Negara: Prancis

  • Ringkasan Berita Perang India Vs Pakistan di Hari Pertama, 31 Orang Tewas – Halaman all

    Ringkasan Berita Perang India Vs Pakistan di Hari Pertama, 31 Orang Tewas – Halaman all

    Serangan rudal India ke Pakistan mengakibatkan sedikitnya 31 orang, termasuk seorang anak berusia tiga tahun, tewas.

    Tayang: Kamis, 8 Mei 2025 07:57 WIB

    tangkap layar/thd/Photo Credit: Special Arrangement

    TENTARA INDIA – Pasukan India melakukan patroli di perbatasan negara mereka dengan Pakistan beberapa waktu lalu. Kini India dan Pakistan berada dalam perang sejak kemarin. /Foto.dok 

     

    TRIBUNNEWS.COM, INDIA – Beberapa wilayah Pakistan dan Kashmir yang dikuasai Pakistan diguncang oleh sejumlah serangan rudal India pada Rabu (7/5/2025) pagi.

    Serangan rudal itu  mengakibatkan sedikitnya 31 orang, termasuk seorang anak berusia tiga tahun, tewas.

    Militer Pakistan mengatakan rudal India menyerang enam kota.

    Itu termasuk empat tempat berbeda di provinsi Punjab.

    Ini pertama kalinya India menyerang negara bagian Pakistan yang paling padat penduduknya sejak perang tahun 1971 antara kedua negara tetangga.

    Dua tempat lainnya yang menjadi sasaran adalah Muzaffarabad dan Kotli, keduanya di wilayah Kashmir, yang berada di wilayah  Pakistan.

    India mengklaim bahwa “Operasi Sindoor” menargetkan sembilan lokasi yang memiliki “infrastruktur teroris”.

    Pakistan mengerahkan jet tempurnya sebagai balasan dan  mengklaim telah menembak jatuh lima pesawat India.

    Serangan India terjadi 15 hari setelah serangan mematikan terhadap wisatawan di kota Pahalgam yang indah di wilayah Kashmir yang dikuasai  India pada tanggal 22 April lalu.

    India menyalahkan kelompok bersenjata yang diklaim didukung oleh Pakistan namun dibantah Pakistan.

    Kini, kedua negara tetangga yang memiliki senjata nuklir itu berada di ambang konflik militer besar-besaran.

    Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan “kami akan membalas darah para martir kami yang tidak bersalah”.

    Berikut ringkasan perang India Vs Pakistan yang terjadi sejak kemarin pagi:

    Pakistan mengatakan 31 warga sipil tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan India terhadap Pakistan dan wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan.
    India mengatakan 13 orang tewas dalam serangan lintas perbatasan dari Pakistan, termasuk seorang tentara.
    Dalam pidatonya di hadapan parlemen, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan militer Pakistan menembak jatuh lima jet tempur India selama serangan India.
    India mengklaim serangannya telah mengenai lokasi pelatihan “teroris”.
    Pakistan mengatakan masjid dan warga sipil menjadi sasaran, menyebutnya sebagai “tindakan perang” dan menjanjikan balasan yang kuat.
    Komite Keamanan Nasional Pakistan mengatakan pihaknya telah mengizinkan angkatan bersenjata negara itu untuk membalas serangan India, dengan mengatakan Pakistan berhak untuk menanggapi “pada waktu, tempat, dan cara yang dipilihnya”.
    Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif mengatakan Islamabad ingin menghindari perang habis-habisan dengan India, tetapi harus siap menghadapinya.
    Negara-negara adikuasa dunia – termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Iran, Turki, Qatar dan UEA – telah mendesak kedua negara bersenjata nuklir tersebut untuk menahan diri dan kembali ke jalur diplomasi.
    Iran telah menawarkan untuk menengahi pembicaraan damai, dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah mengadakan diskusi terpisah dengan India dan Pakistan selama satu hari terakhir. 

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Gaet Mitra Internasional, PLTS Terapung Saguling Siap Genjot Transisi Energi!

    Gaet Mitra Internasional, PLTS Terapung Saguling Siap Genjot Transisi Energi!

    Jakarta: Langkah besar kembali dilakukan PLN Indonesia Power (PLN IP) dalam mendukung agenda transisi energi Indonesia. 
     
    Melalui kolaborasi dengan mitra internasional, pembiayaan pembangunan PLTS Terapung Saguling sebesar 92 Megawatt peak (MWp) resmi disepakati.
     
    Proyek ambisius yang berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini menggandeng lembaga keuangan internasional dari tiga negara sekaligus yaitu PROPARCO (Prancis), Standard Chartered Bank (Inggris), dan DEG (Jerman). 

    Finalisasi pembiayaan ini ditandai dengan penandatanganan Financing Agreement antara PT Indo ACWA Tenaga Saguling (joint venture PLN IP dan ACWA Power) dengan para mitra keuangan tersebut.

    Dukungan global untuk energi bersih Indonesia
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya proyek ini, tak hanya sebagai sumber energi terbarukan, tapi juga simbol kemitraan strategis lintas negara.
     
