Xcloud.id

Negara: Prancis

  • Tarif Trump Ganas, Efek ke Sektor Ini Bikin Ngeri

    Tarif Trump Ganas, Efek ke Sektor Ini Bikin Ngeri

    Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang lebih besar ke banyak negara. Hal ini diperkirakan berdampak besar terhadap industri minuman beralkohol di Amerika Serikat.

    Melansir Reuters, para peminum di AS akan membayar lebih mahal untuk koktail, sampanye, bir asing. Selain itu diperkirakan merek-merek minuman beralkohol luar negeri akan menghilang dari banyak bar, yang juga berdampak pada lapangan pekerjaan yang berkurang.

    Analis mengatakan kebijakan Trump terbaru ini juga akan berdampak pada komposisi minuman populer seperti negroni, yang menggunakan Campari merek minuman dari Italia, hingga bir hitam seperti Guinness yang diproduksi Diageo.

    Trump juga memberlakukan pungutan sebesar 25% pada semua impor bir dan bir kalengan, seperti Corona buatan Meksiko, Heineken dari Belanda.

    Analis di Jefferies, Edward Mundy, mencatat ancaman terburuk dari tarif sebesar 200% pada alkohol dari Eropa. Sedangkan tarif 25% pada tequila dari Meksiko dan wiski dari Kanada belum terwujud untuk saat ini.

    Saham perusahaan minuman keras pada Kamis (3/4/2025) ini diperdagangkan mayoritas bergerak datar, sementara Diageo dan Campari terlihat naik karena tarif tequila yang masih bisa dihindari.

    Tapi menurut dari badan Industri, pungutan yang ditetapkan ini sudah cukup tinggi untuk merugikan sektor yang sangat bergantung pada peminum minuman beralkohol di Amerika Serikat untuk penjualannya.

    Diketahui ekspor minuman beralkohol Eropa ke AS mencapai EUR 2,9 Miliar atau setara US$ 3,18 miliar pada tahun 2024. Menurut Badan Perdagangan spiritsEurope juga mengatakan banyak pekerjaan yang bergantung pada perdagangan ini.

    Kelompok dan pejabat Prancis memperingatkan tentang penurunan penjualan sebesar 20% dan PHK massal di wilayah-wilayah seperti Cognac, tempat brendi Prancis diproduksi untuk ekspor, sebagian besar ke AS dan Tiongkok. Asosiasi Anggur Spanyol memperingatkan tidak ada pasar yang dapat mengimbangi penjualan yang hilang di Amerika Serikat.

    “Banyak merek yang tidak dapat digantikan oleh produksi lokal, akan hilang dari meja konsumen di AS, sementara krisis produksi dan ketenagakerjaan yang serius sedang terjadi di Italia dan Eropa,” kata Presiden Asosiasi Perdagangan Italia Federvini Micaela Pallini, dalam sebuah pernyataan.

    Pembuat minuman Jepang Suntory mengatakan akan fokus pada penjualan minuman beralkohol di negara-negara tempat minuman beralkohol tersebut dibuat sebagai akibat dari tarif.

    Produsen minuman keras dan bir besar lainnya menolak berkomentar atau tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Harga Miras Di AS Bakal Naik

    Analis di UBS memperkirakan bahwa produsen minuman keras besar yang terdaftar harus menaikkan harga antara 2% dan 5% untuk menutupi tarif, atau menanggung sendiri biayanya dan menanggung dampak yang sama terhadap laba operasi.

    Di Spanyol dan Prancis, produsen anggur mengatakan kepada Reuters bahwa mereka akan bekerja sama dengan importir AS untuk mencoba dan membatasi kenaikan harga. Namun konsumen minuman anggur AS pada akhirnya akan membayar sebagian dari biayanya.

    Aliansi Perdagangan Anggur AS menambahkan bahwa tarif impor anggur akan lebih merugikan bisnis A.S. daripada bisnis asing.

    Lebih lanjut, menurut ketua Bordeaux Wine Lobby CIVB, Allan Sichel strategi pengiriman anggur dalam jumlah besar tidak akan mengatasi pungutan ini.

    Analis di Bernstein, Trevor Stirling mengatakan produsen alkohol lain seperti Heineken atau Campari dapat mengalihkan produksi atau pembotolan beberapa merek ke AS untuk mengurangi dampaknya.

    (mkh/mkh)

  • Satelit Internet Pesaing Starlink, Amazon Kuiper Meluncur 9 April 2025

    Satelit Internet Pesaing Starlink, Amazon Kuiper Meluncur 9 April 2025

    Jakarta –

    Amazon mengungkapkan rencana peluncuran satelit orbit rendah (low earth orbit/LEO) pada 9 April 2025. Sebanyak 27 satelit internet generasi pertama proyek Kuiper itu mengangkasa untuk bersaing dengan Starlink kepunyaan Elon Musk.

    Dalam sebuah pernyataannya, Amazon mengatakan peluncuran misi Kuiper Atlas 1 akan berlangsung pada 9 April 2025 pukul 12 EDT dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat.

    “Kami telah melakukan pengujian ekstensif di darat untuk mempersiapkan misi pertama ini, tetapi ada beberapa hal yang hanya dapat dipelajari dalam penerbangan, dan ini akan menjadi pertama kalinya kami menerbangkan desain satelit akhir kami dan pertama kalinya kami menyebarkan begitu banyak satelit sekaligus,” ujar Wakil Presiden Kuiper Amazon, Rajeev Badyal seperti dikutip dari Reuters, Kamis (3/4/2025).

    Momen peluncuran satelit LEO Kuiper menjadi penantian panjang Amazon dalam menyediakan konektivitas di berbagai penjuru dunia.

    “Tidak peduli bagaimana misi ini berlangsung, ini hanyalah awal dari perjalanan kami, dan kami memiliki semua yang diperlukan untuk belajar dan beradaptasi saat kami bersiap untuk meluncurkannya lagi dan lagi selama tahun-tahun mendatang,” tambahnya.

