Xcloud.id

Negara: Polandia

  • Negara Ini Jadi Opsi Pertemuan Putin-Zelensky

    Negara Ini Jadi Opsi Pertemuan Putin-Zelensky

    Berlin –

    Para pemimpin Eropa terlihat lega karena upaya intensif mereka untuk memastikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendapat tempat dalam pembicaraan masa depan Ukraina akhirnya membuahkan hasil. Hanya saja, tantangan diplomatik yang sesungguhnya justru baru akan dimulai.

    Pertanyaannya, di mana lokasi yang benar-benar bisa mempertemukan Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin?

    “Di Eropa Ada Banyak Tempat Layak”

    Kepada DW, Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman Johann Wadephul mengatakan bahwa ada “banyak tempat layak di Eropa” untuk melakukan negosiasi. Berlin, kata dia, tidak berniat menjadi tuan rumah dan menyebut Swiss sebagai lokasi yang “selalu layak dari dulu”.

    Namun, menemukan “lokasi netral” dalam artian harfiah, antara Amerika Serikat, Rusia, Ukraina, dan mungkin negara-negara Eropa lainnya bukan hal mudah. Secara hukum, hal itu juga cukup rumit.

    Vladimir Putin saat ini menjadi buronan internasional. Dia didakwa oleh Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dalam kasus dugaan kejahatan perang, termasuk pemindahan anak-anak secara ilegal dari wilayah Ukraina yang diduduki ke Rusia. Tuduhan ini, dibantah oleh Putin.

    Oleh karena itu, dakwaan ICC tersebut membuat perjalanan internasional Putin menjadi rumit. Secara teknis, 125 negara yang menjadi anggota ICC wajib menangkap siapa pun yang menjadi subjek surat perintah ICC jika memasuki wilayah mereka.

    Baik Rusia maupun AS tidak mengakui yurisdiksi ICC, sehingga muncul perdebatan hukum soal kekebalan yang dimiliki Putin. Pada hari Rabu (20/08), Washington meningkatkan tekanan diplomatik terhadap ICC dengan menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah hakim.

    Jerman dan Prancis Andalkan Swiss

    Menlu Swiss Ignazio Cassis mengatakan negaranya “lebih dari siap” untuk menjadi tuan rumah pertemuan tersebut. Pihak Prancis juga menyetujui hal tersebut dan mengatakan Jenewa adalah lokasi ideal untuk negosiasi perdamaian.

    Meskipun Swiss adalah anggota ICC, tapi pemerintahnya mengatakan Putin akan diberikan “kekebalan” untuk pembicaraan.

    Hanya saja, dosen hukum pidana Internasional dari University of Amsterdam Mathhias Holvoet mengatakan bahwa hal tersebut cukup lemah dari kaca mata hukum. Kepada DW dia mengatakan, dalam sistem demokrasi liberal, pihak yudikatif yang independen nonpemerintah, harusnya mengambil keputusan soal penangkapan tersebut.

    “Pada kenyataannya, saya menduga akan ada semacam kesepakatan antara eksekutif dan yudikatif untuk tidak mengeksekusi surat perintah penangkapan ini,” papar Holvoet, sambil mencatat bahwa ada sedikit konsekuensi untuk mengabaikan aturan ICC.

    Swiss memiliki sejarah panjang dalam hal netralitas. Mereka menjadi markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hingga menjaga jarak dengan Uni Eropa dan aliansi militer NATO. Namun, Swiss telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia atas invasi ke Ukraina.

    Pemerintah Swiss mengatakan mereka telah terlibat dalam 30 proses perdamaian, termasuk pembicaraan tentang Armenia, Siprus, Mozambik, dan Sudan. Pada tahun 2021, Jenewa menjadi tuan rumah pembicaraan antara Putin dan mantan presiden AS Joe Biden.

    Wilayah Uni Eropa, di Luar NATO: Austria

    Kanselir Austria juga menawarkan ibu kota negaranya, Wina, sebagai calon tempat yang potensial. Austria adalah anggota Uni Eropa, tetapi telah netral secara militer sejak tahun 1950-an dan tetap berada di luar NATO.

    “Austria membayangkan dirinya sebagai jembatan antara timur dan barat,” kata Reinhard Heinisch, seorang profesor ilmu politik di University of Salzburg, kepada DW.

    Dia menyoroti rekam jejak Austria dalam hal diplomatik. Mulai dari pembicaraan AS-Rusia saat era Perang Dingin, hingga negosiasi tentang program nuklir Iran dalam dekade ini.

    Sebagai anggota ICC, Austria menghadapi dilema hukum yang sama dengan Swiss. Hanya saja, kata Heinisch, “Austria terkenal dengan komprominya,” dan menambahkan bahwa banyak hal dalam hukum Austria yang “masih bisa ditafsirkan.”

    Profesor hukum Holvoet menyebut penundaan surat perintah bisa dilakukan lewat kesepakatan dengan pihak Dewan Keamanan PBB. Hanya saja opsi itu, kata dia, secara politik tidak realistis.

    Kenangan Buruk di Budapest

    Pihak Paman SAM dikabarkan mempertimbangkan Hungaria sebagai lokasi. Negara Eropa Tengah tersebut mundur dari ICC awal 2025, setelah pengadilan mengeluarkan dakwaan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang merupakan sekutu dekat pemimpin Hungaria Viktor Orban.

    Secara hukum internasional, opsi ini mungkin lebih mudah, tapi secara politik, Budapest tidak disukai banyak negara Eropa. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk bahkan mengingatkan bahwa Ukraina pernah mendapat jaminan keamanan yang gagal di Budapest pada 1994. Saat itu Ukraina menyerahkan senjata nuklirnya, sebagai imbalannya Ukraina mendapat jaminan dari AS, Rusia, dan Inggris.

    “Mungkin saya agak percaya dengan takhayul, tapi kali ini saya akan mencari tempat lain,” tulis Tusk di akun X resminya.

    Hungaria, juga dikenal sebagai pihak bermasalah utama di Uni Eropa. Mereka sering kali memblokir atau meringankan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia.

    “Banyak pihak Uni Eropa melihat Orban sebagai semacam ‘kuda troya’ bagi kepentingan Rusia,” papar Heinisch. Namun, dia menambahkan, Eropa mungkin kesulitan menolak jika Trump dan Putin sepakat memilih Budapest, ibu lota Hungaria, sebagai lokasi pertemuan.

    Turki: Anggota NATO, Tapi di Luar ICC

    Media Turki mulai berspekulasi soal pertemuan Zelenskyy dan Putin di negara tersebut. Hal itu menyusul komunikasi antara Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan Putin pada Rabu (20/08).

    Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Putin berterima kasih atas “upaya Erdogan memfasilitasi pembicaraan Rusia-Ukraina di Istanbul.”

    Turki telah menjadi tuan rumah beberapa putaran pembicaraan tingkat rendah antara Kyiv dan Moskow tahun 2025 ini, termasuk pertukaran tahanan.

    Secara geografis, Turki berada di persimpangan Eropa dan Asia, dan seperti Rusia dan Ukraina, mereka memiliki garis pantai di Laut Hitam.

    Turki adalah anggota NATO, tapi bukan bagian dari Uni Eropa dan tidak menandatangani Statuta ICC. Meski telah memasok senjata ke Ukraina, Turki tetap menjaga hubungan baik dengan Moskow.

    Potensi Kawasan Teluk

    Kemungkinan pertemuan dilakukan di luar kawasan Eropa juga disebut-sebut, mulai dari Arab Saudi hingga Qatar. Keduanya memiliki rekam jejak sebagai mediator internasional dan bukan anggota ICC.

    Awal 2025, pejabat dari Ukraina, AS, dan Rusia mengadakan pembicaraan di Kota Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan itu berakhir dengan keputusan Washington untuk kembali berbagi informasi intelijen kepada Kyiv.

    Qatar, tetangga Saudi, juga telah memediasi pembicaraan yang menghasilkan kesepakatan antara Rusia dan Ukraina untuk memulangkan sejumlah anak.

    Uni Eropa sebelumnya telah mendorong negara-negara Teluk agar lebih kritis terhadap Moskow, memperketat pengawasan terhadap pelanggaran sanksi, dan memberikan dukungan lebih besar kepada Ukraina.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto

    (nvc/nvc)

  • Penuturan Pekerja IT Asal Korut Dikirim ke Luar Negeri untuk Danai Rezim

    Penuturan Pekerja IT Asal Korut Dikirim ke Luar Negeri untuk Danai Rezim

    Pyongyang –

    Selama bertahun-tahun Jin-su menggunakan ratusan identitas palsu untuk melamar pekerjaan di bidang Teknologi Informasi (Information Technology/IT) secara remote atau jarak jauh di perusahaan-perusahaan negara Barat.

    Hal ini rupanya bagian dari rencana penyamaran besar-besaran demi menghimpun dana untuk Korea Utara.

    Menjalankan beberapa pekerjaan di AS dan Eropa akan menghasilkan setidaknya US$50.000 atau setara Rp80 juta per bulan, kata Jin-su kepada BBC dalam sebuah wawancara.

    Beberapa rekannya, sambung Jin-su, bahkan bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar.

    Sebelum membelot, Jin-su yang namanya telah diganti untuk melindungi identitasnya adalah salah satu dari ribuan orang yang diyakini dikirim ke China, Rusia, atau negara-negara di Afrika dan tempat lainnya, untuk ikut serta dalam operasi rahasia tertutup yang dijalankan oleh Korea Utara.

    Para pekerja IT asal Korea Utara diawasi secara ketat dan hanya sedikit yang berbicara kepada media, tapi Jin-su telah memberikan kesaksian kepada BBC.

    Kesaksian itu memberikan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan sehari-hari para pekerja asal Korut dan bagaimana mereka beroperasi.

    Ia berkata 85% dari penghasilannya dikirim kembali untuk mendanai rezim Korea Utara. Sebab, negara itu mengalami kekurangan uang setelah dijatuhi sanksi internasional selama bertahun-tahun.

    “Kami tahu ini seperti perampokan, tetapi kami menerimanya sebagai takdir,” tutur Jin-su. “Masih jauh lebih baik daripada ketika kami berada di Korea Utara,” sambungnya.

    Siluet peretas Korea Utara dengan Bendera Korea Utara (Getty Images via Bill Hinton)

    Pekerja IT tersebut menghasilkan US$250 juta hingga US$ 600 juta per tahun untuk Korea Utara, menurut laporan Dewan Keamanan PBB yang diterbitkan pada Maret 2024.

    Aksi penipuan ini berkembang pesat selama pandemi, ketika kerja jarak jauh menjadi hal yang lumrah. Pihak berwenang maupun pakar pertahanan siber memperingatkan aktivitas mereka terus meningkat sejak saat itu.

    Sebagian besar pekerja menginginkan agar gaji tetap mereka dikirim kembali ke rezim Korea Utara, namun dalam beberapa kasus mereka mencuri data atau meretas perusahaan serta meminta tebusan.

    Tahun lalu, pengadilan AS mendakwa 14 warga Korea Utara yang diduga memperoleh US$ 88 juta dengan bekerja secara menyamar dan memeras perusahaan-perusahaan AS selama periode enam tahun.

    Empat warga Korea Utara lainnya didakwa bulan lalu karena diduga menggunakan identitas palsu untuk menjalankan pekerjaan IT jarak jauh di sebuah perusahaan mata uang kripto di AS.

    Bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan itu?

    Jin-su adalah seorang pekerja IT untuk rezim Korea Utara di China selama beberapa tahun sebelum akhirnya membelot.

    Ia dan rekan-rekannya kebanyakan bekerja dalam tim yang terdiri dari 10 orang, katanya kepada BBC.

    Akses internet terbatas di Korea Utara, tapi di luar negeri para pekerja IT ini bisa beroperasi dengan lebih mudah.

    Mereka perlu menyamarkan kewarganegaraan, tidak hanya supaya bisa mendapatkan bayaran lebih tinggi, tetapi juga karena sanksi internasional yang meluas terhadap Korea Utara terkait program senjata nuklir dan rudal balistiknya.

    BBC berbicara dengan Jin-su melalui panggilan video dari London. Demi keselamatannya, kami melindungi identitasnya (BBC)

    Skema ini terpisah dari operasi peretasan Korea Utara yang juga dilakukan untuk menggalang dana untuk rezim tersebut.

    Pada awal tahun ini, Lazarus Group sebuah kelompok peretas terkenal yang diyakini bekerja untuk Korea Utara, meskipun mereka tidak pernah mengakuinya diduga telah mencuri US$1,5 miliar dari perusahaan mata uang kripto Bybit.

    Jin-su menghabiskan sebagian besar waktunya mencoba mendapatkan identitas palsu yang bisa digunakannya untuk melamar pekerjaan.

    Pertama-tama, dia berpura-pura menjadi orang China, lalu menghubungi orang-orang di Hongaria, Turki, dan negara-negara lain untuk meminta menggunakan identitas mereka dengan imbalan persentase dari penghasilannya, ungkap Jin-su kepada BBC.

    “Jika Anda mencantumkan ‘wajah Asia’ di profil, Anda tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan.”

    Baca juga:

    Ia kemudian memakai identitas palsu tersebut untuk mendekati orang-orang di Eropa Barat demi mendapatkan identitas baru, yang selanjutnya dipakai buat melamar pekerjaan di AS dan Eropa.

    Jin-su, mengklaim, selalu berhasil menyasar warga negara UK.

    “Dengan sedikit komunikasi, orang-orang di UK bisa dengan mudah menyebarkan identitas mereka,” imbuhnya.

    Pekerja IT dengan kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik sering kali ditugaskan untuk mengelola proses aplikasi.

    Tapi, pekerjaan di situs freelancer atau pekerja lepas, tidak selalu memerlukan wawancara tatap muka dan seringkali interaksi sehari-hari berlangsung di platform seperti Slack, sehingga lebih mudah untuk berpura-pura menjadi orang lain.

    Jin-su berkata kepada BBC, dia selalu menargetkan pasar AS, “karena gaji di perusahaan-perusahaan Amerika lebih tinggi”.

    Peretas dengan hoody merah tua di depan bendera Korea digital dan latar belakang aliran biner konsep keamanan siber (Getty Images via BeeBright)

    Ia mengklaim begitu banyak pekerja IT yang mendapatkan pekerjaan, dan seringkali perusahaan tersebut tanpa sengaja mempekerjakan lebih dari satu orang Korea Utara.

    “Itu sering terjadi,” akunya.

    Pekerja IT biasanya menerima penghasilan mereka melalui jaringan fasilitator yang berbasis di Barat dan China.

    Pekan lalu, seorang perempuan AS dijatuhi hukuman lebih dari delapan tahun penjara atas kejahatan yang terkait dengan membantu pekerja IT Korea Utara mendapatkan pekerjaan dan mengirimkan uang kepada mereka.

    BBC tidak bisa secara independen memverifikasi kesaksian Jin-su, namun melalui PSCORE, sebuah organisasi yang mengadvokasi hak asasi manusia untuk Korea Utara, kami telah membaca kesaksian dari pekerja IT lain yang membelot dan mendukung klaim Jin-su.

    BBC juga berbicara dengan pembelot lain, Hyun-Seung Lee, yang bertemu dengan warga Korea Utara lainnya dan bekerja di bidang IT saat dia bepergian sebagai pengusaha untuk rezim Korea Utara di China.

    Dia mengonfirmasi bahwa mereka memiliki pengalaman serupa.

    Penyamaran yang terbongkar

    BBC berbincang dengan beberapa manajer perekrutan di sektor keamanan siber dan pengembangan perangkat lunak.

    Mereka berkata, menemukan puluhan kandidat yang dicurigai sebagai pekerja IT asal Korea Utara selama proses perekrutan.

    Rob Henley, salah satu pendiri Ally Security di AS, baru-baru ini membuka lowongan untuk serangkaian posisi untuk bekerja jarak jauh di perusahaannya.

    Dia yakin telah mewawancarai hingga 30 pekerja IT Korea Utara dalam proses tersebut.

    “Awalnya seperti sebuah permainan, mencoba mencari tahu siapa yang asli dan siapa yang palsu, tetapi lama-lama menjadi sangat menjengkelkan,” katanya.

    Akhirnya, dia meminta kandidat tersebut melakukan panggilan video untuk menunjukkan suasana hari di tempat mereka berada.

    “Kami hanya merekrut kandidat dari AS untuk posisi-posisi ini. Seharusnya cuaca di Amerika cukup terang. Tapi saya tidak pernah melihat cahaya matahari.”

    Pada Maret lalu, Dawid Moczadlo, salah satu pendiri Vidoc Security Lab yang berbasis di Polandia, membagikan video wawancara kerja jarak jauh yang dilakukannya.

    Dalam video tersebut, kandidat yang diwawancarai tampak menggunakan perangkat lunak kecerdasan buatan untuk menyamarkan wajahnya.

    Ia bilang, setelah berkonsultasi dengan para ahli, dia yakin kandidat tersebut kemungkinan adalah seorang pekerja IT asal Korea Utara.

    BBC telah menghubungi Kedutaan Besar Korea Utara di London untuk menanyakan soal tuduhan itu. Namun, mereka tidak menanggapi.

    Pelarian

    Korea Utara telah mengirim pekerjanya ke luar negeri selama beberapa dekade untuk mendapatkan devisa negara.

    Lebih dari 10.000 orang dipekerjakan di luar negeri sebagai pekerja pabrik atau restoran, sebagian besar di China dan Rusia.

    Setelah beberapa tahun tinggal di China, Jin-su mengatakan “merasa terkekang” atas kondisi kerjanya yang semakin terasa menindas.

    “Kami tidak diizinkan keluar dan harus tinggal di dalam rumah sepanjang waktu,” imbuhnya.

    “Anda tidak bisa berolahraga, Anda tidak bisa melakukan apapun yang Anda inginkan.”

    Agen intelijen rahasia memberi hormat dengan gestur tangan ke arah bendera Korea Utara di ruang perang, menunjukkan rasa hormat (Getty Images via Dragos Condrea)

    Namun, pekerja IT Korea Utara memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengakses media Barat ketika berada di luar negeri, kata Jin-su.

    “Anda seperti melihat dunia nyata. Ketika kami berada di luar negeri, kami menyadari ada sesuatu yang salah di Korea Utara.”

    Kendati begitu, Jin-su mengklaim hanya sedikit pekerja IT Korea Utara yang berpikir untuk melarikan diri seperti dirinya.

    “Mereka hanya mengambil uang dan pulang, sangat sedikit yang berpikir untuk membelot.”

    Meskipun mereka hanya menyimpan sebagian kecil dari penghasilannya, uang itu sangat berharga di Korea Utara.

    Baca juga:

    Membelot juga sangat berisiko dan sulit. Pengawasan di China berarti sebagian besar dari mereka bakal tertangkap.

    Beberapa orang yang berhasil membelot mungkin tidak akan pernah bertemu keluarga mereka lagi, dan kerabat mereka bisa menghadapi hukuman karena meninggalkan Korea Utara.

    Jin-su berkata masih bekerja di bidang IT setelah dia membelot.

    Ia mengatakan, keterampilan yang dia asah saat bekerja untuk rezim telah membantunya beradaptasi dengan kehidupan barunya.

    Karena dia tidak bekerja di banyak pekerjaan dengan identitas palsu, penghasilannya jadi lebih sedikit daripada saat bekerja untuk rezim Korea Utara.

    Namun, ia bisa menyimpan lebih banyak pendapatannya. Yang artinya, dia memiliki lebih banyak uang di dompetnya.

    “Saya terbiasa menghasilkan uang dengan melakukan hal-hal ilegal. Tapi sekarang saya bekerja keras dan mendapatkan uang yang pantas saya dapatkan,” ujar Jin-su.

    Tonton juga Video: Kim Jong Un Resmikan Wisata Pantai Megah di Korut, Tertarik Mampir?

    (nvc/nvc)

  • Benda Terbang Tak Dikenal Meledak di Polandia: Militer Lakukan Investigasi

    Benda Terbang Tak Dikenal Meledak di Polandia: Militer Lakukan Investigasi

    GELORA.CO –  Sebuah benda terbang tak dikenal dilaporkan jatuh dan meledak di sebuah ladang jagung di Polandia timur pada Rabu dini hari (20/8), menurut laporan kantor berita negara PAP. Insiden ini memicu kepanikan warga setempat meski tidak menimbulkan korban jiwa.

    Polisi setempat menyatakan menerima laporan kecelakaan sekitar pukul 02.00 waktu setempat. Saat tiba di lokasi, dekat desa Osiny, mereka menemukan puing-puing logam dan plastik yang terbakar. Ledakan cukup kuat hingga memecahkan kaca jendela beberapa rumah di sekitar, namun beruntung tidak ada korban luka.

    Dugaan Sumber Ledakan

    Pada awalnya, pejabat Polandia menduga benda tersebut adalah bagian dari mesin tua dengan baling-baling. Namun, Menteri Pertahanan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kemudian mengungkapkan bahwa benda itu kemungkinan besar adalah sebuah drone. Saat ini, analisis sedang dilakukan untuk menentukan apakah drone tersebut milik militer atau merupakan drone selundupan.

    Jaksa Distrik Lublin, Grzegorz Trusiewicz, mengatakan bahwa penyelidikan dilakukan oleh tim gabungan sipil dan militer. “Kami memiliki banyak personel, termasuk tentara, untuk membantu investigasi. Harapannya operasi ini bisa selesai pada malam hari,” ujarnya.

    Tidak Ada Pelanggaran Wilayah Udara

    Komando Operasional Angkatan Bersenjata Polandia menegaskan melalui media sosial bahwa tidak ada pelanggaran wilayah udara dari negara tetangga, baik Ukraina maupun Belarus, yang terdeteksi pada malam kejadian.

    Sejak invasi Rusia ke Ukraina lebih dari tiga tahun lalu, Polandia beberapa kali mengalami insiden intrusi udara. Hal ini meningkatkan kekhawatiran di Uni Eropa dan negara anggota NATO, sekaligus menjadi pengingat betapa dekatnya dampak perang terhadap Polandia. 

    It seems that an unidentified UAS crashed in a rural area in eastern Poland on Wednesday morning.

    The crash occurred near the village of Osiny, just 40 km from Warsaw and 100 km from the border with Ukraine. It is believed to be a Russian drone. pic.twitter.com/84PtkjfcJK

    — Ovniologia 🛸 (@Ovniologia01) August 20, 2025

  • Putin Bombardir Ukraina Usai Temui Trump, NATO Kerahkan Jet Tempur

    Putin Bombardir Ukraina Usai Temui Trump, NATO Kerahkan Jet Tempur

    Jakarta, CNBC Indonesia – NATO mengerahkan jet tempur, termasuk dari Polandia dan Swedia, setelah Rusia melancarkan serangan rudal besar-besaran ke Ukraina pada Senin malam (18/8/2025) waktu setempat. Serangan itu menewaskan sedikitnya satu orang dan melukai empat lainnya, termasuk dua anak-anak.

    “Untuk memastikan keamanan wilayah udara Polandia, Komando Operasional Angkatan Bersenjata Polandia telah mengaktifkan semua prosedur yang diperlukan,” kata militer Polandia dalam pernyataannya, seperti dikutip Newsweek pada Selasa (19/8/2025).

    “Pesawat Polandia dan sekutu telah memulai operasi, dan sistem pertahanan udara berbasis darat serta pengintaian radar telah mencapai tingkat kesiapan tertinggi,” tambahnya.

    Angkatan Udara Swedia juga menurunkan jet tempur Gripen yang ditempatkan di Polandia untuk membantu patroli udara.

    “Kami berterima kasih atas dukungan Komando Udara NATO dan angkatan udara Swedia,” tulis militer Polandia di X.

    Menurut Angkatan Udara Ukraina, Rusia meluncurkan 280 serangan udara dalam semalam, termasuk 270 drone Shahed, lima rudal balistik Iskander-M, dan lima rudal jelajah Kh-101. Ukraina mengklaim berhasil menembak jatuh 230 drone, dua rudal balistik, dan empat rudal jelajah. Serangan tercatat di 16 lokasi.

    Di wilayah Chernihiv, seorang pria berusia 45 tahun tewas akibat serangan drone di kota Nizhyn. Sementara di Kharkiv, dua orang dewasa dan dua anak terluka akibat serangan rudal yang menghantam rumah penduduk. Serangan juga merusak infrastruktur energi di Poltava, membuat 1.500 warga kehilangan listrik.

    Wali Kota Kremenchuk, Vitalii Maletskyi, mengecam langkah Moskow. “Tepat saat Putin meyakinkan Trump melalui telepon bahwa ia menginginkan perdamaian, pasukan Putin justru melancarkan serangan besar-besaran. Dunia kembali melihat bahwa Putin tidak menginginkan perdamaian,” katanya melalui Telegram.

    Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan pemimpin Eropa lain di Gedung Putih. Trump mengatakan telah mulai mengatur pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Zelensky.

    “Di akhir pertemuan, saya menelepon Presiden Putin dan mulai mengatur pertemuan dengan Zelensky di lokasi yang akan ditentukan,” tulis Trump di Truth Social. “Setelah itu, akan ada pertemuan trilateral bersama saya.”

    Militer Polandia menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran wilayah udara negaranya, dan operasi udara dihentikan setelah ancaman dinyatakan mereda.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Selama Ini Tidak Semua Orang Bisa Masuk Istana, Apalagi Jualan Bakso

    Selama Ini Tidak Semua Orang Bisa Masuk Istana, Apalagi Jualan Bakso

    GELORA.CO –  Indonesia telah memasuki usia 80 tahun. Di tahun ini, Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara. Berbagai hal baru terlihat dalam upacara pengibaran Merah Putih kemarin (17/8) di halaman Istana Merdeka. Gempita!

    Matahari tidak malu-malu menyinari langit Jakarta ketika Kepala Negara yang mengenakan pakaian melayu berwarna krem menyerahkan bendera pusaka kepada Bianca Alessia yang bertugas membawa baki. Setelah bendera pusaka itu diserahkan ke Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) perwakilan dari Sulawesi Utara itu, Prabowo langsung mencium bendera tersebut.

     

    Paskibraka Tim Indonesia Berdaulat mengantarkan sang saka Merah Putih dengan formasi baru. Jika dilihat dari atas, formasi itu membentuk angka 8 dan 0, tanda usia Nusantara yang mencapai 80 tahun. Tepuk tangan peserta upacara pun berkumandang meski sebentar dan langsung khidmat ketika El Rayyi Mujahid Faqih, Farrel Argantha Irawan, dan Arka Bintang akan menaikan bendera. 

    Formasi yang membentuk angka ini baru. Pada upacara bendera di tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Selain itu, pada upacara kali ini, presiden duduk sendiri. Pada 2024 saat upacara bendera dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Presiden ke-7 Joko Widodo duduk bersama Prabowo yang kala itu baru terpilih menjadi presiden ke-8. Pada upacara di tahun-tahun sebelumnya, presiden biasanya berdampingan dengan wakil presiden.

    Sebelum bendera pusaka sampai ke Istana Merdeka, kirab dilakukan. Memang dalam tradisi, adanya kirab untuk membawa bendera dari Monas ke Istana Merdeka. Kali ini yang berbeda adalah adanya 145 kuda ikut mengiringi kirab tersebut. Letkol Kavaleri Chandra Alit Saputra, Komandan Batalyon Kavaleri Berkuda 1 Sembrani, mengungkapkan persiapan telah dilakukan selama dua bulan dengan penuh dedikasi. Dia berharap tradisi kavaleri terus menjadi bagian penting dalam perayaan HUT kemerdekaan mendatang. “Tantangannya adalah satuan kavaleri berkuda itu bisa berhasil apabila peduli dan sayang terhadap kudanya. Itulah tantangan kami,” tuturnya.

    Suasana semakin semarak ketika peserta upacara dibolehkan untuk turun ke halaman. Bukan untuk ikut baris, tapi joget. Lagu Tabola Bale membuat semua peserta upacara berjoget. Bahkan Prabowo pun sempat turun dari kursinya. Pejabat dan beberapa artis yang datang juga tidak malu bergoyang. Bahkan, Paskibraka yang sebelumnya bertugas dengan kompak berjoget. Prajurit dari TNI dan Kepolisian tak kalah kompak. Masyarakat yang memakai baju adat juga tumpah di halaman Istana Merdeka. Meriah. Gembira. Bahkan sampai MC beberapa kali mengingatkan peserta kembali ke kursi setelah lagu itu dua kali dinyanyikan karena rangkaian upacara belum selesai. 

    Usai upacara, masyarakat disuguhi makanan UMKM. Halaman tengah Istana Merdeka yang biasanya eksklusif, kemarin boleh diakses oleh masyarakat peserta upacara. Panggung rakyat pun tersedia. Ndarboy Genk, grup musik asal Bantul, membuat semarak. Membuat tamu bingung antara makan dulu, atau ikut joget depan panggung. 

    Dewi Leba yang datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) mengapresiasi ini. Acara ini menurut dia dapat membantu roda ekonomi para pelaku usaha yang terlibat. “Jadi selain ada pesta kemeriahannya dapat, roda ekonomi di tempat ini juga berputar dan membantu para pelaku usaha, makanan dan lain-lain,” ucapnya.  

    Jawa Pos sempat mewawancarai Imam Soleh yang membawa tiga gerobak bakso malang ke Istana Negara. Pria asli Malang ini mengatakan bahwa sudah dua kali dipanggil untuk acara Istana. “Saya sehari-hari jualan di belakang Mal Sarinah,” katanya. 

    Rasa bangga tak bisa dipungkiri. Dia tidak menyangka bahwa ada kesempatan makanannya sampai diicip tamu negara di perhelatan akbar Minggu (17/8). “Tidak semua orang bisa masuk istana, apalagi jualan bakso,” ungkapnya. 

    Di hari Kemerdekaan kemarin, pria yang akrab disapa Imam Jadul itu berharap bahwa Indonesia semakin maju dan ekonominya tambah kuat. Menurutnya ini penting sebagai pedagang. “Biar masyarakatnya semakin bahagia,” tuturnya.

    Yang membuat tamu undangan juga senang adalah souvenir yang didapat. Resti dan Devi, dua sahabat dari Bekasi, rela menginap di hotel dekat Istana Merdeka. Mereka kompak memakai baju adat Sulawesi selatan. Di depan Jawa Pos, Devi membuka souvenir yang didapatnya. “Ada kaos, handuk, tumbler, dan bukunya Pak Prabowo,” ucapnya. 

    Mereka merupakan salah satu dari 8 ribu orang yang beruntung mendapatkan undangan. Resti sudah dua kali menjadi tamu undangan. Sementara Devi baru pertama kali. “Kami nyalakan laptop dan semua HP saat war undangan itu. Syukur dapat,” kata Resti. 

    Sementara itu, antusias juga terlihat dari menteri dan wakil menteri. Wamendikti Stella Chirstie memakai Baju Bodo yang merupakan adat Bugis. Dia datang bersama suaminya Bartlomiej Czech yang merupakan warga negara Polandia. “Saya senangnya pakai Baju Bodo. Jadi masih mengingat masa kecil,” ucap Stella.

    Baginya ini momen bersejarah. Sebab Czech baru pertama ikut upacara bendera di Indonesia. Czech merasa terhormat bisa merayakan 17 Agustus bersama istri dan rakyat Indonesia. “Sangat istimewa ya. Stella yang pilih (baju), saya ikut aturans aja,” katanya.

    Bagaimana dengan IKN yang tahun lalu menjadi perhelatan besar untuk merayakan HUT Kemerdekaan ke-79? Sama seperti daerah lainnya, di IKN juga diselenggarakan upacara bendera. Jika tahun lalu presiden yang menjadi inspektur upacara, tahun ini upacara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. 

    Dilansir dari Antara, upacara tersebut dilakukan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Tepatnya di Lapangan Plaza Seremoni IKN. Basuki menggunakan baju berwarna hitam dan rompi khas Dayak. “Semua gunakan pakaian adat, saya tinggal di Kalimantan makanya saya gunakan adat Dayak, jadi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung,” kata Basuki. Dia menambahkan dalam upacara di IKN, dihadiri oleh 3.000 undangan. 

    IKN dibangun di masa pemerintahan Jokowi. Termasuk dalam proyek mega besar. Prabowo pun sempat berucap ingin meneruskan IKN. Salah satunya dibuktikan dengan masih mengalokasikan dana untuk pembangunan IKN pada RAPBN 2026. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 dia menyebut besarannya Rp 6,3 triliun untuk membangun IKN di tahun depan.

    Dana yang digelontorkan itu untuk dua hal. Pertama pembangunan kawasan strategis sebesar Rp 5,71 triliun. Selanjutnya untuk dukungan menjemen sebesar Rp 553 miliar. Setidaknya pembangunan IKN dari 2022 hingga tahun lalu sudah sebesar Rp 75,8 triliun. Tahun lalu, realisasi sementara mencapai Rp 43,3 triliun.

  • Rusia Sudah Menang Lawan Ukraina, Trump ‘Keok’ Depan Putin

    Rusia Sudah Menang Lawan Ukraina, Trump ‘Keok’ Depan Putin

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan pertemuan di Alaska, Jumat (15/8/2025). Pertemuan ini digelar untuk mencari solusi atas perang antara Moskow dan tetangganya, Ukraina, yang telah berlangsung selama lebih dari 3 tahun terakhir.

    Dalam beberapa jam pertemuan itu dilangsungkan, Putin nampak berhasil mendorong keinginannya di depan Trump untuk mencari perdamaian yang hakiki dibandingkan gencatan senjata sesaat. Hal ini meruntuhkan upaya Barat yang selama bertahun-tahun berusaha mengisolasi dirinya.

    Hal ini membuat banyak pengamat menilai Putin keluar sebagai pemenang dari “KTT Alaska”, sementara media pemerintah Rusia menggambarkan Trump sebagai negarawan berhati-hati, meski di Barat kritik keras diarahkan padanya karena dianggap tidak siap menghadapi Putin.

    Media Rusia menyoroti detail simbolis, mulai dari penyambutan karpet merah, pertunjukan fly-over militer, hingga momen ketika Trump menunggu Putin dan mengajaknya menaiki limosin kepresidenan AS, “The Beast”.

    “Media Barat kini dalam kondisi yang bisa digambarkan sebagai kegilaan yang mendekati histeria,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dilansir Reuters.

    “Selama tiga tahun mereka berbicara tentang isolasi Rusia, dan hari ini mereka melihat karpet merah digelar untuk menyambut Presiden Rusia di Amerika Serikat,” ujarnya.

    Namun capaian terbesar Putin ada pada isu Ukraina. Trump sebelumnya datang dengan agenda mendorong gencatan senjata cepat, bahkan mengancam Rusia dan China dengan sanksi.

    Tetapi usai pertemuan, ia menyatakan setuju dengan Putin agar negosiasi langsung diarahkan pada penyelesaian damai permanen, bukan sekadar jeda pertempuran.

    “Posisi Presiden AS telah berubah setelah berbicara dengan Putin, dan kini diskusi akan fokus pada akhir perang, serta tatanan dunia baru. Persis seperti yang diinginkan Moskow,” tulis pembawa acara talkshow Rusia, Olga Skabeyeva, di Telegram.

    ‘Buronan’ yang Menang

    Terlaksananya pertemuan itu saja sudah menjadi kemenangan diplomatik bagi Putin. Pasalnya, ia masih berstatus buron Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang terkait deportasi anak-anak Ukraina.

    Rusia membantah tuduhan tersebut, dengan alasan pihaknya hanya mengevakuasi anak-anak yang tidak memiliki pendamping dari zona konflik. Amerika Serikat dan Rusia sama-sama bukan anggota ICC.

    Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyebut pertemuan ini sebagai terobosan besar bagi pemulihan hubungan Moskow-Washington. “Mekanisme pertemuan tingkat tinggi antara Rusia dan Amerika Serikat telah sepenuhnya dipulihkan,” ujarnya.

    Meski begitu, Putin tidak meraih semua yang diinginkannya. Trump menolak memberikan “reset ekonomi” yang sangat dibutuhkan Rusia untuk menopang perekonomian yang mulai tertekan setelah tiga tahun perang dan sanksi Barat.

    Putin bahkan membawa menteri keuangan dan kepala dana kekayaan negara Rusia ke Alaska, berharap dapat membicarakan peluang kerja sama di bidang Arktik, energi, ruang angkasa, dan teknologi. Namun, Trump menegaskan kepada wartawan sebelum pertemuan dimulai bahwa bisnis tidak akan berjalan sampai perang Ukraina benar-benar berakhir.

    Trump juga menahan diri dari langkah yang paling dikhawatirkan Eropa dan Ukraina: menjual kepentingan Kyiv demi kesepakatan dengan Putin. Ia menekankan bahwa keputusan akhir tetap ada di tangan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Meski demikian, Trump memperingatkan bahwa Zelensky harus realistis. “Rusia adalah kekuatan yang sangat besar, dan Ukraina bukan,” katanya usai pertemuan.

    Medvedev menilai pernyataan itu menandai pergeseran tanggung jawab pada Kyiv dan Eropa. “Poin utamanya adalah kedua pihak langsung menempatkan tanggung jawab pada Kyiv dan Eropa untuk mencapai hasil dalam negosiasi,” ujarnya.

    Zelensky Akui Putin Perkasa di Medan Perang

    Di medan tempur, pasukan Rusia perlahan terus maju dan mengancam kota-kota penting Ukraina di kawasan Donetsk.

    Putin menyampaikan kepada Trump bahwa ia bersedia membekukan garis depan di Zaporizhzhia dan Kherson jika Kyiv mau mundur dari Donetsk dan Luhansk-dua wilayah yang menjadi jantung kawasan industri Donbas, yang secara terang-terangan diklaim Moskow. 

    Menurut laporan New York Times, Trump bahkan menyampaikan kepada para pemimpin Eropa bahwa pengakuan Ukraina atas Donbas sebagai wilayah Rusia bisa membuka jalan menuju kesepakatan. Kanselir Jerman Friedrich Merz menambahkan bahwa AS siap menjadi bagian dari jaminan keamanan bagi Ukraina.

    Sumber Reuters menyebut Zelensky menolak tuntutan itu. Ia hingga kini menolak keras usulan Trump terkait “tukar-menukar wilayah”, yang dinilai melanggar konstitusi dan kedaulatan Ukraina.

    Walau begitu, Zelensky juga menilai KTT tersebut sejauh ini memang memberi keuntungan bagi Putin.

    “Putin akan menang dalam hal ini. Dia butuh foto dengan Presiden Trump,” ujarnya.

    Pertemuan Zelensky-Trump

    Sementara itu, sejumlah pemimpin Eropa berbondong-bondong menuju Washington untuk memberikan dukungan politik kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjelang pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Senin (18/8/2025).

    Kanselir Jerman Friedrich Merz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Minggu menggelar pertemuan para sekutu untuk memperkuat posisi Zelensky. Mereka berupaya memastikan jaminan keamanan yang kuat bagi Ukraina, termasuk keterlibatan langsung Amerika Serikat.

    Para pemimpin Eropa ingin menghindari pengulangan pertemuan Ruang Oval terakhir Zelensky pada Februari lalu yang berakhir buruk, di mana Trump dan Wakil Presiden JD Vance menegur Zelensky di depan umum karena dianggap tidak tahu berterima kasih.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Finlandia Alexander Stubb-yang memiliki kedekatan pribadi dengan Trump-serta Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni juga akan ikut ke Washington.

    Dalam pernyataan bersama, Inggris, Prancis, dan Jerman menegaskan siap mengerahkan “pasukan penjamin keamanan setelah pertempuran berhenti, membantu mengamankan udara dan laut Ukraina, serta meregenerasi angkatan bersenjatanya.”

    Namun, sejumlah negara Eropa masih ragu untuk terlibat langsung secara militer, menunjukkan betapa rumitnya diskusi perdamaian ini bahkan di antara sekutu Kyiv sendiri.

    Sejumlah pemimpin Eropa menekankan pentingnya gencatan senjata sebelum negosiasi damai. “Anda tidak bisa berunding untuk perdamaian di bawah bom yang terus berjatuhan,” tegas Kementerian Luar Negeri Polandia.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • RI Sukses Jadi Nomor 1 dalam Studi Harvard, AS-Israel Lewat

    RI Sukses Jadi Nomor 1 dalam Studi Harvard, AS-Israel Lewat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah survei yang dilaporkan Universitas Harvard menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara nomor 1 dunia. RI ahkan mengalahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

    Riset itu terkait dengan negara dengan tingkat berkembang (flourishing) tertinggi di dunia. Diketahui, laporan dari Universitas Harvard itu berjudul ‘Global Flourishing Study’ melibatkan lebih dari 203 ribu responden dari 22 negara.

    Subjek yang dijadikan faktor dalam pemeringkatannya adalah kesehatan, kebahagiaan, makna hidup, karakter, hubungan sosial, keamanan finansial, dan spiritualitas.

    Masing-masing responden disurvei dengan tujuh variabel serta data demografis seperti usia, jenis kelamin, status pernikahan dan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, agama, dan riwayat pribadi.

    Indonesia disebut menjadi negara yang paling berkembang dengan nilai skor 8,3. Ada juga negara seperti Israel (7,87), Filipina (7,71), Meksiko (7,64), dan Polandia (7,55).

    Sementara itu, Amerika Serikat (AS) berada di peringkat 12 dalam daftar dan Inggris di ranking ke-20 dari 22 negara.

    Para peneliti menjelaskan temuan tersebut menyoroti pepatah lama soal uang bukanlah segalanya. Kesejahteraan bukan terkait kekayaan atau kesehatan fisik saja.

    “Berkembang itu multidimensi, dan berbagai negara berkembang dengan cara yang berbeda,” tulis tim peneliti dalam studi mereka, dikutip dari Daily Mail.

    Dalam laporan, tim peneliti mencatat banyak negara maju memang unggul dalam keamanan finansial. Sayangnya hal ini tak diikuti dengan aspek yang penting dalam kehidupan.

    “Banyak negara maju memang mencatat skor tinggi dalam hal keamanan finansial, namun justru rendah dalam aspek makna hidup, hubungan sosial, dan karakter prososial,” kata para peneliti.

    Indonesia, meski bukan negara terkaya, unggul dalam aspek hubungan sosial dan karakter pro-sosial. Kedua faktor itu penting menciptakan hubungan dan komunitas yang kuat.

    Jepang sebagai salah satu negara kaya dan masyarakat yang hidup lebih lama, dinilai sebagai negara dengan masyarakat yang tidak berkembang. Jepang hanya mampu meraup nilai 5,89. Respondennya paling sedikit menjawab menjawab ‘ya’ untuk pertanyaan apakah mereka memiliki teman dekat.

    Selain Jepang, negara lain yang juga mengumpulkan poin relatif kecil adalah Turki (6,32), Inggris (6,79), India (6,87) dan Spanyol (6,9).

    Nah, itu dia hasil laporan Universitas Harvard terkait negara yang masyarakatnya paling berkembang. Semoga informasi ini membantu!

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Usai Bertemu Putin, Ini Ucapan Trump & Respons Zelensky-Pemimpin Dunia

    Usai Bertemu Putin, Ini Ucapan Trump & Respons Zelensky-Pemimpin Dunia

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska, Jumat (15/8/2025) ditanggapi sejumlah pemimpin dunia. Hal ini dikarenakan pertemuan ini terjadi saat hubungan kedua negara dalam titik nyala yang krusial lantaran perang di Ukraina.

    Trump mengatakan pihaknya akan terus mengupayakan perdamaian antara Moskow dan Kyiv yang telah berperang selama tiga setengah tahun terakhir.

    Reuters dalam laporan terbarunya, Sabtu (16/8/2025) menyebutkan, Trump mengaku pertemuan itu menghasilkan kesepakatan dengan Putin, menyangkut upaya perdamaian. Namun tak merinci kesepakatan yang dimaksud. Tapi, Trump juga mengimbau Ukraina membuat kesepakatan mengakhiri perang dengan Rusia.

    “Rusia adalah kekuatan yang sangat besar, dan mereka tidak,” katanya, seperti dilansir Reuters.

    Berikut adalah reaksi dari para pemimpin dunia terhadap pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang tidak menyelesaikan perang Moskow di Ukraina.

    PRESIDEN UKRAINA VOLODYMYR ZELENSKIY DI X:

    “Kami mendukung proposal Presiden Trump untuk pertemuan trilateral antara Ukraina, AS, dan Rusia. Ukraina menekankan bahwa isu-isu utama dapat dibahas di tingkat pemimpin, dan format trilateral cocok untuk ini.

    “Pada hari Senin, saya akan bertemu dengan Presiden Trump di Washington, D.C., untuk membahas semua detail mengenai penghentian pembunuhan dan perang.

    “Penting agar Eropa dilibatkan di setiap tahap untuk memastikan jaminan keamanan yang andal bersama dengan Amerika. Kami juga membahas sinyal positif dari pihak Amerika mengenai partisipasi dalam menjamin keamanan Ukraina.”

    PERNYATAAN BERSAMA OLEH PARA PEMIMPIN EROPA:

    “Kami jelas, bahwa Ukraina harus memiliki jaminan keamanan yang kuat untuk secara efektif mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya.

    Kami menyambut pernyataan Presiden Trump bahwa AS siap memberikan jaminan keamanan. Koalisi yang Bersedia siap memainkan peran aktif. Tidak ada batasan yang harus ditempatkan pada angkatan bersenjata Ukraina atau pada kerja samanya dengan negara-negara ketiga. Rusia tidak dapat memiliki hak veto terhadap jalan Ukraina menuju UE dan NATO.

    “Terserah Ukraina untuk membuat keputusan tentang wilayahnya. Perbatasan internasional tidak boleh diubah dengan paksa.

    “Kami bertekad untuk berbuat lebih banyak untuk menjaga Ukraina tetap kuat guna mencapai penghentian pertempuran dan perdamaian yang adil dan abadi… Kami akan terus memperkuat sanksi dan langkah-langkah ekonomi yang lebih luas untuk menekan ekonomi perang Rusia.”

    PERDANA MENTERI INGGRIS KEIR STARMER

    “Upaya Presiden Trump telah membawa kita lebih dekat dari sebelumnya untuk mengakhiri perang ilegal Rusia di Ukraina. Kepemimpinannya dalam upaya menghentikan pembunuhan harus dipuji.

    “Saya menyambut baik keterbukaan Amerika Serikat, bersama dengan Eropa, untuk memberikan jaminan keamanan yang kuat kepada Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan apa pun. Ini adalah kemajuan penting dan akan sangat krusial dalam mencegah Putin kembali dan meminta lebih banyak lagi.

    “Sementara itu, sampai dia menghentikan serangan biadabnya, kami akan terus memperketat tekanan pada mesin perangnya dengan sanksi yang lebih banyak lagi… Dukungan tak tergoyahkan kami untuk Ukraina akan terus berlanjut selama diperlukan.”

    PRESIDEN PRANCIS EMMANUEL MACRON DI X:

    “Juga akan sangat penting untuk mengambil semua pelajaran dari 30 tahun terakhir, dan khususnya kecenderungan Rusia yang sudah jelas untuk gagal menepati komitmennya sendiri.

    “Kami akan terus bekerja sama secara erat dengan Presiden Trump dan Presiden Zelenskiy untuk memastikan bahwa kepentingan kami terjaga dalam semangat persatuan dan tanggung jawab.

    “Prancis terus berdiri teguh di sisi Ukraina.”

    PERDANA MENTERI ITALIA GIORGIA MELONI:

    “Seberkas harapan akhirnya terbuka untuk membahas perdamaian di Ukraina… Italia melakukan bagiannya, bersama dengan sekutu-sekutu Baratnya.”

    KANSELIR JERMAN FRIEDRICH MERZ DI X:

    “Ukraina dapat mengandalkan solidaritas kami yang tak tergoyahkan saat kami berupaya mencapai perdamaian yang menjaga kepentingan keamanan vital Ukraina dan Eropa.”

    PRESIDEN KOMISI EROPA URSULA VON DER LEYEN DI X:

    “UE bekerja sama erat dengan Presiden Zelenskiy dan Amerika Serikat untuk mencapai perdamaian yang adil dan langgeng. Jaminan keamanan yang kuat yang melindungi kepentingan keamanan vital Ukraina dan Eropa sangatlah penting.”

    DIPLOMAT UTAMA UE KAJA KALLAS:

    “AS memiliki kekuatan untuk memaksa Rusia bernegosiasi dengan serius. UE akan bekerja sama dengan Ukraina dan AS agar agresi Rusia tidak berhasil dan perdamaian apa pun bisa berkelanjutan. Moskow tidak akan mengakhiri perang sampai menyadari bahwa mereka tidak bisa melanjutkannya.
    Jadi, Eropa akan terus mendukung Ukraina, termasuk dengan mengerjakan paket sanksi Rusia yang ke-19.”

    JURU BICARA KEMENTERIAN LUAR NEGERI INDIA RANDHIR JAISWAL:

    “India menyambut baik pertemuan KTT di Alaska antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Vladimir Putin dari Rusia. Kepemimpinan mereka dalam upaya perdamaian sangatlah terpuji.

    “India menghargai kemajuan yang dicapai dalam KTT. Jalan ke depan hanya bisa melalui dialog dan diplomasi. Dunia ingin melihat akhir yang cepat untuk konflik di Ukraina.”

    PERDANA MENTERI REPUBLIK CEKO PETR FIALA:

    “Hasil KTT Alaska mengonfirmasi bahwa sementara AS dan sekutunya mencari jalan menuju perdamaian, (Presiden Rusia Vladimir) Putin masih hanya tertarik pada keuntungan teritorial sebesar mungkin dan pemulihan kekaisaran Soviet.”

    PERDANA MENTERI HUNGARIA VIKTOR ORBAN DI FACEBOOK:

    “Selama bertahun-tahun kita telah menyaksikan dua kekuatan nuklir terbesar membongkar kerangka kerja sama mereka dan saling melempar pesan yang tidak bersahabat. Itu kini telah berakhir. Hari ini dunia adalah tempat yang lebih aman daripada kemarin.”

    Foto: Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin berjabat tangan dalam konferensi pers setelah pertemuan mereka untuk merundingkan akhir perang di Ukraina, di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson, di Anchorage, Alaska, AS, 15 Agustus 2025. (REUTERS/Kevin Lamarque)
    Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin berjabat tangan dalam konferensi pers setelah pertemuan mereka untuk merundingkan akhir perang di Ukraina, di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson, di Anchorage, Alaska, AS, 15 Agustus 2025. (REUTERS/Kevin Lamarque)

    PERDANA MENTERI POLANDIA DONALD TUSK DI X:

    “Barat harus tetap bersatu saat memasuki momen yang menentukan untuk masa depan Ukraina dan keamanan Eropa.”

    “Permainan untuk masa depan Ukraina, keamanan Polandia, dan seluruh Eropa telah memasuki fase yang menentukan.”

    “Hari ini, semakin jelas bahwa Rusia hanya menghormati yang kuat, dan Putin sekali lagi membuktikan diri sebagai pemain yang licik dan kejam. Oleh karena itu, menjaga persatuan seluruh Barat sangatlah penting.”

    PERDANA MENTERI SLOVAKIA ROBERT FICO, DALAM REKAMAN DI FACEBOOK:

    “Para presiden meluncurkan proses vital di Alaska.

    “Hari-hari mendatang akan menunjukkan apakah pemain besar di Uni akan mendukung proses ini… atau apakah strategi Eropa yang tidak berhasil dalam mencoba melemahkan Rusia melalui konflik ini dengan segala macam bantuan finansial, politik, atau militer yang secara harfiah luar biasa kepada Kyiv akan berlanjut.”

    “Saya tahu banyak orang Swedia khawatir tentang apa arti pembicaraan semalam antara Putin dan Trump,” katanya dalam komentar tertulis.

    “Perdamaian yang buruk, dengan syarat-syarat Rusia, akan berarti bahwa Rusia dapat mengancam lebih banyak negara Eropa. Oleh karena itu, sangat penting bahwa Eropa yang bersatu terus memberikan semua dukungan yang dibutuhkan Ukraina untuk menghindari kekalahan dalam perang.”

    “Pemerintah sekarang akan terus terlibat dalam dialog erat dengan Ukraina, dengan negara-negara Eropa lainnya, dan dengan Amerika Serikat. Tekanan pada Rusia harus terus berlanjut untuk mencapai gencatan senjata dan mengakhiri perang dengan jaminan keamanan yang kuat untuk masa depan.”

    MENTERI LUAR NEGERI RUMANIA TOIU OANA DI X:

    “Kami tetap yakin bahwa, melalui persatuan transatlantik dan solidaritas Eropa, kita dapat membangun kembali masa depan di mana perdamaian dan keamanan yang langgeng menjadi fondasi kemakmuran di kawasan ini.

    Rumania akan terus menjadi bagian aktif dari upaya bersama ini. Demi perdamaian dan pertumbuhan ekonomi, stabilitas dan keamanan di kawasan Laut Hitam sangatlah penting.

    Uni Eropa memiliki peran yang kuat untuk dimainkan, dan keterlibatan para pemimpin Eropa telah membentuk format negosiasi. Namun, berbagai format diskusi perlu diperkuat, begitu juga dengan kerangka dialog di sayap timur.”

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ilmuwan Hilang 66 Tahun, Ketemu di Dalam Es

    Ilmuwan Hilang 66 Tahun, Ketemu di Dalam Es

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jasad mendiang Dennis Bell akhirnya ditemukan setelah meninggal 66 tahun lalu. Survei Antartika Inggris melaporkan temuan jasad meteorologi Inggris itu pada sebuah gletser.

    Bell diketahui pernah bekerja untuk Survei Antartika Inggris (BAS) yang dulunya bernama Survei Ketergantungan Kepulauan Falkland. Dia ditempatkan di Pulau King George untuk bertugas pada pangkalan penelitian selama dua tahun.

    Kemudian, dia yang berusia 25 tahun kemudian meninggal di Admiralty Bay di Pulau King George, 120 Km dari pantai Antartika pada 26 Juli 1959.

    Bell diketahui terjatuh di celah jurang es yang dalam saat mendaki dan mengamati gletser bersama tiga pria lainnya. Namun jasadnya tidak ditemukan hingga 66 tahun kemudian.

    Jasad Bell ditemukan pada 19 Januari 2025 di sebuah gletser yang surut oleh dari tim Stasiun Antartika Polandia Henryk Arctowski, dikutip dari ABC, Kamis (14/8/2025).

    Bukan hanya jasadnya, tim juga menemukan lebih dari 200 barang pribadi di dekat lokasi penemuan. Mulai dari peralatan radio, senter, tiang ski, jam tangan dengan nama korban dan pisau merek Swedia.

    Kemudian, fragmen tulang dari Bell dibawa ke Kepulauan Falkland oleh kapal penelitian BAS Sir David Attenborough. Sisa jasad itu lalu dibawa ke London untuk pengujian DNA.

    Penemuan itu juga telah diketahui keluarga Bell. Saudara laki-lakinya, David Bell mengaku cukup terkejut dan takjub dengan temuan jasad Dennis.

    Direktur BAS, Jane Francis mengatakan penemuan jasad Dennis menjadi akhir dari misteri puluhan tahun. Selain itu menjadi kisah manusia yang tertanam pada sejarah sains Antartika.

    “[Dennis Bell] merupakan salah satu dari banyak personel pemberi. Memiliki kontribusi sains awal dan eksplorasi Antartika dengan kondisi yang sangat keras,” jelasnya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 100 Hari Kanselir Merz, Ada Retakan di Pemerintahan Jerman?

    100 Hari Kanselir Merz, Ada Retakan di Pemerintahan Jerman?

    Jakarta –

    Sebelum genap 100 hari pun, surat kabar bersirkulasi terbesar di Jerman, Bild, sudah menjatuhkan vonis terhadap masa jabatan Kanselir Jerman Friedrich Merz.

    Harian konservatif itu menyebut Merz sebagai “kanselir yang kesepian harus menjelaskan kesalahan terbesarnya,” demikian bunyi editorial Bild pekan ini. Pernyataan itu merujuk pada keputusan Merz untuk menghentikan pengiriman senjata tambahan ke Israel yang berpotensi digunakan dalam perang di Gaza.

    Pembatasan ekspor senjata ke Israel diputuskan Merz tanpa melalui pembahasan internal di Partai CDU. Menurut Bild, dia juga tidak melibatkan rekan koalisi Uni Kristen Sosial (CSU) dalam pembuatan keputusan.

    Polemik itu menjadi salah satu dari serangkaian keputusan mendadak dan perubahan arah yang ditetapkannya sejak menjabat.

    Masa jabatan Friedrich Merz sejak awal dimulai dengan gejolak. Setelah pemilu pada 23 Februari 2025, ketika Bundestag berkumpul untuk memilih kepala pemerintahan, banyak pengamat saat itu berharap akan munculnya stabilitas politik.

    Pemerintahan sebelumnya yang terdiri dari koalisi sayap kiri-tengah, yakni Partai SPD, Partai Hijau, dan Partai Liberal Demokrat (FDP), runtuh hanya dalam tiga tahun, usai diwarnai pertikaian internal, terutama soal anggaran.

    Sementara itu, partai sayap kanan AfD berhasil menggandakan perolehan suara menjadi 20,8%. Survei dari lembaga Forsa awal Agustus 2025 bahkan menempatkan AfD di atas CDU/CSU, dengan dukungan 26% dibanding 24%.

    Utang pemerintah Jerman membengkak

    Pemerintah baru Merz sudah berusaha membuat gebrakan sebelum dilantik. Bersama Partai Hijau, yang kini berada di oposisi, koalisi CDU/CSU dan SPD berhasil menggalang mayoritas dua pertiga suara di Bundestag untuk mencabut pembatasan utang negara, meski selama kampanye berjanji untuk melindungi “rem utang” dalam konstitusi.

    Alhasil, pemerintahannya kini memiliki tambahan dana sebesar €500 miliar (sekitar Rp8,7 kuadriliun). Secara teori, batasan utang kini tidak lagi berlaku untuk kebijakan modernisasi angkatan bersenjata. Ditambah lagi anggaran sebesar €500 miliar (sekitar Rp8,7 kuadriliun) untuk infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, dan sekolah, hingga membiayai inisiatif perlindungan iklim.

    Menteri Keuangan baru dari Partai SPD, Lars Klingbeil, mengatakan “lembaga OECD, Dana Moneter Internasional, Komisi Eropa, atau G7, dalam beberapa tahun terakhir, semua telah mendorong dan menyarankan Jerman untuk berinvestasi lebih banyak dan membuat aturan utang kami lebih fleksibel. Itu tidak mungkin dilakukan awalnya. Namun di pemerintahan sekarang, kami akhirnya melonggarkan aturan tersebut dan kami berinvestasi lebih banyak dari sebelumnya untuk kelangsungan masa depan Jerman.”

    Koalisi pemerintah juga telah melanggar janji kampanye lain, yakni keringanan dalam tarif listrik bagi masyarakat. Alih-alih, pemerintah mengumumkan pengurangan pajak listrik hanya untuk sektor industri, pertanian, dan kehutanan, dengan alasan tidak ada anggaran untuk pengurangan harga listrik secara menyeluruh.

    Fokus dalam kebijakan luar negeri

    Dalam 100 hari pertama, Merz banyak berkutat dalam urusan luar negeri. Tak lama setelah terpilih, dia melakukan kunjungan penting ke ibu kota Kyiv bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk menunjukkan solidaritas Eropa kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

    Pada awal Juni 2025, dia bertemu Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih dan mendapat sambutan hangat, yang terkesan kontras dengan sejumlah pemimpin lain. Merz juga tampak percaya diri dalam KTT Uni Eropa dan NATO.

    Sikap Merz yang sangat vokal dalam isu geopolitik membuat peran Menteri Luar Negeri Johann Wadephul acap tersisih. Kadang, pilihan kata Merz yang blak-blakan memicu kontroversi, seperti saat dia menyebut serangan Israel ke Iran pada 13 Juni 2025 sebagai “pekerjaan kotor yang dilakukan Israel untuk kita semua. Kita juga korban rezim ini. Rezim mullah ini telah membawa kematian dan kehancuran ke dunia. Dengan serangan, darah, dan gemuruh. Dengan Hizbullah, dengan Hamas.”

    Pembatasan imigrasi

    Pada urusan dalam negeri, isu pengendalian imigrasi ilegal menjadi fokus utama pemerintahan baru Jerman. Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt dari Partai CSU bergerak cepat memperketat kontrol perbatasan, termasuk menolak permohonan suaka. Kebijakan ini juga dikritik karena dianggap melanggar hukum Uni Eropa (UE).

    Polandia, jiran di perbatasan timur, merespons keputusan Jerman dengan menerapkan kontrol perbatasan yang menyebabkan kemacetan panjang. Dobrindt membela kebijakannya dengan mengatakan “UE adalah kawasan yang terbuka. Namun, kami tidak ingin penyelundup ilegal, perdagangan manusia dan geng kriminal yang menentukan siapa yang boleh masuk ke wilayah (Jerman). Kami ingin keputusan politik yang menetapkan jalur legal ke Eropa, bukan menyerahkannya pada kejahatan.”

    Retakan dalam koalisi

    Sidang terakhir Bundestag sebelum libur musim panas ditutup dengan ketegangan. Agenda utama adalah pengangkatan tiga hakim baru untuk Mahkamah Konstitusi Federal. Biasanya, koalisi menyepakati nama-nama secara damai demi menjaga reputasi lembaga tinggi tersebut.

    Namun, kali ini, puluhan anggota konservatif menolak calon dari Partai SPD, Frauke Brosius-Gersdorf, meski sudah disetujui oleh komite bipartisan. Penolakan dipicu oleh kampanye di media sosial sayap kanan yang menyalahartikan pandangannya soal aborsi. Pada hari pemungutan suara, muncul tuduhan plagiarisme yang meragukan dan pemilihan pun dibatalkan.

    Partai SPD menyebut situasi itu sebagai pelanggaran kepercayaan serius. Meski Partai SPD tetap mendukung, Brosius-Gersdorf akhirnya menarik pencalonannya. Masalah penunjukan hakim ini akan berlanjut setelah masa reses musim panas dan menjadi krisis besar pertama dalam koalisi, yang mencoreng kinerja pemerintahan Merz setelah 100 hari menjabat.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman.

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)