    “Investasi di PLTS Terapung Saguling bukan sekadar proyek pembangkit listrik tenaga surya. Ini merupakan simbol semangat kolaboratif antara Pemerintah Indonesia, masyarakat internasional dan sektor swasta untuk mempercepat transisi menuju energi bersih, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Mei 2025.
     

    Potensi tenaga surya yang masih luas
    Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, mengungkapkan bahwa proyek ini akan meningkatkan bauran energi bersih secara signifikan.
     
    “Indonesia memiliki potensi tenaga surya yang sangat besar, yaitu mencapai 3.295 Gigawatt (GW), dengan pengoperasian PLTS Saguling nantinya dapat meningkatkan pemanfaatan energi surya sebagai sumber kelistrikan,” jelas Edwin.
     
    Tak hanya itu, PLTS Terapung Saguling ditargetkan dapat mengurangi emisi karbon hingga 63.100 ton per tahun, menjadi langkah strategis menuju Net Zero Emission tahun 2060.
    Bagian dari program transisi energi global
    PLTS Saguling merupakan salah satu proyek strategis dalam kerangka Just Energy Transition Partnership (JETP), inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan International Partners Group (IPG), termasuk Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
     
    JETP sendiri diluncurkan pada 2022 untuk menggerakkan modal internasional guna mempercepat transisi energi bersih yang terjangkau dan berkelanjutan di Indonesia.
     
    Dengan terwujudnya pembiayaan ini, pembangunan PLTS Terapung Saguling akan segera dilanjutkan ke tahap konstruksi dan operasional. Selain menghadirkan listrik bersih, proyek ini menjadi contoh nyata bagaimana kerja sama lintas negara bisa mempercepat adopsi energi terbarukan di Tanah Air.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Bahlil: Kampus Tidak Menjamin Karier Politik Seseorang – Halaman all

    Bahlil: Kampus Tidak Menjamin Karier Politik Seseorang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Minera (ESDM), Bahlil Lahadalia, menilai latar belakang perguruan tinggi seseorang tidak menjamin keberhasilannya di dunia politik. 

    Bahlil menilai bahwa integritas dan kontribusi nyata terhadap bangsa jauh lebih penting ketimbang latar belakang kampus dan gelar akademik yang melekat pada seseorang.

    Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) III Kosgoro 1957 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Bahlil memberi contoh dua tokoh Golkar yang pernah menjabat sebagai Gubernur Lemhannas, yakni Prof. Muladi dan Ace Hasan Syadzily.

    “Yang saya hormati Pak Gubernur Lemhannas, Pak Ace. Kita berikan applause Pak Ace. Dalam sejarah Pak Agung di Lemhannas itu kader Golkar yang menjadi Gubernur Lemhannas dua orang ya. Satu Prof Muladi, satu Pak Ace,” kata Bahlil di hadapan peserta acara.

    Bahlil membandingkan perjalanan karier akademik kedua tokoh tersebut untuk menekankan bahwa gelar tidak serta-merta menentukan posisi atau peran strategis seseorang di pemerintahan maupun politik nasional.

    “Kalau Pak Muladi Jaksa Agung dulu, profesor dulu, berproses panjang di Golkar baru jadi Gubernur Lemhannas. Kalau Pak Ace, enggak perlu profesor, langsung Gubernur,” ujar Bahlil.

    Ia pun menyoroti latar belakang pendidikan Ace yang merupakan lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, namun mampu menempati posisi strategis nasional.

    Menurutnya, ini menjadi bukti bahwa kampus bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan.

    “Pak Ace cukup tamatan UIN Ciputat. Jadi Pak Ace, kampus tidak menjamin kualitas dan karir politik seseorang, maksudnya termasuk saya,” tandasnya.

    Beda Nasib Karier Pendidikan Tiga Tokoh Golkar: Muladi, Ace Hasan hingga Bahlil

    TIGA TOKOH GOLKAR – Kolase tiga tokoh Partai Golkar, Prof. Dr. H. Muladi, S.H., Dr. Ace Hasan Syadzily, M.Si., dan Bahlil Lahadalia, (Kolase Tribunnews/net)

    Partai Golkar memiliki sejumlah tokoh publik yang dikenal luas bukan hanya karena perannya di politik, tetapi juga karena perjalanan pendidikannya yang beragam. Tiga di antaranya, Prof. Dr. H. Muladi, S.H., Dr. Ace Hasan Syadzily, M.Si., dan Bahlil Lahadalia, menawarkan cermin perjalanan dari ruang kelas hingga ruang kekuasaan.

    Prof. Muladi: Akademisi Hukum Pidana yang Jadi Menteri

    Prof. Muladi adalah sosok intelektual yang lahir dari tradisi akademik yang kuat.

    Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (S-1 Hukum Pidana) (1968)
    International Institute of Human Rights di Strasbourg, Prancis (1979)
    Ilmu Hukum Program Pascasarjana FH Universitas Padjajaran, Bandung (S-3) (1984) dengan predikat Cumlaude
    KSA III Lemhanas (1993)

    Muladi menjabat Rektor Universitas Diponegoro (1994–1998) dan kemudian dipercaya menjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia (1998) di masa transisi menuju reformasi. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (1999) dan Gubernur Lemhannas RI (2005-2011).

    Di dunia politik, Muladi pernah menjabat Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum dan HAM (2009–2014) dan anggota MPR-RI pada tahun 1997.

