Xcloud.id

Negara: Polandia

  • SpaceX Luncurkan Misi Berbagi Tumpangan dengan 140 Muatan

    SpaceX Luncurkan Misi Berbagi Tumpangan dengan 140 Muatan

    JAKARTA – SpaceX meluncurkan misi rideshare atau berbagi tumpangan pada 28 November lalu. Misi bernama Transporter-15 ini berhasil lepas landas dengan membawa 140 muatan dari berbagai lembaga antariksa. 

    Dalam meluncurkan misi ini, perusahaan milik Elon Musk tersebut menggunakan roket Falcon 9. Roket tersebut meluncur dari Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg di California sekitar pukul 13.44 Waktu Bagian Timur. 

    Setelah Falcon 9 diluncurkan, roket tersebut mulai menyebarkan muatan sekitar 55 menit setelah lepas landas. Penyebaran muatan memakan waktu yang cukup lama dan muatan terakhir dilepaskan hampir 2 jam 45 menit setelah peluncuran.

    Peluncuran yang mencakup 140 muatan ini menunjukkan tingginya permintaan terhadap layanan berbagi tumpangan SpaceX. Layanan ini berhasil mempertahankan pelanggan lama dan menarik banyak pelanggan baru. 

    Planet menjadi operator satelit tunggal terbesar dalam penerbangan ini. Perusahaan tersebut menitipkan 36 cubesat Dove dan dua satelit pencitraan resolusi tinggi Pelican. Sementara itu, Spire menerbangkan 11 satelit, termasuk satelit untuk konstelasi cuaca dan pelacakan kapal. 

    Misi ini juga membawa satelit penting untuk kepentingan pemerintah Eropa, yakni delapan satelit untuk IRIDE, sebuah konstelasi pencitraan milik Italia. Perusahaan Finlandia bernama Iceye juga menerbangkan satelit untuk pemerintah Yunani dan Polandia.

    Di antara muatan tersebut, terdapat dua satelit HydroGNSS untuk Badan Antariksa Eropa (ESA). Ini merupakan misi pertama dalam program Scout ESA yang fokus pada satelit observasi Bumi berbiaya rendah untuk mempelajari siklus air menggunakan sinyal satelit navigasi.

    Transporter-15 juga membawa beberapa muatan unik seperti Mauve, satelit astronomi komersial yang dikembangkan oleh Blue Skies Space. Satelit ini membawa teleskop ultraviolet kecil untuk mempelajari suar bintang dan bintang muda yang menjadi tempat tinggal exoplanet.

    Muatan unik lainnya adalah tiga satelit CTC-1 yang dibuat oleh Space Telecommunications Inc. Satelit ini akan digunakan untuk menguji Spacecoin, sebuah protokol komunikasi yang menggunakan teknologi blockchain. 

  • Program Beta One UI 8.5 bakal Meluncur 8 Desember 2025?

    Program Beta One UI 8.5 bakal Meluncur 8 Desember 2025?

    Liputan6.com, Jakarta Program uji coba One UI 8.5 untuk perangkat Samsung Galaxy disebut akan segera dimulai. Setelah gagal meluncur pada November 2025 seperti rencana awal, sejumlah sember di platform X menyebut program beta itu akan dibuka pada 8 Desember2025.

    Penundaan ini diduga berkaitan dengan majunya jadwal peluncuran seri Galaxy S26, sehingga jadwal uji coba antarmuka terbaru Samsung ikut bergeser.

     

    Setiap program beta One UI dibagi menjadi beberapa fase, dan kali ini fase pertama kabarnya akan diluncurkan di Amerika Serikat (AS), Inggris, Korea Selatan, dan Jerman.

    Fase kedua kabarnya akan dimulai pada 22 Desember 2025, saat Samsung akan memperluas program beta ke India dan Polandia, serta merilis pembaruan beta kedua untuk pasar fase pertama.

    Dilansir Sam Mobile, Senin (1/12/2025), pengamat teknologi Tarun Vats menyebut Samsung kemungkinan akan merilis setidaknya tiga versi beta.

    Versi ketiga diprediksi hadir pada pekan pertama Januari 2026, meskipun jadwal tersebut masih dapat berubah mengingat sifat perangkat lunak beta yang tidak stabil.

    Awal Muncul Firmware

    Spekulasi soal dimulainya program beta kian menguat setelah sejumlah firmware awal One UI 8.5 muncul di internet. Oktober 2025, firmware untuk Galaxy S25 Ultra bocor ke publik. Tak lama kemudian, beredar pula apa yang diyakini sebagai build beta pertama yang disiapkan untuk pengguna umum.

