Xcloud.id

Negara: Peru

  • Tarif Impor 32 Persen, Indonesia Diminta Diversifikasi Pasar Ekspor

    Tarif Impor 32 Persen, Indonesia Diminta Diversifikasi Pasar Ekspor

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia diminta untuk segera melakukan diversifikasi pasar ekspor agar tidak terlalu bergantung pada Amerika Serikat (AS). Langkah ini diperlukan sebagai respons terhadap kebijakan tarif impor 32 persen yang diumumkan Presiden AS Donald Trump.

    Menurut Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik Rachbini, Indonesia harus menjajaki peluang dagang baru dengan negara-negara lain untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu pasar.

    “Strategi mitigasi yang harus dilakukan Indonesia adalah segera mendiversifikasi pasar ekspor. Jangan hanya mengandalkan AS, tetapi cari peluang di negara lain dan perkuat kerja sama regional,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Kamis (3/4/2025).

    Didik menambahkan, Indonesia memiliki potensi untuk menjalin kerja sama perdagangan dengan lebih banyak negara, mengingat hubungan dagang yang terus berkembang. Pada tiga hingga empat dekade lalu, pasar ekspor Indonesia hanya berfokus pada AS, Eropa, dan Jepang.

    “Sekarang, pasarnya sudah lebih luas, mencakup ASEAN, China, India, Timur Tengah, dan Afrika Utara,” ungkapnya terkait penetapan tarif impor 32 persen untuk Indonesia dari AS.

    Sebelumnya, pada Rabu (2/4/2025) waktu AS atau Kamis (3/4/2025) WIB, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara, termasuk beberapa mitra dagang terdekat AS. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump menyebut langkah ini sebagai “Hari Pembebasan,” dengan alasan bahwa AS telah dieksploitasi oleh negara-negara lain dalam perdagangan internasional.

    Dalam keterangan persnya Gedung Putih menyebutkan, tarif impor dasar sebesar 10 persen pada semua negara mulai berlaku pada Sabtu (5/4/2025) pukul 00.01 waktu AS. Tarif tersebut diberlakukan kepada semua negara di dunia yang ingin memperdagangkan produknya di AS.

    Sementara itu, tarif timbal balik khusus yang lebih tinggi secara individual diberlakukan kepada negara-negara yang memiliki defisit perdagangan terbesar dengan Amerika Serikat, mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025). Tarif timbal balik ini merupakan respons atau balasan AS atas kebijakan tarif impor negara terhadap produk dari AS.

    Itu artinya, jika perusahaan-perusahaan Indonesia ingin mengimpor produk dari AS harus membayar tarif timbal balik sebesar 32 persen.

    Berikut daftar negara yang dikenakan tarif impor baru sebagai timbal balik atas produk dari AS:
    • Thailand: 36 persen 
    • China: 34 persen 
    • Taiwan dan Indonesia: 32 persen
    • Swiss: 31 persen 
    • Afrika Selatan: 30 persen 
    • Pakistan: 29 persen 
    • Tunisia: 28 persen 
    • Kazakhstan: 27 persen 
    • India: 26 persen 
    • Korea Selatan: 25 persen 
    • Jepang, Malaysia, dan Brunei Darussalam: 24 persen 
    • Pantai Gading: 21 persen 
    • Uni Eropa dan Yordania: 20 persen
    • Nikaragua: 18 persen Israel
    • Filipina: 17 persen 
    • Inggris, Brasil, Singapura, Chili, Australia, Turkiye, Kolombia, Peru, Kosta Rika, Republik Dominika, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Argentina, Ekuador, Guatemala, Honduras, Mesir, Arab Saudi, El Salvador, Trinidad dan Tobago, serta Moroko: 10 persen.

    Negara-negara yang tidak masuk dalam daftar tarif impor timbal balik akan dikenakan tarif dasar 10 persen untuk semua produk yang masuk ke AS.

  • Berikut Daftar 160 Negara dan Wilayah yang Kena Tarif Baru Trump, termasuk Indonesia – Halaman all

    Berikut Daftar 160 Negara dan Wilayah yang Kena Tarif Baru Trump, termasuk Indonesia – Halaman all

    Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain

    Tayang: Kamis, 3 April 2025 12:41 WIB

    YouTube The White House

    TARIF BARU AS – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain, termasuk beberapa mitra dagang terbesar AS. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain, termasuk beberapa mitra dagang terbesar AS.

    Trump memberlakukan ‘Tarif Timbal Balik’ terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Presiden mengatakan AS akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif untuk “mengurangi pajak dan membayar utang nasional kami.”

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kami,” ujar Trump saat mengumumkan langkah-langkah baru tersebut.

    Trump kemudian mengangkat bagan besar berjudul ‘Tarif Timbal Balik’. Kolom pertama adalah daftar negara. Kemudian, kolom kedua merupakan besaran tarif yang dikenakan suatu negara terhadap barang-barang dari AS. Kemudian, kolom ketiga berisi tarif balasan yang dikenai AS terhadap negara itu.

    Berikut daftar 160 negara dan wilayah yang dikenakan tarif oleh AS:

    1. China: 34 persen
    2. Uni Eropa:20%
    3. Vietnam: 46%
    4. Taiwan: 32%
    5. Jepang: 24%
    6. India: 26%
    7. Korea Selatan: 25%
    8. Thailand: 36%
    9. Swiss: 31%
    10. Indonesia: 32%
    11. Malaysia: 24%
    12. Komboja: 49%
    13. Inggris: 10%
    14. Afrika Selatan: 30%
    15. Brasil: 10%
    16. Bangladesh: 37%
    17. Singapura: 10%
    18. Israel: 17%
    19. Filipina: 17%
    20. Chile: 10%
    21. Australia: 10%
    22. Pakistan: 29%
    23. Turki: 10%
    24. Sri Langka: 44%
    25. Kolombia: 10%
    26. Peru: 10%
    27. Nikaragua: 18%
    28. Norwegia: 15%
    29. Kosta Rika: 10%
    30. Jordan: 20%
    31. Republik Dominika: 10%
    32. Uni Emirat Arab: 10%
    33. Selandia Baru: 10%
    34. Argentina: 10%
    35. Ekuador: 10%
    36. Guatemala: 10%
    37. Honduras: 10%
    38. Madagaskar: 47%
    39. Myanmar: 44%
    40. Tunisia: 28%
    41. Kazakhstan: 27%
    42. Serbia: 37%
    43. Mesir: 10%
    44. Arab Saudi: 10%
    45. El Savador: 10%
    46. Pantai Gading: 21%
    47. Laos: 48%
    48. Botswana: 37%
    49. Trinidad dan Tabago: 10%
    50. Maroko: 10%
    51. Algeria: 30%
    52. Oman: 10%
    53. Uruguay: 10%
    54. Bahamas: 10%
    55. Lesotho: 50%
    56. Ukraina: 10%
    57.Bahrain: 10%
    58. Qatar: 10%
    59. Mauritius: 40%
    60. Fiji: 32%
    61. Islandia: 10%
    62. Kenya: 10%
    63. Liechtenstein: 37%
    64. Guyana: 38%
    65. Haiti: 10%
    66. Bosnia-Herzegovina: 35%
    67. Nigeria: 14%
    68. Namibia: 21%
    69. Brunei: 24%
    70. Bolivia:  10%
    71. Panama: 10%
    72. Venezuela: 15%
    73. Makedonia Utara: 33%
    74. Ethiopia: 10%
    75. Ghana: 10%
    76. Moldova: 31%
    77. Angola: 32%
    78. Republik Demokratik Kongo: 11%
    79. Jamaika: 10%
    80. Mozambik: 16%
    81. Paraguay: 10%
    82. Zambia: 17%
    83. Lebanon: 10%
    84. Tanzania: 10%
    85. Irak: 39%
    86. Georgia: 10%
    87. Senegal: 10%
    88. Azerbaijan: 10%
    89. Kamerun: 11%
    90. Uganda: 10%
    91. Albania: 10%
    92. Armenia: 10%
    93. Nepal: 10%
    94. Sint Maarten: 10%
    95. Kepulauan Falkland: 41%
    96. Gabon: 10%
    97. Kuwait: 10%
    98. Togo: 10%
    99. Suriname: 10%
    100. Belize: 10%
    101. Papua Nugini: 10%
    102. Malawi: 19%
    103. Liberia: 10%
    104. British Virgin Islands: 10%
    105. Afganistan: 10%
    106. Zimbabwe: 18%
    107. Benin: 10%
    108. Barbados: 10%
    109. Monako: 0%
    110. Suriah: 41%
    111. Uzbekistan: 10%
    112. Republik Kongo: 10%
    113. Jibuti: 10%
    114. Polinesia Prancis: 10%
    115. Kepulauan Cayman: 10%
    116. Kosovo: 10%
    117. Curaçao: 10%
    118. Vanuatu: 22%
    119. Rwanda: 10%
    120. Sierra Leone: 10%
    121. Mongolia: 10%
    122. San Marino: 10%
    123. Antigua dan Barbuda: 10%
    124. Bermuda: 10%
    125. Eswatini: 10%
    126. Kepulauan Marshall: 10%
    127. Saint Pierre dan Miquelon: 50%
    128. Saint Kitts dan Nevis: 10%
    129. Turkmenistan: 10%
    130. Grenada: 10%
    131. Sudan: 10%
    132. Kepulauan Turks dan Caicos: 10%
    133. Aruba: 10%
    134. Montenegro: 10%
    135. Saint Helena: 10%
    136. Kirgistan: 10%
    137. Yaman: 10%
    138. Saint Vincent and Grenadines: 10%
    139. Niger: 10%
    140. Saint Lucia: 10%
    141. Nauru: 30%
    142. Guinea Khatulistiwa: 13%
    143. Iran: 10%
    144. Libya: 31%
    145. Samoa: 10%
    146. Guinea: 10%
    147. Timor Leste: 10%
    148. Monstserrat: 10%
    149. Chad: 13%
    150. Mali: 10%
    151. Sao Tome dan Príncipe: 10%
    152. Pulau Norfolk: 29%
    153. Gibraltar: 10%
    154. Tuvalu: 10%
    155. Teritori Inggris di Samudra Hindia: 10%
    156. Tokelau: 10%
    157. Guinea-Bissau: 10%
    158. Svalbard dan Jan Mayen: 10%
    159. Pulau Heard dan Kepulauan McDonald: 10%
    160. Réunion: 37%

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Daftar Tarif Timbal Balik Baru Trump untuk Puluhan Negara, Indonesia Jumbo

    Daftar Tarif Timbal Balik Baru Trump untuk Puluhan Negara, Indonesia Jumbo

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal balik yang lebih tinggi bagi puluhan negara dalam konferensi pers pada 2 April 2025. Kebijakan ini menetapkan bahwa semua negara akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sementara negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

    Dikutip dari Bloomberg, Kamis (3/4/2025), pungutan baru ini bersifat tambahan terhadap tarif yang telah berlaku sebelumnya, termasuk pajak 20% terhadap barang-barang Tiongkok yang terkait dengan fentanil. Selain itu, pengecualian untuk barang-barang jangka pendek juga telah dicabut.

    Namun, terdapat beberapa pengecualian dalam kebijakan ini. Kanada dan Meksiko tetap dikenakan tarif yang telah diumumkan sebelumnya. Sementara itu, produk dari sektor utama seperti baja, aluminium, mobil, tembaga, farmasi, semikonduktor, dan kayu tidak termasuk dalam tarif baru ini.

    Barang-barang dari sektor tersebut akan dikenakan tarif sesuai ketentuan yang telah atau akan segera ditetapkan oleh presiden.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