    2. Ace Hasan Syadzily: Dari Dunia Santri ke DPR RI

    Ace Hasan Syadzily mengawali karier intelektual dari pendidikan berbasis keagamaan.

    S1: Jurusan Dakwah dan Komunikasi, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (kini UIN Jakarta), 2000.
    S2: Magister Sosiologi, Universitas Indonesia (UI), 2004
    S3: Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, 2014.

    Ace aktif sebagai dosen UIN Syarif Hidayatullah sebelum terjun penuh ke dunia politik. Di DPR RI, ia telah menjabat sejak 2014 dan kini merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, yang membidangi isu sosial, agama, penanggulangan bencana, dan pemberdayaan perempuan.

    Selain pernah menduduki jabatan penting tingkat DPD dan DPP Partai Golkar, kini Ace Hasan Syadzily merupakan Gubernur Lemhannas sejak 22 Oktober 2024. 

    3. Bahlil Lahadalia: Dari Jalanan Papua ke Kabinet, Gelar Doktor Dibatalkan UI

    Bahlil dikenal sebagai figur yang bangkit dari bawah. Lahir di Maluku dan tumbuh besar di Fakfak, Papua Barat, ia sempat menjadi kondektur dan sopir angkot sebelum menyelesaikan kuliahnya.

    S1: STIE Port Numbay Jayapura, Papua.
    S2: Tidak diketahui atau tidak dipublikasikan secara luas.
    S3: Program Doktor Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (dibatalkan UI, 2025).

    Pada Oktober 2024, Bahlil sempat diumumkan lulus dan mendapat gelar doktor dari UI. 

    Namun, pada Maret 2025, UI resmi membatalkan gelar doktor tersebut karena pelanggaran prosedur akademik, termasuk keabsahan sidang promosi dan proses administratif lainnya.

    Meski begitu, Bahlil pernah menjadi Ketua Umum HIPMI, lalu dipercaya Presiden Jokowi sebagai Kepala BKPM, Menteri Investasi, bahkan sempat menjabat Plt. Menteri ESDM.

    Selain itu, Bahlil kini merupakan Menteri ESDM definitif dan Ketua Umum partai Golkar.

     

     

     

     

     

  • Menteri Prancis Mengusulkan Pelarangan Jilbab di Universitas, Macron Klaim Jamin Kebebasan Beragama – Halaman all

    Menteri Prancis Mengusulkan Pelarangan Jilbab di Universitas, Macron Klaim Jamin Kebebasan Beragama – Halaman all

    Menteri Dalam Negeri Prancis Mengusulkan Pelarangan Penggunaan Jilbab di Universitas

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Dalam Negeri Prancis Bruno Retailleau mengumumkan bahwa ia bermaksud memberlakukan larangan mengenakan jilbab di universitas.

    Retailleau mengatakan kepada stasiun televisi RMC bahwa ia ingin melarang jilbab di universitas-universitas, dengan mengklaim bahwa “ada Islamisme yang tidak sesuai dengan kepercayaan Islam tradisional.”

    “Saya ingin melihat ini terjadi karena saya menyadari bahwa ada bentuk Islamisme yang tidak mencerminkan kepercayaan Muslim tradisional. Menurut pendapat saya, ini adalah nilai-nilai yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki.”

    Menteri tersebut mengatakan bahwa warga negara Muslim tidak boleh menganggap serius perkataannya, dan menambahkan bahwa “Islam politik mendistorsi iman umat Islam.”

    Pada bulan Maret 2004, Prancis memberlakukan larangan mengenakan jilbab di sekolah dasar dan menengah, sementara universitas dikecualikan.

    Pada tahun 2010, niqab dilarang sepenuhnya di tempat umum, dan pelanggarannya dapat dihukum denda sebesar €1.500.

    Pada bulan Agustus 2023, Menteri Pendidikan Prancis Gabriel Attal melarang abaya di sekolah-sekolah, dengan alasan bahwa itu adalah “pakaian Islam yang melanggar aturan dan peraturan negara.”

    Pada tanggal 18 Februari, Senat menyetujui rancangan undang-undang yang bertujuan melarang jilbab dalam kompetisi olahraga Prancis.

     

     

    Macron mengklaim negaranya berkomitmen untuk menjamin kebebasan beragama

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengklaim awal minggu ini bahwa negaranya menghormati kebebasan beragama dan berkomitmen untuk melindungi hak-hak dasar warga negara dan penduduk muslimnya.

    Namun pernyataan kontroversial terbaru oleh Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau mengonfirmasi laporan tentang normalisasi sentimen dan sikap anti-Islam yang mengkhawatirkan di Prancis.

    Retailleau Ingin Melarang Pemakaian Hijab di Universitas di Tengah Klaim Macron tentang Kebebasan Beragama.

    Pernyataan itu muncul hanya beberapa hari setelah Macron mengklaim negaranya berkomitmen untuk menjamin kebebasan beragama.

    Retailleau menyampaikan pernyataan barunya yang kontroversial saat tampil pada hari Kamis di “Les Grandes Gueules,” sebuah acara bincang-bincang populer di RMC. 

