Xcloud.id

Negara: Polandia

  • Kecam Seruan ‘Bendera Putih’ Paus Fransiskus, Ukraina Ogah Menyerah ke Rusia

    Kecam Seruan ‘Bendera Putih’ Paus Fransiskus, Ukraina Ogah Menyerah ke Rusia

    Kyiv –

    Ukraina mengecam seruan Paus Fransiskus soal “mengibarkan bendera putih dan bernegosiasi” dalam perang melawan invasi militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut “mediasi virtual” sedang berlangsung oleh tokoh-tokoh keagamaan.

    Sedangkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Dmytro Kuleba, dalam tanggapannya, menegaskan Kyiv tidak akan pernah menyerah pada Moskow.

    Seperti dilansir Reuters, Senin (11/3/2024), Paus Fransiskus dalam wawancara dengan media Swiss, RTS, pada akhir pekan mengatakan bahwa ketika keadaan menjadi buruk bagi salah satu pihak yang berkonflik, kita harus menunjukkan “keberanian mengibarkan bendera putih” dan bernegosiasi.

    Zelensky dalam pernyataannya tidak merujuk langsung pada Paus Fransiskus atau komentarnya, namun dia menyebut tokoh-tokoh agama membantu Ukraina.

    “Mereka mendukung kami dengan doa, diskusi, dan tindakan. Ini memang sebuah gereja dengan umatnya. Tidak sejauh 2.500 kilometer, di suatu tempat, mediasi virtual antara seseorang yang ingin hidup dan seseorang yang ingin menghancurkan Anda,” ucapnya tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Tanggapan lebih jelas disampaikan oleh Kuleba yang dalam pesan media sosial X menyatakan bahwa orang kuat dalam perselisihan apa pun harusnya “berdiri di pihak yang baik daripada berusaha menempatkan mereka pada pijakan yang sama dan menyebutnya sebagai ‘negosiasi’”.

    “Bendera kami berwarna kuning dan biru. Ini adalah bendera yang kami gunakan untuk hidup, mati dan menang. Kami tidak akan pernah mengibarkan bendera lainnya,” tegas Kuleba dalam pernyataan berbahasa Inggris merujuk pada bendera nasional Ukraina.

    “Saya mendesak (Vatikan) untuk tidak mengulangi kesalahan di masa lalu, dan mendukung Ukraina dan rakyatnya dalam perjuangan yang adil untuk hidup mereka,” cetusnya.

    Hal itu mengacu pada argumen lama bahwa Paus Pius XII tidak bertindak meski ada bukti yang muncul selama perang soal sejauh mana Holocaust terjadi. Surat yang dipublikasikan tahun lalu dari arsip Vatikan tampaknya menunjukkan Paus Pius XII telah mengetahui rincian tindakan Nazi untuk memusnahkan orang-orang Yahudi sejak tahun 1942.

    Sementara para pendukung Paus Pius XII meyakini dia bekerja di belakang layar untuk membantu orang-orang Yahudi dan tidak membicarakannya di depan umum untuk mencegah memperburuk situasi umat Katolik di negara-negara Eropa yang diduduki Nazi pada saat itu.

    Dalam tanggapan terpisah, pemimpin Gereja Katolik Ritus Timur di Ukraina yang beranggotakan 5 juta jemaat, Uskup Agung Sviatoslav Shevchuk, juga menolak seruan “bendera putih” Paus Fransiskus.

    “Ukraina terluka, tapi belum ditaklukkan! Ukraina sudah kelelahan, tapi akan tetap berdiri dan bertahan! Percayalah, tidak ada seorangpun yang berpikir untuk menyerah,” demikian pernyataan Shevchuk yang dimuat dalam situs resmi gereja.

    Pada Sabtu (9/3) malam, seperti dilansir AFP, Vatikan merilis pernyataan yang menjelaskan bahwa Paus Fransiskus menggunakan istilah “bendera putih”, yang secara luas dimaknai menyerah di medan perang, dimaksudkan untuk berarti “penghentian permusuhan, gencatan senjata yang dicapai dengan keberanian negosiasi”.

    Namun kata-kata Paus Fransiskus secara luas dipahami sebagai seruan untuk menyerah dan dikecam beberapa diplomat Barat.

    “Rusia adalah agresor dan telah melanggar hukum internasional! Oleh karena itu, Jerman meminta Moskow untuk menghentikan perang, bukan Kyiv!” tegas utusan Jerman untuk Vatikan, Bernhard Kotsch, dalam tanggapannya.

    “Bagaimana kalau, demi keseimbangan, mendorong (Presiden Rusia Vladimir) Putin agar berani menarik pasukannya dari Ukraina?” tanya Menlu Polandia Radoslaw Sikorski dalam komentarnya via media sosial X.

    Zelensky telah menyerukan penarikan semua tentara Rusia dan pemulihan perbatasan Ukraina pasca Uni Soviet. Namun Kremlin mengesampingkan perundingan yang didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan oleh Kyiv.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bilderberg Group, Pertemuan Rahasia Elit Global yang Bikin Curiga

    Bilderberg Group, Pertemuan Rahasia Elit Global yang Bikin Curiga

    Jakarta –

    Pertemuan Bilderberg, juga dikenal sebagai Bilderberg Group, Bilderberg Conference atau Bilderberg Club, adalah forum rahasia tahunan yang dimulai tahun 1954 untuk mendorong dialog antara Eropa dan Amerika Utara. Pertemuan elit global ini, termasuk di antaranya Bill Gates, sering memicu teori konspirasi.

    Agenda kelompok ini, awalnya untuk mencegah terjadinya perang dunia lagi, kini didefinisikan sebagai memperkuat konsensus seputar kapitalisme pasar bebas Barat dan kepentingannya di seluruh dunia. Pesertanya mencakup pemimpin politik, pakar, pemimpin industri, keuangan, akademisi, berjumlah antara 120 dan 150 orang.

    Peserta berhak menggunakan informasi yang diperoleh di pertemuan, namun tidak menghubungkannya dengan pembicara yang disebutkan namanya dengan alasan privasi dan hal ini telah memicu teori konspirasi. Apalagi, banyak yang dirahasiakan. Kota Lisbon di Portugal menjadi tuan rumah pertemuan ke-69 pada tahun 2023.

    Para penganut teori konspirasi yakin bahwa para anggotanya merencanakan Tatanan Dunia Baru dan sangat ingin mendominasi jagat global. Para pengunjuk rasa percaya bahwa Bilderberg mewakili pemerintahan dunia bayangan dan kerap memprotes, sehingga pertemuan itu butuh keamanan tinggi setiap saat.

    Dikutip detikINET dari Independent, nama Bilderberg Group diambil dari Hotel de Bilderberg di Oosterbeek, Belanda, tempat para anggotanya pertama kali berkumpul pada tanggal 29 Mei 1954 atas undangan Pangeran Bernhard dari Lippe-Biesterfeld.

    Para pendiri, termasuk politisi Polandia di pengasingan Jozef Retinger, mantan PM Belgia Paul van Zeeland dan Paul Rijkens, mantan kepala Unilever, khawatir dengan sentimen anti Amerika di Eropa pascaperang, saat AS memegang kendali atas nasib benua itu melalui Marshall Plan. Kelompok ini berharap dapat menghidupkan kembali semangat persaudaraan transatlantik di bidang politik, ekonomi dan militer.

    Tujuan utama Bilderberg Group dilaporkan telah diperluas untuk mendapatkan dukungan yang lebih menyeluruh terhadap kapitalisme pasar bebas Barat, meskipun para penganut teori konspirasi percaya bahwa agenda mereka adalah memaksakan fasisme pan-global atau Marxisme totaliter. Teori ini pernah ditanggapi oleh Denis Hayley, politisi Inggris dan salah satu panitia pertemuan itu.

    “Mengatakan bahwa kami berjuang untuk pemerintahan satu dunia adalah berlebihan, namun tak sepenuhnya tidak adil. Kami di Bilderberg merasa tidak bisa terus-menerus berkelahi satu sama lain tanpa alasan dan membunuh orang serta membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Jadi kami merasa satu komunitas di seluruh dunia adalah hal baik,” katanya.

    Politisi papan atas Inggris termasuk Margaret Tatcher, Tony Blair sampai George Osborne pernah ikut. Henry Kissinger adalah peserta reguler, sementara Helmut Kohl, Bill Clinton, Bill Gates, Christine Lagarde dan Jose Manuel Barroso semuanya pernah hadir di antara para miliarder dan eksekutif dari bank, perusahaan, dan industri pertahanan terkemuka. Tahun silam, dedengkot OpenAI yang membuat ChatGPT, Sam Altman, ada di antara peserta.

    Mengingat jumlah dan senioritas tokoh masyarakat dan pembuat kebijakan yang hadir di Bilderberg, terdapat sangat sedikit liputan di media arus utama dunia. Mungkin karena banyak yang dirahasiakan dalam pertemuan tersebut dan hanya para undangan yang mengetahuinya.

    (fyk/fyk)

  • Google Bikin Kampanye Lawan Hoax

    Google Bikin Kampanye Lawan Hoax

    Jakarta –

    Google baru-baru ini meluncurkan kampanye anti hoax di lima negara Uni Eropa. Langkah ini dilakukan jelang Pemilu Parlemen Eropa pada Juni mendatang.

    Sebelumnya, Parlemen Eropa memang sudah mengeluarkan aturan mengenai penyebaran informasi hoax secara online yang dapat mempengaruhi pemilih. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Layanan Digital Eropa yang sudah mulai berlaku seperti dilansir detikINET dari Reuters.

    Dengan berlakunya aturan tersebut, Eropa membutuhkan platform online dan mesin pencari yang sangat kuat dalam melawan konten hoax yang memiliki risiko terhadap keamanan publik.

    Dalam hal ini, Google memiliki unit Jigsaw yang bekerja untuk melakukan filterisasi konten hoax pada platform TikTok dan YouTube di lima negara Uni Eropa yaitu Belgia, Jerman, Italia dan Polandia.

    Unit tersebut nantinya bekerja dengan menjalankan iklan animasi yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat. Para penonton YouTube dan TikTok di negara terkait nantinya juga diminta untuk mengisi kuesioner tentang pemahaman mereka terhadap hoax.

    “Kami telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk memiliki debat yang benar-benar terpolarisasi ini. Demokrasi kita dipertaruhkan, dan suhunya terus semakin tinggi,” ungkap Beth Goldberg, kepala penelitian Jigsaw.

    Tidak hanya dari pihak Google, unit ini juga memanfaatkan perusahaan lokal di beberapa negara tersebut.

    Bulan lalu, European External Action Service mencatat bahwa ada 750 informasi hoax yang disebarkan pihak asing mengenai invasi Rusia ke Ukraina.

    Nantinya, kampanye anti hoax Google akan berjalan selama satu bulan ke depan. Google juga akan menerbitkan hasil jangkauan dan tanggapan dari kuesioner yang diisi oleh masyarakat di Uni Eropa.

    (rns/rns)

  • Arab Saudi Akan Buka Toko Minuman Alkohol Pertama di Riyadh

    Arab Saudi Akan Buka Toko Minuman Alkohol Pertama di Riyadh

    Jakarta –

    Arab Saudi akan membuka sebuah toko di Riyadh yang menjual minuman beralkohol kepada warga asing non-Muslim toko pertama yang dibuka dalam 70 tahun terakhir.

    Pelanggannya akan dibatasi pada para staf diplomatik, yang selama ini mengimpor minuman keras dalam kemasan resmi tertutup dikenal sebagai kantong diplomatik.

    Pejabat Arab Saudi mengatakan tujuan pembukaan toko tersebut sebagai jalan keluar terhadap “perdagangan gelap alkohol”.

    Larangan menjual minuman alkohol resmi diberlakukan di Saudi sejak 1952 melalui sebuah undang-undang.

    Keputusan ini diambil setelah salah satu anak Raja Abdulaziz mabuk akibat mengonsumsi minuman keras, kemudian menembak mati seorang diplomat Inggris.

    AFPTuris asal Polandia mendengarkan pemandu saat mengunjungi museum King Abdulaziz di Masmak di kawasan tua ibu kota Saudi, Riyadh, 17 Oktober 2019.

    Toko baru yang menjual alkohol itu akan berlokasi di Kawasan Diplomatik Riyadh di sebelah barat pusat kota, ungkap dokumen yang dilihat oleh kantor berita AFP dan Reuters.

    Meski demikian akan ada sejumlah batasan. antara lain:

    Warga asing yang ingin mengonsumsi minuman beralkohol harus mendaftar terlebih dahulu dan mendapat izin dari pemerintah Saudi.Tidak seorang pun yang berusia di bawah 21 tahun akan diizinkan berada di dalam toko yang menjual alkohol dan “mengenakan pakaian yang pantas” saat berada di dalamnya.Calon pembeli tidak akan bisa mengirim minuman beralkohol itu melalui jasa pengantar.Ada pembatasan untuk mengonsumsi alkohol setiap bulan, ungkap pernyataan itu.

    AFPSejumlah perempuan Saudi berjalan di dalam mal ‘Faysalia’ di Kota Riyadh, 26 September 2011.

    Namun menurut dokumen yang dilihat oleh kantor berita AFP peraturan ini tidak akan terlalu ketat.

    Pelanggan akan dibatasi hingga 240 “poin” alkohol per bulan.

    Satu liter minuman beralkohol bernilai enam poin, satu liter anggur bernilai tiga poin, dan satu liter bir bernilai satu poin.

    Juga tidak disebutkan bahwa pelanggan toko minuman beralkohol itu akan diperluas ke orang asing “biasa” tanpa hak diplomatik di negara tersebut, yang secara resmi tidak memiliki akses terhadap alkohol.

    Baca juga:

    AFPFoto yang diambil pada 9 September 2022 memperlihatkan pemandangan di ruas jalan Taylia di Ibu Kota Saudi, Riyadh.

    Meskipun alkohol akan menjadi bagian dari kehidupan di Riyadh, para konsumennya sebaiknya bersikap hati-hati di mana mereka minum dan bagaimana mereka berperilaku setelahnya.

    Berdasarkan peraturan di Saudi saat ini, hukuman bagi pengonsumsi atau kepemilikan alkohol dapat mencakup denda, hukuman penjara, cambuk di depan umum, dan deportasi bagi orang asing yang tidak berwenang.

    Dokumen tersebut juga mengatakan pihak berwenang sedang merencanakan “kerangka peraturan baru” yang akan memungkinkan “jumlah tertentu” alkohol yang dapat dibawa oleh para diplomat guna “mengakhiri penyelundupan barang-barang tersebut yang tak terkendali”, tambahnya.

    AFPSeorang perempuan Saudi dan teman-temannya merayakan pertama kalinya berkendara di jalan utama Kota Khobar dalam perjalanan menuju Bahrain pada 24 Juni 2018.

    Selama bertahun-tahun staf diplomatik harus menggunakan “kantong diplomatik” mereka, yang tidak dapat disentuh oleh pihak berwenang di Arab Saudi. Kantong itu digunakan, antara lain, untuk membawa minuman beralkohol dalam jumlah terbatas.

    Bagaimanapun, keputusan Saudi untuk membuka toko minuman beralkohol merupakan langkah terbaru dari rangkaian inisiatif yang dikenal sebagai “Visi 2030”.

    Visi ini bertujuan meliberalisasi masyarakat Saudi di bawah putra mahkota dan penguasa de facto negara tersebut, Mohammed bin Salman.

    Baca juga:

    Negara-negara Teluk lainnya menerapkan aturan serupa.

    Namun, Uni Emirat Arab dan Qatar juga mengizinkan penjualan alkohol kepada non-Muslim yang berusia di atas 21 tahun di hotel, klub, dan bar.

    Tidak ada indikasi dari dokumen Saudi bahwa pemerintah di sana mempertimbangkan untuk melakukan hal yang sama.

    Meskipun alkohol dilarang dalam Islam, Arab Saudi tidak melarang kehadirannya hingga tahun 1952.

    Hal ini berubah setelah Mishari bin Abdulaziz Al-Saud, seorang pangeran, menembak mati Cyril Ousman, Wakil Konsul Inggris di Jeddah, pada tahun 1951 karena menolak menuangkan minuman lagi untuknya di sebuah acara.

    Setahun kemudian, Raja Abdulaziz memberlakukan larangan total terhadap alkohol. Mishari kemudian dihukum atas dakwaan melakukan pembunuhan.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Apa Pemicu Makin Banyak Petani Eropa Berdemonstrasi di Jalanan?

    Apa Pemicu Makin Banyak Petani Eropa Berdemonstrasi di Jalanan?

    Jakarta –

    Jerman menjadi negara berikutnya di Eropa yang dilanda gelombang protes besar-besaran para petani. Dalam aksi protes selama sepekan hingga Jumat (12/10) sektor pertanian menentang rencana pemotongan subsidi bahan bakar yang akan diterapkan di sektor pertanian.

    Konvoi ribuan traktor dan truk memicu kekacauan lalu lintas dan memblokir sejumlah kota besar. Produksi di fasilitas pabrik mobil Volkswagen di kota Emden di utara Jerman mandek total.

    Gelombang protes petani di seluruh Eropa

    Aksi demonstrasi serupa juga merebak di negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Protes petani di Belanda bahkan diwarnai aksi kekerasan dan serangan ke privasi para politikus, menyebabkan lumpuhnya kehidupan sehari-hari. Gerakan protes petani di Belanda bahkan memicu didirikannya sebuah partai politik baru berhaluan populis kanan Farmer Citizen Movement (BBB) pada 2019 lalu.

    Para petani di Belgia, Spanyol dan Prancis juga menggelar aksi protes besar-besaran di jalanan, untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap rencana reformasi regulasi lingkungan dan kenaikan ongkos produksi.

    Polandia dan negara Eropa timur lainnya juga mengalami gejolak serupa, tapi pemicunya berbeda, para petani memprotes Uni Eropa yang mencabut larangan impor gandum murah dari Ukraina.

    Jan Douwe van der Ploeg, pakar sosiologi pertanian dan guru besar emeritus dari Universitas Wageningen di Belanda melihat ada kesamaan alasan dari aksi protes itu: mempertahankan status quo.

    “Kecemasan petani mencakup hak untuk terus menggunakan subsidi yang mereka terima sepanjang sejarah atau untuk tetap melanjutkan penggunaan bahan bakar fosil dan pestisida,” kata van der Ploeg kepada DW.

    Apa keluhan para petani?

    Juga tidak bisa dipungkiri, harga pupuk dan bahan bakar melonjak naik setelah invasi Rusia ke Ukraina. Para petani di seluruh Eropa menyebutkan, mereka merasa diperas, saat melihat harga bahan makanan yang lebih mahal di supermarket.

    Menurut Anne-Kathrin Meister dari Federasi Generasi Muda Pedesaan Jerman (BDL), pendapatan dari sektor pertanian tidak bisa lagi menutupi kenaikan ongkos produksi. “Jika membandingkan kenaikan harga mesin, pestisida dan pupuk saja, pendapatan tidak pernah meningkat dalam laju kenaikan harga yang sama,” ujar Meister yang berasal dari keluarga petani di kawasan Bayern di selatan Jerman, dalam wawancara telefon dengan DW.

    “Sektor pertanian tidak menentang reformasi lingkungan, tapi juga mereka memerlukan dukungan,” tegas Meister. “Petani menjadi yang pertama terdampak, jika flora dan fauna mengalami kerusakan. Tapi ongkos lingkungan juga harus ikut dihitung pada harga produk, dan konsumen harus siap membayarnya,” tambah aktivis muda pedesaan itu.

    Target iklim terancam?

    Aksi protes para petani Eropa itu dimonitor dengan cemas oleh markas Uni Eropa di Brussels. Para petinggi UE terutama khawatir, target ambisius iklim yang disahkan sebagai undang-undang oleh Komisi Eropa akan mengalami kemunduran. Uni Eropa menargetkan neraca nol emisi pada 2050. Untuk sektor pertanian, ditambah dengan rencana reduksi penggunaan pestisida kimia hingga 50% sampai 2030.

    Menjelang pemilu Uni Eropa yang akan digelar Juni mendatang, banyak yang mencemaskan rencana ambisius itu tidak akan aman lagi, jika nanti Parlemen Eropa bergeser ke kanan.

