Xcloud.id

Negara: Prancis

  • Di Depan Trump, Menkes AS Puji Inovasi Sistem Kesehatan RI

    Di Depan Trump, Menkes AS Puji Inovasi Sistem Kesehatan RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di depan Presiden Donald Trump dalam sebuah konferensi pers, Menteri Kesehatan Amerika Serikat Robert F. Kennedy Jr. memuji kemajuan sistem kesehatan yang ada di Indonesia.

    Pria yang akrab di sapa RFK itu mengatakan bahwa ada dua inovasi besar yang dilakukan Indonesia hingga sukses meningkatkan kualitas kesehatan warganya.

    RFK mengatakan hal ini dalam acara “Making Health Technology Great” di Gedung Putih pada 30 Juli lalu. Ia mengatakannya usai bertemu dengan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pada April lalu.

    “Sekitar tiga minggu yang lalu, saya bertemu dengan menteri kesehatan Indonesia. Indonesia hari ini dianggap sebagai bangsa dengan perkembangan tertinggi di muka bumi,” kata RFK di hadapan Trump, dikutip dari video di YouTube Forbes, Sabtu (8/11/2025).

    “Sejak tahun 1990, mereka telah meningkatkan usia (harapan hidup) perempuan sebesar delapan tahun dan laki-laki sebesar sembilan tahun. Tidak ada negara lain yang memiliki catatan seperti itu,” lanjutnya.

    RFK menjelaskan inovasi pertama yang memungkinkan Indonesia mencapai hasil luar biasa tersebut yaitu kebijakan yang mendorong masyarakat untuk tidak mengonsumsi makanan olahan.

    Di Indonesia, kata dia, masyarakat tak dibolehkan makan makanan olahan dan akan ‘dihukum’ bila mengonsumsinya.

    “Anda dibayar untuk tidak mengonsumsi makanan olahan dan ‘dihukum’ karena makan makanan olahan,” ujarnya.

    Selanjutnya, ada sistem informasi digital yang memungkinkan masyarakat memantau catatan kesehatan masing-masing.

    Ia menilai, sistem ini benar-benar mengubah Indonesia karena selain memudahkan warga, juga memudahkan tenaga kesehatan (nakes) memberikan layanan kesehatan terbaik dan tepat.

    “Dia (Menkes Budi) menunjukkan aplikasi yang digunakan di Indonesia, di mana setiap orang punya catatan kesehatan seperti tinggi badan, berat badan, golongan darah, BMI, rekam jantung, diabetes, kolesterol, serta catatan kesehatan lain,” kata RFK.

    “Jika seseorang pergi ke dokter di kota lain, mereka tidak perlu melakukan seperti yang kita lakukan di sini, yakni duduk dengan clipboard dan mesin faks untuk memperoleh catatan kesehatan pasien. Semua itu sudah tersedia dan itu memungkinkan tenaga kesehatan memberikan pengobatan yang lebih baik,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, RFK juga mengatakan ada aplikasi di Indonesia yang mirip dengan Yuka milik Prancis, yang memberikan individu sejumlah pilihan makanan sehat saat mendatangi toko.

    “Jika Anda memiliki catatan medis, Anda bisa mendapatkan rekomendasi yang dipersonalisasi dan aplikasi itu juga akan memberi Anda saran mengenai alternatif yang lebih baik,” ucapnya.

    Diketahui pada April lalu, Menkes Budi bertemu RFK di Washington DC. Dalam pertemuan tersebut, kedua Menteri Kesehatan berbagi pandangan mengenai kebijakan dan sistem kesehatan yang tengah dijalankan, serta strategi untuk meningkatkan layanan kesehatan di masing-masing negara.

    Budi saat itu menjelaskan soal program Cek Kesehatan Gratis yang sedang dilakukan di Indonesia.

    Program ini bertujuan mengendalikan faktor risiko, mendeteksi penyakit sejak dini, beserta memberikan pengobatan yang lebih cepat. Pada kesempatan tersebut, Budi turut memperkenalkan sistem informasi digital RI yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • dari Misi Menjaga Kesatuan Menjadi yang Penting Cepat

    dari Misi Menjaga Kesatuan Menjadi yang Penting Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Perjalanan satelit di Indonesia berkembang dengan cukup pesat. Sebagai negara kepulauan, konektivitas yang dihadirkan satelit sangat dibutuhkan karena sangat sulit untuk menggelar infrastruktur telekomunikasi dari ujung Aceh hingga Papua.