    Ia mengakui keinginannya untuk melihat larangan penggunaan jilbab di universitas di tengah protes dan frustrasi atas pembatasan kebebasan beragama di Prancis, termasuk larangan penggunaan cadar Muslim di bidang olahraga dan sekolah.

    “Saya menginginkan itu, karena saya melihat dengan jelas bahwa ada bentuk Islamisme yang tidak ada hubungannya dengan kepercayaan Muslim tradisional. Ada Islamisme yang mencoba menancapkan benderanya, nilai-nilainya sendiri, yang menurut pandangan saya termasuk penundukan perempuan terhadap laki-laki, dan kita harus waspada terhadapnya,” katanya.

    Menteri Prancis itu mengaku tidak ingin umat Islam merasa menjadi sasaran.

    “Sebaliknya, saya pikir kita perlu menjelaskan hal ini dengan sangat jelas dan pedagogis, dengan mengatakan bahwa Islamisme politik sebenarnya mendistorsi iman umat Muslim ini. Adalah kepentingan kita untuk membuat perbedaan,” kata Retailleau.

    Dia membuat pernyataan yang sama pada bulan Januari, ketika dia mengatakan kepada situs berita Le Parisien tentang dukungannya terhadap pelarangan jilbab di sekolah dan universitas.

    Pernyataan terbaru Retailleau muncul saat Macron berjanji berkomitmen untuk menjamin kebebasan hati nurani dan menjalankan agama bagi seluruh warga negara dan penduduknya.

    Macron bertemu dengan perwakilan Muslim awal minggu ini setelah serangan Islamofobia keji terhadap seorang pria Mali di dalam masjid.

    Pelaku penyerangan, Olivier A., ​​membunuh Aboubakr Cisse di dalam masjid saat pria Muslim itu sedang melaksanakan salat subuh.

    Jemaah Muslim menemukan jenazah Cisse di dalam masjid sekitar pukul 11:30 pagi, yang memicu rasa frustrasi dan kepanikan.

    Penyerang, yang memfilmkan pembunuhan keji dan berjanji akan membunuh lebih banyak Muslim, ditangkap di Italia setelah ia menyerahkan diri ke polisi.

    Hal ini terjadi di tengah rasa frustrasi yang berkelanjutan dari komunitas Muslim, yang menghadapi serangan Islamofobia serta pernyataan dari pejabat yang menormalkan Islamofobia .

    Mengenakan jilbab telah lama menyentuh hati para politisi, termasuk anggota parlemen yang menggemakan dan menunjukkan sentimen anti-Muslim selama debat publik atau sesi parlemen.

    Baru-baru ini, seorang wanita Muslim mengajukan pengaduan di Prancis setelah disemprot dengan cairan yang tidak diketahui saat bersama bayinya yang berusia satu tahun. Pelaku yang sama merobek jilbabnya.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR, MOROCCO WORLD NEWS 

  • Menperin Bantah Deindustrialisasi Landa RI, Sentil Ekonom-Buka Data

    Menperin Bantah Deindustrialisasi Landa RI, Sentil Ekonom-Buka Data

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menepis kabar buruk yang menimpa industri manufaktur di Tanah Air. Dia mengatakan, Indonesia tidak sedang mengalami deindustrialisasi.

    Hal itu dikatakannya mengacu pada sejumlah lembaga, baik dalam maupun luar negeri, yang menyebut industri manufaktur masih jadi prime mover atau penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dia pun mengutip data World Bank dan United Nations Statistics, nilai Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia pada tahun 2023 menembus angka US$255,96 miliar. Capaian itu disebut sebagai yang tertinggi pernah diraih Indonesia.

    “Dari dua faktor saja, yakni Manufacturing Value Added (MVA) dan share terhadap PDB, belum berbicara mengenai kinerja capaian investasi dan ekspor, serta penyerapan tenaga kerja manufaktur, itu dengan sangat mudah bisa dipatahkan bahwa Indonesia tidak dalam fase deindustrialisasi,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (7/5/2025).

    Nilai Manufacturing Value Added (MVA) tersebut, imbuh dia, menempatkan Indonesia dalam 12 besar negara manufaktur dunia, serta yang terbesar kelima di Asia. Indonesia ada di bawah China, Jepang, India, dan Korea Selatan.

    “Di ASEAN, nilai MVA Indonesia tentunya menjadi yang tertinggi, jauh melampui nilai MVA negara-negara ASEAN, termasuk Thailand dan Vietnam. Rata-rata MVA dunia adalah US$78,73 miliar, sementara Indonesia mencatatkan rerata historis sebesar US$102,85 miliar. Pencapaian ini mencerminkan struktur industri manufaktur nasional yang kuat dari hulu ke hilir,” ujarnya.

    “Tren MVA Indonesia terus meningkat sejak tahun 2019, kecuali saat masa pandemi Covid-19. Dengan meningkatnya MVA ini, Indonesia setara dengan beberapa negara industri maju seperti Inggris, Rusia, dan Prancis,” cetusnya.

    Belum lagi, tukasnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, sektor industri pengolahan nonmigas mengalami peningkatan dalam kontribusinya terhadap perekonomian nasional, yang tercermin dari catatan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 17,50%.