    Marco Contiero, aktivis kampanye iklim Greenpeace di Uni Eropa mengatakan, risiko itu terlihat jelas saat pembahasan alot undang-undang restorasi alam. Undang-undang itu disahkan dengan suara mayoritas tipis oleh Parlemen Eropa tahun lalu, akibat adanya penentangan yang digalang European People’s Party yang berhaluan kanan tengah. Partai ini mengklaim mewakili kepentingan para petani, yang menentang rencana konservasi lahan pertanian ke habitat alaminya.

    “Antara tahun 2005 hingga 2020, sekitar 5.3 juta pertanian di Uni Eropa bangkrut dan tutup, mayoritasnya pertanian kecil,” ujar Contiero mengutip angka lembaga statistik Uni Eropa Eurostat.

    “Jumlahnya sepertiga dari seluruh petani di Eropa, yang lenyap akibat masalah keuangan,” kata Contiero lebih lanjut. Artinya, memposisikan diri membela sistem yang berlaku saat ini sebagai membela petani adalah kebohongan.

    Aksi protes para petani di Eropa memang punya sejarah panjang. “Ada sejumlah gelombang protes besar petani sepanjang abad ke 20, termasuk yang diwarnai kekerasan,” ungkap sosiolog pertanian van der Ploeg kepada DW. Di masa lalu, aksi protes dimotori petani kecil, sementara saat ini, paling tidak di Belanda, banyak petani besar yang terlibat di dalamnya, yang mewakili kepentingan agrobisnis.

    (as/hp)

    Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mahkamah Internasional Sidangkan Gugatan Afsel terhadap Israel, RI Tak Ikut Gugat?

    Mahkamah Internasional Sidangkan Gugatan Afsel terhadap Israel, RI Tak Ikut Gugat?

    Den Haag –

    Komnas HAM mendorong Indonesia untuk melakukan intervensi di Mahkamah Internasional (ICJ) dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan. Namun, Indonesia bukanlah negara peratifikasi Konvensi Genosida. Lantas tindakan konkret apa yang bisa dilakukan Indonesia?

    Mahkamah Internasional (ICJ) dijadwalkan menggelar sidang perdana gugatan yang dilayangkan oleh Afrika Selatan terhadap Israel yang dituding melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza pada 11 dan 12 Januari.

    Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan: “Indonesia secara konsisten berdiri tegak bersama bangsa Palestina memperjuangkan hak-haknya serta melawan kekejaman dan penjajahan Israel” dalam pernyataan pers tahunannya untuk 2024.

    Komnas HAM mendorong pemerintah Indonesia “untuk melakukan intervensi di ICJ dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan di ICJ.”

    Akan tetapi, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI mengatakan Indonesia “secara hukum tidak bisa menggugat” karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia bukanlah Negara Pihak negara yang setuju untuk terikat perjanjian internasional berkekuatan hukum.

    Lantas bagaimana Indonesia berperan nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia seperti apa yang terjadi di Gaza saat ini?

    Berikut ini adalah sejumlah hal yang perlu Anda ketahui tentang sidang gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional yang digelar pekan ini.

    Sejumlah warga Palestina berduka atas meninggalnya orang terdekat mereka yang meninggal akibat serangan Israel pada 10 Januari 2024 (Getty Images)

    Apa itu Konvensi Genosida?

    Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida disahkan PBB pada 9 Desember 1948.

    Ahli hukum Rafael Lemkin, yang berkebangsaan Polandia-Yahudi, merancang isi Konvensi dan dia juga yang menemukan kata “genosida”.

    Genosida sendiri adalah tindakan yang bertujuan menghancurkan suatu bangsa, kelompok etnis, ras, atau komunitas penganut agama secara keseluruhan atau sebagian.

    Genosida adalah salah satu kejahatan internasional yang paling sulit dibuktikan.

    Konvensi Genosida PBB secara efektif dilaksanakan pada 12 Januari 1951. Per April 2022, ada 153 negara yang menjadi negara pihak. Negara pihak adalah negara yang setuju untuk terikat perjanjian internasional berkekuatan hukum.

    Apa upaya hukum Afrika Selatan terhadap Israel?

    Gugatan Afrika Selatan diajukan melalui ICJ di Den Haag, Belanda, pada 29 Desember tahun lalu dan Mahkamah dijadwalkan menggelar sidang perdana pada 11 dan 12 Januari minggu ini.

    Afrika Selatan menyusun berkas gugatan setebal 84 halaman yang menyebut aksi-aksi Israel “merupakan sebuah genosida karena mereka berniat menghancurkan” orang-orang Palestina di Gaza “secara substansial”.

    Afrika Selatan mengatakan aksi-aksi genosida ini meliputi pembunuhan, penganiayaan yang berdampak serius terhadap kejiwaan dan fisik, dan secara sengaja membuat kondisi-kondisi yang “menghancurkan [orang-orang Palestina] secara komunitas”.

    Gugatan Afrika Selatan menyebut pernyataan demi pernyataan yang dikeluarkan para pejabat Israel menyiratkan niat genosida.

    Mahkamah Internasional (ICJ) berlokasi di Den Haag, Belanda (Reuters)

    Menurut Juliette McIntyre, seorang dosen hukum dari Universitas South Australia, gugatan terhadap Israel “sangatlah komprehensif” dan “disusun dengan cermat”.

    “Susunan berkas ini merespon semua argumen yang mungkin disebutkan Israel dan juga mengantisipasi klaim-klaim bahwa mahkamah tidak memiliki kewenangan,” ujar McIntyre kepada BBC.

    Teuku Rezasyah, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Bandung, menyoroti kesamaan pandangan antara Afrika Selatan dan Indonesia dalam konteks dukungan terhadap Palestina.

    “Tampaknya terdapat pembagian tanggung jawab di Mahkamah Internasional bagi Indonesia dan Afrika Selatan, yakni dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan dan Dasasila Bandung,” ujar Rezasyah kepada BBC Indonesia.

    Bagaimana posisi Indonesia dalam Konvensi Genosida?

    Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam siaran pers pada Selasa (09/01) mengatakan Komnas HAM Palestina mengimbau mereka untuk mendukung upaya hukum Afrika Selatan di Mahkamah Internasional.

    “[Komnas HAM RI] mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan intervensi di ICJ dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan di ICJ atas dugaan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza Palestina,” tutur Atnike dalam pernyataan tertulisnya.

    Menanggapi rilis Komnas HAM tersebut, Kementerian Luar Negeri mengatakan Indonesia “secara moral dan politis” mendukung sepenuhnya upaya hukum Afrika Selatan atas dugaan genosida Israel di Gaza.

    “Namun secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida dimana Indonesia bukan Negara Pihak,” ujar juru bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan teks yang diterima BBC Indonesia.

    Baca juga:

    “Di sisi lain […]Majelis Umum PBB telah meminta saran dan pendapat Mahkamah Internasional mengenai “status dan konsekuensi hukum” pendudukan Israel terhadap Palestina,” terangnya.