    Teknologi satelit pun terus berkembang dari Presiden Soeharto hingga Presiden Prabowo Subianto. 

    Kiprah Indonesia di dunia satelit dimulai 49 tahun silam seiring dengan diluncurkan Satelit Palapa A-1. Satelit pertama Indonesia itu memiliki bobot 574 kilogram dengan tinggi sekitar 3,7 meter (dengan antena) dan diameter 1,9 meter. Satelit Palapa A-1 mengorbit pada 9 Juli 1976 dari Cape Canaveral, Amerika Serikat. 

    Saat itu, Satelit Palapa 1 disebut juga sebagai Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD). Dipakai kata ‘Domestik’ karena pada tahun tersebut hanya ada 3 negara di dunia yang memiliki satelit sendiri yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Indonesia. 

    Sementara itu Presiden Soeharto memilih nama Palapa untuk mengingat janji Gajah Mada yang mempersatukan seluruh wilayah. 

    Dalam konteks satelit Palapa, dengan kehadiran Satelit Palapa I seluruh jengkal tanah Indonesia telah terhubung oleh satelit komunikasi. Layanan radio, televisi, dan telekomunikasi dapat dilayani oleh teknologi ini sehingga Indonesia tidak hanya berdaulat dari sisi militer, juga dari sisi sistem komunikasi. 

    Setelah Palapa A-I, Indonesia kembali meluncurkan satelit kedua yaitu Satelit Palapa A-2. Satelit kedua ini sebenarnya adalah satelit cadangan yang dioperasikan apabila satelit A-1 mengalami kegagalan.

    Ilustrasi satelit Palapa

    Kehadiran satelit cadangan penting agar layanan satelit yang telah dijanjikan tetap dapat melayani. Di sisi lain, satelit cadangan juga dapat menambah kapasitas satelit utama sehingga layanan yang diberikan lebih optimal. 

    Diluncurkan dengan roket yang sama yaitu roket Delta 2914 pada bulan Maret 1977 diharapkan bisa menjaga stabilnya hubungan komunikasi. 

    Pasca Palapa A-2

    Dilansir dari laman Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) pada tahun 1983-1990, pemerintah selanjutnya meluncurkan Satelit Palapa B-1 melalui pesawat STS misi ke 7 Challenge. 

    Dibuat oleh perusahaan yang sama dengan satelit palapa A, satelit ini dioperasikan oleh stasiun pengendali di Elsegundo California yaitu Pusat Pengendali Operasi dan SPU (Stasiun Pengendali Utama) Cibinong dan Fillmore di Ventura City. 

    Layanan satelit ini lebih luas yaitu mencakup Asia Tenggara, di mana beberapa negara memiliki wilayah kepulauan. 

    Jalan pemerintah dalam meluncurkan satelit tak sepenuhnya mulus. Pemerintah juga sempat gagal dan merugi. Satelit yang merupakan plan B dari Satelit Palapa B-1 dalam peluncurannya mengalami kegagalan pada tanggal 3 Februari 1984 akibat motor perigee tidak dapat berfungsi maksimal. Dampaknya, satelit tersesat di orbit yang salah sehingga tidak dapat digunakan sesuai rencana. 

    Oleh karena itu untuk menggantikan Satelit Palapa A-1 dan Satelit Palapa A-2 yang sudah habis masa pakainya, pemerintah akhirnya membuat proyek Satelit Palapa B-2 Pengganti atau disingkat B2P.

    Pada tanggal 20 Maret 1987 Satelit B2P diluncurkan secara konvensional melalui sistem roket seperti halnya satelit A-1 dan A-2. Hal ini merupakan imbas dari kecelakaan pesawat Challenger yang meledak di udara serta menewaskan kru pesawat. Sehingga peluncuran yang tadinya dijadwalkan pada tahun 1986 ditunda hingga tahun 1987.

    Pada 1996-1999 atau di penghujung pemerintahan Soeharto, pemerintah meluncurkan Satelit Palapa C1. Ini adalah satelit komunikasi pertama dari generasi Palapa C yang diluncurkan pada 31 Januari 1996, tetapi dinyatakan tidak layak beroperasi pada 24 November 1998 karena kegagalan baterai.