    Daftar Tarif Impor Amerika per Negara dari Presiden AS Donald Trump, April 2025 

    Country
    Country’s Tariff*
    US Reciprocal Tariffs

    Afghanistan
    49%
    10%

    Albania
    10%
    10%

    Algeria
    59%
    30%

    Andorra
    10%
    10%

    Angola
    63%
    32%

    Anguilla
    10%
    10%

    Antigua and Barbuda
    10%
    10%

    Argentina
    10%
    10%

    Armenia
    10%
    10%

    Aruba
    10%
    10%

    Australia
    10%
    10%

    Azerbaijan
    10%
    10%

    Bahamas
    10%
    10%

    Bahrain
    10%
    10%

    Bangladesh
    74%
    37%

    Barbados
    10%
    10%

    Belize
    10%
    10%

    Benin
    10%
    10%

    Bermuda
    10%
    10%

    Bhutan
    10%
    10%

    Bolivia
    20%
    10%

    Bosnia and Herzegovina
    70%
    35%

    Botswana
    74%
    37%

    Brazil
    10%
    10%

    British Indian Ocean Territory
    10%
    10%

    British Virgin Islands
    10%
    10%

    Brunei
    47%
    24%

    Burma
    88%
    44%

    Burundi
    10%
    10%

    Cabo Verde
    10%
    10%

    Cambodia
    97%
    49%

    Cameroon
    22%
    11%

    Cayman Islands
    10%
    10%

    Central African Republic
    10%
    10%

    Chad
    26%
    13%

    Chile
    10%
    10%

    China
    67%
    34%

    Christmas Island
    10%
    10%

    Cocos (Keeling) Islands
    10%
    10%

    Colombia
    10%
    10%

    Comoros
    10%
    10%

    Congo (Brazzaville)
    10%
    10%

    Congo (Kinshasa)
    22%
    11%

    Cook Islands
    10%
    10%

    Costa Rica
    17%
    10%

    Cote d’Ivoire
    41%
    21%

    Curacao
    10%
    10%

    Djibouti
    10%
    10%

    Dominica
    10%
    10%

    Dominican Republic
    10%
    10%

    Ecuador
    12%
    10%

    Egypt
    10%
    10%

    El Salvador
    10%
    10%

    Equatorial Guinea
    25%
    13%

    Eritrea
    10%
    10%

    Eswatini
    10%
    10%

    Ethiopia
    10%
    10%

    EU
    39%
    20%

    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    82%
    41%

    Fiji
    63%
    32%

    French Guiana
    10%
    10%

    French Polynesia
    10%
    10%

    Gabon
    10%
    10%

    Gambia
    10%
    10%

    Georgia
    10%
    10%

    Ghana
    17%
    10%

    Gibraltar
    10%
    10%

    Grenada
    10%
    10%

    Guadeloupe
    10%
    10%

    Guatemala
    10%
    10%

    Guinea
    10%
    10%

    Guinea-Bissau
    10%
    10%

    Guyana
    76%
    38%

    Haiti
    10%
    10%

    Heard and McDonald Islands
    10%
    10%

    Honduras
    10%
    10%

    Iceland
    10%
    10%

    India
    52%
    26%

    Indonesia
    64%
    32%

    Iran
    10%
    10%

    Iraq
    78%
    39%

    Israel
    33%
    17%

    Jamaica
    10%
    10%

    Japan
    46%
    24%

    Jordan
    40%
    20%

    Kazakhstan
    54%
    27%

    Kenya
    10%
    10%

    Kiribati
    10%
    10%

    Kosovo
    10%
    10%

    Kuwait
    10%
    10%

    Kyrgyzstan
    10%
    10%

    Laos
    95%
    48%

    Lebanon
    10%
    10%

    Lesotho
    99%
    50%

    Liberia
    10%
    10%

    Libya
    61%
    31%

    Liechtenstein
    73%
    37%

    Madagascar
    93%
    47%

    Malawi
    34%
    17%

    Malaysia
    47%
    24%

    Maldives
    10%
    10%

    Mali
    10%
    10%

    Marshall Islands
    10%
    10%

    Martinique
    10%
    10%

    Mauritania
    10%
    10%

    Mauritius
    80%
    40%

    Mayotte
    10%
    10%

    Micronesia
    10%
    10%

    Moldova
    61%
    31%

    Monaco
    10%
    10%

    Mongolia
    10%
    10%

    Montenegro
    10%
    10%

    Montserrat
    10%
    10%

    Morocco
    10%
    10%

    Mozambique
    31%
    16%

    Namibia
    42%
    21%

    Nauru
    59%
    30%

    Nepal
    10%
    10%

    New Zealand
    20%
    10%

    Nicaragua
    36%
    18%

    Niger
    10%
    10%

    Nigeria
    27%
    14%

    Norfolk Island
    58%
    29%

    North Macedonia
    65%
    33%

    Norway
    30%
    15%

    Oman
    10%
    10%

    Pakistan
    58%
    29%

    Panama
    10%
    10%

    Papua New Guinea
    15%
    10%

    Paraguay
    10%
    10%

    Peru
    10%
    10%

    Philippines
    34%
    17%

    Qatar
    10%
    10%

    Reunion
    73%
    37%

    Rwanda
    10%
    10%

    Saint Elena
    15%
    10%

    Saint Kitts and Nevis
    10%
    10%

    Saint Lucia
    10%
    10%

    Saint Pierre and Miquelon
    99%
    50%

    Saint Vincent and the Grenadines
    10%
    10%

    Samoa
    10%
    10%

    San Marino
    10%
    10%

    São Tomé and Príncipe
    10%
    10%

    Saudi Arabia
    10%
    10%

    Senegal
    10%
    10%

    Serbia
    74%
    37%

    Sierra Leone
    10%
    10%

    Singapore
    10%
    10%

    Sint Maarten
    10%
    10%

    Solomon Islands
    10%
    10%

    South Africa
    60%
    30%

    South Sudan
    10%
    10%

    Sri Lanka
    88%
    44%

    Sudan
    10%
    10%

    Suriname
    10%
    10%

    Svalbard and Jan Mayen
    10%
    10%

    Syria
    81%
    41%

    Taiwan
    64%
    32%

    Tajikistan
    10%
    10%

    Tanzania
    10%
    10%

    Thailand
    72%
    36%

    Timor-Leste
    10%
    10%

    Togo
    10%
    10%

    Tokelau
    10%
    10%

    Tonga
    10%
    10%

    Trinidad and Tobago
    12%
    10%

    Tunisia
    55%
    28%

    Turkey
    10%
    10%

    Turkmenistan
    10%
    10%

    Turks and Caicos Islands
    10%
    10%

    Tuvalu
    10%
    10%

    Uganda
    20%
    10%

    Ukraine
    10%
    10%

    United Arab Emirates
    10%
    10%

    United Kingdom
    10%
    10%

    Uruguay
    10%
    10%

    Uzbekistan
    10%
    10%

    Vanuatu
    44%
    22%

    Venezuela
    29%
    15%

    Vietnam
    90%
    46%

    Yemen
    10%
    10%

    Zambia
    33%
    17%

    Zimbabwe
    35%
    18%

    NOTE: * Including currency manipulation and trade barriers, according to White House. 

    SOURCE: White House

  • Donald Trump Sebut Indonesia Penghambat Perdagangan AS, Prabowo Biang Keroknya?

    Donald Trump Sebut Indonesia Penghambat Perdagangan AS, Prabowo Biang Keroknya?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden AS Donald Trump mengungkap Indonesia sebagai salah satu penghambat perdagangan Amerika Serikat. Tak sendirian, ada banyak negara lain yang disebut dengan sebutan serupa.

    Diketahui, Trump menyampaikan hal itu melalui Perwakilan Dagang Amerika Serikat (UTSR). Lembaga itu merilis Laporan Estimasi Perdagangan Nasional Tahunan yang di dalamnya tercantum rata-rata tarif yang diterapkan negara yang bersangkutan sehingga menghambat aktivitas Negeri Paman Sam.

    “Tidak ada Presiden Amerika dalam sejarah modern selain Trump yang menyadari betapa luas dan merugikannya hambatan perdagangan luar negeri terhadap AS. Di bawah kepemimpinan Trump, pemerintahan ini bekerja keras untuk mengatasi praktik tidak adil ini, membantu memulihkan keadilan dan mengutamakan pebisnis AS yang bekerja keras di pasar global,” ujar Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, dilansir dari laman Reuters.

    Indonesia penghambat perdagangan AS, gegara Prabowo?

    Alasan Indonesia, termasuk 57 negara lain, dianggap menghambat perdagangan AS adalah peraturan terkait keamanan pangan dan syarat energi terbarukan. Kebijakan lainnya adalah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan di sejumlah negara seperti Meksiko, Argentina, dan Uni Emirat Arab.

    Khusus Indonesia yang kini dipimpin Presiden Prabowo, kebijakan yang membuat AS melabelinya sebagai negara penghambat perdagangan adalah kebijakan impor dan pajak. Selain itu, lisensi impor, produk pertanian, bea cukai, dan akses pasar industri farmasi dinilai menjadi biang keladinya.

    Ada potensi birokrasi yang berbelit terkait peraturan impor barang halal yang diterapkan Indonesia. Hal itu akan semakin menghambat aktivitas perdagangan yang dilakukan Donald Trump.

    “Amerika Serikat khawatir peraturan akreditasi itu menciptakan permintaan dokumen yang berulang-ulang, persyaratan yang semakin memberatkan bagi auditor untuk memenuhi syarat,” demikian menurut dokumen yang dirilis Perwakilan Dagang Amerika Serikat tersebut.

    Presiden Prabowo, Presiden RI. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/sgd/YU

    Daftar negara penghambat perdagangan AS Algeria Angola Argentina Australia Bangladesh Bolivia Brazil Brunei Darussalam Kamboja Kanada Chile China Kolombia Kosta Rika Pantai Gading Republik Dominika Ekuador Mesir El Salvador Ethiopia Ghana Guatemala Honduras Hong Kong India Indonesia Israel Jepang Yordania Kenya Korea Selatan Laos Malaysia Meksiko Selandia Baru Nikaragua Nigeria Norwegia Pakistan Panama Paraguay Peru Filipina Rusia Singapura Afrika Selatan Swiss Taiwan Thailand Tunisia Turki Ukraina Inggris Uruguay Vietnam Liga Arab Uni Eropa Gulf Cooperation Council

    Demikian penjelasan Indonesia pimpinan Prabowo dilabeli negara penghambat perdagangan AS. Sejumlah kebijakan disebut sebagai alasan Donald Trump mengeluarkan kebijakan tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Donald Trump Rilis Daftar 58 Negara yang Dianggap Penghambat Perdagangan AS, Indonesia Masuk – Halaman all

    Donald Trump Rilis Daftar 58 Negara yang Dianggap Penghambat Perdagangan AS, Indonesia Masuk – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, merilis daftar negara dengan kebijakan yang dianggap menghambat aktivitas perdagangan Negeri Paman Sam tersebut.

    Melalui Perwakilan Dagang AS (USTR), ada 58 negara yang dinilai menghambat perdagangan AS, termasuk tiga organisasi antarnegara ataupun regional.

    Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, menuturkan seluruh negara yang masuk daftar tersebut memiliki kebijakan tarif yang menghambat AS dalam melakukan perdagangan.

    Adapun daftar negara tersebut tertuang dalam dokumen bertajuk 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers setebal 370 halaman.

    Greer mengatakan Trump menjadi Presiden AS satu-satunya yang menyadari, banyak negara yang menjadi penghambat AS dalam melakukan perdagangan.

    “Tidak ada Presiden AS dalam sejarah modern selain Trump yang menyadari betapa luas dan merugikannya hambatan perdagangan luar negeri terhadap AS,” katanya, dikutip dari Reuters, Rabu (2/4/2025).

    Dia juga mengatakan, Trump tengah berupaya untuk membantu pebisnis global dari AS atas kebijakan negara yang masuk dalam daftar tersebut lantaran dianggap sebagai praktik yang tidak adil.

    “Di bawah kepemimpinan Trump, pemerintahan ini bekerja keras untuk mengatasi praktik tidak adil ini, membantu memulihkan keadilan dan mengutamakan pebisnis AS yang bekerja di pasar global,” jelasnya.

    Secara teknis, negara yang masuk dalam daftar tersebut dianggap menghambat perdagangan AS lewat berbagai kebijakan seperti aturan tarif hingga aturan lainnya.

    Adapun sejumlah negara ASEAN masuk dalam daftar tersebut seperti Singapura, Malaysia, hingga Filipina. Bahkan, Indonesia turut masuk dalam daftar negara yang dianggap menghambat aktivitas perdagangan AS.

    Tak sampai di situ, sekutu AS, yaitu Israel dan Ukraina pun turut masuk dalam daftar tersebut.

    Sementara, tiga organisasi antarnegara maupun regional yang masuk daftar adalah Liga Arab, Gulf Cooperation Council, dan Uni Eropa.

    Selengkapnya berikut daftar negara dan organisasi antarnegara yang dianggap memiliki kebijakan yang menghambat perdagangan AS:

    Aljazair
    Angola
    Argentina
    Australia
    Bangladesh
    Bolivia
    Brazil
    Brunei Darussalam
    Kamboja
    Kanada
    Chile
    China
    Kolombia
    Kosta Rika
    Pantai Gafding
    Republik Dominika
    Ekuador
    Mesir
    El Savador
    Ethiopia
    Ghana
    Guatemala
    Honduras
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Israel
    Jepang
    Yordania
    Kenya
    Korea Selatan
    Laos
    Malaysia
    Meksiko
    Selandia Baru
    Nikaragua
    Nigeria
    Norwegia
    Pakistan
    Panama
    Paraguay
    Peru
    Filipina
    Rusia
    Singapura
    Afrika Selatan
    Swiss
    Taiwan
    Thailand
    Tunisia
    Turki
    Ukraina
    Inggris
    Uruguay
    Vietnam
    Liga Arab
    Uni Eropa
    Gulf Cooperation Council

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • Demokrasi Lunglai, Partai Teralienasi Nasional 30 Maret 2025

    Demokrasi Lunglai, Partai Teralienasi Nasional 30 Maret 2025

    Demokrasi Lunglai, Partai Teralienasi
    Jurnalis, Mahasiswa S3 Ilmu Politik
    KEMEROSOTAN
    demokrasi di Indonesia sudah terjadi dan terpantau sejak beberapa waktu terakhir. Misalnya, terlihat dari indeks demokrasi Indonesia hasil perhitungan The Economist Intelligence Unit (EIU).
    Sejak tahun 2022 hingga 2024, demokrasi Indonesia terus menunjukkan tren penurunan. Dari 6,71 pada 2022 menjadi 6,5 pada 2023, dan 6,44 pada 2024 dan berada dalam kategori demokrasi cacat (
    flawed democracy
    ).
    V-Dem Institute dalam laporan “Democracy Report 2025” menempatkan Indonesia dalam katagori
    electoral autocracies
    dan meninggalkan kluster “electoral democracies.”
    “Electoral autocracies” dimaknai sebagai sistem pemilu multipartai berlangsung, tapi tidak mencukupi prasyarat minimal untuk terciptanya kebebasan berpendapat dan kebebasan serta keadilan Pemilu.
    Tren penurunan ini diperkirakan akan terus terjadi menyusul
    DPR
    meloloskan
    revisi UU TNI
    yang memberikan ruang lebih besar pada TNI untuk menempati jabatan sipil.
    Pada UU TNI sebelumnya jumlah jabatan sipil yang diperbolehkan hanya sepuluh, kini dilebarkan menjadi 15 posisi, termasuk posisi di Mahkamah Agung dan Jaksa Agung.
    Sayangnya, DPR tidak menyentuh reformasi peradilan militer yang disyaratkan Ketetapan MPR. Meski menduduki jabatan sipil, prajurit TNI berada dalam lingkup peradilan militer.
    Partai
    politik seakan kehilangan legitimasinya di mata rakyat. Partai politik seakan teralienasi dengan kehendak rakyat.
    Situasi dibuktikan dengan maraknya unjuk rasa tanpa henti menolak revisi UU TNI sampai ke kota-kota kecil, seperti Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Garut, Bojonegoro, Tuban. Unjuk rasa bahkan terus berlangsung di bulan puasa.
    Memang menjadi pertanyaan publik: mengapa revisi UU TNI harus dipaksakan diselesaikan dengan target waktu tertentu? Siapa sebenarnya yang mendapat keuntungan?
    Kini, mulai muncul gejala aksi tandingan. Pro dan kontra revisi UU TNI bisa mengarah pada konflik horizontal sebagaimana pernah terjadi pada 1998.
    Di Jakarta dan Yogyakarta, ibu-ibu turun ke lapangan dengan nama Suara Ibu Indonesia. Guru besar Universitas Indonesia Prof Dr Sulistyowati Irianto antara lain ikut turun ke jalan mengecam aksi kekarasan yang dilakukan aparat terhadap pengunjuk rasa.
    Tren teralienasinya
    partai
    politik dengan pemilihnya menunjukkan oligarki tumbuh kuat di tubuh partai politik.
    Partai politik sangat tergantung pada ketua umum partainya dan menghilangkan suara-suara anggota partai politik, apalagi suara rakyat.
    Kepentingan rakyat telah ditinggalkan ketika partai politik berhasil meraih suara rakyat dan duduk di parlemen.
    Situasi seperti sekarang seakan mengarah pada industrialisasi politik. Partai politik dikelola sebagaimana korporasi di mana ketua umum partai adalah Chief Executive Officer (CEO), bisa berunding menempatkan anggotanya sebagai menteri, duta besar ataupun komisaris BUMN.
    Gejala elitisme di tubuh partai politik mempertontonkan oligarki di dalam partai politik. Sistem kepartaian telah menciptakann elitisme yang ditandai terputusnya hubungan antara wakil rakyat dan rakyat, penerima mandat dan pemberi mandat, pemilih dan yang dipilih.
    Tren ini telah dibaca Robert Michel pada 1911 dalam buku “Iron Law of Oligarchy”. Tren ini mengingatkan pada perkataaan Louis XIX di Perancis, “negara adalah aku”. Jika Raja telah bersabda, maka semua panglima akan bekerja untuknya.
    Ketika dalam tubuh partai politik terbangun elitisme, di dalam lembaga DPR pun terbangun, super elite, sosok yang sangat berkuasa dan menguasai pimpinan partai-partai politik lain.
    Sosok ini telah “menguasai” anggota-anggota DPR untuk tunduk dan patuh menggolkan agenda legalisme otokratis.
    Legalisme otokrasi adalah upaya merekayasa penyelenggaraan negara melalui mekanisme hukum sebagaimana diteorikan Letvisky dan Ziblatt, dua guru besar Harvard University dalam buku
    How Democracies Die
    .
    Undang-undang yang diproduksi semata-mata disiapkan agar kekuasaan bisa mengkonsolidasikan dirinya. Itu tampak jelas dengan disahkannya UU Kementerian Negara, UU Dewan Pertimbangan Presiden, UU BUMN, dan UU TNI.
    Sementara UU Perampasan Aset yang dituntut publik tidak mendapatkan tempat di mata elite partai politik karena tidak menguntungkannya. Stasiun televisi bahkan harus mengoreksi diskusi soal UU Perampasan Aset.
    Situasi politik seperti sekarang tercipta karena praktik demokrasi “doltinuku” atau “demoracy for sale” yang diteorikan Aspinall.
    Kelemahan elite partai politik yang terkait dengan kasus hukum, justru menjadi alat sandera politik untuk kepentingan kekuasaan.
    Publik masih ingat bagaimana elite politik tersangkut kasus hukum tetap aman-aman saja, sejauh berada dalam lingkup kekuasaan.
    Namun sebaliknya, mereka yang bersuara keras, tapi punya cacat hukum, harus berhadapan dengan hukum.
    Praktik seperti ini pernah dilakukan Oscar Bonavides, diktator Peru, 1933-1939. “For my friends, everything. For my enemies, the law.” (Untuk teman-teman saya, segalanya. Untuk musuhku, hukum).
    Bukankah situasi itulah yang sedang dihadapi bangsa ini? Bangsa yang tengah berada di simpang jalan, antara negara kekuasaan dan negara demokrasi konstitusional?
    Pemimpin populis melakukan apa yang Thomas Power (2020: 298) atau Nancy Bermeo (2016) sampaikan dalam jurnal “Democracy Backsliding” sebagai
    the executive weaponization of law enforcement
    .
    Penegakan hukum sebagai senjata politik oleh kekuasaan eksekutif dilaksanakan sepenuhnya dengan sangat selektif.
    Terhadap elite politik yang mau beraliansi dengan pemimpin populis, hukum tidak ditegakkan sekalipun mereka berlumuran dengan kejahatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Asalkan loyal dan tunduk pada kehendak kekuasaan, mereka memperoleh proteksi hukum.
    Terjadinya disfungsi partai politik tercermin pada kemandulan DPR sebagai lembaga pengawas. DPR seakan menutup mata maraknya unjuk rasa yang disertai dengan kekerasan.
    DPR seakan tak melihat bagaimana praktik rangkap jabatan menteri dan wakil menteri sebagai komisaris BUMN, didiamkan padahal jelas-jelas melanggar UU Kementerian Negara.
    Entah apa tafsir DPR terhadap pasal 23 UU Kementerian Negara yang dirumuskan DPR sebagai berikut:
    Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
    Berapa banyak menteri atau wakil menteri yang rangkap jabatan? Dan, mengapa DPR diam saja?
    Apakah DPR tidak mempunyai data yang sudah sangat terbuka atau memang pura-pura tidak tahu karena ada konflik kepentingan di dalam tubuhnya?
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rio Tinto Bangun Pusat SDM Pertambangan Mongolia

    Rio Tinto Bangun Pusat SDM Pertambangan Mongolia

    Bisnis.com, JAKARTA – Rio Tinto Mining Corporation (Rio Tinto) bakal mengembangkan sumber daya manusia (SDM) Mongolia di sektor pertambangan lewat peluncuran South Gobi Underground Mass Mining Institute (SGUMMI). Langkah tersebut dilakukan lewat kerja sama dengan University of Queensland.

    South Gobi Underground Mass Mining Institute (SGUMMI) menawarkan program pelatihan kelas dunia yang komprehensif yang dirancang untuk para profesional pertambangan lokal dan internasional yang memanfaatkan tambang tembaga Oyu Tolgoi sebagai pusat pelatihan praktis. 

    Di Monngolia dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah mahasiswa yang belajar di bidang teknik pertambangan, yang menyebabkan kekurangan profesional pertambangan yang sangat terampil. Oleh karena itu, pembentukan program pelatihan tambang bawah tanah ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan dalam industri dan mengangkat industri pertambangan Mongolia di panggung global.

    “Saya berterima kasih atas peluncuran South Gobi Underground Mass Mining Institute yang didedikasikan untuk melatih para profesional pertambangan Mongolia dan asing yang kompetitif secara global,” kata Presiden Mongolia Khurelsukh Ukhnaa, seperti dikutip dari keterangan resmi Rio Tinto, Kamis (27/3/2025), 

    Chief Executive Officer (CEO) Rio Tinto Jakob Stausholm mengatakan bahwa Oyu Tolgoi adalah tambang Mongolia kelas dunia, yang dibangun oleh lebih dari 20.000 orang Mongolia.

    “Ini adalah prestasi luar biasa dalam bidang teknik, kemajuan teknologi, dan standar keselamatan – keterampilan dan pengetahuan yang akan terus kami kembangkan secara lokal dengan pendirian Institut Pertambangan Massal Bawah Tanah South Gobi,” ujarnya.

    Tambang Oyu Tolgoi akan menjadi tempat pelatihan utama bagi kelompok pertama, yang tahun ini menyambut beragam kelompok yang terdiri dari 28 peserta dari berbagai organisasi. Sementara itu, Universitas Queensland akan bertanggung jawab atas pengelolaan Institut, serta mengembangkan dan menyampaikan kurikulum.

    Kurikulum SGUMMI berfokus pada mata kuliah teknik inti, seperti pertambangan bawah tanah, geoteknik, dan teknik pertambangan, dengan topik-topik tertentu yang dipilih untuk mengatasi tuntutan industri dan kekurangan keterampilan. Akademisi dan pakar pertambangan terkemuka berkolaborasi dalam pengembangan dan penyampaian pelatihan. 

    Mulai 2026, institut tersebut akan terbuka bagi perusahaan pertambangan lokal dan internasional untuk pelatihan. Pada tahun ketiga, Institut ini bertujuan untuk mendapatkan akreditasi dari universitas pertambangan yang diakui secara global.

    Selain meningkatkan pengembangan keterampilan, institut ini akan membangun dirinya sebagai pusat strategis untuk pendidikan pertambangan di Asia, yang akan memberi manfaat bagi masyarakat pertambangan Mongolia setempat dan berkontribusi pada tenaga kerja pertambangan global.

    KELAS DUNIA

    Pada 2022, Rio Tinto memperkirakan tambang Oyu Tolgoi ke depan bakal menjadi tambang tembaga kelima terbesar dunia ketika tambang bawah tanah mereka beroperasi secara penuh. Tambang ini diproyeksi bakal memproduksi 500.000 ton tembaga per tahun pada 2028 hingga 2036. Jumlah ini sama dengan produksi Freeport McMoRan Inc. di tambang Cerro Verde, Peru.

    Dengan beroperasinya tambang bawah tanah tersebut, maka tambang Oyu Tolgoi bakal menjadi tambang tembaga terbesar keempat dunia setelah Escondida, Grasberg, dan Collahuasi pada 2026–2030 dengan produksi tembaga sebesar 510.000 ton.

    Adapun, penambangan terbuka di Oyu Tolgoi dimulai pada 2011, sedangkan konsentrator tembaga, kompleks industri terbesar yang pernah dibangun di Mongolia, mulai memproses bijih tambang menjadi konsentrat tembaga pada 2013. Infrastruktur saat ini di Oyu Tolgoi akan memungkinkan tambang tersebut beroperasi selama beberapa dekade mendatang.

    Pada Maret 2023, produksi bawah tanah dimulai di Oyu Tolgoi, menjadikannya bisnis tembaga terintegrasi permukaan dan bawah tanah berkinerja tinggi dan salah satu produsen tembaga terpenting di dunia.

    Pada aset tembaga di Oyu Tolgoi Pemerintah Mongolia menggenggam kepemilikan 34% dan Rio Tinto memiliki kepemilikan 66%. Rio Tinto mengelola operasi pertambangan ini atas nama para pemilik.

  • Kejahatan Melonjak, Menteri Dalam Negeri Peru Dicopot

    Kejahatan Melonjak, Menteri Dalam Negeri Peru Dicopot

    Jakarta –

    Kongres Peru memutuskan untuk memberhentikan menteri dalam negeri negara itu karena kegagalannya untuk mengendalikan lonjakan tindak kejahatan kekerasan setelah pembunuhan seorang penyanyi populer.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (22/3/2025), para anggota parlemen memberikan suara dengan 79 suara mendukung dan 11 suara menentang untuk mencopot Juan Jose Santivanez dari jabatannya karena “tanggung jawab politiknya dan ketidakmampuannya untuk mengatasi gelombang ketidakamanan warga yang dihadapi negara itu.”

    Sebanyak 20 anggota parlemen abstain.

    Pemecatan menteri itu terjadi di tengah meningkatnya kemarahan di negara Amerika Selatan itu setelah penyanyi populer Paul Flores, 39, ditembak mati pada hari Minggu lalu oleh pembunuh bayaran, yang menyerang bus turnya setelah konser di luar ibu kota Peru, Lima.

    Flores yang merupakan vokalis grup band Armonia 10, sebelumnya telah diancam akan dibunuh oleh sebuah kelompok kriminal jika band tersebut tidak membayar uang perlindungan.

    Mosi tidak percaya terhadap menteri dalam negeri tersebut disampaikan beberapa jam sebelum aksi demonstrasi yang direncanakan di Lima untuk menuntut tindakan lebih lanjut dari pemerintah terhadap pemerasan dan pembunuh bayaran, termasuk pengunduran diri Santivanez.

    Sebelumnya pada hari Senin lalu, pemerintah Peru mengumumkan keadaan darurat selama sebulan di ibu kota untuk memungkinkan pengerahan tentara, guna membantu polisi menindak kejahatan terorganisir.

    Lihat juga Video Penampakan 1 Ton Kokain Siap Kirim Tujuan Meksiko yang Disita Polisi Peru

    Pemerasan — bagian dari gelombang kejahatan yang telah menyebar ke banyak negara Amerika Latin yang sebelumnya dianggap relatif aman — telah mencapai proporsi yang mengkhawatirkan di Peru.

    Seluruh kawasan hidup dalam ketakutan terhadap geng, termasuk geng transnasional seperti Tren de Aragua yang berbasis di Venezuela, yang mengancam para pengemudi bus, pemilik toko, penata rambut, dan bahkan guru jika mereka tidak membayar uang perlindungan.

    Presiden Dina Boluarte memiliki waktu 72 jam untuk menunjuk menteri dalam negeri baru untuk menggantikan Santivanez.

    Lihat juga Video Penampakan 1 Ton Kokain Siap Kirim Tujuan Meksiko yang Disita Polisi Peru

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 7 Film Kartun Karakter Beruang yang Bikin Anak Ketawa dan Betah Nonton

    7 Film Kartun Karakter Beruang yang Bikin Anak Ketawa dan Betah Nonton

    Jakarta, Beritasatu.com – Beruang adalah salah satu hewan favorit dalam dunia kartun karena sifatnya yang lucu, menggemaskan, dan sering kali penuh kejutan yang cocok untuk anak. Dalam banyak film dan serial animasi, beruang digambarkan sebagai karakter yang baik hati, penasaran, dan suka bertualang. 

    Tak jarang, mereka juga menjadi sahabat bagi manusia atau hewan lain, menciptakan kisah-kisah yang seru dan penuh pelajaran berharga. Dari yang hidup di hutan hingga yang tinggal di dunia fantasi, karakter beruang dalam kartun selalu berhasil mencuri perhatian anak-anak dengan tingkah mereka yang lucu dan menghibur.

    Ada banyak judul populer yang menampilkan petualangan beruang dalam berbagai situasi yang menarik, dari perjalanan mencari madu hingga menyelamatkan teman-teman mereka dari bahaya. Berikut adalah 7 film kartun karakter beruang populer yang wajib ditonton anak-anak!

    Film Kartun dengan Karakter Beruang

    1. Boonie Cubs

    Boonie Cubs adalah prekuel dari Boonie Bears yang menceritakan masa kecil Briar dan Bramble di Pine Tree Kindergarten. Kartun ini penuh dengan petualangan seru dan mengajarkan banyak nilai kehidupan seperti persahabatan, kerja sama, dan keberanian. Dengan animasi yang menarik dan cerita yang ringan, Boonie Cubs sangat cocok untuk anak-anak.

    Kartun ini dapat disaksikan di BTV setiap hari pada dua waktu yang cocok untuk anak-anak. Episode pertama tayang pukul 09.15 WIB, menjadi tontonan yang pas untuk memulai hari dengan penuh semangat bersama Briar dan Bramble. Sementara itu, episode kedua hadir pukul 16.45 WIB, menjadikannya pilihan ideal untuk menemani waktu istirahat sore dengan hiburan yang sekaligus edukatif.

    2. We Bare Bears

    Kartun ini mengikuti kehidupan tiga beruang bersaudara, yaitu Grizzly, Panda, dan Ice Bear, yang berusaha beradaptasi dengan dunia manusia. Dengan humor yang khas dan cerita yang menyentuh, We Bare Bears menjadi salah satu kartun favorit di berbagai kalangan usia. Kartun ini mengajarkan tentang persahabatan, kebaikan, dan pentingnya menjadi diri sendiri.