    Dalam kaitan ini, kata Iqbal, pada 19 Februari 2024 mendatang Menlu Retno Marsudi dijadwalkan hadir untuk menyampaikan pendapat lisan di depan Mahkamah Internasional guna mendorong Mahkamah memberikan pendapat lisan seperti yang diminta oleh Majelis Umum PBB.

    Indonesia adalah satu dari beberapa anggota PBB yang tidak menjadi Negara Pihak dalam Konvensi Genosida.

    Dosen senior untuk Kajian Indonesia dari Universitas Queensland, Annie Pohlman, mengatakan dalam makalahnya bahwa Indonesia sepertinya tidak akan meratifikasi Konvensi Genosida juga instrumen HAM kuat lainnya seperti Statuta Roma dalam waktu dekat mengingat sejarah panjang dan kelamnya seperti pelanggaran HAM 1995-1996.

    “Retorika ritualisme hak asasi manusia Indonesia hanya akan bisa menjadi janji-janji kosong,” tulis Pohlman dalam esai bertajuk Indonesia and the UN Genocide Convention: The Empty Promises of Human Rights Ritualism (Indonesia dan Konvensi Genosida PBB: Janji-Janji Kosong Ritualisme Hak Asasi Manusia).

    BBC Indonesia telah memperoleh izin dari Pohlman untuk mengutip makalahnya.

    Secara terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyoroti komitmen pemerintah Indonesia dalam bidang hak asasi manusia (HAM) yang menurutnya “setengah hati”.

    “Dalam kebijakan luar negeri dan sikap RI dalam forum regional maupun multilateral yang membahas krisis hak asasi manusia di sejumlah wilayah maupun dalam kaitan dengan ratifikasi perjanjian internasional […] seperti Suriah dan Palestina, baru sebatas pernyataan moral. Belum ada langkah konkret,” ujar Usman kepada BBC Indonesia.

    Menurut pegiat HAM itu, Indonesia baru sebatas komitmen normatif dan masih bersikap setengah hati di tingkat ratifikasi perjanjian internasional sehingga pelaksanaannya di lapangan menjadi tidak efektif.

    “Bahkan ada sejumlah perjanjian penting yang relevan dengan situasi krisis di Palestina, Ukraina, hingga Myanmar tapi hingga kini tidak kunjung diratifikasi. Contohnya Konvensi Genosida, Konvensi Pengungsi dan Statuta Roma.”

    Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menyanggah tuduhan bahwa negaranya melakukan genosida di ICJ dalam sidang pada Desember 2019 silam (Reuters)

    “Bahkan agenda ratifikasi Statuta Roma kini dihapus dari RANHAM [Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia],” ujar Usman.

    Implikasinya, kata Usman, adalah Indonesia semakin kehilangan pijakan untuk berperan secara nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia.

    Menanggapi pertanyaan mengenai kenapa Indonesia masih belum meratifikasi perjanjian relevan untuk krisis HAM seperti Konvensi Genosida PBB, Usman menjawab: “Indonesia memiliki sejarah kekerasan politik yang panjang”.

    “Termasuk yang dapat digolongkan ke dalam jenis kejahatan paling serius seperti kejahatan kemanusiaan dan genosida,” ujar Usman.

    Sementara menurut Teuku Rezasyah, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Genosida “karena belum adanya kepaduan sikap diantara pemerintah, parlemen, dan masyarakat umum”.

    Apa Indonesia bisa berperan lebih banyak terkait Palestina?

    Menurut Kishino Bawono, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan dengan fokus kajian Timur Tengah, posisi Indonesia di peta perpolitikan dunia belum bisa dikatakan middle power (kekuatan menengah) apalagi major power (kekuatan besar).

    Hal ini membuat pengaruh Indonesia di mata internasional tidak akan terlalu signifikan dalam konteks menyuarakan isu kemanusiaan di Palestina.

    “Tidak heran jika memang kita hanya sibuk dengan pernyataan-pernyataan saja dan pertemuan-pertemuan yang juga menghasilkan pernyataan-pernyataan serta resolusi tanpa realisasi signifikan,” tuturnya.

    Di sisi lain, Kishino menambahkan bahwa Indonesia “masih dibebani isu-isu kemanusiaan” di negeri seperti ini.

    Akademisi ini menggarisbawahi kasus kekerasan kepada pengungsi Rohingya di Aceh yang sempat viral pada bulan Desember 2023.

    Baca juga:

    Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Indonesia tentang Palestina pun, menurut Kihsino, “juga akan terasa munafik dengan sempat merebaknya sentimen anti pengungsi Rohingnya di Indonesia beberapa waktu terakhir ini.”

    “Di satu sisi menyuarakan seruan membela Palestina, tapi kemudian melakukan tindak kekerasan kepada pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia,” ujarnya.

    Lalu, tanpa meratifikasi Konvensi Genosida, apakah Indonesia berperan lebih dalam mendukung Palestina?

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan implikasi dari tidak diratifikasinya Konvensi Genosida dan Statuta Roma adalah Indonesia semakin kehilangan pijakan untuk berperan secara nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia.

    Hampir satu juta orang etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar pada 2017 dan sebagian dari mereka menuju Indonesia (Reuters)

    Kendati demikian, Teuku Rezasyah, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Bandung, memiliki pendapat lain.

    “Konvensi Genosida yang ada hingga saat ini, cenderung memojokkan negara berkembang saja. Tidak mampu menyebut genosida di masa lalu, yang telah dilakukan oleh negara-negara berkebudayaan Eropa, atas wilayah jajahan mereka di Asia, Afrika, dan Latin Amerika,” ujar Rezasyah kepada BBC Indonesia.

    Menurut dia, Indonesia masih bisa melakukan langkah-langkah konkret lainnya seperti mendukung saran Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memboikot produk yang berhubungan dengan Israel di dalam negeri dan juga menggalang solidaritas Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok (GNB) di seluruh dunia dalam mendukung Palestina.

    Seberapa efektif Mahkamah Internasional dalam menyidangkan kasus?

    Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, mengatakan lembaga peradilan internasional kerap tidak efektif dalam menegakkan putusan yang telah dibuat karena “tidak ada penegak hukum yang dapat memaksakan putusan”.

    “Dalam masyarakat internasional, yang berlaku adalah hukum rimba yaitu siapa yang kuat dia yang menang. Might is Right,” ujarnya.

    Walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Genosida, Hikmahanto mengatakan Indonesia tetap bisa memanfaatkan resolusi Majelis Umum PBB yang meminta advisory opinion (saran dan pendapat) dari Mahkamah Internasional (ICJ).

