Negara: Peru

  • Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Berikut daftar negara yang sudah mengakui Palestina:

    Pengakuan Terhadap Palestina Mulai 2024-2025

     

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Prancis 22 September 2025

    Luksemburg 22 September 2025

    Malta 22 September 2025

    Monako 22 September 2025

    Belgia 22 September 2025

    Andorra 22 September 2025

    Inggris 21 September 2025

    Australia 21 September 2025

    Kanada 21 September 2025

    Portugal 21 September 2025

    Meksiko 20 Maret 2025

     

    2010-2019

     

    Ekuador 27 Desember 2010

    Bolivia 17 Desember 2010

    Argentina 6 Desember 2010

    Islandia 15 Desember 2011

    Brasil 3 Desember 2011

    Grenada 25 September 2011

    Antigua dan Barbuda 22 September 2011

    Dominika 19 September 2011

    Belize 9 September 2011

    St. Vincent dan Grenadines 29 Agustus 2011

    Honduras 26 Agustus 2011

    El Salvador 25 Agustus 2011

    Suriah 18 Juli 2011

    Sudan Selatan 14 Juli 2011

    Liberia 1 Juli 2011

    Lesotho 3 Mei 2011

    Uruguay 16 Maret 2011

    Paraguay 29 Januari 2011

    Suriname 26 Januari 2011

    Peru 24 Januari 2011

    Guyana 13 Januari 2011

    Chili 7 Januari 2011

    Thailand 18 Januari 2012

    Haiti 27 September 2013

    Guatemala 9 April 2013

    Swedia 30 Oktober 2014

    St. Lucia 14 September 2015

    Tahta Suci 26 Juni 2015

    Kolombia 3 Agustus 2018

    St. Kitts dan Nevis 29 Juli 2019

     

    1991-2009

     

    Eswatini 1 Juli 1991

    Bosnia dan Herzegovina 27 Mei 1992

    Georgia 25 April 1992

    Turkmenistan 17 April 1992

    Azerbaijan 15 April 1992

    Kazakstan 6 April 1992

    Uzbekistan 25 September 1994

    Tajikistan 2 April 1994

    Kirgistan 1 November 1995

    Afrika Selatan 15 Februari 1995

    Papua Nugini 13 Januari 1995

    Malawi 23 Oktober 1998

    Timor Leste 1 Maret 2004

    Montenegro 24 Juli 2006

    Pantai Gading 1 Desember 2008

    Lebanon 30 November 2008

    Kosta Rika 5 Februari 2008

    Republik Dominika 15 Juli 2009

    Venezuela 27 April 2009

     

     1988-1989

     

