Xcloud.id

Negara: Portugal

  • Terungkap Rute Panjang Netanyahu ke New York Agar Tak Ditangkap

    Terungkap Rute Panjang Netanyahu ke New York Agar Tak Ditangkap

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengambil rute yang tidak biasa dan lebih panjang dalam penerbangan ke New York, Amerika Serikat (AS). Rute ini diambil agar ia tak ditangkap Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    Sebagaimana diketahui, tahun lalu ICC telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant pekan lalu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang Israel melawan Hamas di Jalur Gaza yang berkecamuk sejak Oktober tahun 2023.

    Dalam pengumumannya pada 21 November 2024, ICC menyatakan pihaknya menemukan “alasan yang masuk akal” untuk meyakini Netanyahu dan Gallant memikul “tanggung jawab secara pidana” atas kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode perang di Jalur Gaza dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap warga Palestina.

    Netanyahu mengecam perintah penangkapan untuk dirinya dan menuduh ICC melakukan langkah anti-Semitisme.

    Dengan perintah penangkapan itu, Netanyahu terancam ditangkap jika menginjakkan kaki di sebanyak 124 negara anggota ICC yang menandatangani Statuta Roma. Beberapa negara yang menolak untuk menangkap Netanyahu, seperti Prancis, merupakan anggota ICC yang seharusnya wajib mematuhi perintah penangkapan itu.

    Dukungan untuk ICC

    Pekan lalu, Spanyol mengumumkan akan mendukung penyelidikan ICC dan memberikan bantuan dengan membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Jalur Gaza. Madrid menyebutnya sebagai bagian upaya lebih luas untuk menekan Israel agar mengakhiri perang Gaza.

    Netanyahu dijadwalkan berpidato di Sidang Umum PBB pada Jumat (26/9) waktu AS. Dia juga akan melakukan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pekan depan.

    Terbang Ambil Jalur Lain

    Netanyahu dalam penerbangan ke New York, Amerika Serikat (AS), pada Kamis (25/9) waktu setempat, dalam rangka menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Pesawat yang membawa Netanyahu, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (26/9/2025), tampak menghindari beberapa negara Eropa dalam penerbangannya demi menghindari risiko penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan yang dirilis oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    Meskipun seorang sumber diplomatik Prancis yang berbicara kepada AFP mengatakan bahwa otoritas Paris mengizinkan Israel menggunakan wilayah udaranya, data pelacakan penerbangan menunjukkan pesawat yang membawa Netanyahu justru mengambil rute selatan.

    Pesawat Netanyahu itu, menurut data pelacakan penerbangan pada Kamis (25/9), terbang melintasi Yunani dan Italia, kemudian berbelok ke jalur selatan melintasi Selat Gibraltar sebelum melanjutkan penerbangan ke Atlantik.

    Prancis, bersama Inggris dan Portugal, termasuk di antara sejumlah negara yang pekan ini memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina. Langkah semacam itu ditentang keras oleh Netanyahu.

    Irlandia dan Spanyol telah terlebih dahulu mengumumkan pengakuan mereka untuk negara Palestina pada Mei lalu.

    Sementara itu, laporan media lokal Israel menyebut pengalihan rute pesawat Netanyahu dimaksudkan untuk menghindari negara-negara yang menandatangani Statuta Roma, yang dapat mengeksekusi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC jika terjadi pendaratan darurat.

    Lihat juga Video Pesan UNRWA untuk Netanyahu Tentang Gaza: Akhiri Neraka Ini

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

  • Ban Serep Krisis: Mengapa Kamu Wajib Simpan Uang Tunai di Rumah – Page 3

    Ban Serep Krisis: Mengapa Kamu Wajib Simpan Uang Tunai di Rumah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Warga di Eropa disarankan untuk menyimpan sejumlah uang tunai di rumah sebagai persiapan membayar kebutuhan pokok selama masa krisis. Rekomendasi ini didasarkan pada analisis empat peristiwa besar yang menyebabkan gangguan di Eropa, termasuk pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.

    Penelitian yang diterbitkan oleh European Central Bank (ECB) pada hari Rabu menunjukkan adanya lonjakan permintaan konsumen terhadap uang kertas di setiap rangkaian krisis tersebut.

    Dikutip dari CNN, Sabtu (27/9/2025), uang fisik menawarkan kegunaan psikologis dan praktis yang berbeda, demikian temuan studi tersebut, yang judulnya mendesak masyarakat untuk keep calm and carry cash atau (tetap tenang dan bawa uang tunai).