    Dua versi firmware One UI 8.5 untuk Galaxy Z Fold 7 pun diketahui telah beredar, meski belum jelas perangkat mana saja yang akan resmi masuk dalam program uji coba beta.

    Menanti Peluncuran Samsung

    Menjelang tanggal peluncuran yang dirumorkan, berbagai informasi awal tentang rencana peluncuran Samsung diprediksi akan terus bermunculan. Meski demikian, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari perusahaan.

    Dengan semakin banyaknya firmware bocor dan konsistensi laporan dari berbagai sumber, tanda-tanda kehadiran One UI 8.5 versi beta memang semakin kuat.   

    One UI 8.5 disebut akan menghadirkan serangkaian penyempurnaan visual beserta fitur-fitur baru, termasuk beberapa kemampuan tambahan berbasis kecerdasan buatan (AI).

  • Inggris Latih Tentara Siber Lewat Turnamen Esports Militer

    Inggris Latih Tentara Siber Lewat Turnamen Esports Militer

    Jakarta –

    Inggris resmi meluncurkan ajang International Defence Esports Games (IDEG) sebagai sarana melatih kemampuan tempur digital prajurit masa depan.

    Acara ini digelar dengan melibatkan lebih dari 40 negara sekutu mereka dan secara resmi diperkenalkan di London, menyusul keputusan pemerintah Inggris yang mengakui esports sebagai olahraga militer pada 2024.

    IDEG dirancang sebagai arena kolaborasi bagi negara-negara sekutu untuk mengasah keterampilan siber dan pengambilan keputusan digital, yang kini menjadi bagian penting dalam peperangan modern. Pemerintah Inggris menyebut inisiatif ini selaras dengan Plan for Change, program nasional untuk memperkuat keamanan dan kesiapan pertahanan di tengah meningkatnya ancaman digital global.

    Inggris saat ini menghadapi lebih dari 90.000 serangan siber setiap tahun. Lewat IDEG, personel militer dilatih mengembangkan keterampilan kunci seperti memantau banyak ancaman secara bersamaan, mengoordinasikan unit di lapangan, menjaga performa di bawah tekanan ekstrem, hingga menyesuaikan strategi berdasarkan intelijen waktu nyata.

    Beberapa negara yang dipastikan berpartisipasi antara lain Inggris, Kanada, dan Polandia. Ukraina juga menjadi contoh penting dalam pemanfaatan teknologi gaming untuk kebutuhan militer, khususnya dalam pengembangan simulator drone. Melalui game simulasi tersebut, operator drone Ukraina mampu meningkatkan akurasi penargetan dan kecepatan reaksi, sehingga misi di medan tempur menjadi lebih efektif.

    Menteri untuk Veteran dan Personel Inggris, Louise Sandher-Jones, mengatakan bahwa karakter peperangan saat ini sudah berubah dan menuntut adaptasi signifikan. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan pasukan siap menghadapi medan tempur digital, di mana keterampilan siber dan penguasaan perangkat digital sama pentingnya dengan kemampuan tempur konvensional.

    “Pelajaran dari Ukraina menunjukkan bahwa teknologi gaming dapat digunakan untuk melatih operator drone dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan cepat yang sangat dibutuhkan dalam peperangan modern. IDEG menempatkan Inggris di garis depan transformasi ini dan memastikan angkatan bersenjata siap menghadapi konflik masa depan,” ujar Sandher-Jones, seperti dikutip dari Techspot, Kamis (27/11/2025).

    Final kompetisi IDEG26 dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 di National Gaming and Esports Arena yang baru dibangun di Sunderland. Acara ini tidak hanya menghadirkan turnamen esports antarpersonel militer, tetapi juga rangkaian forum strategis yang membahas keamanan siber, kecerdasan buatan, dan operasi drone. Seluruh pertandingan akan disiarkan langsung untuk menjangkau komunitas pertahanan dan teknologi global.

    Wakil Komandan Cyber and Specialist Operations Command Inggris, Jenderal Sir Tom Copinger-Symes, menegaskan bahwa IDEG merupakan langkah strategis dalam membangun kesiapan tempur digital. Ia menilai konflik modern telah membuktikan nilai nyata teknologi gaming dalam pelatihan operator drone dan penguatan kemampuan siber militer.