    Amazon pertama kali mengumumkan proyek Kuiper ini pada 2019 dengan investasi sebesar USD 10 miliar ke dalam pengembangan jaringan. Uniknya, niatan tersebut diungkapkan setelah perusahaan ini merekrut tim insiyur yang memimpin Starlink yang dipecat di tahun sebelumnya.

    Sejak saat itu, SpaceX meluncurkan sekitar 8.000 satelit ke luar angkasa dan mengumpulkan lebih dari lima juta pengguna internet di 125 negara.

    Kendati terbilang lebih lambat memulai bisnis ini, Amazon terus mempersiapkan layanan internet yang akan dipancarkan Kuiper, termasuk memesan 83 peluncuran roket dari ULA, Arianespace Prancis, dan Blue Origin pada 2022.

    Perwakilan Amazon pun telah menyambangi Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan bertemu langsung Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid beberapa waktu lalu terkait rencana mereka untuk mengoperasikan Kuiper di Indonesia.

    “Jadi, kalau Kuiper kemarin sudah datang (perwakilannya) memperkenalkan dan izinnya juga belum keluar. Namun demikian, mereka kita hargai karena memang dari awal itu memberitahu rencana-rencana investasi di Indonesia,” ujar Meutya saat buka bersama dengan wartawan di Jakarta, Jumat (22/3).

    Meutya merespon kehadiran Kuiper yang dapat membantu ketersediaan akses internet, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Jika tidak ada aral melintang, layanan internet via Kuiper itu dapat dinikmati masyarakat di 2025.

    (agt/hps)

  • Tolak Tangkap Netanyahu, Hungaria Pilih Keluar dari ICC, Gelar Karpet Merah untuk PM Israel – Halaman all

    Tolak Tangkap Netanyahu, Hungaria Pilih Keluar dari ICC, Gelar Karpet Merah untuk PM Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hungaria menolak untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat dia berkunjung ke Hungaria hari Kamis ini, (3/4/2025).

    Padahal, Hungaria adalah salah satu anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC). ICC sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu karena kasus kejahatan perang di Jalur Gaza.

    ICC tidak memiliki aparat penegak hukum sehingga harus mengandalkan negara-negara anggotanya untuk menangkap tersangka kasus kejahatan dan menyeretnya ke markas ICC di Den Hague, Belanda.

    Dikutip dari CNN, sebagai negara yang menandatangani Statuta Roma tahun 2002, Hungaria berkewajiban memborgol Netanyahu.

    Namun, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban justru menyambut Netanyahu dengan karpet merah. Netanyahu juga mendapat upacara penyambutan di Lion’s Courtyart, Kota Budapest.

    Sebelumnya Orban memang mengatakan negaranya tak akan menangkap Netanyahu. PM Israel itu dijadwalkan berada di Budapest selama empat hari untuk keperluan kunjungan.

    Hungaria menjadi salah satu sekutu terbesar Israel di Eropa. Banyak pula warga Hungaria yang mendukung Israel.

    NETANYAHU BERPIDATO – Foto ini diambil dari Instagram Netanyahu pada Minggu (23/3/2025), memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Instagram @b.netanyahu)

    Sekretaris Negara untuk Urusan Komunikasi dan Hubungan Internasional Hungaria Zoltan Kovacs menyebut negaranya mulai memproses pengunduran diri dari ICC hari ini.

    “Sejalan dengan konstitusi Hungaria dan kewajiban hukum internasional,” ujar Kovacs.

    Kunjungan Netanyahu ke Hungaria itu adalah kunjungannya ke luar negeri sejak ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dia.

    Februari kemarin Netanyahu bertolak ke Wasington, AS, untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump. AS dan Israel sama-sama bukan anggota ICC.

    Trump dan pendahulunya, Joe Biden, pernah mengecam surat penangkapan terhadap Netanyahu. Bahkan, Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang bekerja di ICC.

    Di sisi lain, ICC mengkritik keputusan Hungaria yang tidak menangkap Netanyahu. Juru bicara ICC, Fadil Al Abdallah, menyebut negara anggota ICC berkewajiban menegakkan keputusan ICC.

    “Sengketa apa pun mengenai fungsi yudisial ICC seharusnya diselesaikan melalui keputusan ICC,” ujarnya dikutip dari Al Jazeera.

    HRW minta Hungaria tangkap Netanyahu

    Human Rights Watch (HRW) meminta Hungaria untuk tidak mengizinkan Netanyahu berkunjung ke Budapest. Di samping itu, HRW juga meminta untuk menangkap Netanyahu jika masuk ke Hungaria.

    “Netanyahu menjadi target surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC tanggal 21 November 2024 ketika hakim ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dia dan Yoav Gallant, Menteri Pertahanan Israel saat itu, atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan kemanusiaan di Jalur Gaza setidaknya sejak 8 Oktober 2023,” kata HRW di laman resminya pada hari Selasa lalu.

    “Kejahatan ini termasuk membuat warga sipil kelaparan, sengaja mengarahkan serangan kepawa warga sipil, pembunuhan, dan penganiayaan. HRW telah mendokumentasikan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaa, dan tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza.”

    Liz Evenson, Direktur Keadilan Internasional di HRW, menyebut tindakan Orban mengundang Netanyahu untuk datang ke Hungaria merupakan penghinaan terhadap korban kejahatan besar.

    “Hungaria seharusnya mematuhi kewajiban hukumnya sebagai bagian dari ICC dan menangkap Netanyahu jika dia menginjakkan kaki di negara itu,” kata Evenson.

    Seperti Orban, para pejabat pemerintahan di negara-negara Uni Eropa lain seperti Prancis, Polandia, Italia, Romania, dan Jerman juga sudah mengatakan tidak akan menangkap Netanyahu.

    Adapun pada bulan Januari lalu sejumlah aktivis HAM berunjuk rasa untuk memprotes Polandia yang diduga akan bersedia menerima kunjungan Netanyahu ke negara itu.