    Juru bicara Kemenlu Indonesia Lalu Muhammad Iqbal sebelumnya mengatakan Menlu Retno Marsudi telah dijadwalkan menyampaikan pendapat lisan di depan Mahkamah Internasional terkait hal ini.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kabareskrim Cek Perlengkapan Pengamanan Piala Dunia U-17

    Kabareskrim Cek Perlengkapan Pengamanan Piala Dunia U-17

    Surabaya (beritajatim.com) – Kabareskrim Polri, Komjem Wahyu Widada mengecek langsung perlengkapan serta personel pengamanan Piala Dunia U-17 yang akan dibuka di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jumat (10/11/2023). Dia memimpin apel gelar pasukan Operasi Aman Bacuya 2023, dalam rangka pengamanan FIFA U-17 World Cup 2023, di Lapangan Upacara Mapolda Jatim, pada Kamis (9/11/2023).

    Apel gelar pasukan Operasi Aman Bacuya 2023 ini digelar secara serentak di empat Polda, yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Jateng dan Polda Jatim, yang menjadi venue Piala Dunia 2023 FIFA U-17.

    Apel Gelar Pasukan ini dilaksanakan sebagai sarana untuk mengecek kesiapan personel dan kelengkapan sarana prasarana Polri, baik berupa Alat Khusus (Alsus) maupun Alat Material Khusus (Almatsus) beserta peralatan lainnya.

    Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyampaikan dalam amanatnya, ini merupakan suatu kebanggaan dan sekaligus prestasi dimana indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA U-17 World Cup tahun 2023.

    “Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang ada di Asia Tenggara, yang ditunjuk untuk menjadi tuan rumah, untuk itu kita yang hadir di event ini harus bangga karena menjadi bagian dari sejarah untuk melakukan pengamanan peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia,” papar Jenderal Bintang tiga itu, dalam amanatnya.

    “Kita semua akan menjadi bagian yang ikut dikenang oleh dunia, bahwa penyelenggaraan FIFA U-17 World Cup tahun 2023 yang diselenggarakan di Indonesia berjalan dengan lancar dan aman,” imbuhnya.

    BACA JUGA:
    4 Stadion yang Digunakan Untuk Piala Dunia U-17 2023

    Lebih lanjut Kabareskrim Polri yang juga sebagai Kasatgas Ops Aman Bacuya 2023 ini menjelaskan, FIFA U-17 World Cup tahun 2023 yang diselenggarakan di Indonesia akan diikuti oleh 24 negara peserta, yaitu Kanada, Meksiko, Panama, Amerika Serikat, Brasil, Argentina, Ekuador, Venezuela, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Inggris, Perancis, Jerman, Polandia, Spanyol, Senegal, Maroko, Mali, Burkina Faso, Indonesia (tuan rumah), Uzbekistan, Iran, Korea Selatan dan Jepang.

    Pelaksanaan pertandingan FIFA U-17 World Cup 2023 ini akan digelar di empat stadion yaitu, stadion Jakarta Internasional Stadium (DKI Jakarta), stadion Si Jalak Harpa (Jabar), stadion Manahan (Jateng) dan Gelora Bung Tomo (Jatim) serta beberapa lokasi atau lapangan yang akan digunakan sebagai tempat latihan, baik stadion maupun tempat latihan harus dilakukan pengamanan secara maksimal.

    “Polri mulai tanggal 10 November 2023 sampai dengan 4 Desember 2023 (selama 25 hari), akan melaksanakan operasi Aman Bacuya 2023 dalam rangka pengamanan penyelenggaraan FIFA U-17 World Cup tahun 2023, Polri
    bersinergi dengan TNI serta seluruh komponen pengamanan lainnya,” tandasnya.

    “Rencana operasi telah disusun untuk dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pengamanan. petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan juga telah diberikan baik melalui rapat koordinasi maupun surat telegram dan telah dilaksanakan latihan pra operasi baik secara parsial oleh empat Satgas Pamwil dan Satgas Mabes Polri yang dilibatkan dalam operasi aman bacuya 2023,” lanjutnya.

    Kasatgas Ops Aman Bacuya Komjen Wahyu Widada juga mengatakan. Meskipun FIFA U-17 World Cup tahun 2023 adalah piala dunia usia muda dan untuk penonton segmennya adalah pemuda dan remaja usia dibawah 17 tahun namun terdapat beberapa hal yang harus diantisipasi dalam pengamanan penyelenggaraan FIFA U-17 World Cup tahun 2023 diantaranya sebagai berikut:

    1. kerumunan (crowd) di pintu masuk stadion.
    2. kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
    3. gesekan fisik antar supporter dan pendukung kesebelasan.
    4. penghadangan, penyerangan, pelemparan terhadap wasit, pemain dan tim official.
    5. pelemparan kembang api (flare) ke lapangan.
    6. spanduk yang dibawa suporter bersifat politik maupun dukungan terhadap salah satu negara
    yang berkonflik (konflik Israel-Palestina).
    7. aksi ancaman bom, bom bunuh diri dan penyerangan terhadap aparat keamanan (tni/polri).
    8. aksi kejahatan konvensional, kejahatan jalanan dan aksi premanisme.
    9. aksi sabotase jalannya rangkaian FIFA World Cup U-17 2023.
    10. kejadian kontijensi dan bencana alam.

    BACA JUGA:
    Jelang Matchday Piala Dunia U17, Berbagai Tim Nasional Gelar Familiarisasi dengan Stadion GBT

    “Dalam pelaksanaan pengamanan kegiatan yang berskala Internasional ini, tentu kita tidak ingin membuat kesalahan sekecil apapun, oleh karena itu kita persiapkan semaksimal mungkin mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
    pengendaliaannya. Kita memiliki sumber daya yang cukup baik personel maupun sarana dan prasarananya,” paparnya.

    Kepercayaan pemerintah terhadap TNI-Polri untuk menjadi bagian dari pengamanan event yang sangat penting ini harus dimaknai dengan melaksanakan tugas pengamanan sebaik-baiknya.

    “Kita jangan under estimate, jangan pernah menganggap biasa-biasa saja, waspadai setiap potensi ancaman sekecil apapun yang dapat mengganggu jalannya penyelenggaraan FIFA U-17 World Cup tahun 2023, seluruh rangkaian penyelenggaraan FIFA U-17 World Cup tahun 2023 ini merupakan pertaruhan negara kita dikancah dunia Internasional dimana kita menjadi
    bagian didalamnya,” tandasnya.

    Pada tanggal 23 Juni 2023 FIFA mengumumkan Indonesia sebagai tuan rumah baru menggantikan Peru, dipilihnya Indonesia sebagai tempat diselenggarakannya FIFA U-17 World Cup tahun 2023 ini merupakan keuntungan tersendiri terutama bagi dunia pariwisata di Indonesia.

    “Oleh karena itu, mari secara bersama kondisi tersebut kita jaga dengan menghadirkan rasa aman di masyarakat. Kehadiran TNI-Polri dan unsur keamanan lainnya ditengah-tengah masyarakat harus menjadi sosok pelindung, pengayom dan pelayan sehingga masyarakat merasa nyaman,” jelasnya.

    “Kegiatan pengamanan yang kita laksanakan saat ini menjadi moment untuk menunjukkan jati diri kita kepada masyarakat dan dunia internasional bahwa tnipolri sebagai sosok yang humanis, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat tanpa pamrih dan pandang bulu,” imbuhnya. [uci/beq]

  • Tentara Polandia Tembak Migran Suriah di Perbatasan dengan Belarus

    Tentara Polandia Tembak Migran Suriah di Perbatasan dengan Belarus

    Warsaw –

    Seorang migran Suriah berusia 23 tahun ditembak dan dilukai oleh seorang tentara Polandia ketika ia mencoba melintasi perbatasan dari Belarus. Kantor Kejaksaan Polandia mengatakan penyelidikan telah dibuka atas insiden tersebut.

    “Polisi militer membuka penyelidikan,” kata jaksa Radoslaw Wiszenko dari kota timur laut Bialystok kepada kantor berita PAP, seperti dilansir AFP, Senin (6/11/2023).

    “Menurut informasi saya, itu adalah kecelakaan yang terjadi ketika tentara tersebut tersandung di jalan setapak,” tambahnya.

    Anggota Asosiasi Intervensi Hukum dan kelompok perbatasan Grancia, Aleksandra Chrzanowska, menceritakan kejadian itu berdasarkan pengakuan korban. Saat itu, kata dia, korban tengah melintasi hutan bersama kelompok migrannya, tiba-tiba tertembak di punggungnya.

    “Saat dia melintasi hutan bersama sekelompok migran lainnya, sebuah jeritan terdengar di belakang mereka, diikuti dengan tembakan yang mengenai punggungnya,” kata Chrzanowska.

    Chrzanowska menyebut pemuda asal Suriah yang menjalani operasi itu ingin mengajukan permohonan perlindungan internasional.

    Pemerintah Polandia membangun penghalang logam di sepanjang perbatasan dengan Belarus pada tahun 2022 dan mengerahkan pasukan militer dan polisi dalam jumlah besar ke wilayah tersebut untuk mencegah para migran menyeberang secara ilegal, yang menurut para kritikus didorong oleh Minsk.

    Menurut LSM yang bekerja di wilayah perbatasan, setidaknya terdapat 50 kematian yang dikonfirmasi di perbatasan Polandia-Belarus sejak dimulainya krisis migrasi di wilayah tersebut pada musim panas tahun 2021. Nasib 200 migran lainnya tidak diketahui.

    Lihat juga Video ‘Ledakan Bom Mobil di Suriah, 15 Orang Tewas’:

    (fas/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pencuri Perhiasan di Polandia Nyamar Jadi Manekin demi Kelabui Sekuriti

    Pencuri Perhiasan di Polandia Nyamar Jadi Manekin demi Kelabui Sekuriti

    Warsawa –

    Pria di Polandia berusia 22 tahun ditangkap polisi usai menyamar menjadi manekin di sebuah toko. Ia diketahui hendak mencuri perhiasan di pusat perbelanjaan di Warsawa.

    Dilansir AFP, Jumat (20/10), setelah masuk toko yang diincarnya, pelaku “mengenakan pakaian baru, lalu berdiri diam di jendela seperti manekin untuk mengelabui penjaga keamanan dan kamera pengintai” kata juru bicara kepolisian Warsawa, Robert Szumiata.

    Setelah toko tutup, pelaku beraksi. Ia mengambil perhiasan dari stand pusat perbelanjaan sebelum akhirnya ditangkap.

    “Kami belum pernah melihat yang seperti ini,” kata Szumiata kepada AFP.

    Ia didakwa melakukan pencurian dan perampokan. Pria tersebut terancam hukuman 10 tahun penjara.

    (isa/isa)

  • Jalan Penuh Liku Menuju Perluasan Uni Eropa

    Jalan Penuh Liku Menuju Perluasan Uni Eropa

    Jakarta –

    Sejak Februari lalu, sebuah konsensus baru telah disepakati di Brussels: Uni Eropa perlu tumbuh lebih besar. Anggota-anggota Uni Eropa (UE) yang dulunya skeptis terhadap perluasan, kini mulai berpikir serius untuk menyambut calon-calon anggota baru seperti Ukraina, Moldova, dan negara-negara Balkan Barat lainnya ke dalam keanggotaan mereka.

    Pergeseran ini dipicu oleh invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Sebelumnya calon-calon anggota EU harus melewati serangkaian reformasi politik dan rintangan hukum yang berat untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya Makedonia Utara yang sudah antre sejak tahun 2005, masih juga belum diterima jadi anggota EU.

    Saat ini, pola pikir telah berubah. Seperti yang diungkapkan oleh seorang diplomat Uni Eropa: “Perluasan adalah sebuah kenyataan yang ada saat ini. Hal tersebut baru terjadi sejak sekitar satu setengah tahun yang lalu.”

    Namun Brussels mempunyai pekerjaan rumah sendiri yang harus diselesaikan jika ingin konsensus politik ini berjalan lancar. “Sebelum melakukan pembicaraan yang realistis dengan negara-negara yang ingin bergabung, kita harus memikirkan seperti apa sebenarnya perluasan UE itu – dan sejauh itulah jadinya,” ujar diplomat yang meminta untuk tidak disebutkan namanya itu mengatakan. DW.

    Memberikan keseimbangan kekuatan

    Pembicaraan soal perluasan EU telah dimulai. Awal bulan ini, sekelompok peneliti yang mendapat penugasan dari Prancis dan Jerman meluncurkan makalah yang penuh dengan gagasan tentang cara kerja dan jalan menuju ke arah itu. Thu Nguyen, seorang peneliti senior di bidang kebijakan dan Jacques Delors Center di Berlin, termasuk di antara mereka. Dia mengatakan kepada DW bahwa memikirkan kembali cara UE mengambil keputusan bisa menjadi tantangan politik yang paling besar.

    Daftar resmi negara-negara kandidat UE masih mengular: Ukraina, Moldova, Albania, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Makedonia Utara, Serbia dan Turki. Georgia dan Kosovo juga dianggap sebagai “kandidat potensial”.

    Namun meski beranggotakan 27 negara, blok tersebut terkadang kesulitan mengambil tindakan. Langkah kebijakan luar negeri seperti memberikan sanksi kepada Rusia memerlukan dukungan bulat, yang berarti negosiasi kadang-kadang bisa memakan waktu berbulan-bulan karena negara-negara anggota harus memikirkan apa saja yang akan dilarang atau aset mana yang akan dibekukan.

    Di bawah sistem yang berlaku saat ini, Ukraina – dengan populasi lebih dari 40 juta jiwa – akan menjadi salah satu negara paling kuat secara politik di UE. “Semakin banyak negara anggota, semakin besar risiko adanya pemain veto yang menghalangi keputusan,” kata Nguyen.

    Oleh karena itu, Nguyen dan timnya menyarankan untuk menghapuskan suara bulat dan menghitung ulang jumlah suara mayoritas yang memenuhi syarat untuk memastikan UE yang lebih besar masih memiliki “kapasitas untuk bertindak.” Secara kontroversial, usulan tersebut juga akan mempersulit negara-negara besar seperti Prancis dan Jerman untuk memblokir kesepakatan.