    Uang Tunai sebagai Cadangan

    Temuan ini mendukung pengakuan yang berkembang di kalangan otoritas bahwa uang tunai adalah “komponen penting dari kesiapsiagaan krisis nasional,” tulis para peneliti.

    Sebagai contoh, otoritas di Belanda, Austria, dan Finlandia merekomendasikan rumah tangga untuk menyimpan sekitar USD 82 atau Rp 1,37 juta (estimasi kurs (Rp 16.715 per USD) hingga USD 117 atau Rp 1,95 juta per orang di rumah, atau cukup untuk menutupi kebutuhan penting selama sekitar 72 jam.

    Di Swedia, rekomendasinya adalah menyimpan uang tunai yang cukup untuk membayar kebutuhan seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bakar setidaknya selama seminggu.

    “Hitung total biaya barang-barang ini setidaknya selama seminggu untuk keluarga. Simpan uang tunai di rumah, dalam denominasi kecil, untuk tujuan perdagangan jika metode pembayaran digital terganggu,” demikian saran resmi mereka.

    ECB menjelaskan daya tarik uang kertas, menyebutkan bahwa di saat stres akut, publik melihat uang tunai sebagai penyimpan nilai yang andal dan alat pembayaran yang tangguh.

    Krisis serupa terjadi pada April lalu, ketika pemadaman listrik besar-besaran melumpuhkan Spanyol dan Portugal, memengaruhi terminal pembayaran dan memaksa banyak toko hanya menerima pembayaran tunai.

    “Uang tunai menyediakan redundansi esensial, ‘ban serep’ , untuk sistem pembayaran. Redundansi ini vital untuk sistem apa pun, karena tidak ada sistem yang sempurna,” tulis penulis studi tersebut.

  • Fenomena Berbahaya di Balik Gelombang Laut Kotak-kotak

    Fenomena Berbahaya di Balik Gelombang Laut Kotak-kotak

    Jakarta –

    Sekelompok pemancing beberapa waktu silam terkejut ketika mendapati diri mereka dikelilingi oleh fenomena gelombang persegi yang berbahaya. Peristiwa aneh ini difilmkan di Laut Aegea di lepas pantai Turki.

    Gelombang persegi atau berbentuk kotak-kotak disebabkan oleh dua sistem gelombang yang bergerak pada kecepatan dan lintasan yang berbeda. Sistem gelombang bertemu di permukaan dan menyerupai kotak-kotak atau papan catur.

    Dikutip dari The Sun, para peselancar dan pelaut berpengalaman tahu harus segera keluar dari wilayah tersebut saat melihat pola gelombang langka. Gelombang kotak-kotak dilaporkan telah menyebabkan banyak kapal karam dan menimbulkan ancaman bagi siapa pun yang berenang di air pada saat itu.

    Gelombang yang berbeda-beda dari arah yang berlawanan dapat membuat kita merasa seperti sedang bertarung melawan dua arus yang saling bertentangan. Perenang berisiko tersapu sementara pelaut dapat mengalami masalah navigasi. Para pelaut disarankan untuk tetap berada di perairan dangkal jika mereka menghadapi gelombang persegi di laut.

    Bukan hanya di Turki fenomena ini terlihat. Gelombang persegi juga ditemukan di Isle de Re dekat La Rochelle, dan wisatawan dapat melihatnya dengan aman dari mercusuar. Gelombang persegi atau ada juga yang menyebut gelombang silang, telah terlihat di Lisbon, Portugal, juga di Hawaii.

    “Saat tumbuh besar di Hawaii, kami selalu diajarkan untuk selalu waspada terhadap ‘kotak-kotak’. Kisi-kisi itu dapat menarik Anda maju mundur sejauh ratusan meter dan membuat Anda sulit untuk tetap tenang,” kata Salah satu netizen mengomentari video fenomena tersebut.

    Ada juga fenomena hampir serupa yang disebut gelombang internal,yang terlihat di tempat-tempat seperti Gibraltar. Terbentuk 100 m di bawah air, fenomena ini disebabkan oleh perubahan kepadatan air, sering kali ketika dua samudra berbeda bertemu. Untungnya, karena kedalamannya, mereka tidak berbahaya bagi perenang atau perahu.

    Sesuatu yang lebih berbahaya adalah ‘fenomena pesisir’ yang terjadi di Spanyol dan Florida. Fenomena ini terdiri dari hal-hal seperti gelombang dan siklon, siapa pun yang berjalan di sepanjang garis pantai juga berisiko.