    Satelit ini diproduksi oleh Hughes dan diluncurkan oleh PT Satelindo, dengan misi menggantikan satelit Palapa B4 di orbit geosinkron 113°BT. Kegagalan Palapa C-1 menyebabkan peluncuran satelit pengganti, Palapa C2. 

    Setelah 10 tahun, Indonesia kemudian kembali meluncurkan Satelit Palapa D yang dibuat oleh thales Alenia space di Prancis dan dioperasikan oleh PT Indosat Tbk. untuk menggantikan Palapa C2, dengan cakupan wilayah Asia, Asia Tenggara, dan seluruh Indonesia. 

    Era Satria ….

  • Korea Utara Kembali Luncurkan Rudal Balistik

    Korea Utara Kembali Luncurkan Rudal Balistik

    Pyongyang –

    Korea Utara (Korut) kembali meluncurkan rudal balistik dari wilayahnya pada Jumat (7/11) waktu setempat. Peluncuran terbaru Pyongyang ini terjadi sepekan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyetujui rencana Seoul untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir.

    Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS), seperti dilansir AFP, Jumat (7/11/2025), mendeteksi aktivitas peluncuran terbaru negara tetangganya tersebut, dan menyebut rudal balistik yang tidak teridentifikasi jenisnya itu diluncurkan ke perairan Laut Timur atau Laut Jepang.

    “Korea Utara menembakkan rudal balistik tak teridentifikasi ke arah Laut Timur,” ujar JCS dalam pernyataannya.

    Aktivitas balistik terbaru Korut itu dilakukan sepekan setelah Trump mengumumkan bahwa Korsel akan membangun kapal selam di AS, di mana teknologi nuklir buatan Washington merupakan salah satu rahasia militer yang paling sensitif dan dijaga ketat.

    Tidak seperti kapal selam bertenaga diesel, yang harus muncul ke permukaan laut secara teratur untuk mengisi ulang baterainya, kapal selam bertenaga nuklir dapat bertahan di dalam air jauh lebih lama.

    Para analis mengatakan bahwa pengembangan kapal selam bertenaga nuklir akan menandai lompatan signifikan dalam basis industri Angkatan Laut dan pertahanan Korsel, bergabung dengan sekelompok kecil negara yang telah memiliki kapal selam jenis tersebut.

    Sejauh ini, menurut laporan media dan analisis, hanya AS, Australia, China, Rusia, India, Prancis, dan Inggris yang telah beralih ke kapal selam bertenaga nuklir.

    Kantor kepresidenan Korsel mengatakan bahwa Seoul membutuhkan persetujuan Washington karena membutuhkan bahan baku yang diperlukan untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir, yang dibatasi untuk penggunaan militer.

    Sejak pertemuan puncak antara pemimpin Korut Kim Jong Un dan Trump pada tahun 2019 lalu berujung kegagalan terkait masalah denuklirisasi dan pencabutan sanksi, Pyongyang telah berulang kali mendeklarasikan diri sebagai negara nuklir yang “tidak dapat diubah”.

    Awal pekan ini, Korut menembakkan sejumlah roket artileri saat Menteri Pertahanan (Menhan) AS Pete Hegseth berkunjung ke Korsel. Rentetan roket artileri itu ditembakkan oleh Pyongyang ke Laut Kuning sekitar satu jam sebelum Hegseth mengunjungi area perbatasan kedua negara.

    Sementara pekan lalu, Korut melakukan uji coba rudal jelajah di lepas pantai barat Semenanjung Korea, sebelum Trump mendarat di Korsel. Pyongyang pada saat itu menyebut uji coba rudal itu menjadi pesan untuk “musuh-musuhnya”.

    Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Korut, Pak Jong Chon, yang mengawasi uji coba rudal pada saat itu mengatakan bahwa “keberhasilan penting” sedang dicapai dalam pengembangan “kekuatan nuklir” Korut sebagai pencegah perang.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Wuih! Seorang Pria Temukan Harta Karun Emas di Kebunnya

    Wuih! Seorang Pria Temukan Harta Karun Emas di Kebunnya

    Jakarta –

    Seorang pria di Prancis telah menemukan harta karun emas senilai US$ 800.000 saat menggali kolam renang di kebunnya.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (6/11/2025), pria tersebut memberi tahu otoritas setempat setelah ia menemukan harta karun tersebut pada bulan Mei lalu. Otoritas kemudian mengizinkannya menyimpan emas tersebut karena bukan berasal dari situs arkeologi. Demikian disampaikan dewan kota Neuville-sur-Saone di wilayah timur Prancis pada hari Rabu (5/11) waktu setempat.