    3. Winnie the Pooh

    Siapa yang tidak kenal dengan Winnie the Pooh? Beruang kuning pencinta madu ini sudah menjadi ikon dalam dunia animasi. Dalam setiap petualangannya di Hundred Acre Wood bersama teman-temannya seperti Tigger, Piglet, dan Eeyore, Winnie the Pooh selalu membawa cerita yang menghangatkan hati dan penuh dengan pelajaran berharga.

    4. Paddington Bear

    Paddington adalah beruang dari Peru yang tinggal di London bersama keluarga Brown. Film ini mengisahkan perjalanan Paddington dalam beradaptasi dengan lingkungan barunya dan menghadapi berbagai tantangan dengan kebaikan dan optimisme. Paddington Bear adalah film yang cocok ditonton bersama keluarga karena mengandung pesan moral yang kuat.

    5. Masha and the Bear

    Kartun asal Rusia ini mengisahkan persahabatan unik antara Masha, seorang gadis kecil yang ceria dan usil, dengan seekor beruang yang sabar dan baik hati. Setiap episodenya penuh dengan kelucuan dan petualangan menarik. Kartun ini juga mengajarkan anak-anak tentang nilai persahabatan dan kesabaran.

    6. Grizzly and the Lemmings

    Kartun ini bercerita tentang Grizzly, seekor beruang besar yang sering diganggu oleh kawanan lemming kecil yang usil. Dengan aksi yang lucu dan penuh kejutan, kartun ini sangat menghibur dan cocok untuk anak-anak yang menyukai cerita penuh komedi.

    7. Brother Bear

    Film animasi produksi Disney ini menceritakan perjalanan seorang pemuda bernama Kenai yang berubah menjadi beruang. Dalam perjalanannya, ia belajar tentang arti kasih sayang, keluarga, dan menghormati alam. Dengan animasi yang indah dan cerita yang menyentuh, Brother Bear adalah film yang sarat akan pesan moral.

    Itulah 7 film kartun karakter beruang yang populer dan wajib ditonton anak-anak. Selain menghibur, film-film ini juga memberikan banyak pelajaran berharga tentang kehidupan, persahabatan, dan kebaikan. Jadi, mana yang menjadi favorit anak Anda?

    Agar tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai film kartun anak di BTV, pastikan untuk mengikuti akun media sosial resmi mereka di Instagram, TikTok, Facebook, dan X dengan nama pengguna @btvidofficial. Selain itu, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube @BeritaSatuChannel agar dapat menyaksikan petualangan seru dari Boonie Cubs, serta berbagai tayangan menarik lainnya!

  • Usai Tepis Kabar Mundur, Airlangga Lapor 4 Hal Ini ke Prabowo

    Usai Tepis Kabar Mundur, Airlangga Lapor 4 Hal Ini ke Prabowo

    Jakarta –

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menepis isu miring soal mundurnya dia dari Kabinet Merah Putih. Dia menegaskan dirinya masih berkonsentrasi bekerja dengan Prabowo dan Kabinet Merah Putih dan tak memiliki rencana untuk mundur.

    Hal ini diungkapkan Airlangga saat mau melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dia melakukan pertemuan sendiri dan Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Pertama, saya tetap bekerja konsentrasi bekerja dan tidak ada rencana mundur,” tegas Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

    Airlangga sendiri mengakui dirinya melaporkan beberapa hal ke Prabowo dalam pertemuannya sore kemarin. Laporan-laporan itu diungkapkan Airlangga di akun Instagram resmi @airlanggahartarto_official. Berikut ini ulasannya:

    1. Perkembangan Ekonomi Terkini
    Saat melakukan pertemuan dengan Prabowo, Airlangga memaparkan pertumbuhan ekonomi secara spasial relatif baik bagi Indonesia. Tingkat inflasi sampai Februari juga masih rendah di mana core inflation-nya positif.

    “Indeks keyakinan konsumen PMI pada Februari tercatat tinggi di angka 53,6, pertumbuhan kredit Januari sebesar 10,3 persen, dan cadangan devisa akhir Februari juga berada pada level tinggi,” beber Airlangga dikutip dari Instagramnya, Rabu (19/3/2025).

    “Terkait kondisi perekonomian nasional, saya sampaikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat,” tegasnya.

    Selain itu, neraca perdagangan Indonesia hingga Februari 2025 juga tercatat surplus sebesar US$ 6,61 miliar, dengan nilai ekspor tertinggi mencapai US$ 14 miliar pada Februari.

    2. Lapor Pengembangan KEK
    Dia juga melaporkan perkembangan terkini terkait rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK). Prabowo, kata Airlangga, telah memberi atensi khusus terhadap kerja sama Two Countries Twin Parks antara Indonesia dengan otoritas Fujian, China.

    “Kerja sama tersebut akan mendorong investasi industri di KEK Batang dengan rencana investasi sebesar Rp 16 triliun,” papar Airlangga.

    Dirinya juga melaporkan perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa, Batam, dan Singhasari, Jawa Timur.

    3. Rencana Perluasan KUR
    Airlangga juga mendapatkan tugas dari Prabowo untuk melakukan optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mendorong pembiayaan sektor produktif di tengah masyarakat.

    Dia menjelaskan akan ada revisi Keputusan Presiden sebagai beleid KUR untuk mengakomodir beberapa perbaikan.

    “Bapak Presiden minta agar sektor produktifnya ditingkatkan dan tentunya nanti akan ada revisi mengenai Kepres, mengenai KUR di mana komitenya akan membunyikan itu,” sebut Airlangga.

    4. Kerja Sama Internasional
    Terakhir, Airlangga melaporkan progres sejumlah kerja sama perdagangan internasional. Di antaranya, persiapan finalisasi perjanjian kerja sama dengan Eurasian Economic Union (EAEU) yang melibatkan Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan.

    Selain itu pemerintah juga sedang memulai proses aksesi Indonesia ke dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

    “Dengan menindaklanjuti akses CPTPP diharapkan kita dapat membuka pasar untuk Meksiko, Kanada, Peru, dan Inggris,” pungkas Airlangga.

    (hal/rrd)