Negara: Prancis

  • Smotrich Sebut Gaza Harus Dihancurkan Sepenuhnya, Hamas: Tak Ada Gunanya Berunding Gencatan Senjata – Halaman all

    Smotrich Sebut Gaza Harus Dihancurkan Sepenuhnya, Hamas: Tak Ada Gunanya Berunding Gencatan Senjata – Halaman all

    Smotrich Sebut Gaza Harus Dihancurkan Sepenuhnya, Hamas: Tak Ada Gunanya Berunding Gencatan Senjata

    TRIBUNNEWS.COM – Hamas pada Selasa (6/5/2025) menolak perundingan gencatan senjata dengan Israel dan menyebut negosiasi sebagai hal yang tidak ada gunanya.

    Hamas menyebut Israel melancarkan “perang kelaparan” di Gaza, di mana bencana kelaparan mengancam, sementara militer Israel bersiap untuk serangan yang lebih luas.

    Komentar dari anggota biro politik Hamas, Basem Naim, menyusul persetujuan Israel atas rencana militer akan “penaklukan Jalur Gaza” jangka panjang, menurut seorang pejabat Israel.

    Hampir seluruh dari 2,4 juta penduduk wilayah Palestina telah mengungsi setidaknya satu kali selama perang, yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel.

    Blokade Israel selama dua bulan sejak awal Maret telah memperburuk krisis kemanusiaan .

    “Tidak ada gunanya terlibat dalam perundingan atau mempertimbangkan usulan gencatan senjata baru selama perang kelaparan dan perang pemusnahan terus berlanjut di Jalur Gaza,” kata pejabat senior Hamas Naim kepada AFP.

    Mantan menteri kesehatan Gaza itu mengatakan dunia harus menekan pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengakhiri “kejahatan kelaparan, kehausan, dan pembunuhan”.

    Qatar, mediator utama dalam konflik tersebut, mengatakan bahwa “upaya kami terus berlanjut” meskipun ada hambatan besar terhadap gencatan senjata.

    Militer Israel mengatakan operasi perluasan yang disetujui oleh kabinet keamanan pada hari Minggu akan mencakup pemindahan “sebagian besar” penduduk Gaza.

    Sebelum fase tersebut dimulai, sumber keamanan senior Israel mengatakan bahwa waktu pengerahan pasukan memungkinkan adanya “jendela kesempatan” untuk kemungkinan kesepakatan penyanderaan yang bertepatan dengan kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Timur Tengah minggu depan.

    Militer Israel melanjutkan ofensifnya di Jalur Gaza pada tanggal 18 Maret, mengakhiri gencatan senjata selama dua bulan yang menyaksikan lonjakan bantuan ke wilayah yang dilanda perang dan pembebasan sandera sebagai imbalan atas tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel.

    Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan pada hari Selasa bahwa enam warga Palestina termasuk seorang gadis muda tewas dalam serangan fajar Israel.

    Debu dan Kehancuran

    Moaz Hamdan, yang kehilangan anggota keluarganya dalam serangan di Nuseirat di Gaza tengah, mengatakan dia terbangun oleh “ledakan yang sangat besar”.

    Seluruh area “tertutup debu dan kerusakan”, katanya. “Kami tidak dapat menyelamatkan yang terluka.”

    Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan sedikitnya 2.507 orang telah tewas sejak Israel melanjutkan operasinya pada pertengahan Maret, sehingga jumlah korban tewas akibat perang tersebut menjadi 52.615.

    Serangan Hamas tahun 2023 mengakibatkan kematian 1.218 orang di pihak Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi yang dikeluarkan pihak Israel.

    Dari 251 orang yang diculik oleh militan hari itu, 58 masih ditahan di Gaza termasuk 34 orang yang menurut militer Israel telah tewas.

    Menteri Keuangan Israel yang berhaluan kanan ekstrem Bezalel Smotrich mengatakan bahwa Jalur Gaza harus “dihancurkan seluruhnya” dan penduduknya “harus pindah dalam jumlah besar ke negara ketiga” setelah perang.

    Komentarnya muncul sehari setelah juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa Farhan Haq mengatakan kalau “Gaza adalah, dan harus tetap menjadi, bagian integral dari negara Palestina di masa depan.”

    Bagi warga Palestina, pemindahan paksa apa pun membangkitkan kenangan akan “Nakba” atau bencana — pemindahan massal dalam perang yang menyebabkan pembentukan Israel pada tahun 1948.

    Tidak ada Bantuan Masuk

    PBB dan organisasi bantuan telah berulang kali memperingatkan bencana kemanusiaan di Gaza, yang diperburuk oleh blokade total sejak awal Maret, meningkatkan kekhawatiran akan kelaparan.

    Badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, OCHA, menuduh Israel mencoba “mempersenjatai” aliran bantuan ke Gaza.

    “Tidak ada lagi bantuan yang dapat disalurkan karena operasi bantuan telah terhenti,” kata juru bicara OCHA Jens Laerke.

    Juru bicara militer Israel Effie Defrin mengatakan serangan yang direncanakan dan disetujui oleh kabinet akan mencakup “pemindahan sebagian besar penduduk Jalur Gaza… untuk melindungi mereka”.

    Ratusan warga Israel berdemonstrasi pada hari Senin di luar parlemen di Yerusalem untuk menyatakan penentangan mereka terhadap rencana pemerintah.

    Presiden Israel Isaac Herzog, yang perannya sebagian besar bersifat seremonial, mendesak para pemimpin untuk “melakukan upaya ekstra, melakukan upaya ekstra, mengambil langkah ekstra, sehingga kita dapat segera melihat sandera kita pulang.”

