Negara: Perancis

  • AS Sebut Arab Saudi akan Jadi Tuan Rumah Perundingan Damai Sudan

    AS Sebut Arab Saudi akan Jadi Tuan Rumah Perundingan Damai Sudan

    Jakarta

    Pihak Amerika Serikat (AS) mengatakan Arab Saudi akan menjadi tuan rumah perundingan damai di Sudan dalam tiga waktu ke depan. Perundingan ini berlangsung selama tiga pekan untuk mengupayakan gencata senjata di Sudan.

    Dilansir AFP, diskusi tersebut, yang akan diadakan di kota pelabuhan Jeddah, Arab Saudi, pada Senin (22/4). Konferensi internasional itu didukung Perancis di Paris yang mengumpulkan lebih dari dua juta euro untuk Sudan.

    Selama lebih dari setahun, negara Afrika timur laut ini dilanda konflik antara tentara Sudan dan pasukan paramiliter. Konflik itu merupakan sebuah kondisi yang parah hingga disebut PBB sebagai “salah satu bencana kemanusiaan terburuk dalam sejarah.”

    “Mengingat urgensi perdamaian, kami menyambut baik keputusan Arab Saudi untuk memulai kembali perundingan Jeddah dalam tiga minggu ke depan,” tulis Tom Perriello, utusan khusus AS untuk Sudan, di X pada hari Senin.

    Departemen Luar Negeri AS pada hari Selasa menyerukan kepada tentara dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) untuk “berunding dengan itikad baik menuju gencatan senjata.”

    Mesir, Uni Emirat Arab, Uni Afrika dan blok perdagangan IGAD Afrika Timur akan bermitra dalam memfasilitasi perundingan tersebut, kata juru bicara Departemen Luar Negeri.

    Amerika Serikat dan Arab Saudi telah mendukung beberapa putaran perundingan di Jeddah namun tidak membuahkan hasil.

    Sejak itu, puluhan ribu orang terbunuh dan lebih dari 8,5 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Apple Podcast di iOS 17.4 Kini Dibekali Fitur Transkrip

    Apple Podcast di iOS 17.4 Kini Dibekali Fitur Transkrip

    Jakarta

    Apple baru saja merilis iOS 17.4 untuk pengguna iPhone seluruh dunia. Pembaruan ini membawa fitur transkripsi di Apple Podcast.

    Dengan transkrip, pengguna dapat membaca teks lengkap dari sebuah episode dan mencari kata atau frasa tertentu di episode. Pengguna dapat pula ketuk teks untuk memutar podcast dari titik tersebut di episode tersebut. Ketika sebuah episode bermain, setiap kata disorot sesuai ucapan ini sehingga mudah diikuti.

    “Membawakan transkrip di Apple Podcasts bergantung pada komitmen Apple untuk membuat produk dan layanan untuk semua orang,” kata Sarah Herrlinger, Senior Director, Global Accessibility Policy & Initiatives Apple dikutip dari keterangan resmi. “Kami senang membuat transkrip secara luas tersedia untuk semua orang, menambahkan lapisan aksesibilitas tambahan ke pengalaman Podcast.”

    Hadirnya transkrip dapat meningkatkan pengalaman podcast pengguna dalam berbagai cara, membantu menangkap setiap kata dari host favorit mereka, mempelajari bahasa baru, dan lebih mudah menemukan fakta yang didengar dalam suatu episode, kata perusahaan

    Pengguna akan dapat mengakses transkrip episode dari sudut kiri bawah pada layar Now Playing. Lantaran dibuat untuk memperkuat aksesibilitas, pengguna yang tuli atau sulit mendengar dapat mengakses transkrip tanpa harus menekan play.

    Tak sampai di situ, kontras huruf dan warna dirancang untuk membuat teks bentuk panjang. Tujuannya agar lebih mudah untuk dipindai dan dibaca.

    Saat ini fitur transkrip di Apple Podcast baru tersedia dalam bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, dan Jerman. Transkrip akan secara otomatis tersedia untuk episode baru tak lama setelah diterbitkan. Episode yang diterbitkan sebelumnya akan diterjemahkan seiring waktu.

    Untuk menikmati Transkrip di Apple Podcast, pengguna musti mengupdate iOS 17.4 dan iPadOS 17. 4. Caranya buka Settings > General > Software Update.

    Selain transkrip di Apple Podcast, iOS 17.4 menyertakan fitur baru berikut ini:

    Emoji baru termasuk jamur, burung phoenix, jeruk nipis, rantai putus, dan kepala menggeleng.

    Pengenalan musik memungkinkan pengguna menambahkan lagu yang telah dikenali ke Daftar Putar dan Perpustakaan Apple Music, serta Apple Music Classical.

    Siri memiliki opsi baru untuk mengumumkan pesan yang diterima dalam bahasa apa pun yang didukung.

    Kesehatan Baterai di Pengaturan menunjukkan jumlah siklus baterai, tanggal pembuatan, dan penggunaan pertama kali pada model iPhone 15 dan iPhone 15 Pro.

    Di Messages, pengguna dapat ubah ukuran dan tempelkan emoji apa pun pada percakapan untuk bereaksi terhadap pesan atau mengirim sebagai tanggapan sebaris.

