Negara: Polandia

  • Indonesia Siap Jadi Anggota OECD, Menko Airlangga: Kami Bangga Jadi yang Pertama di ASEAN – Halaman all

    Indonesia Siap Jadi Anggota OECD, Menko Airlangga: Kami Bangga Jadi yang Pertama di ASEAN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama dengan Duta Besar RI di Paris, Mohamad Oemar, mengadakan pertemuan dengan beberapa Duta Besar dan Perwakilan Negara OECD, di Wisma Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris Selasa (4/3/2025).

    Pertemuan dilakukan di tengah rangkaian kunjungan kerjanya di Paris, Prancis.

    Dalam kesempatan tersebut, hadir Duta Besar Australia, Duta Besar Jepang serta Wakil Duta Besar Jerman, Belanda, dan Polandia.

    Para Duta Besar tersebut merupakan perwakilan dari negara-negara sahabat yang telah memberikan atau berjanji memberikan komitmen dukungan bagi percepatan proses aksesi Indonesia di OECD.

    Dalam pertemuan hangat yang dibarengi santap makan malam tersebut, Airlangga menyampaikan apresiasi atas dukungan negara-negara sahabat terhadap upaya Indonesia untuk bergabung di OECD, mulai dari dibukanya diskusi aksesi pada Februari 2024 hingga tahapan asesmen mandiri yang saat ini sedang berjalan.

    “Indonesia bangga menjadi negara pertama di ASEAN yang menjadi negara aksesi OECD,” ujar Airlangga.

    Langkah strategis Indonesia untuk bergabung ke dalam OECD ini memotivasi negara ASEAN lainnya, yakni Thailand yang menyusul di bulan Juni 2024.

    “Prioritas Pemerintah Indonesia saat ini adalah meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mencapai target pertumbuhan 8 persen secara bertahap,” ujar Airlangga kepada para Duta Besar dan Perwakilan negara mitra.

    Oleh karena itu, bergabungnya Indonesia di OECD akan mendukung cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

    Hal ini dimungkinkan mengingat proses transisi dan transformasi struktural dapat memperluas akses pasar, permodalan, keterampilan, dan teknologi.

    Transformasi segala bidang ini diperlukan karena Indonesia perlu mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 6 persen-8?lam 20 tahun ke depan, agar dapat keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah (middle-income trap).

    Pemerintah Indonesia menargetkan akan menyelesaikan proses aksesi OECD dalam jangka waktu tiga sampai empat tahun ke depan.

    Selanjutnya untuk menjaga momentum dan sinergi program Pemerintah, aksesi Indonesia di OECD telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

    Menko Airlangga menyampaikan perkembangan dan langkah strategis ke depan terkait aksesi OECD.

    “Target Indonesia adalah menyampaikan draf Initial Memorandum sebelum Juni 2025 ini, agar siap menandai langkah Peta Jalan Aksesi pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri di bulan Juni 2025.

    Selanjutnya, Menko Airlangga juga menegaskan ‘Indonesia akan mempercepat penyelarasan seluruh substansi instrumen OECD.

    Untuk mendukung tahap-tahap aksesi tersebut, Sekretariat Tim Nasional OECD telah mengidentifikasi kebutuhan dukungan kapasitas pada beberapa area penting, proses implementasi yang komprehensif, dan potensi penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Dalam kesempatan ini, Airlangga membuka peluang kolaborasi dan dukungan dengan para negara-negara OECD untuk berpartisipasi dalam proses aksesi Indonesia.

    Area utama yang diperlukan Indonesia adalah peningkatan awareness dan kapasitas dalam bentuk Seminar atau Workshop, pendampingan teknis dan penyediaan Tim Ahli di Kementerian/Lembaga, dan dukungan dalam penempatan Perwakilan Indonesia di Sekretariat OECD.

    “Penguatan hubungan antara Indonesia, Negara-negara Anggota OECD, dan Sekretariat OECD di Paris sangat penting dalam strategi percepatan aksesi Indonesia,” ujar Airlangga.

    Pada pertemuan ini, Menko Airlangga didampingi oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso; Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Edi Prio Pambudi; dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Ferry Ardiyanto.

  • Strategi Trump dan Dampaknya, Apakah Eropa Siap Mandiri Secara Militer?

    Strategi Trump dan Dampaknya, Apakah Eropa Siap Mandiri Secara Militer?

    Jakarta

    Taktik Donald Trump dalam menggunakan ancaman untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dalam bisnis dan politik semakin menjadi kebiasaan di kalangan pemimpin politik global. Namun, laporan mengenai kesepakatan di balik layar antara Presiden AS dan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri perang di Ukraina telah mengejutkan banyak pemimpin dunia, terutama di Eropa. Mereka khawatir Trump akan menarik perlindungan militer AS dari benua itu.

    Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menanggapi kekhawatiran ini dengan mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan Inggris menjadi 2,5% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2027, naik dari 2,3% saat ini. Ia menekankan bahwa investasi ini harus diikuti dengan peningkatan pengeluaran pertahanan di tahun-tahun mendatang. Langkah ini mencerminkan komitmen Inggris untuk “mengamankan perdamaian yang adil dan abadi di Ukraina” serta memperkuat keamanan kolektif Eropa.