    Namun reformasi seperti itu memerlukan perubahan undang-undang dasar blok, dan memerlukan dukungan dari negara-negara anggota yang akan kehilangan kekuasaan akibat perombakan tersebut. Dan, seperti yang diakui Nguyen, “suasana politik saat ini tidak terlalu mendukung perubahan perjanjian.”

    Sengketa gandum di Ukraina menunjukkan potensi peningkatan anggaran

    Lalu ada pertanyaan tentang bagaimana membagi dana UE untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang lebih dalam. Sebagian besar kandidat anggota UE yang saat ini antri, memiliki Produk Domestik Brutoo (PDB) per kapita yang lebih rendah dibandingkan negara anggota termiskin di blok tersebut, Bulgaria – dan dengan sekitar sepertiga dari anggaran Brussels saat ini dialokasikan untuk subsidi pertanian, kedatangan negara besar di bidang pertanian, Ukraina, akan secara radikal mengubah pola distribusi dana subsidi yang ada saat ini.

    Bulan lalu, Polandia, Slovakia dan Hongaria mengumumkan rencana embargo sepihak terhadap gandum Ukraina, untuk melindungi produsen mereka sendiri dari potensi penurunan harga. Bagi mantan komisaris perdagangan UE, Phil Hogan, hal ini menyiratkan jalan yang sulit di masa depan.

    “Harus ada perubahan kelembagaan besar-besaran, perubahan anggaran besar-besaran, dan adaptasi kebijakan terhadap kenyataan baru,” kata Hogan kepada DW. “Ukraina adalah negara besar dengan kepentingan pertanian yang besar. Dan gagasan bahwa kita akan mampu mengatasi masalah Ukraina menjadi anggota dengan kebijakan pertanian Uni Eropa yang terintegrasi penuh, akan menjadi tantangan besar.”

    “Bahkan berdasarkan pengalaman sebelumnya, terdapat sensitivitas seputar masalah perdagangan dengan Ukraina,” tambahnya. “Ketegangan antara Ukraina dan Eropa sehubungan dengan pertanian bukanlah hal yang baru – namun bisa Anda bayangkan tantangan seperti apa yang akan dihadapi para petani Eropa dalam konteks jika Balkan Barat dan Ukraina serta negara-negara lain menjadi bagian tak terpisahkan dari EU nantinya. “

    Namun, Hogan tetap berharap: “Saya sangat mendukung perluasan Uni Eropa dan memasukkan negara-negara Eropa yang mungkin tidak kita sukai ke dalam EU, ketimbang mereka berpaling ke kelompok Eropa lainnya yang tidak kita inginkan,” ujarnya secara terselubung mengacu pada pengaruh Rusia.

    “Politik adalah seni untuk mewujudkan apa yang mungkin terjadi dan saya berharap negara-negara anggota EU akan mengembangkan diri mereka sendiri dan warga negara mereka akan mengembangkan diri mereka untuk memastikan bahwa lingkungan kita berada dalam kondisi yang tidak terlalu tegang.”

    Berakhirnya persatuan yang semakin erat?

    Ada berbagai pertanyaan kecil mengenai berfungsinya UE yang lebih besar yang juga perlu dijawab: Berapa banyak lagi anggota parlemen yang akan masuk Parlemen Eropa? Berapa banyak lagi bahasa resmi UE yang ada? Bisakah setiap negara mempertahankan anggota Komisi Eropa yang berdedikasi?

    Mengingat permasalahan hukum dan politik yang mungkin terjadi di masa depan, beberapa pihak berpendapat sudah waktunya untuk memperluas definisi blok tersebut. Minggu ini, para pemimpin Eropa menuju ke Spanyol untuk menghadiri pertemuan ketiga Komunitas Politik Eropa (EPC). Dalam EPC, visi mengenai hubungan antarpemerintah yang lebih luas mulai terlihat.

    Pembentukan EPC digagas Presiden Perancis Emmanuel Macron. Ketika ia pertama kali mengemukakan gagasan tersebut secara terbuka pada tahun 2022, Macron mengatakan, dibutuhkan waktu “puluhan tahun” bagi Ukraina untuk bergabung dengan UE, dan mengusulkan pembentukan kelompok baru yang “akan memungkinkan negara-negara Eropa yang demokratis” untuk “menemukan ruang baru bagi kerja sama politik dan keamanan.”

    Saat ini, EPC secara formal tidak lebih dari sekedar ruang diskusi, tanpa struktur, hak suara, atau perjanjian yang mapan. Namun ini adalah satu-satunya forum yang menyatukan komunitas luas yang beranggotakan 45 undangan. EPC mencakup semua negara dan kandidat UE, negara-negara kaya yang berada di luar blok tersebut seperti Swiss, Norwegia, dan Inggris, serta bahkan negara-negara yang tengah bertikai Armenia dan Azerbaijan. Rusia tidak ada dalam daftar tamu.

    Bagi Thu Nguyen dan rekan-rekan penelitinya, struktur yang lebih longgar ini dapat memberikan petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi jika UE gagal menyepakati rencana ekspansinya.

    Mereka menyarankan mungkin ada “lingkaran dalam” inti yang terdiri dari negara-negara UE yang terintegrasi erat, kemudian UE yang lebih luas, kemudian “anggota asosiasi” tingkat berikutnya yang menikmati beberapa manfaat terkait dengan pasar tunggal blok tersebut, dan “lingkaran luar” yang didasarkan pada EPC, yang menurut Nguyen “tidak akan mencakup segala bentuk integrasi dengan undang-undang UE yang mengikat… melainkan kerja sama berdasarkan pertimbangan geostrategis.”

    Siap untuk tahun 2030?

    Namun potensi pendekatan multicepat ini mungkin terbukti tidak populer, karena dipandang oleh sebagian orang sebagai hal yang menciptakan warga negara kelas dua di klub UE. Perdana Menteri Ukraina Dennis Shmyhal baru-baru ini mengatakan kepada media Politico bahwa negaranya “melakukan semua upaya maksimal untuk memastikan bahwa Ukraina akan menjadi anggota penuh Uni Eropa.”

    Komisi Eropa sering kali menegaskan, aksesi adalah proses yang berdasarkan prestasi dan tidak memiliki batas waktu. Namun, Presiden Dewan Eropa Charles Michel baru-baru ini menegaskan, blok tersebut harus siap untuk diperluas pada tahun 2030.

    Thu Nguyen juga mendukung target akhir dekade tersebut– namun ketika ditanya apakah target tersebut realistis, ia menjawab singkat: “Sulit untuk membuat prognosis.”

    “Ini adalah proses jangka panjang,” pungkas Nguyen. “Sementara kita masih berada di tingkat awal diskusi dan perdebatan.”

    ap/as

    (ita/ita)