    Pria Prancis tersebut menemukan “lima batang emas dan banyak koin” terkubur di dalam kantong-kantong plastik, lapor surat kabar lokal, Le Progres.

    Surat kabar tersebut melaporkan bahwa hasil penyelidikan polisi kemudian menemukan bahwa emas tersebut diperoleh secara legal, dan telah dilebur sekitar “15 atau 20 tahun yang lalu” di kilang terdekat.

    Dewan kota mengatakan bahwa pemilik kebun sebelumnya telah meninggal dunia, dan bagaimana emas tersebut bisa berada di sana masih menjadi misteri.

    (ita/ita)

  • Putin Perintahkan Pejabat Rusia Susun Proposal Uji Coba Senjata Nuklir!

    Putin Perintahkan Pejabat Rusia Susun Proposal Uji Coba Senjata Nuklir!

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan para pejabat tingginya untuk menyusun proposal uji coba senjata nuklir, sesuatu yang belum pernah dilakukan Moskow sejak tumbangnya Uni Soviet pada tahun 1991.

    Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengatakan kepada Putin bahwa pernyataan dan tindakan Amerika Serikat baru-baru ini, menunjukkan bahwa “disarankan untuk segera mempersiapkan uji coba nuklir skala penuh”.

    Dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Kamis (6/11/2025), Belousov mengatakan bahwa lokasi uji coba Arktik Rusia di Novaya Zemlya dapat menjadi tuan rumah uji coba nuklir semacam itu dalam waktu dekat.

    Putin berkata: “Saya menginstruksikan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan… badan-badan khusus, dan lembaga-lembaga sipil terkait untuk melakukan segala yang mungkin guna mengumpulkan informasi tambahan mengenai masalah ini, menganalisisnya di Dewan Keamanan, dan membuat proposal yang disepakati mengenai kemungkinan dimulainya persiapan uji coba senjata nuklir.”

    Tidak ada negara selain Korea Utara – yang terakhir dilakukan pada tahun 2017 – yang telah melakukan uji coba ledakan senjata nuklir di abad ke-21. Para analis keamanan mengatakan dimulainya kembali uji coba akan menimbulkan ketidakstabilan di tengah ketegangan geopolitik yang akut.

    Jika ada satu negara yang melakukan uji coba semacam itu, para analis mengatakan negara lain kemungkinan akan mengikutinya.

    Amerika Serikat terakhir kali menguji coba senjata nuklir pada tahun 1992, China dan Prancis pada tahun 1996, dan Uni Soviet pada tahun 1990. Rusia pasca-Soviet, yang mewarisi persenjataan nuklir Soviet, tidak pernah melakukannya.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dalam sebuah pengumuman mengejutkan minggu lalu: “Karena negara-negara lain sedang menguji program ini, saya telah menginstruksikan Departemen Perang untuk mulai menguji Senjata Nuklir kita secara setara. Proses itu akan segera dimulai.”

    Trump belum mengklarifikasi apakah yang ia maksud adalah uji coba bahan peledak nuklir, yang akan dilakukan oleh Badan Keamanan Nuklir Nasional, atau uji terbang rudal berkemampuan nuklir.

    Bulan lalu, Rusia menguji coba rudal jelajah Burevestnik terbarunya, yang bertenaga nuklir dan dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir. Rusia juga menguji coba supertorpedo Poseidon bertenaga nuklir.

    Lihat juga Video: Usai Batal Bertemu Trump, Putin Pantau Militernya Latihan Nuklir

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Raksasa Ecommerce China Tutup di RI, Kena Kasus Berat

    Raksasa Ecommerce China Tutup di RI, Kena Kasus Berat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Layanan e-commerce asal China, Shein, pernah beroperasi di Indonesia pada 2018 silam. Namun, e-commerce yang fokus menjual produk-produk fesyen tersebut tak bertahan lama.

    Shein menutup operasinya di Tanah Air pada 2021 silam. ‘Saudara’ sesama e-commerce China yang menawarkan model bisnis serupa, Temu, sempat ingin berekspansi ke Indonesia, tetapi dilarang oleh pemerintah.

    Pemerintah menegaskan bahwa layanan e-commerce yang menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen akhir seperti Shein dan Temu tak boleh beroperasi di Indonesia karena bisa membunuh UMKM lokal. Pasalnya, Shein dan Temu menawarkan produk dengan harga sangat murah yang merusak pasar.

    Kendati tak bisa memperluas bisnis di Indonesia, Shein dan Temu kian gencar mengepakkan sayap di pasar global dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan mulai ditemui keduanya ketika Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif tinggi untuk barang-barang impor China.

    Selain itu, Trump juga menghapus kebijakan de-minimis yang selama ini menguntungkan bagi Shein dan Temu karena barang-barang impor murah bebas bea masuk ke AS.

    Di tengah tantangan tersebut, Shein kembali mendapat tekanan di Eropa. Para politikus Prancis meningkatkan perlawanan ke Shein dan mengancam akan memblokir e-commerce China tersebut.

    Perseteruan antara pemerintah Prancis dan Shein terjadi karena temuan produk mainan seks yang menyerupai mainan anak-anak di layanan e-commerce tersebut, dikutip dari Reuters, Rabu (5/11/2025).

    Tekanan dari para pejabat Prancis terjadi saat Shein berencana membuka toko fisik pertamanya di Paris.

    Beberapa saat lalu, pengawas konsumen Prancis menemukan produk mainan seks yang menyerupai mainan anak-anak dijual di Shein. Menteri Keuangan Roland Lescure lantas mengancam pemblokiran akses Shein ke pasar Prancis pada Senin (3/11) pekan ini.

    Shein mengatakan telah memberikan sanksi kepada para penjual dan menerapkan larangan penjualan mainan seks. Kejaksaan Paris mengatakan pada Selasa (4/11) bahwa mereka sedang menyelidiki platform ritel online Shein, Temu, AliExpress, dan Wish atas dugaan penyebaran konten termasuk pornografi anak di marketplace mereka.

    Di sisi lain, Shein telah memicu kemarahan di kalangan politisi dan peritel Prancis atas model bisnis berbiaya rendahnya. Terbaru, rencananya untuk membuka gerai konsesi di department store BHV Paris juga memicu kontroversi. Gerai lainnya akan dibuka pula di department store Galeries Lafayette di 5 kota regional.

    Mendengar kabar tentang gerai Shein, Véronique Louwagie, Menteri Perdagangan dan Usaha Kecil Prancis hingga September, mulai mengorganisir perlawanan.

    Ia menghubungi presiden Galeries Lafayette, wali kota Angers, Dijon, Grenoble, Limoges, dan Reims, yang merupakan lokasi gerai Shein yang direncanakan, serta pimpinan bank umum Prancis Caisse des Dépots, yang seharusnya mendanai kesepakatan real estat BHV, ujarnya kepada Reuters.

    Kampanye ini menggambarkan upaya terkoordinasi yang dilakukan oleh politisi, peritel, dan regulator Prancis untuk menentang ekspansi Shein dan melindungi peritel lokal, menjelang undang-undang baru yang lebih ketat tentang platform online yang telah ditentang oleh Shein.

    Shein Bunuh Pebisnis Lokal

    Anggota parlemen Prancis mengatakan pertumbuhan pesat Shein didorong oleh keuntungan yang tidak adil. Salah satunya dari pembebasan bea cukai untuk paket e-commerce bernilai rendah yang memungkinkannya menjual dengan harga sangat rendah. Sementara itu, jaringan fast-fashion Prancis seperti Jennyfer dan Naf Naf juga bangkrut digerus persaingan.

    “Shein berdampak pada vitalitas negara kita, menghancurkan pekerjaan, dan menghancurkan toko-toko,” kata Louwagie kepada Reuters.

    Shein berpendapat model bisnis mereka yang menyesuaikan produksi dengan permintaan, serta melibatkan pabrik-pabrik skala kecil hingga besar, lebih efisien. Selain itu, Shein mengatakan pasar online mereka dapat membantu merek dan peritel Prancis menjangkau lebih banyak pelanggan.

    Shein didekati untuk membuka gerai di Prancis oleh Société des Grands Magasins (SGM), yang telah berupaya membalikkan keadaan BHV dan department store regional Galeries Lafayette yang sedang kesulitan. Manajemen berharap peluncuran ini akan menarik pelanggan berusia muda.