    (rns/fyk)

  • FIFA Bantah Usulan Piala Dunia 2030 Diikuti 64 Tim

    FIFA Bantah Usulan Piala Dunia 2030 Diikuti 64 Tim

    JAKARTA – Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) membantah rumor soal penambahan jumlah peserta Piala Dunia 2030. Sebelumnya, memang beredar rumor bahwa pada 2030, Piala Dunia akan menampilkan 64 tim.

    Piala Dunia 2030 dijadwalkan berlangsung di Spanyol, Portugal, Maroko, serta sebagian pertandingan di Amerika Selatan. Namun, untuk jumlah tim peserta, masih akan sama seperti pada edisi 2026, yaitu menggunakan format 48 tim.

    Dikutip dari The Guardian, soal rumor jumlah tim yang bertambah menjadi 64 hal ini ternyata tidak mendapat dukungan dari Dewan FIFA.

    “Gianni (Infantino) tidak akan bisa meloloskan usulan itu (penambahan peserta) di Dewan sekalipun dia menginginkannya.”

    “Mayoritas pandangan di meja–dan bukan hanya dari Eropa–bahwa 64 tim akan merusak Piala Dunia. Akan ada terlalu banyak laga yang tidak kompetitif dan berisiko merusak model bisnis,” demikian laporan The Guardian dikutip Kamis, 25 September 2025.

    Sebelumnya, rumor penambahan jumlah tim peserta ini muncul usai pertemuan di Trump Tower yang menyebut FIFA tengah mempertimbangkan menambah peserta menjadi 64 tim.

    Konsekuensinya, bertambah jumlah grup dari 12 menjadi 16 serta lebih banyak laga yang nantinya akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay.

    Saat ini terdapat 211 tim nasional yang diakui FIFA. Dengan format 64 tim, sekitar 30 persen dari total anggota akan ikut serta dalam Piala Dunia.

    Namun, hal itu sepertinya hanya akan membuat jalannya turnamen tak kondusif sehingga bantahan pun diutarakan FIFA.

  • Kecam Pengakuan Palestina hingga Overtime Hampir Sejam

    Kecam Pengakuan Palestina hingga Overtime Hampir Sejam

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump lagi-lagi menjadi sorotan. Di panggung PBB, Trump mengecam pengakuan terkait negara Palestina hingga berpidato jauh melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

    Trump berpidato dalam Sidang Umum PBB pada Selasa (23/9/2025). Dia mendapatkan giliran kedua setelah Presiden Brazil dan sebelum Presiden Prabowo Subianto yang berpidato di urutan ketiga.

    Bukan Trump namanya jika pidatonya tidak menyulut polemik. Di markas PBB, Trump secara terang-terangan mengecam sikap sejumlah negara yang mengakui negara Palestina hingga mempertanyakan fungsi PBB.

    Kecam Negara yang Akui Palestina

    Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada Selasa (23/9) waktu setempat, Trump mengatakan negara-negara kekuatan dunia seharusnya berfokus pada pembebasan para sandera yang ditawan kelompok Hamas di Gaza.

    Prancis, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal termasuk di antara negara-negara yang telah mengakui negara Palestina dalam beberapa hari terakhir. Langkah-langkah mereka didasari rasa frustrasi terhadap Israel atas serangannya di Gaza dan bertujuan untuk mendorong solusi dua negara. Namun, hal ini telah membuat marah Israel dan sekutu dekatnya, Amerika Serikat.

    “Seolah-olah ingin mendorong konflik yang berkelanjutan, beberapa anggota badan ini berusaha untuk mengakui negara Palestina secara sepihak,” kata Trump dalam pidatonya.

    “Imbalannya akan terlalu besar bagi Hamas atas kekejaman mereka… tetapi alih-alih menyerah pada tuntutan tebusan Hamas, mereka yang menginginkan perdamaian seharusnya bersatu dengan satu pesan: Bebaskan para sandera sekarang juga,” cetus Trump, dilansir kantor berita Reuters, Rabu (24/9/2025).

    “Bebaskan para sandera sekarang juga,” ulangnya.

    Diketahui bahwa sebagian besar anggota PBB, saat ini lebih dari 150 negara, telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Negara-negara Barat yang sejak minggu ini mengakui negara Palestina antara lain Prancis, Belgia, Monako, Luksemburg, Malta, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal.