    Di Jerman, para pemimpin politik masih berupaya merumuskan respons terhadap seruan Starmer untuk membentuk “Koalisi Negara yang Bersedia” di Eropa guna mengambil alih pertahanan benua tersebut. Setelah pemilihan umum baru-baru ini, Friedrich Merz, pemimpin aliansi partai konservatif CDU/CSU, keluar sebagai pemenang dan tengah bernegosiasi dengan Partai Sosial Demokrat yang dipimpin Kanselir Olaf Scholz, yang akan segera lengser, untuk membentuk pemerintahan baru. Salah satu isu utama dalam negosiasi ini adalah pelonggaran aturan pinjaman Jerman guna membiayai peningkatan anggaran pertahanan.

    Seberapa serius ancaman Rusia?

    Selama beberapa dekade, anggota NATO di Eropa mengandalkan Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi dan militer terbesar dalam aliansi ini untuk memikul beban utama pertahanan. Kini, para pemimpin Eropa mulai mempertimbangkan kemungkinan runtuhnya NATO jika Trump menarik dukungan AS.

    Rafael Loss, pakar pertahanan dan keamanan dari Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (ECFR), mengatakan kepada DW bahwa tidak ada risiko langsung dari “pasukan Rusia yang berdiri di luar Berlin besok.” Namun, ia memperingatkan bahwa Rusia berupaya “memecah belah NATO dan Uni Eropa guna memperoleh dominasi militer di Eropa.”

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Lembaga pemikir Bruegel yang berbasis di Brussels bahkan menilai bahwa serangan Rusia terhadap negara anggota Uni Eropa adalah kemungkinan yang nyata.

    “Penilaian oleh NATO, Jerman, Polandia, Denmark, dan negara-negara Baltik menempatkan Rusia siap untuk menyerang dalam waktu tiga hingga sepuluh tahun,” kata lembaga pemikir itu dalam sebuah analisis baru-baru ini.

    Sebagai respons terhadap perang Rusia di Ukraina, Jerman membentuk dana khusus sebesar €100 miliar ($103 miliar) untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya yang telah lama terabaikan. Meski dana tersebut belum sepenuhnya dibelanjakan, alokasinya sudah ditetapkan. Namun, peningkatan anggaran pertahanan reguler Jerman belum terjadi secara signifikan.

    Tantangan dalam menggantikan militer AS

    Para ekonom Bruegel menghitung bahwa bantuan militer AS untuk Ukraina pada 2024 mencapai €20 miliar (sekitar Rp348,4 triliun) dari total €42 miliar (sekiar Rp730,5 triliun). “Untuk menggantikan AS, Uni Eropa hanya perlu mengalokasikan 0,12% dari PDB-nya, angka ini dinilai masih terjangkau,” ujar mereka dalam analisisnya.

    Bruegel juga menguraikan kebutuhan Eropa agar tetap mampu mempertahankan diri jika AS menarik diri dari NATO. Selain menggantikan brigade tempur, kapal, dan pesawat tempur AS, Eropa juga harus meningkatkan kapasitas di bidang intelijen, komunikasi, dan infrastruktur komando untuk mengerahkan unit militer yang besar dan kompleks.

    Kapabilitas militer Jerman, misalnya, masih jauh dari memadai. Janji Berlin untuk menyediakan dua divisi bagi NATO, dengan jumlah sekitar 40.000 tentara, menghadapi kendala besar. Menurut Bruegel, kontribusi Jerman yang lebih realistis, mengingat ukuran negaranya, seharusnya mendekati 100.000 tentara.

    Meskipun akuisisi perangkat keras militer terutama merupakan “permainan angka,” Bruegel menekankan bahwa membangun “kapabilitas lunak,” seperti struktur operasional dan pengalaman militer, jauh lebih sulit. Proses ini bisa memakan biaya ratusan miliar euro dan berlangsung selama bertahun-tahun.

    Jack Allen-Reynolds, wakil kepala ekonom untuk zona euro di Capital Economics, memperkirakan bahwa belanja pertahanan Eropa perlu ditingkatkan secara signifikan. Ia memperkirakan tambahan €250 miliar (sekitar Rp4.340 triliun) per tahun akan diperlukan dalam jangka pendek, yang akan meningkatkan anggaran pertahanan Uni Eropa menjadi sekitar 3,5% dari PDB.

    Bagaimana cara membiayai persenjataan Eropa?

    Allen-Reynolds mengusulkan beberapa opsi pendanaan untuk peningkatan belanja militer ini. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan fungsi Bank Investasi Eropa (EIB) atau mendirikan “bank persenjataan” baru guna mendukung sektor pertahanan tanpa membebani anggaran nasional secara langsung.

    Alternatif lain adalah melalui EIB, yang dapat memberikan pinjaman kepada perusahaan pertahanan atau menerbitkan obligasi khusus untuk proyek militer. Pendekatan ini tidak secara langsung membiayai personel atau peralatan militer, tetapi mendukung produsen senjata Eropa dalam meningkatkan produksi.

    “Opsi termudah,” menurut Allen-Reynolds, adalah jika Uni Eropa meluncurkan program pinjaman bersama yang mirip dengan dana pemulihan pandemi NextGenerationEU senilai €750 miliar (sekitar Rp13.000 triliun). Program ini akan memberikan akses murah ke pasar keuangan berkat peringkat kredit AAA Uni Eropa dan memungkinkan negara-negara dengan keterbatasan fiskal untuk menghindari peminjaman dari anggaran nasional mereka sendiri.

    Namun, gagasan penerbitan Eurobonds seperti ini telah lama ditentang oleh semua partai politik utama di Jerman, termasuk Merz.

    Dampak terhadap ekonomi zona euro?

    Dari perspektif makroekonomi, Bruegel berpendapat bahwa peningkatan belanja pertahanan berbasis utang bahkan dapat mendorong aktivitas ekonomi Eropa di tengah ancaman perang dagang yang berpotensi melemahkan permintaan eksternal.

    Ancaman Trump untuk memberlakukan tarif tinggi pada mobil-mobil Eropa telah menyebabkan para investor menjual saham industri otomotif dan mengalihkan investasinya ke sektor pertahanan, yang dianggap memiliki prospek pertumbuhan lebih baik.

    Rafael Loss dari ECFR menambahkan bahwa ekspansi militer Jerman dapat membawa dampak positif bagi ekonomi nasional serta membantu mengatasi perlambatan pertumbuhan. “Jika pekerjaan di rantai pasok otomotif dapat dialihkan ke produksi alat pertahanan, ini bisa memberikan manfaat ekonomi,” ujarnya, seraya mengingatkan agar tidak melebih-lebihkan dampaknya secara keseluruhan.

    Artikel ini diadpatasi dari DW dalam bahasa Inggris.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Perang Dagang Makin Panas, Menko Airlangga Percepatan Aksesi RI Jadi Anggota OECD

    Perang Dagang Makin Panas, Menko Airlangga Percepatan Aksesi RI Jadi Anggota OECD

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis untuk mempercepat aksesi Indonesia menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD.

    Selama 3—5 Maret 2025, Airlangga dijadwalkan bertemu dengan Menteri Keuangan Prancis Eric Lombard, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann, dan sejumlah Duta Besar Negara OECD seperti Australia, Jepang, Belanda, Inggris, Polandia, Irlandia, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan.

    “Pertemuan dengan Sekjen OECD diperlukan untuk membahas langkah lanjutan terkait proses aksesi Indonesia, terutama penyampaian Initial Memorandum Indonesia pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri pada Juni 2025,” ujar Airlangga dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (5/3/2025).

    Proses aksesi Indonesia ke OECD sendiri harus melalui proses evaluasi yang mendalam terkait aspek tata kelola ekonomi, tata kelola publik, serta kemampuan, kapasitas, dan peran di tataran regional dan global.

    Airlangga menyatakan pemerintah tengah dalam tahap merampungkan dokumen Initial Memorandum untuk menilai kesesuaian antara kebijakan, regulasi, dan standar Indonesia terhadap instrumen OECD.

    Politisi Partai Golkar itu pun mengaku akan menyampaikan berbagai inisiatif dan reformasi kebijakan yang telah dilakukan Indonesia untuk mendorong proses aksesi OECD ini. Dia turut akan meyakinkan sejumlah Duta Besar negara OECD untuk menindaklanjuti komitmen dukungan terhadap aksesi Indonesia.

    “Dukungan dari beberapa negara mitra sudah dimanfaatkan, sementara komitmen beberapa negara yang lain perlu didorong realisasinya,” kata Airlangga.

    Sebagai informasi, pertemuan Airlangga dengan OECD ini dilakukan di tengah ekskalasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China, Meksiko, dan Kanada.

    Perang dagang antara AS-China misalnya. Pemerintah AS mengumumkan kenaikan pungutan tambahan atas sejumlah barang asal China seperti penggandaan bea masuk atas semikonduktor asal China menjadi 50% dan penggandaan bea masuk atas kendaraan listrik asal China menjadi lebih dari 100%.

    Selain itu, tarif sebesar 20% akan berlaku untuk beberapa barang elektronik asal China yang banyak diminati konsumen AS seperti gawai, laptop, konsol permainan video, jam tangan pintar, speaker, hingga perangkat Bluetooth.

    Akibatnya, kini pemerintah China langsung merespons tarif baru dari AS tersebut. Kementerian Keuangan China dalam pernyataan resminya mengumumkan akan mengenakan tarif tambahan sebesar 15% pada ayam, gandum, jagung, dan kapas asal AS, serta pungutan tambahan sebesar 10% pada kedelai, sorgum, daging babi, daging sapi, produk akuatik, buah-buahan, sayur-sayuran, dan impor susu asal AS mulai 10 Maret.

    Airlangga sendiri meyakini dengan bergabung ke OECD, Indonesia akan dapat meningkatkan daya saing dalam berbagai sektor dan bidang, termasuk dalam perdagangan dunia.

    “Pemerintah Indonesia optimis bahwa aksesi Indonesia ke OECD ini akan memberikan dampak positif yang luas, baik dalam peningkatan kualitas kebijakan ekonomi maupun dalam peningkatan kerja sama internasional yang lebih kuat,” tutupnya.

  • Elon Musk Terus Berpolitik, Tesla Babak Belur

    Elon Musk Terus Berpolitik, Tesla Babak Belur

    Jakarta

    Saat ini, Elon Musk secara penuh terjun ke dalam politik sayap kanan dan membuat beberapa kontroversi. Menurut beberapa ahli, hal itu menjauhkan calon pelanggan perusahaannya, yang tidak sependapat dengannya.

    “Jangan libatkan diri Anda dalam politik. Orang-orang akan berhenti membeli produk Anda,” kata konsultan merek asal New York. Robert Passikoff.

    Penjualan Tesla anjlok 45% di Eropa bulan Januari, menurut firma riset Jato Dynamics, bahkan saat penjualan kendaraan listrik secara keseluruhan meningkat. Itu terjadi setelah laporan penurunan penjualan di California, pasar Amerika Serikat terbesarnya, dan penurunan tahunan pertama secara global tahun lalu.

    “Saya bahkan tidak ingin mengendarainya,” kata pemilik Model 3 John Parnell, seorang Demokrat dari Ross, California. Ia juga membatalkan pesanan Cybertruc dan merelakan uang jaminan USD 100. “Ia menghancurkan merek tersebut dengan politiknya,” tambahnya yang dikutip detikINET dari Associated Press.

    Analis industri mengatakan masih terlalu dini menilai seberapa besar kerusakan alibat politik Musk pada Tesla karena banyak faktor lainnya. Kendaraan terlarisnya, Model Y, akan keluar versi barunya tahun ini, yang mungkin saja menyebabkan calon konsumen menunda pembelian saat ini.

    Persaingan juga memanas dari produsen asal China yang menawarkan mobil dengan daya tahan baterai dan keandalan yang kompetitif. Namun mungkin saja kiprah Musk di bidang politik memperparah keadaan.

    “Musk merasa ia dapat mengatakan apa pun yang ia inginkan dan tidak berpikir Tesla akan menanggung konsekuensi apa pun,” kata analis Morningstar Seth Goldstein.

    Angka penjualan Tesla sangat buruk di Jerman dan Prancis bulan Januari, masing-masing turun sekitar 60%. Penjualan di Prancis turun 26% lagi di Februari. Penjualan Model 3 Tesla juga turun 33% di semua negara Eropa. “Sebagian dari populasi tidak senang dengan pandangannya, aktivisme politiknya,” kata analis senior Jato Felipe Munoz.

    Banyak pembeli Tesla dulunya adalah profesional yang kaya, sadar lingkungan, sering kali liberal, yang tertarik dengan pembicaraan Musk tentang bagaimana EV-nya dapat membantu menyelamatkan planet ini dari kehancuran bahan bakar fosil.

    “Saya dulu dipuja oleh kaum kiri. Tidak demikian saat ini,” kata Musk dalam wawancara dengan Tucker Carlson pada tanggal 18 Februari ketika sahamnya berada di tengah-tengah penurunan hampir 30%.

    Keputusannya menghabiskan USD 270 juta untuk kampanye presiden Donald Trump dan mendukungnya secara terbuka cukup berisiko bagi bisnisnya. Kemudian dia menjalankan strategi PHK massal sebagai kepala tim efisiensi pemerintahan Trump dan banyak mengomentari politik luar negeri.

    Dia mendukung partai sayap kanan, pro-Rusia, dan anti-Muslim di Jerman, menyebut Perdana Inggris sebagai tiran jahat yang menjalankan “negara polisi dan baru-baru ini menyatakan Kanada bukanlah negara yang sebenarnya.

    Dealer Tesla di AS dikepung pengunjuk rasa, kendaraannya dirusak dan stiker menempel di mobil Tesla dengan tulisan seperti, “Saya membelinya sebelum Elon gila.” Sebuah patung Musk digantung di Milan dan gambar dirinya memberi hormat dengan lengan lurus diproyeksikan di pabrik Tesla di Jerman. Seorang menteri pemerintah Polandia menyerukan boikot Tesla.

    “Saya takkan membeli Tesla lagi,” kata Jens Fischer, warga di Witten, Jerman, yang menganggap Musk mengganggu stabilitas demokrasi. Ia menempelkan stiker “Elon menjadi gila” di Model 3-nya. “Saya akan menjual jika mendapat tawaran yang bagus,” katanya.

    Investor Tesla Ross Gerber mengatakan Musk entah bagaimana mengawinkan produk terbaik dunia dengan pemasaran terburuk di dunia. “Orang ingin membeli barang yang membuat mereka senang, Anda tidak ingin politik terlibat,” kata Gerber.

    Namun ada juga yang tidak terpengaruh. Warga London Harry Chathli mengatakan idak berniat menyingkirkan Tesla S miliknya. Ia memuji Musk sebagai visioner karena mengubah cara kita berpikir tentang transportasi dan masa depan Bumi.

    (fyk/afr)

  • Bantuan Militer AS untuk Ukraina Disetop Trump

    Bantuan Militer AS untuk Ukraina Disetop Trump

    Jakarta

    Bantuan militer Amerika Serikat (AS) untuk Ukraina dihentikan Presiden AS Donald Trump. Penghentian dilakukan Trump karena tengah fokus perdamaian perang antara Ukraina dan Rusia.

    Dirangkum detikcom seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (4/3/2025) Donald Trump memerintahkan penghentian sementara pengiriman bantuan militer ke Ukraina. Trump menegaskan dirinya kini fokus pada perdamaian untuk perang antara Ukraina dan Rusia.

    Seorang pejabat Gedung Putih yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa pemerintahan Trump menangguhkan bantuan militer untuk Ukraina di masa depan.

    “Kami menghentikan sejenak dan meninjau bantuan kami untuk memastikan bahwa bantuan itu berkontribusi terhadap solusi,” kata pejabat Gedung Putih tersebut.

    Keputusan ini diambil setelah rapat digelar antara para penasihat keamanan nasional utama Trump di Gedung Putih. Keputusan ini menyusul cekcok yang terjadi antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Ruang Oval Gedung Putih beberapa hari lalu.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Trump Fokus Perdamaian Ukraina-Rusia

    Foto: Presiden AS Donald Trump (Getty Images via AFP/CHIP SOMODEVILLA).

    Menurut pejabat Gedung Putih itu, Trump telah memperjelas bahwa dirinya fokus pada perdamaian.

    “Kami juga membutuhkan mitra kami untuk berkomitmen terhadap tujuan tersebut,” ucapnya.

    Media terkemuka Bloomberg melaporkan bahwa semua peralatan militer yang saat ini belum berada di Ukraina akan dihentikan sementara pengirimannya, termasuk persenjataan yang sedang transit di pesawat dan kapal atau menunggu di area transit di Polandia.

    Disebutkan juga bahwa Trump memerintahkan Menteri Pertahanan (Menhan) AS Pete Heghseth untuk melaksanakan penangguhan pengiriman itu.

    Laporan ini muncul beberapa jam setelah Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa dirinya tidak membahas penangguhan bantuan militer ke Ukraina, namun mengatakan bahwa Zelensky “seharusnya lebih menghargai” dukungan AS

    Nyaris tiga tahun perang berkecamuk, Washington telah memberikan bantuan senilai miliaran dolar Amerika kepada Ukraina.

  • AS Setop Bantuan Senjata ke Ukraina, Pakar: Melumpuhkan

    AS Setop Bantuan Senjata ke Ukraina, Pakar: Melumpuhkan

    Washington

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan penghentian sementara pengiriman bantuan militer ke Ukraina. Trump menegaskan dirinya kini fokus pada perdamaian untuk perang antara Ukraina dan Rusia. Pakar pun mengemukakan dampak terhentinya aliran senjata canggih AS ke Ukraina.

    Dituturkan pejabat Gedung Putih yang enggan disebut namanya, seperti dilansir Reuters, pemerintahan Trump menangguhkan bantuan militer untuk Ukraina di masa depan. “Kami menghentikan sejenak dan meninjau bantuan kami untuk memastikan bahwa bantuan itu berkontribusi terhadap solusi,” kata pejabat Gedung Putih tersebut.

    Bloomberg melaporkan semua peralatan militer yang saat ini belum berada di Ukraina akan dihentikan sementara pengirimannya, termasuk persenjataan yang sedang transit di pesawat dan kapal atau menunggu di area transit di Polandia.

    “Imbasnya akan besar. Saya akan menyebutnya sebagai melumpuhkan,” kata Mark Cancian, penasihat senior di Center for Strategic and International Studies yang dikutip detikINET dari CNN.

    Cancian memperkirakan Ukraina akan merasakan dampak dari penghentian bantuan dalam waktu dua hingga empat bulan, karena bantuan dari negara-negara Eropa membantu Ukraina tetap bertahan untuk saat ini dari Rusia.

    “Itulah sebabnya mereka tidak ‘jatuh dari tebing’, tapi ketika pasokan Anda dipangkas setengah, pada akhirnya itu akan terlihat (dampaknya) di garis depan,” kata Cancian.

    “Garis depan mereka akan terus melemah dan akhirnya akan hancur dan Ukraina harus menerima penyelesaian perdamaian yang merugikan, bahkan bencana besar,” imbuhnya.

    Cancian memperingatkan bahwa pemerintahan Trump memiliki lebih banyak bentuk bantuan ke Ukraina yang juga dapat dihentikan, termasuk informasi intelijen dan pelatihan pasukan Ukraina. “Mungkin ada jalan keluar dari ini, tapi itu akan sangat memalukan bagi Zelensky,” kata Cancian.