    Sementara itu, Presiden British Esports Chester King menyebut peluncuran IDEG sebagai momen bersejarah bagi dunia esports dan komunitas militer global. Ia juga menekankan peran Sunderland sebagai pusat inovasi digital baru di Inggris melalui fasilitas National Esports Performance Campus.

    Peluncuran IDEG mendapat dukungan dari sejumlah mitra strategis seperti BAE Systems, Babcock International, dan British Forces Broadcasting Service (BFBS) sebagai mitra media resmi. Untuk IDEG26, agensi global M&S Saatchi ikut bergabung sebagai mitra pendiri, memperkuat posisi turnamen ini sebagai ajang kolaborasi antara industri pertahanan, teknologi, dan esports.

    Tonton juga video “Wajah Atlet Timnas Esports Indonesia yang Akan Berjuang di SEA Games 2025”

    (asj/rns)

  • Jokowi Harusnya Meniru Langkah Arsul Sani Dalam Kasus Tudingan Ijazah Palsu

    Jokowi Harusnya Meniru Langkah Arsul Sani Dalam Kasus Tudingan Ijazah Palsu

    JAKARTA – Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana menilai, polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang masih menjadi perdebatan publik dan berujung penetapan Roy Suryo dan tujuh orang lainnya sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu akan selesai jika meniru langkah Hakim MK, Arsul Sani.

    Menurutnya, seluruh pembuktian yang dilakukan aparat maupun pihak pendukung Jokowi tidak akan berarti selama Jokowi sendiri tidak membuka dan menunjukkan ijazah aslinya kepada publik.

    “Sejuta bukti sekalipun, menjadi kehilangan makna, ketika Jokowi terus berdalih tidak mau menunjukkan ijazah aslinya,” tulis Denny dalam akun media sosialnya seperti dilihat Minggu, 23 November.

    Dia kemudian, membandingkan sikap Jokowi dengan Arsul Sani yang juga dituduh memiliki ijazah doktoral palsu. Arsul berani blak-blakan dengan memperlihatkan foto-foto wisuda dan ijazah asli serta fotokopi legalisir gelar doktor dari Collegium Humanum atau Warsawa Management University Polandia untuk menepis tudingan tersebut.

    “Padahal persoalannya mudah, sebagaimana Arsul Sani tanpa proses persidangan, tanpa proses pidana, dengan terang menunjukkan ijazah S3-nya,” imbuhnya.

    Denny menyebut, seharusnya Jokowi meniru langkah yang diambil Arsul Sani dengan memilih tampil terbuka dan langsung memperlihatkan ijazah serta dokumen legalnya tanpa menunggu proses hukum yang berjalan.

    “Memang pada akhirnya terlihat beda kelas. Yang satu negarawan, yang lain mengabdi untuk kepentingan pribadi dan keluarganya semata,” tukasnya.

  • Harga yang Harus Dibayar Ukraina di Draf Rencana Damai dengan Rusia

    Harga yang Harus Dibayar Ukraina di Draf Rencana Damai dengan Rusia

    Jakarta –

    Draft rencana perdamaian Rusia dan Ukraina yang diusulkan Amerika Serikat (AS) dan didukung Presiden Donald Trump mulai terungkap. Ada harga yang harus dibayar Ukraina yang terungkap dalam draft rencana perdamaian untuk menghentikan konflik yang berlangsung sejak 2022 tersebut.

    Dirangkum detikcom, Jumat (21/11/2025), dalam rencana perdamaian yang berisi 28 poin itu, Kyiv disebut akan menyerahkan sebagian besar wilayah timurnya kepada Rusia dan memangkas jumlah tentaranya.

    Ukraina, menurut rencana perdamaian itu, juga harus berjanji untuk tidak pernah bergabung aliansi NATO dan tidak akan mendapatkan pasukan penjaga perdamaian Barat yang mereka inginkan, meskipun pesawat-pesawat tempur Eropa akan ditempatkan di Polandia untuk melindungi Ukraina.

    Seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya, seperti dilansir AFP, Jumat (21/11/2025), menyebut draft rencana perdamaian itu mencakup jaminan keamanan yang kuat untuk Kyiv, yang dimodelkan berdasarkan aturan NATO, yang akan mengikat AS dan sekutu Eropa untuk merespons setiap serangan terhadap Ukraina.

    Sementara itu, Rusia akan diterima kembali ke kelompok negara-negara G8 dan diberi keringanan sanksi berdasarkan rencana perdamaian tersebut, yang menurut para pejabat AS, masih merupakan “dokumen kerja”.

    Berdasarkan draft rencana perdamaian itu, yang didapatkan oleh AFP, Ukraina akan menarik diri dari wilayah Lugansk dan Donetsk. Kedua wilayah itu, bersama dengan Crimea yang dicaplok Moskow tahun 2014 lalu, “akan diakui secara de-facto sebagai wilayah Rusia, termasuk oleh Amerika Serikat”.

    Sedangkan wilayah Kherson dan Zaporizhzhia, yang sebelumnya dianeksasi secara sepihak oleh Rusia, akan “dibekukan di sepanjang garis kontak”.

    Ukraina Diminta Kurangi Pasukan Militernya

    Ukraina juga akan mengurangi jumlah pasukan militernya sedikit kurang dari separuhnya, yakni menjadi 600.000 personel saja. Sebagai imbalan, Kyiv akan mendapatkan “jaminan keamanan yang bisa diandalkan”, dengan jet-jet tempur Eropa akan ditempatkan di negara tetangga, Polandia.

    Menurut rencana perdamaian itu, Ukraina juga harus menggelar pemilu baru dalam waktu 100 hari.

    Kembalinya Rusia ke G8 diatur dalam rencana perdamaian usulan AS tersebut, yang menyebut Moskow akan “diintegrasikan kembali ke dalam ekonomi global”. Sanksi-sanksi akan kembali diberlakukan jika Moskow kembali menginvasi Ukraina.

    Proposal tersebut melibatkan konsesi besar dari Ukraina, yang sebelumnya menolak menyerahkan wilayah apa pun, dan di sisi lain, tampak memenuhi banyak tuntutan maksimalis Rusia setelah invasi tahun 2022 lalu. Seorang pejabat Ukraina menuduh Rusia yang mengusulkan proposal itu kepada AS.

    Gedung Putih membantah laporan yang menyebut Washington menyusun proposal itu dengan Moskow. Gedung Putih menegaskan bahwa kedua belah pihak dilibatkan dalam kerja sama menyusun rencana perdamaian itu sebulan terakhir.

    Menurut rencana perdamaian itu, Trump akan memimpin “dewan perdamaian” untuk mengawasi gencatan senjata, serupa dengan gencatan senjata Gaza.

    Respons Ukraina

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Kamis (20/11) menyatakan bahwa Ukraina “siap bekerja secara jujur dan terbuka”, saat ia berkomitmen menindaklanjuti proposal perdamaian dari Amerika Serikat (AS) tanpa mengganggu upaya diplomatik yang sudah berjalan.

    “Ukraina membutuhkan perdamaian dan kami akan melakukan segala hal agar tak ada pihak yang bisa mengatakan bahwa kita menghambat diplomasi. Ini penting,” ujar Zelenskyy dalam pidatonya. Ia menegaskan bahwa Ukraina tidak akan membuat pernyataan yang tergesa-gesa.

    Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menjaga proses diplomasi yang konstruktif dengan AS dan para mitra internasional. Ia menekankan pentingnya dukungan yang konsisten bagi militer Ukraina serta seluruh operasi pertahanan yang telah direncanakan, termasuk serangan jarak jauh.

    Rusia Belum Tahu Zelensky Siap Bahas

    Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia mengakui pihaknya belum mendapatkan informasi soal respons Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terhadap rencana perdamaian yang diusulkan Amerika Serikat (AS), dan didukung oleh Presiden Donald Trump.

    Kremlin, seperti dilansir Reuters dan TASS News Agency, Jumat (21/11/2025), mengaku belum diberitahu bahwa Ukraina siap untuk melakukan negosiasi seputar rencana perdamaian yang didukung Trump tersebut.

    Respons Kremlin itu diungkapkan oleh wartawan Rusia, Alexander Yunashev, setelah berbicara kepada juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

    “Peskov menyatakan bahwa Moskow belum diberitahu mengenai persetujuan Zelensky untuk bernegosiasi berdasarkan rencana perdamaian Trump,” tulis Yunashev dalam akun Telegram miliknya.

    Halaman 2 dari 2

    (yld/yld)

  • Rencana Damai dengan Rusia, Ukraina Harus Serahkan Sebagian Wilayah

    Rencana Damai dengan Rusia, Ukraina Harus Serahkan Sebagian Wilayah

    Washington DC –

    Draft rencana perdamaian Rusia dan Ukraina yang diusulkan Amerika Serikat (AS) dan didukung Presiden Donald Trump mulai terungkap. Di bawah rencana perdamaian 28 poin itu, Kyiv akan menyerahkan sebagian besar wilayah timurnya kepada Rusia dan memangkas jumlah tentaranya.