    Pidato Hampir 1 Jam, padahal Batas Maksimal 15 Menit

    Trump bicara panjang lebar di sidang umum PBB. Dia berpidato selama 56 menit, melewati batas yang ditentukan yakni 15 menit.

    Dilansir Reuters, Rabu (24/9), banyak hal yang dibicarakan Trump di pidato tersebut. Mulai dari pamer capaian di AS selama dia menjabat hingga mengkritik PBB karena eskalator dan telepromter yang rusak.

    Trump juga bicara mengenai Palestina. Dia menyatakan AS menolak mengakui negara Palestina. Dia juga mendesak negara-negara Eropa mengadopsi serangkaian kebijakan ekonomi yang dia usulkan terhadap Rusia agar mau mengakhiri peperangan dengan Ukraina.

    Untuk diketahui, Trump pidato di sidang umum PBB tanpa naskah. Sebab, telepromter di Markas PBB rusak ketika Trump bicara.

    Sebagian besar pidatonya didominasi oleh dua keluhan terbesarnya yakni imigrasi dan perubahan iklim. Trump dalam pidatonya menegaskan dia telah menjalankan kebijakan imigrasi di AS sebagaimana mestinya. Untuk diketahui, para aktivis HAM berbeda pandangan dengan Trump, mereka berpendapat para migran mencari kehidupan lebih baik.

    “Saya sangat ahli dalam hal ini. Negara-negara kalian akan hancur,” kata Trump.

    Trump dalam pidato juga menyebut perubahan iklim sebagai tipuan. Dia bahkan menyerukan agar kembali bergantung pada bahan bakar fosil.

    “Imigrasi dan ide energi bunuh diri mereka akan menjadi penyebab kehancuran Eropa Barat,” katanya.

    Trump juga sempat menyindir Wali Kota London Sadiq Khan. Dia mengatakan Sadiq Khan ingin memberlakukan hukum syariah di London.

    Dia juga mengatakan “inflasi telah dikalahkan” di AS. Padahal, beberapa hari sebelumnya Federal Reserve mengatakan inflasi telah naik.

    Sindir Peran PBB

    Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB yang berlangsung di markas PBB di New York, Donald Trump terang-terangan menyerang PBB. Dia mempertanyakan apa tujuan badan dunia tersebut dan menyebutnya cuma omong kosong belaka.

    “Apa tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa? PBB punya potensi yang luar biasa. Saya selalu bilang begitu. PBB punya potensi yang luar biasa, tapi sebagian besar belum bisa mencapai potensi itu,” cetus Trump, dilansir CNN International, Rabu (24/9).

    “Setidaknya untuk saat ini, mereka sepertinya hanya menulis surat yang tegas dan tidak pernah menindaklanjutinya. Itu cuma omong kosong, dan omong kosong tidak menyelesaikan perang. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan perang dan peperangan adalah tindakan,” imbuhnya.

    Dalam pidatonya pada Selasa (23/9) waktu setempat, Trump juga menyindir PBB tidak efektif menciptakan perdamaian dunia.

    Dilansir Al Jazeera, Trump membeberkan rekam jejaknya kepada para pemimpin dunia. Menurut Trump, dirinya pantas mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian.

    “Sangat disayangkan saya harus melakukan hal-hal ini, alih-alih Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melakukannya, dan sayangnya, dalam semua kasus, Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan tidak mencoba membantu dalam hal apa pun,” kata Trump.

    Trump juga menyinggung tentang lift rusak dan teleprompter tak berfungsi yang ditemuinya di markas besar PBB.

    “Ini adalah dua hal yang saya dapatkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, eskalator yang buruk dan teleprompter yang buruk,” ucap Trump.

    “Saya tidak memikirkannya saat itu karena saya terlalu sibuk bekerja menyelamatkan jutaan nyawa, yaitu menyelamatkan dan menghentikan perang-perang ini. Namun kemudian, saya menyadari bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak ada untuk kita,” tandas Trump.

    Halaman 2 dari 4

    (ygs/ygs)

  • Afrika Perjuangkan Kursi Tetap Dewan Keamanan di Sidang Umum PBB

    Afrika Perjuangkan Kursi Tetap Dewan Keamanan di Sidang Umum PBB

    Jakarta –

    Para pemimpin Afrika yang menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) di New York tahun ini datang dengan agenda jelas: memperjuangkan keterwakilan yang lebih besar di organisasi dunia, mendorong perdamaian dan keamanan, serta menggalang sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan.

    Tahun ini, UNGA mendapat moto, “Lebih Baik Bersama: 80 Tahun dan Lebih untuk Perdamaian, Pembangunan, dan Hak Asasi Manusia”. Pemimpin Afrika diperkirakan akan menuntut keterwakilan yang mencerminkan meningkatnya relevansi geopolitik Benua Hitam dan mengoreksi marjinalisasi historis yang telah lama terjadi.

    Namun, aspirasi tersebut dibayangi tantangan mendesak dan tuntutan reformasi yang belum terwujud.

    Sidang berlangsung di tengah krisis global dari Gaza hingga Ukraina, dan diwarnai pertanyaan besar soal apakah Amerika Serikat, dengan kebijakan luar negeri Donald Trump, masih siap memegang peran kepemimpinan di dunia.

    Namun konflik di wilayah Sahel dan bagian timur Republik Demokratik Kongo (DRC), misalnya, di mana pemberontak M23 yang didukung Rwanda menguasai wilayah timur, termasuk kota Goma dan Bukavu, kemungkinan tidak akan mendapat perhatian besar di Sidang Umum PBB.

    Tuntutan reformasi menguat

    Tuntutan reformasi terhadap PBB bukan hal baru. Namun tahun ini, pemimpin Afrika kembali menuntut kursi permanen di Dewan Keamanan PBB. Mereka menyebut struktur yang ada saat ini sudah usang dan tidak adil.

    Meski negara Afrika menyumbang besar dalam misi perdamaian PBB dan pembangunan global, representasi di pengambilan keputusan penting tetap minim.

    “Kelima anggota tetap ini pada dasarnya membuat keputusan atas nama lebih dari 85% populasi dunia yang tinggal di negara-negara Selatan Global,” ujar Ramaphosa.

    “Mereka terus menggunakan hak veto untuk melumpuhkan aksi kolektif dan menghalangi respons tepat waktu terhadap krisis, bahkan ketika pelanggaran hukum internasional terjadi secara terang-terangan,” tambahnya.

    Ketimpangan ini, kata Ramaphosa, merusak netralitas dan kredibilitas PBB.

    Jalan terjal kursi tetap

    Namun jalan Afrika menuju kursi tetap di Dewan Keamanan PBB masih panjang dan rumit.

    “Kita tahu bahwa untuk menambah kursi permanen di Dewan Keamanan, perlu ada amandemen Piagam PBB, yang merupakan dokumen dasar pendirian lembaga ini,” kata analis hubungan internasional Michael Kwadwo Nketiah kepada DW. “Amandemen itu memerlukan dukungan dua pertiga dari negara anggota.”

    “Afrika harus bisa meyakinkan semua anggota lain agar menerima ide bahwa Afrika layak mendapatkan kursi tetap di Dewan Keamanan,” ujar Nketiah. “Itu saja sudah menjadi tantangan besar.”

    Bahkan jika Uni Afrika berhasil mendapatkan dukungan dua pertiga dari 193 negara anggota PBB, resolusi tersebut tetap harus diratifikasi oleh lima anggota tetap: Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina dan Rusia.

    “Kelima negara ini belum pernah, dan tampaknya tidak akan, bersedia berbagi kekuasaan dengan anggota lain,” tambah Nketiah.

    Desakan pengakuan negara Palestina

    Cyril Ramaphosa menjadi suara paling vokal dari Afrika dalam mengecam kekerasan yang terus berlangsung di Gaza. Dia berulang kali menegaskan bahwa Afrika Selatan tidak akan tinggal diam terhadap perang tersebut.

    Dalam unggahan di platform X pada Senin (22/9), Ramaphosa menulis bahwa Afrika Selatan berkomitmen pada “pembentukan Negara Palestina yang berdampingan secara damai dengan Negara Israel, berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.”

    Pemimpin Afrika lain juga menyampaikan solidaritas terhadap Palestina, dengan membandingkan perjuangan Palestina dan sejarah kolonialisme serta penindasan yang pernah dialami Afrika.

    “Banyak negara Afrika sejak lama sudah mengakui Palestina,” kata Fidel Amakye Owusu, analis keamanan yang fokus pada urusan Afrika dan geopolitik, kepada DW.

    “Apa yang dianggap baru oleh Barat dalam pengakuan Palestina ini, bagi Afrika adalah hal lama,” ujar Owusu. “Kami selalu mengakui Palestina, dan solusi dua negara sudah lama menjadi agenda.”

    Pekan ini, sejumlah negara seperti Prancis, Inggris, Kanada, Portugal, dan Australia menyatakan pengakuan terhadap Negara Palestina.

    Menurut Owusu, Ramaphosa kini mendorong agar Palestina dinaikkan statusnya dari pengamat menjadi anggota penuh PBB – yang menjamin hak suara dan, bila waktunya tiba, membuka jalan untuk duduk di Dewan Keamanan.

    “Tapi itu akan sangat sulit, karena artinya kelima anggota tetap Dewan Keamanan harus menyetujui,” ujarnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video: Panasnya Pertemuan Trump-Ramaphosa Seusai Singgung Genosida di Afrika

    (ita/ita)

  • Presiden Erdogan Serukan Keanggotaan Penuh PBB untuk Palestina di Tengah Upaya Pengakuan

    Presiden Erdogan Serukan Keanggotaan Penuh PBB untuk Palestina di Tengah Upaya Pengakuan

    JAKARTA – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang tengah berada di Amerika Serikat untuk mengikuti rangkaian Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, dalam unggahan media sosial Hari Selasa mendesak keanggotaan penuh bagi Palestina sambil menyatakan harapan akan tindakan yang lebih konkret setelah beberapa negara mendeklarasikan pengakuan terhadap Negara Palestina.

    “Saya berharap negara-negara yang berani mengakui Negara Palestina akan mendukung pendirian bersejarah ini dengan langkah-langkah yang tegas, nyata, dan bersifat pencegahan. Gencatan senjata harus dideklarasikan, bantuan kemanusiaan ke Gaza harus mengalir tanpa hambatan, dan Israel harus menarik pasukannya dari Gaza. Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari Palestina dan milik Palestina. Palestina akan menentukan bagaimana mereka akan memerintah tanah mereka sendiri,” ujar Presiden Erdogan, dikutip dari Daily Sabah 24 September.

    “Sudah saatnya Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sangat penting untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Palestina, memberikan dukungan finansial dan teknis yang lebih kuat, dan melanjutkan kegiatan organisasi bantuan kemanusiaan seperti UNRWA,” kata Presiden Erdogan.

    Presiden Erdogan berjanji, Turki akan melanjutkan perjuangannya “hingga terbentuknya Negara Palestina yang utuh secara geografis berdasarkan perbatasan tahun 1967 dan dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.”

    Dikutip dari UN News, upaya terbaru untuk menjadikan Palestina anggota penuh PBB dilakukan 18 April 2024. Namun, rancangan resolusi yang merekomendasikan Majelis Umum PBB untuk menjadikan Palestina negara anggota, kandas lantaran veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB. Secara keseluruan, 12 negara mendukung, 2 abstain dan 1 menolak.

    Diketahui, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal secara resmi mengakui Palestina pada Hari Minggu, menandai tonggak penting bagi kenegaraan Palestina menjelang High Level Week Sidang Majelis Umum PBB pekan ini, di mana lebih banyak negara diperkirakan akan mengikutinya.

    Prancis, Monaco, Luksemburg, Malta dan Andorra mengumumkan pengakuannya atas Negara Palestina pada Hari Senin, disusul dengan San Marino pada Hari Selasa.

  • Kecam Pengakuan Palestina hingga Overtime Hampir Sejam

    Trump Kecam Negara-negara Barat yang Akui Palestina

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam langkah negara-negara besar Barat untuk mengakui negara Palestina. Hal ini disampaikan Trump dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seiring AS menjadi minoritas dunia karena tidak mengakui negara Palestina.

    Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada Selasa (23/9) waktu setempat, Trump mengatakan negara-negara kekuatan dunia seharusnya berfokus pada pembebasan para sandera yang ditawan kelompok Hamas di Gaza.

    Israel telah menuai kecaman global atas tindakan militernya di Gaza, yang telah menyebabkan kerusakan besar dan menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan setempat. Sebuah kelompok pemantau kelaparan global mengatakan sebagian wilayah tersebut sedang menderita kelaparan.

    Prancis, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal termasuk di antara negara-negara yang telah mengakui negara Palestina dalam beberapa hari terakhir. Langkah-langkah mereka didasari rasa frustrasi terhadap Israel atas serangannya di Gaza dan bertujuan untuk mendorong solusi dua negara. Namun, hal ini telah membuat marah Israel dan sekutu dekatnya, Amerika Serikat.

    “Seolah-olah ingin mendorong konflik yang berkelanjutan, beberapa anggota badan ini berusaha untuk mengakui negara Palestina secara sepihak,” kata Trump dalam pidatonya.

    “Imbalannya akan terlalu besar bagi Hamas atas kekejaman mereka… tetapi alih-alih menyerah pada tuntutan tebusan Hamas, mereka yang menginginkan perdamaian seharusnya bersatu dengan satu pesan: Bebaskan para sandera sekarang juga,” cetus Trump, dilansir kantor berita Reuters, Rabu (24/9/2025).

    “Bebaskan para sandera sekarang juga,” ulangnya.

    Diketahui bahwa sebagian besar anggota PBB, saat ini lebih dari 150 negara, telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Negara-negara Barat yang sejak minggu ini mengakui negara Palestina antara lain Prancis, Belgia, Monako, Luksemburg, Malta, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal.

    Simak Video ‘Serangan dan Dukungan Trump ke PBB’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Berikut daftar negara yang sudah mengakui Palestina:

    Pengakuan Terhadap Palestina Mulai 2024-2025

     

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Prancis 22 September 2025

    Luksemburg 22 September 2025

    Malta 22 September 2025

    Monako 22 September 2025

    Belgia 22 September 2025

    Andorra 22 September 2025

    Inggris 21 September 2025

    Australia 21 September 2025

    Kanada 21 September 2025

    Portugal 21 September 2025

    Meksiko 20 Maret 2025

     

    2010-2019

     

    Ekuador 27 Desember 2010

    Bolivia 17 Desember 2010

    Argentina 6 Desember 2010

    Islandia 15 Desember 2011

    Brasil 3 Desember 2011

    Grenada 25 September 2011

    Antigua dan Barbuda 22 September 2011

    Dominika 19 September 2011

    Belize 9 September 2011

    St. Vincent dan Grenadines 29 Agustus 2011

    Honduras 26 Agustus 2011

    El Salvador 25 Agustus 2011

    Suriah 18 Juli 2011

    Sudan Selatan 14 Juli 2011

    Liberia 1 Juli 2011

    Lesotho 3 Mei 2011

    Uruguay 16 Maret 2011

    Paraguay 29 Januari 2011

    Suriname 26 Januari 2011

    Peru 24 Januari 2011

    Guyana 13 Januari 2011

    Chili 7 Januari 2011

    Thailand 18 Januari 2012

    Haiti 27 September 2013

    Guatemala 9 April 2013

    Swedia 30 Oktober 2014

    St. Lucia 14 September 2015

    Tahta Suci 26 Juni 2015

    Kolombia 3 Agustus 2018

    St. Kitts dan Nevis 29 Juli 2019

     

    1991-2009

     

    Eswatini 1 Juli 1991

    Bosnia dan Herzegovina 27 Mei 1992

    Georgia 25 April 1992

    Turkmenistan 17 April 1992

    Azerbaijan 15 April 1992

    Kazakstan 6 April 1992

    Uzbekistan 25 September 1994

    Tajikistan 2 April 1994

    Kirgistan 1 November 1995

    Afrika Selatan 15 Februari 1995

    Papua Nugini 13 Januari 1995

    Malawi 23 Oktober 1998

    Timor Leste 1 Maret 2004

    Montenegro 24 Juli 2006

    Pantai Gading 1 Desember 2008

    Lebanon 30 November 2008

    Kosta Rika 5 Februari 2008

    Republik Dominika 15 Juli 2009

    Venezuela 27 April 2009

     

     1988-1989

     

    Bhutan 25 Desember 1988

    Republik Afrika Tengah 23 Desember 1988

    Burundi 22 Desember 1988

    Botswana 19 Desember 1988

    Nepal 19 Desember 1988

    Republik Demokratik Kongo 18 Desember 1988

    Polandia 14 Desember 1988

    Oman 13 Desember 1988

    Gabon 12 Desember 1988

    Sao Tome dan Principe 10 Desember 1988

    Mozambik 8 Desember 1988

    Angola 6 Desember 1988

    Republik Kongo 5 Desember 1988

    Sierra Leone 3 Desember 1988

    Uganda Desember 3, 1988

    Laos 2 Desember 1988

    Chad 1 Desember 1988

    Ghana 29 November 1988

    Togo 29 November 1988

    Zimbabwe 29 November 1988

    Maladewa 28 November 1988

    Bulgaria 25 November 1988

    Tanjung Verde 24 November 1988

    Korea Utara 24 November 1988

    Niger 24 November 1988

    Rumania 24 November 1988

    Tanzania 24 November 1988

    Hongaria 23 November 1988

    Mongolia 22 November 1988

    Senegal 22 November 1988

    Burkina Faso 21 November 1988

    Kamboja 21 November 1988

    Komoro 21 November 1988

    Guinea 21 November 1988

    Guinea-Bissau 21 November 1988

    Mali 21 November 1988

    Tiongkok 20 November 1988

    Belarus 19 November 1988

    Namibia 19 November 1988

    Rusia 19 November 1988

    Ukraina 19 November 1988

    Vietnam 19 November 1988

    Siprus 18 November 1988

    Republik Ceko 18 November 1988

    Mesir 18 November 1988

    Gambia 18 November 1988

    India 18 November 19881

    Nigeria 18 November 1988

    Seychelles Slowakia 18 November 1988

    Sri Lanka 18 November 1988

    Albania 17 November 1988

    Brunei Darussalam 17 November 1988

    Djibouti 17 November 1988

    Mauritius 17 November 1988

    Sudan 17 November 1988

    Afganistan 16 November 1988

    Bangladesh 16 November 1988

    Kuba 16 November 1988

    Yordania 16 November 1988

    Madagaskar 16 November 1988

    Nikaragua 16 November 1988

    Pakistan 16 November 1988

    Qatar 16 November, 1988

    Arab Saudi 16 November 1988

    Serbia 16 November 1988

    Uni Emirat Arab 16 November 1988

    Zambia 16 November 1988

    Aljazair 15 November 1988

    Bahrain 15 November 1988

    Indonesia 15 November 1988

    Irak 15 November 1988

    Kuwait 15 November 1988

    Libya Malaysia 15 November 1988

    Mauritania 15 November 1988

    Maroko 15 November 1988

    Somalia 15 November 1988

    Tunisia 15 November 1988

    Turki 15 November 1988

    Yaman 15 November 1988

    Iran 4 Februari 1988

    Filipina 1 September 1989

    Vanuatu 21 Agustus 1989

    Benin 1 Mei 1989

    Guinea Khatulistiwa 1 Mei 1989

    Kenya 1 Mei 1989

    Etiopia 4 Februari 1989

    Rwanda 2 Januari 1989

  • Ini 12 Kepala Negara yang Berpidato di Sidang Umum PBB, Prabowo Setelah Trump Nasional 23 September 2025

    Ini 12 Kepala Negara yang Berpidato di Sidang Umum PBB, Prabowo Setelah Trump Nasional 23 September 2025

    Ini 12 Kepala Negara yang Berpidato di Sidang Umum PBB, Prabowo Setelah Trump
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menjadi kepala negara urutan ketiga yang akan menyampaikan pidato dalam sesi pagi Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS).
    Prabowo akan berpidato setelah Presiden AS Donald Trump yang ditempatkan pada urutan kedua Sidang Umum PBB.
    Dikutip dari laman resmi PBB, Sidang Umum ke-80 PBB akan dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres. Setelah itu, Presiden Sidang Umum ke-80 PBB, Annalena Baerbock akan menyampaikan pidato pembukaannya.
    Setelah keduanya, kepala negara dari 12 negara akan menyampaikan pidatonya pada sesi pagi Sidang Umum PBB. Berikut daftarnya yang dikutip dari laman resmi PBB:
    Sebelum Sidang Umum PBB, Prabowo menyampaikan sikap Indonesia yang mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
    Dukungan tersebut disampaikan saat berpidato pada Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (KTT PBB) soal solusi dua negara untuk Palestina dan Israel.
    “Kita harus menjamin kenegaraan Palestina, tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui negara Israel dan kami akan mendukung segala jaminan keamanan bagi Israel,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Selasa (23/9/2025).
    Prabowo menyatakan, sikap tersebut konsisten dengan perjalanan Indonesia yang terus menawarkan solusi dua negara atau two state solution untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.
    “Kami mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa, oleh karena itu, Indonesia sekali lagi menegaskan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina. Hanya solusi dua negara inilah yang akan membawa perdamaian,” ujar Prabowo.
    “Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza. Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita. Kita harus mengatasi kebencian, ketakutan, kita harus mengatasi kecurigaan. Kita harus mencapai perdamaian yang dibutuhkan umat manusia. Kami siap mengambil bagian dalam perjalanan menuju perdamaian ini,” sambungnya.
    Prabowo berbicara usai Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, Presiden Brazil Luiz Inacio Lula Da Silva, dan Presiden Portugal Marcelo Rebelo de Sousa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.