    Menurut Kiel Institute, hampir setengah dari 103 miliar poundsterling dukungan militer yang dikirim ke Ukraina oleh sekutunya berasal dari AS. Angkanya sedikit lebih dari 51 miliar poundsterling. Adapun senjata yang paling signifikan dan canggih dari AS ke Ukraina antara lain meliputi:

    – Tiga baterai pertahanan udara Patriot dan amunisi. Sistem canggih bernilai jutaan dolar ini sangat penting untuk melindungi langit Ukraina dari serangan rudal Rusia.

    – Ratusan sistem rudal taktis jarak jauh (ATACMS). Ukraina telah menggunakan rudal ini, yang memiliki jangkauan ratusan kilometer, untuk menyerang target jauh di dalam Rusia.

    – Lebih dari 40 sistem roket artileri mobilitas tinggi (Himars) dan amunisi. Sistem-sistem ini terbukti penting dalam pertempuran di garis depan.

    – 31 tank Abrams dan 45 tank T-72B

    – Jutaan butir artileri, amunisi, dan granat

    – Ratusan ribu sistem antitank yang sangat penting di awal perang bagi Ukraina untuk menangkis serangan Rusia dalam waktu singkat.

    – Ratusan pengangkut personel lapis baja dan kendaraan tempur infanteri, ditambah ribuan kendaraan tambahan.

    – 20 helikopter Mi-17

    – Lebih dari 100 kapal patroli pesisir dan sungai serta rudal antikapal

    (fyk/rns)

  • Alanis Morrissette Siapkan Jadwal Tur di Musim Panas, Fans Temukan Teori Menarik

    Alanis Morrissette Siapkan Jadwal Tur di Musim Panas, Fans Temukan Teori Menarik

    JAKARTA – Alanis Morissette baru saja membagikan kabar besar kepada para fans. Sang lady rocker akan menjadi headliner dalam pertunjukan besar di London’s O2 Arena musim panas nanti.

    Tak sendiri, Alanis akan ditemani oleh artis berbakat lainnya, Liz Phair. Pengumuman ini muncul setelah penyanyi ‘Ironic’ itu mengungkap rencana tur UK dan Eropa-nya pada Oktober lalu, yang mencakup 16 tanggal di Denmark, Swedia, Jerman, Polandia, Belanda dan lainnya.

    Rangkaian Tur di UK dan Irlandia akan dimulai dengan pertunjukan utama di Malahide Castle, Dublin, pada 29 Juni, dilanjutkan dengan pertunjukan di Ormeau Park, Belfast, pada 30 Juni. Berikutnya, Alanis akan tampil di Cardiff, Lancashire, dan Glasgow pada 2, 4, dan 5 Juli.

    Setelah menyelesaikan tanggal di UK, ia akan menuju Spanyol untuk dua pertunjukan terakhir di Coruna dan Barcelona.

    Namun fans menemukan sesuatu yang menarik. Mereka melihat jeda di jadwal turnya di Amsterdam dan Dublin. Ia mengosongkan tanggal 26 hingga 28 Juni.

    Bukan kebetulan, tanggal itu adalah momen berlangsungnya Glastonbury Festival 2025. Meskipun itu masih spekulasi, yang pasti adalah pertunjukannya di London O2 Arena pada 27 Juli, dengan Liz Phair sebagai pendukung. Tiket akan mulai dijual pada Jumat ini (7 Maret) pukul 10 pagi. 

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1105: Trump Beri Sinyal Lanjutkan Kesepakatan Mineral tapi Stop Bantuan – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1105: Trump Beri Sinyal Lanjutkan Kesepakatan Mineral tapi Stop Bantuan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina telah memasuki hari ke-1105 pada Selasa (4/3/2025).

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump lagi-lagi bikin heboh.

    Pada Selasa (4/3/2025), Trump mengisyaratkan bahwa kesepakatan mineral antara AS dan Ukraina masih akan dilanjutkan.

    Di saat bersamaan, pemerintahan Trump baru saja menyatakan kalau bantuan militer AS ke Ukraina dihentikan.

    Bantuan-bantuan tersebut, mencakup senjata yang sedang dalam perjalanan atau di Polandia, akan dihentikan sementara hingga Ukraina menunjukkan komitmen lebih kuat terhadap negosiasi perdamaian.

    Selengkapnya simak situasi terkini perang Rusia-Ukraina yang Tribunnews.com rangkum berikut ini.

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1105: 

    Trump sebelumnya mengisyaratkan bahwa kesepakatan mineral dengan Ukraina belum berakhir.

    Kesepakatan tersebut, tidak ditandatangani pada Jumat (28/2/2025) gara-gara Trump dan JD Vance debat panas dengan Zelenskyy di Gedung Putih.

    Penangguhan Bantuan Militer AS ke Ukraina

    Pemerintahan Trump mengumumkan penangguhan bantuan militer AS ke Ukraina beberapa jam setelah Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris, mengatakan bahwa negara-negara Barat harus terus menyalurkan bantuan tersebut.

    Perdana Menteri Inggris menyatakan kepada anggota parlemen pada Senin, bahwa Ukraina akan membutuhkan uang dan senjata dari negara-negara sekutu bahkan setelah kesepakatan damai tercapai.

    Pada Selasa malam, Gedung Putih mengatakan, jeda ini akan berlangsung hingga Trump memutuskan bahwa para pemimpin Ukraina menunjukkan komitmen yang tulus terhadap perdamaian.

    “Ini bukan penghentian bantuan secara permanen, ini jeda,” kata seorang pejabat pemerintahan Trump, yang dikutip oleh Fox News.

    Bantuan sedang ditinjau untuk “memastikan bahwa bantuan tersebut berkontribusi pada solusi.”

    Demokrat mengkritik Trump karena memblokir bantuan yang telah disetujui oleh Kongres secara bipartisan.

    Negara-Negara Eropa Sepakat untuk Menyita Aset Rusia Senilai €200 Miliar

    Kekuatan-kekuatan besar Eropa tengah mempertimbangkan untuk menyita lebih dari €200 miliar aset Rusia yang dibekukan.

    Langkah ini diambil bersamaan dengan upaya untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Ukraina, seperti yang dilaporkan oleh Financial Times.

    Prancis dan Jerman, yang sebelumnya menentang penyitaan penuh aset yang disimpan di Uni Eropa, kini sedang berdiskusi dengan Inggris dan negara-negara lain mengenai kemungkinan opsi untuk menggunakan aset-aset tersebut.

    Menurut tiga sumber yang mengetahui jalannya negosiasi, pejabat Prancis sedang mempertimbangkan proposal yang memungkinkan negara-negara Eropa menyita aset Rusia jika Moskow melanggar perjanjian gencatan senjata di masa depan.

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menciptakan mekanisme jaminan keamanan bagi Ukraina setelah perang berakhir.

    Ukraina Mungkin Kehilangan 30 persen Persenjataannya akibat Penghentian Bantuan AS

    Jika bantuan militer dari Amerika Serikat benar-benar dihentikan, Ukraina berisiko kehilangan hingga 30 persen dari seluruh persenjataan yang saat ini digunakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina.

    Oleg Katkov, pemimpin redaksi portal analisis militer Defence Express, menyatakan hal tersebut dalam komentarnya kepada Suspilny.

    Katkov menjelaskan, sekitar 40 persen senjata di gudang senjata Angkatan Bersenjata Ukraina merupakan senjata buatan Ukraina atau senjata yang sudah ada sebelum dimulainya invasi Rusia.

    Sedikit lebih dari 10 persen dari senjata yang berasal langsung dari Amerika Serikat, baik yang dikirimkan langsung maupun melalui sekutu Eropa dengan izin Washington.

    Sementara hampir 30 persen lainnya merupakan persenjataan yang dipasok oleh negara-negara Eropa, yang sebagian besar juga bergantung pada izin ekspor ulang dari Amerika Serikat.

    Katkov menekankan bahwa dalam skenario terburuk, ketika Amerika Serikat sepenuhnya memblokir pasokan senjata dan melarang ekspor ulang, Ukraina dapat kehilangan hingga sepertiga dari persenjataan yang mereka miliki.

    Hal ini tidak hanya akan memengaruhi peralatan asal Amerika, tetapi juga sebagian besar senjata Eropa yang dikirimkan dengan persetujuan Washington.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Percepat Aksesi Jadi Anggota Penuh OECD, Menko Airlangga Terbang ke Paris – Page 3

    Percepat Aksesi Jadi Anggota Penuh OECD, Menko Airlangga Terbang ke Paris – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Untuk mempercepat proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis pada 3-5 Maret 2025.

    Salam kunjungan ini, Menko Airlangga memiliki misi memperkuat integrasi ekonomi Indonesia dengan perekonomian global dan mempercepat upaya keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah (middle-income trap). 

    Dalam kunjungan ini, Menko Airlangga dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pejabat, yaitu:

    Menteri Ekonomi, Keuangan, serta Kedaulatan Industri dan Digital Prancis Eric Lombard
    Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann
    Duta Besar Australia
    Duta Besar Jepang
    Duta Besar Belanda
    Duta Besar Inggris
    Duta Besar Polandia
    Duta Besar Irlandia
    Duta Besar Jerman
    Duta Besar Prancis
    Duta Besar Korea Selatan.

    Selain itu, Menko Airlangga juga dijadwalkan menjadi pembicara pada UNESCO World Engineer’s Day dengan topik peran insinyur dalam merancang kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.

    “Pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melaksanakan reformasi struktural yang diperlukan agar sejalan dengan standar OECD. Pertemuan dengan Sekjen OECD diperlukan untuk membahas langkah lanjutan terkait proses aksesi Indonesia, terutama penyampaian Initial Memorandum Indonesia pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri pada Juni 2025,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (4/3/2025).

    Proses aksesi Indonesia ke OECD melibatkan proses evaluasi yang mendalam terkait aspek tata kelola ekonomi dan tata kelola publik, serta kemampuan, kapasitas, dan engagement, dan juga peran di tataran regional dan global dari Indonesia terhadap ekonomi dunia.

    “Saat ini Pemerintah Indonesia sedang dalam tahap merampungkan dokumen Initial Memorandum untuk menilai kesesuaian antara kebijakan, regulasi, dan standar Pemerintah Indonesia terhadap instrumen OECD,” terang Menko Airlangga.

     

  • Bantuan Militer yang Dihentikan AS untuk Ukraina Termasuk Senjata yang Sedang Dalam Perjalanan – Halaman all

    Bantuan Militer yang Dihentikan AS untuk Ukraina Termasuk Senjata yang Sedang Dalam Perjalanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS Donald Trump memerintahkan penangguhan semua bantuan militer ke Ukraina, ujar seorang pejabat senior Departemen Pertahanan kepada Bloomberg.

    Menurut pejabat tersebut, seluruh bantuan militer AS ke Ukraina ditangguhkan hingga Trump yakin bahwa para pemimpin Ukraina telah melakukan upaya sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian.

    Arahan ini berlaku segera, dan berdampak pada lebih dari 1 miliar dolar AS dalam bentuk senjata dan amunisi.

    Seorang pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada New York Times bahwa keputusan tersebut diambil setelah serangkaian pertemuan antara Trump dan para penasihat keamanan nasional seniornya.

    “Presiden Trump telah menegaskan bahwa fokusnya adalah pada perdamaian. Kami juga membutuhkan mitra kami untuk berkomitmen pada tujuan itu. Kami menghentikan sementara dan meninjau bantuan kami untuk memastikan bahwa bantuan tersebut berkontribusi pada solusi,” kata seorang pejabat Gedung Putih pada Senin (3/3/2025) malam waktu setempat, seperti yang dilaporkan oleh CNN.

    Penangguhan sementara bantuan militer ini tidak hanya memengaruhi bantuan di masa mendatang, tetapi juga senjata yang sedang dalam perjalanan, termasuk pengiriman melalui pesawat dan kapal, serta peralatan yang sedang transit di Polandia.

    AS telah memberikan bantuan senilai 119,8 miliar dolar AS sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia pada tahun 2022.

    Bantuan tersebut mencakup 67,1 miliar dolar AS dalam bentuk bantuan militer, 49 miliar dolar AS dalam bentuk bantuan keuangan, dan 3,6 miliar dolar AS dalam bentuk bantuan kemanusiaan, menurut Kiel Institute for the World Economy.

    Keputusan ini diambil setelah pertemuan yang penuh ketegangan antara Trump dan Zelensky, di mana ketidaksepakatan mengenai bantuan militer dan sikap strategis Ukraina memicu ketegangan.

    Setelah pertemuan tersebut, Trump mengatakan bahwa Zelensky “belum siap untuk perdamaian.”

    “Dia tidak menghormati Amerika Serikat di Ruang Oval yang disayanginya. Dia bisa kembali ketika dia siap untuk perdamaian,” tulis Trump di Truth Social pada 28 Februari.

    Gedung Putih belum menentukan langkah apa yang harus diambil Ukraina untuk memulihkan aliran bantuan militer, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai jadwal dan ketentuan untuk dimulainya kembali bantuan tersebut.

    Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Associated Press bahwa Trump mengharapkan Zelensky untuk “berkomitmen” untuk merundingkan kesepakatan damai guna mengakhiri perang.

    Selain itu, AS menunda dan meninjau bantuan militernya untuk memastikan bahwa bantuan tersebut memberikan kontribusi pada solusi.

    AS Berupaya Libatkan Rusia dalam Perundingan Damai

    Setelah laporan penghentian sementara bantuan ke Ukraina, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengisyaratkan bahwa langkah tersebut terkait dengan upaya diplomatik terhadap Rusia, dilansir Financial Times.

    “Kami ingin membawa Rusia ke meja perundingan. Kami ingin menjajaki kemungkinan terwujudnya perdamaian,” ujarnya dalam sebuah pernyataan, tanpa secara langsung menyebutkan penangguhan bantuan tersebut.

    Keputusan Presiden Trump ini diperkirakan akan meningkatkan urgensi upaya di berbagai ibu kota Eropa untuk memperkuat dukungan militer mereka untuk Ukraina. 

    Pasalnya, jeda yang berkepanjangan dalam bantuan AS berpotensi memberikan keuntungan signifikan bagi pasukan Rusia di medan perang.

    Institut Studi Perang (ISW) mengeluarkan peringatan bahwa keputusan untuk menghentikan bantuan AS secara langsung akan merusak tujuan yang dinyatakan oleh Trump, yaitu mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Ukraina.

    “Rusia akan memanfaatkan penghentian bantuan AS ke Ukraina untuk merebut lebih banyak wilayah Ukraina dan berusaha melemahkan dukungan Eropa—pendekatan yang telah digariskan oleh Putin dalam teorinya tentang kemenangan,” tambah ISW.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)