    Saat mengedit foto, ketuk Edit > Markup > Tambah Stiker untuk menambahkan stiker emoji apa pun ke foto .

    (afr/afr)

  • Putin Sesumbar Senjata Rusia Lebih Unggul dari NATO

    Putin Sesumbar Senjata Rusia Lebih Unggul dari NATO

    Moskow

    Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan bahwa negaranya lebih unggul dari NATO. Dalam pernyataan ini, keunggulan yang dimaksud adalah keunggulan dalam sistem persenjataan.

    Putin menyatakan bahwa walaupun saat ini Rusia menggunakan senjata era Uni Soviet, hal itu tidak berarti senjata yang dimiliki Rusia lebih rendah daripada NATO. Hal ini diungkapkan Putin saat melakukan pertemuan dengan para pekerja industri di Tula, Rusia seperti dilansir detikINET dari Newsweek, Jumat (9/2/2024).

    “Jika kita membandingkan persenjataan, NATO lebih modern dan (Rusia) menggunakan persenjataan periode terakhir era Soviet, dalam beberapa mungkin persenjataan kita lebih rendah, tetapi tidak selalu,” ungkap Putin.

    Ia mengklaim bahwa jika Rusia menggunakan persenjataan terbaru, maka mereka jauh lebih unggul. Putin juga mengungkapkan bahwa industri pertahanan Rusia menunjukan peningkatan kecepatan dan kualitas kerja yang baik. Beberapa hasil industri tersebut adalah rudal, kendaraan lapis baja dan segala sesuatu yang digunakan di medan perang.

    Putin juga mengklaim bahwa perang Rusia-Ukraina telah memberi efek positif pada ekonomi Rusia. Hal ini karena terdapat lebih dari setengah juta lapangan juta pekerjaan di industri pertahanan. “Dalam satu setengah tahun terakhir saja, 520.000 pekerjaan baru telah diciptakan di bidang pertahanan,” katanya.

    Kantor Berita Perancis (AFP) melaporkan bahwa Rusia telah meningkatkan industri pertahanan mereka dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini memang memberi dorongan finansial terhadap ekonomi Rusia yang sempat terpukul akibat sanksi negara-negara Barat.

    Pada September 2023, rancangan anggaran Kementerian Keuangan Rusia 2024 untuk sektor pertahanan melonjak 68 persen. Total, Rusia menganggarkan USD 111 miliar atau Rp 1.745 triliun untuk sektor pertahanan.

    (fyk/fay)

  • Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

    Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

    Jakarta, CNN Indonesia

    Permintaan Indonesia bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) terganjal restu Israel yang tengah menerima kritikan keras atas serangan militernya di Gaza.

    Dilansir Nikkei Asia, Minggu (4/2), Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, keberadaan Israel di klub negara-negara maju memberikan dampak bagi dalam negeri.

    OECD mempunyai 38 anggota termasuk negara-negara di Amerika Utara dan Eropa serta Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan Chili.

    Sejak didirikan pada 1961, jumlah negara anggotanya secara bertahap bertambah.

    Disebut sebagai lembaga pemikir terbesar di dunia, OECD merekomendasikan kebijakan ekonomi bagi anggotanya dan memiliki pengaruh besar terhadap pembuatan peraturan internasional, seperti perpajakan.

    Sumber diplomatik mengatakan Israel keberatan memulai proses aksesi Indonesia pada pertemuan duta besar OECD pada Senin dan Selasa (5 dan 6 Februari 2024).

    Israel memang tidak serta merta menentang keanggotaan Indonesia, tetapi dikatakan bahwa situasi di Timur Tengah dan kurangnya hubungan diplomatik sebagai alasannya. Karena memerlukan kebulatan suara di antara negara-negara anggotanya untuk mengambil keputusan, maka OECD tidak dapat memulai proses aksesi tanpa persetujuan Israel.

    Israel dan anggota OECD lainnya siap untuk melanjutkan diskusi. Tahun ini menandai peringatan 60 tahun keanggotaan Jepang dalam kelompok tersebut, dan Negeri Sakura tersebut akan memimpin pertemuan dewan menteri yang dijadwalkan pada Mei 2024.

    Tujuannya adalah untuk menyelesaikan proses aksesi Indonesia pada saat pertemuan dewan tersebut, yang diperkirakan akan dihadiri oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.

    Bergabungnya Indonesia sebagai anggota telah lama dinantikan oleh Jepang dan sekretariat OECD.

    Sebab, Jepang telah meluncurkan Program Regional Asia Tenggara OECD pada 2014, yang diusulkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe saat itu, dan sangat mendukung upaya Indonesia dan negara-negara lain untuk bergabung.

    Indonesia telah melakukan persiapan matang untuk bergabung dengan OECD. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan sudah bertemu dengan para pemimpin Belanda, Perancis dan Italia di sela-sela KTT G20 pada September 2023 untuk mencari dukungan bagi keanggotaan OECD.

    Pada November, Jokowi juga mengunjungi AS dan mendapatkan dukungan dari Presiden Joe Biden untuk memulai proses tersebut.

    (ldy/sfr)

  • Akankah Eropa Mengembalikan Artefak Asia yang Dijarah?

    Akankah Eropa Mengembalikan Artefak Asia yang Dijarah?