    (*)

  • WHO Ungkap Kebutuhan Mendesak untuk Korban Gempa di Myanmar serta Tantangan Operasi Penyelamatan – Halaman all

    WHO Ungkap Kebutuhan Mendesak untuk Korban Gempa di Myanmar serta Tantangan Operasi Penyelamatan – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Organisasi Kesehatan Internasional atau WHO mengungkapkan kondisi terkini pasca gempa berkekuatan dahsyat yang terjadi di Myanmar Tengah, Jumat (28/3) lalu.

    Dalam laporan yang dirilis pada awal April ini disampaikan bahwa data kerusakan, kerugian, jumlah korban meninggal maupun terluka, belum memadai.

    Namun berdasarkan, Dewan Administrasi Negara (SAC) melaporkan ada 2.056 orang meninggal dan 3.900 orang terluka per 31 Maret 2025.

    Sementara pada sisi fasilitas perawatan kesehatan dan tenaga kesehatan sangatlah terbatas.

    Banyak tim yang kurang terampil dalam memberikan layanan kesehatan.

    Padahal korban luka-luka mengalami peningkatan, di mana transfusi darah tidak bisa dilakukan karena kurangnya stok.

    Juga kantong mayat dan alat pelindung diri untuk tim penyelamat sangat dibutuhkan.

    Cuaca panas 35 hingga 40 derajat celcius pada siang hari berisiko memperburuk situasi kritis secara keseluruhan.

    Pada saat yang sama, area bertekanan rendah yang potensial diperkirakan akan terbentuk di Teluk Benggala minggu ini, yang dapat menyebabkan hujan lebat di banyak bagian negara tersebut.

    Hal ini dapat semakin menantang operasi penyelamatan dan bantuan karena kurangnya tempat penampungan sementara.

    Bangunan tua yang runtuh menimbulkan risiko paparan asbes yang tinggi.

    Ada kekhawatiran bahwa bendungan dapat runtuh di area yang terkena dampak, yang berpotensi menyebabkan banjir di beberapa komunitas hilir dan memperburuk tantangan. 

    WHO terus mengoordinasikan Sekretariat Tim Medis Darurat (EMT) melalui jaringan globalnya seperti Republik Rakyat Tiongkok, Belarus, Prancis, India, Rusia, Thailand, dan Turki.

    Rapat Mitra Kesehatan Operasional ad hoc telah dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2025 untuk mengoordinasikan respons gempa bumi.

    Rapat tersebut difokuskan pada pelaksanaan penilaian kebutuhan cepat, peninjauan pasokan yang tersedia untuk mitra kesehatan, persiapan untuk potensi wabah penyakit, dan penguatan sistem pengawasan untuk deteksi dini dan respons.

    WHO telah meluncurkan permohonan mendesak untuk bantuan sebesar US$ 8 juta untuk respons gempa bumi di Myanmar.
     

  • Trump Hantam Dunia dengan Tarif Baru, Ekonomi Global Terancam?

    Trump Hantam Dunia dengan Tarif Baru, Ekonomi Global Terancam?

    Jakarta: Keputusan Donald Trump untuk menerapkan tarif impor baru bagi semua barang yang masuk ke AS menuai gelombang kritik dari para pemimpin dunia. 
     
    Kebijakan ini dinilai sebagai pukulan besar bagi perekonomian global dan bisa memicu perang dagang yang lebih luas.
    Dunia berontak
    Melansir BBC, Kamis, 3 April 2025,Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut kebijakan tarif baru ini sebagai “pukulan besar” bagi ekonomi dunia. 
     
    Ia memperingatkan bahwa langkah ini dapat menciptakan ketidakpastian yang berkepanjangan dan merugikan jutaan orang di seluruh dunia.

    Tak hanya Eropa, Tingkok pun langsung bereaksi keras. Pemerintah Beijing menyatakan akan mengambil “tindakan balasan tegas” terhadap kebijakan ini. 
     
    Mereka juga mendesak AS untuk segera membatalkan tarif tersebut sebelum eskalasi lebih lanjut terjadi.

    Tarif baru Trump, siapa yang kena dampaknya?
    Trump mengumumkan bahwa semua impor ke AS akan dikenakan tarif universal sebesar 10 persen mulai 5 April. Tak berhenti di situ, sekitar 60 negara akan menghadapi tarif tambahan mulai 9 April. Tingkok termasuk yang paling terdampak dengan bea masuk yang melonjak hingga 54 persen, sementara Uni Eropa menghadapi tarif sebesar 20 persen.
     
    Di Eropa, beberapa pemimpin negara langsung bereaksi. Giorgia Meloni, Perdana Menteri Italia yang dikenal sebagai sekutu Trump, menganggap kebijakan ini sebagai “kesalahan besar” dan berusaha mencari kesepakatan untuk mencegah perang dagang. 
     
    Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menjadwalkan pertemuan darurat dengan pelaku industri yang terdampak.
     

    Ancaman perang dagang semakin nyata
    Para pemimpin dunia memperingatkan bahwa tarif baru ini bisa memicu perang dagang besar. 
     
    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer berjanji akan “berjuang” untuk melindungi ekonomi negaranya, sementara Brasil sudah mulai menyiapkan undang-undang balasan.
     
    Sementara itu, di AS sendiri, Trump bersikeras bahwa kebijakan ini akan memperkuat manufaktur dalam negeri dan “membuat Amerika kaya lagi”. 
     
    Namun, para ekonom memperingatkan bahwa pada akhirnya, rakyat Amerika sendiri yang akan menanggung beban harga barang yang lebih tinggi.
     
    Akankah kebijakan ini menjadi awal dari perang dagang global? Dunia menunggu langkah selanjutnya dari AS dan negara-negara yang terdampak. Yang pasti, dampaknya tak bisa dianggap remeh.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Remaja Ditangkap Terkait Rencana Bunuh 100 Orang di 5 Masjid Singapura

    Remaja Ditangkap Terkait Rencana Bunuh 100 Orang di 5 Masjid Singapura

    Singapura –

    Seorang remaja di Singapura ditangkap karena diduga hendak melakukan aksi terorisme dengan membunuh 100 orang di lima masjid. Remaja berusia 17 tahun itu diduga terinspirasi dari penembakan di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, pada Maret 2019 yang menewaskan 51 Muslim.

