkalan pertama yang menampun versi berikutnya dari Rafale dan rudal nuklir hipersoniknya,” tulis Macron dalam akun X, dikutip, Jumat (21/5/2025). 

    Perang yang sedang berlangsung antara Ukraina dan Rusia telah menyebabkan banyak kecemasan di Eropa, dan beberapa negara Barat berupaya meningkatkan kemampuan pertahanan mereka.

    Jet tempur Rafale F5, yang saat ini dalam tahap pengembangan, juga akan menjadi jet tempur Prancis pertama yang memiliki opsi tipe ‘loyal wingman’. Ini sejalan dengan kemajuan dalam konektivitas, peperangan elektronik, dan superioritas informasi yang akan dimilikinya.

    Rafale adalah jet tempur multi-peran yang dapat memenuhi tugas mulai dari misi pertahanan udara, tugas pencegahan nuklir, proyeksi kekuatan dan pengerahan untuk misi eksternal, misi serangan mendalam, dukungan udara untuk pasukan darat, dan misi pengintaian.

    Jet ini hadir dalam versi kursi tunggal dan kursi ganda yang dapat digunakan oleh Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut.

    Varian Rafale yang saat ini digunakan oleh pasukan Prancis memiliki kecepatan tertinggi 863 mil per jam (750 knot), dan memiliki berat lepas landas maksimum 54.000 lbs (24,5 ton).

    Macron telah mengumumkan bahwa negara itu akan menghabiskan sekitar US$1,6 miliar atau Rp26,38 triliun untuk memodernisasi pangkalan udara Luxeuil, sehingga memungkinkannya menyimpan teknologi rudal nuklir terbaru.

    À l’horizon de 2035, Luxeuil sera la première base à accueillir la prochaine version du Rafale et son missile nucléaire hypersonique.

    Luxeuil poursuivra sa longue histoire au service de notre dissuasion, cœur de notre défense. pic.twitter.com/0s1YPctfPe

    — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 18, 2025

    Rencananya adalah mengubah pangkalan tersebut menjadi salah satu yang paling canggih untuk memperkuat pencegahan nuklir Prancis.

    Pangkalan udara tersebut akan menampung dua skadron jet tempur Rafale F5 canggih – total 40 pesawat.

    Rudal nuklir hipersonik ASN4G

    Rudal nuklir hipersonik ASN4G juga saat ini dalam tahap pengembangan. Mereka sedang dibuat oleh MBDA dengan dukungan dari ONERA.

    ASN4G adalah rudal hipersonik nuklir udara ke permukaan generasi keempat yang akan menawarkan peningkatan siluman dan kemampuan manuver.

    Menurut pengembang, rudal tersebut diperkirakan akan terbang dengan kecepatan Mach 7, menggunakan mesin ramjet, untuk menembus sistem pertahanan udara.

    Prancis juga memperkirakan bahwa rudal nuklir hipersonik akan memiliki jangkauan yang diperpanjang – lebih dari 621 mil (1.000 kilometer.)

    Ini pada akhirnya akan digunakan untuk menggantikan rudal ASMPA yang saat ini digunakan oleh pasukan pertahanan Prancis. ASMPA adalah rudal supersonik yang dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir. Jangkauannya 372 mil (600 km), dan saat ini Prancis memiliki 54 rudal ini.

    Setelah rudal nuklir hipersonik ASN4G generasi baru diinduksi, pasukan pertahanan akan menghapus ASMPA secara bertahap.

    Penambahan rudal nuklir hipersonik jarak jauh, yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030-an, akan sangat meningkatkan pencegahan nuklir Prancis. Ini juga akan membantu negara-negara Eropa yang berupaya memperkuat pertahanan mereka dengan bantuan dari Paris.

  • Yusril Sebut Navayo Lakukan Wanprestasi Proyek Satelit Kemenhan

    Yusril Sebut Navayo Lakukan Wanprestasi Proyek Satelit Kemenhan

    Yusril Sebut Navayo Lakukan Wanprestasi Proyek Satelit Kemenhan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas)
    Yusril Ihza Mahendra
    menyebut
    Navayo International AG
    melakukan wanprestasi dalam proyek satelit
    Kementerian Pertahanan
    (Kemhan).
    Yusril mengatakan, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Navayo baru mengerjakan pekerjaan dengan nilai Rp 1,9 miliar dari tagihan sebesar 16 juta dollar AS atas proyek satelit tersebut kepada Kemenhan.
    “Jadi, jauh sama sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka,” kata Yusril di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Kumham Imipas, Kamis (20/3/2025).
    Sengketa proyek satelit
    ini pun memasuki babak baru.
    Berdasarkan putusan arbitrase International Criminal Court (ICC) di Singapura, pemerintah berkewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan Navayo sebesar 24,1 juta dollar Amerika Serikat (AS).
    Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, akan dikenai bunga keterlambatan sebesar 2.568 dollar AS per hari sampai putusan arbitrase ICC dibayarkan.
    “Di dalam persidangan dispute mengenai masalah pengadaan bagian-bagian dari satelit Kementerian Pertahanan pada tahun 2016. Oleh Arbitrasi Singapura kita dikalahkan dan kita harus membayar sejumlah utang atau ganti rugi kepada pihak Navayo,” kata Yusril.
    Yusril mengatakan persoalan yang berlarut-larut tersebut membuat Navayo mengajukan permohonan penyitaan aset properti pemerintah yang dimiliki oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Perancis.
    “Masalah ini dirundingkan berlarut-larut, sampai akhirnya Navayo mengajukan permohonan kepada Pengadilan Perancis untuk mengeksekusi putusan dari Arbitrase Singapura dan meminta untuk dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Perancis,” ujar dia.
    Yusril mengatakan pemerintah menghormati putusan pengadilan Arbitrase Singapura yang menyatakan pemerintah kalah dan diwajibkan membayar ganti rugi.
    Ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, untuk memenuhi putusan tersebut.
    “Nanti masalah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden hasil pertemuan dan pembahasan rapat koordinasi hari ini,” ujar Yusril.
    Tak hanya itu, pemerintah juga akan berupaya menghambat penyitaan aset pemerintah di Prancis.
    Sebab, menurut Yusril, penyitaan tersebut melanggar Konvensi Wina terkait perlindungan aset diplomatik yang tidak bisa disita.
    “Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Prancis, pihak kita tetap akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi,” kata dia.
    Kasus proyek pengelolaan satelit di Kemenhan yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat masih menjabat.
    Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2015, ketika Indonesia menyewa satelit dan tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai nilai sewa.
    Hal ini menyebabkan Indonesia digugat di pengadilan
    arbitrase internasional
    sehingga harus membayarkan uang sewa dan biaya arbitrase dengan nilai fantastis.
    Pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara harus mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit.
    “Biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar,” kata Mahfud.
    Tak hanya itu, Navayo juga mengajukan tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.
    Terkait perkara ini, Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021 mengeluarkan putusan yang mewajibkan Kemenhan membayar 20.901.209 dollar AS atau setara Rp 314 miliar kepada Navayo.
    “Selain keharusan membayar kepada Navayo, Kemhan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi,” kata Mahfud.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Kalah Sengketa soal Satelit Kemenhan, Indonesia Wajib Bayar 24,1 Juta Dollar AS ke Navayo Nasional

    1 Kalah Sengketa soal Satelit Kemenhan, Indonesia Wajib Bayar 24,1 Juta Dollar AS ke Navayo Nasional

    Kalah Sengketa soal Satelit Kemenhan, Indonesia Wajib Bayar 24,1 Juta Dollar AS ke Navayo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Sengketa proyek satelit
    Kementerian Pertahanan (
    Kemhan
    ) dengan
    Navayo International AG
    memasuki babak baru.
    Berdasarkan putusan arbitrase International Criminal Court (ICC) di Singapura, pemerintah berkewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan Navayo sebesar 24,1 juta Dollar Amerika Serikat (AS).
    Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, akan dikenai bunga keterlambatan sebesar 2.568 Dollar AS per hari sampai
    putusan arbitrase ICC
    dibayarkan.
    “Di dalam persidangan
    dispute
    mengenai masalah pengadaan bagian-bagian dari satelit Kementerian Pertahanan pada tahun 2016. Oleh Arbitrasi Singapura kita dikalahkan dan kita harus membayar sejumlah utang atau ganti rugi kepada pihak Navayo,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra di kantornya, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
    Yusril mengatakan, persoalan yang berlarut-larut tersebut membuat Navayo mengajukan permohonan penyitaan aset properti pemerintah di Prancis.
    Ia menjelaskan, aset properti milik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Perancis.
    “Masalah ini dirundingkan berlarut-larut, sampai akhirnya Navayo mengajukan permohonan kepada Pengadilan Prancis untuk mengeksekusi putusan dari Arbitrase Singapura dan meminta untuk dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Prancis,” ujar dia.
    Yusril mengatakan, pemerintah menghormati putusan pengadilan Arbitrase Singapura yang menyatakan pemerintah kalah dan diwajibkan membayar ganti rugi.
    Ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, unuk memenuhi putusan tersebut.
    “Nanti masalah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden hasil pertemuan dan pembahasan rapat koordinasi hari ini,” ujar Yusril.
    Tak hanya itu, pemerintah juga akan berupaya menghambat penyitaan aset pemerintah di Prancis.
    Sebab, menurut Yusril, penyitaan tersebut melanggar Konvensi Wina terkait perlindungan aset diplomatik yang tidak bisa disita.
    “Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Perancis, pihak kita tetap akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi,” kata dia.
    Lebih lanjut, Yusril mengatakan, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa Navayo juga melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya.
    Ia menyatakan, Navayo baru mengerjakan pekerjaannya sejumlah Rp 1,9 miliar.
    “Jadi, jauh sama sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka. Tapi ketika kita kalah di arbitrase Singapura, kita harus membayar dalam jumlah yang sangat besar,” ucap dia.
    Kasus proyek pengelolaan satelit di Kemenhan yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat masih menjabat.
    Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2015, ketika Indonesia menyewa satelit dan tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai nilai sewa.
    Hal ini menyebabkan Indonesia digugat di pengadilan arbitrase internasional sehingga harus membayarkan uang sewa dan biaya arbitrase dengan nilai fantastis.
    Pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara harus mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit.
    “Biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar,” kata Mahfud.
    Tak hanya itu, Navayo juga mengajukan tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.
    Terkait perkara ini, Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021 mengeluarkan putusan yang mewajibkan Kemenhan membayar 20.901.209 dollar AS atau setara Rp 314 miliar kepada Navayo.
    “Selain keharusan membayar kepada Navayo, Kemhan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi,” kata Mahfud.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kriminal kemarin, tangkap jambret hingga ungkap penggelapan di sekolah

    Kriminal kemarin, tangkap jambret hingga ungkap penggelapan di sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Berita kriminal di kanal Metro ANTARA pada Kamis (20/3/2025), yang masih menarik dibaca Jumat hari ini antara lain polisi tangkap empat jambret di Muara Karang hingga polisi mengungkap penggelapan dana sekolah hingga ratusan juta rupiah di Bekasi, Jabar.

    Berikut rangkumannya:

    1. Polisi tangkap empat jambret di Muara Karang

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian menangkap empat penjambret dan penadah barang hasil curian milik korban berinisial DCP di Jalan Muara Karang Raya, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Minggu (16/3) pagi.

    “Kami menangkap dua penjambret berinisial GP dan A serta dua penadah berinisial PM dan FE,” kata Kapolsek Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Agus Ady Wijaya di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Polisi ungkap penggelapan dana sekolah hingga ratusan juta di Bekasi

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Bekasi mengungkap kasus dugaan tindak pidana penggelapan dana sekolah yang merugikan Yayasan Daarun Nadwah Cikarang hingga mencapai Rp651.732.500.

    “Kasus ini melibatkan dua tersangka, yakni Alwi Alatas (Kepala Sekolah SDIT Atssurayya) dan Holisoh Nurul Hilda (Bendahara Sekolah),” kata Kapolres Metro Bekasi Kombes Polisi Mustofa dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Polisi tindak ormas minta THR ke pengusaha di Pelabuhan Tanjung Priok

    Jakarta (ANTARA) – Polres Pelabuhan Tanjung Priok bakal menindak tegas para oknum dari organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) ke pengusaha di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    “Aksi pemaksaan tersebut merupakan tindak pidana dan bisa diproses secara hukum,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H Tobing di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Polisi ungkap kasus minyak goreng yang kemasannya diubah ke MinyaKita

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap kasus minyak goreng merek Guldap yang kemasannya diubah menjadi merek MinyaKita di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

    “Jadi, isi yang ada dalam minyak Guldap ini diganti atau transisi kemasan botolnya ke minyak goreng MinyaKita,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Delapan orang terkait penjambretan warga Prancis ditangkap polisi

    Jakarta (ANTARA) – Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap delapan orang terkait penjambretan terhadap warga Prancis Parent Marion Marie bersama anaknya saat memotret di Tanggul Pos 6 Pelabuhan Kawasan Sunda Kelapa, Jakarta Utara pada Rabu (5/3).

    “Total ada delapan pelaku yang kami tangkap, terakhir yang menjadi DPO (daftar pencarian orang) sudah ditangkap di Bekasi,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah Tobing di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Israel Mulai Lagi Operasi Darat di Gaza, Keluarkan Peringatan Terakhir bagi Warga Palestina – Halaman all

    Israel Mulai Lagi Operasi Darat di Gaza, Keluarkan Peringatan Terakhir bagi Warga Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel kembali membombardir Gaza dan melancarkan operasi darat pada Kamis (20/3/2025).

    Israel juga mengeluarkan apa yang disebutnya sebagai “peringatan terakhir” bagi warga Palestina untuk mengembalikan sandera dan menyingkirkan Hamas dari kekuasaan.

    Serangan baru itu menghancurkan ketenangan relatif yang telah terjadi sejak gencatan senjata diberlakukan pada pertengahan Januari 2025.

    Serangan udara besar-besaran mulai membombardir Gaza pada Selasa (18/3/2025) dini hari, yang menewaskan lebih dari 400 orang, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas itu.

    Tim penyelamat Gaza mengatakan sebanyak 10 orang tewas dalam pemboman menjelang fajar di dekat Khan Yunis, Kamis.

    Pada Rabu (19/3/2025), militer Israel mengumumkan telah melanjutkan operasi darat “di Jalur Gaza bagian tengah dan selatan untuk memperluas perimeter keamanan dan menciptakan penyangga parsial antara wilayah utara dan selatan.”

    Saat Israel menentang seruan pemerintah asing untuk mempertahankan gencatan senjata, warga Gaza terpaksa sekali lagi menyisir puing-puing untuk menemukan jasad orang yang mereka cintai.

    “Kami menggali dengan tangan kosong,” kata seorang pria yang mencoba mengeluarkan tubuh seorang anak dari tumpukan beton di Kota Gaza, dilansir Arab News.

    Setelah Israel mendesak warga sipil untuk meninggalkan wilayah yang digambarkannya sebagai “zona pertempuran,” keluarga-keluarga dengan anak-anak kecil memenuhi jalan-jalan yang mengarah keluar dari Gaza utara.

    Pejabat medis senior di rumah sakit lapangan Palang Merah di Rafah, Fred Oola, mengatakan serangan baru tersebut menghancurkan ketenangan relatif yang terjadi selama dua bulan terakhir.

    “Kini, kami bisa merasakan kepanikan di udara dan kami bisa melihat kesakitan dan kehancuran di wajah orang-orang yang kami bantu,” katanya.

    Pasukan Israel Maju ke Gaza

    Diberitakan AP News, Israel mengatakan pasukannya telah merebut kembali sebagian koridor yang membelah Gaza.

    Menteri Pertahanan Israel memperingatkan bahwa serangan akan semakin intensif hingga Hamas membebaskan puluhan sandera dan menyerahkan kendali atas wilayah tersebut.

    Militer mengatakan telah merebut kembali sebagian Koridor Netzarim yang memisahkan Gaza utara dari selatan, dan dari tempat yang sebelumnya telah ditarik sebagai bagian dari gencatan senjata yang dimulai pada bulan Januari.

    Gencatan senjata itu digagalkan pada hari Selasa oleh serangan udara Israel yang menewaskan lebih dari 400 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

    Kemajuan di lapangan oleh Israel pada hari Rabu — yang mencakup pengiriman lebih banyak pasukan ke Gaza selatan — mengancam akan menyeret kedua belah pihak ke dalam perang habis-habisan lagi.

    Gencatan senjata telah memberikan warga Palestina yang lelah perang sedikit kelegaan, memungkinkan gelombang bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke Gaza — dan menyebabkan pembebasan puluhan sandera yang telah ditahan selama lebih dari 15 bulan.

    Juru bicara Hamas, Abdel-Latif al-Qanou, mengatakan tindakan pasukan darat di Gaza merupakan tanda yang jelas bahwa Israel telah menarik diri dari gencatan senjata dan memberlakukan kembali “blokade.”

    Tidak ada laporan serangan roket oleh Hamas sejak pemboman hari Selasa.

    Sebagai informasi, dari 251 sandera yang disita selama serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, 58 orang masih ditahan oleh militan Gaza, termasuk 34 orang yang menurut militer Israel telah tewas.

    Hamas mengatakan pihaknya bersedia berunding dan telah meminta masyarakat internasional untuk bertindak guna mengakhiri perang.

    Namun, seorang pejabat kelompok tersebut, Taher Al-Nunu, menolak tuntutan Israel untuk merundingkan kembali kesepakatan tiga tahap yang disepakati dengan mediator Mesir, Qatar, dan AS.

    “Hamas tidak menutup pintu negosiasi, tetapi kami bersikeras tidak perlu ada perjanjian baru,” kata Taher Al-Nunu.

    Pembicaraan mengenai cara melanjutkan gencatan senjata terhenti setelah tahap pertama berakhir pada awal Maret.

    Israel dan Amerika Serikat telah berupaya mengubah ketentuan kesepakatan dengan memperpanjang fase pertama.

    Hamas menginginkan negosiasi tahap kedua, yang dimaksudkan untuk mencapai gencatan senjata abadi dan penarikan pasukan Israel dari Gaza, sementara para sandera yang tersisa ditukar dengan tahanan Palestina.

    “Beralih ke fase kedua tampaknya bukan pilihan bagi Israel,” kata Ghassan Khatib, seorang analis politik dan mantan menteri Otoritas Palestina.

    “Mereka tidak menyukai fase kedua karena fase ini melibatkan penghentian perang tanpa benar-benar mencapai tujuan mereka untuk mengakhiri Hamas,” jelasnya.

    Israel dan Washington menggambarkan penolakan Hamas terhadap perpanjangan fase satu sebagai penolakan untuk membebaskan lebih banyak sandera.

    Pengeboman Israel yang baru menyebabkan banyaknya korban baru di beberapa rumah sakit yang masih berfungsi di Gaza.

    SERANGAN UDARA ISRAEL – Serangan udara Israel terhadap tenda-tenda pengungsi Palestina pada Selasa (18/3/2025) pagi menyebabkan kamp tersebut terbakar saat para penduduk tengah tidur di Khan Yunis. (Telegram Quds News Network)

    Seorang pegawai Kantor Layanan Proyek PBB tewas dan sedikitnya lima orang lainnya terluka ketika sebuah gedung PBB di kota pusat Deir El-Balah terkena “bahan peledak,” kata badan tersebut.

    “Ini bukan kecelakaan,” kata kepala UNOPS Jorge Moreira da Silva.

    Ia menambahkan bahwa “serangan terhadap fasilitas kemanusiaan merupakan pelanggaran hukum internasional.”

    Setidaknya 280 pegawai PBB telah tewas sejak dimulainya perang, menurut kepala PBB.

    Ribuan pengunjuk rasa Israel berkumpul di Yerusalem, menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melanjutkan serangan terhadap Gaza tanpa memperhatikan keselamatan sandera yang tersisa.

    “Kami ingin dia tahu bahwa masalah yang paling penting adalah mengembalikan para sandera,” kata warga bernama Nehama Krysler yang berusia 67 tahun.

    Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

    Koresponden Al Jazeera di Gaza melaporkan bahwa sebanyak 71 warga Palestina, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan dini hari oleh Israel di wilayah utara dan selatan.

    Pembunuhan terbaru ini akan menambah jumlah korban tewas menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang berjumlah sekitar 436 warga Palestina, termasuk 183 anak-anak, sejak Israel menghentikan gencatan senjata pada hari Selasa.

    Saat pasukan darat Israel bergabung dalam serangan ke Gaza, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan adanya “front yang lebih besar dan lebih kuat” di Tepi Barat yang diduduki selain “perang sengit melawan Hamas di Jalur Gaza”.

    Serangan ulang Israel terhadap Gaza berlanjut untuk hari ketiga, dengan sedikitnya 37 orang tewas dalam serangan sebelum fajar, termasuk sedikitnya 20 orang akibat penembakan di Khan Younis di selatan.

    Kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman mengatakan mereka meluncurkan rudal hipersonik ke bandara Ben Gurion di Israel. Militer Israel mengatakan mereka berhasil mencegat rudal tersebut sebelum memasuki wilayah negara itu.

    Militer AS melancarkan serangan terhadap wilayah Yaman yang dikuasai Houthi untuk malam kelima berturut-turut, menyerang provinsi Hodeidah dan gedung pernikahan yang sedang dibangun di ibu kota Sanaa, yang mengakibatkan beberapa orang terluka.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan dia dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman telah sepakat untuk menjadi ketua bersama konferensi tentang solusi dua negara “untuk membantu menghidupkan kembali perspektif politik bagi warga Israel dan Palestina”.

    Misi Palestina di PBB meminta Dewan Keamanan PBB “untuk bertindak segera” guna mengakhiri serangan baru Israel terhadap Gaza, atau mengambil risiko semakin merusak “sedikit pun kredibilitas” yang masih dimilikinya.

    Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sebanyak 49.547 warga Palestina dipastikan tewas dan 112.719 terluka dalam perang Israel di Gaza.

    Kantor Media Pemerintah Gaza memperbarui jumlah korban tewas menjadi lebih dari 61.700, dengan mengatakan ribuan warga Palestina yang hilang di bawah reruntuhan diduga tewas.

    Sebanyak 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 dan lebih dari 200 orang ditawan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Iran Bebaskan Warga Prancis yang Ditahan Sejak Tahun 2022

    Iran Bebaskan Warga Prancis yang Ditahan Sejak Tahun 2022

    Paris –

    Otoritas Iran membebaskan seorang warga negara Prancis, Olivier Grondeau, yang ditahan oleh Teheran sejak Oktober 2022. Presiden Emmanuel Macron mengumumkan Grondeau kini telah kembali ke Prancis.

    Pembebasan Grondeau itu, seperti dilansir AFP, Kamis (20/3/2025), diumumkan langsung oleh Marcon dalam pernyataan via media sosial X pada Kamis (20/3) waktu setempat. Macron mengatakan bahwa Grondeau yang berusia 34 tahun telah “bebas dan bersama orang-orang yang dicintainya”.

    Dia kemudian menegaskan bahwa “mobilisasi kita tidak akan melemah” untuk memastikan pembebasan dua warga negara Prancis lainnya yang masih ditahan oleh Iran, dalam apa yang dipandang Paris sebagai penyanderaan oleh negara.

    Marcon tidak menyampaikan informasi lebih lanjut soal kronologi pembebasan Grondeau setelah dia ditahan selama hampir 900 hari di Iran.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis, Jean-Noel Barrot, memposting foto Grondeau di dalam pesawat saat kembali ke Prancis.

    Dua warga negara Prancis lainnya yang masih ditahan Iran adalah seorang guru bernama Cecile Kohler dan pasangannya Jacques Paris. Keduanya ditahan oleh Teheran pada Mei 2022 atas tuduhan berusaha mengobarkan unjuk rasa buruh. Tuduhan itu telah dibantah oleh keluarga keduanya.

    “Setelah disandera di Iran selama 887 hari, dia telah dipertemukan kembali dengan keluarganya, orang-orang tercintanya, dan negaranya. Ini melegakan sekali,” tulis Barrot dalam pernyataannya.

    Tonton juga Video: Iran Ogah Negosiasi Nuklir dengan AS karena ‘Diintimidasi’

    Grondeau ditangkap di Shiraz, Iran bagian selatan, pada Oktober 2022 dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena “berkonspirasi melawan Republik Islam”.

    Keluarga Grondeau menolak tuduhan tersebut, dan menggambarkan Grondeau sebagai penggemar berat puisi Persia yang pergi ke Iran dengan visa turis sebagai bagian dari tur keliling dunia.

    Negara-negara Barat selama bertahun-tahun menuduh Iran menahan warga negara mereka dengan tuduhan yang dibuat-buat dalam kebijakan penyanderaan negara untuk menggunakan warga negara asing (WNA) itu sebagai alat tawar-menawar demi memperoleh konsesi.

    Tonton juga Video: Iran Ogah Negosiasi Nuklir dengan AS karena ‘Diintimidasi’

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • RUU TNI Langkah Strategis Menghadapi Tantangan Global yang Kian Kompleks

    RUU TNI Langkah Strategis Menghadapi Tantangan Global yang Kian Kompleks

    loading…

    Ketua DPD Gerakan Generasi Milenial Indonesia Provinsi Jawa Barat Fikri Ali Murtadho mengatakan, RUU TNI merupakan langkah strategis menghadapi tantangan nasional dan global yang semakin kompleks. Foto/Dok. SINDOnews

    BANDUNG – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) akan disahkan saat siding paripurna DPR hari ini. RUU TNI merupakan langkah strategis dalam menyesuaikan regulasi pertahanan dengan tantangan nasional dan global yang semakin kompleks.

    Ketua Dewan Pengurus Daerah Gerakan Generasi Milenial Indonesia Provinsi Jawa Barat Fikri Ali Murtadho mengatakan, Indonesia membutuhkan sistem pertahanan yang lebih adaptif guna menghadapi ancaman modern seperti perang siber, terorisme global, dan bencana nasional.

    “Revisi ini bukan sekadar perubahan biasa, melainkan bagian dari upaya memperkuat pertahanan nasional. Kita harus melihat ini sebagai langkah maju dalam membangun TNI yang profesional dan relevan dengan kebutuhan zaman,” kata alumnus S1 Jurusan Syariah Universitas Islam Bandung (UNISBA) ini, Rabu (20/3/2025).

    Salah satu aspek dalam RUU TNI yang kerap diperdebatkan adalah kemungkinan prajurit aktif menduduki jabatan sipil. Namun, Fikri menegaskan keterlibatan militer dalam sektor strategis bukan berarti menghidupkan kembali dwifungsi ABRI . Melainkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus dari militer.

    “Kita harus melihat peran militer secara objektif. Ada sektor-sektor seperti pertahanan siber, keamanan maritim, hingga penanggulangan bencana yang membutuhkan kompetensi militer. Jika regulasi ini dapat dibuat dengan batasan yang jelas dan dalam mekanisme pengawasan yang ketat, maka ini justru akan memperkuat ketahanan nasional tanpa mengganggu supremasi sipil,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Fikri mencurigai adanya pihak tertentu yang disebut “kekuatan lama” yang sengaja mengarahkan oknum organisasi dan oknum mahasiswa lainnya untuk menolak revisi UU TNI. Menurutnya, banyak yang menolak tanpa memahami substansi perubahan yang diusulkan dalam revisi ini.

    Fikri menegaskan menolak RUU TNI tanpa mempertimbangkan kebutuhan pertahanan yang semakin berkembang adalah langkah yang kurang bijak. Demokrasi yang sehat, menurutnya, adalah demokrasi yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

    “Kita harus menyikapi revisi ini dengan perspektif yang lebih luas. Jangan sampai ketakutan masa lalu membatasi upaya kita untuk membangun pertahanan yang lebih kuat dan profesional. Yang terpenting adalah memastikan adanya mekanisme pengawasan yang ketat agar revisi ini benar-benar membawa manfaat bagi bangsa dan negara,” tandasnya.

    Di sisi lain, dinamika dalam tubuh Polri juga menunjukkan bahwa reformasi struktural semakin mendesak. Mutasi besar-besaran yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Maret 2025, yang melibatkan 1.255 perwira dengan 29 jenderal ditempatkan di kementerian dan lembaga negara, menjadi bukti kepolisian telah lama menjalankan peran di luar struktur internalnya.

    Fikri menyoroti bahwa fakta ini memperkuat argumen bahwa reformasi di tubuh Polri lebih urgen untuk segera dilakukan. Termasuk dalam hal penempatan Polri di bawah kementerian sebagaimana diterapkan di berbagai negara maju.

    Sejalan dengan perdebatan mengenai posisi Polri dalam pemerintahan, berbagai negara maju telah menerapkan model kepolisian yang berada di bawah kementerian terkait. Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis misalnya, menempatkan kepolisian di bawah Departemen Dalam Negeri untuk memastikan akuntabilitas dan netralitas kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

    (poe)

  • Update Perang Rusia-Ukraina: Putin Tolak Gencatan Senjata-NATO Pecah

    Update Perang Rusia-Ukraina: Putin Tolak Gencatan Senjata-NATO Pecah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi hingga hari ini. Walau ada diskusi antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan penyokong nomor satu Ukraina, Amerika Serikat (AS), prospek perdamaian keduanya masih cukup jauh.

    Rusia melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024. Moskow berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

    Hingga saat ini, peperangan masih terus terjadi. Berikut perkembangan terbarunya sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia, Rabu (19/3/2025):

    1. Putin Tolak Gencatan Senjata

    Rusia disebut secara efektif menolak proposal gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat (AS). Hal ini setelah Kyiv melaporkan serangkaian serangan terhadap infrastruktur sipil, beberapa jam setelah Moskow setuju untuk menghentikan sementara serangan terhadap fasilitas energi selama 30 hari.

    Ledakan terdengar dan sirene serangan udara meraung di Ukraina hanya beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara.

    Washington awalnya mendorong gencatan senjata 30 hari segera, sebagai langkah pertama untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama tiga tahun, namun hanya disetujui Putin di bagian energi karena menunggu langkah AS untuk menghentikan semua bantuan militer dan intelijen Barat ke Ukraina.

    “Telah terjadi serangan, khususnya pada infrastruktur sipil, termasuk sebuah rumah sakit di Sumy,” kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Selasa malam, dikutip AFP Rabu (19/3/2025)

    “Serangan malam hari seperti inilah yang dilakukan Rusia yang menghancurkan sektor energi kita, infrastruktur kita, dan kehidupan normal warga Ukraina,” tambahnya. “Hari ini, Putin secara efektif menolak usulan gencatan senjata penuh.”

    Zelensky menuduh Rusia tidak untuk mengakhiri perang. Di Kyiv, warga Ukraina yang lelah perang cenderung setuju.

    “Saya sama sekali tidak percaya Putin, tidak sepatah kata pun,” kata Lev Sholoudko, 32 tahun. “Dia hanya mengerti kekerasan,” tambahnya.

    Sementara itu, di seberang perbatasan, pejabat layanan darurat Rusia mengatakan puing-puing dari serangan pesawat nirawak Ukraina yang berhasil digagalkan. Ini memicu kebakaran di depot minyak di desa Kavkazskaya.

    Sebelumnya selain setuju penghentian serangan ke sektor energi Ukraina, Moskow dan Kyiv juga akan menukar 175 tahanan masing-masing pada hari Rabu. Pembicaraan lebih lanjut akan segera dilakukan di Timur Tengah.

    “Kami sepakat untuk melakukan Gencatan Senjata segera pada semua Energi dan Infrastruktur, dengan pemahaman bahwa kami akan bekerja cepat untuk melakukan Gencatan Senjata Lengkap dan, pada akhirnya, MENGAKHIRI Perang yang sangat mengerikan antara Rusia dan Ukraina ini,” tulis Trump setelah pembicaraan di platform Truth Social miliknya.

    2. Nuklir Prancis Bergerak

    Prancis akan meningkatkan salah satu pangkalan udara utamanya di sepanjang perbatasannya dengan Jerman untuk menampung pesawat tempur Rafale yang dapat dipersenjatai rudal jelajah nuklir. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Emmanuel Macron.

    Mengutip Russia Today, pangkalan udara itu adalah pangkalan Pangkalan Luxeuil-Saint-Sauveur. Pangkalan itu sejatinya pernah menampung senjata nuklir hingga 2011 lalu.

    “Pangkalan udara Luxeuil akan ditingkatkan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendapatkan kembali peran penuhnya dalam penangkal nuklir Prancis,” kata Macron.

    “Pada tahun 2035, Luxeuil akan menjadi pangkalan pertama yang menampung versi berikutnya dari Rafale dan rudal nuklir hipersoniknya. Garnisun tersebut akan berlipat ganda ukurannya menjadi hampir 2.000 personel militer dan sipil untuk menampung dua skuadron Rafale.”

    Tanpa menyebut nama Rusia, Macron mengatakan bahwa Prancis telah menemukan dirinya dalam dunia yang ‘semakin berbahaya dan tidak pasti’ sejak permusuhan terbuka pecah antara Moskow dan Kyiv pada tahun 2022.

    Pengumuman tersebut muncul setelah kanselir terpilih Jerman, Friedrich Merz, menyarankan bahwa Prancis dapat memperluas persenjataan nuklirnya untuk melindungi negaranya dan anggota Uni Eropa (UE) lainnya. Macron menanggapi dengan mengatakan bahwa masalah tersebut akan dibahas.

    Rusia telah mengutuk program militerisasi UE sebagai tindakan yang gegabah dan meningkatkan eskalasi. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan awal bulan ini bahwa retorika konfrontatif dan rencana konfrontatif yang sekarang kita lihat di Brussels dan di ibu kota Eropa dapat menghambat ditemukannya resolusi damai atas konflik Ukraina.

    3. Eropa Komentari Trump-Putin

    Sejumlah negara Eropa buka suara soal panggilan telepon Trump dan Putin. Para pemimpin Prancis dan Jerman menyambut baik perundingan tersebut, tetapi menekankan perlunya untuk terus mendukung Ukraina.

    “Langkah selanjutnya harus berupa gencatan senjata penuh untuk Ukraina dan secepat mungkin. Tentu saja jelas bahwa kami berdua juga setuju mengenai hal ini,” kata Kanselir Olaf Scholz pada konferensi pers di Berlin bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Scholz menegaskan kembali bahwa Jerman akan mendukung Ukraina dan “tidak akan mengecewakan Kyiv. Macron menyebut kesepakatan Rusia untuk menghentikan serangan terhadap fasilitas energi sebagai “awal yang baik” dalam proses perdamaian.

    “Kami akan terus mendukung tentara Ukraina dalam perang perlawanannya terhadap agresi Rusia,” katanya.

    Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto menggambarkan panggilan telepon Trump-Putin sebagai berita bagus bagi Eropa.

    “Hari ini, presiden Amerika dan Rusia telah membuat langkah besar lainnya menuju perdamaian, dan kami berharap Brussels tidak akan dapat mencegah tercapainya kesepakatan damai,” tulisnya di Facebook. Ia berharap kedua pihak akan menghormati jeda pemogokan terhadap infrastruktur energi.

    4. Putin Buka Suara soal Sanksi

    Menjelang teleponnya dengan Trump, Putin mengatakan sanksi Barat bukanlah tindakan sementara, melainkan alat untuk memberikan tekanan strategis terhadap Rusia. Ia menuding para pesaing negara itu akan selalu berusaha melemahkannya.

    Menurut Putin, total 28.595 sanksi telah dijatuhkan terhadap perusahaan dan individu Rusia dalam beberapa tahun terakhir, lebih banyak dari semua pembatasan lainnya terhadap negara lain jika digabungkan. Ia menambahkan bahwa Barat tidak bermaksud untuk menahan diri, mengancam sanksi baru dan “mengeluarkan paket-paket ini satu demi satu.”

    “Sanksi bukanlah tindakan sementara atau terarah; sanksi adalah mekanisme tekanan strategis dan sistemik terhadap negara kita,” kata Putin. “Bahkan jika sanksi terhadap negara itu dilonggarkan, Barat akan menemukan cara lain untuk mengacaukan rencana.”

    5. NATO Pecah

    Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni telah menolak gagasan pengerahan pasukan di Ukraina. Pernyataan ini ia keluarkan setelah Prancis dan Inggris mengusulkan pengiriman pasukan penjaga perdamaian untuk mengamankan gencatan senjata antara Kyiv dan Moskow.

    Meloni menyatakan penolakannya dalam pidatonya di majelis tinggi parlemen Italia. Menurutnya, Italia menghormati usulan tersebut tetapi tidak yakin hal itu akan membawa stabilitas di kawasan.

    “Mengirim pasukan Italia ke Ukraina adalah topik yang tidak pernah ada dalam agenda,” kata Meloni kepada Senat, sebagaimana dikutip oleh la Repubblica.

    “Usulan Prancis-Inggris merupakan pilihan yang sangat rumit, berisiko, dan tidak efektif. Italia mendukung upaya perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump.”

    Moskow telah berulang kali menolak gagasan penempatan tentara dari negara-negara NATO di Ukraina. Kremlin peringatan bahwa hal itu dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan blok militer yang dipimpin AS.

    Paris dan London telah bergegas untuk mengkonsolidasikan dukungan militer bagi Ukraina sementara AS mendorong kesepakatan damai dengan Rusia. Washington baru-baru ini mengusulkan gencatan senjata selama 30 hari.

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pekan lalu bahwa ia mendukung usulan gencatan senjata Washington pada prinsipnya, tetapi mengatakan bahwa beberapa syarat penting harus dipenuhi terlebih dahulu.

    (sef/sef)

  • Ditaksir Prabowo, Prancis Juga Borong Banyak Jet Tempur Ini

    Ditaksir Prabowo, Prancis Juga Borong Banyak Jet Tempur Ini

    Presiden Prancis Emmanuel Macron berpidato di depan pesawat tempur Dassault Rafale dan Dassault Mirage 2000 saat mengunjungi Pangkalan Udara dan Antariksa Prancis (Armée de l’Air et de l’Espace) Luxeuil-Saint-Sauveur, Prancis, pada Selasa waktu setempat. Dalam pidatonya di pangkalan militer di timur Prancis, Macron mengumumkan bahwa Prancis akan memesan lebih banyak pesawat tempur Rafale. (Ludovic Marin/Pool via REUTERS)