    Paris

    Selama kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet ke Prancis pada bulan Januari, Presiden Emmanuel Macron menjanjikan dukungan untuk mengembalikan lebih banyak artefak Khmer dan bantuan teknis untuk memperluas Museum Nasional Kamboja.

    Macron sering disebut-sebut sebagai pemimpin Eropa pertama yang menyuarakan tuntutan lama dari negara-negara Asia untuk mengembalikan barang antik hasil penjajahan. Pada 2017, Macron memberikan pidato yang menyebut dirinya akan “melakukan segala kemungkinan” untuk mengembalikan warisan yang dijarah oleh kolonial Perancis.

    Beberapa bulan sebelumnya, Musee Guimet di Paris, museum nasional Prancis untuk seni Asia, setuju untuk mengembalikan kepala dan badan patung Khmer abad ketujuh, yang diambil pada tahun 1880-an, ke Kamboja dengan perjanjian pinjaman selama lima tahun.

    Pada 2017, Berlin mengikuti langkah tersebut dan setuju untuk mengembalikan artefak yang diambil selama genosida di awal abad ke-20 ke negara Namibia di Afrika bagian selatan.

    Sementara itu pada Juli 2023, dua museum di Belanda, termasuk Rijksmuseum, menyerahkan kembali ratusan artefak ke Indonesia dan Sri Lanka, bekas jajahan Belanda.

    Museum mempertimbangkan pengembalian artefak yang dijarah

    Pada Januari, pemerintah Jerman dan Prancis sepakat untuk menghabiskan €2,1 juta (sekitar Rp35,8 miliar) untuk meninjau benda-benda warisan Afrika yang ada di koleksi museum nasional mereka, dan ada rumor bahwa mungkin ada skema serupa untuk artefak Asia.

    Gelombang baru seruan pengembalian barang antik yang dicuri dimulai pada Desember 2023 ketika Metropolitan Museum of Art di New York akan mengembalikan 14 patung ke Kamboja dan dua patung ke Thailand yang diperoleh dari pedagang seni Inggris Douglas Latchford, yang didakwa dengan perdagangan barang antik yang dijarah pada 2019.

    Apa dasar hukum pengembalian artefak?

    Konvensi UNESCO tahun 1970 tentang Sarana Pelarangan dan Pencegahan Impor, Ekspor, dan Pengalihan Kepemilikan Benda-benda Budaya secara Ilegal merupakan sumber hukum utama ketika suatu negara mengklaim kepemilikannya dikembalikan.

    Namun, konvensi ini “tidak berlaku secara retrospektif sehingga tidak mencakup fase puncak kolonialisme,” menurut pernyataan German Lost Art Foundation, sebuah LSM.

    “Terlebih lagi, sejumlah besar negara perlu terlibat dalam perjanjian semacam itu. Sejak abad ke-15, hampir setiap wilayah di dunia telah menjadi bagian dari struktur kolonial, setidaknya untuk jangka waktu tertentu,” tambahnya.

    “Dengan demikian, benda dan koleksi budaya yang dibawa ke Eropa berasal dari berbagai konteks perolehan yang berbeda, yang masing-masing berpotensi melibatkan bentuk penanganan tertentu.”

    Akibatnya, beberapa pemerintah Eropa telah mengusulkan undang-undang nasional untuk menentukan nasib artefak di museum mereka.

    Tahun lalu, pemerintah Austria mengatakan akan mengusulkan undang-undang yang mengatur pengembalian benda-benda di museum nasional yang diperoleh kolonialisme pada Maret 2024.

    Pada saat itu, Weltmuseum di Wina mengakui bahwa banyak dari 200.000 objek yang dimilikinya mungkin sesuai dengan kriteria tersebut, termasuk barang antik dari Asia Tenggara.

    Namun, undang-undang serupa yang diusulkan di negara lain kandas karena adanya oposisi politik. Sementara itu, museum-museum di Eropa enggan mengembalikan beberapa koleksinya yang lebih berharga.

    Belanda meminta maaf atas perannya dalam perdagangan budak

    Tahun lalu, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte secara resmi meminta maaf atas pendudukan Belanda di Indonesia sebulan sebelum dua museum Belanda mengembalikan artefak yang dijarah ke Jakarta.

    “Ini adalah momen untuk menatap masa depan,” kata Gunay Uslu, Menteri Luar Negeri Belanda untuk Kebudayaan dan Media, pada saat itu, seraya menambahkan bahwa kepulangan ini akan melahirkan “masa kerja sama yang lebih erat dengan Indonesia” dalam bidang penelitian dan pertukaran akademis.

    Menurut Shapiro, jika museum-museum Eropa mengembalikan lebih banyak koleksinya, hal ini akan “mewakili langkah monumental menuju strategi soft power yang lebih besar di kawasan, terutama ketika tampaknya masih ada sisa sentimen anti-kolonial”.

    Namun, tambahnya, jika Eropa ingin mendapatkan pujian yang sama seperti Amerika Serikat di Asia Tenggara karena mengembalikan artefak, mereka harus “memperlihatkan upaya mereka secara lebih terbuka dan bersedia bekerja sama” dengan pemerintah di kawasan tersebut dalam penyelidikan mereka.