    Bhutan 25 Desember 1988

    Republik Afrika Tengah 23 Desember 1988

    Burundi 22 Desember 1988

    Botswana 19 Desember 1988

    Nepal 19 Desember 1988

    Republik Demokratik Kongo 18 Desember 1988

    Polandia 14 Desember 1988

    Oman 13 Desember 1988

    Gabon 12 Desember 1988

    Sao Tome dan Principe 10 Desember 1988

    Mozambik 8 Desember 1988

    Angola 6 Desember 1988

    Republik Kongo 5 Desember 1988

    Sierra Leone 3 Desember 1988

    Uganda Desember 3, 1988

    Laos 2 Desember 1988

    Chad 1 Desember 1988

    Ghana 29 November 1988

    Togo 29 November 1988

    Zimbabwe 29 November 1988

    Maladewa 28 November 1988

    Bulgaria 25 November 1988

    Tanjung Verde 24 November 1988

    Korea Utara 24 November 1988

    Niger 24 November 1988

    Rumania 24 November 1988

    Tanzania 24 November 1988

    Hongaria 23 November 1988

    Mongolia 22 November 1988

    Senegal 22 November 1988

    Burkina Faso 21 November 1988

    Kamboja 21 November 1988

    Komoro 21 November 1988

    Guinea 21 November 1988

    Guinea-Bissau 21 November 1988

    Mali 21 November 1988

    Tiongkok 20 November 1988

    Belarus 19 November 1988

    Namibia 19 November 1988

    Rusia 19 November 1988

    Ukraina 19 November 1988

    Vietnam 19 November 1988

    Siprus 18 November 1988

    Republik Ceko 18 November 1988

    Mesir 18 November 1988

    Gambia 18 November 1988

    India 18 November 19881

    Nigeria 18 November 1988

    Seychelles Slowakia 18 November 1988

    Sri Lanka 18 November 1988

    Albania 17 November 1988

    Brunei Darussalam 17 November 1988

    Djibouti 17 November 1988

    Mauritius 17 November 1988

    Sudan 17 November 1988

    Afganistan 16 November 1988

    Bangladesh 16 November 1988

    Kuba 16 November 1988

    Yordania 16 November 1988

    Madagaskar 16 November 1988

    Nikaragua 16 November 1988

    Pakistan 16 November 1988

    Qatar 16 November, 1988

    Arab Saudi 16 November 1988

    Serbia 16 November 1988

    Uni Emirat Arab 16 November 1988

    Zambia 16 November 1988

    Aljazair 15 November 1988

    Bahrain 15 November 1988

    Indonesia 15 November 1988

    Irak 15 November 1988

    Kuwait 15 November 1988

    Libya Malaysia 15 November 1988

    Mauritania 15 November 1988

    Maroko 15 November 1988

    Somalia 15 November 1988

    Tunisia 15 November 1988

    Turki 15 November 1988

    Yaman 15 November 1988

    Iran 4 Februari 1988

    Filipina 1 September 1989

    Vanuatu 21 Agustus 1989

    Benin 1 Mei 1989

    Guinea Khatulistiwa 1 Mei 1989

    Kenya 1 Mei 1989

    Etiopia 4 Februari 1989

    Rwanda 2 Januari 1989

  • Kemendag: Indonesia tegas tolak dampak diskriminatif EUDR

    Kemendag: Indonesia tegas tolak dampak diskriminatif EUDR

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut Pemerintah Indonesia secara konsisten terus menyuarakan isu terkait kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) atau UU Anti Deforestasi dalam berbagai forum internasional.

    Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Dirjen PPI) Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan Indonesia akan selalu menekankan bahwa EUDR berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan dan memberikan dampak bagi negara berkembang.

    “Dalam berbagai pertemuan WTO (World Trade Organization), RI menekankan EUDR berpotensi menimbulkan dampak yang tidak proporsional terhadap negara berkembang, khususnya petani kecil dan UMKM, serta menciptakan hambatan perdagangan yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi WTO,” ujar Djatmiko dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) juga menggalang 17 Like-Minded Countries atau 17 negara dengan pandangan sama untuk menyampaikan kritik serta imbauan kepada Uni Eropa untuk meninjau kembali kebijakan EUDR.

    Adapun ke-17 negara tersebut terdiri dari Indonesia, Argentina, Brazil, Bolivia, Kolombia, Republik Dominika, Ekuador, Ghana, Guatemala, Honduras, Ivory Coast, Malaysia, Meksiko, Nigeria, Paraguay, Peru dan Thailand.

    Menurut Djatmiko, hingga saat ini terdapat ketidakjelasan terkait dengan implementasi EUDR, khususnya pada definisi deforestasi, degradasi hutan, klasifikasi risiko negara, serta petunjuk teknis.

    “Indonesia mendorong agar penanggulangan deforestasi ditempuh melalui pendekatan multilateral yang inklusif dengan mengakui sistem nasional sebagai instrumen kepatuhan kredibel, bukan melalui langkah unilateral yang mengabaikan perbedaan regulasi dan kapasitas produsen,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Memaknai kehadiran Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB

    Memaknai kehadiran Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB

    Jakarta (ANTARA) – Pidato Presiden Prabowo pada Sesi Debat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, bukan sekadar acara protokoler tahunan. Bagi seorang pemimpin dunia, ia membawa makna strategis dan simbolis yang sangat dalam, baik untuk posisi Indonesia di panggung global, juga khususnya bagi Presiden Indonesia yang baru saja menjabat.

    Forum ini merupakan panggung diplomasi multilateral yang paling strategis dan bergengsi. Kehadiran seorang presiden di Sidang Umum PBB memiliki makna yang jauh melampaui sekadar menyampaikan pidato, ia adalah sebuah pernyataan politik, sebuah momentum untuk membentuk narasi, meneguhkan gerakan diplomasi dan sebuah kesempatan langka untuk memperjuangkan kepentingan nasional di hadapan seluruh dunia.

    Tampil di hadapan 193 negara sebagai kepala negara yang diakui secara internasional akan memperkuat legitimasi dan wibawanya di mata rakyat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dunia menerima dan menghormati hasil proses demokrasi Indonesia dan kepemimpinannya. Inilah yang kemudian kita namakan sebagai gerakan sistematis mengonsolidasikan legitimasi dan otoritas domestik

    Di tengah dunia yang penuh gejolak (perang, ketegangan geopolitik, resesi), kehadiran pemimpin dari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang relatif stabil dan ekonominya mulai tumbuh adalah pesan yang kuat. Indonesia hadir bukan sebagai sumber masalah, tetapi sebagai bagian dari solusi dan penjaga stabilitas.

    Prabowo datang bukan hanya sebagai pemimpin Indonesia, tetapi juga sebagai representasi dari suara negara-negara berkembang atau Global South Countries, ASEAN, dan dunia Muslim yang moderat. Pidatonya menjadi instrumen untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang dapat menjembatani kepentingan berbagai blok negara. Tentunya ini akan menggerek status Indonesia sebagai middle power dan global swing state.

    Bagi Prabowo, Sidang Umum PBB 2025 menjadi debut globalnya yang paling resmi, meski sebelumnya telah menghadiri forum APEC di Peru, G20 dan BRICS di Brazil, serta ASEAN Summit di Malaysia.

    Lima tahun ke belakang, dunia internasional mengenalnya sebagai Menteri Pertahanan RI dengan pendirian yang tegas. Kini, Prabowo tampil sebagai kepala negara dari negara demokrasi terbesar ketiga dan kekuatan ekonomi utama G20.

    Pidato pertamanya di mimbar PBB adalah kesempatan untuk mentransformasi persepsi internasional dari figur militer menjadi seorang negarawan global yang visioner. Kehadirannya memberikan legitimasi dan pengakuan de facto dari komunitas internasional terhadap kepemimpinannya, memperkuat posisinya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

    Mimbar Sidang Umum PBB adalah medium terbaik untuk mendemonstrasikan komitmen Indonesia pada politik luar negeri “bebas dan aktif”, bukan hanya dalam retorika, tetapi dalam tindakan. Di tengah polarisasi global akibat isu Palestina, perang Rusia-Ukraina, ketegangan AS-China, dan krisis lainnya, dunia menanti posisi dan peran nyata Indonesia.

    Prabowo dapat menggunakan kesempatan ini untuk menegaskan bahwa Indonesia tidak akan masuk dalam blok manapun, tetapi aktif menjadi jembatan perdamaian dan penengah konflik.

    Dengan menyampaikan pesan perdamaian, keadilan, dan kerja sama dari podium yang sama yang pernah digunakan oleh Bung Karno, puluhan tahun lalu, Prabowo dapat menghubungkan diri dengan tradisi besar diplomasi Indonesia, sekaligus menawarkan sudut pandang Indonesia untuk menyelesaikan masalah global.

    Sidang Umum PBB adalah “pasar dunia” bagi kepentingan nasional. Bagi Indonesia, setidaknya ada tiga kepentingan utama yang bisa diperjuangkan.

    Pertama, kepentingan politik. Dukungan untuk Palestina adalah prinsip dasar diplomasi Indonesia. Pidato di Sidang Umum PBB adalah momentum, tidak hanya mengulang komitmen, tetapi untuk menggalang dukungan internasional yang lebih konkret, mungkin dengan menawarkan inisiatif perdamaian baru atau mengecam ketidakadilan yang terus berlangsung. Ini juga peluang memperkuat kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan memperjuangkan isu-isu kawasan, seperti di Laut China Selatan.

    Kedua, kepentingan ekonomi. Forum ini adalah ajang soft diplomacy ekonomi yang sangat efektif. Pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara dan CEO perusahaan global di sela-sela sidang dapat digunakan untuk mempromosikan investasi, terutama dalam proyek strategis nasional, seperti hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur dan transisi energi.

    Prabowo dapat mempresentasikan Indonesia sebagai tujuan yang stabil dan menjanjikan di tengah gejolak ekonomi global.

    Ketiga, kepentingan strategis. Isu-isu, seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan tata kelola keuangan global, adalah perhatian seluruh bangsa. Dengan menyuarakan solusi dan komitmen Indonesia, Prabowo dapat memosisikan Indonesia bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang aktif membentuk arsitektur global yang lebih adil. Ini sejalan dengan visinya untuk membawa Indonesia menjadi negara yang disegani.