    Kata Agus, capaian ini naik dibanding periode sama tahun 2024 sebesar 17,47% dan lebih tinggi dari sumbangsih sepanjang tahun 2024 yang berada di angka 17,16 persen. Begitu juga dengan dibandingkan dengan triwulan II-2022 pasca-Covid 19 melanda Indonesia, kontribusi ekonomi industri pengolahan nonmigas memiliki tren meningkat sampai dengan triwulan I-2025 ini.

    Dengan begitu, ucapnya, sejumlah indikator atau data kinerja positif industri manufaktur saat ini berkebalikan dengan yang disampaikan ekonom dan pengamat selama ini. Bahwa ada tren penurunan share PDB manufaktur yang menjadi dasar pernyataan mereka terkait deindustrialisasi yang melanda industri manufaktur Indonesia

    “Ekonom dan pengamat perlu melihat lebih dalam data PDB Industri Pengolahan Non Migas (IPNM) atau PDB manufaktur pada triwulan II tahun 2022 sejak pandemi Covid-19 berhenti melanda Indonesia sampai saat ini pada triwulan I tahun 2025. “Berdasarkan analisis teknokratis kami terhadap data PDB IPNM per triwulan tersebut, ditemukan bahwa ada tren peningkatan pada share PDB IPNM yang signifikan secara statistik,” tukasnya.

    “Jadi, patut dipertanyakan alasan para pengamat yang mengatakan bahwa Indonesia sedang masuk atau sudah masuk ke dalam tahap deindustrialisasi. Itu salah, karena kita bisa lihat dari data yang ada, kinerja industri manufaktur masih menjadi sumber pertumbuhan ekonomi,” kata Agus.

    Di sisi lain, lanjutnya, Kementerian Perindustrian terus menekankan pentingnya kebijakan strategis, pro-bisnis, dan pro-investasi untuk mendorong daya saing global industri nasional.

    “Indonesia juga memiliki potensi besar untuk terus memperluas pangsa pasar global, terutama melalui peningkatan ekspor produk hilir bernilai tambah tinggi, termasuk sektor industri makanan dan minuman, tekstil, logam, otomotif, serta elektronik,” kata Agus.

    (dce/dce)

  • Eramet: Peluang kerja sama dengan Danantara perkuat sektor baterai EV

    Eramet: Peluang kerja sama dengan Danantara perkuat sektor baterai EV

    Eramet saat ini tengah berdiskusi dengan Danantara, lembaga investasi milik pemerintah. Danantara, sejak didirikan beberapa bulan lalu, telah menunjukkan minat besar untuk berinvestasi di rantai nilai mineral kritis di Indonesia,

    Jakarta (ANTARA) – Eramet Indonesia mengungkapkan kerja sama dengan Danantara berpotensi menjadi peluang strategis untuk mempererat hubungan antara Eropa dan Indonesia dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik (electric vehicle).

    Dalam pernyataan menjawab ANTARA dari Jakarta, Rabu, afiliasi perusahaan tambang dan metalurgi asal Prancis itu mengakui sedang melakukan diskusi dengan Danantara Indonesia, mengenai potensi kerja sama di bidang mineral kritis.

    “Eramet saat ini tengah berdiskusi dengan Danantara, lembaga investasi milik pemerintah. Danantara, sejak didirikan beberapa bulan lalu, telah menunjukkan minat besar untuk berinvestasi di rantai nilai mineral kritis di Indonesia,” menurut Eramet dalam jawaban tertulisnya saat dikonfirmasi.

    Kerja sama dengan Danantara, menurut Eramet, berpotensi menjadi peluang strategis untuk memperkuat posisinya dalam sektor mineral kritis Indonesia.

    “Sekaligus mempererat hubungan antara Eropa dan Indonesia dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik,” menurut Eramet.

    Disinggung lebih lanjut, Eramet belum merinci proyek perdana yang akan menjadi bagian kerja sama dengan Danantara, termasuk nilai investasi yang akan digulirkan.

    “Diskusi ini masih berada pada tahap awal dan terlalu dini untuk memberikan pernyataan lebih lanjut,” kata Eramet.

    Adapun pimpinan Eramet Group sebelumnya melakukan pertemuan dengan jajaran pemerintah Indonesia untuk membicarakan kerja sama di sektor mineral kritis, terutama dalam pengembangan ekosistem nikel.

    Dalam pertemuan dengan CEO Eramet Group Christel Bories pada Maret lalu, Menteri Investasi yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan, perusahaan asal Prancis tersebut berencana melakukan eksplorasi wilayah baru di Sulawesi Selatan dan Papua, serta bakal melakukan pengembangan proyek responsible green electric vehicle (RGEV) yang nantinya akan melibatkan berbagai mitra strategis.

    Rosan mengatakan, kolaborasi antara pemerintah dan Eramet akan turut berkontribusi pada peningkatan lapangan kerja dan pemajuan kualitas teknologi di Tanah Air.

    “Selain mempercepat pertumbuhan industri EV di Indonesia, kolaborasi ini juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan transfer teknologi,” ujar Rosan.

    Berdasarkan data di laman resmi Eramet, perusahaan tambang asal Prancis ini pada 2022 mendirikan anak perusahaan PT Eramet Indonesia Mining. Sebelum mendirikan Eramet Indonesia Mining pada 2022, Eramet pada 2006 berinvestasi dalam eksplorasi nikel di Halmahera, Maluku Utara, setelah mengakuisisi Strand Minerals.

    Grup tersebut melakukan studi pertambangan bijih nikel melalui PT Weda Bay Nickel (WBN). Pada 2020, WBN memulai operasi pertambangan.

    Pada 2022, Eramet dan perusahaan kimia terkemuka asal Jerman, BASF, pernah merencanakan pembangunan pabrik hidrometalurgi di Halmahera, yang disebut Sonic Bay.

    Proyek ini dirancang untuk memproses nikel dan kobalt yang merupakan bahan penting untuk baterai yang digunakan dalam kendaraan listrik. Namun Eramet dan BASF mundur dari rencana investasi tersebut.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • 7 Reaksi Pemimpin Dunia atas Konflik India dan Pakistan, Israel Dukung Hak New Delhi Membela Diri – Halaman all

    7 Reaksi Pemimpin Dunia atas Konflik India dan Pakistan, Israel Dukung Hak New Delhi Membela Diri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Konflik bersenjata kembali meletus antara India dan Pakistan, dua negara bersenjata nuklir yang sudah lama berseteru.

    India meluncurkan Operasi Sindoor dengan menargetkan wilayah Pakistan dan Kashmir yang dikuasai Pakistan, yang dituduh sebagai basis kelompok teroris.

    Sebagai balasan, Pakistan menyerang posisi militer India dan mengklaim menembak jatuh sejumlah pesawat tempur.

    Sedikitnya 26 orang tewas di Pakistan dan 10 lainnya di Kashmir yang dikuasai India, menurut pejabat dari kedua pihak.

    Ketegangan ini memicu keprihatinan dari berbagai pemimpin dunia, yang menyerukan deeskalasi dan penyelesaian damai.

    Berikut ini tujuh reaksi para pemimpin dunia terhadap eskalasi konflik tersebut:

    1. Presiden AS Donald Trump: “Saya harap ini segera berakhir”

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyayangkan terjadinya konflik tersebut.

    “Sayang sekali. Baru saja mendengarnya,”

    “Saya kira orang-orang tahu sesuatu akan terjadi berdasarkan sedikit kejadian di masa lalu,” kata Trump seperti dikutip dari Al Jazeera.

    “Mereka sudah lama berjuang. Mereka sudah berjuang selama beberapa dekade,”

    “Saya harap ini segera berakhir.”

    2. Menlu AS Marco Rubio: Dukung Penyelesaian Damai

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan Washington memantau situasi secara ketat.

    “Saya memantau situasi antara India dan Pakistan dengan saksama,” tulisnya di X.

    “Saya sependapat dengan komentar @POTUS hari ini bahwa semoga ini segera berakhir dan akan terus melibatkan pemimpin India dan Pakistan menuju penyelesaian damai.”

    3. Sekjen PBB Antonio Guterres: Dunia Tak Bisa Menanggung Konfrontasi Ini

    Melalui juru bicaranya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan keprihatinan mendalam atas operasi militer India.

    “Sekretaris Jenderal sangat prihatin dengan operasi militer India di Garis Kontrol dan perbatasan internasional,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

    “Dunia tidak mampu menanggung konfrontasi militer antara India dan Pakistan.”

    4. Prancis: India Berhak Lindungi Diri, Tapi Tahan Diri Penting

    Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyerukan penahanan diri dari kedua pihak.

    “Kami memahami keinginan India untuk melindungi dirinya dari momok terorisme,” katanya di TF1.

    “Tetapi kami jelas meminta India dan Pakistan untuk menahan diri guna menghindari eskalasi dan, tentu saja, untuk melindungi warga sipil.”

    5. Jepang: Hindari Perang Skala Penuh

    Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi mengutuk keras aksi terorisme yang terjadi di Kashmir pada 22 April.

    Ia juga menyatakan kekhawatiran bahwa situasi ini dapat meningkat menjadi konflik militer besar.

    “Demi perdamaian dan stabilitas Asia Selatan, kami sangat mendesak India dan Pakistan untuk menahan diri dan menstabilkan situasi melalui dialog,” tegas Hayashi.

    6. UEA: Diplomasi Adalah Kunci Perdamaian

    Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, mengimbau kedua negara menahan diri dan menghindari eskalasi lebih lanjut.

    “Diplomasi dan dialog tetap menjadi cara paling efektif untuk menyelesaikan krisis secara damai,” bunyi pernyataan resmi pemerintah UEA.

    7. Israel: Dukung Hak India untuk Membela Diri

    Duta Besar Israel untuk India, Reuven Azar, menyatakan dukungan penuh terhadap tindakan India.

    “Israel mendukung hak India untuk membela diri,”

    “Teroris harus tahu bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi dari kejahatan keji mereka terhadap orang yang tidak bersalah,” tulisnya melalui akun X resminya.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • PLTS Terapung Saguling Dapat Pembiayaan, Produksi Listrik Tenaga Surya di RI Bakal Naik 13 Persen – Halaman all

    PLTS Terapung Saguling Dapat Pembiayaan, Produksi Listrik Tenaga Surya di RI Bakal Naik 13 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling 92 Megawatt peak (MWp) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mendapat fasilitas pembiayaan.

    PLTS yang digarap PLN Indonesia Power (PLN IP) memperoleh investasi dari lembaga pembiayaan pembangunan Prancis PROPARCO dan Standard Chartered Bank.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pendanaan dari implementasi kemitraan ini akan dialokasikan untuk pengembangan, kontruksi, hingga pengoperasian PLTS Terapung Saguling.

    “Investasi di PLTS Terapung Saguling bukan sekadar proyek pembangkit listrik tenaga surya. Ini merupakan simbol semangat kolaboratif antara Pemerintah Indonesia, masyarakat internasional dan sektor swasta untuk mempercepat transisi menuju energi bersih, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Airlangga dikutip dari Kontan, Rabu (7/5/2025).

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, PLTS Saguling yang pembangunan dan pengoperasiannya dilakukan PLN Indonesia Power dan ACWA Power akan meningkatkan produksi listrik dari tenaga surya di Indonesia sekitar 13 persen.

    “Indonesia memiliki potensi tenaga surya yang sangat besar, yaitu mencapai 3.295 Gigawatt (GW), dengan pengoperasian PLTS Saguling nantinya dapat meningkatkan pemanfaatan energi surya sebagai sumber kelistrikan,” ujar Edwin.

    Keberadaan PLTS Saguling nantinya dapat mengurangi emisi karbon dalam sistem ketenagalistrikan di Indonesia setidaknya hingga 63.100 ton per tahun. Hal ini menjadi mendorong pelaksanaan transisi energi dan pencapaian target Net Zero Emission pada 2060.

    PLTS terapung ini merupakan bagian dari kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang merupakan upaya bersama antara Pemerintah Indonesia dan International Partners Group (IPG), termasuk Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

    Untuk diketahui, JETP Indonesia diluncurkan pada tahun 2022 untuk memobilisasi modal guna mempercepat transisi energi bersih di Indonesia dan memfasilitasi penyebaran energi bersih yang terjangkau sehingga menguntungkan perekonomian Indonesia.

  • Gercep! BPOM RI Bakal Take Down Permen ‘Dewasa’ yang Dijual di Marketplace

    Gercep! BPOM RI Bakal Take Down Permen ‘Dewasa’ yang Dijual di Marketplace

    Jakarta

    Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) turut menanggapi mengenai empat produk makanan yang ditarik di Singapura lantaran mengandung zat berbahaya seperti tadalafil, sennosides, hingga sibutramin.

    Empat produk tersebut adalah, Loboose High End Super Candy dari Jerman, Premium Thundercat Super Candy dari Rusia, Lomie Peach Berries Blossom Fruity Tea dari Prancis, Urbanism Candy dari Malaysia.

    BPOM mengatakan keempat produk tersebut tak terdaftar di database registrasi BPOM RI. Begitu juga hasil penelusuran data importasi periode 2022 hingga 2025 tidak ditemukan data Surat Keterangan Impor (SKI) maupun realisasi impor dengan nama keempat produk tersebut.

    BPOM juga telah melakukan penelusuran di marketplace di Indonesia dan menemukan beberapa tautan penjualan daring produk tersebut.

    Pihaknya elah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), dan marketplace terkait yang terdeteksi menjual produk tersebut untuk melakukan penurunan/takedown tautan penjualan serta mengajukan daftar negatif (negative list)/pemblokiran terhadap produk tersebut.

    “BPOM secara terus-menerus melakukan pengawasan sebelum dan selama produk beredar untuk memastikan pangan olahan yang beredar tetap memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan serta tidak mengandung bahan berbahaya/dilarang dalam pangan,” demikian keterangan BPOM, Selasa (6/5/2025).

    Di sisi lain, BPOM mengimbau masyarakat agar cerdas dalam memilih produk pangan olahan dengan menerapkan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) dan menghindari mengonsumsi produk yang tidak memiliki izin edar/ilegal.

    “BPOM juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan segera kepada BPOM melalui Contact Center HALOBPOM 1500533 atau Balai Besar/Balai/Loka POM terdekat apabila mengetahui/memiliki informasi/mencurigai kegiatan produksi/peredaran/promosi/iklan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan dan/atau mengandung bahan berbahaya/dilarang termasuk di media daring,” ucap BPOM.

    (suc/up)

  • Smotrich Sebut Gaza Harus Dihancurkan Sepenuhnya, Hamas: Tak Ada Gunanya Berunding Gencatan Senjata – Halaman all

    Smotrich Sebut Gaza Harus Dihancurkan Sepenuhnya, Hamas: Tak Ada Gunanya Berunding Gencatan Senjata – Halaman all

    Smotrich Sebut Gaza Harus Dihancurkan Sepenuhnya, Hamas: Tak Ada Gunanya Berunding Gencatan Senjata

    TRIBUNNEWS.COM – Hamas pada Selasa (6/5/2025) menolak perundingan gencatan senjata dengan Israel dan menyebut negosiasi sebagai hal yang tidak ada gunanya.

    Hamas menyebut Israel melancarkan “perang kelaparan” di Gaza, di mana bencana kelaparan mengancam, sementara militer Israel bersiap untuk serangan yang lebih luas.

    Komentar dari anggota biro politik Hamas, Basem Naim, menyusul persetujuan Israel atas rencana militer akan “penaklukan Jalur Gaza” jangka panjang, menurut seorang pejabat Israel.

    Hampir seluruh dari 2,4 juta penduduk wilayah Palestina telah mengungsi setidaknya satu kali selama perang, yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel.

    Blokade Israel selama dua bulan sejak awal Maret telah memperburuk krisis kemanusiaan .

    “Tidak ada gunanya terlibat dalam perundingan atau mempertimbangkan usulan gencatan senjata baru selama perang kelaparan dan perang pemusnahan terus berlanjut di Jalur Gaza,” kata pejabat senior Hamas Naim kepada AFP.

    Mantan menteri kesehatan Gaza itu mengatakan dunia harus menekan pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengakhiri “kejahatan kelaparan, kehausan, dan pembunuhan”.

    Qatar, mediator utama dalam konflik tersebut, mengatakan bahwa “upaya kami terus berlanjut” meskipun ada hambatan besar terhadap gencatan senjata.

    Militer Israel mengatakan operasi perluasan yang disetujui oleh kabinet keamanan pada hari Minggu akan mencakup pemindahan “sebagian besar” penduduk Gaza.

    Sebelum fase tersebut dimulai, sumber keamanan senior Israel mengatakan bahwa waktu pengerahan pasukan memungkinkan adanya “jendela kesempatan” untuk kemungkinan kesepakatan penyanderaan yang bertepatan dengan kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Timur Tengah minggu depan.

    Militer Israel melanjutkan ofensifnya di Jalur Gaza pada tanggal 18 Maret, mengakhiri gencatan senjata selama dua bulan yang menyaksikan lonjakan bantuan ke wilayah yang dilanda perang dan pembebasan sandera sebagai imbalan atas tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel.

    Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan pada hari Selasa bahwa enam warga Palestina termasuk seorang gadis muda tewas dalam serangan fajar Israel.

    Debu dan Kehancuran

    Moaz Hamdan, yang kehilangan anggota keluarganya dalam serangan di Nuseirat di Gaza tengah, mengatakan dia terbangun oleh “ledakan yang sangat besar”.

    Seluruh area “tertutup debu dan kerusakan”, katanya. “Kami tidak dapat menyelamatkan yang terluka.”

    Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan sedikitnya 2.507 orang telah tewas sejak Israel melanjutkan operasinya pada pertengahan Maret, sehingga jumlah korban tewas akibat perang tersebut menjadi 52.615.

    Serangan Hamas tahun 2023 mengakibatkan kematian 1.218 orang di pihak Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi yang dikeluarkan pihak Israel.

    Dari 251 orang yang diculik oleh militan hari itu, 58 masih ditahan di Gaza termasuk 34 orang yang menurut militer Israel telah tewas.

    Menteri Keuangan Israel yang berhaluan kanan ekstrem Bezalel Smotrich mengatakan bahwa Jalur Gaza harus “dihancurkan seluruhnya” dan penduduknya “harus pindah dalam jumlah besar ke negara ketiga” setelah perang.

    Komentarnya muncul sehari setelah juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa Farhan Haq mengatakan kalau “Gaza adalah, dan harus tetap menjadi, bagian integral dari negara Palestina di masa depan.”

    Bagi warga Palestina, pemindahan paksa apa pun membangkitkan kenangan akan “Nakba” atau bencana — pemindahan massal dalam perang yang menyebabkan pembentukan Israel pada tahun 1948.

    Tidak ada Bantuan Masuk

    PBB dan organisasi bantuan telah berulang kali memperingatkan bencana kemanusiaan di Gaza, yang diperburuk oleh blokade total sejak awal Maret, meningkatkan kekhawatiran akan kelaparan.

    Badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, OCHA, menuduh Israel mencoba “mempersenjatai” aliran bantuan ke Gaza.

    “Tidak ada lagi bantuan yang dapat disalurkan karena operasi bantuan telah terhenti,” kata juru bicara OCHA Jens Laerke.

    Juru bicara militer Israel Effie Defrin mengatakan serangan yang direncanakan dan disetujui oleh kabinet akan mencakup “pemindahan sebagian besar penduduk Jalur Gaza… untuk melindungi mereka”.

    Ratusan warga Israel berdemonstrasi pada hari Senin di luar parlemen di Yerusalem untuk menyatakan penentangan mereka terhadap rencana pemerintah.

    Presiden Israel Isaac Herzog, yang perannya sebagian besar bersifat seremonial, mendesak para pemimpin untuk “melakukan upaya ekstra, melakukan upaya ekstra, mengambil langkah ekstra, sehingga kita dapat segera melihat sandera kita pulang.”

    Tiongkok menyatakan pihaknya menentang tindakan militer Israel di Gaza dan “sangat prihatin” dengan situasi tersebut, serta mendesak semua pihak untuk “melaksanakan perjanjian gencatan senjata secara efektif”.

    Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan Paris “sangat keras” mengutuk serangan yang direncanakan Israel, menyebutnya “tidak dapat diterima”, dan menambahkan bahwa pemerintahnya “melanggar hukum humaniter”.

     

    (oln/afp/anews/*)