    (rs/ha)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mengapa Thailand Tidak Pernah Dijajah?

    Mengapa Thailand Tidak Pernah Dijajah?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Jepang dan Thailand adalah negara di Asia yang tidak pernah merasakan kolonialisme atau penjajahan Eropa.

    Dilansir dari National Geographic, kolonialisme didefinisikan sebagai kontrol oleh satu kekuasaan atas suatu wilayah atau masyarakat yang bergantung.

    Kolonialisme atau penjajahan terjadi ketika suatu negara menundukkan negara lain, menaklukkan penduduknya dan mengeksploitasi. Kolonialisme seringkali memaksakan nilai-nilai budaya dan bahasanya kepada pihak yang dijajah.

    Pada tahun 1914, sebagian besar negara di dunia pernah merasakan penjajahan Eropa.

    Terhindarnya Thailand dari penjajahan negara-negara Eropa berkaitan dengan reformasi sentralisasi oleh Raja Chulalongkorn.

    Thailand yang dahulu disebut sebagai Kerajaan Siam terletak di antara Burma yang dikuasai Inggris dan Indochina yang dikuasai Prancis, sekarang menjadi Vietnam, Laos, dan Kamboja.

    Raja-raja Siam, khususnya Chulalongkorn, menyadari bahwa satu-satunya menghindari penjajahan adalah mendekatkan diri kepada Eropa.

    Pada pertengahan abad ke-19, Siam memiliki sistem politik unik dan mapan yang disebut sebagai Mandala, dilansir dari New Historian.

    Sistem Mandala justru berfokus pada wilayah pengaruh dimana penguasa yang lebih lemah memberikan penghormatan kepada penguasa yang lebih berkuasa.

    Kerajaan Siam berusaha memadukan beberapa faktor yang ada untuk menghindari kekuatan Eropa.

    Pertama, letak geografis Siam yang berada di antara Semenanjung Malaya di bawah koloni Inggris dan Indochina di bawah koloni Perancis memungkinkan wilayah tersebut menjadi zona netral.

    Kedua, Raja Chulalongkorn mengubah sistem politiknya dengan lebih Eropa dan menjadi pertanda dimulainya proyek besar-besaran untuk memodernisasi Thailand.

    Aspek penting dari proyek ini adalah pembuatan peta, karena orang Siam menyadari bahwa orang Eropa banyak menekankan pada ilmu pengetahuan, khususnya ilmu topografi.

    Peta digunakan Inggris dan Perancis sebagai penentu wilayah yang mereka kuasai dan ketika perbatasan tidak jelas, mereka memanfaatkan kondisi ini untuk mengklaim wilayah tersebut.

    Ketiga, Raja Chulalongkorn mengubah kekuasaan yang tersebar menjadi terpusat.

    Raja mempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah secara de facto, tetapi masih banyak wilayah yang tidak memiliki kepastian politik secara de jure.

    Raja Chulalongkorn untuk pertama kalinya dalam sejarah Siam membentuk pasukan khusus untuk mengendalikan penguasa lokal dan wilayah yang tidak diawasi.

    Raja Chulalongkorn melucuti dan menggulingkan penguasa lokal dengan memusatkan kekuasaan di Bangkok.

    Tindakan frontal Raja Chulalongkorn berkaitan dengan tekanan Barat yang terus berlanjut dan warisan kebijakan ayahnya, Raja Mongkut, yang memberikan konsesi teritorial kepada Barat.

    Pada Tahun 1893, Raja Chulalongkorn terpaksa menyerahkan seluruh wilayah Laos di sebelah timur Sungai Mekong kepada Prancis setelah kapal Perancis memaksa menyusuri Sungai Chao Phraya ke Bangkok, dikutip dari Britannica.

    Dua tahun kemudian, Kerajaan Siam kembali kehilangan hak atas empat negara bagian Melayu yang diserahkan kepada Inggris.

    Reformasi yang dilakukan Raja Chulalongkorn mencakup reorganisasi pemerintahan menjadi kementerian-kementerian yang dengan tanggung jawab fungsional dan birokrasi terpusat.

    Pemerintah juga menerapkan sistem administrasi yang seragam dan terpusat di provinsi-provinsi terpencil, mensistematisasikan pengumpulan pendapatan pemerintah, menghapuskan perbudakan dan persyaratan layanan tenaga kerja, menetapkan pengadilan hukum dan reformasi peradilan, memperkenalkan sistem sekolah modern, serta membangun sistem kereta api dan telegraf.

    Reorganisasi besar-besaran juga diberlakukan kepada kebiksuan Budha dengan memasukkan semua biksu di seluruh negeri ke dalam sangha sebagai hierarki keagamaan berskala nasional yang pada puncaknya terhubung dengan raja.

    Reformasi Raja Chulalongkorn berdampak luar biasa pada sejarah Thailand menjadi negara yang lebih modern.

    (bac/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Hanya 10 Negara di PBB Tolak Gencatan Israel-Hamas, Ada Tetangga RI

    Hanya 10 Negara di PBB Tolak Gencatan Israel-Hamas, Ada Tetangga RI

    Jakarta, CNN Indonesia

    Hasil pemungutan suara sesi khusus Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York telah dilakukan untuk mendesak gencatan senjata antara pasukan Israel dan Hamas di Palestina, Selasa (12/12) sore waktu setempat.

    Hasilnya, 153 negara mendukung gencatan senjata dan hanya 10 negara yang menolak. Di antara negara yang menolak selain Israel dan Amerika Serikat terdapat negara tetangga Indonesia.

    Sementara sebanyak 23 negara lainnya memilih abstain. Di antara negara yang abstain yaitu Inggris, Argentina, Italia, dan Ukraina.

    Dikutip dari CNN, voting dilakukan setelah Mesir menggunakan resolusi 377A untuk mendesak Majelis Umum PBB membahas situasi di Gaza yang makin mengkhawatirkan.

    Resolusi 377A itu dipakai Mesir demi “melawan” Amerika Serikat yang memveto draf resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru terkait gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu.

    Upaya perancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait gencatan senjata kemanusiaan di Gaza terus dicetuskan oleh berbagai negara untuk menghentikan perang.

    Resolusi ini kembali gagal mencapai kesepakatan karena veto yang diberikan Amerika Serikat.

    Resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) tidak hanya berkaitan dengan gencatan senjata, tetapi juga menuntut pembebasan tanpa syarat semua sandera dan pembukaan akses kemanusiaan, dikutip dari UN Press.

    Walaupun diblok oleh anggota tetap, naskah resolusi tersebut mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan, termasuk tiga anggota tetap (Tiongkok, Perancis dan Federasi Rusia) dan Inggris abstain.

    Berikut daftar 10 negara yang tolak gencatan senjata terkait perang Israel-Hamas di PBB, salah satunya tetangga Indonesia.

    1. Austria
    2. Ceko
    3. Guatemala
    4. Israel
    5. Liberia
    6. Mikronesia
    7. Nauru
    8. Papua Nugini
    9. Paraguay
    10. Amerika Serikat

    (cpa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • 5 Negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Pemegang Hak Veto

    5 Negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Pemegang Hak Veto

    Jakarta, CNN Indonesia

    Dewan Keamanan PBB mengadakan debat terbuka pertama yang khusus membahas terkait perang Hamas dan Israel pada Selasa (25/10).

    Dilansir dari Al Jazeera, hampir 90 negara ikut serta dalam debat terbuka, 30 diantaranya adalah menteri luar negeri dan wakil menteri.

    Mayoritas negara yang hadir menuntut adanya gencatan senjata dan penghentian serangan kepada warga sipil agar bantuan dapat disalurkan kepada warga Gaza.

    Dewan keamanan sendiri beranggotakan 15 negara dengan lima negara yang memiliki hak veto. Dewan Keamanan PBB kini menjadi sorotan setelah gagal menghasilkan resolusi untuk menghentikan kekerasan.

    Rusia dan Brazil menginisiasi resolusi sebagai respon terjadinya perang Hamas dan Israel. Namun, semua resolusi ditolak karena hak veto Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

    Berikut daftar negara anggota Dewan Keamanan PBB yang memegang hak veto.

    1. China

    China menjadi negara yang paling sedikit menggunakan hak vetonya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

    Republik Rakyat Tiongkok (RRT) bergabung menjadi anggota tetap DK PBB pada akhir 1971. Sejak Tahun 1917 hingga 2019, China hanya menggunakan hak vetonya sebanyak 14 kali. Republik Tiongkok pertama kali menggunakan hak vetonya pada 13 Desember 1955 untuk menghalangi masuknya Mongolia ke PBB.

    Hal ini membuat penerimaan Mongolia sebagai anggota PBB tertunda hingga Tahun 1961. Mongolia akhirnya diterima setelah Rusia mengancam memblokir semua penerimaan baru anggota PBB.

    Dilansir dari situs China Power, beberapa veto China berkaitan dengan perang yang terjadi di Suriah dan Rusia.

    China memveto rancangan resolusi terkait gencatan senjata di Provinsi Idlib pada September 2019.

    Pada perang antara Hamas dengan Israel kali ini, China menggunakan hak vetonya bersama dengan Rusia terkait susunan resolusi DK PBB yang dirancang oleh Amerika Serikat, dikutip dari Reuters.

    2. Amerika Serikat

    Amerika sebelumnya telah memveto puluhan resolusi DK PBB yang mengkritik Israel. Total terdapat lebih dari 53 resolusi yang diveto oleh Amerika sejak 1972.

    Tindakan ini menunjukkan loyalitas Amerika dalam mendukung Israel. Dikutip dari Al Jazeera, Amerika menggagalkan resolusi yang mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa, pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang ada sejak 1967, serta penyidikan terhadap pembunuhan pekerja Palestina oleh tentara Israel pada 1990.

    Pada perang Hamas-Israel kali ini, dirancang beberapa resolusi yang dirancang oleh beberapa negara.

    Dilansir dari Reuters, pemungutan suara atas rancangan undang-undang yang dibuat oleh Brazil sempat tertunda beberapa hari karena Amerika ingin menjadi perantara akses bantuan ke Gaza.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    3. Rusia

    Rusia menjadi anggota tetap DK PBB yang banyak menggunakan hak vetonya. Pada awal-awal pembentukan PBB, Rusia bertanggung jawab hampir semua veto.

