Xcloud.id

Negara: Prancis

  • Prabowo Hubungi Presiden Prancis, Turki, hingga Pemimpin Asean Bahas Kebijakan Tarif Trump

    Prabowo Hubungi Presiden Prancis, Turki, hingga Pemimpin Asean Bahas Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan sambungan telepon dengan sejumlah pemimpin dan kepala negara Asean dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah sekaligus membahas kebijakan tarif Donald Trump pada Jumat (4/4/2025). 

    Pada percakapan tersebut, Presiden Prabowo menerima serta menyampaikan langsung ucapan selamat Idulfitri sebagai bentuk persahabatan dan solidaritas antarbangsa.

    Presiden Prabowo berbicara dengan lima pemimpin dunia. Mereka adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan; Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim; Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim; Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah; dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    “Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan atas ucapan dan doa yang diberikan, serta membalas dengan harapan agar Idulfitri menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan dan kerja sama antar negara,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui keterangan tertulis, dikutip Sabtu (5/4/2025).

    Adapun, dalam percakapan dengan Presiden Erdogan, kedua pemimpin menegaskan kembali pentingnya hubungan erat antara Indonesia dan Turki, khususnya dalam bidang perdagangan, pertahanan, dan solidaritas umat Islam di dunia.

    Sementara itu, sambungan telepon dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berlangsung hangat. Presiden Prabowo menekankan pentingnya kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia dalam menjaga stabilitas kawasan dan kesejahteraan rakyat kedua negara.

    Ucapan selamat juga disampaikan oleh Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah, yang dikenal sebagai salah satu pemimpin terdekat Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Presiden Prabowo menyambut baik komunikasi tersebut dan menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan dengan Brunei Darussalam.

    Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron turut mengucapkan selamat Idulfitri. Dalam sambutan balasannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya dialog lintas budaya dan kerja sama global di tengah tantangan dunia yang semakin kompleks.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Macron juga dijadwalkan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat untuk merayakan hubungan diplomatik Indonesia-Prancis.

    “Presiden menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas perhatian dari para pemimpin sahabat, serta berharap Idulfitri dapat membawa kedamaian, kebahagiaan, dan semangat baru bagi umat Islam dan seluruh masyarakat dunia,” tambah Teddy.

    Menurut Teddy, komunikask lintas negara ini menjadi penanda pentingnya diplomasi personal dan hubungan antarpemimpin dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

    Perbicangan Prabowo dengan pemimpin-pemimpin negara Asean hingga Prancis itu di tengah kebijakan tarif yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Indonesia menjadi salah satu negara yang diganjar tarif impor di atas tarif dasar 10%, yakni tarif resiprokal 32%. Sementara itu, Malaysia dan Brunei sama-sama dikenakan tarif 24%. 

  • Macron Unggah Pernyataan dalam Bahasa Indonesia, Ungkap Komunikasi dengan Prabowo

    Macron Unggah Pernyataan dalam Bahasa Indonesia, Ungkap Komunikasi dengan Prabowo

    Macron Unggah Pernyataan dalam Bahasa Indonesia, Ungkap Komunikasi dengan Prabowo
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prancis
    menyatakan telah berbicara dengan Presiden
    Prabowo
    Subianto dan memutuskan akan memperkuat hubungan kedua negara.
    Pernyataan resmi
    Macron
    tersebut secara mengejutkan diunggah menggunakan bahasa
    Indonesia
    di media sosial X.
    “Saya baru saja berbicara dengan Presiden Indonesia, @Prabowo Subianto. Kita telah memutuskan untuk memperkuat hubungan antara negara kita dengan proyek-proyek yang ambisius dan berwawasan ke depan,” tulis Macron dalam akun @EmmanuelMacron pada Jumat (4/5/2025).
    Ia mengatakan, dirinya akan berkunjung ke Indonesia pada Mei mendatang. Kedatangannya tersebut dalam rangka mempererat
    kerja sama
    antara Prancis dengan Indonesia.
    “Kita bertekad untuk mempererat kerja sama di bidang
    pertahanan
    ,
    ekonomi
    , ilmu pengetahuan, dan budaya, serta mengembangkan pertukaran akademik kita,” ujar Macron.
    Lanjutnya, Prancis dan Eropa ingin membangun ekonomi masa depan bersama Indonesia dengan menciptakan rantai nilai yang tangguh. Terutama di sektor logam kritis dan mendukung transisi energi.
    Perancis juga memiliki tekad yang sama untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan di Timur Tengah. Serta mengakhiri perang agresi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina.
    “Kami akan bekerja sama dalam persiapan konferensi tentang Gaza yang akan diadakan pada bulan Juni,” ujar Macron.
    “Masa depan dibangun melalui kemitraan yang kuat, perdagangan yang terbuka, dan visi bersama,” sambungnya.
    Sebelumnya, Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis Jean Noel Barrot menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/3/2025).
    Pertemuan itu membahas rencana kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada Mei 2025 untuk merayakan hubungan erat Indonesia-Perancis yang sudah berjalan selama 75 tahun.
    Barrot mengatakan, pertemuan dua kepala negara juga bertujuan untuk membuka babak baru hubungan yang lebih erat.
    “Jadi, ini juga merupakan kesempatan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas persiapan aktif kunjungan (Presiden Macron) ini ke pihak Indonesia,” kata Barrot.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Yoon Suk Yeol Dimakzulkan: Kehilangan Uang Pensiun dan Hak Dimakamkan di Pemakaman Nasional – Halaman all

    Yoon Suk Yeol Dimakzulkan: Kehilangan Uang Pensiun dan Hak Dimakamkan di Pemakaman Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mahkamah Konstitusi Korea Selatan secara resmi memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol pada Jumat (4/4/2025).

    Putusan pemakzulan Yoon Suk Yeol dibacakan langsung oleh Penjabat Ketua MK, Moon Hyung-bae.

    Delapan hakim MK dengan suara bulat mengesahkan pemakzulan yang sebelumnya telah disetujui Majelis Nasional pada Desember 2024.

    Putusan ini langsung berlaku dan memaksa Korea Selatan mengadakan pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari.

    Dilansir Yonhap dan AFP, Yoon Suk Yeol dimakzulkan karena dianggap melanggar Konstitusi dan hukum, setelah ia mengumumkan status darurat militer pada 3 Desember 2024.

    Tak hanya itu, Yoon juga mengerahkan pasukan ke Majelis Nasional guna menghentikan penolakan terhadap kebijakannya waktu itu.

    Ia juga memerintahkan penangkapan terhadap sejumlah politisi.

    Mahkamah Konstitusi menyatakan tindakan Yoon sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

    Keputusan tersebut dinilai sebagai bentuk “pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.”

    “Mengingat dampak negatif yang serius dan konsekuensi luas dari pelanggaran konstitusional terdakwa, kami memberhentikan Presiden Yoon Suk Yeol dari jabatannya,” kata Moon Hyung-bae.

    MK menilai Yoon menggunakan kekuatan militer untuk tujuan politik, merusak kenetralan angkatan bersenjata, dan menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas nasional.

    Buntut dari pemakzulan ini, Yoon kehilangan berbagai hak istimewa sebagai mantan presiden.

    Ia tidak lagi berhak atas uang pensiun yang besarannya mencapai 95 persen dari gaji presiden.

    Yoon pun tidak mendapat staf atau asisten resmi.

    Bahkan Yoon Suk Yeol kehilangan hak untuk dimakamkan di Pemakaman Nasional Seoul.

    Yoon juga harus mengosongkan kediaman resmi di Hannam-dong, meski belum ada batas waktu pasti kapan ia akan pindah.

    Ia diperkirakan akan kembali ke rumah pribadinya di Distrik Seocho, Seoul.

    Meski begitu, Yoon masih akan mendapat pengamanan dari negara berdasarkan Undang-undang tentang Perlakuan Terhormat kepada Mantan Presiden.

    Perlindungan ini juga berlaku bagi istrinya, Kim Keon Hee, selama lima tahun dan dapat diperpanjang hingga 10 tahun jika diperlukan, The Korea Herald melaporkan.

    Namun, jika Yoon ditangkap atas kasus kriminal, hak ini bisa dicabut.

    Yoon kemungkinan akan menghadapi penyelidikan pidana, termasuk tuduhan pengkhianatan serta dugaan keterlibatan dalam skandal yang melibatkan ibu negara dan sejumlah pejabat lain.

    Pasca putusan MK, reaksi masyarakat Korea Selatan terbelah.

    Para pendemo anti-Yoon bersorak dan berpelukan, sementara para pendukungnya menangis dan mengumpat.

    Dua pendukung bahkan dilaporkan tewas akibat membakar diri sebagai bentuk protes.

    Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Rusia, dan China telah mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk menghindari lokasi demonstrasi di Korea Selatan.

    Melalui pengacaranya, Yoon menyampaikan permintaan maaf beberapa jam setelah putusan dibacakan.

    “Saya sangat menyesal tidak dapat memenuhi harapan dan ekspektasi Anda,” ujar Yoon.

    “Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk mengabdi kepada negara kita,” lanjutnya.

    “Saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda yang tak tergoyahkan, bahkan ketika saya gagal,” klaimnya.

    Situasi Normal Pascapemakzulan

    Pemerintah Korea Selatan memastikan pemerintahan tetap berjalan normal pasca pemakzulan.

    Juru Bicara Pemerintah, Yu In Chon, menyatakan seluruh fungsi negara tetap berjalan sesuai konstitusi.

    “Kami berkomitmen untuk administrasi urusan negara yang stabil,” ujar Yu, yang juga menjabat Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata, dikutip dari CNBC.

    Pemerintah juga akan memperkuat keamanan nasional, sistem tanggap bencana, dan menanggapi masalah perdagangan serta diplomasi yang sempat tertunda.

    Tujuannya, untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap ekonomi nasional.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Macron Ngetweet Pakai Bahasa Indonesia, Ungkap Isi Obrolan dengan Prabowo

    Macron Ngetweet Pakai Bahasa Indonesia, Ungkap Isi Obrolan dengan Prabowo

    Paris –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan dirinya baru saja melakukan obrolan lewat telepon dengan Presiden Prabowo Subianto. Macron mengatakan dirinya dan Prabowo sepakat memperkuat kerja sama.

    Hal itu disampaikan Macron dalam cuitan berbahasa Indonesia di akun X (dulu Twitter) resminya, @EmmanuelMacron, seperti dilihat Sabtu (5/4/2025). Macron mengatakan dirinya akan mengunjungi Indonesia pada Mei 2025.

    “Saya baru saja berbicara dengan Presiden Indonesia, @Prabowo Subianto. Kita telah memutuskan untuk memperkuat hubungan antara negara kita dengan proyek-proyek yang ambisius dan berwawasan ke depan,” ujar Macron.

    Dia mengatakan Prancis dan Eropa ingin membangun ekonomi masa depan dengan Indonesia. Dia juga menyebut dirinya dan Prabowo bertekad memperkuat kerja sama di berbagai bidang.

    “Prancis dan Eropa ingin membangun ekonomi masa depan bersama Indonesia dengan menciptakan rantai nilai yang tangguh, terutama di sektor logam kritis, serta mendukung transisi energi,” ucapnya.

    Macron mengatakan dirinya dan Prabowo punya tekad yang sama untuk menghadirkan perdamaian di Timur Tengah serta mengakhiri perang di Ukraina. Dia mengatakan Prancis dan RI akan bekerja sama dalam persiapan konferensi tentang Gaza, Palestina, pada Juni mendatang.

    “Masa depan dibangun melalui kemitraan yang kuat, perdagangan yang terbuka, dan visi bersama,” tulisnya.

    Lihat juga video: Momen Prabowo Temui Presiden Prancis di Istana Elysee

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 5 Hal Diketahui Usai Pemakzulan Presiden Korsel Disahkan MK

    5 Hal Diketahui Usai Pemakzulan Presiden Korsel Disahkan MK

    Jakarta –

    Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menguatkan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Dengan demikian, Yoon Suk Yeol sudah resmi dicopot sebagai Presiden Korsel.

    Yoon Suk Yeol Resmi Dicopot dari Presiden Korsel

    Dilansir Yonhap dan AFP, Jumat (4/4/2025), putusan tersebut dibacakan oleh kepala pengadilan sementara Moon Hyung-bae. Putusan Moon Hyung-bae disiarkan langsung di televisi.

    Usai dibacakan, putusan itu pun langsung berlaku segera. Dengan demikian, Korsel diharuskan mengadakan pemilihan presiden dadakan untuk memilih pengganti Yoon dalam waktu 60 hari.

    Sebagai informasi, Yoon dimakzulkan oleh Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi pada pertengahan Desember 2024 atas tuduhan melanggar Konstitusi dan hukum dengan mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024 lalu, mengerahkan pasukan ke Majelis Nasional untuk menghentikan anggota parlemen menolak keputusan tersebut dan memerintahkan penangkapan politisi. Yoon telah membantah semua tuduhan.

    Proses pemakzulan sendiri berlangsung lebih dari 3 bulan. Pemakzulan yang diputuskan Majelis Nasional Korsel hanya membuat Yoon diskors atau dinonaktifkan dari jabatannya.

    Keputusan pemakzulan itu dibawa ke MK Korsel. Yoon diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan sebelum akhirnya majelis hakim MK Korsel memutuskan menguatkan pemakzulan itu.

    “Dengan ini kami mengumumkan putusan berikut, dengan persetujuan bulat dari semua Hakim. (Kami) memberhentikan terdakwa Presiden Yoon Suk Yeol,” kata penjabat kepala hakim Moon Hyung-bae.

    Perbuatan Yoon Suk Yeol Rusak Konstitusi

    Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji

    MK Korsel bulat memutuskan mencopot Yoon Suk Yeol. Kedelapan hakim MK Korsel memberikan keputusan yang sama.

    Dalam pertimbangannya, MK Korsel menganggap tindakan Yoon memiliki dampak negatif yang serius terhadap tatanan konstitusional. Putusan ini diambil saat situasi Korsel semakin panas dan demonstrasi pecah di mana-mana. Para hakim MK Korsel juga telah mendapat perlindungan tambahan selama proses sidang pemakzulan Yoon.

    “Mengingat dampak negatif yang serius dan konsekuensi yang luas dari pelanggaran konstitusional terdakwa, (Kami) memberhentikan terdakwa Presiden Yoon Suk Yeol,” kata penjabat Ketua MK Moon Hyung-bae.

    Tindakan Yoon dianggap melanggar prinsip-prinsip inti dari supremasi hukum dan pemerintahan yang demokratis. Perbuatan Yoon juga menimbulkan ancaman serius bagi stabilitas Korsel

    “Merusak tatanan konstitusional itu sendiri dan menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas republik yang demokratis,” kata para hakim dalam putusan mereka.

    Keputusan Yoon untuk mengirim tentara bersenjata ke parlemen dalam upaya untuk mencegah anggota parlemen menolak keputusannya dinyatakan melanggar kenetralan politik angkatan bersenjata dan tugas komando tertinggi. MK menyatakan Yoon mengerahkan pasukan untuk tujuan politik dan menyebabkan tentara yang telah mengabdi kepada negara dengan misi keamanan nasional berhadapan dengan warga sipil.

    “Pada akhirnya, tindakan yang tidak konstitusional dan ilegal dari terdakwa merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan merupakan pelanggaran hukum serius yang tidak dapat ditoleransi dari perspektif melindungi Konstitusi,” ujar para hakim.

    Pendemo Bersorak, Pendukung Menangis

    Foto: Pendukung Yoon bersedih usai Presiden Korsel dimakzulkan (AFP/ANTHONY WALLACE)

    Keputusan MK Korsel mencopot Yoon Suk Yeol ternyata menuai beragam reaksi dari masyarakat Korsel. Para pendemo Yoon Suk Yeol bersorak gembira, sedangkan pendukungnya menangisi keputusan tersebut.

    Para pengunjuk rasa anti-Yoon bersorak dan menjerit gembira saat putusan diumumkan. Beberapa orang melompat dan berjabat tangan dengan gembira hingga saling berpelukan.

    Sementara di luar kediaman Yoon, para berteriak mengumpat dan menangis saat putusan diumumkan. Yoon selama ini masih mendapat dukungan dari para pendukung ekstrem.

    Setidaknya dua pendukung setia Yoon, satu berusia 70-an dan yang lainnya berusia 50-an, tewas setelah membakar diri sebagai protes atas pemakzulan pemimpin yang kontroversial itu. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Rusia, dan China telah memperingatkan warga negara mereka untuk menghindari demonstrasi sehubungan dengan putusan pemakzulan Yoon.

    Yoon Suk Yeol Minta Maaf ke Pendukung

    Foto: Reuters

    Usai dimakzulkan, Yoon Suk Yeol pun langsung buka suara. Yoon menyampaikan permintaan maaf melalui pengacaranya beberapa jam setelah seluruh hakim MK dengan suara bulat mencopotnya dari jabatannya.

    “Saya sangat menyesal tidak dapat memenuhi harapan dan ekspektasi Anda. Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk mengabdi kepada negara kita,” ujar Yoon

    Yoon berterima kasih kepada para pendukungnya selama menjabat sebagai Presiden Korsel. Dia mengapresiasi dukungan tersebut bahkan ketika dirinya gagal.

    “Saya sangat berterima kasih atas dukungan dan dorongan Anda yang tak tergoyahkan, bahkan ketika saya gagal,” ujar Yoon.

    Korsel Gelar Pilpres Dalam 60 Hari

    Foto: Yoon Suk Yeol (REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Korea Selatan harus langsung menggelar pemilihan presiden usai Yoon Suk Yeol dicopot. Korsel harus menggelar pilpres dalam 60 hari.

    Dilansir Yonhap dan The Korea Herald, Jumat (4/4/2025), tanggal pasti pemilihan tersebut belum diputuskan hingga saat ini. Penjabat Presiden Han Duck-soo wajib mengumumkannya dalam 10 hari ke depan.

    Hal itu sesuai dengan hukum negara tentang penggantian presiden yang kewenangannya telah dicabut oleh pengadilan. Pasal 68-2 Konstitusi menyatakan ‘Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden atau Presiden terpilih meninggal dunia, atau didiskualifikasi oleh putusan pengadilan atau karena alasan lain, seorang penggantinya akan dipilih dalam waktu 60 hari’.

    Pasal 35-2 Undang-Undang Pemilihan Pejabat Publik menyatakan dalam hal pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan presiden ‘harus diselenggarakan dalam waktu 60 hari sejak alasan penyelenggaraan pemilihan menjadi pasti, tetapi hari pemilihan harus diumumkan secara terbuka oleh Presiden atau penjabat Presiden paling lambat 50 hari sebelum hari pemilihan’.

    Ini berarti pemilihan presiden tidak boleh diselenggarakan lebih lambat dari tanggal 3 Juni 2025. Sementara, pengumuman tanggal Pilpres tidak boleh dilakukan lebih lambat dari tanggal 14 April 2025.

    Terakhir kali Korea Selatan memberhentikan pemimpinnya dari jabatan melalui pemakzulan terjadi pada 2017. Saat itu, Presiden Park Geun-hye dimakzulkan 10 Maret 2017 dan pemilihan dilaksanakan pada tanggal 9 Mei tahun itu atau tepat 60 hari setelah putusan pengadilan.

    Undang-Undang Pemilihan Pejabat Publik menyatakan dalam Pasal 34 bahwa pemilihan presiden harus diselenggarakan pada hari Rabu, tetapi klausul ini diterapkan jika seorang presiden telah menjalani masa jabatan penuh dan bukan ketika seseorang telah dimakzulkan. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Komisi Pemilihan Umum Nasional sebelum pemilihan presiden 2017, yang sebenarnya berlangsung pada hari Selasa.

    Partai politik diperkirakan akan mengadakan pemilihan pendahuluan pada akhir April, karena para kandidat untuk pemilihan presiden harus mendaftarkan diri selama 2 hari sejak 24 hari sebelum pemilihan. Kampanye pemilihan dimulai sehari setelah pendaftaran kandidat selesai atau 22 hari sebelum pemilihan hingga satu hari sebelum pemilihan.

    Halaman 2 dari 5

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menuntut Respons Cepat, Inggris dan Prancis Tuduh Putin Terus Ulur Waktu Gencatan Senjata di Ukraina – Halaman all

    Menuntut Respons Cepat, Inggris dan Prancis Tuduh Putin Terus Ulur Waktu Gencatan Senjata di Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inggris dan Prancis menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin menunda-nunda pembicaraan gencatan senjata yang bertujuan menghentikan invasi di Ukraina, Jumat (4/4/2025).

    Inggris dan Prancis menuntut tanggapan cepat dari Moskow setelah berminggu-minggu upaya Amerika Serikat (AS) untuk mengamankan gencatan senjata.

    Dikutip dari AP News, Rusia secara efektif menolak usulan AS untuk menghentikan pertempuran penuh dan segera selama 30 hari.

    “Penilaian kami adalah bahwa Putin terus mengaburkan, terus mengulur-ulur waktu,” kata Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, kepada wartawan di markas besar NATO, berdiri di samping mitranya dari Prancis, Jean-Noel Barrot, dalam sebuah pertunjukan persatuan yang simbolis.

    Kremlin: Dialog Akan Memakan Waktu

    Utusan Kremlin, Kirill Dmitriev, yang mengunjungi Washington minggu ini untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat pemerintahan Donald Trump, mengatakan pertemuan lebih lanjut akan diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan.

    Kirill Dmitriev mengatakan kepada wartawan Rusia bahwa “dialog akan memakan waktu, tetapi berjalan secara positif dan konstruktif.”

    Ia mengkritik apa yang disebutnya sebagai “kampanye media yang terkoordinasi dengan baik dan upaya berbagai politisi untuk merusak hubungan Rusia-AS, mendistorsi pernyataan Rusia, dan menggambarkan Rusia dan para pemimpinnya secara negatif.”

    Sebelumnya, Dmitriev, kepala dana kekayaan negara Rusia, dijatuhi sanksi oleh pemerintahan Joe Biden setelah invasi Ukraina.

    AS terpaksa mencabut pembatasan sementara untuk mengizinkannya bepergian ke Washington minggu ini.

    Serangan Drone Rusia Tewaskan 5 Orang di Kharkiv

    Sementara itu, serangan pesawat tak berawak Rusia menewaskan lima orang dan melukai lebih dari 30 orang di kota Kharkiv di timur laut Ukraina, kata pihak berwenang pada hari Jumat, serangan terbaru di tengah meningkatnya tekanan AS untuk gencatan senjata.

    Rusia dan Ukraina telah meningkatkan serangan udara bahkan ketika Presiden AS Donald Trump mendorong mereka untuk datang ke meja perundingan dan mencapai kesepakatan untuk mengakhiri pertempuran yang mahal selama lebih dari tiga tahun.

    Serangan terhadap Kharkiv terjadi beberapa jam sebelum kepala militer Prancis dan Inggris tiba di Kyiv untuk berunding tentang bagaimana pasukan penjaga perdamaian Eropa dapat dikerahkan ke Ukraina untuk membantu menegakkan gencatan senjata di masa mendatang.

    “Seorang pria berusia 88 tahun meninggal di rumah sakit. Sampai saat ini, lima orang meninggal dan 32 lainnya luka-luka,” kata Gubernur Kharkiv Oleh Syniehubov di media sosial, memperbarui jumlah korban sebelumnya.

    Seorang reporter AFP di kota itu melihat petugas penyelamat memanjat melalui puing-puing bangunan perumahan yang hancur, sementara asap abu-abu memenuhi udara di tempat apartemen dulunya berdiri.

    Ukraina telah berulang kali menuduh Rusia menargetkan wilayah pemukiman dan warga sipil selama invasi tiga tahunnya.

    Moskow membantah sengaja menembaki target non-militer, meskipun ribuan warga sipil telah tewas dalam serangan udara Rusia, termasuk di sekolah, rumah sakit, dan blok apartemen.

    Enam orang lainnya terluka dalam serangan Rusia semalam di wilayah Ukraina di Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia dan Kyiv, otoritas setempat melaporkan.

    Reporter AFP di ibu kota melaporkan ledakan keras dari sistem pertahanan udara kota yang beroperasi sepanjang malam.

    Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina juga telah menembakkan lebih dari 100 pesawat tak berawak ke wilayah Rusia semalam, termasuk ibu kota Moskow.

    Seorang pria di wilayah perbatasan Bryansk tewas dalam satu serangan, kata gubernur daerah tersebut dalam sebuah posting Telegram pada hari Jumat.

    Tak lama setelah serangan semalam, panglima militer dari London dan Paris tiba di Kyiv untuk membicarakan kemungkinan pengerahan pasukan.

    “Pada suatu saat nanti akan ada kebutuhan untuk kapasitas militer atau jaminan, kapan pun perdamaian tercapai. Dan inilah alasan mengapa para panglima militer kita akan berada di Kyiv hari ini untuk memajukan pekerjaan ini,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot di sela-sela pertemuan NATO di Brussels.

    Saat ini, Ukraina mendesak Barat, termasuk Amerika Serikat, untuk memasukkan jaminan keamanan yang kuat sebagai bagian dari perjanjian perdamaian yang lebih luas untuk memastikan Rusia tidak menyerang lagi.

    RUSIA REBUT KURSK – Tangkapan layar video YouTube Shanghai Eye memperlihatkan situasi daerah Kursk, Rusia, tanggal 13 Maret 2025. Presiden AS Donald Trump meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyelamatkan nyawa tentara Ukraina di Kursk. (Tangkapan layar video YouTube Shanghai Eye)

    Trump Menyalahkan Putin dan Zelensky

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengecam Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky pada Minggu (30/3/2025).

    Trump mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap para pemimpin Rusia dan Ukraina saat ia berjuang untuk mencapai gencatan senjata guna mengakhiri perang.

    Meskipun Trump menegaskan kepada wartawan bahwa “kami membuat banyak kemajuan,” ia mengakui bahwa “ada kebencian yang luar biasa” antara kedua pria tersebut, sebuah indikasi baru bahwa negosiasi mungkin tidak menghasilkan kesimpulan cepat seperti yang ia janjikan selama kampanye.

    Diketahui, Trump tengah berupaya mengakhiri konflik di Ukraina yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun.

    Bulan lalu, Washington mengadakan pembicaraan terpisah dengan Kyiv dan Moskow di Arab Saudi, mengumumkan bahwa keduanya telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi dan di Laut Hitam.

    Tetapi Moskow dan Kyiv sejak itu saling menuduh satu sama lain melakukan serangan yang disengaja terhadap infrastruktur energi.

    Trump mulai menyuarakan kritiknya dalam wawancara dini hari dengan NBC News saat ia berada di Mar-a-Lago, klub pribadinya di Florida.

    Ia mengatakan “marah, kesal” karena Putin mempertanyakan kredibilitas Zelensky.

    Pemimpin Rusia baru-baru ini mengatakan bahwa Zelensky tidak memiliki legitimasi untuk menandatangani kesepakatan damai dan menyarankan bahwa Ukraina membutuhkan pemerintahan eksternal.

    Trump mengatakan dia akan mempertimbangkan untuk menambahkan sanksi baru terhadap Rusia, yang sudah menghadapi sanksi keuangan berat, dan menggunakan tarif untuk melemahkan ekspor minyaknya.

    Presiden dari Partai Republik itu jarang mengkritik Putin, dan sebelumnya ia sendiri pernah menyerang kredibilitas Zelensky.

    Misalnya, Trump telah menyatakan bahwa Ukraina menyebabkan perang yang dimulai dengan invasi Rusia tiga tahun lalu, dan ia bersikeras bahwa Zelensky harus menyelenggarakan pemilu meskipun menurut konstitusi Ukraina hal itu ilegal untuk dilakukan selama darurat militer.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina

  • Tarif Tinggi Donald Trump Picu Kecaman Dunia

    Tarif Tinggi Donald Trump Picu Kecaman Dunia

    Jakarta, Beritasatu.com – Negara-negara di seluruh dunia mengancam akan meningkatkan perang dagang dengan Amerika Serikat (AS) setelah kebijakan tarif besar-besaran yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump memicu kekhawatiran mengenai lonjakan harga di pasar konsumen terbesar dunia serta potensi perlambatan ekonomi global.

    Melansir Reuters, Jumat (4/4/2025), Pengumuman tarif Trump memicu gejolak di pasar keuangan internasional dan mendapat kecaman dari berbagai pemimpin dunia. Mereka menganggap langkah tersebut sebagai akhir dari era liberalisasi perdagangan yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

    Namun, muncul pesan yang saling bertentangan dari Gedung Putih terkait tujuan diberlakukannya tarif tersebut—apakah bersifat permanen atau hanya sebagai taktik negosiasi. Trump sendiri menyatakan bahwa tarif itu memberi kekuatan besar untuk bernegosiasi.

    Jika diterapkan sepenuhnya, tarif ini akan menjadi hambatan perdagangan terbesar dalam lebih dari satu abad, dimulai dari tarif dasar sebesar 10% atas seluruh impor, ditambah tarif tambahan yang lebih tinggi terhadap beberapa mitra dagang utama AS.

    Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengkritik tajam kebijakan tarif Trump ini, dengan menyebut AS telah meninggalkan perannya sebagai pemimpin kerja sama ekonomi global.

    “Ekonomi dunia hari ini berbeda secara fundamental dari sebelumnya,” ujarnya saat mengumumkan langkah-langkah pencegahan terbatas.

    Sementara itu, Tiongkok menyatakan akan membalas kebijakan tarif Trump yang mencapai 54% terhadap produk impor dari negara tersebut. Uni Eropa pun mengambil sikap serupa setelah dikenakan bea masuk sebesar 20%. 
    Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan menyerukan agar negara-negara Eropa menangguhkan investasi mereka di AS.

    Beberapa mitra dagang lain, termasuk Jepang, Korea Selatan, Meksiko, dan India, memilih menunda respons balasan untuk sementara waktu, sambil berusaha mencari jalur diplomatik dan negosiasi.

    Baik sekutu maupun rival AS memperingatkan bahwa langkah ini berisiko menghantam perdagangan global secara luas. Jepang, salah satu mitra dagang terbesar dan investor asing utama di AS, menyatakan bahwa negaranya kini menghadapi krisis nasional, sebagaimana disampaikan oleh Perdana Menteri Shigeru Ishiba di hadapan parlemen.

    Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menyerukan, agar Washington dan mitra dagangnya segera menyelesaikan ketegangan ini dan menurunkan tingkat ketidakpastian global.

    “Tarif-tarif dari Donald Trump ini jelas merupakan risiko signifikan terhadap prospek ekonomi global, terutama di tengah situasi pertumbuhan yang sedang lesu,” pungkasnya.

  • Ini Dampak Tarif Impor Donald Trump yang bakal Mengguncang Industri Teknologi – Page 3

    Ini Dampak Tarif Impor Donald Trump yang bakal Mengguncang Industri Teknologi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengguncang ekonomi global pekan ini dengan pengumuman tarif baru yang menyasar sejumlah negara, termasuk mitra dagang utama Amerika Serikat seperti Uni Eropa, Tiongkok, dan India.

    Donald Trump juga menetapkan tarif 32% untuk barang impor dari Indonesia sebagai respons terhadap tarif tinggi Indonesia.

    Langkah dramatis ini langsung memicu gejolak di pasar keuangan dunia dan berpotensi menimbulkan dampak signifikan bagi industri teknologi.

    Menurut laporan CNBC, dikutip Jumat (4/4/2025), raksasa teknologi seperti Amazon, Nvidia, dan Meta mengalami penurunan saham lebih dari tujuh persen.

    Sementara Apple kehilangan lebih dari USD 300 miliar nilai pasar. Sektor semikonduktor dan komputer pribadi, termasuk Micron, HP, dan Dell, mengalami kerugian dua digit. 

    Analis perdagangan dan pemimpin bisnis telah lama memperingatkan bahwa tarif AS berpotensi memicu tindakan balasan dari kekuatan ekonomi global lainnya. Sektor teknologi AS pun menjadi sebagai target utama.

    Menjelang pengumuman tarif impor Donald Trump, Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyatakan bahwa Eropa memiliki ‘banyak kartu’ yang bisa digunakan untuk membalas, termasuk menargetkan layanan digital.

    Juru bicara pemerintah Prancis juga menegaskan bahwa mereka siap menghadapi perang dagang ini dan mempertimbangkan layanan digital AS sebagai bagian dari respons mereka.

    Juru bicara tersebut secara khusus menyebutkan lima perusahaan teknologi besar: Meta, Alphabet, Apple, Microsoft, dan Amazon. Menteri Ekonomi Jerman juga mengisyaratkan dukungannya terhadap rencana tersebut.

     

  • Pendemo Bersorak Usai Presiden Korsel Resmi Dimakzulkan, Pendukung Nangis

    Pendemo Bersorak Usai Presiden Korsel Resmi Dimakzulkan, Pendukung Nangis

    Seoul –

    Pendemo bersorak-sorai usai Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (MK Korsel) mengesahkan pemakzulan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol. Sementara, para pendukung Yoon menangis saat mendengar putusan itu.

    Dilansir AFP, Jumat (4/4/2025), sidang tersebut ditayangkan secara langsung di televisi. Dalam putusannya, delapan hakim MK Korsel dengan suara bulat mencopot Yoon dari jabatannya karena melanggar konstitusi.

    Yoon sendiri telah diskors oleh parlemen atas deklarasi militer pada 3 Desember 2024 yang dianggap bertujuan menumbangkan pemerintahan sipil hingga menyebabkan tentara bersenjata dikerahkan ke parlemen. Yoon juga telah ditangkap atas tuduhan pemberontakan sebagai bagian dari kasus pidana terpisah. Pemecatannya Yoon mengharuskan Korsel menggelar pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari.

    Foto: Para pendemo anti-Yoon bersorak gembira usai MK resmi makzulkan Presiden Korsel (AFP/PEDRO PARDO)

    MK Korsel menyatakan tindakan Yoon memiliki dampak negatif yang serius terhadap tatanan konstitusional. Putusan ini diambil saat situasi Korsel semakin panas dan demonstrasi pecah di mana-mana.

    Para hakim MK Korsel juga telah mendapat perlindungan tambahan selama proses sidang pemakzulan Yoon. Yoon menjadi pemimpin Korsel kedua yang dimakzulkan oleh pengadilan setelah Park Geun-hye pada tahun 2017.

    Polisi telah menaikkan status siaga ke tingkat tertinggi pada hari Jumat (4/4) ini. Seluruh pasukan kepolisian telah dikerahkan dan petugas membarikade gedung pengadilan dengan kendaraan dan menempatkan tim operasi khusus di sekitarnya.

    Foto: Pendukung Yoon bersedih usai Presiden Korsel dimakzulkan (AFP/ANTHONY WALLACE)

    Para pengunjuk rasa anti-Yoon bersorak dan menjerit gembira saat putusan diumumkan. Beberapa orang melompat dan berjabat tangan dengan gembira hingga saling berpelukan.

    Setidaknya dua pendukung setia Yoon, satu berusia 70-an dan yang lainnya berusia 50-an, tewas setelah membakar diri sebagai protes atas pemakzulan pemimpin yang kontroversial itu. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Rusia, dan China telah memperingatkan warga negara mereka untuk menghindari demonstrasi sehubungan dengan putusan pemakzulan Yoon.

    Korea Selatan telah menghabiskan empat bulan sejak Yoon mengumumkan darurat militer tanpa kepala negara yang jelas. Apalagi, kubu oposisi di parlemen juga sempat memakzulkan Presiden sementara pengganti Yoon sebelum akhirnya dipulihkan oleh putusan pengadilan.

    Kekosongan kepemimpinan terjadi selama serangkaian krisis dan hambatan, termasuk bencana penerbangan dan kebakaran hutan paling mematikan dalam sejarah Korsel. Korsel kini juga menghadapi tarif 25 persen atas ekspor ke sekutu utamanya, AS, setelah Presiden Donald Trump mengumumkan pungutan timbal balik global.

    Yoon saat ini masih harus menghadapi persidangan pidana terpisah atas tuduhan pemberontakan atas upaya darurat militer. Meski demikian, Yoon telah dilepaskan dari tahanan.

    Lihat juga Video: Pembelaan Presiden Korsel di Sidang Akhir Pemakzulan

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prancis Serukan Penangguhan Investasi di AS Buntut Tarif ‘Brutal’ Donald Trump

    Prancis Serukan Penangguhan Investasi di AS Buntut Tarif ‘Brutal’ Donald Trump

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan penangguhan investasi di Amerika Serikat (AS). Penangguhan dilakukan hingga tarif baru Donald Trump yang ‘brutal dan tidak berdasar’ terhadap Eropa dan seluruh dunia diperjelas.

    Komentarnya menyusul Presiden Trump, yang memberlakukan pungutan baru yang luas pada mitra dagang AS, termasuk tarif 20 persen untuk impor dari Uni Eropa.

    “Investasi masa depan, investasi yang diumumkan dalam beberapa minggu terakhir, harus ditangguhkan untuk sementara waktu selama situasi dengan Amerika Serikat belum diklarifikasi,” kata Macron dalam pertemuan perusahaan-perusahaan Prancis dilansir AFP, Jumat (4/4/2025).

    Macron meramalkan orang Amerika akan menjadi ‘semakin lemah dan miskin’ setelah pengumuman tarif Trump, yang ia gambarkan sebagai sesuatu yang ‘brutal dan tidak berdasar’. Kebijakan Trump tersebut akan memiliki ‘dampak besar’ pada ekonomi Eropa.

    Ia juga meminta Eropa untuk bersatu dalam hal sikap mereka, memperingatkan terhadap tindakan sepihak apa pun. Macron menegaskan kembali posisi pemerintah Prancis bahwa ‘respons Eropa’ akan datang dalam ‘dua tahap’.

    Pertama pada pertengahan April dengan membahas tarif AS yang sudah berlaku pada baja dan aluminium. Kedua, pada akhir April dan akan menjadi ‘respons yang lebih besar, terhadap tarif yang diumumkan’, setelah mempelajari sektor-sektor yang terkena dampak dan berkoordinasi dengan negara-negara anggota UE.

    (wnv/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini