Xcloud.id

Negara: Peru

  • Straits Times prediksi Prabowo jadi pemimpin dunia berpengaruh

    Straits Times prediksi Prabowo jadi pemimpin dunia berpengaruh

    Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    Straits Times prediksi Prabowo jadi pemimpin dunia berpengaruh
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 05 Januari 2025 – 16:03 WIB

    Elshinta.com – Harian terbesar di Singapura The Straits Times, memprediksi Presiden RI Prabowo Subianto bersama sembilan presiden dan perdana menteri dari berbagai negara diprediksi menjadi pemimpin dunia berpengaruh, baik di tingkat kawasan maupun global.

    Dalam artikel berjudul “Meet the 10 world leaders to watch in 2025” yang disiarkan The Straits Times, Sabtu (4/1), Prabowo masuk daftar 10 pemimpin asing yang menjadi sorotan bersama Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump, Perdana Menteri (PM) China Xi Jinping, PM Jepang Shigeru Ishiba, PM India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, PM Australia Anthony Albanese, PM Malaysia Anwar Ibrahim, Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, dan PM Israel Benjamin Netanyahu.

    Tim Media Presiden Prabowo di Jakarta, Minggu, dalam siaran resminya menjelaskan ada beberapa aspek yang menjadi sorotan The Straits Times sehingga Prabowo masuk daftar pemimpin dunia yang diprediksi mempengaruhi dinamika di kawasan dan global.

    The Straits Times, dalam artikelnya itu, menilai Prabowo — meskipun baru dua bulan lebih menjabat sebagai Presiden — berpeluang untuk menjadi sosok yang dominan dalam kepemimpinan di kawasan.

    The Straits Times menyebut beberapa langkah tegas pemerintahan Prabowo dalam beberapa forum-forum multilateral, misalnya saja keinginan Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh BRICS.

    Harian Singapura itu juga menyoroti kembali tur luar negeri Prabowo dalam masa 100 hari kerjanya sebagai Presiden, yaitu ke China dan Amerika Serikat dalam pekan yang sama, kemudian menghadiri APEC di Peru, dan KTT G20 di Brazil.

    The Straits Times kemudian meyakini Presiden Prabowo bakal mendukung kepemimpinan Malaysia dan PM Anwar di ASEAN pada 2025, terutama untuk menerapkan beberapa program kerja sama ekonomi prioritas, yang mencakup investasi lintas batas, konektivitas rantai pasok, pembangunan berkelanjutan, dan pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi.

    Dalam catatan yang sama, The Straits Times lanjut menilai Presiden Prabowo tak ragu untuk menempuh pendekatan luar negeri yang berbeda dari pendahulunya, termasuk di antaranya memperkuat hubungan dan meningkatkan kerja sama antara Indonesia dengan Rusia dan China.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Perubahan wajah politik tanpa ambang batas

    Perubahan wajah politik tanpa ambang batas

    Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi (MK) sudah membuat keputusan mengejutkan di awal tahun 2025 dengan menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

    Keputusan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum dan logika, yang bercermin pada perubahan sistem pemilu Indonesia.

    Aturan ambang batas 20 persen bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut MK. Pasal ini memberi hak kepada partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini bertentangan dengan konstitusi sebab hak ini hanya bisa digunakan oleh partai besar atau koalisi partai yang memenuhi syarat.

    Menurut MK, ketentuan ambang batas sudah melanggar keadilan, moralitas, dan rasionalitas dalam sistem demokrasi Indonesia dan tidak bisa ditoleransi. Ambang batas ini dianggap membatasi pilihan rakyat dan berpotensi membuat polarisasi di masyarakat, yang dapat mengancam persatuan bangsa.

    MK mencermati bahwa pemilihan presiden selama ini condong didominasi oleh partai politik tertentu, yang berimbas pada terbatasnya hak konstitusional pemilih untuk mendapat pilihan lain yang cocok. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi.

    Salah satu tujuan awal penerapan aturan ambang batas 20%, menurut MK, tidak tercapai. Sebaliknya, aturan ini banyak menguntungkan partai-partai besar yang sudah mempunyai kursi di DPR daripada menyederhanakan jumlah partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu.

    MK percaya bahwa menghapus ambang batas bisa memberi jalan bagi calon baru dan ide yang menyegarkan. Harapannya bisa meningkatkan kualitas demokrasi dan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam politik.

    Keputusan MK ini merupakan keputusan berani yang diambil untuk memperbaiki sistem demokrasi Indonesia. Dengan dihapusnya ambang batas 20 persen, semua partai politik peserta pemilu kini punya kesempatan sama untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Sejatinya bisa menghasilkan kompetisi politik yang sehat dan memberi opsi yang beragam bagi rakyat Indonesia.

    Dampak Sistem Pemilu

    Dengan penghapusan ambang batas 20 persen, semua partai kecil bisa leluasa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Tanpa syarat minimal kursi di DPR, partai kecil punya kesempatan sama untuk mengajukan calon. Tentunya bisa meningkatkan partisipasi politik dan menciptakan kompetisi yang sehat di antara partai.

    Keputusan ini lazimnya bisa mengurangi dominasi partai besar dalam sistem politik Indonesia. Selama ini, aturan ambang batas bergeser menguntungkan partai yang sudah status quo dan menguasai kursi DPR. Dengan dihapuskannya aturan ini, kita bisa melihat munculnya wajah baru dan ide segar dalam perpolitikan nasional.

    Penghapusan presidential threshold berpotensi memupuk representasi politik yang luas. Masyarakat punya banyak opsi calon pemimpin, yang mewakili keragaman aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat dan partisipasi politik inklusif.

    Meski begitu, banyak pihak menyambut baik keputusan MK ini. Ada anggapan hal tersebut sebagai kemenangan bagi rakyat Indonesia. Keputusan ini seyogianya membuat masa depan demokrasi kita lebih adil, setara, dan inklusif.

    Perubahan ini membuka peluang bagi generasi muda untuk aktif berpartisipasi dalam politik. Lewat terbukanya akses yang luas, anak-anak muda Indonesia kini berkesempatan untuk mewujudkan mimpinya menjadi pemimpin bangsa.

    Mesti diingat bahwa penghapusan ambang batas ini bukan artinya tak ada regulasi sama sekali. MK memberi rekomendasi kepada pembuat undang-undang untuk menyusun mekanisme pencalonan yang tetap menjaga kualitas demokrasi. Semisal, partai politik yang tak mengusulkan calon bisa dikenakan sanksi larangan ikut pemilu berikutnya.

    Potensi politik 2029

    Salah satu konsekuensi riil dari penghapusan ambang batas 20 persen ini yakni kemungkinan bertambahnya jumlah kandidat presiden pada Pemilu 2029. Tanpa adanya syarat minimal dukungan kursi di DPR atau perolehan suara nasional, semua partai politik peserta pemilu kini punya hajat yang sama untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Potensinya menghadirkan banyak opsi bagi masyarakat dan menciptakan kompetisi yang ketat antar kandidat.

    Penghapusan ambang batas juga membuka keleluasaan bagi munculnya wajah baru dalam bursa calon presiden. Partai kecil atau bahkan partai baru yang lolos sebagai peserta pemilu kini punya kesempatan untuk mengusung kader terbaiknya sebagai calon pemimpin bangsa. Hal ini bisa jadi penyegaran bagi demokrasi Indonesia, lantaran memberi ruang bagi munculnya alternatif pemimpin di luar tokoh yang selama ini mendominasi panggung politik nasional.

    Walaupun, perlu diingat bahwa meski ambang batas dihapuskan, persoalan untuk menjadi calon presiden tetap tidak mudah. Biaya politik tinggi menjadi hambatan utama bagi partai atau individu yang ingin maju sebagai calon presiden. Maka dari itu, kemungkinan besar cuma partai atau tokoh yang punya sumber daya finansial dan dukungan politik kuat yang benar-benar mampu berkompetisi dalam Pilpres 2029.

    Perubahan aturan ini juga berpotensi mengubah pola koalisi antar partai. Tanpa keharusan memenuhi ambang batas 20%, partai kecil bisa jadi memilih untuk berkoalisi berdasarkan kesamaan visi dan platform politik, bukan semata demi memenuhi syarat pencalonan presiden. Hal ini bisa membuat koalisi baru yang ideologis dan substantif.

    Sementara itu, partai besar yang selama ini menikmati “privilege” dari aturan ambang batas 20% akan menghadapi masalah baru. Partai besar mesti berpikir ulang mengatur strategi politiknya untuk tetap relevan dan kompetitif dalam lanskap politik yang terbuka.

    Walau begitu, penghapusan ambang batas ini juga menimbulkan kecemasan akan terjadinya fragmentasi politik yang berlebihan. Dengan potensi munculnya banyak calon presiden, ada risiko suara pemilih terpecah dan menghasilkan presiden terpilih dengan dukungan yang relatif kecil. Hal ini bisa memantik masalah legitimasi dan stabilitas pemerintahan ke depannya.

    Terlepas dari beragam potensi perubahan tersebut, yang pasti penghapusan ambang batas pencalonan presiden ini akan membuat Pemilu 2029 menjadi dinamis dan menarik untuk diikuti. Masyarakat dihadapkan pada banyak pilihan, dan partai politik dituntut untuk benar-benar menampilkan kader terbaiknya jika ingin memenangkan kompetisi.

    Pada akhirnya, keberhasilan perubahan ini tergantung pada kematangan demokrasi kita. Masyarakat perlu mendapat pendidikan politik yang baik untuk memilih pemimpin dengan bijak, terlebih dengan bertambahnya kandidat. Pasalnya, partai politik juga harus bertanggung jawab dalam mengusung calon berkualitas demi kemajuan bangsa.

    Perbandingan negara lain

    Penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di Indonesia membuka peluang untuk mempelajari pengalaman negara lain yang sudah lama menjalankan sistem serupa. Beberapa negara dengan sistem presidensial yang mapan justru tidak menerapkan ambang batas dalam pencalonan presiden.

    Amerika Serikat, sebagai contoh negara dengan sistem presidensial paling stabil, tak mengenal adanya ambang batas pencalonan presiden. Pada Pilpres 2016, terdapat sekitar 24 calon yang terdaftar di surat suara beberapa negara bagian atau menjadi calon tertulis. Meski demikian, sistem politik Amerika tetap stabil dengan dominasi dua partai besar.

    Brazil, negara demokrasi terbesar di Amerika Latin, juga tidak menerapkan ambang batas pencalonan presiden. Pasal 77 Konstitusi Brazil hanya mengatur mekanisme pemilihan presiden tanpa menyebut syarat ambang batas dukungan. Hal ini memungkinkan partai kecil untuk mengajukan calon presidennya sendiri.

    Di Peru, calon presiden dipilih secara langsung sesuai Pasal 111 Konstitusi Peru. Tidak ada persyaratan ambang batas, sehingga memungkinkan banyak kandidat untuk berkompetisi. Sistem ini membuka peluang bagi munculnya figur baru dalam perpolitikan nasional.

    Meksiko, sebagai negara presidensial lainnya, juga tidak menerapkan ambang batas. Pada pemilu 2018, terdapat 4 calon presiden yang secara resmi mendaftar. Hal ini membuktikan bahwa kompetisi politik tetap bisa berjalan tanpa adanya pembatasan pencalonan.

    Kolombia menerapkan sistem dua putaran dalam pemilihan presidennya. Jika tidak ada kandidat yang memperoleh mayoritas absolut pada putaran pertama, dua kandidat teratas akan maju ke putaran kedua. Sistem tersebut memungkinkan partisipasi luas dalam pencalonan awal.

    Pengalaman negara lain mengindikasikan bahwa sistem tanpa ambang batas bisa berjalan dengan baik jika didukung oleh kematangan demokrasi dan kedewasaan politik masyarakat. Indonesia mesti mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi bertambahnya jumlah kandidat presiden dengan meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran pemilihnya.

    Singkat kata, efektifnya sistem baru sangat bergantung pada kematangan demokrasi Indonesia. Lewat pendidikan politik yang intensiflah masyarakat bisa memilih pemimpin secara cerdas di tengah potensi bertambahnya jumlah kandidat. Di samping itu, partai politik dituntut untuk lebih bertanggung jawab dalam mengusung calon pemimpin yang berkualitas demi kemajuan bangsa.

    *) Heru Wahyudi adalah Dosen Prodi Administrasi Negara Universitas Pamulang

    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo diprediksi jadi pemimpin dunia berpengaruh versi Straits Times

    Prabowo diprediksi jadi pemimpin dunia berpengaruh versi Straits Times

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto bersama sembilan presiden dan perdana menteri dari berbagai negara diprediksi menjadi pemimpin dunia berpengaruh, baik di tingkat kawasan maupun global, menurut harian terbesar di Singapura The Straits Times.

    Dalam artikel berjudul “Meet the 10 world leaders to watch in 2025” yang disiarkan The Straits Times, Sabtu (4/1), Prabowo masuk daftar 10 pemimpin asing yang menjadi sorotan bersama Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump, Perdana Menteri (PM) China Xi Jinping, PM Jepang Shigeru Ishiba, PM India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, PM Australia Anthony Albanese, PM Malaysia Anwar Ibrahim, Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, dan PM Israel Benjamin Netanyahu.

    Tim Media Presiden Prabowo di Jakarta, Minggu, dalam siaran resminya menjelaskan ada beberapa aspek yang menjadi sorotan The Straits Times sehingga Prabowo masuk daftar pemimpin dunia yang diprediksi mempengaruhi dinamika di kawasan dan global.

    The Straits Times, dalam artikelnya itu, menilai Prabowo — meskipun baru dua bulan lebih menjabat sebagai Presiden — berpeluang untuk menjadi sosok yang dominan dalam kepemimpinan di kawasan.

    The Straits Times menyebut beberapa langkah tegas pemerintahan Prabowo dalam beberapa forum-forum multilateral, misalnya saja keinginan Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh BRICS.

    Harian Singapura itu juga menyoroti kembali tur luar negeri Prabowo dalam masa 100 hari kerjanya sebagai Presiden, yaitu ke China dan Amerika Serikat dalam pekan yang sama, kemudian menghadiri APEC di Peru, dan KTT G20 di Brazil.

    The Straits Times kemudian meyakini Presiden Prabowo bakal mendukung kepemimpinan Malaysia dan PM Anwar di ASEAN pada 2025, terutama untuk menerapkan beberapa program kerja sama ekonomi prioritas, yang mencakup investasi lintas batas, konektivitas rantai pasok, pembangunan berkelanjutan, dan pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi.

    Dalam catatan yang sama, The Straits Times lanjut menilai Presiden Prabowo tak ragu untuk menempuh pendekatan luar negeri yang berbeda dari pendahulunya, termasuk di antaranya memperkuat hubungan dan meningkatkan kerja sama antara Indonesia dengan Rusia dan China.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • PKB Ingin Usung Kader di Pilpres Usai MK Hapus Presidential Threshold

    PKB Ingin Usung Kader di Pilpres Usai MK Hapus Presidential Threshold

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka peluang untuk mengusung kadernya sendiri dalam Pilpres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

    “Pasti, pasti [Berpotensi memajukan kader PKB]. Semua menyambut cairnya demokrasi,” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ketika ditanyai kans mengusung kader usai putusan MK itu, Istana Bogor, Jumat (3/1).

    Meski begitu, ia menyebut hal itu masih sangatlah panjang, di mana yang terdekat pemilihan presiden baru akan digelar sekitar lima tahun lagi pada 2029.

    Ia pun menyinggung rekam jejaknya yang merupakan cawapres di Pilpres 2024 lalu. Kemarin, ia maju mendampingi Anies Baswedan.

    “Kemarin juga bisa maju, kemarin juga maju. nanti maju ya belum tahu, masih panjang, trauma enggak itu? trauma kalah,” ujar dia.

    Ia pun menyatakan seluruh pihak harus tunduk terhadap putusan MK. Cak Imin menegaskan putusan MK itu bersifat final dan mengikat.

    “Problem-nya adalah ada 1 bab di situ dari putusan itu mengembalikan ke pembuat UU. Nanti ya tergantung fraksi-fraksi di DPR,” ucap Cawapres yang mendampingi Capres Anies Baswedan pada Pilpres 2024 lalu.

    Sementara itu, merespons putusan MK, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Indrajaya mengusulkan agar hanya partai di parlemen yang bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    “Bisa juga dibuat aturan melalui revisi UU Pemilu yang mengatur adanya pembatasan parpol yang bisa mengusung pasangan calon presiden/wakil presiden adalah parpol yang lolos ambang batas minimal parliamentary threshold 4 persen atau parpol yang bertengger di Senayan,” kata Indra dalam keterangannya, Sabtu (4/1).

    Menurut Indra, alternatif lain yang bisa digunakan agar syarat pencalonan tetap diperketat misalnya dengan syarat pendirian partai politik. Ke depan, dia ingin syarat pendirian partai lebih diperketat setelah presidential treshold dihapus.

    “Bisa juga misalkan ada konvensi internal atau antarpartai, dan pembatasan pilpres satu putaran atau dua putaran seperti di Pilkada DKJ,” katanya.

    Selain itu, pembatasan juga bisa dilakukan dengan menyaratkan agar capres atau cawapres harus merupakan kader partai dan pernah menjadi pejabat negara.

    “Syarat yang memikat parliamentary threshold 4 persen terbukti efektif membatasi parpol di Senayan. Jadi parpol non parlemen harus bersabar. Pak Anies Baswedan pun misalnya, kalau mau nyapres ya harus gabung dengan partai yang ada di Senayan,” urainya.

    Menurut Indra ada beberapa negara yang pilpresnya tanpa presidential treshold. Negara-negara itu umumnya menganut sistem presidensial seperti Amerika Serikat, Brasil, Peru, Meksiko, hingga Kolombia.

    Dia pun meyakini, meski PT ditiadakan, tidak semua parpol akan mencalonkan presiden atau wakil presiden. Menurutnya, jika ada pembatasan pencalonan hanya untuk parpol yang bertengger di Senayan maka kemungkinan paling banyak hanya akan ada empat pasangan calon.

    “Saya pesimistis ada parpol yang berani mengusung paket capres-cawapres sendiri,” urainya.

    Presidential threshold yang diatur dalam UU Pemilu kini dinyatakan inkonstitusional oleh MK dalam putusannya.

    MK berpendapat Pasal 222 UU Pemilu tak sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak memperjuangkan diri secara kolektif, serta kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

    Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan MK itu final dan mengikat.

    Ia menyebut pemerintah menghormati dan terkiat atas putusan MK tersebut tanpa dapat melakukan upaya hukum apa pun.

    “Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (final and binding),” kata Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat (3/1).

    Yusril yang juga pakar hukum tata negara itu melihat ada perubahan sikap MK atas norma Pasal 222 UU Pemilu dibanding putusan-putusan sebelumnya. Pasal ini memang salah satu pasal yang sering diajukan gugatan uji materi ke MK.

    “Namun, apa pun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari sebagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis,” ucap Yusril.

    (thr, mnf/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Presiden Prabowo Masuk 10 Pemimpin Dunia Bakal Berpengaruh di 2025

    Presiden Prabowo Masuk 10 Pemimpin Dunia Bakal Berpengaruh di 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto masuk daftar 10 pemimpin dunia yang dianggap akan berpengaruh di 2025 versi media Singapura, Straits Times.

    Mereka merilis laporan berjudul “Mengenal 10 Pemimpin Dunia yang Perlu Diperhatikan pada 2025 (Meet the 10 World Leaders to Watch in 2025)” pada Sabtu (4/1).

    “Dari Donald Trump dan Xi Jinping hingga Prabowo Subianto dan Vladimir Putin, para tokoh berpengaruh ini akan memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan di seluruh dunia,” demikian laporan media tersebut.

    Dalam laporan tersebut, Straits Times mengurai peran para pemimpin negara di kancah global, kebijakan luar negeri yang diambil, hingga cara mereka menghadapi tahun baru.

    Media itu bahkan menjuluki Prabowo “presiden kebijakan luar negeri pertama” Indonesia saat menggambarkan soal kepemimpinan regional.

    Straits Times juga menyoroti lawatan luar negeri Prabowo ke sejumlah negara kurang dari sebulan usai dilantik menjadi presiden.

    Pada November 2024, Prabowo mengunjungi China, Amerika Serikat, Peru, Brasil hingga Inggris.

    Di China, Prabowo bertemu Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan ketua parlemen. Mereka sepakat memperkuat kerja sama kedua negara di bidang ekonomi hingga pertahanan.

    Usai dari Negeri Tirai Bambu, Prabowo ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Joe Biden. Setelah itu, dia lanjut menghadiri konferensi tingkat tinggi APEC di Peru dan melaksanakan sejumlah pertemuan bilateral, kemudian menghadiri KTT G20 di Brasil.

    Setelah dari Brasil, Prabowo berkunjung ke Inggris. Di sana dia bertemu Raja Charles III dan Perdana Menteri Keir Starmer.

    “[ini] menandakan keinginan dia [Prabowo] untuk menempatkan Indonesia di pusat diplomasi internasional,” lanjut Straits Times.

    Namun, media asal Singapura ini juga memandang motivasi lawatan itu lebih bersifat ekonomi ketimbang geopolitik atau ambisi pribadi.

    Selama menjadi presiden, Prabowo punya visi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen.

    Pencapaian target itu, menurut analisis media tersebut, bergantung atas upaya menarik investasi substansial dan meningkatkan Indonesia sebagai tujuan investasi asing langsung.

    Di tingkat internasional, Prabowo akan mendorong Indonesia lebih tegas dalam kelompok multilateral. Straits Times juga menyoroti langkah negara ini bergabung ke forum ekonomi yang digawangi Rusia-China, BRICS.

    Dalam KTT BRICS di Rusia pada Oktober 2024, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan ketertarikan untuk bergabung BRICS.

    “Pengumuman status kemitraan BRICS Indonesia beberapa hari setelah ia memangku jabatan puncak, ditambah dengan pernyataan bahwa negara dengan penduduk terbanyak di Asia Tenggara itu siap menjadi anggota penuh, menunjukkan bahwa Prabowo tak takut menentang posisi yang diambil oleh pemerintahan sebelumnya Joko Widodo,” lanjut Straits Times.

    Mereka juga menyoroti posisi Indonesia terkait rivalitas China dan Amerika Serikat di Asia Pasifik. Menurut media tersebut, pendekatan kebijakan luar negeri Prabowo memicu perdebatan soal langkah-langkah yang diambil untuk melayani kepentingan strategis nasional.

    Para pengamat akan memantau secara cermat langkah Prabowo mengarungi keseimbangan global dan mengelola kritik dalam negeri terhadap keputusan internasionalnya.

    “Dalam hal ini, mungkin aktivisme global Bapak Prabowo menggambarkan satu kebenaran: Para pemimpin membutuhkan dukungan kuat di dalam negeri, sehingga mereka dapat mengarahkan negaranya melalui masa-masa yang penuh tantangan,” demikian analisis Straits Times.

    Tak cuma bahas urusan luar negeri, media yang berbasis di Singapura ini menyebut Prabowo sebagai pemimpin “unorthodox” karena mengirim kabinet ke kamp pelatihan militer.

    Selain Prabowo, mereka yang masuk dalam daftar pemimpin yang bakal berpengaruh di 2025 versi Straits Times adalah Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden AS Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

    Selain mereka terdapat pula nama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hingga pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

    (isa/dna)

  • Starlink Direct to Cell Masuk Ukraina, Komersial Kuartal IV/2025 untuk SMS dan OTT

    Starlink Direct to Cell Masuk Ukraina, Komersial Kuartal IV/2025 untuk SMS dan OTT

    Bisnis.com, JAKARTA – Starlink bakal menggenjot layanan internet yang terhubung langsung ke smartphone (direct to cell) pada tahun ini. Perusahaan milik Elon Musk itu baru saja menjalin kerja sama dengan Kyivstar, operator digital di Ukraina, setelah sebelumnya menggandeng perusahaan Brazil, Peru, Swiss, AS dan Kanada. 

    Kyivstar dan Starlink telah menjalin kerja sama, untuk memperkenalkan konektivitas satelit langsung ke seluler di Ukraina. Kesepakatan tersebut dilakukan antara SpaceX dan perusahaan induk Kyivstar, VEON Group.

    CEO Kyivstar Oleksandr Komarov mengatakan Kyivstar telah menjadi tulang punggung ketahanan Ukraina selama perang, dan perusahaan berkomitmen untuk tidak melewatkan satu hal pun untuk menjaga Ukraina tetap terhubung. 

    “Kolaborasi kami dengan Starlink merupakan pengubah permainan dalam perjalanan kami untuk mencapai ambisi ‘LTE di mana-mana’, dan perusahaan yang menghadirkan kemampuan tak ternilai dari raksasa teknologi global kepada masyarakat Ukraina melalui kemitraan internasional kami,” kata Komarov.

    Satelittoday melaporkan pada Jumat (3/1/2024) bahwa kesepakatan ini akan menjadikan Ukraina sebagai salah satu negara pertama yang memiliki layanan langsung ke seluler Starlink. 

    Kyivstar berencana meluncurkan layanan langsung ke seluler Starlink dengan fungsionalitas pesan SMS dan layanan over the top (OTT) pada kuartal IV/2025 untuk pelanggan Kyivstar.

    Roket yang mengangkut belasan Starlink diluncurkan dari Florida, ASPerbesar

    Perusahaan membuka opsi untuk memperluas layanan ke suara dan data (internet) pada tahap selanjutnya. Namun tidak dijelaskan kapan tahapan itu terjadi.

    Kyivstar melaporkan investasi signifikan dalam jaringan 4G, spektrum, dan redundansi energi sejak awal perang dengan Rusia, dan didedikasikan untuk memperluas jangkauan 5G di daerah terpencil dan menjaga ketahanan konektivitas dan layanan digital selama pemadaman listrik. 

    Dengan akses ke teknologi langsung ke seluler Starlink, Kyivstar mengatakan pelanggannya akan mendapatkan keuntungan dari konektivitas bertenaga satelit bahkan ketika jaringan terestrial tidak dapat melayani suatu area.

    Starlink memiliki lebih dari 330 satelit yang dapat memungkinkan konektivitas langsung ke seluler setelah meluncurkan cangkang pertama konstelasi D2C pada akhir 2024. 

    Starlink bekerja sama dengan sejumlah perusahaan telekomunikasi di seluruh dunia untuk layanan di negara masing-masing termasuk T-Mobile di AS; Entel di Chili dan Peru; Salt di Swiss; dan Rogers di Kanada.

  • Partai Buruh: Penghapusan “presidential threshold” kemenangan rakyat

    Partai Buruh: Penghapusan “presidential threshold” kemenangan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebagai kemenangan bagi rakyat.

    “Keputusan MK ini adalah kemenangan rakyat, kemenangan demokrasi, dan kebangkitan kelas pekerja. Kami, Partai Buruh, akan terus berjuang untuk memastikan bahwa demokrasi benar-benar melayani kepentingan rakyat, bukan hanya elit,” kata Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis malam.

    Dia juga menekankan bahwa putusan tersebut menjadi tonggak penting bagi demokrasi Indonesia karena mengembalikan kedaulatan kepada rakyat.

    “Dengan keputusan ini, demokrasi yang sehat telah dihidupkan kembali. Kini, seorang buruh pabrik memiliki peluang yang sama untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden pada Pilpres 2029, sebagaimana yang telah terjadi di Brasil, Australia, Selandia Baru, Inggris, Finlandia, Swedia, dan Peru,” ujarnya.

    Untuk itu, Said menyatakan Partai Buruh menyambut dengan penuh semangat serta syukur putusan MK yang memungkinkan seluruh partai politik peserta pemilu mendatang mengusung calon presiden dan wakil presiden tanpa harus berkoalisi.

    Partai Buruh juga akan mengumumkan nama calon presiden dan wakil presiden yang diusung untuk Pemilu 2029 pada Kongres Ke-2 Partai Buruh pada Oktober 2026.

    “Puji syukur kepada Tuhan. Hari ini Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa presidential threshold adalah nol persen atau dihapus. Dengan ini, pada Pemilu 2029, Partai Buruh bisa mengajukan calon presiden sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Ini adalah kebangkitan kelas pekerja. We are the working class.”

    Lebih lanjut, dia menilai putusan MK yang menghapus presidential threshold itu melengkapi perjuangan masyarakat sipil sebelumnya, setelah MK lebih dulu mengeluarkan putusan merevisi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di bawah 4 persen.

    “Dan juga kemenangan Partai Buruh dalam keputusan MK yang berisikan syarat mengusung calon kepala daerah ambang batasnya minimal 6,5 persen,” katanya.

    Partai Buruh berkeyakinan pemerintah dan DPR RI akan menjalankan putusan MK tersebut dengan sungguh-sungguh dan tanpa penafsiran yang bertentangan dengan kehendak rakyat.

    “Partai Buruh, Serikat Buruh, serta buruh Indonesia mengharapkan pemerintah dan DPR RI harus tunduk kepada keputusan MK ini dalam menjalankan Pilpres 2029, yang juga menjadi pedoman untuk membuat PKPU pada Pemilu 2029,” ujarnya.

    Sebelumnya, MK memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

    MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kadin Optimistis Ekonomi 2025 Tumbuh Lewat Realisasi Sejumlah Program Strategis Pemerintah – Halaman all

    Kadin Optimistis Ekonomi 2025 Tumbuh Lewat Realisasi Sejumlah Program Strategis Pemerintah – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tengah berbagai tantangan baik dari sisi global maupun domestik, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) optimistis Pemerintahan Prabowo-Gibran bersama dunia usaha dapat mengatasi berbagai tantangan dan menciptakan banyak peluang untuk mendorong pertumbuhan secara optimal menuju 8 persen. 

    Untuk itu, Kadin telah membuat catatan khusus dan rekomendasi. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengatakan, salah satu hal yang paling penting untuk Indonesia saat ini adalah investasi.

    Menurutnya, untuk menghadirkan investasi ke Indonesia yang penting untuk digarisbawahi adalah mengenai kepastian hukum yang akan menjadi cikal bakal kebangkitan atau keberlanjutan dari investasi yang sangat dibutuhkan di Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan Anin, demikian sapaan akrabnya, dalam sambutannya secara daring melalui video conference di acara “Kadin: Global and Domestic Economic Outlook 2025” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta.

    Acara yang mengusung tema “Mengorkestrasi Tantangan Perekonomian Global & Domestik Sebagai Peluang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8 persen dan Kesejahteraan Publik” itu dihadiri 58 undangan yang datang langsung, dan 279 undangan yang hadir secara daring baik dari Dewan Pengurus Harian Kadin Indonesia dan jajarannya, Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota, Asosiasi/Himpunan Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia, serta para pimpinan media nasional.

    “Kami melihat investasi walaupun masih ada tantangan di sana-sini baik dari luar negeri dan dalam negeri, tetap mempunyai potensi yang luar biasa. Kemarin dalam waktu dua mingguan mendampingi lawatan (Presiden Prabowo Subianto) ke luar negeri, ke China, Amerika Serikat (AS), Peru, Brasil dan Inggris, Bapak Presiden memiliki kemampuan untuk meyakinkan investor dan berhasil mendapatkan komitmen investasi. Saya rasa ini suatu start yang bagus yang bisa membuat momentum yang baik ke depannya,” tutur Anin dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

    Menurutnya, program-program pemerintah untuk membantu masyarakat luas juga akan membuahkan hasil yang sangat baik dalam jangka menengah dan panjang ke depannya. Karena bisa dirasakan langsung ketika bicara mengenai isu kemiskinan dan juga kelaparan.

    Program-program seperti makanan bergizi gratis dan lumbung pangan, juga program pengampunan utang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) juga bisa membuat para pelaku UMKM beraktivitas kembali dalam dunia usaha.

    Selain itu, lanjut Anin, program rumah murah akan berdampak sangat baik, demikian juga dengan investasi jangka panjang seperti di dalam pendidikan, kesehatan, dan juga infrasruktur digital yang tentu merupakan sektor yang prospektif untuk Indonesia bisa berkompetisi dan bisa membuat kesejahteraan lebih baik.

    “Jadi singkatnya, kami melihat bahwa ke depannya competitiveness (daya saing) dari Indonesia ini sangat besar, memang saya tidak menutup mata banyak tantangan seperti yang tadi disebutkan isu yang lagi marak mengenai PPN 12%, daya beli masyarakat terutama kelas menengah, isu penggantian tenaga kerja dan lain-lain, tapi semua itu tentu di sinilah tugas Kadin ada dua, yang pertama bekerja dengan konstituen, yaitu Kadin Provinsi dan juga seluruh perusahaan, termasuk BUMN dan koperasi yang di bawah naungan Kadin untuk bisa mengarungi semua ini dengan baik. Dan kedua, Kadin menjadi mitra strategis pemerintah yang baik dalam program mendorong pertumbuhan ekonomi 8?n menurunkan kemiskinan bahkan sampai 0%,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani mengatakan, meski ada tantangan dari eksternal tetapi potensi di domestik (dalam negeri) sangat besar. 

    Sehingga kalau pun nanti ada kebijakan di AS dan China terkait dengan perdagangan, maka Indonesia harus fokus pada pasar domestik yang sebenarnya bisa dikembangkan. Avi, sapaan akrab Aviliani, juga mengatakan, terkait dengan hilirisasi yang sudah dicanangkan pemerintah agar nilai tambahnya tinggi, maka harus dibicarakan juga mengenai end product-nya. 

    “Kemudian kita bicara juga hulunya karena kita juga masih hampir 70 persen tergantung pada bahan-bahan impor. Tapi kita juga harus bicara hilirnya agar rekomendasi kita ke depan adalah bicara hulu dan hilir,” kata Aviliani.

    Avi menilai, ke depan suku bunga diperkirakan masih akan menjadi tantangan karena walaupun turun hanya akan mencapai 50 basis poin. “Nah di sisi yang lain, rupiah itu akan tergerus karena memang insentif yang diberikan oleh eksternal yaitu AS dan China bisa membuat capital outflow (arus modal keluar). 

    Sehingga tantangan ke depan ini masih akan terjadi bunga tinggi maka pengusaha harus pandai-pandai kalau bunga tinggi apa yang harus dilakukan? Apakah dia melunasi utang? Apakah dia bisa IPO? Ini adalah sebuah challenge buat pengusaha,” ujar Avi.

    Selain suku bunga, tantangan lainnya adalah nilai tukar yang diprediksi masih akan berfluktuasi cukup tinggi dengan range Rp 16.000-Rp 16.500. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena akan berdampak pada inflasi. 

    “Berarti bagaimana mengatasi inflasi tentu pengusaha sudah bicara dari sekarang itu apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

    Avi berharap agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kebutuhan suplai pangan yang tinggi tidak membuat inflasi naik. 

    “Nah jangan sampai inflasi juga melonjak gara-gara tidak bisa memenuhi kebutuhan suplai. Makanya tadi diusulkan bagaimana suplai ini harus dipikirkan dari sekarang supaya kebijakan pemerintah ini bisa jalan tanpa meningkatkan inflasi. Karena inflasi itu bisa turun kalau kita bisa memenuhinya,” kata Avi.

    Mengenai potensi masuknya investasi sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo, Avi sependapat dengan Anin.

    “Sebenarnya di bidang apa sih potensi investasi itu akan masuk ke Indonesia? Jadi pertama kalau kita lihat yang paling banyak itu adalah di sektor pertambangan. Karena pertambangan itu kita punya hulunya kan. Yang di negara-negara lain tidak punya,” ujar Avi.

    Selain sektor pertambangan, Avi juga menyebutkan potensi di sektor transportasi dan sektor keuangan.

    “Sekarang kan ada dari Vietnam masuk di (sektor transportasi) taksi ya. Sebenarnya ada taksi dari Vietnam itu cukup banyak jumlahnya. Jadi mereka masih melihat sektor-sektor jasa juga menarik buat mereka karena potensi market di Indonesia itu masih sangat besar,” kata dia

    Berbicara potensi dari sektor pangan, Avi berharap ke depan ada gebrakan kebijakan di sektor pertanahan. 

    “Lahan masih menjadi masalah, nah kemandirin pangan butuh kebijakan di sektor pertanahan. Nah ini yang mungkin masih butuh waktu,” ujarnya.

    Berkenaan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, Avi berharap agar nantinya kebijakan tidak hanya berdasarkan pada sektoral saja, tetapi lebih berkaitan pada ekosistem yang bisa membuat pengusaha ataupun investor itu lebih mudah.

    “Membangun ekosistem kebijakan itu jadi penting. Jadi tidak ada lagi kebijakan by sektoral, tapi bagaimana kebijakan diuraikan secara orkestrasi. Jadi harus ada orkestra dari kebijakan-kebijakan itu,” pungkasnya.

    Dalam diskusi “Kadin: Global and Domestic Economic Outlook 2025” itu turut hadir menjadi pembicara dari perspektif pengusaha yaitu Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto, WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Kadin Indonesia Suryani Motik, WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kadin Indonesia Tatyana Sentani Sutara, dan Ketua Umum DPP Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Dyah A. Prihapsari. 

    Hadir juga sebagai panelis Ketua Komite Tetap (Kakomtap) Kajian Sektoral dan Pelaku Industri Kadin Indonesia David E. Sumual, Kakomtap Kajian Ekonomi Global Strategis Kadin Indonesia Enrico Tanuwijaya, Kakomtap Kajian Kebijakan Publik Kadin Indonesia Hermanto Siregar, Kakomtap Kajian Ekonomi Daerah Kadin Indonesia Telisa A. Faunty, Wakil Ketua Komite Tetap (Wakakomtap) I Kajian Sektoral dan Pelaku Industri Kadin Indonesia Abdul Manap Pulungan, Wakakomtap II Kajian Ekonomi Global Strategis Kadin Indonesia Josua Pardede, serta Wakakomtap II Kajian Sektoral dan Pelaku Industri Kadin Indonesia, Andry Satrio Nugroho.

     

  • Kadin yakini ekonomi 2025 tumbuh melalui realisasi program pemerintah

    Kadin yakini ekonomi 2025 tumbuh melalui realisasi program pemerintah

    Kami melihat investasi walaupun masih ada tantangan di sana-sini baik dari luar negeri dan dalam negeri, tetap mempunyai potensi luar biasa

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tetap optimistis Pemerintahan Prabowo-Gibran bersama dunia usaha dapat mengatasi berbagai tantangan dan menciptakan banyak peluang untuk mendorong pertumbuhan secara optimal menuju 8 persen dengan merealisasikan program strategis pemerintah.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan salah satu hal yang paling penting untuk Indonesia saat ini adalah investasi.

    Menurut dia, untuk menghadirkan investasi ke Indonesia yang penting untuk digarisbawahi adalah mengenai kepastian hukum yang akan menjadi cikal bakal kebangkitan atau keberlanjutan dari investasi yang sangat dibutuhkan di Indonesia.

    “Kami melihat investasi walaupun masih ada tantangan di sana-sini baik dari luar negeri dan dalam negeri, tetap mempunyai potensi yang luar biasa. Kemarin dalam waktu dua mingguan mendampingi lawatan (Presiden Prabowo Subianto) ke luar negeri, ke China, Amerika Serikat (AS), Peru, Brasil dan Inggris, Bapak Presiden memiliki kemampuan untuk meyakinkan investor dan berhasil mendapatkan komitmen investasi. Saya rasa ini suatu start yang bagus yang bisa membuat momentum yang baik ke depannya,” ungkap Anindya dalam sambutannya secara daring pada acara “Kadin: Global and Domestic Economic Outlook 2025” di Jakarta, Senin (30/12).

    Menurut dia, program-program pemerintah untuk membantu masyarakat luas juga akan membuahkan hasil yang sangat baik dalam jangka menengah dan panjang ke depannya. Karena bisa dirasakan langsung ketika bicara mengenai isu kemiskinan dan juga kelaparan.

    Program-program seperti makanan bergizi gratis dan lumbung pangan, juga program pengampunan utang UMKM juga bisa membuat para pelaku UMKM beraktivitas kembali dalam dunia usaha.

    “Sebenarnya di bidang apa sih potensi investasi itu akan masuk ke Indonesia? Jadi pertama kalau kita lihat yang paling banyak itu adalah di sektor pertambangan. Karena pertambangan itu kita punya hulunya kan. Yang di negara-negara lain tidak punya,” kata Avi.

    Selain sektor pertambangan, Avi juga menyebutkan potensi di sektor transportasi dan sektor keuangan.

    “Sekarang kan ada dari Vietnam masuk di (sektor transportasi) taksi ya. Sebenarnya ada taksi dari Vietnam itu cukup banyak jumlahnya. Jadi mereka masih melihat sektor-sektor jasa juga menarik buat mereka karena potensi market di Indonesia itu masih sangat besar”.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Indonesia Paling Optimistis Sambut 2025, Jepang Sebaliknya

    Indonesia Paling Optimistis Sambut 2025, Jepang Sebaliknya

    Jakarta, FORTUNE – Sebuah survei global yang dilakukan Ipsos, perusahaan riset dan konsultasi pasar global asal Prancis,, mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara paling optimistis dalam menyambut tahun 2025. Survei ini merupakan bagian dari Ipsos Predictions Survey 2025, yang melibatkan 23.721 responden dari 33 negara untuk mengetahui ekspektasi masyarakat terhadap tahun mendatang.

    Berdasarkan hasil survei, mayoritas masyarakat dunia (71 persen) percaya bahwa tahun 2025 akan lebih baik dibandingkan 2024.

    “Tingkat optimisme ini telah berfluktuasi antara 75% hingga 80% selama satu dekade terakhir,” tulis laporan Ipsos.

    Indonesia paling optimistis

    Dalam survei tersebut, Indonesia menempati posisi teratas dengan 90 persen responden menyatakan optimistis bahwa tahun 2025 akan lebih baik. Keyakinan ini juga diperkuat oleh pandangan positif terhadap kesehatan dan ekonomi.

    Mayoritas besar responden Indonesia yakin bahwa kesehatan fisik dan mental mereka akan membaik di tahun 2025, dengan masing-masing tingkat keyakinan sebesar 90 persen dan 92 persen. Selain itu, 74 persen responden Indonesia percaya bahwa kecerdasan buatan (AI) akan menciptakan lapangan kerja baru di negara mereka, hanya kalah dari China yang mencatat angka 77 persen.

    Di sisi lain, Jepang menjadi negara dengan tingkat optimisme terendah. Sebanyak 63 persen responden Jepang tidak setuju bahwa tahun 2025 akan lebih baik daripada 2024.

    “Pandangan pesimistis ini terlihat dalam berbagai aspek, seperti kesehatan mental dan ekonomi. Hanya 38 persen responden Jepang percaya bahwa kesehatan mental mereka akan membaik di tahun 2025, jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia yang mencapai 92 persen,” demikian ditulis laporan tersebut.

    Selain itu, hanya 28 persen responden Jepang yang optimistis bahwa ekonomi global akan lebih kuat di tahun mendatang, dibandingkan rata-rata global sebesar 51 persen.

    Survei ini dilakukan Ipsos dari 25 Oktober hingga 8 November 2024, dengan responden dari berbagai kelompok usia dan negara. Responden diminta menyatakan persetujuan mereka terhadap pernyataan: Saya optimistis bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun yang lebih baik bagi saya dibandingkan tahun 2024.

    Daftar tingkat optimisme negara menyambut 2025

    Laporan ini menggambarkan bagaimana masyarakat di berbagai negara memandang tahun 2025, baik dari segi harapan individu maupun ekspektasi global. Indonesia, dengan tingkat optimisme yang tinggi, menunjukkan harapan besar akan kemajuan di berbagai sektor, sementara Jepang mencerminkan tantangan dalam membangun harapan di tengah ketidakpastian global. Berikut ini daftar selengkapnya.

    Indonesia (90%) Kolombia (88%) China (87%) Filipina (87%) Peru (85%) Afrika Selatan (84%) Meksiko (84%) Malaysia (81%) Thailand (79%) Argentina (79%) Brazil (79%) Chili (79%) India (79%) Polandia (72%) Singapura (72%) Hungaria (72%) Australia (71%) Kanada (71%) Inggris (70%) Romania (70%) Irlandia (69%) Swiss (69%) Belanda (67%) Swedia (66%) Spanyol (66%) Britania Raya (61%) Turki (59%) Italia (58%) Jerman (56%) Korea Selatan (56%) Belgia (51%) Prancis (50%) Jepang (38%)