    Seorang mantan Menteri Urusan Luar Negeri Rusia, Andrey Gromyko, bahkan mendapatkan julukan Tuan Nyet dan Vyacheslav Molotov karena sering mengajukan veto Soviet di masa Perang Dingin, dikutip dari Los Angeles Times.

    Setelah Uni Soviet terpecah dan menjadi Rusia, hak veto jarang digunakan. Hak veto baru kembali aktif digunakan Rusia pada abad ke-21 untuk menghalangi resolusi konflik yang melibatkan militer Rusia, termasuk Georgia, Suriah, dan Ukraina.

    Kali ini Rusia kompak dengan China memveto resolusi yang diajukan Amerika Serikat dan dipimpin oleh Moskow dalam menyikapi perang Hamas dan Israel.

    Rusia rencananya akan mengajukan proposalnya sendiri untuk mengupayakan gencatan secara segera, tahan lama, dan dihormati sepenuhnya.

    “Sudah jelas bahwa AS tidak ingin keputusan Dewan Keamanan PBB mempunyai pengaruh apapun terhadap kemungkinan serangan darat Israel di Gaza,” kata perwakilan Rusia, Vassily Nebenzia, dikutip dari France 24.

    4. Perancis

    Perancis dikategorikan sebagai negara yang hemat dalam menggunakan hak vetonya. Satu-satunya hak veto secara langsung digunakan Perancis pada 1976 untuk memblokir resolusi tentang pertanyaan kemerdekaan Komoro.

    Sebelumnya Perancis bersama dengan Inggris memveto resolusi terkait penghentian aksi militer Israel yang menyerang Mesir pada 1956 selama Krisis Suez.

    Perancis pernah dilanda kebimbangan menggunakan hak vetonya dalam konflik Irak pada masa pemerintahan Presiden Jacques Chirac. Jika tidak menggunakan hak vetonya, Perancis akan kehilangan banyak kekuatan negosiasinya di dewan keamanan. Akan tetapi, terdapat argumen bahwa penggunaan hak veto oleh Perancis akan menimbulkan kerugian yang tidak bisa diperbaiki lagi oleh PBB, dikutip dari The New York Times.

    Perancis juga belum menunjukkan tanda-tanda akan memveto resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat terkait perang Hamas dengan Israel beberapa saat lalu.

    5. Inggris

    Hampir serupa dengan Perancis, Inggris termasuk jarang menggunakan hak vetonya. Inggris mulai jarang menggunakan hak vetonya setelah Perang Dingin selesai.

    Keanggotaan tetap Inggris dalam DK PBB setelah negara ini lepas dari Uni Eropa. Namun, hampir mustahil bagi negara lain untuk mencabut hak veto Inggris karena hal ini berarti Piagam PBB perlu diamandemen, dikutip dari Reuters.

    Untuk mengubah Piagam PBB, harus ada persetujuan dari 193 anggota majelis umum dan lima anggota tetap.

    Pada perang Hamas-Israel yang sedang berlangsung, Inggris juga belum menunjukkan tanda-tanda akan memveto resolusi yang diajukan Amerika Serikat.

    Inggris sendiri saat ini menyatakan secara terbuka dukungannya kepada Israel. Inggris mengecam tindakan terorisme Hamas dan mengirimkan kapal perang kerajaan serta pesawat pengintainya ke Israel.

  • RI Upayakan AS Cs Tak Veto Voting Resolusi DK PBB soal Gaza Malam Ini

    RI Upayakan AS Cs Tak Veto Voting Resolusi DK PBB soal Gaza Malam Ini

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berharap Amerika Serikat dan empat anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lain tak memveto draf resolusi soal agresi Israel ke Palestina yang akan dibahas Jumat (8/12) malam ini WIB.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan Retno tengah berupaya berkomunikasi dengan sejumlah sekutu AS terkait draf resolusi DK PBB ini. 

    “Menlu RI terus berkomunikasi dengan berbagai pihak yang dianggap memiliki pengaruh di DK PBB untuk meyakinkan agar tidak ada negara Anggota Tetap DK PBB yang menggunakan hak veto-nya,” kata juru bicara Kemlu, Lalu Muhammad Iqbal, dalam rilis resmi.

    Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB yaitu China, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.

    Iqbal menerangkan pada Kamis (7/12), Retno melakukan pembicaraan via telepon dengan Menlu Uni Eropa.

    Di hari yang sama Retno juga melakukan pertemuan dengan Dubes-Dubes Uni Eropa di Jakarta.

    Lalu pada hari ini, Retno bertemu secara khusus dengan Dubes Perancis. Salah satu yang mereka bahas yakni soal resolusi DK PBB terkait Gaza.

    DK PBB akan menggelar voting untuk mengadopsi rancangan resolusi berisikan desakan gencatan senjata lagi dan penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza usai Israel melancarkan agresi fase kedua sejak gencatan senjata pertama berakhir. Pemungutan suara soal draf resolusi ini dikabarkan akan berlangsung pada Jumat pagi waktu New York, Amerika Serikat.

    Pemungutan suara resolusi ini berlangsung setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggunakan kewenangannya di bawah Pasal 99 Piagam PBB untuk mengangkat isu Gaza agar dibahas di DK PBB.