    Tiongkok menyatakan pihaknya menentang tindakan militer Israel di Gaza dan “sangat prihatin” dengan situasi tersebut, serta mendesak semua pihak untuk “melaksanakan perjanjian gencatan senjata secara efektif”.

    Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan Paris “sangat keras” mengutuk serangan yang direncanakan Israel, menyebutnya “tidak dapat diterima”, dan menambahkan bahwa pemerintahnya “melanggar hukum humaniter”.

     

    (oln/afp/anews/*)

  • Militer Israel Peringatkan Perluasan Operasi Militer di Gaza Membahayakan Nyawa Para Sandera Israel – Halaman all

    Militer Israel Peringatkan Perluasan Operasi Militer di Gaza Membahayakan Nyawa Para Sandera Israel – Halaman all

    Militer Israel Peringatkan Perluasan Operasi Militer di Gaza Bisa Membahayakan Nyawa Sandera Israel

    TRIBUNNEWS.COM- Keputusan untuk memperluas operasi Gaza muncul di tengah pertikaian internal dan kecaman internasional, terutama dari Prancis.

    Dalam beberapa hari terakhir, militer pendudukan Israel telah memperingatkan bahwa perluasan operasi militer di Jalur Gaza dapat membahayakan nyawa tawanan Israel, menurut laporan surat kabar Israel Haaretz .

    Pejabat keamanan Israel menguraikan skenario yang mungkin bagi anggota Kabinet yang menyatakan bahwa pejuang Hamas dapat meninggalkan tawanan selama eskalasi pertempuran karena mereka dipaksa untuk mundur dari zona pertempuran, sehingga meningkatkan risiko kematian atau hilangnya tawanan.

    Pejabat militer juga memperingatkan bahwa perluasan operasi darat akan mempersulit pengiriman bantuan ke lokasi-lokasi di mana para tawanan ditahan, sehingga meningkatkan kemungkinan kematian atau hilangnya mereka secara permanen.

    Ketakutan menyembunyikan mayat, kesulitan menemukan tawanan

    Media Israel juga melaporkan bahwa lembaga keamanan khawatir Hamas mungkin mencoba menyembunyikan jasad tawanan di lubang atau lokasi tersembunyi yang akan sulit ditemukan oleh militer Israel atau Shin Bet.

    Dalam skenario seperti itu, pejabat keamanan memperingatkan bahwa mayat-mayat itu mungkin tidak akan pernah ditemukan, terutama jika pejuang Hamas yang mengetahui lokasi para tawanan terbunuh dalam pertempuran.

     

     

     

     

    Perselisihan politik-militer mengenai tujuan perang

    Laporan Haaretz menyoroti pertikaian yang jelas antara kepemimpinan politik, yang berfokus pada “mencapai kemenangan”, dan kepemimpinan militer, yang menganggap pembebasan tawanan sebagai tujuan terpenting dari operasi di Gaza.

    Juru bicara militer Israel Brigadir Jenderal Avi Dovrin mengatakan kepada Haaretz bahwa militer beroperasi di bawah arahan kepemimpinan politik, menekankan bahwa tujuannya adalah untuk membebaskan para tawanan dan menggulingkan kekuasaan Hamas.

    Operasi yang akan datang: ‘Kereta Perang Gideon’ dan eskalasi yang tertunda hingga setelah kunjungan Trump.

    Surat kabar itu mengutip seorang pejabat keamanan senior Israel yang mengatakan bahwa keputusan untuk memperluas pertempuran itu terkait dengan meningkatnya tekanan pada Hamas untuk mendorongnya ke arah kesepakatan pertukaran tahanan. 

    Ia menambahkan bahwa perluasan itu tidak akan dilanjutkan sampai setelah kunjungan Presiden AS Donald Trump ke wilayah itu.

    Pejabat itu mengonfirmasi bahwa operasi dengan nama sandi “Kereta Perang Gideon” itu mencakup rencana untuk mengungsikan penduduk Gaza dan bahwa dimulainya kembali bantuan kemanusiaan hanya akan terjadi setelah peluncuran operasi.

    Sementara itu, Kepala Staf Militer Israel Eyal Zamir memperingatkan para menteri bahwa operasi tersebut dapat membahayakan nyawa para tawanan.

    Meskipun adanya peringatan dari pimpinan militer, Kabinet Keamanan dengan suara bulat memutuskan pada hari Senin untuk memperluas operasi militer di Jalur Gaza.

    Juga pada hari Senin, keluarga tawanan Israel yang ditahan di Gaza menuduh pemerintah mengorbankan tawanan yang tersisa melalui rencana eskalasi militer yang baru disetujui.

    Prancis mengutuk keras perluasan operasi Israel di Gaza

    Dalam konteks terkait, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan pada hari Selasa bahwa Paris “sangat keras” mengutuk kampanye militer baru “Israel” di Gaza.

    Komentarnya muncul sehari setelah militer Israel mengatakan operasi yang diperluas di Gaza akan mencakup pemindahan “sebagian besar” penduduknya setelah kabinet keamanan menyetujui rencana yang menurut seorang pejabat Israel akan mencakup “penaklukan Jalur Gaza dan penguasaan wilayah tersebut.”

    “Ini tidak dapat diterima,” kata Barrot dalam sebuah wawancara radio, menekankan bahwa pemerintah Israel “melanggar hukum humaniter.”

    Keputusan Israel muncul setelah PBB dan organisasi-organisasi bantuan telah berulang kali memperingatkan bencana kemanusiaan di lapangan , dengan bencana kelaparan kembali mengancam setelah lebih dari dua bulan blokade total Israel.

    Hampir seluruh dari 2,4 juta penduduk Jalur Gaza telah mengungsi setidaknya satu kali selama perang.

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Menperin Agus Gumiwang Bantah Telah Terjadi Deindustrialisasi, Ini Penjelasannya – Halaman all

    Menperin Agus Gumiwang Bantah Telah Terjadi Deindustrialisasi, Ini Penjelasannya – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, membantah adanya deindustrialisasi pada manufaktur yang ada di Indonesia.

    Hal tersebut didasari oleh Manufacturing Value Added (MVA) dan kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB.

    “Banyak teman-teman di sana sudah terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara yang deindustrialisasi. Dari dua faktor saja, MVA dan share terhadap GDP bisa dipatahkan,” ungkap Agus dalam acara Peluncuran Mobil Listrik Polytron di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Menurut data World Bank, posisi Indonesia kian kuat sebagai negara manufaktur global, dengan penilaian Manufacturing Value Added (MVA).

    Pada tahun 2023, Indonesia berhasil masuk di posisi 12 besar dalam Manufacturing Countries by Value Added di dunia. 

    Masih dari data yang sama, MVA sektor manufaktur Indonesia pada tahun 2023 mencapai 255,96 miliar dolar AS atau meningkat 36,4 persen dibanding tahun 2022 sebesar 241,87 miliar dolar AS.

    Angka di tahun 2023 merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah dan mencerminkan peran strategis sektor industri pengolahan dalam perekonomian nasional.

    Untuk output dan global value, Indonesia setara dengan negara-negara maju lainnya seperti Inggris, Rusia dan Prancis.

    Sektor manufaktur juga menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada kuartal pertama tahun 2025, industri pengolahan nonmigas berkontribusi 17,50 persen pada perekonomian nasional.

    Kontribusinya meningkat dibandingkan tahun 2024 pada periode yang sama 17,47 persen dan lebih tinggi dari sumbangsih sepanjang tahun 2024 yang berada di angka 17,16 persen.

    Selain itu, dari data BPS, industri pengolahan nonmigas tumbuh sebesar 4,31 persen pada triwulan I-2025. Sektor yang menjadi penopang kinerja industri manufaktur pada periode tersebut adalah industri makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 6,04 persen. 

    “Belum kita bicara soal investasi, belum kita bicara soal penyelamatan tenaga kerja manufaktur, itu dengan mudah bisa dipatahkan bahwa Indonesia tidak dalam fase deindustrialisasi, dengan mudah kita bisa patahkan,” ungkap Menperin.

  • Smotrich Ingin Gaza Dibersihkan, Ratusan Warga Palestina Diam-diam Dievakuasi ke Eropa – Halaman all

    Smotrich Ingin Gaza Dibersihkan, Ratusan Warga Palestina Diam-diam Dievakuasi ke Eropa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keuangan Israel yang juga dikenal sebagai tokoh sayap kanan ekstrem, Bezalel Smotrich, kembali melontarkan pernyataan kontroversial.

    Dalam pidatonya di pemukiman ilegal Eli, Tepi Barat, pada Selasa (29/4/2025), Smotrich secara terang-terangan menyuarakan ambisi Israel untuk mengusir warga Gaza.

    “Kampanye ini akan berakhir saat Suriah bubar, Hizbullah kalah total, Iran tak punya senjata nuklir, Gaza bersih dari Hamas dan ratusan ribu warga Gaza sudah dalam perjalanan keluar ke negara lain,” kata Smotrich, dikutip dari The Cradle.

    Pernyataan itu muncul di tengah laporan soal eksodus diam-diam warga Gaza ke luar negeri, terutama ke Eropa.

    Video yang beredar menunjukkan beberapa warga Gaza tiba di Prancis, diduga lewat Bandara Ramon dan Bandara Ben Gurion.

    Yang menjadi sorotan: negara-negara Barat dan lembaga internasional justru bungkam.

    The Cradle menilai keheningan ini disengaja, agar Israel bisa mendorong agenda pemindahan paksa tanpa banyak sorotan dunia.

    Prancis Bantah Tuduhan Deportasi

    Menurut sumber diplomatik Prancis yang dikutip The Cradle, puluhan warga Gaza memang telah diterbangkan ke Paris.

    Tapi pemerintah Prancis mengklaim itu bagian dari program lama untuk warga yang memiliki paspor Prancis atau kerabat dekat.

    Program evakuasi itu kini diperluas untuk mencakup warga Gaza yang bisa berbahasa Prancis atau punya kaitan dengan Institut Kebudayaan Prancis.

    Prancis membantah tuduhan dari kelompok HAM seperti Euro-Med Monitor yang menyebut ini sebagai bentuk deportasi terselubung.

    Koordinasi dilakukan dengan Otoritas Palestina dan Kedutaan Prancis di Ramallah.

    Jumlah yang dievakuasi tetap terbatas, hanya mencakup keluarga dekat dan penerima beasiswa.

    Negara Barat Diam, Gaza Kosong Perlahan

    Menurut laporan Haaretz (15/4/2025), Prancis dan negara Barat lainnya disebut sedang menawar kesepakatan dengan Mesir agar mau menampung pengungsi Gaza selama masa rekonstruksi.

    Sebagai imbalannya, Mesir akan mendapat penghapusan utang dan peran penting dalam pembangunan kembali.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron juga dilaporkan mendorong agar Otoritas Palestina diperbarui dengan menunjuk wakil Mahmoud Abbas.

    Uni Eropa bahkan menjanjikan €1 miliar kepada PA untuk dua tahun ke depan.

    Namun Mesir menolak keras upaya evakuasi melalui wilayahnya. Seorang pejabat Mesir mengatakan Kairo khawatir evakuasi lewat Israel akan jadi preseden berbahaya untuk deportasi massal.

    Sekitar 150 orang telah dievakuasi ke Prancis melalui perlintasan Kerem Shalom.

    Mereka termasuk pemegang beasiswa, kerabat warga negara Eropa, atau yang sudah punya izin evakuasi sejak sebelum serangan Israel ke Rafah.

    Negara lain seperti Jerman, Belgia, dan Australia juga menjalankan evakuasi serupa.

    Jerman mengevakuasi 120 staf GIZ dan keluarga mereka.

    Belgia memulangkan staf lembaga, dan Australia tengah meninjau perpanjangan visa warga Palestina.

    Tidak ada negara Teluk atau Mesir yang terlibat.

    Mesir bahkan tidak memberi izin tinggal atau visa bagi sekitar 100.000 warga Gaza yang telah masuk sejak Mei 2024.

    Deportasi atau Pemindahan Sementara?

    Sejumlah pemuda Gaza yang tidak ikut perlawanan bahkan menyerahkan diri ke tentara Israel, berharap dideportasi.

    Tapi banyak dari mereka justru diinterogasi dan dipulangkan ke Gaza—beberapa bahkan ditawari jadi informan.

    Israel belum punya mekanisme resmi untuk deportasi, dan unit “deportasi sukarela” yang diumumkan juga belum terlihat beroperasi.

    The Cradle menyebut, realita saat ini membuat deportasi massal seperti tahun 1948 sulit diulang.

    Jarak yang dekat memungkinkan warga yang diusir tetap melawan dari luar.

    Israel pun belum berani mengusir paksa warga kamp seperti Jenin atau Tulkarm.

    Mereka memilih menyebutnya “pemindahan sementara” sambil menghancurkan infrastruktur kamp.

    Nasib Warga Gaza di Mesir

    Sekitar 100.000 warga Gaza yang mengungsi ke Mesir kini terjebak.

    Mereka tidak diberi izin tinggal, tidak bisa pindah ke negara lain, dan hidup dalam ketidakpastian.

    Menurut pejabat keamanan Mesir, Kairo sengaja mempertahankan “kartu Gaza” untuk menekan negara Barat membuka perbatasan Rafah dan meringankan beban kemanusiaan.

    Warga yang terjebak kehilangan martabat, masa depan, dan harapan akan kehidupan yang layak.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Tiga Kantor WorldID di Bekasi Tutup, Warga Masih Antusias Daftar Demi Dapat Uang – Halaman all

    Tiga Kantor WorldID di Bekasi Tutup, Warga Masih Antusias Daftar Demi Dapat Uang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI –  Pemerintah Kota Bekasi mengatakan tiga kantor sistem digital aplikasi WorldID atau World Coin di sejumlah wilayah Kota Bekasi telah tutup.

    Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan tiga tempat itu sudah diberhentikan operasi usai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membekukan sistemnya pada Senin (5/5/2025).

    “Total ada tiga tempat, yakni Bekasi Timur, Rawalumbu, dan Harapan Indah,” kata Tri, Selasa (6/5/2025).

    Tri menyambut baik keputusan Komdigi melakukan penghentian sistem digital aplikasi WorldID serempak di Indonesia.

    Tri menilai alasan mendukung itu karena dirinya pun khawatir terkhusus terkait pengumpulan data biometrik warga, dalam hal ini memverifikasi retina mata calon pendaftar World ID.

    “Saya mendukung langkah Komdigi untuk menghentikan kegiatan Worldcoin atau World ID di Bekasi, kami harus berhati-hati, karena belum ada jaminan keamanan data yang jelas, jangan sampai masyarakat dirugikan, harus ada mitigasi yang tepat,” jelasnya.

    Tri menuturkan aktivitas memverifikasi retina mata tersebut dinilainya sangat berisiko bagi masyarakat.

    Terlebih masyarakat menurutnya tidak mengetahui tujuan dan maksud secara pasti verifikasi itu, dan hanya tertarik karena ditawarkan sejumlah uang.

    “Warga tertarik karena dijanjikan uang, padahal mereka tidak tahu data matanya akan digunakan untuk apa. Ini sangat berisiko,” tuturnya.

    Tri menyampaikan jika terus dibiarkan beroperasi dan tidak mengetahui tujuan dan maksud verifikasi retina mata, data biometrik itu memungkinkan dapat disalahgunakan.

    Dampaknya pun menurutnya sangat fatal, karena warga bisa saja kehilangan akses terhadap layanan penting seperti perbankan dan pererasan alat komunikasi.

    Citra Worldcoin atau World ID pun sebelumnya juga mendapat sorotan di berbagai negara seperti Kenya, Prancis, Jerman, dan India, karena isu keamanan data dan perlindungan privasi.

    “Kami akan terus pantau dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar warga terhindar dari uji coba teknologi yang belum jelas manfaat dan keamanannya,” ucapnya.

    Warga masih antusias mendaftar

    Meskipun telah dihentikan, sejumlah masyarakat masih antusias untuk melakukan pendaftaran.

    Hal itu terlihat di sebuah roko yang dijadikan sebagian kantor operasional World ID, Jalan Juanda Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Senin (5/5/2025).

    Seorang warga asal Bekasi Timur, Wahyudi (36) contohnya, ia mengatakan alasan dirinya dan masyarakat lainnya yang datang ke lokasi hanya satu, yakni ingin mendapatkan uang.

    Sebab sebelumnya ia pribadi sudah terbukti pernah mendapatkan uang setelah melewati sejumlah prosedur tertentu melalui pengaktifan aplikasi.

    “Kalau saya kebetulan dapat uang Rp 330 ribu dari aplikasi itu, nanti setiap bulan dapat lagi katanya selama sembilan bulan, nah nanti saya nunggu bulan selanjutnya, sekarang anterin teman saya mau daftar,” kata Wahyudi, Senin (5/5/2025).

    Bahkan Wahyudi menjelaskan dirinya sempat rela menunggu hingga lebih kurang 20 menit di lokasi untuk mempastikan aktivitas kantor World ID benar tidak beroperasi.

    “Ya sempat nunggu 20 menit, barangkali buka,” jelasnya.

    Wahyudi menuturkan dirinya mengetahui kalau Pemerintah Indonesia dalam hal ini Komdigi telah memberhentikan sistem World ID.

    Ia pun juga mengaku cemas dan khawatir pasca Komdigi memberhentikan sistem tersebut.

    Hanya saja ia tetap mendatangi lokasi dan justru sembari mengajak rekannya satu orang untuk mendaftar.

    “Ya khawatir juga sampe diblokir gitu ya sistemnya (World ID) tapi mereka (Pekerja World ID) bilang aman aja data, karena kan tidak pakai NIK,” tuturnya.

    Sementara di kantor layanan Wolrd ID lainnya, yakni Jalan Siliwangi, Kecamatan Rawalumbu yang tidak beroperasi dengan kondisi tutup pada Senin (5/5/2025) juga terjadi hal yang serupa dengan cabang Bekasi Timur.

    Terlihat sejumlah orang dari berbagai kalangan masih terlihat antusias berdatangan.

    Satu contohnya adalah Merry (53) yang merupakan warga Rawalumbu.

    Merry mengatakan telah mendaftar akun World ID dan sudah mendapatkan uang pasca melewati sejumlah prosedur. 

    “Sudah (melakukan pendaftaran) saya dapat Rp265 ribu,” imbuh Merry, Senin (5/5/2025).

    Kini Merry datang ke lokasi untuk mendampingi suaminya karena sebelumnya sudah mendaftar namun belum menerima uang.

    Hanya saja ia tidak mengetahui alasan kantor itu saat ini tutup.

    “Suami baru mau sekarang, suami saya mau ngambil, cuma disini nutup,” ucapnya. 

    Justru pasca ditutup Merry kemudian khawatir serta dibayangi was-was pasca karena data dari pemindaian rekam retina mata disalahgunakan. 

    “Tetangga ibu tidak pada dapat, nah ini nih katanya kemarin kan datang jam segini kok ini belum keluar, dan ini data udah diperbaharuin, sudah tiga hari tapi ini udah nutup, suami saya juga belum cair,” pungkasnya.

    Prosedur Pendaftaran :

    Berdasarkan data yang didapat Tribun Bekasi,  prosedur untuk mendapatkan uang dari aplikasi World ID adalah dengan terlebih dahulu mendownload aplikasi aplikasi World ID di ponsel genggam masing-masing untuk kemudian melakukan registrasi.

    Registrasi dilakukan dengan memasukan email pribadi calon pendaftar beserta nomor telepon.

    Kemudian calon pendaftar diberikan jadwal untuk selanjutnya mendatangi lokasi ruko World guna memverifikasi data diri.

    Saat memverifikasi data diri, pendaftar akan melalui tahapan rekam retina dengan dalih keperluan mempastikan sistem, apakah manusia atau robot.

    Setelah itu pendaftar baru mendapatkan poin yang nantinya dapat dicairkan dengan uang tunai setelah rentan waktu 24 jam.

    Nominal uang yang dicairkan kepada pendaftaran pun bervariasi, yakni mulai Rp 200 hingga Rp 350 ribu tergantung kurs.

    Uang tersebut pun dapat bisa diterima pada pendaftar setiap satu bulan sekali. (m37)

    Penulis: Rendy Rutama

  • Bank Asing Ikut Biayai Proyek PLTS Terapung Saguling

    Bank Asing Ikut Biayai Proyek PLTS Terapung Saguling

    Jakarta

    Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling berkapasitas 92 Megawatt peak (MWp) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mendapat investasi dari sejumlah bank dan lembaga pembiayaan asing. Di antaranya berasal dari Jerman, Prancis, hingga Inggris.

    Kepastian investasi ini ditandai dengan penandatanganan Financing Agreement antara PT Indo ACWA Tenaga Saguling (perusahaan patungan PLN Indonesia Power dan ACWA Power), PLN Indonesia Power, dengan lembaga pembiayaan asal Jerman yakni Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG), Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique (Proparco) dari Prancis, hingga Standard Chartered Bank dari Inggris.

    Untuk diketahui proyek pembangunan PLTS terapung Saguling merupakan bagian dari kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang merupakan upaya bersama antara Pemerintah Indonesia dan International Partners Group (IPG), termasuk Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pendanaan dari implementasi kemitraan JETP adalah simbol kolaboratif antara Indonesia dengan bank asing dan komunitas internasional. Oleh karenanya ia menyebut seluruh dana investasi ini akan sepenuhnya dialokasikan untuk pengembangan, kontruksi, hingga pengoperasian PLTS Terapung Saguling.

    “Investasi di PLTS Terapung Saguling bukan sekadar proyek pembangkit listrik tenaga surya. Ini merupakan simbol semangat kolaboratif antara Pemerintah Indonesia, masyarakat internasional dan sektor swasta untuk mempercepat transisi menuju energi bersih, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Airlangga dalam keterangan resmi, Selasa (6/5/2025).

    Di sisi lain, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan pembangunan dan pengoperasian PLTS Saguling akan dilakukan PLN Indonesia Power dan ACWA Power. Pembangkit listrik ini diperkirakan akan meningkatkan produksi energi nasional dari tenaga surya hingga 13%.

    “Indonesia memiliki potensi tenaga surya yang sangat besar, yaitu mencapai 3.295 Gigawatt (GW), dengan pengoperasian PLTS Saguling nantinya dapat meningkatkan pemanfaatan energi surya sebagai sumber kelistrikan,” terang Edwin.

    Kemudian, menurutnya keberadaan PLTS Saguling nantinya dapat mengurangi emisi karbon dalam sistem ketenagalistrikan di Indonesia setidaknya hingga 63.100 ton per tahun. Hal ini menjadi mendorong pelaksanaan transisi energi dan pencapaian target Net Zero Emission pada 2060.

    ‘Lihat juga video: Momen Presiden Jokowi Resmikan PLTS Terapung Cirata 192 MWp’

    (igo/fdl)

  • Indonesia Serahkan Dokumen Anggota Penuh OECD awal Juni 2025 – Page 3

    Indonesia Serahkan Dokumen Anggota Penuh OECD awal Juni 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah menerima kunjungan perwakilan Sekretariat the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), pada 5-7 Mei 2025. Salah satu tujuan kunjungan ini adalah untuk koordinasi percepatan Indonesia menjadi anggota OECD.

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Sekretariat Tim Nasional Aksesi OECD, menyelenggarakan pertemuan bilateral yang dilanjutkan dengan rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga koordinator serta anggota bidang di Jakarta pada Senin kemarin.

    Dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, rapat koordinasi tersebut membahas perkembangan penyusunan dokumen asesmen mandiri atau Initial Memorandum (IM), serta langkah lanjutan yang perlu ditempuh Indonesia dalam proses aksesi OECD.

    Edi Prio Pambudi menjelaskan, sejak diadopsinya Peta Jalan Aksesi pada Mei 2024, Indonesia telah memulai perjalanan yang ketat dan transformatif menuju keanggotaan OECD.

    “Seperti yang sering kami tekankan, proses ini bukanlah sprint, melainkan marathon. Proses yang membutuhkan pembelajaran berkelanjutan, kolaborasi yang kuat, dan komitmen yang berkelanjutan di seluruh kementerian dan lembaga,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

    “Ini juga merupakan kesempatan yang tak ternilai untuk membangun tim, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan menyelaraskan kebijakan kita dengan praktik-praktik terbaik dunia,” tambah Edi.

    Proses penyusunan IM telah memasuki tahap final. Pemerintah Indonesia menargetkan akan melakukan submisi di awal Juni 2025, berbarengan dengan Pertemuan Dewan Menteri OECD di Paris, Prancis. Saat ini Indonesia sudah menyampaikan sejumlah bab dalam IM kepada Sekretariat OECD untuk dilakukan pra-reviu.

    Kemenko Perekonomian juga telah meluncurkan platform pengelolaan dokumen berbasis digital bernama INA-OECD, yang dapat digunakan oleh seluruh pihak terkait untuk mendukung proses aksesi yang lebih efektif dan efisien.

     

  • Jerman Bakal Larang Pelajar Ber-Handphone Ria di Sekolah?

    Jerman Bakal Larang Pelajar Ber-Handphone Ria di Sekolah?

    Jakarta

    Di sekitar 100 meter dari pintu gerbang sekolah menengah Dalton-Gymnasium di Alsdorf, dekat Kota Aachen, Jerman, setiap pagi ada sebuah ritual yang tidak biasa.

    Di sinilah batas lingkungan sekolah dimulai. Sejak minggu ini, di gerbang itu, hampir 700 siswa-siswi wajib mematikan telepon seluler mereka dan menyimpannya di dalam tas mereka.

    Smartphone hanya boleh kembali online setelah lonceng tanda usainya pelajaran berbunyi.

    Ketua organisasi pelajar berusia 16 tahun, Lena Speck, sendiri terkejut melihat betapa lancarnya hari pertama pemberlakuan larangan handphone. Ia berkata kepada DW: “Sejauh ini, kurang lebih semuanya berjalan lancar. Pagi ini, saya tidak melihat ada yang sampai handphone-nya disita. Bahkan, terasa bahwa siswa-siswa lebih banyak berbicara satu sama lain. Banyak dari kami yang merasa larangan handphone itu tidak begitu buruk.”

    Catatan hari pertama: Dua pelanggaran. Salah satu di antaranya: Ada seorang siswa berusia 16 tahun membuka smartphone-nya di tengah pelajaran Bahasa Jerman.

    Sebagai hukuman, handphone-nya dimasukkan ke dalam amplop dan disimpan dalam brankas di kantor sekolah. Keesokan harinya, orang tuanya bisa mengambilnya. Hukuman ini memicu banyak diskusi di kalangan siswa.

    Namun, ketua pelajar lainnya, Klara Ptak yang berusia 17 tahun, mendukung kebijakan tegas ini. Ia mengatakan kepada DW: “Ini seperti melanggar lampu merah. Konsekuensinya harus tegas, jika tidak, orang tidak akan patuh. Kalau saya tahu handphone saya akan disita sepanjang sore dan malam, saya mungkin akan lebih patuh pada aturan ini.”

    Banyak sekolah di Jerman kini berusaha mengikuti langkah ini, demi memastikan para siswa mengikuti pelajaran, bukannya sibuk dengan smartphone mereka.

    Namun, meski beberapa negara bagian telah mulai mengambil langkah ini, banyak pemerintah daerah lainnya di Jerman masih enggan untuk menetapkan standar yang seragam.

    Hessen menjadi pelopor, berencana untuk melarang penggunaan handphone pribadi di sekolah dasar setelah liburan musim panas, dan dengan beberapa pengecualian, di sekolah menengah.

    Banyak guru di sekolah-sekolah merasa bahwa larangan handphone ini sangat tepat. Andrea Vondenhoff, yang mengajar Bahasa Spanyol dan Inggris di Alsdorf.

    Ia yakin larangan ini akan diterima dengan cepat di Alsdorf dan segera menjadi hal yang biasa. “Di kelas, terlihat bahwa anak-anak lebih santai dan tidak terganggu. Pelanggaran paling banyak terjadi di tingkat SMA, sedangkan anak-anak yang lebih muda sangat patuh,” lapor Vondenhoff.

    “Sebagai guru, keuntungan terbesar adalah tidak perlu khawatir tentang apa yang mungkin dilakukan siswa dengan handphone mereka di bawah meja,” imbuhnya.

    Dalton-Gymnasium bukanlah sekolah yang baru saja memikirkan perubahan ini. Sekolah ini telah menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin dilakukan.

    Pada tahun 2013, mereka meraih Deutscher Schulpreis (Penghargaan Sekolah Jerman) untuk konsep pembelajaran yang mengedepankan tanggung jawab dan kemandirian.

    Tiga tahun kemudian, sekolah ini jadi pertama di Jerman yang berhasil menerapkan model fleksibilitas waktu (Gleitzeit), yang menyesuaikan waktu sekolah dengan ritme biologis siswa.

    Pada tahun lalu, sekolah ini juga meraih penghargaan untuk konsep medianya.

    Sekolah ini mengedepankan digitalisasi dengan menyediakan tablet bagi setiap siswa, dilengkapi ruang layar hijau (greenscreen) dan studio podcast.

    Beberapa siswa juga berperan sebagai “Tablet Scouts” yang membantu mendukung kebutuhan teknologi dan mengatasi masalah teknis.

    Kepala sekolah Martin Wller menanggapi kekhawatiran bahwa larangan handphone bisa menghambat kemajuan digital siswa, dengan mengatakan: “Ini bukan soal melarang digitalisasi, melainkan mengatasi gangguan yang ditimbulkan oleh handphone pribadi.”

    Sebagai tambahan, ada kemungkinan dampak positif lainnya: Berkurangnya kasus cyberbullying.

    Klaus Zierer, seorang ahli pendidikan dan dosen di Universitas Augsburg yang telah meneliti dampak larangan handphone di sekolah, mengatakan bahwa di sekolah-sekolah yang menerapkan larangan ini dengan pendampingan pedagogis, tingkat kesejahteraan sosial siswa meningkat.

    “Larangan handphone mengurangi waktu untuk cyberbullying, yang sering terjadi di sekolah, seperti dengan adanya foto-foto di toilet sekolah,” ujar Zierer.

    Negara-negara Eropa lainnya, seperti Prancis dan Italia, sudah lama melarang handphone di sekolah, dan pada tahun lalu, Inggris dan Belanda ikut bergabung.

    Namun, di Jerman, masih ada penolakan. Banyak wakil siswa dan serikat pekerja yang skeptis, berpendapat bahwa larangan ini hanya akan memindahkan masalah ke waktu luang dan tidak realistis. Menurut mereka, seharusnya siswa-siswi diajari untuk menggunakan handphone mereka dengan bijak di sekolah.

    Zierer menanggapi hal ini dengan tegas: “Anak usia sepuluh, sebelas, atau dua belas tahun tidak dapat bertanggung jawab dengan handphonenya. Itu beban yang berat.”

    Ia mengingatkan bahwa larangan pada anak-anak, seperti larangan alkohol, narkoba, atau peraturan di jalan raya, adalah bagian dari tanggung jawab generasi yang lebih tua untuk melindungi generasi yang lebih muda.

    “Larangan untuk anak-anak pada usia tertentu bukanlah hal yang buruk, justru ini adalah bentuk tanggung jawab kita untuk melindungi mereka,” ujarnya.

    Sebuah studi dari Inggris mendukung Zierer: Para siswa berprestasi rendah menunjukkan peningkatan studi, setelah pelarangan handphone.

    Di Jerman, studi menunjukkan bahwa siswa yang berusia 16 tahun ke atas bisa menghabiskan hingga 70 jam seminggu untuk berselancar di internet.

    Zierer mengingatkan: “Kita harus menawarkan siswa-siswi sesuatu yang tidak mereka dapatkan di kehidupan mereka sehari-hari. Mereka sudah cukup mendapatkan waktu di depan layar di rumah. Sebaliknya, mereka butuh lebih banyak gerakan, interaksi, dan pengalaman sosial untuk mengembangkan empati dan keterampilan sosial.”

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Progres Aksesi OECD, Dokumen Asesmen Mandiri RI Masuk Tahap FInal

    Progres Aksesi OECD, Dokumen Asesmen Mandiri RI Masuk Tahap FInal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Proses penyusunan dokumen asesmen mandiri atau Initial Memorandum (IM) dalam proses aksesi the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) telah memasuki tahap final.

    Pemerintah Indonesia menargetkan akan melakukan submisi di awal Juni 2025. Waktu ini berbarengan dengan Pertemuan Dewan Menteri OECD di Paris, Prancis.

    Dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, menyampaikan saat ini Indonesia sudah menyampaikan sejumlah bab dalam IM kepada Sekretariat OECD untuk dilakukan pra-reviu.

    “Proses ini bukanlah sprint, melainkan marathon. Proses yang membutuhkan pembelajaran berkelanjutan, kolaborasi yang kuat, dan komitmen yang berkelanjutan di seluruh kementerian dan lembaga. Ini juga merupakan kesempatan yang tak ternilai untuk membangun tim, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan menyelaraskan kebijakan kita dengan praktik-praktik terbaik dunia,” ujar Edi, dalam pernyataan resmi, dikutip Selasa (6/5/2025).

    Head of Accession Co-ordination Unit Natalie Limbasan menjelaskan bahwa pasca penyerahan IM, Sekretariat OECD akan berdiskusi secara internal dengan berbagai komite OECD terkait untuk menyusun proses reviu teknis.

    Setiap komite akan berkomunikasi langsung dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk proses klarifikasi dan validasi mengenai data dan informasi yang telah disampaikan dalam dokumen IM.

    Dia mengatakan proses ini merupakan tahapan yang cukup panjang dan akan melibatkan banyak pihak, mulai dari Pemerintah, parlemen, asosiasi buruh, asosiasi bisnis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan juga akademisi.

    Adapun, pemerintah Indonesia melalui Kemenko Perekonomian telah menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024 terkait Anggota Bidang Tim Nasional Aksesi Indonesia. Pemangku kepentingan dari non-Pemerintah juga telah tercantum dalam Kepmenko tersebut dan akan dilibatkan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing.

    Kemenko Perekonomian juga telah meluncurkan platform pengelolaan dokumen berbasis digital bernama INA-OECD, yang dapat digunakan oleh seluruh pihak terkait untuk mendukung proses aksesi yang lebih efektif dan efisien.

    Sebagai catatan, salah satu tujuan utama dari proses aksesi OECD ini adalah berbagi pengalaman dalam penyusunan dan implementasi kebijakan antara negara berkembang, dalam hal ini Indonesia, dengan negara maju yang menjadi mayoritas anggota OECD.

    (haa/haa)

  • Prabowo Janji Hapus Utang Rakyat Kecil Agar Tidak Terjerat Rentenir

    Prabowo Janji Hapus Utang Rakyat Kecil Agar Tidak Terjerat Rentenir

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membela kepentingan rakyat kecil dengan menghapus utang-utang lama yang membuat masyarakat terjebak pinjaman dengan bunga besar.

    Langkah ini, menurut Presiden Ke-8 RI itu, diambil secara terukur dan bertanggung jawab dalam kerangka pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disiplin.

    “Belum lagi masalah-masalah sekian puluh tahun lalu, utang orang kecil yang sebenarnya sudah dihapus bank-bank masih dituntut. Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi. Terpaksa pinjam dari rentenir. Dari pinjol. Rentenir yang gila, bunganya harian. Luar biasa,” ujarnya di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

    Untuk menjawab persoalan itu, Kepala Neagra menekankan bahwa pemerintah telah mengambil keputusan strategis menghapus beban-beban tersebut sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal.

    “Kita hapus. Kita ambil tindakan yang harus kita ambil dengan beberapa risiko, tetapi dengan kerangka pengendalian APBN yang prudent.”

    Prabowo menegaskan bahwa pengendalian defisit anggaran tetap menjadi prioritas utama, dengan tetap menjaga agar defisit berada di angka maksimal 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih ketat dari standar internasional.

    “Pertama, kami disiplin dengan [anggaran] kami sendiri. Kami menjaga bahwa defisit kita tetap 2,5% dari GDP. Tidak ada kewajiban. Uni Eropa saja yang lahir dengan angka tersebut dalam perjanjian Maastricht tahun 90-an, mematok defisit anggaran untuk anggota-anggota Uni Eropa di 3%,” ucapnya

    Dia menyindir negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Italia yang justru tidak konsisten menjalankan standar defisit 3% tersebut, sementara Indonesia tetap disiplin dan bahkan berada di bawah ambang batas itu.

    “Kami karena ingin menjadi nice boy, kami ikut Maastricht Treaty. Untuk kita, kita tidak akan punya defisit lebih dari 3%. Padahal, saudara-saudara, Jerman, Prancis, Italia, mereka sudah jauh di atas 3%. Mereka melanggar standar yang mereka lakukan sendiri. Indonesia masih menjaga di bawah 3%,” tuturnya.

    Prabowo juga menegaskan bahwa manajemen ekonomi pemerintahannya bersifat hati-hati namun progresif, memungkinkan penghematan besar-besaran yang menjadi fondasi bagi pelaksanaan berbagai program strategis nasional.

    “Pengendalian manajemen ekonomi kita cukup prudent, cukup hati-hati. Dalam kehati-hatian itu, salah satu juga yang bisa dan boleh, dan bangga kita lakukan: penghematan besar-besaran. Ini yang memungkinkan kita melaksanakan program strategis,” pungkas Prabowo.