    Nilai praktis terbesar dari kehadiran Prabowo ke Sidang Umum PBB di New York terletak pada pertemuan-pertemuan di sela-sela sidang. Dalam beberapa hari, seorang presiden dapat bertemu dengan ratusan pemimpin dunia yang hampir mustahil dijumpai dalam waktu singkat di tempat lain.

    Membangun jejaring ini sangat berharga untuk membangun hubungan pribadi yang seringkali menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah diplomatik atau kesepakatan dagang di masa depan.

    Bagi Prabowo, ini adalah kesempatan emas untuk tidak hanya memperkenalkan diri, namun lebih dari itu untuk membangun kepercayaan dan menciptakan aliansi-aliansi strategis baru untuk Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional

    Bagi Prabowo, kehadirannya di Sidang Umum PBB adalah keharusan strategis. Ini lebih dari sekadar kewajiban protokoler, ini adalah investasi politik dan ekonomi untuk masa jabatannya. Pidato di podium hijau PBB adalah pengumuman resmi kepada dunia bahwa Indonesia di bawah kepemimpinannya siap memainkan peran yang lebih besar dan lebih vokal dalam percaturan global.

    Keberhasilan memanfaatkan momen ini bukan diukur dari sambutan atas pidatonya, tetapi dari seberapa efektif ia dapat menerjemahkan kehadiran simbolis itu menjadi legitimasi politik, kemitraan strategis, dan keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia.

    Kegagalan untuk tampil dengan kuat di panggung ini bukanlah sebuah opsi, karena dunia akan melihat dan menarik kesimpulannya sendiri tentang tempat Indonesia di bawah kepemimpinan yang baru.

    Konteks historis

    Kehadiran Presiden Indonesia di Sidang Umum PBB bukanlah sekadar kunjungan kerja biasa. Tradisi ini telah berevolusi menjadi ritual diplomatik yang sarat makna, sebuah pernyataan resmi pertama di panggung global yang menandakan arah politik luar negeri seorang pemimpin baru.

    Dari Soekarno hingga Prabowo, setiap kehadiran mencerminkan semangat zaman eranya, sekaligus visi sang pemimpin terhadap peran Indonesia di dunia. Kehadiran Presiden Indonesia di Sidang Umum PBB selalu menjadi momen strategis untuk memproyeksikan suara, kedaulatan, dan kepentingan nasional Indonesia di panggung global. Setiap era kepemimpinan membawa motivasi dan isu yang berbeda, mencerminkan dinamika politik domestik dan geopolitik global pada masanya.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 4 Fakta Gen Z Peru Turun ke Jalan untuk Demo Antipemerintah

    4 Fakta Gen Z Peru Turun ke Jalan untuk Demo Antipemerintah

    Jakarta

    Para generasi muda atau Gen Z Peru menggelar demo antipemerintah. Demo ini sempat berujung bentrok hingga menyebabkan belasan orang luka-luka.

    Dilansir AFP, Senin (22/9/2025), demo berlangsung di Ibu Kota Peru, Lima, pada Sabtu (20/9). Massa kemudian terlibat bentok dengan kepolisian. Berikut fakta-faktanya:

    1. Belasan Orang Terluka

    Laporan sejumlah wartawan AFP menyebut para demonstran melemparkan batu dan tongkat ke arah polisi, sedangkan para personel kepolisian menembakkan gas air mata ke arah para demonstran.

    Unjuk rasa, yang diorganisir secara kolektif oleh generasi muda Peru, diwarnai bentrokan di area sekitar pusat pemerintahan di ibu kota Peru.

    Pada malam hari, para demonstran, yang bergabung dengan kelompok-kelompok lainnya yang juga tidak puas dengan pemerintahan Presiden Dina Boluarte, kembali berhadapan dengan polisi. Batu dan tongkat kembali dilemparkan para demonstran ke arah polisi.

    Para personel kepolisian melepaskan tembakan gas air mata untuk mencegah kerumunan demonstran bergerak maju menuju ke kantor kepresidenan dan gedung parlemen Peru.

    Unjuk rasa baru dijadwalkan pada Minggu (28/9) mendatang.

    Di antara 18 korban luka dalam bentrokan tersebut, sekitar 12 orang di antaranya merupakan personel kepolisian.

    Sementara Asosiasi Jurnalis Nasional Peru (ANP) melaporkan bahwa enam jurnalis terkena pelet yang ditembakkan polisi saat mereka meliput unjuk rasa, termasuk dua jurnalis di antaranya dari stasiun radio Exitosa Noticias.

    Baik ANP maupun Koordinator Hak Asasi Manusia Nasional di Peru mengecam tindakan represi polisi selama unjuk rasa.

    2. Demo Terkait Ketidakpuasan dengan Pemerintah

    Angka kepuasan terhadap Presiden Boluarte, yang masa jabatannya berakhir bulan depan, telah anjlok di tengah meningkatnya kasus pemerasan dan kejahatan terorganisir.

    Sejumlah jajak pendapat menunjukkan bahwa pemerintah dan Kongres Peru yang mayoritas konservatif dipandang oleh banyak orang sebagai lembaga yang korup. Pekan ini, badan legislatif itu mengesahkan undang-undang yang mewajibkan kaum muda untuk bergabung dengan dana pensiun swasta, meskipun banyak yang menghadapi lingkungan kerja yang tidak aman.

    3. Demo Berlanjut Hari ke-2

    Pada hari Minggu, (21/9) ratusan demonstran antipemerintah kembali turun ke jalanan ibu kota Lima di Peru. Massa melakukan aksi long march ke kantor pemerintahan Presiden Dina Boluarte di pusat kota Lima, dengan para personel kepolisian dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi protes.

    Kerusuhan telah berlangsung selama berbulan-bulan di Peru, yang dipicu oleh gelombang kejahatan terorganisir dan maraknya kasus pemerasan. Beberapa jajak pendapat menunjukkan bahwa banyak warga Peru memandang pemerintah dan Kongres, yang didominasi kalangan konservatif, adalah korup.

    Unjuk rasa semakin meluas pekan lalu setelah badan legislatif Peru mengesahkan undang-undang yang mewajibkan kaum muda untuk bergabung dengan dana pensiun swasta, meskipun banyak yang menghadapi lingkungan kerja yang tidak aman.

    Pada Minggu (21/9) malam, sekelompok demonstran melemparkan batu dan bom molotov ke arah polisi, yang kemudian direspons dengan tembakan gas air mata yang dilepaskan oleh para personel kepolisian.

    “Saya sangat marah, saya merasa benar-benar disesatkan oleh pemerintahan ini… dan Kongres yang melayani partai-partai politik,” ucap Xiomi Aguiler (28) yang ikut dalam unjuk rasa. Dia menyebut para partai politik sebagai “mafia yang mengakar di negara ini”.

    4. Pendemo Gen Z: Awal dari Kebangkitan

    Seorang mahasiswa Peru bernama Jonatan Esquen, yang baru berusia 18 tahun, menyebut unjuk rasa itu merupakan “awal dari kebangkitan, karena orang-orang akhirnya menyadari bahwa anak muda lebih aktif di media sosial dan di arena politik”.

    Aksi turun ke jalanan pada Minggu (21/9) itu digelar sehari setelah bentrokan sengit terjadi antara para demonstran dan polisi di dekat kantor kepresidenan dan gedung parlemen. Sekitar 18 orang, menurut data otoritas setempat dan organisasi independen, mengalami luka-luka dalam bentrokan pada Sabtu (20/9).

    Para korban luka terdiri atas 12 polisi dan enam jurnalis setempat.

    Tidak disebutkan lebih lanjut oleh otoritas Peru soal apakah ada penangkapan terkait bentrokan tersebut. Laporan kepolisian sebelumnya menyebut ada sebanyak 450 demonstran yang terlibat bentrokan pada Sabtu (20/9), yang juga memicu kerusakan pada ruas jalanan umum.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Kemendag catat transaksi ekspor 90,9 juta dolar AS dari 700 promosi

    Kemendag catat transaksi ekspor 90,9 juta dolar AS dari 700 promosi

    Kita sudah punya akses pasar ke sepuluh negara. Jika fasilitas ini tidak dimanfaatkan, maka kesempatan besar akan terlewat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama mitra swasta dan pemerintah telah melaksanakan lebih dari 700 kegiatan promosi ekspor hingga Agustus 2025, dengan nilai transaksi mencapai sekitar 90,9 juta dolar AS.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi menyampaikan capaian tersebut saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi daring bertajuk “Diaspora Network: Akses Pasar Dunia (Peluang dan Tantangan)” yang digelar oleh Local Champion Indonesia (LCI), Jakarta, Senin.