    Namun, Galeries Lafayette mengatakan bulan lalu bahwa toko-toko konsesi Shein akan bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Pada Selasa (4/11) pekan ini, Galeries Lafayette menyatakan telah sepakat dengan SGM untuk mengakhiri perjanjian waralaba mereka.

    Artinya, department store regional tersebut tidak akan lagi menggunakan nama Galeries Lafayette. SGM belum memutuskan nama baru untuk 5 toko yang sebelumnya dinamai Galeries Lafayette tersebut, menurut juru bicara perusahaan.

    “Kami percaya pada proyek Shein,” ujar Karl-Stéphane Cottendin, direktur umum SGM, dalam wawancara dengan BFM TV pada Senin (3/11).

    “Ada beberapa kontroversi seputar hal ini, tetapi kami juga memiliki merek (Shein) dengan 24-25 juta konsumen di Prancis,” ia menambahkan.

    Sebuah papan reklame yang diresmikan pada Sabtu (1/11) di atas toko BHV di distrik Marais, Paris, menampilkan foto Presiden SGM, Frédéric Merlin, bersama ketua eksekutif Shein, Donald Tang, dan anjingnya, Satchi, dengan slogan: “Papan reklame yang seharusnya tidak kami buat!”.

    “Menciptakan kehebohan adalah cara berbisnis saat ini, jenis bisnis yang lebih modern,” kata Cottendin.

    Shein telah berusaha untuk mendapatkan kepercayaan di Prancis. Mereka mempekerjakan pemimpin Prancis termasuk mantan menteri dalam negeri Christophe Castaner sebagai penasihat, dan berupaya mencapai kesepakatan dengan pengecer Prancis.

    Sementara itu, Tang telah berkunjung ke seluruh negeri, bertemu kritikus, dan menghadiri pertemuan elit Prancis, tetapi gagal membalikkan gelombang kritik.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Momen Mendikdasmen Pantun saat Bahasa Indonesia Pertama Kali Digunakan pada Sidang UNESCO

    Momen Mendikdasmen Pantun saat Bahasa Indonesia Pertama Kali Digunakan pada Sidang UNESCO

    Bisnis.com, JAKARTA – Bahasa Indonesia resmi digunakan sebagai bahasa kerja dalam Sidang Umum UNESCO ke-43 di Kota Samarkand, Uzbekistan.

    Hal itu ditandai dengan pidato Mendikdasmen Abdul Mu’ti saat menyampaikan pernyataan nasional pada Selasa (4/11/2025).

    Dalam pidatonya, Mendikdasmen pun menyelipkan pantun sebagai kalimat pembuka.

    “Saya akan mengawali dengan pantun, budaya tak benda yang telah diakui UNESCO. Bunga selasih mekar di taman, petik setangkai buat ramuan. Terima kasih saya ucapkan, atas kesempatan menyampaikan pernyataan,” ujar Menteri Mu’ti dikutip dari Youtube Kemendikdasmen.

    Dirinya kemudian menjelaskan bahwa tantangan global tak hanya berasal dari kekuasaan atau ekonomi.

    Namun juga pada manusia yang dapat tercerahkan melalui pendidikan, sains, kebudayaan, dan komunikasi.

    “Indonesia juga mendukung penuh mandate UNESCO di bidang komunikasi dan informasi. Kami berkomitmen memperkuat perlindungan bagi keselamatan jurnalis, serta memperluas literasi media informasi khususnya bagi kaum muda dan pelajar dengan mengintegrasikan program literasi digital di sekolah-sekolah,” lanjutnya.

    Mu’ti juga menyampaikan apresiasi atas dukungan UNESCO dan semua negara anggota yang mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja ke-10.

    Adapun diketahui, Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi atau official language Konferensi Umum (General Conference) UNESCO dalam Sidang Umum ke-42 UNESCO di Paris pada 20 November 2023 lalu.

    Saat itu para delegasi secara konsensus menyetujui Resolusi 42 C/28 yang menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 UNESCO.

    Kini terdapat enam bahasa resmi PBB (Bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia) dan empat Bahasa dari negara UNESCO lain (Hindi, Italia, dan Portugis).