    Ukraina, menurut rencana perdamaian itu, juga harus berjanji untuk tidak pernah bergabung aliansi NATO dan tidak akan mendapatkan pasukan penjaga perdamaian Barat yang mereka inginkan, meskipun pesawat-pesawat tempur Eropa akan ditempatkan di Polandia untuk melindungi Ukraina.

    Seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya, seperti dilansir AFP, Jumat (21/11/2025), menyebut draft rencana perdamaian itu mencakup jaminan keamanan yang kuat untuk Kyiv, yang dimodelkan berdasarkan aturan NATO, yang akan mengikat AS dan sekutu Eropa untuk merespons setiap serangan terhadap Ukraina.

    Sementara itu, Rusia akan diterima kembali ke kelompok negara-negara G8 dan diberi keringanan sanksi berdasarkan rencana perdamaian tersebut, yang menurut para pejabat AS, masih merupakan “dokumen kerja”.

    Berdasarkan draft rencana perdamaian itu, yang didapatkan oleh AFP, Ukraina akan menarik diri dari wilayah Lugansk dan Donetsk. Kedua wilayah itu, bersama dengan Crimea yang dicaplok Moskow tahun 2014 lalu, “akan diakui secara de-facto sebagai wilayah Rusia, termasuk oleh Amerika Serikat”.

    Sedangkan wilayah Kherson dan Zaporizhzhia, yang sebelumnya dianeksasi secara sepihak oleh Rusia, akan “dibekukan di sepanjang garis kontak”.

    Ukraina juga akan mengurangi jumlah pasukan militernya sedikit kurang dari separuhnya, yakni menjadi 600.000 personel saja. Sebagai imbalan, Kyiv akan mendapatkan “jaminan keamanan yang bisa diandalkan”, dengan jet-jet tempur Eropa akan ditempatkan di negara tetangga, Polandia.

    Menurut rencana perdamaian itu, Ukraina juga harus menggelar pemilu baru dalam waktu 100 hari.

    Kembalinya Rusia ke G8 diatur dalam rencana perdamaian usulan AS tersebut, yang menyebut Moskow akan “diintegrasikan kembali ke dalam ekonomi global”. Sanksi-sanksi akan kembali diberlakukan jika Moskow kembali menginvasi Ukraina.

    Proposal tersebut melibatkan konsesi besar dari Ukraina, yang sebelumnya menolak menyerahkan wilayah apa pun, dan di sisi lain, tampak memenuhi banyak tuntutan maksimalis Rusia setelah invasi tahun 2022 lalu. Seorang pejabat Ukraina menuduh Rusia yang mengusulkan proposal itu kepada AS.

    Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dirinya berharap dapat membahas rencana perdamaian itu dengan Trump “dalam beberapa hari mendatang”. Zelensky mengatakan kesepakatan apa pun harus menghasilkan “perdamaian yang bermartabat” yang menghormati kedaulatan Kyiv.

    Gedung Putih membantah laporan yang menyebut Washington menyusun proposal itu dengan Moskow. Gedung Putih menegaskan bahwa kedua belah pihak dilibatkan dalam kerja sama menyusun rencana perdamaian itu sebulan terakhir.

    Menurut rencana perdamaian itu, Trump akan memimpin “dewan perdamaian” untuk mengawasi gencatan senjata, serupa dengan gencatan senjata Gaza.

    Tonton juga video “Rusia Serang Apartemen di Ternopil Ukraina, 25 Orang Tewas-70 Luka-Luka”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • 8 Feri Amsari: Tuduhan Ijazah Palsu Arsul Sani Bagai Serangan Balik ke MK yang Buat Putusan Pro Rakyat Nasional

    8 Feri Amsari: Tuduhan Ijazah Palsu Arsul Sani Bagai Serangan Balik ke MK yang Buat Putusan Pro Rakyat Nasional

    Feri Amsari: Tuduhan Ijazah Palsu Arsul Sani Bagai Serangan Balik ke MK yang Buat Putusan Pro Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan, tudingan ijazah palsu yang mendera Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani juga serangan bagi MK.
    Terlebih, dalam beberapa waktu terakhir MK membuat putusan yang berpihak kepada rakyat.
    “Serangan terhadap MK harus dilihat dari multi perspektif. Bisa saja ijazah ini benar bermasalah, tetapi serangan ini lebih punya kecenderungan bagian dari serangan balik terhadap Mahkamah Konstitusi yang belakangan putusan-putusannya sesuai dengan kehendak publik dan konstitusi itu sendiri,” kata Feri saat dihubungi Kompas.com, Kamis (20/11/2025).
    Feri mengatakan, MK belakangan membuat putusan beberapa perkara, salah satunya jabatan kepolisian di ruang sipil.
    Menurut dia, pada titik tersebut perlu diwaspadai adanya pihak yang ingin mengatur komposisi
    hakim MK
    .
    “Agar kemudian politik jauh lebih dominan dibandingkan menjaga konstitusi itu sendiri. Coba simak, tidak hanya Pak
    Arsul Sani
    , juga ada serangan terhadap Ketua MK yang menurut saya tidak masuk akal dan punya kecenderungan serta kepentingan yang lain,” ujarnya.
    Meski demikian, Feri mengatakan, jika ijazah tersebut terbukti palsu, kredibilitas MK perlu dipertanyakan.
    “Sejauh ini, kinerja Pak Arsul Sani dinilai cukup mumpuni. Tetapi yang dipermasalahkan tentu lembaga yang melakukan seleksinya. Kenapa hal demikian bisa terjadi?” ucap dia.
    Sebelumnya, Hakim MK Arsul Sani membantah tuduhan
    ijazah palsu
    yang dilaporkan ke Bareskrim Polri.
    Arsul menegaskan, gelar doktor yang didapatkannya ini sah dan bukan abal-abal.
    Gelar S3 ini Arsul dapatkan dari Collegium Humanum atau Warsawa Management University, sebuah universitas swasta di Polandia.
    Pengambilan S3 ini dilakukan sekitar tahun 2020.
    Saat itu, Arsul tidak bisa mengikuti perkuliahan di kampus karena sedang terjadi pandemi global Covid-19.
    Sementara, sebagian kredit perkuliahan sudah didapatkan oleh Arsul dari proses pendidikannya yang sebelumnya.
    Arsul mengatakan, sebenarnya, sejak tahun 2011 ia sudah berupaya untuk mengambil dan menyelesaikan pendidikan jenjang doktoral.
    “Saya memulai studi doktoral saya itu pada awal, mulai kuliahnya, tahun 2011, itu saya mengikuti program doktoral yang dinamakan Professional Doctorate Programme di bidang Justice, Policy, and Welfare di Glasgow School for Business and Society Glasgow Caledonian University, Scotland, United Kingdom,” jelas Arsul pada Senin (17/11/2025).
    Saat itu, ia mengambil kuliah di Glasgow Caledonian University (GCU).
    Namun, karena sejumlah kesibukan, pembelajaran di universitas di Skotlandia ini tidak selesai hingga batas maksimalnya di tahun 2017/2018.
    Meski tidak berhasil mendapatkan gelar doktor, Arsul tetap menerima gelar Masters karena telah menyelesaikan sejumlah studi dan mendapatkan kredit yang dibutuhkan.
    Adapun, pada tahun 2020, Arsul melanjutkan studinya secara online dan akhirnya mengikuti wisuda secara offline pada tahun 2023.
    “Baru pada bulan Maret 2023, kira-kira bulan Februarinya, saya diberitahu bahwa akan ada wisuda doktoral di Warsawa sana, di gedung yang jaraknya tidak jauh dari kampus,” lanjut Arsul.
    Arsul pun menunjukkan sejumlah dokumen yang dimaksudnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trump Setujui Rencana Perdamaian untuk Rusia-Ukraina

    Trump Setujui Rencana Perdamaian untuk Rusia-Ukraina

    Jakarta –

    Sebuah rencana gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri perang di Ukraina disebut akan meminta Kyiv menyerahkan sebagian wilayah yang kini dikuasai pasukan Rusia serta memangkas kekuatan militernya secara besar-besaran, menurut laporan AFP dan Reuters.

    Sejumlah sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters bahwa Washington ingin Ukraina menerima poin-poin utama dari proposal tersebut. Axios melaporkan bahwa rencana itu mengharapkan Ukraina menyerahkan sebagian wilayah Ukraina timur yang saat ini tidak dikuasai Kyiv, sebagai imbalan jaminan keamanan dari AS bagi Ukraina dan Eropa untuk menghadapi agresi Rusia di masa depan.

    Gedung Putih menolak memberi komentar terkait hal itu.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan di X bahwa Washington akan terus menyusun daftar gagasan potensial untuk mengakhiri perang ini berdasarkan masukan dari kedua pihak yang berkonflik.

    Rubio menambahkan, “Mengakhiri perang yang rumit dan mematikan seperti di Ukraina membutuhkan pertukaran gagasan yang serius dan realistis. Dan untuk mencapai perdamaian yang bertahan lama, kedua pihak harus menyetujui konsesi yang sulit tetapi diperlukan.”

    NBC News melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah menyetujui dokumen berisi 28 poin tersebut. Seorang pejabat Ukraina mengatakan kepada Reuters bahwa Kyiv tidak dilibatkan dalam penyusunan proposal itu.

    Di Telegram, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy tidak menanggapi isi rencana tersebut secara langsung, namun ia mendesak AS untuk menunjukkan kepemimpinan yang efektif guna mengakhiri perang yang telah berlangsung bertahun-tahun. Zelenskyy mengatakan hanya AS dan Presiden Donald Trump yang “memiliki kekuatan yang cukup besar agar perang ini benar-benar berakhir.”

    Reaksi Ukraina: “Terdengar seperti menyerah”

    Ia membantah kabar bahwa AS dan Rusia tengah merundingkan kesepakatan yang akan mengharuskan Kyiv menyerahkan wilayah yang dikuasai pasukan Rusia dan memangkas ukuran militernya lebih dari separuh. Menurutnya, kabar itu adalah “disinformasi dari Moskow.”

    Goncharenko menegaskan bahwa jaminan utama bagi Ukraina, seperti halnya negara mana pun, adalah angkatan bersenjatanya sendiri. Ia berkata, “Itulah yang diinginkan Rusia, yaitu mengurangi kekuatan militer Ukraina agar negara ini dapat dihancurkan dalam serangan berikutnya.”

    Ia menyampaikan bahwa ia tidak percaya AS akan “mendorong Ukraina untuk menyerah karena hal itu bukan kepentingan Ukraina maupun kepentingan Amerika Serikat.”

    Goncharenko juga mengatakan, “Saya benar-benar ingin berterima kasih kepada Presiden Donald Trump atas usahanya mencoba mencapai perdamaian, tetapi agar perdamaian terwujud, kesepakatan ini juga harus sesuai dengan kepentingan Ukraina, dan saya pikir ia menyadari hal itu.”

    Menurutnya, kesepakatan apa pun tidak bisa diputuskan oleh pemerintah saja.
    “Jika kita ingin memiliki kesepakatan apa pun, masyarakat Ukraina harus menerimanya. Ada hal-hal yang bisa diterima masyarakat Ukraina, ada yang tidak,” ujarnya.

    Komentar itu muncul ketika Zelenskyy sedang menghadapi krisis politik dalam negeri, menyusul penyelidikan terhadap sejumlah penasihat dekatnya dan pengunduran diri dua menteri.

    Eropa minta dilibatkan

    Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski mengatakan bahwa Eropa menyambut upaya perdamaian, tetapi menegaskan perlunya dilibatkan dalam proses tersebut.
    Ia berkata, “Kami menghargai upaya perdamaian, tetapi ini menyangkut keamanan Eropa. Jadi kami berharap untuk diajak berkonsultasi.”

    Sikorski menambahkan, “Saya berharap bukan korban yang dibatasi kemampuannya untuk membela diri, tetapi agresor.”

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengatakan bahwa agar rencana apa pun dapat berjalan, Ukraina dan negara-negara Eropa harus ikut serta.

    Ia menegaskan bahwa dalam perang ini terdapat satu pihak agresor dan satu pihak korban. “Kami belum mendengar adanya konsesi dari pihak Rusia,” ujar Kaja.

    Dalam kesempatan lain, Kallas mengatakan bahwa Eropa selalu mendukung perdamaian yang adil dan berjangka panjang.
    Ia menegaskan, “Kami menyambut upaya apa pun untuk mencapainya. Dan tentu saja agar rencana apa pun berhasil, Ukraina dan negara-negara Eropa harus berada di dalamnya.”

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Jet Tempur NATO Dikerahkan di tengah Serangan Mematikan Rusia ke Ukraina

    Jet Tempur NATO Dikerahkan di tengah Serangan Mematikan Rusia ke Ukraina

    JAKARTA – Jet tempur NATO dikerahkan dan sistem pertahanan udara berbasis darat berada pada tingkat siaga tertinggi di Polandia dan Rumania selama serangan besar-besaran dan mematikan yang dilakukan Rusia terhadap sejumlah target di Ukraina.

    Satu pesawat tanpa awak (drone) dilaporkan menembus sekitar 8 kilometer ke wilayah udara Rumania sebelum hilang dari radar, kata Kementerian Pertahanan di Bukares dalam pernyataan dilansir ABC News, Rabu, 19 November.

    Setidaknya 20 orang tewas dalam serangan Rusia di kota Ternopil, Ukraina barat, kata Kementerian Dalam Negeri, di mana dua bangunan tempat tinggal sembilan lantai terkena amunisi Rusia. Sebanyak 66 orang lainnya terluka, kata kementerian tersebut.

    “Satu terbakar, yang lainnya mengalami kerusakan dari lantai tiga hingga sembilan,” kata kementerian tentang bangunan-bangunan yang terkena serangan.

    “Sekitar lima ratus tim penyelamat dan lebih dari seratus unit peralatan sedang bekerja di sembilan lokasi aktif,” sambung kementerian tersebut.

    Angkatan Udara Ukraina mengatakan Rusia meluncurkan 476 pesawat tanpa awak (drone) dan 48 rudal ke negara itu semalam, dengan wilayah Lviv, Ternopil, dan Kharkiv menjadi fokus serangan.

    Serangan itu merupakan yang terbesar di bulan November hingga saat ini, menurut data Angkatan Udara, dan yang terbesar sejak Rusia meluncurkan 705 amunisi ke negara itu pada 30 Oktober.

    Pihak pertahanan berhasil menjatuhkan atau menjinakkan 442 pesawat tanpa awak (drone) dan 41 rudal, kata Angkatan Udara. Dampak dari 34 pesawat tanpa awak dan tujuh rudal dilaporkan di 14 lokasi, tambahnya, dengan puing-puing yang jatuh dilaporkan di enam lokasi.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan serangan dilaporkan di seluruh negeri, di wilayah-wilayah termasuk Ternopil, Ivano-Frankivsk, Lviv, Kyiv, Mykolaiv, Cherkasy, Chernihiv, dan Dnipro.

    Setidaknya 19 drone jarak jauh menyerang kota Kharkiv di timur laut Ukraina, di mana pejabat setempat mengatakan hampir 50 orang terluka.

    “Setiap serangan terang-terangan terhadap kehidupan normal menunjukkan bahwa tekanan terhadap Rusia tidak memadai,” tulis Zelenskyy dalam postingan di Telegram.

    “Rusia harus bertanggung jawab atas tindakannya, dan kita harus fokus pada segala hal yang memperkuat kita dan memungkinkan kita untuk menembak jatuh rudal Rusia, menetralisir drone Rusia, dan menghentikan serangan,” tegas dia.

  • Rentetan Rudal dan Drone Rusia Tewaskan 19 Orang di Ukraina

    Rentetan Rudal dan Drone Rusia Tewaskan 19 Orang di Ukraina

    JAKARTA – Rentetan rudal dan pesawat nirawak (drone) Rusia yang menghantam kota di Ukraina barat, menewaskan 19 orang. Saat ini Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy berada di Turki untuk perundingan tingkat tinggi guna menggalang dukungan diplomatik melawan invasi Rusia ke negaranya.

    Serangan malam hari itu menghantam dua blok apartemen sembilan lantai di Ternopil, yang terletak sekitar 200 kilometer (120 mil) dari perbatasan Polandia, menurut Menteri Dalam Negeri Ihor Klymenko.

    Tim darurat sedang menyisir puing-puing di siang hari untuk menemukan korban selamat, katanya. Setidaknya 66 orang, termasuk 16 anak-anak, terluka, kata pihak berwenang dilansir Associated Press, Rabu, 19 November.

    Rusia menembakkan 476 pesawat nirawak serang dan umpan, serta 48 rudal dari berbagai jenis, ke sasaran-sasaran Ukraina semalam, kata angkatan udara Ukraina. Pengeboman itu melibatkan 47 rudal jelajah, dengan pertahanan udara mencegat semuanya kecuali enam di antaranya, kata angkatan udara. Jet F-16 dan Mirage-2000 yang dipasok Barat mencegat setidaknya 10 rudal jelajah, katanya.

    “Setiap serangan terang-terangan terhadap kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa tekanan terhadap Rusia (untuk menghentikan perang) tidak memadai,” tulis Zelenskyy di aplikasi perpesanan Telegram.