    Dilansir The Straits Times, Kamis (3/4/2025), remaja itu disebut telah mengidentifikasi lima masjid di Jurong West, Clementi, Margaret Drive, Admiralty Road, dan Beach Road sebagai target potensial pada Juni 2024.

    Dia berencana membunuh sedikitnya 100 muslim saat mereka pulang salat Jumat, lalu bunuh diri. Namun rencananya digagalkan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri Singapura (ISD) dan perintah penahanan berdasarkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri (ISA) dikeluarkan terhadapnya pada Maret 2025.

    Pada tanggal 2 April, ISD mengungkap remaja itu adalah satu dari dua anak muda yang teradikalisasi dan sedang ditangani oleh pihak berwenang. Remaja lain ialah seorang perempuan berusia 15 tahun yang ingin menikahi seorang pejuang ISIS dan memulai keluarga pro-ISIS.

    Dia adalah remaja perempuan pertama dan orang termuda kedua yang ditangani berdasarkan ISA. Remaja perempuan itu disebut siap bertempur di Suriah dan mati sebagai martir.

    Kembali soal rencana teror oleh remaja laki-laki berusia 17 tahun, rencana itu terungkap selama penyelidikan ISD terhadap Nick Lee (18) selaku warga negara Singapura lainnya yang ditahan berdasarkan ISA pada bulan Desember 2024. Remaja berusia 17 tahun itu dan Nick Lee saling bertukar materi Islamofobia dan ekstremis sayap kanan di media sosial.

    Mereka teradikalisasi secara terpisah, tidak pernah bertemu, dan tidak mengetahui rencana satu sama lain untuk melakukan serangan di Singapura. ISD mengatakan radikalisasi remaja berusia 17 tahun itu dimulai pada tahun 2022 ketika dia menemukan materi Islamofobia dan ekstremis sayap kanan daring.

    Seperti Lee, dia mengidentifikasi dirinya sebagai ‘supremasi Asia Timur’ yang meyakini bahwa etnis Han Tiongkok, Korea, dan Jepang lebih unggul daripada etnis Melayu dan India. Pada November 2023, remaja itu diduga menonton video penembakan di Christchurch lewat media sosial dan meneliti penembaknya, Brenton Tarrant.

    Pemuda itu disebut merasa puas menyaksikan umat Muslim ditembak dan melihat Tarrant sebagai pahlawan karena membunuh umat Muslim. Setelah membaca manifesto daring Tarrant dan teroris sayap kanan lainnya seperti Stephan Balliet dan Payton Gendron, pemuda itu mengetahui tentang ‘Penggantian Besar’ dan meyakini hal itu terjadi di Singapura.

    Penggantian Besar adalah teori etno-nasionalis oleh penulis anti-imigrasi Prancis Renaud Camus yang berpendapat populasi Eropa kulit putih digantikan oleh orang non-Eropa melalui migrasi dan tren demografi. Remaja itu mengunggah konten berisi narasi seharusnya ada orang-orang seperti Tarrant di Singapura untuk menembak orang Melayu dan Muslim guna mencegah mereka menggantikan orang Tionghoa sebagai ras dominan.

    Pada awal 2024, dia ingin meniru Tarrant dan menembak orang Muslim di masjid-masjid di Singapura dengan senapan serbu AK-47. Remaja itu juga dipengaruhi oleh konten anti-Semit di internet hingga diduga berfantasi tentang membunuh orang Yahudi, tetapi tidak memiliki rencana serangan yang konkret untuk hal itu.

    Untuk rencana serangannya terhadap masjid-masjid setempat, remaja tersebut melakukan beberapa kali upaya untuk mendapatkan senjata. Namun, upayanya gagal karena sulitnya mendapat senjata ataupun suku cadang senjata di Singapura. Pemuda itu juga gagal mendapatkan senjata karena urusan biaya dan teknis.

    Lihat juga Video ‘Bom Bunuh Diri Tewaskan 18 Orang di Pakistan’:

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Berikut Daftar 160 Negara dan Wilayah yang Kena Tarif Baru Trump, termasuk Indonesia – Halaman all

    Berikut Daftar 160 Negara dan Wilayah yang Kena Tarif Baru Trump, termasuk Indonesia – Halaman all

    Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain

    Tayang: Kamis, 3 April 2025 12:41 WIB

    YouTube The White House

    TARIF BARU AS – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain, termasuk beberapa mitra dagang terbesar AS. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain, termasuk beberapa mitra dagang terbesar AS.

    Trump memberlakukan ‘Tarif Timbal Balik’ terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Presiden mengatakan AS akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif untuk “mengurangi pajak dan membayar utang nasional kami.”

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kami,” ujar Trump saat mengumumkan langkah-langkah baru tersebut.

    Trump kemudian mengangkat bagan besar berjudul ‘Tarif Timbal Balik’. Kolom pertama adalah daftar negara. Kemudian, kolom kedua merupakan besaran tarif yang dikenakan suatu negara terhadap barang-barang dari AS. Kemudian, kolom ketiga berisi tarif balasan yang dikenai AS terhadap negara itu.

    Berikut daftar 160 negara dan wilayah yang dikenakan tarif oleh AS:

    1. China: 34 persen
    2. Uni Eropa:20%
    3. Vietnam: 46%
    4. Taiwan: 32%
    5. Jepang: 24%
    6. India: 26%
    7. Korea Selatan: 25%
    8. Thailand: 36%
    9. Swiss: 31%
    10. Indonesia: 32%
    11. Malaysia: 24%
    12. Komboja: 49%
    13. Inggris: 10%
    14. Afrika Selatan: 30%
    15. Brasil: 10%
    16. Bangladesh: 37%
    17. Singapura: 10%
    18. Israel: 17%
    19. Filipina: 17%
    20. Chile: 10%
    21. Australia: 10%
    22. Pakistan: 29%
    23. Turki: 10%
    24. Sri Langka: 44%
    25. Kolombia: 10%
    26. Peru: 10%
    27. Nikaragua: 18%
    28. Norwegia: 15%
    29. Kosta Rika: 10%
    30. Jordan: 20%
    31. Republik Dominika: 10%
    32. Uni Emirat Arab: 10%
    33. Selandia Baru: 10%
    34. Argentina: 10%
    35. Ekuador: 10%
    36. Guatemala: 10%
    37. Honduras: 10%
    38. Madagaskar: 47%
    39. Myanmar: 44%
    40. Tunisia: 28%
    41. Kazakhstan: 27%
    42. Serbia: 37%
    43. Mesir: 10%
    44. Arab Saudi: 10%
    45. El Savador: 10%
    46. Pantai Gading: 21%
    47. Laos: 48%
    48. Botswana: 37%
    49. Trinidad dan Tabago: 10%
    50. Maroko: 10%
    51. Algeria: 30%
    52. Oman: 10%
    53. Uruguay: 10%
    54. Bahamas: 10%
    55. Lesotho: 50%
    56. Ukraina: 10%
    57.Bahrain: 10%
    58. Qatar: 10%
    59. Mauritius: 40%
    60. Fiji: 32%
    61. Islandia: 10%
    62. Kenya: 10%
    63. Liechtenstein: 37%
    64. Guyana: 38%
    65. Haiti: 10%
    66. Bosnia-Herzegovina: 35%
    67. Nigeria: 14%
    68. Namibia: 21%
    69. Brunei: 24%
    70. Bolivia:  10%
    71. Panama: 10%
    72. Venezuela: 15%
    73. Makedonia Utara: 33%
    74. Ethiopia: 10%
    75. Ghana: 10%
    76. Moldova: 31%
    77. Angola: 32%
    78. Republik Demokratik Kongo: 11%
    79. Jamaika: 10%
    80. Mozambik: 16%
    81. Paraguay: 10%
    82. Zambia: 17%
    83. Lebanon: 10%
    84. Tanzania: 10%
    85. Irak: 39%
    86. Georgia: 10%
    87. Senegal: 10%
    88. Azerbaijan: 10%
    89. Kamerun: 11%
    90. Uganda: 10%
    91. Albania: 10%
    92. Armenia: 10%
    93. Nepal: 10%
    94. Sint Maarten: 10%
    95. Kepulauan Falkland: 41%
    96. Gabon: 10%
    97. Kuwait: 10%
    98. Togo: 10%
    99. Suriname: 10%
    100. Belize: 10%
    101. Papua Nugini: 10%
    102. Malawi: 19%
    103. Liberia: 10%
    104. British Virgin Islands: 10%
    105. Afganistan: 10%
    106. Zimbabwe: 18%
    107. Benin: 10%
    108. Barbados: 10%
    109. Monako: 0%
    110. Suriah: 41%
    111. Uzbekistan: 10%
    112. Republik Kongo: 10%
    113. Jibuti: 10%
    114. Polinesia Prancis: 10%
    115. Kepulauan Cayman: 10%
    116. Kosovo: 10%
    117. Curaçao: 10%
    118. Vanuatu: 22%
    119. Rwanda: 10%
    120. Sierra Leone: 10%
    121. Mongolia: 10%
    122. San Marino: 10%
    123. Antigua dan Barbuda: 10%
    124. Bermuda: 10%
    125. Eswatini: 10%
    126. Kepulauan Marshall: 10%
    127. Saint Pierre dan Miquelon: 50%
    128. Saint Kitts dan Nevis: 10%
    129. Turkmenistan: 10%
    130. Grenada: 10%
    131. Sudan: 10%
    132. Kepulauan Turks dan Caicos: 10%
    133. Aruba: 10%
    134. Montenegro: 10%
    135. Saint Helena: 10%
    136. Kirgistan: 10%
    137. Yaman: 10%
    138. Saint Vincent and Grenadines: 10%
    139. Niger: 10%
    140. Saint Lucia: 10%
    141. Nauru: 30%
    142. Guinea Khatulistiwa: 13%
    143. Iran: 10%
    144. Libya: 31%
    145. Samoa: 10%
    146. Guinea: 10%
    147. Timor Leste: 10%
    148. Monstserrat: 10%
    149. Chad: 13%
    150. Mali: 10%
    151. Sao Tome dan Príncipe: 10%
    152. Pulau Norfolk: 29%
    153. Gibraltar: 10%
    154. Tuvalu: 10%
    155. Teritori Inggris di Samudra Hindia: 10%
    156. Tokelau: 10%
    157. Guinea-Bissau: 10%
    158. Svalbard dan Jan Mayen: 10%
    159. Pulau Heard dan Kepulauan McDonald: 10%
    160. Réunion: 37%

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Gempa Politik di Prancis setelah Vonis Marine Le Pen

    Gempa Politik di Prancis setelah Vonis Marine Le Pen

    Jakarta –

    Putusan tersebut menggema di seluruh dunia, karena secara efektif melarang Marine Le Pen, calon presiden Prancis tiga kali yang juga menjadi tokoh kunci bagi sayap kanan Eropa, untuk berkompetisi dalam pemilihan presiden Prancis 2027, yang sejauh ini dianggap sebagai kesempatan emas baginya untuk meraih jabatan tertinggi di negara itu.

    Hanya sedikit yang bersuka cita atas berita ini. Pendukungnya mengatakan bahwa ia sengaja dibungkam, sementara beberapa kritikus khawatir akan konsekuensi politik yang jauh akibat keputusan para hakim tersebut.

    Seiring debu mereda setelah bertahun-tahun persiapan hukum, berbulan-bulan persidangan dan pembacaan putusan hukum yang memakan waktu berjam-jam, gempa politik di Prancis mungkin baru saja dimulai.

    Kejahatan dan hukuman

    Partai Le Pen telah berjanji untuk mengejar “segala kemungkinan upaya hukum” atas vonis tersebut, dan Le Pen sendiri sudah mengajukan banding.

    Namun pengadilan tinggi menyatakan pada hari Selasa (01/04) bahwa mereka mungkin akan mengeluarkan keputusan banding paling cepat pada musim panas 2026.

    Hingga saat itu, larangan mencalonkan diri sebagai kandidat presiden bagi Le pen berlaku segera, namun tidak berlaku bagi posisi Le Pen sebagai anggota legislatif, yang saat ini masih diizinkan untuk dipertahankan.

    Keputusan pengadilan Senin (31/03) lalu dijatuhkan oleh tiga hakim di pengadilan Paris, berdasarkan bukti yang diajukan oleh jaksa.

    Dia juga menambahkan bahwa penolakan konsisten dari Le Pen dan partainya atas tuduhan tersebut menunjukkan adanya risiko pengulangan pelanggaran.

    Profesor hukum di Paris, Julien Boudon, mengatakan kepada DW bahwa larangan lima tahun untuk mencalonkan diri yang dijatuhkan kepada Le Pen mengikuti peraturan hukum Prancis dan preseden hukum terkait kasus penggelapan oleh politisi.

    “Itu sepenuhnya sesuai dengan standar,” kata Boudon, menambahkan bahwa dia “tidak terkejut sama sekali.”

    Anggota legislatif Prancis telah memilih untuk memperketat hukuman bagi pelaku korupsi setelah skandal tahun 2016 yang melibatkan mantan Menteri Anggaran Jerome Cahuzac, yang akhirnya dijatuhi hukuman karena penipuan pajak. Undang-undang tersebut menjadikan larangan pemilihan sebagai hukuman untuk kejahatan seperti itu, dan Le Pen sendiri sebelumnya telah mendesak hukuman yang lebih keras bagi mereka yang terbukti menyalahgunakan dana publik.

    Profesor hukum Boudon juga mencatat bahwa, jika hakim memberi Le Pen larangan yang lebih ringan dari biasanya, mereka akan menghadapi tuduhan yang lebih keras lagi mengenai politisasi proses peradilan daripada yang mereka hadapi sekarang.

    Amarah sayap kanan

    Sementara itu, tuduhan pelanggaran terhadap supremasi hukum dan politisasi proses hukum terus mengalir baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada hari Selasa, penerus Le Pen di Partai National Rally, Jordan Bardella, mengecam apa yang disebutnya sebagai “tirani para hakim yang melanggar kebebasan pemilih.”

    Klaim serupa bergema dari sekutu politik Le Pen di seluruh dunia.

    Matteo Salvini dari partai sayap kanan Italia, Lega, menyebut ini sebagai upaya untuk “mengeluarkan [Le Pen] dari kehidupan politik,” dan “sebuah deklarasi perang,” sementara mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, menuduh di X bahwa pihak kiri Prancis menggunakan “aktivisme yudisial untuk memenangkan pemilu tanpa oposisi yang nyata.”

    Kritik dari kiri dan kanan

    Namun, kritikus terhadap keputusan tersebut dapat ditemukan di seluruh spektrum politik. Mantan Menteri Keuangan Yunani Yanis Varoufakis, yang memimpin kelompok politik kiri Mera25, mengecam apa yang disebutnya sebagai “hipokrisi yang mencengangkan” di media sosial X.

    “Ketika pengadilan Turki melarang lawan utama Erdogan dalam pemilihan presiden, pikiran liberal memberontak dan langsung menolak argumen Erdogan bahwa hukum adalah hukum. Ketika pengadilan Prancis melakukan hal yang sama, pikiran liberal bersukacita dan mengulang-ulang ‘hukum adalah hukum,’” tulisnya d X.

    Peneliti politik di Istanbul, Aybike Mergen, menyebut perbandingan ini “menyesatkan.” Sementara Proyek Keadilan Dunia menempatkan Prancis pada peringkat 22 secara global dalam indeks supremasi hukum. Peringkat ini di bawah Jerman, namun di atas Amerika Serikat, sementara Turki berada pada peringkat 117.

    Di Strasbourg, kepala fraksi tengah-kanan Les Republicains di Parlemen Eropa, menyebut hari dijatuhkannya vonis Senin (31/03) lalu sebagai “hari gelap bagi demokrasi Prancis” dan mengatakan bahwa putusan hakim tersebut merupakan “campur tangan besar” dalam politik Prancis.

    “Saya telah berdebat dengan National Rally di setiap kampanye yang saya pimpin. Seperti setiap orang Prancis yang peduli dengan demokrasi, saya ingin perbedaan kita diselesaikan melalui keputusan pemilih,” tulis Francois-Xavier Ballamy di X.

    Kekalahan kelompok sentris?

    Pernyataan Ballamy merangkum ketakutan di antara banyak kalangan sentris: Bahwa argumen yang menentang ide-ide yang telah membuat Marine Le Pen begitu populer jauh dari usai, dan bahwa putusan ini akan menghambat upaya untuk merebut kembali popularitas di kotak suara.

    Analis Camille Lons cemas bahwa keputusan pengadilan itu malah ‘backfire’, yang akan membantu politisi sayap kanan mendukung klaim mereka bahwa sistem “dirancang melawan mereka,” seraya menambahkan bahwa “narasi” ini bisa “menggalang basis mereka dan memperkuat dukungan mereka menuju 2027.”

    Pejabat kebijakan di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri itu juga menambahkan bahwa di tempat lain di dunia, vonis di Prancis kemungkinan besar akan “dibingkai sebagai bukti lebih lanjut dari keterlibatan Eropa yang berlebihan dan kemunduran demokrasi.”

    Independensi yudisial dalam sorotan

    Profesor hukum Prancis Boudon mengatakan bahwa ia tidak terkesan dengan pendapat para kritikus terhadap putusan pengadilan, terlepas dari warna politik mereka.

    “Sangat memalukan untuk mengatakan ini adalah keputusan politik. Itu adalah serangan terhadap kehormatan dan integritas hakim,” ujarnya kepada DW.

    “Keputusan ini adalah penghormatan terhadap supremasi hukum,” tambahnya, menegaskan bahwa “seorang politisi terpilih yang melanggar hukum harus bertanggung jawab.”

    Kasus Le Pen sudah memicu perdebatan tentang kemungkinan reformasi terhadap hukuman antikorupsi di negara itu.

    Perdana Menteri Prancis dari kalangan sentris, Francois Bayrou, mengatakan kepada para anggota parlemen pada hari Selasa (01/04) bahwa perlu ada “refleksi” tentang cara hukum diterapkan saat ini, demikian ditulis surat kabar Prancis Le Monde.

    Namun, ia menambahkan bahwa ia tidak berniat “mencampuradukkan diskusi” mengenai putusan tertentu dengan refleksi tentang keadaan hukum secara keseluruhan.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Program MBG Dipaparkan di KTT N4G Paris 2025 – Halaman all

    Program MBG Dipaparkan di KTT N4G Paris 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipaparkan di Konfernsi Tingkat Tinggi (KTT) Nutrisi Pertumbuhan/Nutrition for Growth (N4G) Summit di Paris, Prancis, 27-28 Maret 2025.

    KTT N4G Paris 2025 merupakan forum pertemuan puncak multi-pemangku kepentingan yang mengadvokasi komitmen keuangan dan politik tentang gizi dan keterkaitan dengan sektor-sektor yang lain.

    Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (PMK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Amich Alhumami mewakili tim delegasi Indonesia. 

    Peserta inti KTT ini terdiri dari 32 negara dan peserta non intinya terdiri dari puluhan kelembagaan internasional yang mencakup sektor swasta, perbankan, industri, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, filantropi, dan sebagainya. 

    KTT N4G 2025 diselenggarakan oleh Kementerian Eropa dan Kementerian Luar Negeri Prancis atas sokongan UNICEF, Stronger Foundations for Nutrition, dan Scaling Up Nutrition (SUN), Paris Peace Forum, The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), dan organisasi global lainnya. 

    Selain Amich, palenis lainnya adalah H.E. Baroness Chapman, Menteri Bidang Pembangunan Internasional Inggris; H.E. Carlos Gabriel Cardoza, Wakil Menteri Bidang Kebijakan Publik dan Manajemen Kesehatan El Salvador; dan Juan Pablo Uribe, Direktur Global untuk Kesehatan Gizi dan Populasi di Bank Dunia dan Direktur di Global Financing Facility for Women Children and Adolescents (GFF).

    “Gizi bukan hanya masalah kesehatan. Masalah ini juga sangat terkait dengan pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, dan pembangunan ekonomi. Itulah sebabnya kebijakan kami berfokus pada tata kelola yang kuat, pembiayaan yang berkelanjutan, dan akuntabilitas untuk memastikan dampak yang nyata,” papar Amich Alhumami pada sesi diskusi panel N4G Paris 2025, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Kamis (3/4/2025). 

    Ia mengatakan, bagi Indonesia, di antara nilai-nilai yang menginspirasi dari KTT N4G Paris 2025 adalah energi, komitmen, dan visi bersama secara global dalam mengatasi kesenjangan akses, kualitas, dan keterkaitan erat gizi dengan sektor pembangunan yang lain. 

    “Nutrisi bukan hanya masalah teknis, ini adalah masalah keadilan, martabat, dan kesempatan untuk semua, nutrisi dan makanan sehat adalah hak rakyat,” lanjut Amich.

    Pada kesempatan itu, Amich memaparkan lima strategi pemerintah RI mengatasi permasalahan gizi, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Pertama, mengintegrasikan kebijakan pembangunan gizi dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 agar gizi tetap menjadi prioritas utama secara konstitusional. 

    Kedua, melacak dan menandai pengeluaran, baik belanja maupun alokasi anggaran, untuk gizi, yang ditempuh dengan memastikan investasi mengarah pada perbaikan dalam kehidupan masyarakat. 

    “Setiap satu dolar yang dibelanjakan untuk gizi, harus dipertanggungjawabkan kepada publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” papar Amich.

    Ketiga, alumnus Universitas Sussex, Inggris itu juga menyebut penguatan peran pemerintah daerah (Pemda) melalui pendanaan dan pengembangan kapasitas untuk memastikan program gizi efektif di tingkat masyarakat.

    “Oleh karena itu, pelaksanaan program pembangunan gizi juga cukup rumit dalam hirarki tata kelola pemerintahan yang bertingkat, pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga peran Pemda sangat perlu diperkuat dalam pembangunan gizi masyarakat,” papar Amich.  

    Keempat, penggunaan teknologi seperti platform e-HDW atau e-PPGBM. Berbagai perangkat ini, lanjut Amich, untuk membantu pekerja garis depan dalam melacak layanan gizi secara real time.

    Strategi terakhir, berupa perluasan program gizi utama, melalui program MBG di sekolah-sekolah, inisiatif gizi ibu dan anak, dan suplementasi gizi mikro atau mikronutrien.

    Menurut Amich Alhumami, pemerintah Indonesia sudah relatif lama menjadikan gizi sebagai prioritas nasional dan agenda strategis, tetapi pada periode pemerintahan 2024-2029 semakin menonjol. 

    “Itu karena diperkuat oleh Presiden Prabowo Subianto dengan berinvestasi dalam pembangunan gizi melalui program MBG, dengan target anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, suatu kelompok sasaran strategis yang akan berdampak langsung pada upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia,” ungkapnya. 

    Program MBG sebetulnya tidak disorot secara spesifik oleh para peserta N4G Paris 2025, tetapi menjadi stimulus perbincangan tentang pengalaman pemerintah RI mengatasi kekurangan gizi dan gizi buruk, sehingga menjadi sorotan dunia. 

    Menurutnya, hal itu mengemuka di kalangan pemerintah Prancis, Inggris, Jerman, Swiss, Venezuela, India, Singapura, Kerajaan Lesotho, dll; serta para pemimpin organisasi dunia seperti Bank Dunia untuk Kesehatan, Asian Development Bank (ADB), International Fund for Agricultural Development (IFAD), Nutrition International, The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), dan sebagainya. 