    DK PBB terdiri dari 15 negara anggota meliputi 10 anggota tidak tetap dan lima anggota tetap. Resolusi bisa diadopsi jika mengantongi persetujuan sembilan anggota dengan tidak ada negara anggota tetap yang memakai hak vetonya. 

    Selama agresi Israel, DK PBB menjadi sorotan lantaran berulang kali gagal mengeluarkan resolusi atau bahkan pernyataan kemanusiaan tentang situasi di Jalur Gaza yang kian mengkhawatirkan.

    Sejumlah pihak menilai DK PBB gagal menjalankan fungsinya sebagai penjaga perdamaian. 

    Sepanjang agresi Israel ke Palestina sejak 7 Oktober lalu, lebih dari 17 ribu warga Palestina telah tewas dan puluhan ribu orang lainnya terluka. Selama periode yang sama, DK PBB baru sekali mengeluarkan resolusi saat presidensi ada di tangan China.

    Dikutip AFP, Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, sangat berharap DK PBB akan mengadopsi resolusi tersebut dan akan “mendengarkan sikap Sekjen PBB yang berani, berani, dan berprinsip.”

    Sementara itu, Wakil Dubes AS di PBB, Robert Wood, mengatakan resolusi baru dari DK PBB pada tahap ini tidak akan “berguna.” Ia mengisyaratkan bahwa AS akan memveto lagi draf resolusi DK PBB soal Gaza ini.

    “Posisi kami tidak berubah. Kami sekali lagi berpikir bahwa hal terbaik yang bisa kami lakukan, untuk situasi di lapangan, adalah membiarkan diplomasi di balik layar terus berlanjut,” kata Wood.

    (isa/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Theodor Herzl, Pencetus Zionisme Israel yang Bikin Palestina Menderita

    Theodor Herzl, Pencetus Zionisme Israel yang Bikin Palestina Menderita

    Jakarta, CNN Indonesia

    Israel dilabeli negara zionis karena mendirikan negara dengan mencaplok wilayah Palestina. Gerakan ini dicetuskan oleh aktivis politik Yahudi dan jurnalis berkewarganegaraan Austria-Hungaria bernama Theodor Herzl.

    Serbuan Israel di jalur Gaza yang sudah dianggap sebagai genosida membangkitkan amarah masyarakat dunia.

    Kecaman publik global kepada kaum Zionis merujuk pada Israel, sekutu, dan pendukungnya yang melakukan kebrutalan untuk memusnahkan warga Palestina.

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune mengatakan akan terus berusaha menghentikan tragedi kemanusiaan atas kejahatan yang dilakukan oleh entitas Zionis di Gaza, dikutip dari Associated Press News.

    Dilansir dari Britannica, Zionisme merupakan gerakan nasionalis Yahudi yang bertujuan untuk menciptakan dan mendukung negara nasional Yahudi di Palestina.

    Bagi sebagian orang, gerakan Zionisme menjadi kesempatan bagi bangsa Yahudi untuk mendapatkan pembebasan nasional dan bisa memimpin pemerintahan mereka sendiri. Namun bagi yang lain, Zionisme merupakan proyek kolonial yang rasis.

    Salah satu tokoh penting dibalik zionisme adalah Theodor Herzl. Berikut profil Theodor Herzl.

    Pria kelahiran Tahun 1860 ini disebut sebagai “Bapak Zionisme” politik modern. Setiap tahun pada tanggal 10 bulan Ibrani Iyar, Israel merayakan libur nasional dengan “Hari Herzl”.

    Herzl meninggal lebih dari 40 tahun sebelum negara Israel terbentuk. Namun, Herzl merupakan seorang organisator, propagandis, dan diplomat yang berperan besar membuat Zionisme menjadi gerakan politik berpengaruh di dunia.

    Seorang penulis bernama Gol Kalev menerbitkan buku “Yudaism 3.0: Judaism’s Transformation to Zionism” yang didedikasikan untuk Herzl.

    “Jika kita dapat mendalami pemikiran dan filosofi Herzl, kita dapat menerapkannya pada banyak isu strategis saat ini, [bahkan] dalam siklus berita dan dunia yang ramai.” ungkap Kalev, dikutip dari The Jerusalem Post.

    Keterlibatan Herzl dalam gerakan Zionisme dimulai saat terjadinya Kasus Mata-Mata pada 1894 dan 1895. Pada peristiwa tersebut, seorang perwira Yahudi Perancis, Alfred Dreyfus, dituduh sebagai mata-mata Jerman dan dipenjara seumur hidup. Hal ini menjadi pencetus gelombang luas anti-Semitisme di Perancis.

    Herzl, jurnalis Yahudi yang saat itu bekerja sebagai koresponden di Paris untuk surat kabar harian Austria, menulis buku berjudul ‘Der Judenstaat’ atau ‘Negara Yahudi’ yang diterbitkan Tahun 1896, dikutip dari Egypt Today.

    Salah satu sub judul yang tertulis dalam buku tersebut adalah ‘Upaya Menemukan Solusi Modern terhadap Pertanyaan Yahudi’.

    Herzl juga sadar akan terjadinya persaingan ekonomi antara Yahudi dan non-Yahudi yang akhirnya menimbulkan kebencian anti-Yahudi.