  • Sejarah Terukir, Bahasa Indonesia Resmi Jadi Bahasa Kerja UNESCO

    Sejarah Terukir, Bahasa Indonesia Resmi Jadi Bahasa Kerja UNESCO

    Bisnis.com, JAKARTA – Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Bahasa Indonesia resmi digunakan sebagai bahasa kerja dalam Sidang Umum UNESCO ke-43.

    Hal itu ditandai dengan pidato Mendikdasmen Abdul Mu’ti saat menyampaikan pernyataan nasional pada Selasa (4/11/2025).

    Dalam pidatonya, Mendikdasmen pun menyelipkan pantun sebagai kalimat pembuka. Ia kemudian menyampaikan apresiasi atas dukungan UNESCO dan semua negara anggota yang mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja ke-10.

    Adapun diketahui, Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi atau official language Konferensi Umum (General Conference) UNESCO dalam Sidang Umum ke-42 UNESCO di Paris pada 20 November 2023 lalu.

    Saat itu para delegasi secara konsensus menyetujui Resolusi 42 C/28 yang menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 UNESCO.

    Kini terdapat enam bahasa resmi PBB (Bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia) dan empat bahasa dari negara UNESCO lain (Hindi, Italia, dan Portugis).

  • Mahkamah Pidana Internasional Ogah Pakai Microsoft Office, Ini Sebabnya

    Mahkamah Pidana Internasional Ogah Pakai Microsoft Office, Ini Sebabnya

    Jakarta –

    Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) di Den Haag resmi mengumumkan langkah besar: meninggalkan Microsoft Office dan beralih ke OpenDesk, platform kolaborasi open source buatan Eropa.

    Keputusan ini menandai babak baru dalam upaya “kedaulatan digital” Eropa, sekaligus menunjukkan jarak yang semakin melebar antara lembaga-lembaga Uni Eropa dan penyedia perangkat lunak asal Amerika Serikat.

    Langkah ICC datang di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan tekanan politik terhadap lembaga-lembaga internasional. Dalam laporan Euractiv, sejumlah sumber menyebut bahwa keputusan ini juga dipicu oleh dugaan insiden serius — Microsoft diduga sempat menghapus akun email milik Jaksa Penuntut ICC, Karim Khan, serta beberapa pejabat lainnya, setelah pemerintahan Donald Trump menjatuhkan sanksi baru terhadap ICC. Microsoft telah membantah tudingan tersebut, namun kepercayaan tampaknya sudah telanjur retak.

    Juru bicara Microsoft menegaskan bahwa perusahaan masih “menjaga hubungan baik” dengan ICC, dan tidak ada pembatasan apa pun yang menghalangi penyediaan layanan produktivitas di masa mendatang. Namun, ICC tampaknya sudah mantap untuk membangun sistem digital yang lebih independen dari pengaruh Amerika.

    OpenDesk sendiri merupakan paket perangkat lunak kantor yang dikembangkan oleh German Centre for Digital Sovereignty (ZenDiS) — lembaga yang didirikan pemerintah Jerman pada 2022 untuk mendorong kemandirian digital di sektor publik, demikian dikutip detikINET dari Techspot, Selasa (4/11/2025).

    Platform ini menyediakan layanan seperti Email, Chat, Kalender, Dokumen, dan Kontak, serta didesain sepenuhnya untuk berjalan di infrastruktur lokal tanpa ketergantungan pada server luar negeri. Dengan kata lain, OpenDesk hadir sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi cloud komersial milik raksasa AS seperti Microsoft dan Google.

    ZenDiS juga diketahui bekerja sama dengan pemerintah Prancis untuk mengembangkan alternatif buatan lokal untuk Google Docs, dan baru-baru ini mengumumkan konsorsium baru bersama mitra dari Prancis, Italia, dan Belanda untuk membangun infrastruktur digital berdaulat di Eropa.

    Bagi ICC, keputusan ini bukan hanya soal efisiensi atau keamanan data, tetapi juga pernyataan politik: lembaga internasional kini tak ingin bergantung pada teknologi yang bisa dikontrol atau dipengaruhi oleh kekuatan asing.

    (asj/asj)

  • Mendorong Transformasi Hijau, HKI Jajaki Model Eco-Industrial Park Tiongkok

    Mendorong Transformasi Hijau, HKI Jajaki Model Eco-Industrial Park Tiongkok

    Surabaya (beritajatim.com) – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengikuti program China–Indonesia Industrial Park Green Development di Beijing dan Tianjin pada 26–30 Oktober 2025.

    Program ini mempertemukan pengambil kebijakan, pengelola kawasan industri, dan lembaga riset dari kedua negara untuk memperkuat kolaborasi menuju industrialisasi hijau dan rendah karbon.

    Kegiatan ini difasilitasi oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Global Environmental Institute (GEI), dengan dukungan Energy Foundation China serta Chinese Academy of Sciences (CAS).

    Program tersebut dirancang untuk memperdalam pemahaman tentang kebijakan dan praktik terbaik pengembangan eco-industrial park (EIP) yang telah sukses diterapkan di Tiongkok.

    Dalam kesempatan istimewa itu, delegasi Indonesia diikuti oleh perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta HKI. HKI diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga, Didik Prasetiyono.

    Didik mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan yang dimulai di Research Center for Eco-Environmental Sciences (RCEES), Chinese Academy of Sciences, Beijing. Para peneliti dan pelaku industri berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan energi, air, dan limbah dengan pendekatan berbasis riset dan teknologi.

    “Berbagai inovasi ditampilkan, mulai dari penerapan microgrid untuk energi hijau, sistem manajemen karbon berbasis Internet of Things (IoT), hingga konsep zero-waste industrial park. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana Tiongkok berhasil memadukan kebijakan, riset ilmiah, dan teknologi lingkungan secara terpadu untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan,” kata Didik.

    Didik menambahkan, pada sesi kunjungan ke China Center for Information Industry Development (CCID), yang merupakan bagian dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok (Ministry of Industry and Information Technology / MIIT), delegasi Indonesia mempelajari peran riset dan data industri dalam perumusan kebijakan nasional.

    CCID, lembaga strategis di bawah MIIT, berperan penting sebagai penggerak riset, analisis data, dan kerja sama internasional yang mendukung kebijakan industri berbasis inovasi.

    “Sinergi antara pemerintah, lembaga riset, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan industrialisasi berbasis pengetahuan di Tiongkok. Pola seperti ini menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk memperkuat transformasi industri yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi,” ungkap kandidat doktor Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Universitas Airlangga (Unair) ini.

    Sementara itu, puncak kegiatan berlangsung di Tianjin Economic-Technological Development Area (TEDA), salah satu kawasan industri paling sukses di Tiongkok.

    TEDA mengelola lebih dari 40 ribu hektare lahan industri dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2024 mencapai sekitar RMB 258,1 miliar atau setara Rp567 triliun.

    Delegasi Indonesia diterima jajaran pimpinan TEDA dan meninjau fasilitas pengolahan air limbah berkapasitas 100.000 meter kubik per hari yang dioperasikan oleh Veolia, perusahaan lingkungan asal Prancis.

    Fasilitas tersebut dioperasikan hanya oleh tiga orang berkat sistem otomasi penuh berbasis sensor dan pemantauan waktu nyata (real-time monitoring) yang mampu menjaga efisiensi energi secara presisi.

    Didik menegaskan pentingnya sinergi riset, kebijakan, dan industri dalam mempercepat transformasi hijau. “Setiap investasi teknologi lingkungan adalah keputusan lintas generasi yang harus dirancang efisien dan adaptif untuk jangka panjang,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pengalaman Tiongkok membuktikan bahwa transformasi hijau berhasil bila negara memiliki arah kebijakan yang jelas. Pemerintah Tiongkok menjadi penggerak utama dengan strategi transisi energi yang tegas, riset yang kuat, dan kolaborasi erat antara sektor publik dan swasta.

    Kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta iklim investasi yang kondusif menciptakan kepercayaan dan mempercepat transformasi industri. HKI meyakini, Indonesia dapat mereplikasi arah serupa agar transformasi hijau menjadi gerakan ekonomi nasional yang nyata.

    Kunjungan ini menjadi tonggak penting bagi penguatan ekosistem industri hijau di Indonesia. HKI menilai, kemitraan dengan lembaga-lembaga Tiongkok seperti CAS, CCID-MIIT, dan TEDA dapat menjadi katalis percepatan implementasi Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan (KIBL) yang tengah digagas Kementerian Perindustrian.

    Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah menuju Net Zero Emission 2060 dan peta jalan Making Indonesia 4.0. Kawasan industri akan menjadi simpul utama industrialisasi hijau yang berdaya saing global sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (tok/ian)