    “Rata-rata mereka berpandangan, pengalaman pelaksanaan strategi utama pemerintah RI dalam mengatasi permasalahan gizi dapat meningkatkan human capital & human development untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sampai 2029,” ungkapnya. 

    Program MBG dinilai dapat menjangkau lintas sektor dalam mengatasi permasalahan gizi, prestasi belajar siswa, dan pangan dengan kelompok sasaran yang besar sekitar lebih dari 82 juta jiwa.

    Sehingga program MBG diharap dapat menjadi instrumen penting dalam mengonsolidasi kebijakan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi serta mempercepat target kedaulatan pangan.

    Faktor Penghambat Pembangunan Gizi

    Pada kesempatan itu, Amich juga memaparkan tiga faktor utama yang memungkinkan dan menghambat kemajuan pembangunan gizi di Indonesia. 

    Pertama, kemauan politik yang kuat.

    “Gizi merupakan prioritas nasional, dan komitmen ini memastikan kami untuk tetap berada di jalur yang benar,” terang Amich. 
     
    Kedua, tata kelola dan akuntabilitas yang lebih baik.

    “Melacak anggaran gizi dan memantau hasilnya membantu memastikan bahwa investasi membuat perbedaan menjadi faktor ini,” sambung Amich.

    Ketiga, kolaborasi lintas sektor.

    “Gizi bukan hanya tentang makanan, ini tentang pendidikan, sanitasi, perlindungan sosial, dan stabilitas ekonomi,” lanjut Amich.  

    Tantangan selanjutnya mengubah pola pikir dan perilaku. 

    Nutrisi, ujar Amich Alhumami, juga berkaitan dengan budaya dan kebiasaan. Mendorong pilihan makanan yang lebih sehat memerlukan waktu dan upaya.
     
    Tantangan lainnya mempertahankan pembiayaan jangka panjang.

    Pemerintah Indonesia, kata Amich, terus memastikan bahwa dana untuk nutrisi tetap stabil dan terus bertambah seiring berjalannya waktu. 

    “Kami melihat sejumlah tantangan ini sebagai peluang untuk berinovasi dan melakukan yang lebih baik. Itulah sebabnya kami berinvestasi dalam sistem yang lebih kuat, keterlibatan masyarakat yang lebih baik, dan kebijakan yang lebih cerdas untuk mengatasinya,” papar Amich.

    Sementara itu diketahui, hingga Februari 2025, program MBG telah menjangkau 770 ribu anak, dengan target mencapai 1 juta anak pada akhir Februari 2025.

    Pemerintah menargetkan percepatan program MBG dengan harapan dapat menjangkau 15 juta anak pada September 2025.

    Untuk mendukung pelaksanaan program ini, Badan Gizi Nasional (BGN) telah dibentuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pemenuhan gizi masyarakat Indonesia

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto)

  • Donald Trump Umumkan Tarif Timbal Balik untuk 180 Negara, Ini Daftarnya – Page 3

    Donald Trump Umumkan Tarif Timbal Balik untuk 180 Negara, Ini Daftarnya – Page 3

     

    71. Panama: 10% (biaya AS 10%)

    72. Venezuela: 15% (biaya AS 29%)

    73. Makedonia Utara: 33% (biaya AS 65%)

    74. Etiopia: 10% (biaya AS 10%)

    75. Ghana: 10% (biaya AS 17%)

    76. Moldova: 31% (biaya AS 61%)

    77. Angola: 32% (biaya AS 63%)

    78. Republik Demokratik Kongo: 11% (biaya AS 22%)

    79. Jamaika: 10% (biaya AS 10%)

    80. Mozambik: 16% (biaya AS 31%)

    81. Paraguay: 10% (biaya AS 10%)

    82. Zambia: 17% (biaya AS 33%)

    83. Lebanon: 10% (biaya AS 10%)

    84. Tanzania: 10% (biaya AS 10%)

    85. Irak: 39% (biaya AS 78%)

    86. Georgia: 10% (biaya AS 10%)

    87. Senegal: 10% (biaya AS 10%)

    88. Azerbaijan: 10% (biaya AS 10%)

    89. Kamerun: 11% (biaya AS 22%)

    90. Uganda: 10% (biaya AS 20%)

    91. Albania: 10% (biaya AS 10%)

    92. Armenia: 10% (biaya AS 10%)

    93. Nepal: 10% (biaya AS 10%)

    94. Sint Maarten: 10% (biaya AS 10%)

    95. Kepulauan Falkland: 41% (biaya AS 82%)

    96. Gabon: 10% (biaya AS 10%)

    97. Kuwait: 10% (biaya AS 10%)

    98. Togo: 10% (biaya AS 10%)

    99. Suriname: 10% (biaya AS 10%)

    100. Belize: 10% (biaya AS 10%)

    101. Papua Nugini: 10% (biaya AS 15%)

    102. Malawi: 17% (biaya AS 34%)

    103. Liberia: 10% (biaya AS 10%)

    104. Kepulauan Virgin Inggris: 10% (biaya AS 10%)

    105. Afghanistan: 10% (biaya AS 49%)

    106. Zimbabwe: 18% (biaya AS 35%)

    107. Benin: 10% (biaya AS 10%)

    108. Barbados: 10% (biaya AS 10%)

    109. Monaco: 10% (biaya AS 10%)

    110. Suriah: 41% (biaya AS 81%)

    111. Uzbekistan: 10% (biaya AS 10%)

    112. Republik Kongo: 10% (biaya AS 10%)

    113. Djibouti: 10% (biaya AS 10%)

    114. Polinesia Prancis: 10% (biaya AS 10%)

    115. Kepulauan Cayman: 10% (biaya AS 10%)

    116. Kosovo: 10% (biaya AS 10%)

    117. Curaçao: 10% (biaya AS 10%)

    118. Vanuatu: 22% (biaya AS 44%)

    119. Rwanda: 10% (biaya AS 10%)

    120. Sierra Leone: 10% (biaya AS 10%)