    “Kami berharap acara ini dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta untuk memperkuat ekspor dan perekonomian nasional,” ujar Fajarini.

    Ia menjelaskan, saat ini Indonesia telah memiliki akses pasar ke sejumlah negara melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA), termasuk dengan Tunisia dan Peru. Akses tersebut membuat tarif produk Indonesia lebih rendah dibandingkan negara pesaing.

    “Kita sudah punya akses pasar ke sepuluh negara. Jika fasilitas ini tidak dimanfaatkan, maka kesempatan besar akan terlewat. Kami mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan FTA agar produk Indonesia lebih kompetitif,” katanya.

    Diskusi yang digelar secara daring melalui Zoom itu menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor (PPIE) Kemendag Bayu Wicaksono, Diaspora Australia Susan Effendy, Diaspora Singapura Evalina, serta Diaspora Turki Lia K. Wardani.

    Acara dibuka oleh Founder Local Champion Indonesia (LCI) Dhika Yudistira dengan sambutan dari Direktur Pelaksana Bisnis II LPEI Sulaeman, serta dimoderatori oleh Founder UKM Eksporter Indonesia Dewi Eka Harlasyanti.

    Dalam sambutannya, Dhika menekankan pentingnya peran diaspora sebagai jembatan dalam membuka akses pasar global bagi produk UMKM Indonesia.

    “Diaspora adalah jembatan penting yang membantu produk UMKM masuk ke pasar global. Melalui diskusi ini, kami berharap tercipta kolaborasi konkret yang berdampak pada ekspor dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

    Adapun Local Champion Indonesia merupakan gerakan yang mendukung produk-produk UKM Tanah Air agar dapat menembus pasar ekspor melalui edukasi, pendampingan, promosi, dan jejaring internasional.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demo Antipemerintah di Peru Berlanjut, Demonstran Gen Z Turun ke Jalan

    Demo Antipemerintah di Peru Berlanjut, Demonstran Gen Z Turun ke Jalan

    Lima

    Ratusan demonstran antipemerintah kembali turun ke jalanan ibu kota Lima di Peru dalam aksi protes lanjutan pada Minggu (21/9) waktu setempat, setelah bentrokan sengit yang melukai sedikitnya 18 orang, termasuk polisi dan jurnalis.

    Unjuk rasa yang dipimpin secara kolektif oleh generasi muda atau Gen Z Peru ini, seperti dilansir AFP, Senin (22/9/2025), melakukan aksi long march ke kantor pemerintahan Presiden Dina Boluarte di pusat kota Lima, dengan para personel kepolisian dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi protes.

    Kerusuhan telah berlangsung selama berbulan-bulan di Peru, yang dipicu oleh gelombang kejahatan terorganisir dan maraknya kasus pemerasan. Beberapa jajak pendapat menunjukkan bahwa banyak warga Peru memandang pemerintah dan Kongres, yang didominasi kalangan konservatif, adalah korup.

    Unjuk rasa semakin meluas pekan lalu setelah badan legislatif Peru mengesahkan undang-undang yang mewajibkan kaum muda untuk bergabung dengan dana pensiun swasta, meskipun banyak yang menghadapi lingkungan kerja yang tidak aman.

    Pada Minggu (21/9) malam, sekelompok demonstran melemparkan batu dan bom molotov ke arah polisi, yang kemudian direspons dengan tembakan gas air mata yang dilepaskan oleh para personel kepolisian.

    “Saya sangat marah, saya merasa benar-benar disesatkan oleh pemerintahan ini… dan Kongres yang melayani partai-partai politik,” ucap Xiomi Aguiler (28) yang ikut dalam unjuk rasa. Dia menyebut para partai politik sebagai “mafia yang mengakar di negara ini”.

    Seorang mahasiswa Peru bernama Jonatan Esquen, yang baru berusia 18 tahun, menyebut unjuk rasa itu merupakan “awal dari kebangkitan, karena orang-orang akhirnya menyadari bahwa anak muda lebih aktif di media sosial dan di arena politik”.

    Aksi turun ke jalanan pada Minggu (21/9) itu digelar sehari setelah bentrokan sengit terjadi antara para demonstran dan polisi di dekat kantor kepresidenan dan gedung parlemen. Sekitar 18 orang, menurut data otoritas setempat dan organisasi independen, mengalami luka-luka dalam bentrokan pada Sabtu (20/9).

    Para korban luka terdiri atas 12 polisi dan enam jurnalis setempat.

    Tidak disebutkan lebih lanjut oleh otoritas Peru soal apakah ada penangkapan terkait bentrokan tersebut. Laporan kepolisian sebelumnya menyebut ada sebanyak 450 demonstran yang terlibat bentrokan pada Sabtu (20/9), yang juga memicu kerusakan pada ruas jalanan umum.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ini Daftar Lengkap Pemimpin Negara yang Pidato di PBB Besok Malam

    Ini Daftar Lengkap Pemimpin Negara yang Pidato di PBB Besok Malam

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan tampil untuk berpidato pada sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB, New York, pada Selasa, 23 September 2025, pukul 09.00 waktu setempat atau pukul 20.00 WIB.

    Berdasarkan daftar resmi dari e-speakers.e-delegate.un.org, urutan pertama akan diisi oleh Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, disusul oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Setelah itu, giliran Prabowo menyampaikan pidatonya mewakili Indonesia di hadapan para pemimpin dunia dan akan dilanjutkan oleh Presiden Turki dan Presiden Peru yakni Recep Tayyip Erdoğan serta Dina Ercilia Boluarte Zegarra.

    Sidang Umum ke-80 PBB tahun ini mengusung tema “Better Together: Eight Years and More for Peace, Development and Human Rights” sebagai upaya memperbarui komitmen multilateralisme di tengah situasi global yang penuh ketegangan.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan sidang Majelis Umum tahun ini dipandang sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk kembali menegaskan peran aktifnya di forum multilateral tertinggi dunia.

    Teddy menegaskan bahwa Indonesia membawa misi besar dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun ini, yakni menguatkan posisi sebagai pemimpin Global South yang konsisten mendorong agenda reformasi tata kelola dunia.

    “Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia. Selain kembali tampil di level tertinggi forum PBB, Indonesia juga akan menegaskan perannya sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif,” tandas Teddy, Senin (22//9/2025)

    Berikut daftar urutan pidato para pemimpin Negara pada sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB, New York:

    Brazil – Presiden Luiz Inácio Lula da Silva
    Amerika Serikat – Presiden Donald Trump
    Indonesia – Presiden Prabowo Subianto
    Turki – Presiden Recep Tayyip Erdoğan
    Peru – Presiden Dina Ercilia Boluarte Zegarra
    Yordania – Raja Abdullah II bin Al Hussein
    Korea Selatan – Presiden Jae Myung Lee
    Qatar – Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani

  • 4 Fakta Gen Z Peru Turun ke Jalan untuk Demo Antipemerintah

    Demo Antipemerintah di Peru Berujung Bentrokan, 18 Orang Luka

    Lima

    Unjuk rasa antipemerintah yang berlangsung di Lima, ibu kota Peru, berujung bentrokan. Sedikitnya 18 orang, termasuk polisi dan jurnalis, mengalami luka-luka dalam bentrokan tersebut.

    Ratusan demonstran, seperti dilansir AFP, Senin (22/9/2025), terlibat bentrokan dengan para personel kepolisian dalam unjuk rasa yang berlangsung di Lima pada Sabtu (20/9) waktu setempat.

    Laporan sejumlah wartawan AFP menyebut para demonstran melemparkan batu dan tongkat ke arah polisi, sedangkan para personel kepolisian menembakkan gas air mata ke arah para demonstran.

    Unjuk rasa, yang diorganisir secara kolektif oleh generasi muda Peru, atau Gen Z, diwarnai bentrokan di area sekitar pusat pemerintahan di ibu kota Peru.

    Pada malam hari, para demonstran, yang bergabung dengan kelompok-kelompok lainnya yang juga tidak puas dengan pemerintahan Presiden Dina Boluarte, kembali berhadapan dengan polisi. Batu dan tongkat kembali dilemparkan para demonstran ke arah polisi.

    Para personel kepolisian melepaskan tembakan gas air mata untuk mencegah kerumunan demonstran bergerak maju menuju ke kantor kepresidenan dan gedung parlemen Peru.

    Unjuk rasa baru dijadwalkan pada Minggu (28/9) mendatang.

    Di antara 18 korban luka dalam bentrokan tersebut, sekitar 12 orang di antaranya merupakan personel kepolisian.

    Sementara Asosiasi Jurnalis Nasional Peru (ANP) melaporkan bahwa enam jurnalis terkena pelet yang ditembakkan polisi saat mereka meliput unjuk rasa, termasuk dua jurnalis di antaranya dari stasiun radio Exitosa Noticias.

    Baik ANP maupun Koordinator Hak Asasi Manusia Nasional di Peru mengecam tindakan represi polisi selama unjuk rasa.

    Angka kepuasan terhadap Presiden Boluarte, yang masa jabatannya berakhir bulan depan, telah anjlok di tengah meningkatnya kasus pemerasan dan kejahatan terorganisir.

    Sejumlah jajak pendapat menunjukkan bahwa pemerintah dan Kongres Peru yang mayoritas konservatif dipandang oleh banyak orang sebagai lembaga yang korup. Pekan ini, badan legislatif itu mengesahkan undang-undang yang mewajibkan kaum muda untuk bergabung dengan dana pensiun swasta, meskipun banyak yang menghadapi lingkungan kerja yang tidak aman.

    Lihat juga Video ‘Demo Chaos di Timor Leste: DPR Nyerah-Massa Belum Puas’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Peneliti Peru Ungkap Fosil Mirip Lumba-lumba Berusia 8-12 Juta Tahun

    Peneliti Peru Ungkap Fosil Mirip Lumba-lumba Berusia 8-12 Juta Tahun

    JAKARTA – Para ahli paleontologi di Peru pada Hari Rabu mengungkap kerangka fosil makhluk purba mirip lumba-lumba yang diperkirakan berusia antara 8 dan 12 juta tahun.

    Sisa-sisa fosil tersebut ditemukan pada Bulan Juli di Gurun Ocucaje, Peru, wilayah di selatan ibu kota Lima yang dulunya merupakan bagian dari Samudra Pasifik.

    Ahli paleontologi Mario Urbina, yang terlibat dalam penemuan tersebut, menyebut situs kuno tersebut sebagai “hotel besar”, menjelaskan pegunungan pesisir menciptakan penghalang dari arus kuat, menjadikannya tempat yang ideal dan tenang bagi hewan laut untuk bereproduksi, dikutip dari Reuters 18 September.

    Dikatakan, wilayah tersebut merupakan laut selama kurang lebih 45 juta tahun.

    “Hewan-hewan pergi ke sana karena di bagian pantai ini terdapat pegunungan yang sejajar dengan pantai dan berfungsi sebagai penghalang arus laut,” ujarnya seperti dikutip dari BBC.

    Para peneliti dari Institut Geologi, Pertambangan, dan Metalurgi (INGEMET) Peru mencatat, penemuan ini membantu mereka memahami geografi masa lalu dan bagaimana garis pantai telah berubah selama ribuan tahun.

    Gurun-gurun Peru dianggap sebagai kuburan yang kaya bagi spesies laut purba, dengan fosil kerabat hiu putih besar berusia 9 juta tahun yang ditemukan awal tahun ini.

    Sisa-sisa prasejarah juga telah ditemukan di tempat lain di Peru, di wilayah yang jauh dari pantai. Pada April 2024, para ahli mempresentasikan tengkorak fosil lumba-lumba sungai terbesar yang diketahui, yang menghuni wilayah yang sekarang dikenal sebagai Amazon sekitar 16 juta tahun yang lalu.

  • Potret Chaos Demo Gen Z di Peru, Bendera One Piece Berkibar Lagi

    Potret Chaos Demo Gen Z di Peru, Bendera One Piece Berkibar Lagi

    HOME

    MARKET

    MY MONEY

    NEWS

    TECH

    LIFESTYLE

    SHARIA

    ENTREPRENEUR

    CUAP CUAP CUAN

    CNBC TV

    Loading…

    `

    $(‘#loaderAuth’).remove()
    const dcUrl=”https://connect.detik.com/dashboard/”;

    if (data.is_login) {
    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    My Profile

    Logout

    ${suffix}
    `);

    $(“#alloCardIframe”).iFrameResize();

    } else {
    prefix = “

    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    REGISTER

    LOGIN
    ${suffix}
    `);
    }
    }