    Ketegangan rasial berkelanjutan di Perancis dan negara di sekitarnya membuat Herzl merasa bahwa Eropa tidak lagi bisa dijadikan tempat tinggal orang Yahudi.

    Herzl berkomitmen untuk membebaskan bangsa Yahudi dari tekanan Eropa. Herzl membentuk berbagai skema, seperti revolusi sosialis dan perpindahan agama secara masal menjadi Kristen, dilansir dari History Today.

    Satu-satunya solusi yang dipilih Herzl untuk memperjuangkan Yahudi adalah melalui pendekatan nasional. Herzl mengusulkan kepada orang-orang bangsa Yahudi untuk membentuk negara mereka sendiri.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Herzl pada mulanya mengusulkan dua lokasi geografis, yaitu Palestina dan Argentina. Herzl juga menargetkan Uganda sebagai tempat perlindungan sementara bagi bangsa Yahudi untuk menghindari anti-Semitisme.

    Ambisi Herzl untuk membentuk negara Yahudi di Palestina tidak lagi bisa dibendung. Herzl ingin negara Yahudi juga turut ambil bagian dari proyek kolonialisme Eropa di timur. Oleh karena itu, Herzl membentuk penghalang untuk memisahkan Eropa dan Asia.

    Herzl sempat ingin menyelenggarakan kongres Zionis pertamanya di Munich, Jerman, tetapi mendapat penolakan dari Majelis Yahudi dan para nabi.

    Kongres pertama Zionis tingkat dunia akhirnya berhasil diselenggarakan Tahun 1897 di Basel, Swiss yang dihadiri oleh 200 delegasi dari 24 negara.

    Di hadapan ratusan delegasi, Herzl mengumumkan pendirian Organisasi Zionis Dunia. Tujuan dari gerakan Zionisme ini adalah mendirikan tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina yang diakui oleh hukum internasional.

    Herzl mempresentasikan suatu proyek besar Yahudi yang disebut sebagai “Proyek Basel”.

    Kongres Zionis terus berlanjut dengan sidang yang diadakan setiap tahunnya. Pada sidang kedua Tahun 1898, dibentuk “Dana Penyelesaian” yang digunakan untuk menyokong keuangan Organisasi Zionis Dunia.

    Kampanye donasi menargetkan orang-orang Yahudi kaya yang ada di Barat. Dukungan dana juga ditarik dari keuntungan perusahaan dan lembaga-lembaga besar mereka.

    Konferensi-konferensi berikutnya mulai melibatkan negara-negara besar untuk terlibat.

    Dalam konferensi tersebut, dirumuskan tiga jalur agar tercapainya tujuan Zionisme, yaitu pengembangan pemukiman di Palestina melalui pertanian, penguatan budaya Yahudi, dan mendapatkan persetujuan internasional atas proyek Zionis.

    Herzl menggunakan strategi menghindari penyebutan “negara Yahudi” saat Kongres Pertama Zionis diadakan dan lebih memilih istilah “tanah air”. Hal ini bertujuan untuk menghindari kebencian terhadap orang Yahudi di Eropa dan di Kekaisaran Ottoman.

    Pada kongres keenam Tahun 1903 di Basel, untuk pertama kalinya dikenalkan proposal pendirian negara Yahudi di Uganda. Wacana ini mendapat pertentangan dari 178 delegasi.

    Perdebatan terjadi akibat wacana kelangsungan proyek Zionis selain di Palestina. Dikhawatirkan akan terjadi perpecahan dan konflik di tengah kemajuan yang sudah dicapai sejak 1897.

    Herzl berusaha meyakinkan para delegasi dengan janji mencari solusi dan mengirimkan komite pencari fakta untuk melihat kondisi di Gaza.

    Herzl meninggal sebelum kongres ketujuh dilaksanakan Tahun 1905. Kemudian David Wolffsohn, zionis Rusia dan rekan dekat Herzl, terpilih sebagai presiden baru Organisasi Zionis Dunia, .

    Proyek Uganda mulai ditinggalkan, tetapi tekad untuk menyukseskan Proyek Basel yang dicetuskan oleh Herzl terus berlanjut.

    Konsep “negara” yang dibawa oleh Herzl membuat pemukiman Yahudi di Palestina yang lebih pasti.

    Zionis kian mengintervensi pemerintahan Palestina dengan berusaha masuk dalam urusan politik. Didirikan “Kantor Tanah Israel” di Jaffa yang menarik pemodal Yahudi untuk mendanai ladang jeruk dan buah-buahan lainnya.

    Pengembangan lahan pertanian semakin meluas di Boria, Magdala di utara Danau Tiberias, dan di Rehovot dan Lod.

    Kantor Tanah Israel berperan penting dalam pembentukan lingkungan “Ahuzat Bayit”, yang kemudian menjadi pusat kota Ibrani pertama, Tel Aviv.

    Dukungan terhadap bangsa Yahudi dari negara besar, salah satunya Inggris semakin nyata dengan adanya Deklarasi Balfour pada 2 November 1917.

    Deklarasi Balfour dikeluarkan oleh pemerintah Inggris untuk mendukung pendirian rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina.