Negara: Prancis

  • UNESCO Nominasikan Naskah Sunda Kuno Ini Jadi Memory of The World
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        14 April 2025

    UNESCO Nominasikan Naskah Sunda Kuno Ini Jadi Memory of The World Nasional 14 April 2025

    UNESCO Nominasikan Naskah Sunda Kuno Ini Jadi Memory of The World
    Penulis
    Dewan Eksekutif Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (
    UNESCO
    ) menetapkan naskah
    Sunda
    kuno
    Sang Hyang Siksa Kandang Karesian
    dan karya-karya
    Hamzah Fansuri
    sebagai bagian dari 74 nominasi register Memory of the World (MoW) periode 2024-2025 yang diusulkan oleh International Advisory Committee MoW UNESCO.
    Dilansir ANTARA, menurut siaran pers Perpustakaan Nasional di Jakarta, Senin (14/4/2025), penetapan 74 nominasi register MoW dilakukan dalam Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-221 di Paris, Prancis, Jumat (11/4).
    Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang kini disimpan di Perpustakaan Nasional dengan nomor registrasi L 630 itu merupakan naskah Sunda kuno dari abad ke-16.
    Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian atau Ajaran Suci bagi Masyarakat dari Kalangan Resi dinilai memiliki signifikansi universal karena mengandung ajaran moral masyarakat Sunda yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan integritas.
    Naskah yang ditulis tahun 1518 itu menggambarkan hubungan sosial, politik, dan ekonomi orang Sunda dengan bangsa lain pada abad ke-16.
    Karya ini juga menyebutkan pentingnya peran juru bahasa asing yang disebut jurubasa darmamurcaya dalam upaya menjalin hubungan antarbangsa.
    Kepala Perpustakaan Nasional, E Aminudin Aziz, menyampaikan bahwa Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengajukan pemasukan naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian dalam register internasional MoW dalam upaya nominasi tunggal.
    Sedangkan pengajuan karya-karya Hamzah Fansuri dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI bersama Perpustakaan Negara Malaysia.
    Hamzah Fansuri merupakan tokoh yang berkontribusi besar terhadap budaya dan pemikiran Melayu pada akhir abad ke-16. Karya-karyanya menjadi bagian dari warisan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kesusastraan.
    Dia memprakarsai penulisan akademis sistematis dalam bahasa Melayu dan termasuk orang pertama yang meletakkan dasar-dasar perdebatan ilmiah keagamaan di Malaysia dan Indonesia.
    Selain itu, dia dianggap sebagai salah satu pelopor penggunaan bahasa Melayu dalam puisi dan prosa.
    Karya-karya Hamzah Fansuri populer di Nusantara dan berpengaruh besar dalam perkembangan
    sastra
    Melayu sejak abad ke-17. Karya-karyanya disebut sebagai cikal bakal perkembangan sastra modern Indonesia dan Malaysia.
    Terjemahan karya-karya Hamzah Fansuri dapat ditemukan di Aceh, Sumatera Utara, Minangkabau, Sumatera Selatan, Semenanjung Malaya, Riau dan Singapura, Jawa, hingga bagian wilayah Indonesia Timur seperti Bima dan Makassar.
    “Saya berharap dengan ditetapkannya naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian dan Karya-karya Hamzah Fansuri sebagai MoW, karya-karya tersebut dapat lebih dikenal oleh generasi masa kini dan mendatang,” kata Aminudin.
    “Dengan demikian, para pemangku kepentingan perlu membuat program-program yang menjamin kelestarian dokumen serta melakukan upaya promosi dan menjamin pewarisan nilai-nilai di dalamnya,” ia menambahkan.
    Selama periode 2024-2025, Pemerintah Indonesia mendaftarkan lima warisan dokumenter sebagai bagian dari Memory of the World. Dengan demikian, Indonesia total menambahkan 16 warisan dokumenter ke dalam register ingatan kolektif dunia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perang Dagang Trump Bikin Runyam, Eropa Mulai Lirik Gas Rusia Lagi

    Perang Dagang Trump Bikin Runyam, Eropa Mulai Lirik Gas Rusia Lagi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Negara-negara Eropa mulai menghadapi dilema dalam keamanan energi. Pasalnya kini Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengguncang hubungan dengan Eropa, meski sempat ‘menolong’ benua biru selama krisis energi 2022-2023.

    Melansir Reuters pada Senin (14/4/2025), keamanan energi Eropa sempat rapuh akibat invasi Rusia ke Ukraina lebih dari tiga tahun. Gas alam cair AS membantu menutup kesenjangan pasokan Rusia di Eropa selama krisis energi tersebut.

    Namun, Trump kini beralih ke energi sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdagangan dengan Eropa. Para pebisnis khawatir bahwa ketergantungan pada minyak AS telah menjadi kerentanan lain.

    Dengan latar belakang ini, para eksekutif di perusahaan-perusahaan besar Uni Eropa mulai mengatakan sesuatu yang tidak terpikirkan setahun lalu: bahwa mengimpor sejumlah gas Rusia, termasuk dari raksasa negara Rusia Gazprom, bisa jadi ide yang bagus.

    Itu akan memerlukan perubahan kebijakan besar lainnya mengingat invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 membuat Uni Eropa berjanji untuk mengakhiri impor energi Rusia pada tahun 2027.

    Eropa memiliki pilihan yang terbatas. Pembicaraan dengan raksasa LNG Qatar untuk mendapatkan lebih banyak gas telah terhenti, dan meskipun penggunaan energi terbarukan telah dipercepat, lajunya tidak cukup cepat untuk membuat UE merasa aman.

    “Jika ada perdamaian yang wajar di Ukraina, kita dapat kembali ke aliran 60 miliar meter kubik, mungkin 70, per tahun, termasuk LNG,” kata Didier Holleaux, wakil presiden eksekutif di Engie Prancis, kepada Reuters dalam sebuah wawancara.

    Negara Prancis sebagian memiliki Engie, yang dulunya merupakan salah satu pembeli gas Gazprom terbesar. Holleaux mengatakan Rusia dapat memasok sekitar 20-25% dari kebutuhan UE, turun dari 40% sebelum perang.

    Kepala perusahaan minyak besar Prancis TotalEnergies, Patrick Pouyanne, juga telah memperingatkan Eropa agar tidak terlalu bergantung pada gas AS.

    “Kita perlu melakukan diversifikasi, banyak rute, tidak terlalu bergantung pada satu atau dua,” kata Pouyanne. Total adalah eksportir besar LNG AS dan juga menjual LNG Rusia dari perusahaan swasta Novatek.

    “Eropa tidak akan pernah kembali mengimpor 150 miliar meter kubik dari Rusia seperti sebelum perang … tetapi saya berani bertaruh mungkin 70 bcm,” tambah Pouyanne.

    Gas AS mencakup 16,7% impor UE tahun lalu – di belakang Norwegia dengan 33,6% dan Rusia dengan 18,8%. Pangsa Rusia akan turun di bawah 10% tahun ini setelah Ukraina menutup jaringan pipa. Aliran yang tersisa sebagian besar adalah LNG dari Novatek.

    UE bersiap untuk membeli lebih banyak LNG AS karena Trump ingin Eropa menurunkan surplus perdagangannya dengan Amerika Serikat.

    “Yang pasti, kita akan membutuhkan lebih banyak LNG,” kata komisaris perdagangan UE Maros Sefcovic minggu lalu.

    Perang tarif telah memperkuat kekhawatiran Eropa tentang ketergantungan pada gas AS, kata Tatiana Mitrova, seorang peneliti di Pusat Kebijakan Energi Global Universitas Columbia. “Semakin sulit untuk menganggap LNG AS sebagai komoditas netral: pada titik tertentu, LNG AS mungkin menjadi alat geopolitik.”

    Jika perang dagang meningkat, ada risiko kecil bahwa Amerika Serikat dapat menahan ekspor LNG, kata Arne Lohmann Rasmussen, kepala analis di Global Risk Management.

    Seorang diplomat senior Uni Eropa, yang berbicara dengan syarat anonim, setuju, dengan mengatakan tidak seorang pun dapat mengesampingkan “bahwa pengaruh ini digunakan”.

    Jika harga gas domestik AS melonjak karena meningkatnya permintaan industri dan AI, AS dapat membatasi ekspor ke semua pasar, kata Warren Patterson, kepala strategi komoditas di ING.

    Pada tahun 2022, Uni Eropa menetapkan sendiri tujuan yang tidak mengikat untuk mengakhiri impor gas Rusia pada tahun 2027, tetapi telah dua kali menunda penerbitan rencana tentang caranya.

    (luc/luc)

  • Polri kembali kirim pasukan untuk misi perdamaian PBB di Afrika Tengah

    Polri kembali kirim pasukan untuk misi perdamaian PBB di Afrika Tengah

    “Polri pertama kali menugaskan Satgas Garbha FPU pada misi Minusca pada tahun 2019 dan hingga saat ini, sudah mengirimkan 840 personel, terdiri dari 716 polisi laki-laki dan 124 polisi wanita,”

    Jakarta (ANTARA) – Polri kembali mengirim pasukan untuk misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Republik Afrika Tengah.

    Dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, pasukan dengan nama Satgas Garbha Formed Police Unit (FPU) 7 tersebut resmi mulai menjalani latihan prapenugasan (latpragas) untuk misi Minusca di Republik Afrika Tengah pada hari ini, yang ditandai dengan upacara pembukaan.

    Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Pol. Krishna Murti selaku kepala upacara mengatakan bahwa Polri telah berkontribusi dalam misi perdamaian PBB sejak tahun 1989. Total ada sebanyak 3.521 personel yang telah diterjunkan dalam 22 misi di 19 negara.

    “Polri pertama kali menugaskan Satgas Garbha FPU pada misi Minusca pada tahun 2019 dan hingga saat ini, sudah mengirimkan 840 personel, terdiri dari 716 polisi laki-laki dan 124 polisi wanita,” katanya.

    Adapun latpragas Satgas Garbha FPU 7 Minusca ini akan berlangsung selama tujuh bulan dan diikuti oleh 154 personel Polri.

    Irjen Pol. Krishna mengatakan bahwa materi pelatihan mencakup pembinaan tradisi serta pelatihan wajib seperti Core Pre-Deployment Training Materials dan Specialized Training Materials, latihan kelompok komando, latihan fungsi, dan pelatihan bahasa Prancis mengingat Minusca merupakan misi berbahasa Prancis.

    Kegiatan upacara pembukaan ini, kata dia, menjadi penanda dimulainya persiapan intensif bagi anggota Satgas Garbha FPU 7 dalam berpartisipasi menjaga perdamaian dunia di wilayah konflik.

    “Ini adalah bentuk nyata kontribusi Indonesia di mata internasional,” katanya.

    Sebelumnya, pada bulan September 2024, Polri memberangkatkan sebanyak 140 anggota yang tergabung pada Satuan Tugas Garuda Bhayangkara FPU 6 Minusca dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB yang akan bertugas di Bangui, Republik Afrika Tengah.

    Dalam misi Minusca ke-6 tersebut, kontingen Polri juga menyertakan sebanyak 27 anggota personel polisi wanita.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Iran Ngadu ke Rusia dan Italia ke AS, Intrik Dua Mitra sebelum Perundingan Kedua Bahas Nuklir – Halaman all

    Iran Ngadu ke Rusia dan Italia ke AS, Intrik Dua Mitra sebelum Perundingan Kedua Bahas Nuklir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi akan mengunjungi Rusia minggu ini, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri pada Senin (14/4/2025).

    Iran akan berkonsultasi dengan Moskow berdasarkan pembicaraan terbaru antara Iran dan Amerika Serikat di Oman, Reuters melaporkan.

    Iran sedang meningkatkan upaya diplomatiknya untuk menyelesaikan sengketa nuklirnya dengan Barat serta melepaskan tekanan dari ekonominya yang terkena sanksi, dan akan menerima kepala pengawas nuklir PBB Rafael Grossi minggu ini, menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei.

    Iran dan AS mengatakan mereka mengadakan pembicaraan “positif” dan “konstruktif” di Oman minggu lalu dan sepakat untuk kembali bersidang pada hari Sabtu (19/4/2025) dalam sebuah dialog yang dimaksudkan untuk mengatasi meningkatnya program nuklir Teheran.

    Perjalanan menteri luar negeri ke Moskow akan dilakukan pada akhir minggu ini, kata Baghaei.

    Di Iran, minggu ini berakhir pada hari Jumat.

    Perjalanan tersebut “telah direncanakan sebelumnya, tetapi akan ada konsultasi mengenai pembicaraan dengan AS,” kata Baghaei.

    Amerika Serikat menuduh Iran tengah berupaya mengembangkan senjata nuklir. Teheran mengatakan program nuklirnya semata-mata untuk tujuan sipil.

    Presiden AS Donald Trump telah mengancam tindakan militer jika tidak ada kesepakatan yang dicapai untuk menghentikan program nuklir Iran, dan mengatakan kemarin bahwa ia bertemu dengan para penasihat di Iran dan mengharapkan keputusan yang cepat.

    Rusia telah memainkan peran dalam negosiasi nuklir antara Barat dan Iran sebagai sekutu Teheran dan penandatangan perjanjian nuklir 2015 yang  ditinggalkan AS  pada 2018.

    Moskow telah menyerukan fokus pada kontak diplomatik alih-alih tindakan yang dapat menyebabkan eskalasi.

    Minggu lalu, Rusia, Cina, dan Iran mengadakan konsultasi tingkat ahli mengenai program nuklir Iran di Moskow.

    Italia ke AS

    Seperti langkah Iran ke Rusia, justru tuan rumah perundingan selanjutnya yakni PM Italia berencana melakukan kunjungan ke AS.

    Hal ini diberitakan oleh decode39 pada Senin.

    Adapun seperti dikabarkan, putaran kedua perundingan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran akan berlangsung di Italia, setelah putaran pertama yang sukses di Oman.

    Pemilihan Roma menandakan upaya untuk meningkatkan profil diplomatik perundingan.

    Diungkapkan Axios, putaran kedua perundingan nuklir antara AS dan Iran akan diadakan pada hari Sabtu di Roma, Italia.

    Setelah putaran pertama yang sukses di Oman, AS berupaya mempertahankan format langsung — dengan pejabat dari kedua belah pihak di ruangan yang sama.

    AS menyarankan ibu kota Italia sebagai tempat baru, menandakan langkah untuk meningkatkan profil diplomatik pembicaraan tersebut.

    Mediator Oman akan tetap hadir, tetapi Washington menginginkan peralihan dari pembicaraan tidak langsung ke pembicaraan langsung menjadi permanen.

    Wakil presiden AS, JD Vance, akan berada di Roma pada saat yang bersamaan.

    Meskipun tidak ada konfirmasi mengenai keterlibatannya, partisipasi apa pun—bahkan yang simbolis—akan meningkatkan pembicaraan secara signifikan dan menandakan investasi langsung Gedung Putih dalam proses tersebut.

    Pada tanggal 17-18 April, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni akan berada di Washington untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump dan pemerintahannya.

    Diskusi tersebut juga menyinggung perundingan nuklir AS-Iran yang sedang berlangsung di Roma.

    Sebelumnya, negosiasi mengenai program nuklir Iran dilakukan dalam format JCPOA, yang dipimpin oleh E3 (Inggris, Prancis, Jerman).

    Trump tidak pernah mendukung perjanjian itu, dan sekarang kita mungkin melihat pendekatan berbeda yang juga dapat melibatkan Italia.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • Proyek Pusat Data Nasional (PDN) Rp2,7 Triliun Rampung

    Proyek Pusat Data Nasional (PDN) Rp2,7 Triliun Rampung

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan perkembangan terbaru proyek Pusat Data Nasional (PDN) senilai Rp2,7 triliun di Cikarang, Jawa Barat.

    Meutya menyebut proyek PDN sudah selesai. Dia menyatakan percepatan proyek ini dilakukan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung transformasi digital.

    “Kami telah menyelesaikan Pusat Data Nasional (PDN), sudah handover dari Prancis,” kata Meutya dalam wawancara khusus bersama Bisnis Indonesia, Jumat (11/4/2025).

    Lebih lanjut, Meutya mengatakan bahwa Komdigi bersinergi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna memastikan keamanan sistem dan infrastruktur pada PDN. Hal ini dilakukan untuk mencegah terulangnya insiden peretasan yang sempat terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

    Untuk diketahui, PDN nantinya akan memiliki peran sebagai tempat menampung data-data dari berbagai instansi pemerintah. PDN juga akan melakukan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat.

    Selain itu, PDN juga berfungsi untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan data. PDN Cikarang ditarget akan beroperasi pada Januari 2025.

    Namun, pengoperasian PDN ini kembali diundur hingga akhir Maret 2025. Saat ini, pemerintah memprediksi PDN Cikarang baru bisa beroperasi pada April 2025.

    Dengan rampungnya proyek PDN, Meutya memastikan bahwa Govtech dapat diluncurkan pada 17 Agustus 2025 sebagaimana yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Intinya presiden ingin itu cepat diselesaikan dan targetnya 17 Agustus [diluncurkan],” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, pembangunan PDN I yang berlokasi di Greenland International Industrial Centre, Deltamas, Cikarang itu memiliki luas kurang lebih 15.994 m2. Proyek pembangunan PDN ini merupakan pinjaman dari Pemerintah Perancis dengan total nilai EUR164.679.680 atau sekitar Rp2,7 triliun.

  • Netanyahu Kecam Macron Soal Rencana Pengakuan, Palestina Bilang Gini

    Netanyahu Kecam Macron Soal Rencana Pengakuan, Palestina Bilang Gini

    Ramallah

    Kementerian Luar Negeri Palestina mengomentari kecaman yang dilontarkan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait rencana untuk mengakui negara Palestina. Kecaman Netanyahu itu disebut sebagai “serangan yang tidak dibenarkan” terhadap Macron.

    “Kementerian mengutuk keras serangan yang tidak dapat dibenarkan dan pernyataan ofensif yang dibuat oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan putranya terhadap Presiden Emmanuel Macron,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (14/4/2025).

    “Kementerian menganggap pernyataan ini sebagai pengakuan yang kelas atas permusuhan Netanyahu yang berkelanjutan terhadap perdamaian berdasarkan solusi dua negara, serta penolakan terang-terangan terhadap legitimasi internasional dan preferensi terus-menerus untuk kekerasan dan solusi militer dibandingkan jalur politik,” imbuh pernyataan itu.

    Macron, dalam wawancara dengan televisi France 5 yang disiarkan Rabu (9/4) lalu, mengatakan bahwa Prancis dapat mengambil langkah pengakuan selama konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Juni mendatang.

    Dia mengatakan dirinya mengharapkan hal ini akan memicu pengakuan timbal balik atas Israel oleh negara-negara Arab.

    “Kita harus bergerak menuju pengakuan, dan kita akan melakukannya dalam beberapa bulan mendatang,” kata Macron pada saat itu.

    “Saya akan melakukannya karena saya meyakini bahwa suatu saat nanti, hal itu akan benar dan karena saya juga ingin berpartisipasi dalam dinamika kolektif, yang juga harus memungkinkan semua orang yang membela Palestina untuk mengakui Israel pada gilirannya, yang banyak dari mereka tidak melakukannya,” ucapnya.

    Pernyataan itu memicu kritikan dari kelompok sayap kanan di Prancis, dan memicu kecaman Netanyahu serta putranya, Yair. Netanyahu menyebut Macron “salah besar” dengan rencana tersebut.

    “Presiden Macron salah besar dalam terus mempromosikan gagasan negara Palestina di jantung tanah kami — sebuah negara yang aspirasi satu-satunya adalah menghancurkan Israel,” kata Netanyahu dalam pernyataannya.

    “Persetan dengan Anda!” tulis Yair, putra Netanyahu, dalam kecaman untuk Macron via media sosial X pada Sabtu (12/4) malam.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Calon Kanselir Jerman Sebut Serangan di Sumy ‘Kejahatan Perang’ Rusia

    Calon Kanselir Jerman Sebut Serangan di Sumy ‘Kejahatan Perang’ Rusia

    Jakarta

    Calon kanselir Jerman berikutnya, Friedrich Merz, menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kejahatan perang setelah serangan rudal Rusia menewaskan sedikitnya 34 orang, termasuk anak-anak, di kota Sumy, Ukraina.

    Dalam wawancara dengan media publik Jerman, ARD, pada hari Minggu (13/04), pemimpin Uni Kristen Demokrat (CDU) yang beraliran tengah-kanan ini mengatakan bahwa serangan rudal Rusia mematikan itu adalah “kejahatan perang yang disengaja dan diperhitungkan.”

    “Ada dua gelombang serangan, dan gelombang kedua datang saat petugas penyelamat sedang merawat para korban,” kata Merz.

    “Itulah tanggapannya, itulah yang dilakukan (Presiden Rusia Vladimir) Putin terhadap mereka yang berbicara dengannya tentang gencatan senjata,” tambah Merz, seraya menyinggung ada pihak-pihak di Jerman yang “naif” menyerukan perundingan damai dengan Putin.

    “Keinginan kami untuk berdiskusi dengannya ditafsirkan bukan sebagai tawaran serius untuk berdamai, tetapi sebagai kelemahan,” kata Merz.

    Merz masih terbuka untuk kirim rudal Taurus ke Ukraina

    Kanselir yang akan segera menjabat ini juga menegaskan kembali dukungannya untuk memasok rudal jarak jauh Taurus bagi Ukraina, asalkan tindakan tersebut dikoordinasikan dengan para sekutu Eropa.

    Merz mencatat bahwa Inggris, Prancis dan Amerika Serikat (AS) adalah beberapa negara yang telah menyediakan rudal-rudal tersebut kepada Ukraina.

    Meski begitu, Scholz, yang berasal dari Partai Sosial Demokrat (SPD) yang berhaluan kiri-tengah, ikut mengecam serangan ke Sumy, menyebutnya “biadab” dan mengatakan: “Serangan semacam itu menunjukkan bahwa klaim Rusia yang menginginkan perdamaian tidak sesuai dengan kenyataan.”

    Mantan Dubes Ukraina untuk Jerman kritik kesepakatan koalisi

    Pernyataan tegas Merz terhadap Rusia muncul di tengah pembentukan pemerintahan baru Jerman, di mana CDU dan partai saudaranya dari Bayern, Uni Kristen Sosial (CSU), telah mencapai kesepakatan koalisi dengan SPD. Kesepakatan ini tercapai setelah CDU menang dalam pemilihan umum Jerman yang berlangsung cepat pada bulan Februari lalu.

    Namun, mantan Duta Besar Ukraina untuk Jerman, Andrij Melnyk, mengkritik kesepakatan koalisi tersebut. Ia meragukan komitmen pemerintahan baru dalam mendukung Ukraina.

    “Jika (Presiden Rusia Vladimir) Putin membaca perjanjian koalisi yang tidak jelas ini, dia bisa langsung buka sebotol sampanye Krimea,” kata Melnyk, merujuk pada aneksasi Rusia atas Semenanjung Krimea Ukraina pada tahun 2014.

    Melnyk menyayangkan tidak adanya jaminan militer yang jelas dalam kesepakatan koalisi tersebut. Ia juga menyebut bahwa isinya hanya “rumusan umum yang bahkan tidak sesuai dengan Olaf Scholz.”

    Kesepakatan koalisi tersebut mengatakan bahwa Jerman akan secara substansial memperkuat dan melanjutkan “dukungan militer, sipil dan politik” kepada Ukraina bersama dengan mitra-mitranya, dan mengatakan bahwa Jerman akan berpartisipasi dalam rekonstruksi Ukraina, di antara upaya-upaya lainnya.

    Melnyk telah dinominasikan untuk menjadi Duta Besar Ukraina untuk PBB, sehingga ia mungkin akan berhubungan dengan pemerintah baru Jerman di masa depan.

    Apa yang terjadi dalam serangan di Sumy?

    Sedikitnya 34 orang tewas ketika dua rudal balistik Rusia menghantam pusat kota Sumy, Ukraina bagian timur laut, pada hari Minggu (13/04).

    Rudal-rudal tersebut menghantam sekitar pukul 10.15 pagi waktu setempat (07.15 GMT) ketika orang-orang berkumpul untuk merayakan hari raya Minggu Palma.

    Serangan ini terjadi ketika pemerintahan Presiden AS Donald Trump sedang mendorong gencatan senjata di Ukraina.

    Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Brian Hughes mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “serangan rudal ke Sumy adalah pengingat yang jelas dan tajam tentang mengapa upaya Presiden Donald Trump untuk mencoba mengakhiri perang yang mengerikan ini terjadi pada saat yang genting.”

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan bahwa serangan tersebut membuktikan bahwa Rusia mengulur-ulur waktu untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata.

    “Jumat (11/04) ini menandai tepat satu bulan sejak Rusia menolak proposal AS untuk gencatan senjata penuh dan tanpa syarat. Mereka tidak takut. Itu sebabnya mereka terus meluncurkan rudal balistik,” kata Zelenskyy.

    “Hanya tekanan, hanya tindakan tegas yang dapat mengubah hal ini,” tambah Zelenskyy.

    Sekjen PBB dan para pemimpin Eropa ikut mengecam

    Serangan ini memicu kemarahan di antara para pemimpin Eropa dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres, yang “sangat khawatir dan terkejut” atas kejadian ini.

    Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, mengatakan bahwa serangan tersebut menunjukkan “pola yang menghancurkan dari serangan-serangan terhadap kota-kota di Ukraina dalam beberapa minggu terakhir, dan mengingatkan bahwa “serangan terhadap warga sipil dan fasilitas sipil dilarang oleh hukum humaniter internasional.”

    Sebelumnya pada hari Minggu (13/04), para pemimpin Eropa secara serempak mengutuk serangan di Sumy.

    “Serangan mematikan ini adalah pengingat yang tajam akan pertumpahan darah yang terus berlanjut oleh (Presiden Rusia) Putin,” kata Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

    Donald Tusk dari Polandia mengkritik serangan sebagai “gencatan senjata versi Rusia” pada “Minggu Palma Berdarah.”

    sementara Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengecamnya sebagai “serangan yang mengerikan dan pengecut”, dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menggambarkannya sebagai “tindakan kriminal”.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Melisa Lolindu
    Editor: Prihardani Purba

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Panas! Aljazair Usir 12 Pejabat Prancis, Ada Apa?

    Panas! Aljazair Usir 12 Pejabat Prancis, Ada Apa?

    Aljir

    Pemerintah Aljazair memerintahkan 12 pejabat Prancis untuk segera meninggalkan negara tersebut dalam waktu 48 jam. Perintah pengusiran ini terkait penangkapan tiga warga negara Aljazair di Prancis beberapa waktu terakhir.

    Perintah pengusiran ini, menurut sumber diplomatik seperti dilansir AFP, Senin (14/4/2025), berlaku untuk 12 pejabat Prancis di Aljazair, yang mencakup beberapa anggota Kementerian Dalam Negeri Prancis.

    Perintah agar para pejabat Prancis itu segera meninggalkan wilayah Aljazair itu diumumkan setelah pada Jumat (11/4) waktu setempat, jaksa penuntut Prancis mendakwa tiga warga negara Aljazair, termasuk seorang pejabat konsuler, atas dugaan keterlibatan dalam penculikan seorang influencer asal Aljazair bernama Amir Boukhors pada April 2024 lalu di pinggiran kota Paris.

    Otoritas Prancis, dalam tanggapannya, menegaskan akan memberikan respons terhadap langkah pengusiran dari pemerintah Aljazair tersebut.

    “Saya meminta otoritas Aljazair untuk menghentikan tindakan pengusiran ini… jika keputusan untuk memulangkan para pejabat kami dipertahankan, kami tidak mempunyai pilihan lain selain segera menanggapi,” ucap Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis, Jean-Noel Barrot.

    Dakwaan terhadap tiga warga Aljazair di Prancis itu dijeratkan saat hubungan kedua negara sedang genting, dengan Aljazair mengklaim langkah otoritas Paris itu ditujukan untuk menggagalkan upaya baru-baru ini untuk memperbaiki hubungan.

    Boukhors, yang dikenal sebagai “Amir DZ”, merupakan penentang pemerintah Aljazair dan memiliki lebih dari satu juta follower di TikTok. Dia berada di Prancis sejak tahun 2016 dan mendapatkan suaka politik pada tahun 2023 lalu.

    Pada April 2024, Boukhors sempat diculik dan dibebaskan keesokan harinya.

    Otoritas Aljazair menuntut agar Boukhors dipulangkan ke negaranya agar bisa diadili. Aljazair telah merilis sembilan surat perintah penangkapan internasional terhadap Boukhors, atas tuduhan melakukan penipuan dan tindak pidana teror.

    Lihat juga Video ‘Pria Asal Prancis Ciptakan Pil yang Buat Bau Kentut Beraroma Cokelat’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Eropa Bongkar Jalur Rahasia Penyelundupan Komponen untuk Rakit Drone Hizbullah – Halaman all

    Eropa Bongkar Jalur Rahasia Penyelundupan Komponen untuk Rakit Drone Hizbullah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dinas keamanan Eropa telah mengungkap jaringan logistik canggih yang memasok Hizbullah dengan komponen untuk membangun pesawat tak berawak militer.

    Jaringan ini beroperasi di Spanyol, Prancis, Jerman, dan Inggris, dan terlibat dalam pembelian dan pengangkutan suku cadang canggih ke Lebanon.

    Sebelumnya, penyelidikan yang dimulai pada pertengahan tahun 2024 di Catalonia itu, mengungkap pembelian material dalam jumlah yang tidak biasa besar terkait produksi kendaraan udara nirawak (UAV).

    Komponen yang disita meliputi lebih dari 200 motor listrik, mesin bensin, baling-baling, sistem kemudi canggih, dan material komposit untuk membangun bodi dan sayap drone.

    “Para pejabat memperkirakan komponen yang disita dapat digunakan untuk merakit ratusan—atau bahkan ribuan—drone yang mampu membawa beberapa kilogram bahan peledak,” menurut laporan harian Prancis, Le Figaro, pada hari Minggu (13/4/2025).

    Pihak berwenang Spanyol menghubungi pihak berwenang Jerman, dan empat tersangka ditangkap pada bulan Juli di kedua negara: dua di Barcelona, ​​​​satu di kota terdekat Badalona, dan yang keempat di kota Salzgitter di Jerman.

    Laporan menunjukkan salah satu tersangka – asal Lebanon – juga bekerja di Jerman.

    Kedua tahanan Barcelona dibebaskan berdasarkan pembatasan hukum, sementara tersangka di Badalona, ​​yang diidentifikasi sebagai Firas AH berusia 38 tahun, masih ditahan.

    Pengadilan Spanyol menyatakan Firas AH adalah bagian dari sel Lebanon yang beroperasi di Spanyol dan Jerman yang dituduh memiliki hubungan dengan Hizbullah.

    Seorang hakim Spanyol menegaskan bahwa komponen yang diselundupkan itu ditujukan untuk Lebanon, tanpa rencana untuk menyerang target-target Eropa. 

    Le Figaro melaporkan, kelompok itu berencana untuk mengirim sejumlah besar bahan perakitan pesawat nirawak melalui laut ke Lebanon.

    Pihak berwenang meyakini beberapa pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak yang dirakit dari bagian-bagian yang diselundupkan diluncurkan ke Israel.

    Di Jerman, pihak berwenang menangkap warga negara Lebanon bernama Fadel Z., yang diduga terlibat dalam pengadaan mesin pesawat tak berawak dan komponen lainnya untuk Hizbullah setidaknya sejak tahun 2016.​

    Penyelidikan diperluas lebih lanjut di sejumlah negara di Eropa.

    Pada tanggal 3 Maret, pihak berwenang Inggris menahan dua orang pria, berusia 35 dan 39 tahun, di London utara atas dugaan menjadi anggota Hizbullah.

    Pada tanggal 1 April, polisi Spanyol menangkap tiga tersangka lagi di apartemen Barcelona yang sama yang sebelumnya menjadi sasaran.

    Dua orang dibebaskan dengan pembatasan, sementara orang ketiga dipenjara dan didakwa dengan keanggotaan organisasi kriminal, pembiayaan kegiatan terlarang, dan perdagangan dokumen palsu, seperti diberitakan Yedioth Ahronoth.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Misi Prabowo Dapatkan Restu di Tengah Penolakan Rencana Evakuasi Warga Gaza

    Misi Prabowo Dapatkan Restu di Tengah Penolakan Rencana Evakuasi Warga Gaza

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina di jalur Gaza. Rencananya itu diutarakan meskipun sebelum-sebelumnya terdapat berbagai negara yang menolak pemindahan warga Gaza tersebut. 

    Mengutip CBS News pada Senin (14/4/2025), negara-negara Arab sebelumnya sempat menolak saran dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza ke negara tetangga yakni Mesir dan Yordania. 

    Mesir, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Otoritas Palestina, dan Liga Arab mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak segala rencana untuk memindahkan warga Palestina dari wilayah mereka di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

    Hal tersebut datang sebagai respon atas Trump yang sebelumnya mendesak para pemimpin Yordania dan Mesir untuk menampung warga Gaza yang sekarang sebagian besar kehilangan tempat tinggal. 

    Adapun, tak hanya negara-negara Arab, mengutip EuroNews, negara-negara eropa juga menunjukan beberapa penolakan soal pemindahan tersebut. 

    Prancis dengan jelas menolak rencana Trump. Mereka mengatakan bahwa memaksa warga Palestina berpindah untuk memungkinkan pengawasan oleh AS, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, merugikan hak rakyat Palestina, dan menghambat perdamaian antara Palestina dan Israel.

    “Masa depan Gaza seharusnya tidak terletak pada prospek kendali oleh Negara ketiga, tetapi dalam kerangka Negara Palestina di masa depan, di bawah naungan Otoritas Palestina,” kata kementerian luar negeri Prancis. 

    Spanyol dan Irlandia, dua negara yang tahun lalu mengakui Negara Palestina, menyuarakan penentangan terhadap usulan tak terduga tersebut, yang menjungkirbalikkan kebijakan luar negeri Amerika selama puluhan tahun.

    “Saya ingin menegaskan sesuatu: Gaza adalah tanah warga Palestina di Gaza dan mereka harus tetap tinggal di Gaza,” kata Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares. 

    Selain itu, mengutip Reuters, China juga menentang desakan Trump untuk memindahkan warga Palestina untuk keluar dari Gaza dan menjadikan wilayah itu diambil alih oleh Amerika. 

    Hal tersebut diutarakan oleh Kementerian Luar Negeri China, dan menegaskan bahwa sang Negeri Tirai Bambu itu sejak lama telah menentang pemindahan paksa penduduk. 

    Juru bicara kementerian, Guo Jiakun, mengatakan dalam konferensi pers rutin bahwa China mendukung hak-hak sah bangsa Palestina.

    Rencana Evakuasi Prabowo 

    Terkait rencana evakuasi tersebut, Prabowo membantah relokasi warga Gaza ke RI akan dilakukan secara permanen. 

    Dia menekankan bahwa rencana Indonesia hanya untuk membantu evakuasi sekitar 1.000 warga dari Gaza sebagai bentuk kepedulian terhadap krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di wilayah tersebut. 

    Pernyataan ini disampaikan usai dirinya menjadi pembicara dalam sesi ADF Talk di Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2025 pada Jumat (11/4/2025) waktu setempat. 

    “Iya, itu kan tawaran kami untuk ikut serta membantu dalam masalah kemanusiaan yang penderitaan rakyat Palestina begitu dahsyat. Kami ingin berbuat sesuatu,” katanya kepada wartawan.

    Ketika ditanya apakah langkah ini merupakan relokasi permanen, Prabowo membantah anggapan tersebut. “Oh tidak, tidak,” jawabnya singkat.

    Terkait waktu pelaksanaan evakuasi, Prabowo mengatakan masih dalam tahap konsultasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk otoritas Palestina. 

    “Iya, ini saya sedang konsultasi. Nanti saya akan ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari Palestina juga, untuk membahas bagaimana pelaksanaannya nanti,” pungkas Prabowo.